Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • DPR Minta Pertamina Tingkatkan Profesionalisme dan Transparansi – Page 3

    DPR Minta Pertamina Tingkatkan Profesionalisme dan Transparansi – Page 3

    Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah mengikuti rapat tertutup dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 5 Maret 2025.

    Salah satu momen menarik terjadi usai pertemuan terjadi, yakni pasa saat Febrie meminta masyarakat tetap membeli produk di PT Pertamina untuk menjaga bisnis Pertamina.

     “Saya sampaikan kepada masyarakat, ini Pertamina menjadi kebanggaan kita semua, sehingga kita tetap harus menjaga Pertamina ini bisnisnya bisa berlangsung lebih baik,” tutur Febrie.

    Febrie mengingatkan, kasus BBM yang dipolos hingga memengaruhi RON pada produk Pertamina terjadi hingga 2023, bukan saat ini. Ia mengklaim saat ini produk Pertamina sudah sesuai dengan spesifikasinya.

    “Kemarin yang jelas naik penyidikan itu ‘kan pasti ada. Ya, pasti ada kesalahan sampai 2023. Ingat ya sampai 2023,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Febrie mengajak masyarakat jangan mencoret produk Pertamina dari langganan. Ia mengingatkan agar masyarakat harus tetap mencintai produk dalam negeri.

    “Kepada masyarakat, kami imbau, jangan tinggalkan Pertamina. Karena kita harus tetap mencintai produk kita sendiri,” pungkasnya. 

  • Rapat Koordinasi PKB Sulsel: Sosialisasi Sistem Baru dan Persiapan Pemilu 2029

    Rapat Koordinasi PKB Sulsel: Sosialisasi Sistem Baru dan Persiapan Pemilu 2029

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama pengurus DPW, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta anggota legislator tingkat provinsi dan kota.

    Rakor yang berlangsung di Kantor DPW PKB Sulsel, Jl. Prof. Abdurahman Basamalah, Makassar, pada Jumat (7/3) ini dirangkaikan dengan buka puasa bersama dan kegiatan donor darah yang dihadiri ratusan anggota partai.

    Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk menyampaikan sosialisasi penting kepada para kader partai.

    “Rakor ini kami laksanakan setelah salat asar sebagai bagian dari sosialisasi internal sekaligus buka puasa bersama,” ujarnya.

    Azhar juga mengungkapkan bahwa PKB Sulsel telah mengembangkan Sistem Manajemen dan Monitoring Struktur (SMS) bagi pengurus partai serta aplikasi SIMPEL yang diperuntukkan bagi anggota DPR.

    “Kami ingin memastikan seluruh infrastruktur, baik partai maupun anggota legislatif, tetap terhubung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kami menghadirkan sistem yang memungkinkan monitoring secara lebih efektif,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengurus dan anggota DPR, mulai dari konsultasi hingga pertemuan, akan terdokumentasi dalam sistem tersebut.

    Tak hanya itu, PKB Sulsel juga telah mengambil langkah strategis dengan mempersiapkan dana saksi lebih awal menjelang Pemilu 2029. Azhar meminta seluruh anggota DPR untuk berkontribusi dalam pengumpulan dana tersebut dalam dua tahun ke depan.

  • Asisten dr Reza Gladys Tunjukkan Bukti Rekaman CCTV saat Doktif Peras Suami dr Reza Senilai Rp 20 M

    Asisten dr Reza Gladys Tunjukkan Bukti Rekaman CCTV saat Doktif Peras Suami dr Reza Senilai Rp 20 M

    Asisten dr Reza Gladys Tunjukkan Bukti Rekaman CCTV saat Doktif Peras Suami dr Reza Senilai Rp 20 M

    TRIBUNJATENG.COM – Dokter detektif alias doktif yang belakangan dilaporkan oleh dr Reza Gladys dan suami, Attaubah Mufid karena diduga melakukan pemerasan.

    Dalam sebuah unggahan TikTok @Lambe_netizen62 seorang pria membenarkan bahwa doktif melakukan pemerasan sejumlah pilihan miliar terhadap Mufid.

    “Doktif atau dr Samira pergi bersasma dengan dr Mufti, ke salah satu cabang Starbuck di daerah cilegon disitu dia meminta uang sejumlah 2 juta Singapore dollar atau 20 milliar” ungkap pria tersebut.

    Ia juga mengaku belum mengetahui apa motif Doktif meminta uang tersebut.

    “Ga tau tepatnya alasannya apa, tapi disini dia membawa nama-nama kapolri, nama presiden dan anggota DPR”.

    “Saya harap ini akan segera diusut tuntas, karena kalau ini gak diusut tuntas, setelah ini ada oknum yg seperti ini lagi” tutupnya.

    Bukti Rekaman CCTV

    Dalam sebuah rekaman CCTV beredar yang diunggah oleh akun dhemit_is_back01 merekam suasana saat Doktif bernegosiasi dengan suami Reza Gladys, Attaubah Mufid

    Dalam unggahan itu, tampak seorang wanita yang menggunakan busana berwarna kuning dengan kerudung hitam yang diyakini adalah Doktif.

    Berdasarkan rekaman percakapan yang beredar, suara wanita yang diyakini adalah Doktif meminta uang sebesar SGD2 juta atau setara dengan Rp24,18 miliar .

    “Kamu mintanya berapa, yang masuk akal? Kalau buat gue nggak masuk akal, ya. Coba kamu hitung kalkulator, pokoknya dia mintanya di angka dua juta Singapura karena mereka maunya Rp2 miliar,” ujar suara wanita yang diduga Doktif.

    “Bener miliaran, satu dolar Singapura itu Rp11 ribu soalnya. Berarti Rp20 miliar,” ujar suara laki-laki.
     
    Namun, rekaman suara tersebut tidak terdengar dengan jelas dan terpotong-potong.

     Suara pria itu kemudian meyakinkan pihak wanita tersebut meminta uang sekitar Rp20 miliar.

    “Jadi mintanya di angka dua puluhan? Terus apa jaminannya? Kalau misalkan, jadi nggak akan diganggu?” kata laki-laki tersebut.

    Dalam keterangan unggahan itu, akun dhemit_is_back01 mengungkapkan bahwa dari negosiasi tersebut, disepakati angka Rp17 miliar dari mulanya sekitar Rp24 miliar.
     
    Doktif Difitnah

    Sementara itu, dalam akun TikTok nya Dokter Detektif pun merasa difitnah.

    Ia pun mengunggah serangan bertubi-tubi yang didapatkannya.

    “RG & M (suami) memohon utk ketemu DD dan ada indikasi menjebak DD. M minta uji lab DD diganti. Di coffeeshop, DD ngetest angka, 2 hari disanggupi M.
    Namun DD cuekin dan tak pernah berikan norek, tak ada transfer. M ke rumah pada saat DD tidak ada, ingin menaruh “titipan” dan beruntung tidak terjadi,” tulisnya.

    “Fitnah n Serangan bertubi tubi Cercaan n hujatan trus menerus ke DokTif! DokTif akuin Dana Bujer kalian emang Unlimited!! Hasbunallah wa nikmal Wakil!!,” tulisnya lagi.

     

     

  • Banjir Jakarta dan Sekitarnya, Pimpinan DPR Minta Pemda Tak Asal Lakukan Alih Fungsi Lahan – Halaman all

    Banjir Jakarta dan Sekitarnya, Pimpinan DPR Minta Pemda Tak Asal Lakukan Alih Fungsi Lahan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk tidak sembarangan melakukan alih fungsi lahan.

    Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan hal tersebut usai bencana banjir melanda daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) baru-baru ini.

    “Ditata lebih baik lagi. Jadi enggak sembarangan alih fungsi itu, jadi itu salah satunya (penyebab banjir) alih fungsi (lahan) menurut saya,” kata Saan kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

    Saan menilai salah satu faktor banjir adalah alih fungsi lahan. Ada juga faktor banjir kiriman yang membuat banyak daerah terdampak.

    “Karena apa yang terjadi hari ini, banjir-banjir ini salah satu faktornya adalah alih fungsi lahan. Jadi, lahan-lahan yang misalnya daerah-daerah Bogor, daerah Puncak, Cisarua, itu kan banyak yang dialihfungsikan. Nah, alih fungsi ini harus benar-benar menjadi fokus perhatian untuk dibenahi,” ucapnya.

    Dia pun meminta adanya koordinasi lintas wilayah antara pemerintah daerah yang terdampak banjir.

    “Misalnya antara Provinsi DKI dan Provinsi Jabar, ya itu harus saling berkoordinasi untuk menyelesaikan secara komprehensif terkait dengan banjir ini, ya penanganannya,” ucap politikus NasDem itu.

    Sebelumnya, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penanggulangan dalam menangani banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan bahwa evakuasi warga terdampak menjadi prioritas utama.

    “Iya, tadi siang, tadi pagi ya, saya bersama Kepala BNPB sudah mengundang rapat koordinasi. Yang hadir ada dari penanganan bencana di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan juga DKI, serta Basarnas dan BMKG,” ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/3/2025).

    Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi untuk memastikan lokasi yang membutuhkan bantuan dan pertolongan sesegera mungkin.

    “Memang yang kami tangani saat ini adalah penanganan secara cepat untuk penyelamatan masyarakat. Oleh karena itu, evakuasi dikerahkan. Tadi kami sudah koordinasi untuk evakuasi itu, lokasi mana yang butuh bantuan apa, kami sudah koordinasi,” katanya.

    Selain itu, kebutuhan para pengungsi juga menjadi perhatian utama, termasuk penyediaan makanan dan pelayanan kesehatan. Terkait pengungsi, Pratikno mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

    “Terus kemudian juga pengungsian, pengungsian juga demikian. Apa saja yang dibutuhkan, saya sudah koordinasi juga dengan Pak Mensos. Pak Mensos juga sudah turunkan bantuan,” katanya.

    Selain upaya penanganan langsung, pemerintah juga melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengurangi curah hujan di wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan BMKG dan BNPB.

    “Tapi pada saat yang sama, kita juga menambah operasi modifikasi cuaca. Karena banjir ini terjadi juga akibat kiriman dari hulu, juga di hilirnya sendiri hujan terus ya di daerah Jabodetabek. Makanya ini harus dikurangi curah hujannya,” tutupnya.

  • Hidup 19 Tahun di Hutan Malaysia, Ribut Uripah Wanita Batang Ganti Namanya, Kini Sudah Dievakuasi

    Hidup 19 Tahun di Hutan Malaysia, Ribut Uripah Wanita Batang Ganti Namanya, Kini Sudah Dievakuasi

    TRIBUNJATENG.COM,BATANG – Nama Ribut Uripah kini tengah menjadi perhatian.

    Uripah, seorang perempuan asal Indonesia yang tinggal di sebuah Hutan Malaysia. Ia juga sudah mengganti namanya.

    Ternyata Uripah berasal dari Bawang, Batang.

    Ia tanpa kabar selama 19 tahun dan keluarga masih terus mencarinya.

    Nama Ribut Uripah selalu disebut setiap pengajian. Keluarga terus berharap dia kembali atau setidaknya ada kabar.

    Nama Ribut Uripah ramai berawal dari sebuah video viral.

    Dalam video berdurasi 2 menit 18 detik itu, Ia mengaku bernama Sakinah dan berasal dari Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

    Ia juga menyebut mempunyai anak bernama Istianah.

    Diketahui, ia telah tinggal di sebuah gubuk kayu di tengah hutan Malaysia selama 19 tahun.

    Kepala Desa Candirejo, Ahmad Musafak telah memastikan bahwa wanita yang berada di video tersebut memang merupakan warganya yang hilang sejak tahun 2006.

    Namun, wanita itu telah berganti nama di Malaysia menjadi Sakinah Anggraeni yang mana nama aslinya adalah Ribut Uripah.

    “Semalam sekitar jam 9 mendapat informasi terkait warga saya yang terlantar di Malaysia,  kami sudah melakukan konfirmasi kepada pihak keluarga, ternyata betul itu salah satu kelurganya yang pergi ke Malaysia dan tidak pernah ada kabar,” tuturnya saat ditemui, Kamis (6/3/2025).

    Usai memastikan itu warga Candirejo, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Muspika, Disnaker dan Dinsos.

    “Kami juga sudah koordinasi dengan warga Bawang yang berada di Malaysia, dan Alhamdulillah mudah dicari.

    Saat ini Ribut sudah dilakukan evakuasi,  keadaannya sehat dan telah berada di KBRI,” ujarnya.

    Musafak mengatakan banyak pihak yang prihatin dan turut membantu kepulangan Ribut.

    Satu di antaranya adalah Anggota DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo yang juga merupakan warga Bawang Batang.

    “Alhamdulillah terimakasih banyak pihak yang mau membantu, termasuk Pak Yoyok, bahkan beliau tadi sudah berkomunikasi dengan keluarga Ribut, dan akan membantu pemulangan Ribut,” tandasnya.(din)

    Keluarga Berharap Ribut Bisa Dipulangkan

    TUNJUKKAN FOTO – Misni kakak ipar Ribut Uripah menunjukkan foto kondisi Ribut yang ditemukan di Hutan Malaysia, Kamis (6/3/2025). Meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu, namun keluarga langsung yakin bahwa perempuan dalam video viral adalah Ribut Uripah yang pergi ke Malaysia sejak tahun 2006 dan tidak pernah memberi kabar. (TRIBUNJATENG / DINA INDRIANI)

    Kabar gembira tengah dirasakan keluarga Ribut Uripah, pekerja migran Indonesia yang hilang selama 19 tahun yang ditemukan dalam keadaan hidup di hutan Malaysia. 

    Kabar bahagia itu pertama kali tersampaikan oleh keluarga melalui sebuah video viral yang menunjukkan seorang perempuan yang mengaku berasal dari Bawang, Batang ditemukan tinggal di sebuah hutan Malaysia.

    Meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu, namun keluarga langsung yakin bahwa perempuan dalam video itu adalah Ribut Uripah yang pergi ke Malaysia sejak tahun 2006 dan tidak pernah memberi kabar.

    Misni (60), kakak ipar Ribut Uripah, mengisahkan awal mula adik iparnya berangkat ke Malaysia. 

    “Dulunya ada orang ngajak kerja ke Malaysia, tetangga dulu yang ngajak. 

    Saat itu anaknya masih kecil, umur 4 tahun, dan dirawat kakaknya sampai sekarang,” tutur Misni saat ditemui di rumahnya, Kamis (6/3/2024).

    Misni mengatakan pada tahun pertama kerja, 2006, Ribut masih sempat mengirim surat dan uang sekali.

    Namun, setelah itu kabar dari Ribut hilang begitu saja.

    Keluarga mengira Ribut pindah kerja atau tidak berkabar.

    “Kami tanya ke agen, katanya tidak ada yang namanya Ribut Uripah, mungkin pindah atau namanya diganti,” jelas Misni.

    Di Malaysia, Ribut Uripah mengenalkan namanya sebagai Sakinah Anggraeni.

    Keluarga terus berharap dan selalu menyebut nama Ribut dalam setiap pengajian.

    “Pagi-pagi pada heboh, pak lurah ke sini ngabari tentang video yang viral itu, langsung yakin memang itu Ribut Uripah, apalagi menyebut anaknya Istianah,” ungkap Misni.

    Dengan bantuan warga Candirejo yang bekerja di Malaysia, Ribut dapat berkomunikasi dengan keluarganya melalui video call. 

    Pihak keluarga berharap Ribut bisa segera pulang.

    “Kalau bisa ya lebaran sudah pulang, kalau tidak bisa ya gimana lagi, kami mendengar keadaan Ribut sehat sudah bahagia,” ujarnya.

    Kepala Desa Candirejo, Ahmad Musafak memastikan Ribut Uripah dalam keadaan baik dan sehat.

    “Alhamdulillah sudah dievakuasi, keadaannya sehat, saat ini sudah berada di KBRI,” ujarnya.

    Musafak mengatakan pemulangan Ribut saat ini masih dalam proses administrasi.

    “Insya Allah harapannya dalam satu atau dua minggu bisa dipulangkan,” pungkasnya.(din)

  • Hidup 19 Tahun di Hutan Malaysia, Ribut Uripah Wanita Batang Ganti Namanya, Kini Sudah Dievakuasi

    Sosok Ribut Uripah Wanita Asal Batang Hidup 19 Tahun di Hutan Malaysia, Hilang Sejak 2006

    TRIBUNJATENG.COM, BATANG – Sebuah video yang memperlihatkan perempuan asal Indonesia yang tinggal di sebuah Hutan Malaysia viral di media sosial.

    Dalam video berdurasi 2 menit 18 detik itu, Ia mengaku bernama Sakinah dan  berasal dari Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

    Ia juga menyebut mempunyai anak bernama Istianah.

    Diketahui, ia telah tinggal di sebuah gubuk kayu di tengah hutan Malaysia selama 19 tahun.

    Kepala Desa Candirejo, Ahmad Musafak telah memastikan bahwa wanita yang berada di video tersebut memang merupakan warganya yang hilang sejak tahun 2006.

    Namun, wanita itu telah berganti nama di Malaysia menjadi Sakinah Anggraeni yang mana nama aslinya adalah Ribut Uripah.

    “Semalam sekitar jam 9 mendapat informasi terkait warga saya yang terlantar di Malaysia,  kami sudah melakukan konfirmasi kepada pihak keluarga, ternyata betul itu salah satu kelurganya yang pergi ke Malaysia dan tidak pernah ada kabar,” tuturnya saat ditemui, Kamis (6/3/2025).

    Usai memastikan itu warga Candirejo, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Muspika, Disnaker dan Dinsos.

    “Kami juga sudah koordinasi dengan warga Bawang yang berada di Malaysia, dan Alhamdulillah mudah dicari.

    Saat ini Ribut sudah dilakukan evakuasi,  keadaannya sehat dan telah berada di KBRI,” ujarnya.

    Musafak mengatakan banyak pihak yang prihatin dan turut membantu kepulangan Ribut.

    Satu di antaranya adalah Anggota DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo yang juga merupakan warga Bawang Batang.

    “Alhamdulillah terimakasih banyak pihak yang mau membantu, termasuk Pak Yoyok, bahkan beliau tadi sudah berkomunikasi dengan keluarga Ribut, dan akan membantu pemulangan Ribut,” tandasnya.(din)

  • DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi Makan Bergizi Gratis di Kediri, Sebut untuk Tingkatkan Gizi Anak

    DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi Makan Bergizi Gratis di Kediri, Sebut untuk Tingkatkan Gizi Anak

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) untuk warga Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/2/2025).

    Kegiatan sosialisasi MBG dilaksanakan di Pare’s Resto Kediri dengan diikuti sekitar 300-an peserta.

    Sosialisasi ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan kesejahteraan masyarakat.

    Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Ri, Gibran Rakabuming Raka.

    MBG resmi diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu, dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

    Acara sosialisasi MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, dan perwakilan Badan Gizi Nasional, Meida Octarina.

    Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono memaparkan terkait program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat.

    “Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar dan kelompok rentan. Di Kabupaten Kediri, program ini diluncurkan pada 13 Januari 2025 dengan fokus pada 54 sekolah percontohan dan 3 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” papar Heru Tjahjono, dalam rilis yang diterima pada Jumat (7/3/2025).

    Lebih lanjut, Heru mengungkapkan, mengenai daerah yang menjadi percontohan dari program makan bergizi gratis yang sudah berjalan di wilayah Kediri.

    Program MBG dimulai di Kecamatan Kayen Kidul dengan 3.101 porsi/hari di 27 sekolah, termasuk SMPN 1 Kayen Kidul yang menyasar 552 siswa dari keluarga kurang mampu.

    “Tahap awal melibatkan 54 sekolah (PAUD hingga SMA) dengan total 3.000–3.500 siswa per SPPG. Menu terdiri dari nasi, ayam teriyaki, sayur, tahu, dan buah semangka (Rp 10.000/porsi), tetapi belum menyertakan susu sebagai bagian dari 4 Sehat 5 Sempurna,” terang Heru.

    Ke depannya, Heru berharap agar pemerintah segera mendirikan dapur-dapur MBG dan menyelesaikan permasalahan izin di Kabupaten Kediri.

    “Tiga dapur SPPG direncanakan di Kecamatan Pare (Lawu, Semanding Tertek) dan Kayen Kidul. Namun, hingga 17 Januari 2025, hanya 1 dapur di Kayen Kidul yang beroperasi penuh, sementara 2 lainnya tertunda akibat kendala administratif dan teknis,” harapnya.

    Sebagai badan pengelola yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan program MBG, Badan Gizi Nasional menjalin kolaborasi dengan TNI (Kodim 0809 Kediri), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta UMKM lokal untuk penyediaan bahan baku. 

    Anggaran dan dukungan Pemkab Kediri mengalokasikan dana dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) dan APBD untuk mendukung operasional SPPG, meski peran pemerintah daerah masih terbatas pada pendataan siswa dan distribusi. 

    TNI berperan sebagai pendamping teknis, bukan pengawas, terutama dalam penyediaan logistik dan fasilitas lahan.

  • Buram Penerimaan Pajak di Tengah Masalah Coretax, APBN KiTa Tak Kunjung Rilis

    Buram Penerimaan Pajak di Tengah Masalah Coretax, APBN KiTa Tak Kunjung Rilis

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mau merilis data penerimaan perpajakan Januari 2025. Buramnya data realisasi pajak itu beriringan dengan masalah implementasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

    Data penerimaan perpajakan dirilis secara bulanan dalam dokumen APBN KiTa. Masalahnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menggelar konferensi pers APBN Kita pada bulan lalu; dokumen APBN Kita edisi Februari 2025, yang berisi realisasi APBN per Januari 2025, juga belum diunggah di situs resmi Kemenkeu.

    Akibatnya, masyarakat tidak bisa mengecek besaran uangnya yang dipungut pemerintah selama Januari 2025, juga penggunaan uang rakyat beserta perkembangan utang dan pembiayaan pada awal tahun. Tidak jelas alasan ketidaktransparanan otoritas fiskal tersebut.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro hanya menyatakan jadwal kementerian pimpinan Sri Mulyani Indrawati itu masih sangat padat.

    “Kita masih atur jadwal yang sangat padat. Tunggu saja ya,” ujar Deni kepada Bisnis, belum lama ini.

    Bisnis juga coba meminta langsung data realisasi perpajakan selama Januari 2025 ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu. Hanya saja, Ditjen Pajak memilih untuk tidak menyampaikannya, melainkan menunggu momen konferensi pers yang dipimpin langsung bendahara negara, Sri Mulyani.

    “Terkait realisasi penerimaan pajak per Januari 2025, mohon menunggu pelaksanaan konferensi pers APBN KiTa,” kata Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti kepada Bisnis, Selasa (6/3/2024).

    Begitu juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Bisnis sudah coba meminta data realisasi penerimaan bea dan cukai tetapi tidak ada jawaban.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro juga mengaku belum menerima laporan penerimaan perpajakan per Januari 2025 dari mitra kerjanya, Kemenkeu. Apalagi, sambungnya, rapat kerja untuk membahas rasio pajak yang sempat dijadwalkan pada Senin (3/3/2025) batal terselenggara.

    “Menterinya belum siap. Persoalan teknis saja,” kata Fauzi kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025), menjelaskan alasan pembatalan rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Kemenkeu.

    Seorang sumber Bisnis di kalangan Kemenkeu mengungkapkan tidak terselenggaranya konferensi pers dan belum diunggahnya dokumen APBN Kita berkaitan dengan realisasi penerimaan negara yang turun cukup drastis selama Januari 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sebagai perbandingan, penerimaan negara pada Januari 2024 mencapai Rp215,4 triliun. Mayoritas atau Rp172,2 triliun di antaranya berasal dari penerimaan perpajakan.

    Sumber Bisnis itu mengungkapkan penerimaan negara “meleset Rp70 triliun” pada Januari 2025. Ketika dikonfirmasi kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara usai acara CNBC Economic Outlook 2025 pekan lalu terkait melesetnya penerimaan negara tersebut, tak ada jawaban yang diterima.

    Kondisi tersebut diduga terkait dengan gangguan Coretax. Memang, banyak kalangan yang menyoroti potensi berkurangnya penerimaan negara akibat permasalahan implementasi Coretax usai diluncurkan pada 1 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto misalnya, yang berkunjung ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Senin (3/2/2025) pagi. Dia ingin memastikan bahwa penerimaan perpajakan tidak terganggu karena tidak terganggu eror Coretax.

    Bahkan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan audit terhadap Coretax.

    Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan bahwa permasalahan implementasi Coretax memang berpotensi membuat penerimaan perpajakan menjadi tertunda. Oleh sebab itu, sangat mungkin penerimaan perpajakan menjadi tidak sesuai harapan karena eror Coretax selama awal tahun ini.

    “Masalahnya kan wajib pajak mau setor tapi ada kesulitan,” ujar Fajry kepada Bisnis, Rabu (5/2/2025).

  • Kurniasih apresiasi BPJS Ketenagakerjaan proses pencairan JKP dan JHT pekerja PT Sritex

    Kurniasih apresiasi BPJS Ketenagakerjaan proses pencairan JKP dan JHT pekerja PT Sritex

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kurniasih apresiasi BPJS Ketenagakerjaan proses pencairan JKP dan JHT pekerja PT Sritex
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang merespons cepat harapannya agar pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja PT Sritex segera dicairkan. 

    Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Serikat Pekerja PT Sritex di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kurniasih menekankan agar pencairan JHT dan JKP bisa segera dilakukan sebelum lebaran. 

    “Alhamdulillah saya mendapat langsung laporan kalau BPJS Ketenagakerjaan sudah bergerak dengan proses pencarian untuk 1.000 orang per hari. Ditarget selama delapan hari akan selesai. Kami apresiasi langkah cepat dari BPJS Ketenagakerjaan ini,” ungkap Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025).

    Kurniasih berharap, cepatnya proses pencairan ini dapat memberikan sedikit kelegaan bagi para pekerja yang terdampak, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, pencairan JKP dan JHT ini bukan sekadar hak yang harus diterima oleh pekerja, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan perlindungan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan agar tetap memiliki daya tahan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    “Kami berharap dengan percepatan ini, para pekerja yang terdampak bisa segera mendapatkan hak mereka dan dapat merencanakan kebutuhan finansialnya dengan lebih baik. Terlebih menjelang lebaran, tentu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan pokok hingga keperluan keluarga. Ini menjadi salah satu wujud kehadiran negara dalam melindungi hak-hak pekerja,” tambahnya.

    Selain itu, Kurniasih juga mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel. Ia menegaskan pentingnya mekanisme yang jelas dalam pencairan ini agar tidak ada pekerja yang haknya terhambat akibat kendala administratif atau teknis.

    “Kami akan terus memantau proses ini agar sesuai dengan target penyelesaian dalam delapan hari. Kami juga meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pendampingan bagi pekerja yang mengalami kendala dalam proses pencairan, sehingga hak mereka dapat tersalurkan dengan baik dan tepat waktu,” tutup Kurniasih.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Masa Tunggu Haji di RI Tembus Puluhan Tahun, Ini Kata PBNU

    Masa Tunggu Haji di RI Tembus Puluhan Tahun, Ini Kata PBNU

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz membeberkan solusi untuk masa tunggu (waiting list) Ibadah Haji yang mencapai puluhan tahun bagi jemaah Indonesia. 

    Menurutnya, satu-satunya cara untuk mengurangi masa tunggu hanya dengan menambah kuota Haji. Akan tetapi, dia menyebut Indonesia belum bisa menjalankannya sekarang meskipun kuota ditambah menjadi 250 ribu jemaah haji. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kepastian tentang bagaimana seharusnya mengelola bila ada tambahan kuota. 

    “Oleh karena itu, kami mengusulkan agar penyelenggaraan haji berbasisnya layanan. Berbasis jamaah itu berbasis layanan,” tuturnya dalam RDP dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

    Ishfah melanjutkan konsekuensi di Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, yang ditetapkan adalah pagu nilai manfaatnya saja.

    “Karena Bipih-nya akan berbeda-beda karena berbasis layanan. Maka kemudian yang ditetapkan adalah pagu nilai manfaat. Sesuai kemudian tahapannya tahun ini nilai manfaat 35%, tahun berikutnya 30%, tahun berikutnya 25% dan seterusnya,” urainya.

    Menurut dia, tidak mungkin memberikan layanan terhadap jemaah tanpa mengasumsikan bahwa angka yang akan diterima kuotanya berapa. 

    “Kita asal-asalan kan enggak mungkin, Pak. Jadi satu-satunya cara untuk mengurangi [waiting list] dengan penambahan kuota yang bisa sampai di angka 500 ribu. Tapi kita harus jelas dulu. Mengelolanya kayak apa ini 500 ribu ini?” tegasnya.

    Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Basri Agus menuturkan persoalan data yang tak dapat dipungkiri saat ini adalah soal daftar tunggu haji.

    “Sebenernya nggak bisa dipungkiri apa yang diharapkan oleh masyarakat, kita di lapangan waktu sosialisasi juga begitu. ‘Pak bisa ga dikurangi daftar tunggu?’ saya bilang, ‘pak sebenernya harapan bapak dengan harapan kami terutama anggota DPR sama, tapi kita memaklumi juga Arafah itu tidak bisa diperluas’,” ucapnya dalam rapat.

    Sebagaimana diketahui, masa tunggu haji reguler di Indonesia saat ini bervariasi dari 11 hingga 47 tahun, tergantung daerah dan kuota yang tersedia.