Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Mengenal Dampak Kesehatan Cs-137, Radioaktif yang Cemari Pabrik Sepatu di Banten

    Mengenal Dampak Kesehatan Cs-137, Radioaktif yang Cemari Pabrik Sepatu di Banten

    Jakarta –

    Sebanyak 2 kontainer produk alas kaki dari Indonesia dikembalikan oleh Amerika Serikat karena diduga terpapar bahan radioaktif. Produk tersebut berasal dari pabrik di kawasan Cikande, Serang, Banten.

    “Terdapat dua kontainer suspect Cs-137 yang dipulangkan kembali ke Indonesia,” kata Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137, Bara Krishna Hasibuan dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Rabu (12/11/2025).

    “Produk alas kaki tersebut berasal dari sebuah perusahaan industri alas kaki yang berlokasi juga di Cikande, namun di luar kawasan industri dengan radius 5 km dari sumber kontaminasi Cs-137 yaitu fasilitas PT PMT (PT Peter Metal Technology),” terangnya.

    Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Taufik Bawazier, mengatakan upaya penindakan sudah dilakukan terhadap paparan di perusahaan yang memproduksi sepatu untuk merk kenamaan seperti Nike hingga Adidas tersebut. Kegiatan produksi saat ini disebutnya sudah tidak mengalami gangguan.

    “Oh sudah selesai itu, sudah selesai. Nikomas Gemilang kan? Sudah ada surat dari Bapeten sudah di-clearance, nggak ada masalah,” ujar Taufik ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Apa Itu Cesium dan Cs-137?

    US Environmental Protection Agency (EPA) menyebut, Cesium merupakan logam putih keperakan dengan simbol kimia ‘Cs‘ yang bersifat lunak dan memiliki titik lebur yang rendah sehingga mencair di suhu ruang. Logam ini mudah berikatan dengan klorida, membentuk serbuk kristal.

    Bentuk atau isotop radioaktif yang umum ditemukan adalah Cs-137 atau Cesium-137, yang dihasilkan dari fisi nuklir untuk keperluan medis maupun alat ukur. Cs-137 juga dihasilkan sebagai byproduct atau produk sampingan dari proses fisi di reaktor nuklir maupun uji coba senjata nuklir.

    Ada di Mana Saja?

    Dalam jumlah kecil, Cs-137 digunakan untuk kalibrasi alat-alat pendeteksi radiaso seperti Geiger-Mueller. Dalam jumlah besar, Cs-137 bisa ditemukan dalam:

    Peralatan terapi radiasi medis untuk mengobati kankerAlat ukur industri untuk mendeteksi aliran benda cair yang melewati pipaPeralatan industri lainnya untuk mengukur ketebalan material seperti kertas ataupun logam.

    Apa Dampak Paparan Cs-137 bagi Kesehatan?

    Paparan eksternal Cs-137 dalam jumlah besar bisa menyebabkan luka bakar, penyakit radiasi akut, dan bahkan kematian. Kondisi yang memungkinkan terjadinya paparan dalam jumlah besar antara lain detonasi atau ledakan nuklir atau kecelakaan nuklir yang besar.

    Dalam kondisi normal, paparan Cs-137 dalam jumlah besar tidak ditemukan di lingkungan.

    Dampak kesehatan dari paparan Cs-137 bisa meningkatkan risiko kanker karena keberadaan radiasi gamma energi tinggi. Paparan internal baik terhirup maupun tertelan menyebabkan material radioaktif terdistribusi ke jaringan lunak, terutama otot sehingga meningkatkan risiko kanker.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: 9 Orang Terpapar Radiasi Cs-137 Sudah Pulang dari RS”
    [Gambas:Video 20detik]
    (up/up)

  • Prabowo Beri Rehabilitasi 2 Guru di Luwu Utara yang Dipecat Usai Bantu Honorer

    Prabowo Beri Rehabilitasi 2 Guru di Luwu Utara yang Dipecat Usai Bantu Honorer

    Prabowo Beri Rehabilitasi 2 Guru di Luwu Utara yang Dipecat Usai Bantu Honorer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memberikan rahabilitasi hukum kepada dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Rasnal dan Abdul Muis, usai dinyatakan bersalah di tingkat kasasi karena membantu guru honorer lewat sumbangan sukarela, dan diberhentikan dengan hormat.
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan ini usai menemui
    Prabowo
    di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (13/11/2025) dini hari, yang baru tiba dari kunjungan kerja ke Australia.
    “Malam ini, setelah koordinasi dengan Mensesneg, kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Alhamdulillah, tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua orang tersebut,” kata Dasco dilihat dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden.
    Dalam kesempatan itu,
    Rasnal
    dan
    Abdul Muis
    turut hadir bersama Dasco dan Prasetyo di Halim.
    Menurut Dasco pemberian rehabilitasi hukum ini diputuskan berdasarkan adanya aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial.
    “Dan juga kemudian Pak Abdul Muis dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini. Kemudian, dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI dan kami terima,” lanjut Dasco.
    Lewat rehabilitasi ini, otomatis nama baik serta hak dua
    guru
    di Luwu Utara ini akan dipulihkan.
    “Dan dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat serta hak-hak kedua guru ini semoga berkah,” tuturnya.
    Diketahui, Rasnal dan Abdul Muis yang sudah mengabdi puluhan tahun sebagai guru kehilangan status Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Kedua guru itu dinyatakan bersalah buntut dari pungutan Rp 20.000 yang diniatkan untuk membantu guru honorer.
    Niat baik menolong guru honorer justru membuat mereka berhadapan dengan hukum hingga persidangan, sampai akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA).
    Kejadian ini pun disorot berbagai pihak termasuk PGRI yang mendesak agar negara memberi perlindungan hukum bagi guru.
    Ketua PGRI Luwu Utara, Ismaruddin menjelskan kasus ini bermula pada 2018.
    Kala itu, Rasnal dan Abdul Muis bersama komite sekolah menyepakati iuran sukarela Rp 20.000 per bulan dari orangtua siswa untuk membantu guru honorer yang tak terdaftar di Dapodik.
    “Saya hanya ingin membantu sekolah, tapi akhirnya dianggap melanggar hukum,” ucap Muis lirih, dikutip dari, Senin (10/11/2025).
    Rasnal mengaku, kesepakatan dibuat secara terbuka melalui rapat resmi.
    “Saya tidak tega melihat mereka tetap mengajar tanpa bayaran. Ini soal kemanusiaan,” katanya, dilansir dari Kompas.com, Senin.
    Namun, keputusan itu justru dianggap melanggar aturan karena dinilai sebagai pungutan liar.
    Terpisah, salah satu orangtua siswa bernama Akrama, membenarkan bahwa iuran tersebut hasil kesepakatan bersama. Ia menegaskan tak ada unsur paksaan dan berharap hak kedua guru tersebut dikembalikan.
    “Ini kan kesepakatan orangtua. Waktu itu saya hadir, bahwa setiap siswa dimintai Rp 20 ribu per bulan untuk menggaji guru honorer yang tidak ter-cover dana BOSP, yaitu guru yang tidak masuk dalam Dapodik,” ujarnya pada 11 November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rapat Bareng DPR, Pengusaha Baja Minta Alat Deteksi Radioaktif Dipasang di Border

    Rapat Bareng DPR, Pengusaha Baja Minta Alat Deteksi Radioaktif Dipasang di Border

    JAKARTA – The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) mengusulkan agar pemasangan alat pendeteksi radiasi atau radiation portal monitor (RPM) dilakukan di border atau area perbatasan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Keuangan).

    Usulan tersebut disampaikan menyusul kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaku industri peleburan logam memasang alat pendeteksi radioaktif di masing-masing fasilitas usaha.

    Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan, langkah pemerintah untuk memperketat pengawasan bahan baku logam, terutama scrap impor, sebenarnya dapat dipahami. 

    Akan tetapi, kata dia, pemasangan alat deteksi seharusnya dilakukan di titik masuk barang, bukan di area industri.

    “Kami siap memasang alat pendeteksi itu. Tapi, seharusnya ini dipasang di border, sehingga kalau ada apa-apa, ketahuan ada radioaktif bisa dire-export,” ujar Harry dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 November.

    Harry menjelaskan, kebutuhan bahan baku menjadi tantangan utama industri baja nasional untuk menuju produksi baja hijau (green steel). 

    Indonesia saat ini mengimpor sekitar 1,2 juta ton scrap setiap tahun, sementara pasokan domestik hanya mampu memenuhi 30-40 persen kebutuhan.

    Namun, pasokan scrap impor sempat terhambat setelah muncul temuan material radioaktif pada salah satu perusahaan peleburan di Cikande, Banten, yakni PT Peter Metal Technology (PMT). 

    Dampaknya, impor scrap langsung dihentikan sementara waktu.

    “Kami memahami ada situasi terjadi di Cikande dan akibatnya adalah scrap itu disetop. Kami sudah melayangkan surat ke Kemenperin, KLH dan (Kementerian) Perdagangan, sudah direspons. Kami diberikan waktu tiga bulan untuk memasang RPM atas CEMS yaitu alat untuk mendeteksi radioaktif,” katanya.

    Meski begitu, Harry menekankan, proses pengadaan alat tersebut memerlukan waktu. 

    Menurut dia, pihaknya tidak menolak untuk memasang alat deteksi tersebut. 

    Namun, secara waktu, pemasangan di kawasan industri dinilai akan terlambat apabila ditemukan unsur radioaktif setelah scrap tiba di area industri. 

    Menurut Harry, kondisi itu membuat perusahaan tidak bisa lagi mengekspor kembali material terkontaminasi.

    “Kalau radioaktifnya ditemukan di pabrik anggota kami, itu sudah tidak bisa di-re-export. Solusinya adalah dikubur. Kalau dikubur berarti radioaktif itu ditanam di bumi Indonesia, bukan dikembalikan ke negara asal. Ini yang kami khawatirkan,” tuturnya.

    Harry bilang, sebenarnya Bea Cukai telah memiliki alat pendeteksi radioaktif di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Namun, fasilitas itu dinilai belum mencukupi karena belum tersedia di seluruh pelabuhan tempat scrap impor masuk.

    “Bea Cukai memang punya di Priok, tapi apakah alat itu aktif 24 jam dan apakah semua scrap diperiksa? Karena scrap tidak hanya masuk lewat Priok, ada pelabuhan lain belum punya alat itu,” pungkasnya.

  • Komisi VII DPR: Mekanisasi pertanian percepat produksi dan efisiensi

    Komisi VII DPR: Mekanisasi pertanian percepat produksi dan efisiensi

    CSR BRI untuk Salib Kasih dan Huta Ginjang merupakan langkah awal untuk memperbaiki infrastruktur wisata dan menarik lebih banyak pengunjung. Kita ingin keduanya dikelola lebih baik agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai mekanisasi pertanian merupakan hal penting penting untuk mempercepat peningkatan produksi dan efisiensi pertanian.

    Dia mengatakan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern akan membantu petani menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen. Dengan peralatan yang lebih baik, menurut dia, petani bisa bekerja lebih efisien.

    “Kalau produktivitas naik, kesejahteraan petani juga meningkat,” kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Terkait mekanisasi pertanian itu, dia pun menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, senilai Rp2,7 miliar, untuk dukungan pada sektor pertanian dan pengembangan pariwisata daerah.

    Bantuan tersebut disalurkan ke empat kecamatan serta dua destinasi wisata unggulan di Tapanuli Utara. Di sektor pertanian, bantuan berupa traktor roda empat untuk Kecamatan Garoga senilai Rp500 juta, mesin panen padi untuk Kecamatan Pahae Jae senilai Rp500 juta, penggiling padi untuk Kecamatan Purba Tua senilai Rp80 juta, dan handtraktor untuk Kecamatan Pahae Jae senilai Rp200 juta.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun terakhir tercatat sekitar 4,3 persen. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan kontribusi lebih dari 30 persen.

    Selain itu, dia mengatakan pengembangan sektor pariwisata juga harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

    Dia menyampaikan bahwa CSR BRI untuk Salib Kasih dan Huta Ginjang merupakan langkah awal untuk memperbaiki infrastruktur wisata dan menarik lebih banyak pengunjung.

    “Salib Kasih adalah ikon wisata religi, sedangkan Huta Ginjang menjadi titik pandang terbaik Danau Toba. Kita ingin keduanya dikelola lebih baik agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” kata dia.

    Dia pun menegaskan bahwa akan terus mendorong kemitraan antara BUMN, DPR, dan masyarakat dalam memperkuat ekonomi rakyat.

    “Pembangunan harus dimulai dari bawah, dari petani, dan dari desa. Ketika rakyat kuat, ekonomi bangsa ikut kokoh,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Sumut minta perhatian DPR soal transfer ke daerah wilayah 3T

    Gubernur Sumut minta perhatian DPR soal transfer ke daerah wilayah 3T

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta DPR RI memberikan perhatian khusus soal skema dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut, khususnya Kepulauan Nias.

    Ia mengatakan terdapat lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli yang memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil.

    “Khusus daerah 3T, mohon dipertimbangkan kembali. Kalau di Nias, kami sangat bermohon tidak ada penyesuaian (TKD, red),” kata Bobby usai menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Rabu.

    Selain itu, Bobby juga menyampaikan masukan agar besaran dan waktu penyaluran dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat bisa dicairkan lebih awal. Hal ini penting agar pemerintah daerah di Sumut bisa segera menjalankan program sejak awal tahun anggaran 2026.

    “Aspirasi dari pemprov (pemerintah provinsi) dan teman-teman kabupaten/kota, pertama tentang timing (waktu) besaran anggaran yang disampaikan ke daerah,” jelasnya.

    Data Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumut menyebutkan besaran nilai penyesuaian TKD tingkat Provinsi Sumut mencapai Rp1,08 triliun dan kabupaten/kota se-Sumut lebih dari Rp9 triliun pada 2026.

    “Timing transfernya, kita utamakan jangan mepet agar bisa dikerjakan awal tahun dan bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Bobby.

    Anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan supaya dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Kolaborasi Sumut Berkah atas pendapatan asli daerah ini.

    “Satgas ini bertugas mengkaji apakah pembagian DBH (dana bagi hasil) ke daerah sudah adil atau belum,” kata Hinca.

    Gubernur menyambut baik usulan itu dan Pemprov Sumut siap bersama dengan DPR RI bekerja secara bersama untuk mencapai tujuan tersebut.

    “Ada satu satgas, tentu kami mendukung. Kami sangat bersemangat bersama-sama bekerja dan kami siap membuat satgas ini,” tutur Bobby.

    Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan pihaknya akan menjadikan daerah 3T sebagai perhatian khusus. Nantinya ketika penyusunan anggaran bersama Kementerian Keuangan akan menjadikan daerah 3T sebagai prioritas pembangunan.

    “Memang itu menjadi concern kami dan kami mendengar masukan Pak Gubernur. Tentunya akan kami coba daerah 3T harus ada perhatian khusus, dalam hal misal pembangunan akan kita perhatikan,” kata Wihadi.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bikin Geger! Ini Isi Surat Purbaya ke Gubernur

    Bikin Geger! Ini Isi Surat Purbaya ke Gubernur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan surat tentang percepatan pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 kepada para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    Dalam surat bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 itu Purbaya telah meminta para kepala daerah untuk memperkuat belanja pembangunannya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Surat itu ia kirimkan kepada kepala daerah mempertimbangkan masih naiknya simpanan pemda di perbankan di tengah lambatnya kinerja belanja daerah. Padahal, pemerintah pusat ia sebut juga terus konsisten mencairkan anggaran transfer ke daerah (TKD).

    “Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah,” tulis Purbaya dalam isi surat yang ditandatanganinya itu sebagaimana dikutip Rabu (12/11/2025).

    Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

    Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

    Sementara itu, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu hingga akhir kuartal III-2025.

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya dalam suratnya.

    Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

    Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

    Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

    Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

    Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    “Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

    Kemenkeu Terbitkan Pedoman TKD Akhir 2025

    Setelah Purbaya mengirimkan surat itu kepada para kepala daerah, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025 yang juga ditujukan kepada para kepala daerah bernomor S-73/PK/2025.

    Untuk TKD yang digelontorkan dalama bentuk dana bagi hasil atau DBH, diharuskan menyampaikan laporan syarat salur mulai dari DBH Cukai Hasil Tembakau atau CHT, DBH Dana Reboisasi, hingga DBH Sawit paling lambat pada 17 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Dalam hal syarat salur DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit itu tidak kunjung disampaikan hingga batas waktu yang ditetapkan, Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti dapat menghentikan sisa penyalurannya kepada kepala daerah.

    Adapula ketentuan DAK nonfisik yang juga diberikan batas waktu, seperti penyampaian syarat salur Dana Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND (Tamsil Guru ASND), dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASND (TKG ASND) TA 2025 dengan rekomendasi dari Kemendikdasmen paling lambat 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB.

    “Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat dipenuhi, maka TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2025 tidak disalurkan,” dikutip dari pedoman tersebut.

    Tak terkecuali Dana Desa, para bupati atau wali kota juga diharuskan menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Bila tidak disampaikan syarat penyalurannya, maka akan dicatat menjadi sisa dana desa di rekening kas umum negara dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

    Demikian juga ketentuan terkait Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal (DIF), hingga Hibah Kepada Daerah bisa tidak disalurkan bila tidak memenuhi persyaratan pelaporan dokumen penyalurannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

    TKD Jadi Perhatian Khusus Prabowo

    Setelah Purbaya menyurati para kepala daerah itu, termasuk dengan memberikan pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan secara khusus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

    Perintah ini ia sampaikan dalam rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.

    “Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

    Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

    Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bos BGN Ungkap 1,8 Miliar Porsi MBG, Ada 11.640 Penerima Keracunan

    Bos BGN Ungkap 1,8 Miliar Porsi MBG, Ada 11.640 Penerima Keracunan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan data keracunan penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah di Indonesia. Dari catatannya ada 11.640 penerima manfaat yang terdampak keracunan MBG.

    Hal itu terlihat dalam paparan Dadan, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025). Dari paparannya, penerima manfaat yang terdampak dari Kasus Luar Biasa (KLB) di wilayah I mencapai 1.808 penerima, wilayah II ada 7.925 penerima, dan wilayah III ada 1.907 penerima, sehingga totalnya 11.640 penerima manfaat.

    Hanya menurut data Kementerian Kesehatan total penerima manfaat yang mengalami kasus keracunan mencapai 13.371 orang, seperti yang dijelaskan Dadan.

    Dadan menjelaskan total kejadian keracunan pangan di Indonesia mencapai 441 kejadian, sementara MBG menyumbang 221 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan di Indonesia.

    Adapun dari datanya total penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan dan harus rawat inap, mencapai 636 orang. Sedangkan dari data Kementerian Kesehatan mencapai 638 orang.

    “Kemudian yang rawat jalan di data kami 11.004. Di kemenkes 12.755, sehingga totalnya kalau berbasis laporan kemenkes itu 13.371 penerima manfaat yang alami gangguan kesehatan akibat program makan bergizi,” kata Dadan.

    Namun menurut Dadan sebagian besar pemberian Makan Bergizi Gratis mayoritas sudah berjalan baik. Hingga saat ini sudah ada 1,8 miliar porsi yang diberikan kepada penerima manfaat.

    “Alhamdulilah sebagian besar berjalan dengan baik,” katanya.

    (hoi/hoi)

    [Gambas:Video CNBC]

  • MPR dorong layanan pendidikan berkualitas bagi perempuan pedalaman

    MPR dorong layanan pendidikan berkualitas bagi perempuan pedalaman

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong layanan pendidikan berkualitas yang mampu menjawab kebutuhan perempuan pedalaman, baik dalam bentuk kebijakan, kurikulum dan infrastruktur yang adaptif, maupun dukungan sosial.

    Dalam sambutannya pada diskusi daring terkait ekosistem pemberdayaan perempuan pedalaman, Lestari mengatakan pemenuhan layanan pendidikan yang berkualitas dan tepat dapat memperkuat peran perempuan pedalaman.

    “Dalam konteks tertentu, perempuan pedalaman ikut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, budaya, dan juga mampu berperan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan dapat memengaruhi keputusan adat,” kata Mbak Rerie, sapaan akrabnya, seperti keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, faktor geografis, sosial-budaya, dan ekonomi masih membatasi perempuan pedalaman dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan hidup dan potensi lokal mereka.

    Oleh sebab itu, berbagai upaya untuk mengatasi sejumlah kendala tersebut harus segera dilakukan.

    Menurut Rerie, kurikulum yang adaptif menjadi elemen penting dalam meramu kebijakan pendidikan bagi perempuan pedalaman.

    “Selain itu, penguatan akses dan infrastruktur pendidikan menjadi poin pertimbangan yang penting,” imbuh Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI membidangi urusan pendidikan.

    Di samping itu, dia berharap Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dapat segera disahkan sehingga harapan terpenuhinya pemberdayaan perempuan pedalaman semakin besar dengan didasari payung hukum yang secara definitif melindungi mereka.

    Diskusi bertajuk “Membangun Ekosistem Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan melalui Kebijakan Pendidikan Berbasis Kebutuhan Perempuan Pedalaman” itu digelar Forum Diskusi Denpasar 12 dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani).

    Dalam sambutannya, Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa mewujudkan kemudahan akses pendidikan bagi perempuan pedalaman merupakan upaya meningkatkan kapasitas perempuan Indonesia.

    Menurut dia, sebagai “ibu bangsa”, perempuan harus terus bertumbuh dengan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, segala bentuk kendala yang dihadapi perempuan pedalaman untuk meningkatkan perempuan harus segera diatasi.

    Sementara itu, anggota DPR RI yang juga Presidium Kaukus Parlemen Perempuan RI Amelia Anggraini berpendapat layanan pendidikan bagi perempuan pedalaman harus menerapkan pendekatan yang memerdekakan perempuan.

    Amelia yang hadir sebagai narasumber dalam diskusi itu menyebut selain teknis pembelajaran yang bermutu, sisi sosial dan ekonomi perempuan juga harus ditingkatkan.

    “Kolaborasi semua pihak terkait dapat mewujudkan hal itu harus segera dibangun. Muatan lokal harus menjadi jantung pada pembelajaran perempuan pedalaman,” tuturnya pula.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala BGN Janji Tuntaskan Pembayaran Gaji Petugas MBG Pekan Ini

    Kepala BGN Janji Tuntaskan Pembayaran Gaji Petugas MBG Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berjanji akan menyelesaikan masalah telat bayar gaji petugas Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan ini.

    Hal ini disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11/2025). Pasalnya, terdapat berbagai laporan dari petugas MBG yang mengeluh karena gaji belum dibayar.

    “Kami sekalian untuk menyelesaikan minggu ini kami sudah geser anggaran untuk tuntas sampai Desember,” kata Dadan.

    Dia mengatakan ke depan BGN mengupayakan tidak ada keterlambatan pembayaran gaji. Dadan menjelaskan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) batch 1 dan 2 statusnya sudah P3K sehingga tidak ada masalah dengan pembayaran gaji. Bahkan menerima tunjangan kerja.

    Kemudian bagi SPPI batch 3 terjadi alokasi anggaran yang berbeda karena pelaksanaan tes baru berjalan pada bulan ini. Kondisi ini lah yang mengakibatkan keterlambatan bayar gaji.

    Dadan menuturkan karena masih ada hal yang harus diselesaikan, maka untuk sementara SPPI batch 3 dan juga Ahli Gizi dan Ahli Akuntan masih harus digaji dengan sistem konsultan perorangan.

    “Jadi kami secara administrasi harus menggeser anggaran yang biasanya kami kerjakan tanggal 6 ini ada keterlambatan tapi insyaallah paling lambat hari minggu seluruh uang itu sudah akan masuk di rekening,” ujar Dadan.

    Di sisi lain, Dadan menyampaikan bahwa BGN juga akan mencairkan pembayaran untuk menambah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena bertambahnya mitra MBG sehingga perlu ketaatan dalam pembuatan komitmen kerja.

    “Tapi proses pergantian dari PPK lama ke yang baru butuh juga waktu seperti biasa dan InsyaAllah minggu ini seluruh pencairan juga akan selesai makanya tidak heran kalau sehari kemarin Rp3,4 triliun yang telah cair,” pungkasnya.

  • Titiek Soeharto: “Pro-kontra kepahlawanan itu boleh-boleh saja”

    Titiek Soeharto: “Pro-kontra kepahlawanan itu boleh-boleh saja”

    keberhasilan NTB mengembangkan padi gogo dengan mengubah lahan kering sehingga kini menjadi lumbung pangan nasional tidak terlepas dari peran ayahnya saat masih menjadi presiden. Bendungan paling banyak dibangun di NTB, dari daerah kering jadi daerah

    Mataram (ANTARA) – Putri Presiden ke-2 Indonesia, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai pro dan kontra terkait penetapan kepahlawanan ayahnya Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah merupakan hal yang “boleh-boleh saja” dan biasa di sebuah negara demokrasi.

    “Pro kontra boleh-boleh saja, nggak apa-apa ini negara demokrasi,” ujarnya setelah memimpin rombongan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu.

    Ia melihat mayoritas masyarakat Indonesia, juga menginginkan Presiden ke-2 RI tersebut mendapatkan penghargaan dan dihargai meski ada pro dan kontra yang muncul.

    “Saya rasa itu sudah jelas terang benderang nggak usah kita lanjutkan lagi,” kata Titiek Soeharto, didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

    Titiek mencontohkan keberhasilan NTB mengembangkan padi gogo dengan mengubah lahan kering sehingga kini menjadi lumbung pangan nasional tidak terlepas dari peran ayahnya saat masih menjadi presiden. Bahkan, pada zaman itu sejumlah bendungan dibangun untuk NTB, sehingga hasilnya bisa dinikmati sampai saat ini.

    “Bendungan paling banyak dibangun di NTB, dari daerah kering jadi daerah subur. Jadi lumbung padi, pabrik dan sebagainya, pokoknya yang jelas daerah kering jadi lumbung padi itu berkat dari pertanian dan bendungan-bendungan yang ada, saluran-saluran irigasi dirasakan oleh semua masyarakat NTB,” terangnya.

    Meski demikian Titiek menepis penetapan pahlawan itu ada campur tangan keluarga Cendana. Namun, terlepas dari pro dan kontra itu, diberi atau tidak gelar Pahlawan Nasional, bagi keluarga Cendana, maka ayahnya Presiden ke-2 RI Soeharto adalah pahlawan bagi keluarga.

    “Buat kami, diberi gelar atau tidak, bapak adalah pahlawan buat kami (keluarga),” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

    Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ditetapkan di Jakarta 6 November 2025.

    Dalam upacara tersebut, pemerintah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional, yakni:
    1. K.H. Abdurrachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur.
    2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto – Jawa Tengah.
    3. Marsinah – Jawa Timur
    4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat.
    5. Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat.
    6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah.
    7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat.
    8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur.
    9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara.
    10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.