Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Sidang Perdana Hasto Digelar Pekan Depan, KPK Siapkan 12 Jaksa Penuntut Umum

    Sidang Perdana Hasto Digelar Pekan Depan, KPK Siapkan 12 Jaksa Penuntut Umum

    loading…

    Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menetapkan sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pekan depan. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menetapkan sidang perdana Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto pekan depan. Sidang tersebut terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap terkait PAW anggota DPR 2019-2024.

    Berdasarkan informasi yang dikutip dari SIPP PN Jakarta Pusat, sedianya Hasto akan menjalani sidang perdana pada akhir pekan depan. “Jumat, 14 Maret 2025. Jam 09.20.00 sampai dengan selesai,” demikian keterangan dalam laman SIPP PN Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

    Dalam sidang yang teregristrasi dengan nomor perkara 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, KPK telah menyiapkan belasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadapi Hasto.

    Adapun JPU yang ditugaskan untuk hadapi sidang Hasto yakni Surya Dharma Tanjung, Rio Frandy, Wawan Yunarwanto, Nur Haris Arhadi, Yoga Pratama, Arif Rahman Irsady, Sandy Septi Murhanta Hidayat. Kemudian, Muhammad Albar Hanafi, Dwi Novantoro, Mohammad Fauji Rahmat, Rio Vernika Putra dan Greafik Loserte.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara kasus korupsi yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke pengadilan. Penyerahan berkas perkara itu dilakukan pada Jumat, 7 Maret 2025.

    “Jadi sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut juga menyerahkan (berkas perkara Hasto) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

    Setyo menjelaskan berkas perkara itu telah diterima dan dicatat oleh Panitera. Proses selanjutnya pun diserahkan kepada pengadilan. “Sudah diterima oleh panitera dan tercatat, jadi, tinggal nunggu proses berikutnya,” ucap Setyo.

    Setyo juga menegaskan KPK tinggal menunggu jadwal sidang yang nantinya ditentukan. “Ya, kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tandasnya.

    (cip)

  • DPR dan Walhi Apresiasi Langkah Dedi Mulyadi Bongkar Tempat Wisata Puncak Bogor – Halaman all

    DPR dan Walhi Apresiasi Langkah Dedi Mulyadi Bongkar Tempat Wisata Puncak Bogor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah telah menyegel empat tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, karena dianggap melanggar ketentuan lingkungan.

    Tak hanya disegel, pemerintah juga membongkar tempat wisata yang dinilai melanggar aturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) itu. 

    Penyegelan dan pembongkaran dilakukan pada Kamis (6/3/2025) dan dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Bupati Bogor Rudy Susmanto.

    Satu di antara empat tempat wisata yang dibongkar adalah Hibisc Fantasy. 

    Wisata rekreasi keluarga itu dinilai melanggar alih fungsi lahan.

    Menteri Hanif Faisol menegaskan bahwa penyegelan ini merupakan langkah penegakan hukum bagi wisata yang terbukti melanggar tata lingkungan.

    “Kami tidak akan memberi toleransi kepada pemegang izin yang menyalahi aturan. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten demi menjaga keseimbangan ekosistem,” ujarnya, Kamis. 

    DPR Apresiasi 

    Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz, menilai langkah pemerintah pusat bersama pemerintah daerah Jawa Barat itu adalah sesuatu yang tepat.

    Menurutnya hal itu sebagai langkah berani mengatasi banjir dari hulunya.

    “Ini baru langkah yang berani ke penyebab masalah banjir di hulunya langsung,“ kata Aziz, Sabtu (8/3/2025).

    Arisal menilai bahwa biasanya tindakan seperti ini baru dilakukan setelah bencana terjadi, namun kali ini pemerintah bertindak cepat.

    Apalagi, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sudah lama diketahui banyak bangunan dan tempat wisata yang melanggar peraturan daerah maupun lingkungan, tetapi tidak ada tindakan sama sekali. 

    “Tindakan tegas terhadap empat lokasi wisata di Jalan Raya Puncak ini telah menyelamatkan ribuan warga Jabotabek dari bencana banjir tahunan maupun lima tahunan,” ujarnya.

    Walhi 

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat juga  mendukung langkah Dedi Mulyadi.

    Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang, mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi kerena tegas menyegel serta membongkar objek wisata yang melanggar aturan tata ruang.

    “Sudah seharusnya pimpinan daerah seperti itu, ketika ada pelanggaran tata ruang, pelanggaran perizinan oleh pelaku-pelaku pengusaha, bahkan BUMN/BUMD tidak pandang bulu melakukan penindakannya,” ujar Iwang, Sabtu (8/3/2025), dikutip dari Tribun Jabar. 

    Siapapun yang melakukan perusakan lingkungan, kata dia, maka ada sanksi.

    Baik itu sanksi administratif maupun sanksi penutupan secara permanen. 

    “Nah, harapan kami mudah-mudahan beliau amanah. Langkah dan upayanya sudah sangat baik, semoga itu tidak hanya awal-awal dia lakukan, tapi selama dia memegang amanah (sebagai gubernur),” ucapnya.

    (Tribunnews.com/Milani/Chaerul Umam) (Tribunjabar.id/Nazmi Abdurrahman)

  • Dukung Penegakan Hukum Kasus Pertamina, Putri Zulhas Tegaskan Tak Ada Pansus

    Dukung Penegakan Hukum Kasus Pertamina, Putri Zulhas Tegaskan Tak Ada Pansus

    loading…

    Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan Fraksi PAN mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina. Foto/istimewa

    JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan Fraksi PAN mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung ( Kejagung ) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Wakil Ketua Komisi XII DPR menegaskan tidak ada rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di Komisi XII terkait kasus ini.

    “Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada Pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja,” ujar Putri Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (8/3/2025).

    Putri Zulhas juga menekankan DPR tidak akan mengintervensi proses hukum, namun tetap mendorong agar Pertamina dapat diselamatkan dari oknum-oknum yang merusak institusi tersebut.

    “Kami tidak ikut campur dalam proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum. Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara,” tegasnya.

    Putri Zulhas juga mengingatkan agar kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional. “Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel,” katanya.

    (cip)

  • Sidang Perdana Hasto Kristiyanto Digelar 14 Maret 2025

    Sidang Perdana Hasto Kristiyanto Digelar 14 Maret 2025

    Sidang Perdana Hasto Kristiyanto Digelar 14 Maret 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (
    obstruction of justice
    ) Harun Masiku yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan
    Hasto Kristiyanto
    digelar pada Jumat (14/3/2025).
    Dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.
    Sidang rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakpus.
    Setidaknya, terdapat 12 jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut.
    Mereka adalah Surya Dharma Tanjung, Rio Frandy, Wawan Yunarwanto, Nur Haris Arhadi, Yoga Pratama, dan Arif Rahman. Lalu, Sandy Septi, Muhammad Albar Hanafi, Dwi Novantoro, Mohammad Fauji Rahmat, Rio Vernika Putra, dan Greafik L.
    Sebagai informasi, Hasto merupakan tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
    Hasto ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 20 Februari 2025.
    Sejatinya, Sekjen PDI-P itu sempat mengajukan gugatan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka. Namun, gugatan tersebut ditolak.
    Tak sampai situ, Hasto kembali melayangkan gugatan praperadilan kedua. Hingga kini, gugatan masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PANRB: Transformasi rekrutmen jadi agenda transformasi ASN

    Menteri PANRB: Transformasi rekrutmen jadi agenda transformasi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan transformasi rekrutmen dan jabatan ASN merupakan bagian dari tujuh agenda transformasi manajemen ASN, termasuk penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024.

    Agenda tersebut adalah inti sari dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. “Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dalam UU ASN tersebut, memuat tujuh agenda transformasi, yakni: 1) Transformasi Rekrutmen dan Jabatan; 2) Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional; 3) Percepatan Pengembangan Kompetensi; 4) Penataan Pegawai Non-ASN; 5) Reformasi Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan ASN; 6) Digitalisasi Manajemen ASN, 7) Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi.

    UU ini memberikan ruang rekrutmen ASN lebih kolaboratif dan fleksibel. Sebelumnya, setiap instansi memiliki penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) masing-masing.

    Dengan adanya penataan ini, pemerintah melalui Kementerian PANRB dan BKN ingin menyamakan TMT. Hal ini bertujuan agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas yang dilakukan.

    “Transformasi rekrutmen ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel guna mendapatkan ASN yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.

    Sedangkan terkait dengan transformasi penataan pegawai non-ASN diharapkan dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam proses penataan pegawai non-ASN yang telah terjadi sejak tahun 2005.

    Ada empat prinsip penataan pegawai non-ASN yakni menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan non-ASN saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta menjamin penataan sesuai regulasi yang berlaku. Sebagaimana kesepakatan bersama pemerintah dengan DPR RI bahwa penataan dilakukan terhadap pegawai non-ASN yang tercatat dalam data base BKN.

    Selanjutnya terkait agenda transformasi kemudahan mobilitas talenta nasional. Penyesuaian jadwal ini juga tak lepas dari redistribusi ASN untuk daerah atau sektor yang membutuhkan kompetensi tertentu. Hal ini juga selaras dengan penyesuaian penataan ASN untuk mendukung program prioritas nasional saat ini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR RI-BGN pastikan MBG penuhi standar gizi

    Anggota DPR RI-BGN pastikan MBG penuhi standar gizi

    Denpasar (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program makan bergizi gratis (MBG) telah memenuhi standar gizi.

    “MBG sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi,” kata Tutik Kusuma Wardhani di Denpasar, Bali, Sabtu.

    Politikus asal Provinsi Bali itu menilai MBG memperkuat gizi khususnya anak-anak sekolah dalam memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada masa depan.

    Program itu, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu hamil/menyusui, serta mengurangi angka stunting dan malanutrisi.

    Untuk memberikan pemahaman terkait MBG, wakil rakyat di Senayan, Jakarta itu bersama Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi Fatimah Zahrah Santoso dan instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi di Bali dipusatkan di Denpasar dan di Balai Desa Kaliuntu, Kabupaten Buleleng pada Minggu (2/3).

    Senada dengan Tutik, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN Fatimah Zahrah Santoso menyebutkan pada April 2025 pemerintah menargetkan tiga juta anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

    “Target berikutnya pada Agustus 2025 akan bertambah menjadi 15 juta dan akhir tahun anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi gratis,” ucapnya.

    Program MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan diluncurkan pada 6 Januari 2025.

    Ada pun anggaran awal program itu mencapai Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

    Menurut Kementerian Keuangan anggaran program itu rencananya akan ditambah Rp100 triliun, sehingga menjadi Rp171 triliun.

    Apabila terdapat tambahan anggaran itu, diperkirakan bisa menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

    Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi di Jakarta, Senin (3/3) menjelaskan program MBG tetap berjalan saat Bulan Puasa.

    Untuk siswa yang berpuasa, BGN telah menyesuaikan konsep MBG agar tetap memenuhi angka kecukupan gizi (AKG).

    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menyediakan menu khusus Ramadhan, seperti susu, telur rebus, biskuit, buah-buahan, dan kurma.

    Bagi siswa yang tidak berpuasa, MBG tetap dibagikan seperti biasa, tetapi mereka akan mengonsumsi makanan di ruangan terpisah agar tetap menghormati suasana Ramadhan.

    Hingga 24 Februari 2025, Program MBG telah menjangkau sekitar dua juta siswa dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    Saat ini, terdapat 726 SPPG yang beroperasi di 38 provinsi, memastikan setiap siswa mendapatkan asupan gizi yang seimbang selama Ramadhan.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Minta Menhut Raja Juli Jelaskan Proses Perekrutan 11 Kader PSI Jadi Pejabat FOLU Net Sink 2030

    DPR Minta Menhut Raja Juli Jelaskan Proses Perekrutan 11 Kader PSI Jadi Pejabat FOLU Net Sink 2030

    loading…

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menegaskan, publik perlu tahu proses perekrutan 11 kader PSI sebagai tim Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Penunjukkan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) sebagai tim Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendapat kritikan tajam. Raja Juli diminta membuka ke publik proses perekrutan tim FOLU Net Sink 2030.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menegaskan, publik perlu tahu proses perekrutan tersebut. Apalagi, kata dia, Raja Juli merupakan Sekjen PSI. “Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” kata Alex, Sabtu (8/3/2025).

    Untuk diketahui, sedikitnya 11 kader PSI masuk menjadi tim lembaga yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Keberadaan mereka didasarkan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030.

    Kelima bidang itu ialah Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang III Konservasi; Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang V Instrumen dan Informasi.

    Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025 itu, Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi seorang wakil penanggung jawab. Sementara itu, ada 43 orang yang jadi bagian dari tim Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030.

    Dari jumlah itu, 12 orang atau 25% merupakan politisi PSI. Mereka menempati berbagai posisi dan mendapat gaji puluhan juta. Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta, wakil penanggung jawab menerima Rp40 juta.

    Sementara, masing-masing dewan penasehat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta. Ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang, menerima honor Rp30 juta per bulan. Sedangkan anggota bidang menerima Rp20 juta. Untuk level staf kesekretariatan bidang, mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulan.

    Menurut Alex, anggaran untuk gaji dialokasikan ke program. “Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” tegas Alex.

  • Komnas Perempuan Nilai Ahmad Dhani Hanya Menempatkan Perempuan Sekadar Pelayan Seksual Suami

    Komnas Perempuan Nilai Ahmad Dhani Hanya Menempatkan Perempuan Sekadar Pelayan Seksual Suami

    Andy menegaskan, pernyataan Ahmad Dhani yang bernada seksis bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk kesetaraan dan keadilan gender. Komitmen itu juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 terkait penetapan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan 5.

    CEDAW mengamanatkan para pejabat publik termasuk pembuat kebijakan di negara agar menahan diri untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan mengambil langkah strategis untuk menghapuskan diskriminasi tersebut.

    “Mengingat bahwa pernyataan AD berpotensi melanggar hak asasi perempuan, mencederai citra, kehormatan dan kewibawaan DPR RI, khususnya Komisi X yang juga mengawal bidang pendidikan, Komnas Perempuan mendorong Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa kasus ini lebih lanjut,” kata Andy Yentriyani.

    Komnas Perempuan juga menganggap pernyataan suami penyanyi dan anggota DPR, Mulan Jameela itu merendahkan martabat Indonesia dan menjurus ke rasis. Penilaian itu lantaran seolah bahwa kualitas pesepakbola dari luar negeri pasti lebih baik daripada pemain lokal.

    “Kalimat rasis tampak dalam penekanan agar naturalisasi tidak kepada yang ‘bule’ karena ras Eropa yang berbeda,” jelasnya.

    Pernyataan Ahmad Dhani sebagai anggota dewan membuat Komnas Perempuan menilai DPR tidak serius melakukan tugas sebagai wakil rakyat.

    Oleh karena itu, MKD perlu melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Dhani untuk memperkuat kewibawaan DPR dengan memastikan peristiwa serupa tidak berulang kembali.

  • 6
                    
                        Penjelasan Istana dan Kemenpan-RB soal Jadwal Pengangkatan CASN yang Diundur
                        Nasional

    6 Penjelasan Istana dan Kemenpan-RB soal Jadwal Pengangkatan CASN yang Diundur Nasional

    Penjelasan Istana dan Kemenpan-RB soal Jadwal Pengangkatan CASN yang Diundur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Pemerintah resmi menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024.
    CPNS akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026.
    Padahal, berdasarkan jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya sudah diangkat atau mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025.
    Sementara, peserta yang lolos PPPK 2024 tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025.
    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Lantas, apa penjelasan pemerintah terkait penundaan ini?
     
    Meski ada penundaan, Rini memastikan, semua pelamar yang lulus CASN akan tetap diangkat, baik calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
    “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” ujar Rini.
    Terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengeklaim, penundaan pengangkatan CASN 2024 bukan karena efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
    Katanya, hal itu sebelumnya juga telah disampaikan oleh Menpan-RB.
    “Tidak benar. Menpan-RB juga sudah jelaskan bahwa bukan karena itu (efisensi anggaran),” ujar Hasan kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).
    Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menyebutkan, salah satu alasan utama penundaan ini adalah untuk menyeragamkan Tanggal Mulai Tugas (TMT) bagi CPNS dan PPPK.
    “Selama ini TMT antara instansi satu dengan yang lain berbeda. Ada yang lebih cepat diangkat, ada yang lebih lama,” kata Haryomo.
    Sementara, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja mengatakan, keputusan penundaan ini merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR.
    “Jadi yang paling penting adalah bahwa penyesuaian jadwal ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR. Kami ingin pengangkatan bisa dilakukan secara serentak agar lebih teratur,” ujar Aba dalam keterangannya.
    Aba meminta peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus tidak khawatir dengan adanya penundaan ini. 
    “Bagi yang sudah lulus SKD dan SKB serta telah diumumkan lulus, mereka tetap aman. Kepastian untuk diangkat itu sudah pasti,” kata Aba.
    Meski demikian, Aba mengaku pihaknya memahami kekhawatiran CASN yang sudah telanjur mundur dari tempat mereka bekerja. 
    Namun, menurtunya, penundaan jadwal pengangkatan CASN ini justru dapat memberi waktu kepada para CASN beradaptasi sebelum memasuki pemerintahan.
    “Kami memaklumi kondisi ini, apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga. Namun, waktu ini bisa digunakan untuk belajar dan memahami budaya birokrasi, termasuk nilai-nilai ASN,” ujar Aba.
    Aba pun mengaku mendapat banyak laporan mengenai para CASN yang telah meninggalkan pekerjaan mereka dengan harapan segera diangkat.
    “Jadi kita juga dapat masukanlah ya, bagaimana ketika ketemu tadi sudah bekerja di instansi swasta dan karena memang ada kewajiban dia keluar karena memang sudah ada jadwal tadi, lalu keluar. Lalu ini ada waktu,” kata dia.
    Senada dengan Aba, Haryomo juga menegaskan, penundaan ini bertujuan agar para CPNS lebih siap saat resmi diangkat.
    “Kami ingin saat 1 Oktober tiba, mereka sudah paham birokrasi, tugas yang akan dijalankan, serta aturan disiplin ASN. Jangan sampai butuh waktu lama untuk beradaptasi setelah pengangkatan,” tegas Haryomo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Rumah Semakin Mahal Akibat Harga Tanah Terus Naik, Ini Usul Wamen Fahri – Halaman all

    Harga Rumah Semakin Mahal Akibat Harga Tanah Terus Naik, Ini Usul Wamen Fahri – Halaman all

    Fahri Hamzah mengusulkan pembentukan Bank Tanah yang membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

    Tayang: Sabtu, 8 Maret 2025 08:56 WIB

    Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com

    BANK TANAH – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (7/3/2025). Ia mengusulkan dibentuk Bank Tanah khusus sektor perumahan.
    Dok: HO/Kementerian PKP 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan pembentukan Bank Tanah yang membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

    Bank Tanah khusus sektor perumahan diusulkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP agar dapat fokus dan bergerak cepat.

    BLU ini nantinya akan bertugas untuk menerima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain, yang bisa digunakan untuk pembangunan hunian.

    Bank Tanah khusus sektor perumahan ini diharapkan dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

    “Dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membangun hunian,” kata Fahri di Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Sabtu (8/3/2025).

    Selain itu, Bank Tanah khusus sektor perumahan diharapkan dapat membantu upaya pemerintah mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

    “Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual,” ujar Fahri.

    Ia ingin Bank Tanah ini bisa terbentuk seiring dengan dimulainya pembangunan rumah susun di lahan bekas perumahan DPR RI yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan.

    Adapun pembangunan rumah susun tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian PKP dengan investor dari Qatar.

    Kini, Kementerian PKP tengah membahas bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk skema pemanfaatan asetnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini