Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Tiba di Indonesia, Sekjen Partai Komunis Vietnam Akan Bertemu Prabowo

    Tiba di Indonesia, Sekjen Partai Komunis Vietnam Akan Bertemu Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    Kedatangan To Lam ke Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam. 

    Berdasarkan video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, To Lam tiba di Lanud Halim sekitar pukul 13.15 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. 

    Dari Lanud Halim, To Lam beserta delegasi kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Jakarta. 

    Kunjungan kenegaraan sekjen partai komunis Vietnam itu di Indonesia direncanakan berlangsung selama tiga hari hingga 11 Maret 2025. 

    To Lam diagendakan untuk menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Selain pertemuan dengan Presiden Prabowo, selama di Indonesia To Lam juga direncanakan melakukan pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD di Gedung Nusantara Senayan. 

    Kunjungan kenegaraan ini merupakan kunjungan pertama bagi To Lam sebagai Sekjen PKV. Momentum kunjungannya diharapkan dapat memperkokoh kemitraan strategis antara Indonesia dan Vietnam.

  • Komisi II DPR RI Gelar Rapat Bareng Mendagri Besok, Ini yang Dibahas

    Komisi II DPR RI Gelar Rapat Bareng Mendagri Besok, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait skema pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, Senin besok (10/3/2025).

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menerangkan rapat yang akan bergulir pukul 10:00 WIB mendatang ini merupakan lanjutan dari rapat kerja minggu lalu yakni pada Kamis (27/2/2025). 

    “Ya, hari Senin kita rapat. Fokusnya pada lanjutan raker Minggu lalu tentang skema kesiapan pemerintah dalam menangani PSU saja,” terangnya kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025).

    Dalam rapat itu, ujarnya, terinformasikan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan hadir langsung. Akan tetapi, untuk pihak lainnya masih belum terinfokan lagi.

    Perlu diketahui, Komisi II DPR memberi tenggat waktu selama 10 hari kepada pemerintah untuk memastikan solusi pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, di sejumlah daerah yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi. 

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut tenggat waktu itu diberikan mulai hari ini hingga Jumat, 7 Maret mendatang alias pekan depan. 

    “10 hari dari sekarang [jadi] 7 maret [kepastiannya],” katanya seusai memimpin rapat dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu dengan agenda mengenai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025). 

    Dia menjelaskan, tenggat waktu itu diberikan lantaran ada PSU yang tahapannya direncanakan akan mulai pada 22 Maret mendatang. Pihaknya khawatir bilamana pemerintah belum memiliki solusi, maka daerah tersebut terancam tak jadi menggelar PSU.

    PSU Pilkada 2024 DIbiayai APBN

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan terdapat peluang penggunaan APBN untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 jika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan kemungkinan itu sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2014. Dalam Pasal 166 disebut pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    “Jadi nanti kita cek dulu selama 10 hari ini mekanismenya [menggunakan APBD] seperti apa, kalau memang tidak bisa ya barulah kita akan menempuh mekanisme sumber pembiayaan dari APBN,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Dia menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, bila memang nantinya PSU akan menggunakan dana tambahan dari APBN. Di lain sisi, Ribka menegaskan penggunaan APBN ini memang sangat dimungkinkan meski di tengah efisiensi yang ada di pemerintahan saat ini. 

    “Itu bisa, bisa, ini prioritas dan amanat konstitusi dan wajib yang harus dilakukan, itu bisa dipastikan harus terlaksana,” pungkasnya.

  • Cerita Satryo Soemantri Brodjonegoro Terkait Pengunduran Dirinya, Berusaha Pertahankan Kebijakan Namun Dianggap Bikin Gaduh – FAJAR

    Cerita Satryo Soemantri Brodjonegoro Terkait Pengunduran Dirinya, Berusaha Pertahankan Kebijakan Namun Dianggap Bikin Gaduh – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, bicara terkait proses reshuffle dirinya dari Kabinet Merah Putih pada Rabu,19 Februari 2025 lalu. 

    Dalam kesempatan yang sama, ia berbicara tentang dinamika di balik dua demo yang disebut menjadi pemicu kegaduhan yang berujung pada terlemparnya ia dari kabinet.

    Satryo Soemantri juga mengungkap terkait keputusannya untuk mengundurkan diri dari posisi orang nomor satu di kementerian tersebut di detik-detik menjelang reshuffle. 

    Baginya menjalankan tugas sebaik-baiknya memang belum tentu berbuah respon positif.

    “Jadi hari selasa malam tanggal 18 Februari yang lalu, jam 10 malam, Mayor Teddy ke kediaman saya di Widya Candra. Kemudian beliau bicara, intinya menganggap saya punya kesalahan yang fatal,” katanya 

    “Yakni tentang terjadinya demo di kantor tanggal 20 Januari 2025, dan terjadinya demo tentang UKT oleh mahasiswa BEM pada tanggal 17 dan 18 Februari 2025,” sebutnya.

    Lanjut, ia menjelaskan terkait dua kesalahan fatal. Dengan menyebut Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demo.

    “Yang beliau anggap fatal adalah dua itu.  Karena Pak Presiden itu alergi dengan demo kata Mayor Teddy. Jadi kalau ada demo, beliau menganggap itu kegaduhan, membuat gaduh suasana,” tuturnya.

    Terkait cerita awalnya, Satryo Soemantri menjelaskan terkait raker di DPR yang kebetulan terbuka. 

    “Ini bermula dari isi raker di DPR yang kebetulan memang rakernya terbuka. Waktu di raker, kami ditanya oleh Ketua Sidang, beliau tanya apakah rakernya mau terbuka atau tidak? Saya bilang terserah pimpinan (pimpinan Komisi X),” 

  • DPR Sebut Pemerintah Bisa Angkat CPNS sebelum Oktober 2025, Kapan?

    DPR Sebut Pemerintah Bisa Angkat CPNS sebelum Oktober 2025, Kapan?

    Bisnis.com, Jakarta – Komisi II DPR RI mengungkapkan pemerintah bisa saja melakukan pengangkatan Calon Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelum Oktober 2025.

    Hal ini merespons polemik mundurnya jadwal pengangkatan CPNS menjadi Oktober 2025 dan PPPK menjadi Maret 2026. Padahal pengangkatan CPNS semula dijadwalkan pada Maret 2025 dan PPPK Juli 2025.

    Hal itu sebagaimana ditetapkan KemenPAN-RB melalui Surat Edaran (SE) bernomor B/1043/M.SM.01.00/2025. Ini juga berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR RI.

    Sebagian besar dari mereka yang sudah lulus di tahap akhir mengeluh karena terjadi penundaan pengangkatan alias tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tidak perlu melakukan keserentakan pengangkatan, baik pada 1 Oktober 2025 (CPNS) maupun 1 Maret 2026 (PPPK Tahap 1). 

    Sebab, dalam hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi II dengan KemenPAN-RB dan BKN, disebutkan bahwa Oktober 2025 dan Maret 2026 adalah tenggat waktu penyelesaian dalam rangka percepatan pengangkatan.

    “Ya sebenarnya dengan kalimat percepatan penataan penyelesaian itu memberikan waktu maksimal. Jadi harus ada batas akhir kapan percepatan penataan penyelesaian itu tuntas. Kalau kita ikuti rapat dari awal sebenarnya skenarionya Menpan RB dan BKN itu skenario tuntas itu selesai di akhir 2026. Makanya kalimat kita kan mempercepat,” jelas Zulfikar melalui keterangan resmi dikutip Minggu (9/2/2025).

    Di sisi lain, dia pun memahami jika ada pihak-pihak yang menyebutkan ada penundaan. Hal itu karena sedari awal dimulainya tahapan, para pendaftar CPNS mendapatkan informasi yang lengkap sampai dengan pengangkatan.

    “Setiap proses tahapan seleksi itu dari awal sudah diumumkan. Setiap proses atau tahapan seleksi itu sudah diumumkan. Sehingga, ketika sudah ada kesimpulan rapat seperti itu mereka mempertanyakan kok ditunda,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini

    “Padahal, kalau kita ikuti rapat, justru sebenarnya, kita ingin mempercepat dari skenarionya Kemenpan-RB itu semua di akhir 2026,” tambahnya.

    Meskipun demikian, dia mendorong agar KemenPAN-RB segera mengangkat CPNS atau PPPK yang instansinya sudah melengkapi administrasi, tanpa harus menunggu pengangkatan serentak di Oktober 2025 dan Maret 2026.

    “Dengan seperti ini saya bilang, kalau memang proses yang sudah ada ini berjalan terus dan sudah hampir selesai, karena tinggal mendapatkan NIP, pengisian DRH-nya sudah, pengusulan NIP-nya sudah, kalau memang itu sudah tuntas segera di-SK-kan saja. Pengangkatan mereka tidak perlu menunggu Oktober 2025 atau Maret 2026,” tegas Zulfikar.

    Menurutnya, ini juga berlaku untuk pengangkatan PPPK tahap I. Zulfikar mengatakan kalau memang semua syarat telah terpenuhi, mereka tinggal diangkat saja. 

    “Tidak perlu menunggu tahap duanya selesai atau Maret 2026,” katanya.

    Karena itu, dia pun berharap agar MenPAN-RB segera mengubah SE tersebut tanpa harus mengangkat secara serentak jika instansi sudah siap. 

    “Mudah-mudahan pemerintah dengan aspirasi dari Komisi II, termasuk aspirasi dari teman-teman CPNS dan CPPPK itu mau mendengar dan mengubah kebijakan. Ya mudah-mudahan bisa diubah karena kan sebenarnya semangat kita itu mempercepat. Kesimpulan kita dan keinginan para anggota kan itu semangatnya mempercepat,” pungkasnya.

    Sementara itu, MenPAN-RB Rini Widyantini, penyesuaian ini disebabkan oleh beberapa hal. Setelah melewati tahapan pengadaan CPNS 2024, dia mencatat ada beberapa hal yang perlu dievaluasi yaitu terkait adanya beberapa instansi yang menunda penyelesaian dan pengadaan CPNS.

    Selain itu, usulan formasi yang disampaikan pemerintah tidak optimal, sehingga tidak sesuai dengan data Kementerian PAN RB. Kemudian, kata dia, ada pula instansi yang tidak mengusulkan formasi sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan bagi pelamar yang sudah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN.

    “Ada juga pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan,” katanya.

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam Y.M To Lam Tiba di Indonesia, Disambut Sejumlah Pejabat

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Y.M To Lam Tiba di Indonesia, Disambut Sejumlah Pejabat

    loading…

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, Y.M. To Lam tiba di Indonesia hari ini. Foto/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam , Y.M. To Lam tiba di Indonesia hari ini. To Lam akan berada di Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan hingga 11 Maret 2025.

    Sekjen PKV To Lam yang didampingi istrinya tiba di Indonesia sekitar pukul 13.30 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Vietnam Airlines di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Tampak sejumlah pejabat menyambut Sekjen PKV To Lam yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung. Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono juga terlihat hadir dalam penyambutan itu.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam keterangan resminya mengatakan selama kunjungannya, Sekjen To Lam akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas potensi kerja sama yang dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Vietnam ke tingkat yang lebih tinggi.

    Bac ajuga: Sekjen Partai Komunis Vietnam Bertemu Presiden Prabowo Hari Ini, Bahas Apa?

    Kemlu menjelaskan kunjungan ini pertama kali bagi To Lam sebagai Sekjen PKV dan sangat bermakna karena bertepatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam.

    Dalam sistem tata negara Vietnam, posisi Sekjen PKV adalah pemimpin politik tertinggi dari empat pilar pimpinan negara, yaitu Sekjen PKV, Presiden, Perdana Menteri dan Ketua Senat.

    Kemlu pun mengungkapkan jika hubungan Indonesia dan Vietnam telah mengalami perkembangan pesat selama tujuh dekade ini. Kokohnya kerjasama kedua negara juga tercermin dari disepakatinya kemitraan strategis pada hubungan bilateral di tahun 2013. Menjadikan Vietnam satu-satunya yang miliki tingkat kemitraan strategis dengan Indonesia di kawasan.

    “Fondasi hubungan yang kokoh dibentuk sejak persahabatan antara Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh, yang sama-sama miliki visi menentang kolonialisme,” jelasnya.

    Selain bertemu Presiden Prabowo, Sekjen To Lam juga dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan ketua MPR, DPR dan DPD, serta melakukan pertemuan bisnis dengan para pengusaha dari kedua belah pihak.

    (cip)

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam Tiba di RI, Dijadwalkan Bertemu Prabowo

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Tiba di RI, Dijadwalkan Bertemu Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sejak pukul 13.25 WIB pada Minggu (9/3/2025).

    Kedatangan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam di Indonesia itu disambut secara kenegaraan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

    Nantinya, To Lam bakal melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia selama 3 hari, yakni pada 9–11 Maret 2025 dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Pertemuan dengan Kepala Negara dimaksudkan untuk membahas potensi kerja sama yang dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam ke tingkat yang lebih tinggi.

    Tak hanya itu, kunjungan ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. 

    Selain pertemuan dengan Presiden Ke-8 RI itu, To Lam juga dijadwalkan bertemu dengan Ketua MPR, DPR, dan DPD RI, serta menghadiri pertemuan bisnis antara pengusaha Indonesia dan Vietnam.

    Dalam sistem tata negara Vietnam, Sekjen PKV adalah pemimpin politik tertinggi dari empat pilar pimpinan negara, yaitu Sekjen PKV, Presiden, Perdana Menteri, dan Ketua Senat.

    Kedatangan To Lam di Indonesia diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama baru di berbagai bidang antara kedua negara.

  • CPNS Menunggu Pengangkatan Oktober 2025, Apa Saja Aktivitas yang Dilakukan? – Halaman all

    CPNS Menunggu Pengangkatan Oktober 2025, Apa Saja Aktivitas yang Dilakukan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah dan DPR memutuskan untuk mengangkat CPNS hasil seleksi 2024 pada Oktober 2025.

    Artinya, masih ada waktu sekitar tujuh bulan untuk menunggu pengangkatan. 

    Apa saja aktivitas yang dilakukan CPNS?

    Berbagai cara bertahan sambil menunggu pengangkatan Oktober 2025.

    Berikut ini aktivitas CPNS yang menunggu pengangkatan pada Oktober 2025:

    A (23), seorang warga Medan, mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan freelance.

    Ini dilakukan sebagai upaya mencari uang untuk bertahan hidup. 

    Dia mengaku akan membuka jasa usaha fotografi dan membuat aplikasi.

    “Kalau tahu selama itu, mending saya perpanjang kontrak karena waktu itu masih dimungkinkan,” kata dia, kepada Kompas.com, pada Kamis (6/3/2025).

    Dia mengaku kecewa terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Sebab, sebelumnya, dia mendapat informasi dari admin akun media sosial di salah satu kementerian bahwa pemanggilan kerja CPNS 2024 itu paling cepat pada Mei 2025.

    “Ya kecewalah,” ujarnya.

    Sementara itu, seorang CPNS lainnya bernama Mira, mengaku akan memanfaatkan uang di tabungan dan meminta bantuan kepada orang tua.

    “Kalau misal sehari-hari juga masih ikut orang tua kalau makan. Cuma kalau buat misal jalan-jalan atau apa, aku ambil tabungan, jadi harus lebih irit lagi sekarang,” kata dia.

    Bagaimana dengan CPNS yang lain?

    Apa yang mereka lakukan selama penundaan pengangkatan CPNS 2024?

    Saran dari Pemerintah

    Bagi peserta CPNS yang sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan lama, Deputi Bidang SDM Kemenpan-RB Aba Subagja memberikan beberapa saran:

    Manfaatkan waktu untuk berinteraksi dan berkoordinasi dengan instansi yang dilamar.

    Dalam hal ini, Aba mengatakan peran Biro Kepegawaian di masing-masing instansi sangat penting untuk memberikan sosialisasi, pembinaan, dan peningkatan pengetahuan.

    “Pak Haryomo juga berencana akan berkoordinasi dengan biro-biro kepegawaian supaya bagaimana waktu luang ini bisa dimanfaatkan untuk pembinaan,” kata dia.

    Tujuannya adalah menyelaraskan pengetahuan peserta yang berasal dari berbagai latar belakang sebelum masuk dan bekerja di birokrasi.

    Aba juga memaklumi bahwa beberapa CPNS yang lolos sudah berkeluarga.

    “Proses ini mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk bagian dari pembelajaran terhadap CPNS ketika mereka masuk ke birokrasi kita,” tambah dia.

    Diadakan Pembekalan untuk CPNS

    Sementara itu, Haryomo menyadari CPNS adalah orang yang paling berdampak dengan diundurnya jadwal pengangkatan ini.

    Pasalnya, peserta PPPK yang dinyatakan lolos sebagian besar sudah bekerja di lingkungan instansi pemerintah sehingga mengetahui permasalahan yang terjadi di birokrasi.

    “Mereka yang melamar CPNS itu kita pengennya langsung sudah move-on. Dia yang biasanya dulu di dunia swasta itu mungkin berbeda, maka sambil menunggu Oktober itu akan diberikan pembekalan,” terang Haryomo.

    Dia menjelaskan, pembekalan yang dimaksud berupa pengenalan birokrasi, tugas yang bakal dikerjakan, dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh CPNS.

    Harapannya, pembekalan tersebut dapat menjadi bekal bagi CPNS dalam melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien.

    “Ini dalam rangka ketika masuk itu siap pakai, siap bekerja, siap berkontribusi untuk pemerintah dan negara,” ungkap Haryomo.

    Adapun pembekalan dapat dilakukan secara luring dan daring melalui berbagai media.

     

    Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Luapan Kecewa CPNS Sumut soal Penundaan Pengangkatan, Keburu Resign, Harap Kepastian

  • Komisi II Sebut Pengangkatan CPNS Tak Harus Serentak, Minta Kemenpan-RB Revisi Aturan

    Komisi II Sebut Pengangkatan CPNS Tak Harus Serentak, Minta Kemenpan-RB Revisi Aturan

    Komisi II Sebut Pengangkatan CPNS Tak Harus Serentak, Minta Kemenpan-RB Revisi Aturan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi II DPR RI meminta Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk merevisi surat edaran terkait penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (
    CPNS
    ) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (
    PPPK
    ) yang dilakukan secara serentak.
    Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse sebagai respons atas adanya surat edaran Kemenpan-RB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025.
    Dalam surat itu, CPNS dijadwalkan diangkat serentak pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK yang lulus seleksi akan diangkat serentak pada 1 Maret 2026.
    “Ya mudah-mudahan bisa diubah karena kan sebenarnya semangat kita itu mempercepat. Kesimpulan kita dan keinginan para anggota kan itu semangatnya mempercepat,” ujar Arse saat dikonfirmasi, Minggu (9/3/2025).
    Arse menilai keputusan pengangkatan serentak itu bertentangan dengan kesimpulan rapat Komisi II DPR bersama Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
    Sebab, dalam kesimpulan rapat bersama Kemenpan-RB dan BKN ditekankan bahwa Oktober 2025 dan Maret 2026 adalah tenggat waktu penyelesaian pengangkatan CPNS maupun PPPK.
    “Jadi, nampaknya ada pemahaman yang berbeda soal itu,” jelas Arse.
    “Padahal, kalau kita ikuti rapat dari awal, justru sebenarnya kita ingin mempercepat dari skenarionya Kemenpan-RB itu semua di akhir 2026,” sambungnya.
    Arse menegaskan bahwa Kemenpan-RB seharusnya tidak menerapkan skema pengangkatan serentak bagi CPNS dan PPPK.
    Menurut Arse, Komisi II DPR RI justru mendorong Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan percepatan pengangkatan.
    Dengan begitu, lanjut Arse, Kemenpan-RB tetap bisa mengangkat para CASN yang instansinya sudah melengkapi administrasi sesuai jadwal, tanpa harus menunggu pengangkatan serentak.
    “Kalau memang itu sudah tuntas segera di-SK-kan saja. Pengangkatan mereka tidak perlu menunggu Oktober 2025 atau Maret 2026,” ucap Arse.
    Arse pun berharap pemerintah dapat mempertimbangkan aspirasi dari Komisi II DPR serta para CPNS dan PPPK, agar tak perlu ada waktu tunggu pengangkatan secara serentak.
    “Mudah-mudahan pemerintah dengan adanya aspirasi dari Komisi II, termasuk aspirasi dari teman-teman CPNS dan PPPK itu mau mendengar dan mengubah kebijakan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Menpan-RB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pemerintah memutuskan untuk melakukan penundaan jadwal pengangkatan CASN.
    Berdasarkan rapat Menpan-RB bersama Komisi II DPR pada Rabu (5/3/2025), diputuskan jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Oktober tahun ini.
    Sementara itu, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilakukan pada Maret 2026.
    “Tadi DPR sama kita sudah sepakat. Semuanya akan diangkat yang sudah masuk ya. CPNS itu bulan Oktober 2025,” kata Rini usai rapat, Rabu (5/3/2025).
    Terkait ini, Menpan-RB mengatakan bahwa pengangkatan CASN tidak ditunda, tetapi disesuaikan.
    Rini juga membantah penundaan ini akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
    “Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat,” ujarnya.
    Menurut Rini, hal ini diputuskan usai mencermati hasil pengadaan CASN yang digelar tahun 2024.
    “Dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan,” ucap Rini.
    “Dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh,” kata dia.
    Sementara itu, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menyebutkan bahwa salah satu alasan utama penyesuaian jadwal ini adalah untuk menyeragamkan Tanggal Mulai Tugas (TMT) bagi CPNS dan PPPK.
    “Selama ini, TMT antara instansi satu dengan yang lain berbeda. Ada yang lebih cepat diangkat, ada yang lebih lama,” kata Haryomo.
    “Kami ingin semuanya memiliki TMT yang sama agar tidak ada perbedaan dalam penggajian maupun tugas,” jelasnya.
    Penyesuaian ini juga mempertimbangkan tenaga PPPK yang memiliki kontrak kurang dari satu tahun.
    Haryomo memastikan bahwa mereka tetap bisa diangkat dan kontraknya akan disesuaikan.
    “Bagi PPPK yang kontraknya tinggal delapan bulan misalnya, tetap akan diangkat dan diberikan masa kerja satu tahun ke depan. Jadi tidak perlu khawatir,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Minta BPKH Tak Dibubarkan, IPHI Dorong Amendemen UU Pengelolaan Keuangan Haji

    Minta BPKH Tak Dibubarkan, IPHI Dorong Amendemen UU Pengelolaan Keuangan Haji

    loading…

    Wakil Ketua Umum IPHI Mohamad Anshori menolak pembubaran BPKH dan mendorong amendemen UU Pengelolaan Keuangan Haji. Foto/SindoNews

    JAKARTA – DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menolak pembubaran Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ). Tidak hanya itu, IPHI juga mengusulkan amendemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR beberapa waktu lalu, IPHI menegaskan BPKH adalah hasil perjuangan umat, bukan sekadar kebijakan pemerintah. Sehingga eksistensinya harus dipertahankan untuk menjaga independensi pengelolaan dana haji.

    “Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional,” tegas Wakil Ketua Umum IPHI Mohamad Anshori di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    Menurut Anshori, IPHI adalah salah satu pencetus dan pendiri BPKH, sehingga akan berdiri di garis depan untuk mempertahankan keberadaan lembaga tersebut. Anshori mengingatkan sebelum ada BPKH, dana haji dikelola dengan banyak celah rawan penyalahgunaan. “Pembubaran BPKH bukan solusi, tetapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jemaah,” katanya.

    Selain itu IPHI juga mendesak revisi UU No. 34 Tahun 2014 untuk meningkatkan tata kelola keuangan haji agar lebih transparan, profesional, dan berpihak kepada jemaah dengan mengajukan sejumlah usulan strategis, di antaranya, penyelarasan peran BPKH dan Badan Pelaksana Haji (BPH) agar tidak terjadi tumpang tindih dalam regulasi dan penyelenggaraan haji.

    Pembentukan Komite Tetap Haji guna meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga kebijakan fiskal dan efisiensi biaya haji lebih optimal.

    “Selain itu menjadikan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Haji dan Umrah, agar sistem keuangan haji lebih terintegrasi dengan perbankan syariah yang berpihak pada jemaah. Juga penyediaan modal tambahan bagi BPKH guna memperbesar kapasitas investasi yang berkelanjutan dan menguntungkan jemaah,” jelasnya.

    Selain itu, penguatan manajemen risiko keuangan, termasuk penerapan cadangan risiko (risk reserve) dan strategi lindung nilai (hedging) untuk mengantisipasi fluktuasi ekonomi global.

  • Besok CASN dan PPPK 2024 Bakal Demo Prabowo Tuntut Pengangkatan: Nasib Jutaan Orang Dipertaruhkan!

    Besok CASN dan PPPK 2024 Bakal Demo Prabowo Tuntut Pengangkatan: Nasib Jutaan Orang Dipertaruhkan!

    PIKIRAN RAKYAT – Para calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan menggelar aksi untuk menuntut pencabutan Surat Edaran yang berisi penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK Tahun Anggaran (TA) 2024.

    Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap penundaan yang berdampak pada nasib lebih dari 4 juta CASN dan PPPK di seluruh Indonesia. Seruannya dirilis via X (dulu Twitter), Minggu, 9 Maret 2025.

    Aksi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 10 Maret 2025 mulai pukul 08.30 WIB di beberapa lokasi strategis, antara lain DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Istana Negara.

    Para peserta aksi nantinya akan menuntut agar Menpan RB segera mencabut surat edaran yang telah dikeluarkan, dan mengembalikan jadwal pengangkatan yang sesuai dengan ketentuan yang ada sebelumnya.

    “Mari perjuangkan hak kita, untuk umum juga boleh, karena kemungkinan besar CPNS 2025 ditiadakan juga. PPPK 2024 dan CPNS 2024 jangan diam lihat kedzoliman di depan mata. Tidak ada p4ndem1 tapi pengangkatan secara sepihak dibatalkan!!” demikian bunyi takarir seruan di X, dikutip Minggu, 9 Maret 2025.

    Aksi ini diharapkan dapat menarik perhatian pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas demi kesejahteraan jutaan tenaga kerja di sektor pemerintahan.

    ???? AJAKAN UNTUK AKSI

    Mari perjuangkan hak kita, untuk umum juga boleh, karena kemungkinan besar CPNS 2025 ditiadakan juga. PPPK 2024 dan CPNS 2024 jangan diam lihat kedzoliman di depan mata. Tidak ada p4ndem1 tapi pengangkatan secara sepihak dibatalkan!! pic.twitter.com/4vIIc8DlFc

    — Tanyarl ???? (@tanyakanrl) March 7, 2025

    Berikut sederet komentar warganet perihal seruan demo esok hari:

    @Jua****: “Pengangkatan cpns & PPPK ditunda.. Yg lain ga d tunda, mayor tedy naik pangkat, kementerian kehutanan ngajak kadernya kerja bareng dll. Lelucon.”

    @gyp****: “Harusnya tuh yg dipotong anggaran gak perlu. Bukan perihal yg berefek domino gini. Buat temen2 yg udh resign, udh berenti lanjutin S2 tuh gmna. Dikira bayar UKT pake daun.”

    @Buru***: “Wkwkwkwkw komedi komedi.. Feel sorry to casn 2024, but im in you guys. Birokrasi kita butuh letupan letupan gini. Mulai lah, gw tau ini bakal terjadi, dan ini cuman masalah bom waktu aja. Lawan warisan orba, lawan warisan bapak ibu kalian, lawan pejabat gak tau malu itu!”

    @Cat***: “Intinya adalah berhati hati. Jangan sampai pas demo aparat petinggi tau kalian dari instansi mana 🙂 kadang menyuarakan kebenaran bakal jadi boomerang 🙂 semangat para penuang NIP.”

    Ditunda karena Efisiensi?

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 disesuaikan menjadi Oktober 2025.

    Menpan RB mengaku ini bukan penundaan tapi agar semua CPNS 2024 dapat diangkat secara bersamaan, ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen.

    Menurut Menteri PANRB, hal ini mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN guna mendukung program prioritas pembangunan.

    “Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS,” ucap Rini Widyantini di Jakarta pada Rabu, 5 Maret 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Ia memastikan penyesuaian pengangkatan CPNS ini bukan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

    Pihaknya mengaku perlu menyelesaikan pengumuman-pengumuman soal CPNS di berbagai instansi.

    “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” lanjut Menpan RB.

    Menurutnya, penyesuaian mempertimbangkan guna menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN sampai penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan usulan penundaan seleksi sejumlah daerah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News