Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Dugaan Reses Ilegal 150 Anggota DPD RI, Ketum SESMI Minta KPK Segera Lakukan Pengusutan

    Dugaan Reses Ilegal 150 Anggota DPD RI, Ketum SESMI Minta KPK Segera Lakukan Pengusutan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan reses ilegal yang melibatkan 150 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) semakin menguat.

    Ketua Umum DPP SESMI, Sanusi Pani, menegaskan bahwa kasus ini harus diungkap secara transparan karena menyangkut kerugian keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.

    “Reses ilegal yang diduga diinisiasi oleh pimpinan DPD RI harus diusut tuntas karena merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara puluhan miliar,” ujar Sanusi kepada media di Jakarta, Senin (10/03/2025).

    Menurut Sanusi, dugaan penyalahgunaan wewenang ini tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pimpinan DPD RI. Ia menilai sebagian besar anggota dan pimpinan DPD adalah tokoh-tokoh lama yang sudah memahami mekanisme reses serta aturan yang mengikatnya.

    “Undang-Undang MD3 mengatur, reses DPD RI mengikuti atau selaras dengan reses DPR RI sebanyak empat kali, bukan lima kali seperti yang dilakukan DPD RI. Kelebihan reses ini hanya bisa dilakukan sepengetahuan atau inisiatif pimpinan DPD,” jelasnya.

    Sanusi juga menyoroti peran sekretariat dalam polemik ini. Ia menilai tidak mungkin sekretariat mengikuti keinginan DPD RI untuk melaksanakan reses lima kali dalam setahun tanpa adanya tekanan dari pihak yang lebih berwenang.

    “Selain itu, sekretariat tidak mungkin mengikuti kemauan DPD RI melaksanakan reses lima kali dalam satu tahun sidang kalau tidak ada tekanan atau intervensi dari yang lebih kuat atau pimpinan DPD,” tegasnya.

  • Anggota Komisi III DPR Abdullah Dorong Investigasi Tuntas Jaringan Penyelundupan Senjata KKB Papua – Halaman all

    Anggota Komisi III DPR Abdullah Dorong Investigasi Tuntas Jaringan Penyelundupan Senjata KKB Papua – Halaman all

    TRUBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyampaikan apresiasi kepada Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 yang berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua pada Kamis (6/3/2025) lalu.

    Penangkapan dilakukan terhadap penyelundup senjata api yakni Yuni Enumbi yang merupakan mantan anggota TNI dan dua orang lainnya.

    “Penggagalan penyelundupan senjata api oleh Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 patut diapresiasi oleh semua pihak, karena keberhasilan ini membawa kedamaian di bumi Cenderawasih,” ujar Abduh sapaan akrabnya, Senin (10/3/2025).

    Yuni Enumbi diketahui menyelundupkan senjata api dengan modus memasukannya dalam tabung kompresor yang dikemas sebagai paket suku cadang mobil.

    Ada pun jenis senjata api yang diselundupkan adalah empat pucuk pistol jenis G2 buatan PT Pindad, dua pucuk senjata laras panjang SS1 V1, serta ratusan butir amunisi berbagai kaliber.

    Seluruh senjata dan amunisi ini dibeli dari Surabaya, Jawa Timur sebelum dikirim ke Papua melalui jalur laut.

    Dari penggagalan penyelundupan senjata api tersebut, Abduh yang merupakan Kapoksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 selain berhasil menjaga kedamaian, tentu juga untuk melindungi nyawa manusia yang ada di wilayah Puncak Jaya, Papua dari penembakan atau penyalahgunaan senjata api itu.

    “Artinya penggagalan penyelundupan senjata api tersebut dapat menghindari akibat dari penggunaan senjata api tersebut yakni berupa kehilangan nyawa atau kematian yang dapat menyasar siapapun. Hal ini tentu dapat membawa kestabilan pada kehidupan masyarakat yang ada di Papua sana,” ujar Abduh.

    Lebih lanjut, Abduh yang berasal dari Dapil Jateng VI ini menilai kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 berperan penting dan strategis karena turut menjaga harmoni, keamanan dan ketertiban masyarakat serta pembangunan masyarakat atau Harkamtibmas.

    Selain itu dirinya mendorong Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 dan pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi lebih dalam dan menyeluruh terhadap jaringan Yuni Enumbi.

    Tujuannya agar dapat melakukan pengembangan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dan apa saja modus yang ada.

    “Dari usut tuntas jaringan penyelundup senjata api tersebut, harapannya kerentanan baik di bagian hulu maupun hilir dari penyelundupan senjata api ini dapat dimitigasi atau diminimalisir. Jika itu terjadi, kehadiran Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 dapat disebut berperan mewujudkan julukan tanah Papua sebagai surga kecil untuk masyarakatnya,” ujar Abduh.

  • Temasek Butuh 50 Tahun untuk Berjaya, Bagaimana dengan Danantara?

    Temasek Butuh 50 Tahun untuk Berjaya, Bagaimana dengan Danantara?

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan investasi global yang berpusat di Singapura, Temasek Holdings Limited membutuhkan waktu 50 tahun untuk mencapai tahap seperti saat ini.

    Temasek masuk dalam jajaran elite perusahaan investasi global terbesar di dunia. Gurita bisnis mereka menyebar ke berbagai sektor mulai dari telekomunikasi hingga perbankan.

    Perusahaan milik pemerintah Singapura itu menjadi benchmark ketika pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara alias BPI Danantara yang baru diresmikan belum lama ini.

    Kepala Kebijakan Internasional dan Pemerintahan (Head of International Policy & Governance) Temasek, Ashok Mirpuri membeberkan inti dari pengelolaan keuangan adalah soal kepercayaan, akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.

    Menurutnya, tanpa empat hal tersebut, mustahil masyarakat Singapura apalagi negara lain menerima keberadaan Temasek untuk mengelola uang mereka.

    Maka demikian, Ashok menyampaikan penekanan empat hal tersebut dalam pengelolaan keuangan Temasek, membuat publik menjadi percaya dan berani berinvestasi di Temasek.

    “Kami akan terus berjuang demi kepercayaan publik, juga dari dalam kami mencoba transparan, serta pemerintah memberi kepastian hukum yang jelas atas investasi yang masuk, seberapa pun nilainya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman DPR RI, Senin (10/3/2025). 

    Lebih jauh, beberapa investasi di Indonesia pun disinyalir justru melalui perusahaan investasi yang telah berdiri sejak 1974 ini. Hal tersebut menjadi bukti besarnya kepercayaan negara-negara lain terhadap Temasek.

    “Dan memang itu butuh waktu, kami saja 50 tahun untuk mencapai di titik ini dan akan terus berjuang demi kepercayaan publik,” imbuhnya.

    Kunjungan BKSAP ke Temasek

    Pernyataan Ashok tersebut disampaikan saat menerima rombongan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI saat berkunjung ke Singapura.

    Kunjungan BKSAP itu bertujuan untuk melihat implementasi Temasek yang model bisnisnya hendak dikembangkan dan diimplementasikan di Indonesia melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Menurut Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, pihaknya mempelajari banyak hal dari Temasek, khususnya tentang integritas, sehingga tercipta kepercayaan dari semua pihak. Kemudian juga pemerintahan berhasil menerapkan kepastian hukum.

    “Sehingga membuat para investor semakin yakin mempercayakan Temasek dalam berinvestasi. Perpaduan super, antara Temasek yang berintegritas dan pemerintah yang sungguh-sungguh,” jelasnya.

    Senada, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Husein Fadlullah menyoroti soal Temasek dapat menanggulangi keraguan bahkan penolakan masyarakat dalam mengelola keuangannya.

    “Seperti diketahui kami [Indonesia] sedang membuat Danantara, maka kami ingin mengetahui bagaimana Temasek bisa membangun kepercayaan masyarakat, sementara jelas-jelas Temasek ‘mengambil’ uang mereka dan mengelolanya untuk waktu yang lama,” tutur Legislator Gerindra tersebut.

  • Prabowo Bakal Melawat ke Hanoi, Teken Perjanjian ZEE Indonesia-Vietnam

    Prabowo Bakal Melawat ke Hanoi, Teken Perjanjian ZEE Indonesia-Vietnam

    Prabowo Bakal Melawat ke Hanoi, Teken Perjanjian ZEE Indonesia-Vietnam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto bakal melakukan kunjungan balasan ke Hanoi,
    Vietnam
    dalam waktu dekat. Diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV), To Lam berkunjung ke Indonesia pada 9-11 Maret 2025.
    Prabowo berharap, dalam kunjungannya, kedua negara bisa menandatangani kesepakatan terkait Zona Ekonomi Eksklusif (
    ZEE
    ).
    Diketahui, pada tahun 2022, Indonesia dan Vietnam telah menyelesaikan perundingan soal ZEE setelah berjalan intensif selama 12 tahun.
    “Saya sudah menyatakan akan mengadakan kunjungan balasan dalam waktu tidak lama lagi ke Vietnam. Dan di situ saya berharap kita bisa tanda tangan
    implementing agreement
    dalam kerjasama kita dalam zona ekonomi kita,” kata Prabowo dalam pernyataan bersama usai pertemuan dengan To Lam di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
    “Yaitu perjanjian kerja sama antara kedua negara yang menyelesaikan suatu persoalan yang cukup lama tidak kita selesaikan. Mungkin belasan tahun. Alhamdulillah selesai,” ujarnya lagi.
    Kepala Negara mengungkapkan, hasil perundingan terkait ZEE
    Indonesia-Vietnam
    itu bakal diratifikasi oleh DPR RI setelah Hari Raya Idul Fitri atau pada April 2025.
    Seiring dengan itu, parlemen Vietnam juga akan meratifikasi perundingan ZEE dalam waktu dekat.
    “Saya, Insya Allah akan tanda tangan di Hanoi pada kunjungan kenegaraan saya sebagai balasan kepada kunjungan yang mulia. Saya sambut baik perjanjian yang sudah kita sepakati. Dan saya yakin ini membawa kemakmuran bagi rakyat kita,” kata Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan, kunjungan To Lam ke Indonesia kali ini bersamaan dengan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam.
    Menurut Prabowo, hubungan Indonesia-Vietnam adalah hubungan panjang yang didasari oleh nilai-nilai yang sama. Kedua negara juga memiliki sejarah dan latar belakang yang sama.
    “Indonesia dan Vietnam sama-sama melawan imperialisme dan penjajahan ratusan tahun. Kita nyatakan merdeka di tahun yang sama, kita lawan penjajah dengan perang yang butuh pengorbanan besar. Vietnam lebih lama, mereka perang 30 tahun tanpa henti,” ujarnya.
    Sebagai informasi, kedatangan To Lam ke Indonesia kali ini dalam rangka kunjungan kenegaraan yang menandai 70 tahun hubungan Indonesia-Vietnam.
    Sekjen To Lam direncanakan berada di Indonesia selama tiga hari dari tanggal 9-11 Maret 2025.
    Selain penyambutan kenegaraan dan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, selama di Indonesia, Sekjen To Lam juga diagendakan untuk bertemu dengan para pengusaha serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian PKP Usul Pembentukan Bank Tanah Khusus Perumahan

    Kementerian PKP Usul Pembentukan Bank Tanah Khusus Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap rencana pembentukan badan baru berupa Bank Tanah yang akan secara khusus untuk memastikan ketersediaan lahan sektor perumahan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah yang menyebut Bank Tanah Perumahan itu nantinya bakal menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP.

    “BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat,” kata Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/3/2025). 

    Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wamen PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

    Selain itu, keberadaan Bank Tanah pada sektor perumahan itu juga diproyeksi bakal meningkatkan minat investasi sektor properti lantaran meningkatkan kepastian status lahan bagi para calon investor. 

    “Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian,” ujarnya.

    Selain itu, keberadaan Bank Tanah khusus perumahan itu diharapkan dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

    Pasalnya, tanah menjadi komponen utama hingga 40% yang mempengaruhi mahalnya harga jual rumah.  

    Sejalan dengan hal itu, dia berharap pembentukan Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dilakukan bersamaan dengan dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

    Untuk diketahui, sebenarnya pemerintah telah memiliki Badan Bank Tanah yang dibentuk khusus untuk mengelola tanah milik negara. Badan Bank Tanah yang saat ini telah ada bertanggung jawab kepada Presiden melalui komite yang terdiri dari Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan dan Menteri PU.

    Adapun, pembentukan Badan Bank Tanah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021. Dalam beleid itu, Bank Tanah memiliki fungsi untuk mengelola, mengembangkan, mengamankan hingga mengendalikan tanah negara.

  • Kabar Terbaru Penundaan Pengangkatan CPNS, Menpan RB: Sudah Lapor ke Presiden, Segera Terbit Inpres – Halaman all

    Kabar Terbaru Penundaan Pengangkatan CPNS, Menpan RB: Sudah Lapor ke Presiden, Segera Terbit Inpres – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabar terbaru mengenai penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 datang langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini. 

     

    Dalam sebuah pernyataan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025), Rini mengungkapkan bahwa keputusan penundaan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

     

    “Sudah saya laporkan ke Presiden,” kata Rini singkat, meskipun ia tidak merinci tanggapan Presiden Prabowo terkait keputusan tersebut.

     

    Namun, ketika ditanya lebih lanjut, Rini lebih banyak membahas soal topik lain, yakni Sekolah Rakyat, dan menghindari pertanyaan soal pengangkatan CPNS.

     

    “Kan tadi ngomongnya soal Sekolah Rakyat,” ujar Rini sambil tersenyum.

     

     

    Rini enggan menjelaskan lebih lanjut perihal isu penundaan pengangkatan CPNS ini. 

     

    Ia pun langsung bergegas menuju mobilnya. Namun, menurut Rini, nantinya akan ada instruksi presiden (Inpres) yang akan diumumkan.

     
     
    “Sudah dilaporkan. Nanti akan ada instruksi presiden,” katanya seraya langsung menutup pintu mobilnya.

     

     

    Di tengah kabar penundaan ini, aksi protes dari sejumlah Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan PPPK juga tengah memanas.

     

    Mereka dijadwalkan menggelar unjuk rasa di Gedung DPR, Jakarta, pada siang hari yang sama, untuk menuntut peninjauan kembali keputusan tersebut. 

    Dalam poster ajakan aksi yang beredar di media sosial, salah satunya oleh akun Asosiasi GTT PGRI Kabupaten Jember (@asosiasi_pgri_jember), demonstrasi ini akan digelar di tiga lokasi: Gedung DPR RI, Kantor Menpan RB, dan Istana Negara.

     

    Aksi ini dilatarbelakangi oleh penundaan pengangkatan CASN dan PPPK yang berdampak pada lebih dari satu juta calon pegawai.

     

     

    CPNS PPPK DEMONSTRASI – Raslina, calon ASN PPPK yang menangis dihadapan anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) karena kecewa dengan penundaaan pengankatan CPNS hasil seleksi 2024 yang diputuskan Menpan RB dan DPR RI. CPNS dan PPPK Sultra mendatangi gedung DPRD Sultra, mereka berunjuk rasa soal penundaan pengangkatan CASN tersebut, Senin (10/3/2025). (TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

     

    Salah satu tuntutan mereka tertulis jelas dalam poster: “Mendesak Menpan RB untuk segera mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024.”

     

     

    Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi II DPR, Rini Widyantini menjelaskan bahwa penundaan ini bertujuan untuk memastikan penataan dan penempatan ASN yang lebih optimal, guna mendukung program prioritas pembangunan nasional.

     

    Selain itu, beberapa daerah juga mengajukan permintaan penyesuaian jadwal seleksi, yang akhirnya disetujui oleh pemerintah.

     

    Sebagai dampaknya, pengangkatan CPNS dijadwalkan ulang pada Oktober 2025, sementara PPPK akan dilaksanakan pada Maret 2026. 

     

    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” ujarnya.

  • Indef Usul Calon Jemaah Bisa Setor Biaya Haji Pakai Emas

    Indef Usul Calon Jemaah Bisa Setor Biaya Haji Pakai Emas

    Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengusulkan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperluas jenis setoran biaya haji.

    Kepala Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nur Hidayah menyampaikan selama ini jenis setoran biaya haji hanya sebatas pada uang Rupiah. Untuk itu, dia mengusulkan agar emas dapat ditambahkan sebagai jenis setoran biaya haji.

    “Penambahan emas sebagai jenis setoran biaya haji dari sebelumnya hanya uang rupiah,” usul Nur Hidayah dalam rapat dengar pendapat tentang pengelolaan keuangan haji dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Dia menuturkan, emas yang disetor akan diatur kadar dan nilainya oleh BPKH, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

    Selain itu, Nur Hidayah menyebut bahwa nilai konversi emas ke dalam satuan biaya haji ditetapkan berdasarkan harga emas yang berlaku pada saat penyetoran dan mengikuti mekanisme yang ditentukan BPKH.

    Dalam hal ini, Nur Hidayah menyebut bahwa BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan dan konversi nilai emas ke dalam bentuk investasi yang menguntungkan bagi dana haji dengan tetap mempertimbangkan prinsip syariah dan keamanan investasi.

    Menurutnya, menambahkan emas sebagai jenis setoran biaya haji dapat meningkatkan nilai lindung dana haji dan memperluas pilihan investasi sesuai prinsip syariah.

    Selain itu, langkah ini ditempuh untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, serta fleksibilitas bagi dana jemaah haji. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut bahwa bank emas dapat menjadi tempat menabung biaya haji. Pasalnya, emas dapat menjadi instrumen investasi yang aman di saat kondisi ekonomi tidak stabil. 

    “Jika tabungannya [haji] dilakukan melalui emas, maka emas tersebut setara dengan biaya haji di masa depan. Jadi, menurut saya inilah mitigasi risiko yang akan dilakukan pemerintah,” tutur Airlangga. 

    Pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan layanan bank emas atau bulion bank.  

    Sesuai dengan Undang-undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Keuangan (P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/2024, bank emas dibentuk untuk memperkuat ekosistem perdagangan emas, meningkatkan penghiliran, serta memperluas akses pembiayaan industri emas nasional. 

    “Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gade Tower, Rabu (26/2/2025).

  • Hasto Kristiyanto dapat serangan masif usai Jokowi dipecat dari PDIP

    Hasto Kristiyanto dapat serangan masif usai Jokowi dipecat dari PDIP

    Salah satu tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan sebelum sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (10/3/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

    Hasto Kristiyanto dapat serangan masif usai Jokowi dipecat dari PDIP
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 10 Maret 2025 – 16:18 WIB

    Elshinta.com – Tim kuasa hukum menyebutkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendapatkan serangan masif usai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipecat sebagai kader PDI Perjuangan.

    “Sejak diumumkan pemecatan tersebut, serangan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto sangat masif,” kata tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy sebelum sidang praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

    Ronny mengatakan pada Senin (16/12/2024), PDI Perjuangan mengumpulkan semua pengurus dan mengumumkan pemecatan kepada Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Terlebih, sebelum pemecatan itu juga beredar adanya isu yang meminta Hasto mundur dari posisinya.

    “Sebelumnya juga, Sekjen menyampaikan bahwa ada permintaan untuk Mas Hasto mundur, dan juga meminta untuk sebelumnya untuk tidak dilakukan pemecatan terhadap Jokowi,” jelasnya.

    Usai pemecatan itu, diakui Hasto terus menerima serangan masif hingga puncaknya mencapai pada Selasa (24/12/2024) di mana Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Hasto ditetapkan tersangka terkait dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku.

    Kemudian, dia juga menambahkan pada 20 Desember 2024 diketahui ada namanya serah terima pimpinan KPK yang lama ke yang baru.

    “Jeda waktunya sangat singkat dan sangat pendek. Jadi kami melihat bahwa ini adalah kepentingan yang merasa terganggu dengan sikap PDIP dan juga terhadap pemecatan Pak Jokowi dan keluarga,” ujarnya.

    Sebeumnya, Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI). Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).

    Sumber : Antara

  • Perbaikan Sekolah Rusak Akibat Banjir Harus Jadi Prioritas

    Perbaikan Sekolah Rusak Akibat Banjir Harus Jadi Prioritas

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah pusat dan daerah segera bersinergi dalam memperbaiki 114 sekolah yang rusak akibat banjir di Bekasi. Menurutnya, perbaikan gedung sekolah harus menjadi prioritas agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.

    “Sekolah rusak akibat banjir, rumah para siswa juga terendam. Lengkap sudah penderitaan mereka. Semua pihak harus turun tangan,” ujar Lalu Hadrian kepada Parlementaria, Senin (10/3/2025).

    Politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Lalu Ari ini mengungkapkan keprihatinannya atas dampak banjir yang melanda Jabodetabek, khususnya di Bekasi. Ia menyebutkan bahwa kerusakan sekolah terjadi merata, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SLB.

    Akibat kerusakan tersebut, banyak siswa terpaksa diliburkan karena gedung sekolah terdampak banjir. Selain itu, para siswa juga kehilangan perlengkapan belajar, seperti buku, alat tulis, dan seragam sekolah yang hanyut terbawa air.

    Lalu Ari mengapresiasi langkah cepat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang turun langsung ke lokasi terdampak dan memberikan bantuan kepada para siswa.

    “Perbaikan sekolah harus menjadi prioritas. Selain pembersihan lumpur, perbaikan gedung rusak harus segera dilakukan. Pemerintah juga perlu memiliki data yang jelas mengenai tingkat kerusakan dan kebutuhan anggaran untuk perbaikan,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani perbaikan sekolah. Pemerintah pusat harus ikut turun tangan agar proses perbaikan bisa berjalan cepat dan siswa dapat kembali belajar di sekolah.

    “Jika perbaikan gedung tidak bisa selesai dalam waktu singkat, maka pemerintah harus menyiapkan tempat belajar alternatif agar proses belajar mengajar tetap berlangsung,” imbuhnya.

    Lalu Ari menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal persoalan ini. Pihaknya juga berencana turun langsung ke lokasi untuk memantau kondisi sekolah yang terdampak.

    “Nanti kami juga akan memanggil Mendikdasmen untuk membahas langkah-langkah perbaikan sekolah yang rusak,” pungkasnya.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 2 Prabowo Bakal Keluarkan Instruksi soal Pengangkatan CASN Nasional

    2 Prabowo Bakal Keluarkan Instruksi soal Pengangkatan CASN Nasional

    Prabowo Bakal Keluarkan Instruksi soal Pengangkatan CASN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
    Rini Widyantini
    menyatakan, Presiden
    Prabowo Subianto
    bakal mengeluarkan instruksi presiden (inpres) mengenai penangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) yang ditunda.
    “Sudah dilaporkan, nanti akan ada Instruksi Presiden,” kata Rini seusai menemui Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
    Rini tidak menjelaskan lebih jauh isi instruksi tersebut maupun laporan yang ia sampaikan kepada Prabowo.
    “Sudah dilaporkan ke presiden,” kata Rini singkat.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah resmi menunda pengangkatan CASN yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024.
    CPNS akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026.
    Padahal, berdasarkan jadwal awal, peserta yang lolos seleksi
    CPNS 2024
    seharusnya sudah diangkat atau mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025.
    Sementara, peserta yang lolos PPPK 2024 tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025.
    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” kata Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Meski ada penundaan, Rini memastikan, semua pelamar yang lulus CASN akan tetap diangkat, baik calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
    “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” ujar Rini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.