Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • 9 Nasib Pasal Polri sebagai Penyidik Utama di Revisi KUHAP… Nasional

    9 Nasib Pasal Polri sebagai Penyidik Utama di Revisi KUHAP… Nasional

    Nasib Pasal Polri sebagai Penyidik Utama di Revisi KUHAP…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketentuan mengenai Polri sebagai penyidik utama menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan dalam draf Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
    Meski sempat dibahas dalam rapat antara Komisi III
    DPR
    dan pemerintah, Ketua Komisi III DPR
    Habiburokhman
    memastikan bahwa Pasal 6 yang mengatur hal tersebut tidak dihapus dari draf
    RUU KUHAP
    .
    “Tidak benar pasal yang mengatur bahwa
    Polri
    adalah penyidik utama dalam Pasal 6 RKUHAP dihapus,” kata Habiburokhman kepada
    Kompas.com, 
    Kamis (13/11/2025) malam.
    Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, awalnya memang ada usul agar pasal tersebut dihapus.
    Akan tetapi, penghapusan urung dilakukan karena keberadaan pasal tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Sebelumnya memang ada usulan bahwa ketentuan tersebut dihapus, namun demikian setelah diingatkan bahwa pasal tersebut sudah sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi akhirnya tidak jadi dihapus,” kata dia.
    Sebelumnya, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP pada Kamis siang, Habiburokhman menuturkan bahwa Pasal 6
    revisi KUHAP
    perlu dihapus untuk menyelaraskan RUU KUHAP dengan undang-undang lain yang terkait dan sudah berlaku.
    “Kemarin kan kita sudah drop usulan pasal tentang Jaksa Penuntut Tertinggi yang dipilih presiden, karena itu sudah diatur di UU Kejaksaan. Maka hal yang sama kita perlakukan pada Polri, karena sudah diatur di UU Polri, enggak perlu redundan diatur di sini lagi,” ujar dia.
    Habiburokhman pun menanyakan kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU KUHAP apakah draf terbaru yang ditampilkan dalam rapat hari ini sudah disesuaikan.
    “(Draf terbarui ini) sudah disesuaikan kan, sama dengan yang Kejaksaan? Sama ya?” tanya Habiburokhman.
    Pertanyaan itu dijawab “ya” oleh perwakilan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
    Pasal 6 ayat (2) berbunyi: “Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.”
    Sementara itu, pada Rabu (12/11/2025), Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej sempat menyatakan bahwa pembahasan soal ketentuan Polri sebagai penyidik utama di RUU KUHAP sudah bersifat final.
    Menurut pria yang akrab disapa Eddy itu, ketentuan tersebut diambil dan dirumuskan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XXI/2023.
    “Penyidik utama itu adalah bunyi putusan Mahkamah Konstitusi. Dikatakan bahwa Polri adalah penyidik utama yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil,” ujar Eddy, Rabu.
    Catatan redaksi:
     
    Berita ini sebelumnya tayang dengan judul “Pasal Polri sebagai Penyidik Utama Dihapus dari Draf Revisi KUHAP”. Judul dan isi artikel ini diubah setelah terdapat keterangan terbaru dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 41 Juta Lebih Warga Nikmati Program MBG, Target Akhir Tahun Capai 82,9 Juta Orang

    41 Juta Lebih Warga Nikmati Program MBG, Target Akhir Tahun Capai 82,9 Juta Orang

    Jakarta: Pemerintah terus memperluas cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hingga pertengahan November 2025, lebih dari 41 juta masyarakat Indonesia telah merasakan manfaat dari program ini.

    Program MBG dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang berfokus menyediakan menu makan bergizi gratis untuk masyarakat di berbagai wilayah Tanah Air.
    41 juta warga nikmati Makan Bergizi Gratis
    Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 41.630.942 penerima manfaat yang menikmati layanan makan bergizi gratis.

    Penyaluran dilakukan melalui 14.853 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Sesuai dengan planning kita, anggaran kita sudah terserap sampai kemarin, belum hari ini, Rp43,4 triliun atau 61 persen. Sementara untuk bantuan pemerintah dari pagu anggaran Rp51,2 triliun, sudah terserap 36,23 persen,” ujar Dadan dalam tayangan Metro Pagi Primetime di Metro TV, Kamis, 13 November 2025.
     

    Target 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun
    BGN menargetkan jumlah penerima manfaat MBG dapat menyentuh 82,9 juta orang hingga akhir 2025. Dadan menyebut, saat ini masih tersedia Rp14 triliun dari sisa anggaran, namun untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp29,5 triliun.

    Menurutnya, untuk 50 hari ke depan masih tersisa sekitar Rp14 triliun, namun kebutuhan tambahan diperkirakan akan mencapai Rp29,5 triliun guna memenuhi target akhir tahun.
    Serapan anggaran capai 61%
    Tahun ini, BGN mendapat total pagu anggaran sebesar Rp71 triliun, dengan tingkat serapan mencapai 61 persen hingga pertengahan November.

    Pemerintah menargetkan realisasi anggaran dapat meningkat hingga 80-90 persen pada akhir tahun.

    Selain fokus pada percepatan penyaluran, BGN juga memastikan penggunaan anggaran tetap efisien dan tepat sasaran, dengan pengawasan ketat di lapangan.

    Tak hanya soal distribusi dan anggaran, BGN juga memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta menjaga keamanan pangan di setiap wilayah.

    Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga kualitas dan keamanan makanan dalam program MBG.

    “Kami akan terus berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terutama tentu jangan ada lagi kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang diduga seperti keracunan. Kita berusaha untuk zero,” tegas Nanik.

    Nanik menambahkan, pihaknya terus menindaklanjuti masukan dari Komisi IX DPR RI agar pelaksanaan program MBG semakin optimal, baik dari segi kualitas menu maupun rantai pasok bahan makanan.

    Jakarta: Pemerintah terus memperluas cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
     
    Hingga pertengahan November 2025, lebih dari 41 juta masyarakat Indonesia telah merasakan manfaat dari program ini.
     
    Program MBG dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang berfokus menyediakan menu makan bergizi gratis untuk masyarakat di berbagai wilayah Tanah Air.
    41 juta warga nikmati Makan Bergizi Gratis
    Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 41.630.942 penerima manfaat yang menikmati layanan makan bergizi gratis.

    Penyaluran dilakukan melalui 14.853 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
     
    “Sesuai dengan planning kita, anggaran kita sudah terserap sampai kemarin, belum hari ini, Rp43,4 triliun atau 61 persen. Sementara untuk bantuan pemerintah dari pagu anggaran Rp51,2 triliun, sudah terserap 36,23 persen,” ujar Dadan dalam tayangan Metro Pagi Primetime di Metro TV, Kamis, 13 November 2025.
     

    Target 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun
    BGN menargetkan jumlah penerima manfaat MBG dapat menyentuh 82,9 juta orang hingga akhir 2025. Dadan menyebut, saat ini masih tersedia Rp14 triliun dari sisa anggaran, namun untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp29,5 triliun.
     
    Menurutnya, untuk 50 hari ke depan masih tersisa sekitar Rp14 triliun, namun kebutuhan tambahan diperkirakan akan mencapai Rp29,5 triliun guna memenuhi target akhir tahun.
    Serapan anggaran capai 61%
    Tahun ini, BGN mendapat total pagu anggaran sebesar Rp71 triliun, dengan tingkat serapan mencapai 61 persen hingga pertengahan November.
     
    Pemerintah menargetkan realisasi anggaran dapat meningkat hingga 80-90 persen pada akhir tahun.
     
    Selain fokus pada percepatan penyaluran, BGN juga memastikan penggunaan anggaran tetap efisien dan tepat sasaran, dengan pengawasan ketat di lapangan.
     
    Tak hanya soal distribusi dan anggaran, BGN juga memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta menjaga keamanan pangan di setiap wilayah.
     
    Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga kualitas dan keamanan makanan dalam program MBG.
     
    “Kami akan terus berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terutama tentu jangan ada lagi kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang diduga seperti keracunan. Kita berusaha untuk zero,” tegas Nanik.
     
    Nanik menambahkan, pihaknya terus menindaklanjuti masukan dari Komisi IX DPR RI agar pelaksanaan program MBG semakin optimal, baik dari segi kualitas menu maupun rantai pasok bahan makanan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)

  • Daftar Harga Emas 24 Karat Hari Ini Kamis 13 November 2025 di Antam, Pegadaian, hingga Semar

    Daftar Harga Emas 24 Karat Hari Ini Kamis 13 November 2025 di Antam, Pegadaian, hingga Semar

    Liputan6.com, Jakarta – Harga emas dunia melonjak hampir 2% pada perdagangan Rabu, 12 November 2025. Kenaikan harga emas dunia terjadi di tengah imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) merosot menjelang pemungutan suara DPR untuk kembali membuka pemerintahan. Hal ini menjadi sebuah langkah yang dapat kembali menghidupkan kembali rilis data ekonomi dan memperkuat harapan penurunan suku bunga the Federal Reserve pada Desember 2025.

    Mengutip CNBC, Kamis (13/11/2025), harga emas di pasar spot naik 1,8% menjadi USD 4.199,63 per once, level tertinggi sejak 21 Oktober. Harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember bertambah 2,1% menjadi USD 4.202,20 per ounce.

    Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun turun 1,3% ke level terendah sejak 5 November 2025. “Pemerintah sedang membuka diri di Amerika Serikat dan pasar mengantisipasi rilis data ekonomi yang kemungkinan besar akan menunjukkan ekonomi Amerika Serikat telah melemah,” ujar Head of Commodity Strategiest TD Securities, Bart Melek.

    Ia menambahkan, pelaku pasar juga mungkin akan meningkatkan posisi beli dan menutup beberapa posisi jual.

    Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Partai Republik akan memberikan suara untuk kesepakatan yang mengakhiri penutupan pemerintah atau shutdown pemerintah AS dalam sejarah AS.

    Penutupan pemerintah AS selama 42 hari ini telah membebani perekonomian dan menghambat data pemerintah. Hal ini mendorong pembuat kebijakan dan pasar untuk mengandalkan indikator swasta untuk mengukur kondisi perekonomian.

     

    Sementara itu, data ketenagakerjaan mingguan dari ADP pada Selasa menunjukkan perusahaan swasta kehilangan rata-rata 11.250 pekerjaan per minggu dalam empat minggu yang berakhir pada 25 Oktober, menandakan berlanjutnya pelemahan di pasar tenaga kerja.

    Pelaku pasar kini melihat probabilitas 63% penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan the Fed pada Desember, menurut perangkat Fedwatch CME Group.

    Di tengah kenaikan harga emas dunia, bagaimana pergerakan harga emas 24 karat di pasar domestik seperti di Aneka Tambang (Antam), Pegadaian, Semar Nusantara, dan Hartadinata Abadi?

  • Indonesia Punya Cadangan Migas Jumbo, Segini Jumlahnya

    Indonesia Punya Cadangan Migas Jumbo, Segini Jumlahnya

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat cadangan jumbo dari minyak dan gas bumi Indonesia. Minyak bumi sebanyak 4.423,52 miliar barel tangki stok (mmstb), sedangkan gas bumi sebanyak 55.850,81 miliar kaki kubik (bscf).

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan cadangan migaa tersebut tercatat per 1 Januari 2025. Adapun, total angka itu terdiri dari beberapa kategori.

    “Kalau kita lihat hasil evaluasi dan data terkini, total cadangan minyak bumi dan kondensat Indonesia terdiri atas beberapa kategori. Dan di sini cadangan sebesar 4,4 miliar barel,” ungkap Laode dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Jumlah minyak bumi tadi, dihitung dari cadangan terbukti sebanyak 2.325,76 mmstb, cadangan mungkin 1.064,76 mmstb, dan cadangan harapan 1.033 mmstb. Sehingga totalnya mencapai 4.423,52 mmstb terdiri dari minyak bumi dan kondensat.

    Pulau Kalimantan memiliki total cadangan sebesar 573,82 mmstb. Sedangkan Pulau Papua atau Papua keseluruhannya menyumbang cadangan sebesar 109,45 mmstb.

    “Sebaran cadangan ini menunjukkan masih adanya peluang pengembangan di wilayah-wilayah tersebut, baik melalui kegiatan eksplorasi hutan maupun optimalisasi produksi dari lapangan yang sudah berproduksi,” tutur Laode.

    Cadangan Gas 

    Sementara itu, untuk gas bumi, terdiri dari cadangan terbukti 34.782,31 bscf, cadangan mungkin 11.856,39 bscf, dan cadangan harapan 9.212,1 bscf. Sehingga totalnya mencapai 55.850,81 bscf.

    “Cadangan gas ini tersebar di berbagai wilayah dengan potensi signifikan di beberapa wilayah utama seperti Pulau Kalimantan sebesar 11.587 BSCF dan Pulau Papua sebesar 10.258 BSCF,” jelas Laode.

     Dia menuturkan, jumlah cadangan tersebut menunjukkan gas bumi masih menjadi salah satu tulang punggung utama dalam penyediaan energi nasional ke depan.

  • 3 Sistem Rujukan RS Pakai BPJS Diperbaiki, Kini Pasien Dirujuk Berdasarkan Kebutuhan Medis Nasional

    3 Sistem Rujukan RS Pakai BPJS Diperbaiki, Kini Pasien Dirujuk Berdasarkan Kebutuhan Medis Nasional

    Sistem Rujukan RS Pakai BPJS Diperbaiki, Kini Pasien Dirujuk Berdasarkan Kebutuhan Medis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Azhar Jaya mengatakan, pihaknya akan memperbaiki sistem rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke rumah sakit (RS).
    Jika selama ini pasien dirujuk ke RS berdasarkan jenjang, Azhar menyebut, sekarang rujukan dilakukan berdasarkan kompetensi.
    Hal tersebut Azhar sampaikan saat rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
    “Ke depan, kami akan juga memperbaiki terkait dengan rujukan. Kalau saat ini adalah rujukannya berjenjang, yaitu dari rumah sakit kelas D, kemudian kelas C, kemudian kelas B, sampai kelas A, maka ke depan kami akan melakukan perubahan perbaikan rujukan, menjadi
    rujukan berbasis kompetensi
    ,” ujar Azhar.
    “Di mana di sini pasien akan dirujuk sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, tidak harus berjenjang. Jadi, sesuai dengan kebutuhannya,” sambung dia.
    Menurut Azhar, pasien dari FKTP bisa langsung dirujuk ke rumah sakit manapun sesuai kebutuhannya, baik itu yang berakreditasi madya, utama, ataupun paripurna.
    Dia kembali menekankan bahwa rujukan dilakukan tergantung pada kebutuhan medis yang diperlukan oleh pasien.
    “Nah, dengan demikian, nanti tentu saja akan terjadi penghematan di mana di sini pasien tersebut kalau sudah dirujuk maka diharapkan selesai, tidak dirujuk-rujuk lagi,” ujar Azhar.
    “Nanti teman-teman BPJS ini berarti kalau sudah bayar, jadi hanya bayar satu rumah sakit saja, enggak usah bayar-bayar lagi rumah sakit. Karena begitu sudah dirujuk, maka rujukan tersebut harus dilayani oleh rumah sakit tersebut secara tuntas. Nah, ini yang kita namakan dengan rujukan berbasis kompetensi,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SPPI Batch III Bakal Diangkat Jadi PPPK dan Dapat Tukin

    SPPI Batch III Bakal Diangkat Jadi PPPK dan Dapat Tukin

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengatakan seluruh tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch III, termasuk ahli gizi dan ahli akuntan, dijanjikan akan diangkat menjadi PPPK. 

    Menurutnya, dengan status tersebut, mereka nantinya akan menerima tunjangan kinerja sebagaimana aparatur sipil negara lainnya.

    “Tadi ada pertanyaan SPPI Batch III termasuk AG dan AK, masa depannya seperti apa? Mereka akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau PPPK, menjadi ASN. Dan itu mereka akan menerima tunjangan kinerja,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Disamping itu, Dadan menegaskan seluruh pembayaran dipastikan akan masuk ke rekening masing-masing penerima paling lambat pekan ini.

    “Ini ada keterlambatan tapi insya Allah paling lambat hari minggu seluruh uang itu sudah akan masuk di rekening,” ujarnya.

     

     

  • Tuding Soeharto Pelaku Pembunuhan Massal, Anak Buah Megawati Dilapor ke Bareskrim Polri

    Tuding Soeharto Pelaku Pembunuhan Massal, Anak Buah Megawati Dilapor ke Bareskrim Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) resmi melaporkan mantan anggota DPR RI dari PDIP, Ribka Tjiptaning, ke Bareskrim Polri.

    Laporan itu terkait dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian seputar pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    Koordinator ARAH, Muhammad Iqbal, mengatakan laporan tersebut dibuat karena pernyataan Ribka dinilai menyesatkan publik.

    “Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDIP, yaitu Ribka Tjiptaning,” ujar Iqbal dikutip pada Kamis (13/11/2025).

    Diungkapkan Iqbal, Ribka menyatakan bahwa Soeharto merupakan seorang yang bertanggungjawab atas tragedi yang terjadi selama masa pemerintahannya.

    Ia menambahkan, dalam pernyataannya, Ribka menuding Soeharto sebagai pelaku pembunuhan massal.

    “Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat,” sebutnya.

    Iqbal kemudian mempertanyakan dasar dari tudingan tersebut.

    Ia menegaskan, hingga saat ini tidak pernah ada putusan hukum atau pengadilan yang menyatakan Soeharto bersalah dalam kasus seperti yang disebutkan Ribka.

    “Nah, informasi seperti ini lebih menjurus pada ujaran kebencian dan berita bohong,” jelasnya.

    Kata Iqbal, video berisi pernyataan Ribka itu pertama kali ditemukan ARAH pada 28 Oktober 2025, yang beredar di sejumlah media daring serta di platform TikTok.

    Ia khawatir, jika dibiarkan tanpa klarifikasi, pernyataan semacam itu bisa menyesatkan masyarakat dan memicu perpecahan.

    “Ya, tentu saja ini bisa menyesatkan, kalau pernyataan ini tidak berdasarkan fakta hukum tentunya,” tegasnya.

  • Kemenhaj Pangkas Kuota Haji Jawa Barat 2026, Ini Rinciannya

    Kemenhaj Pangkas Kuota Haji Jawa Barat 2026, Ini Rinciannya

    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengupayakan penambahan kuota calon jemaah haji di Kabupaten Bandung yang kini menjadi 429 orang, dari semula 2.546 orang. Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan pihaknya akan berupaya memperjuangkan penambahan kuota.

    “Saya akan perjuangkan untuk menambah lagi kuota jamaah haji ini, agar bisa lebih adil dan lebih logis lagi jumlah kuotanya, sehingga bisa diterima semua pihak,” kata Dadang dalam keterangan yang diterima Liputan6.com pada Rabu 12 November 2025.

    Menurut Dadang, kuota calon jemaah haji yang diperoleh tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung.

    “Soalnya kalau dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang 3,8 juta orang, rasanya tidak adil. Juga kalau dibagi per KBIH, berarti per KBIH mendapat jatah 10 orang,” ucapnya.

    Maka dari itu, Dadang mengaku pihaknya akan meminta bantuan kepada Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurial untuk beraudiensi dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

    Di sisi lain, Ketua Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (FK-KBIH) Kabupaten Bandung, Sofyan Yahya menilai kebijakan pengurangan kuota calon jemaah haji patut dipertanyakan lebih lanjut.

    “Sebab Kemenhaj ini sudah membuat kebijakan tanpa berkonsultasi ke daerah. Selain itu kebijakan pemberangkatan jamaah haji sebenarnya kebijakan pemerintah Arab Saudi yaitu 1.000 orang,” ucap Sofyan.

    Maka dari itu, Sofyan meminta agar kebijakan pemberangkatan jamaah haji untuk pemerintah daerah tingkat II tidak ditentukan oleh pemerintah pusat.

    “Maka, saya berharap kalau memang kuota jamaah haji untuk provinsi dikurangi, tolong untuk kuota jamaah pemerintah tingkat II-nya diserahkan ke kebijakan provinsi, jangan ditentukan pemerintah pusat,” tandasnya.

  • Trump Teken RUU Akhiri Shutdown Pemerintah AS

    Trump Teken RUU Akhiri Shutdown Pemerintah AS

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani rancangan undang-undang (RUU) yang mengakhiri shutdown atau penutupan pemerintah. Ini berarti shutdown pemerintah AS yang berlangsung selama 43 hari terakhir akan berakhir.

    Penandatanganan RUU itu, seperti dilansir AFP, Kamis (13/11/2025), dilakukan Trump di Ruang Oval Gedung Putih pada Rabu (12/11) malam waktu setempat. Dia sempat melontarkan tudingan terhadap Partai Demokrat, yang disebutkan melakukan “pemerasan” selama kebuntuan berlangsung di parlemen.

    “Hari ini, kita memberikan pesan yang jelas bahwa kita tidak akan pernah menyerah pada pemerasan,” tegas Trump sebelum menandatangani RUU tersebut, yang disambut tepuk tangan para anggora parlemen Republik yang hadir di Ruang Oval.

    Penandatanganan oleh Trump ini dilakukan setelah Kongres AS, pada Rabu (12/11), sepakat untuk mengakhiri penutupan pemerintah terlama dalam sejarah AS, yang membuat ratusan ribu pekerja tidak dibayar.

    Dalam voting yang digelar di Kongres AS, para anggota DPR yang didominasi Partai Republik memberikan suara dukungan untuk RUU yang mengatur anggaran terbaru untuk pemerintahan. Senat AS sebelumnya terlebih dahulu menyetujui RUU yang akan membuka kembali departemen dan lembaga federal AS tersebut.

    Meskipun RUU itu diloloskan oleh Kongres AS, banyak anggota Partai Demokrat yang marah atas apa yang mereka anggap sebagai penyerahan diri oleh pemimpin partai.

    “Mereka mengetahui hal itu akan menyakitkan, dan mereka tetap melakukannya,” kata Ketua DPR Mike Johnson dalam pidato tajam di hadapan para anggota DPR AS sebelum voting digelar, menuding partai minoritas sebagai penyebab kebuntuan.

    “Seluruh tindakan itu sia-sia. Itu salah dan kejam,” sebutnya.

    RUU yang ditandatangani Trump itu mengatur pendanaan untuk pembangunan militer, urusan veteran, Departemen Pertanian dan Kongres hingga musim gugur mendatang, serta seluruh pemerintahan AS hingga akhir Januari mendatang.

    Sekitar 670.000 pegawai negeri sipil yang dirumahkan akan kembali bekerja, dan jumlah serupa yang tetap bekerja tanpa kompensasi — termasuk lebih dari 60.000 petugas Kendali Lalu Lintas Udara (ATC) dan staf keamanan di bandara-bandara AS — akan mendapatkan gaji mereka yang tertunggak selama shutdown.

    RUU itu juga memulihkan kondisi para pegawai federal yang dipecat Trump selama shutdown, sementara perjalanan udara yang terganggu di berbagai wilayah AS akan berangsur-angsur normal kembali.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Ini Alasan Prabowo Rehabilitasi Nama Baik 2 Guru di Luwu Utara yang Dipecat Gegara Bantu Honorer

    Ini Alasan Prabowo Rehabilitasi Nama Baik 2 Guru di Luwu Utara yang Dipecat Gegara Bantu Honorer

    GELORA.CO – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi nama baik terhadap dua guru asal Luwu Utara, Abdul Muis dan Rasnal.

    Keduanya dipecat buntut pemungutan iuran dari orang tua murid yang dikumpulkan untuk diberikan kepada guru honorer karena terlambat menerima gaji. 

    Prasetyo menjelaskan pemerintah pusat mendapatkan informasi dan permohonan secara berjenjang terkait rehabilitasi nama baik kedua guru tersebut, Abdul Muis dan Rasnal.

    “Kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif di tingkat provinsi,” kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 13 November 2025.

    “Kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR RI, kemudian kami selama satu minggu terakhir, berkoordinasi minta petunjuk kepada Bapak Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada kedua orang Guru dari SMA 1 ya Luwu Utara,” sambungnya.

    Lewat pemberian rehabilitasi ini, pemerintah berharap dapat memulihkan nama baik dan hak dari Abdul Muis dan Rasnal. 

    Prasetyo pun berharap, peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak. Mengingat, guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang harus dihormati. 

    “Bagaimanapun, guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa harus kita hormati, juga harus kita lindungi bahwa ada masalah-masalah atau ada dinamika-dinamika kita cari mencari penyelesaian yang baik,” jelas dia.

    Di sisi lain, Prasetyo berharap pemberian rehabilitasi ini dapat memberikan rasa keadilan bagi guru dan masyarakat di Indonesia. 

    Dilansir dari ANTARA, dua guru SMAN 1 Masamba di Luwu Utara, yaitu Abdul Muis dan Rasnal, dipecat sebagai guru ASN oleh Gubernur Sulawesi Selatan masing-masing pada 4 Oktober 2025 dan 21 Agustus 2025. 

    Keduanya dijatuhi sanksi pemecatan buntut dari pemungutan iuran sebesar Rp20.000 dari orang tua murid pada tahun 2018. Hasil uang yang dikumpulkan itu diberikan kepada guru-guru honorer yang terlambat menerima gaji hingga 10 bulan.

    Tidak hanya kena sanksi pecat, Abdul Muis dan Rasnal juga dilaporkan oleh LSM ke polisi atas dugaan tindak pidana korupsi. Kasus itu bergulir hingga tingkat kasasi, dan majelis hakim memutuskan keduanya bersalah sehingga divonis penjara 1 tahun.

    Kasus itu kemudian menjadi sorotan publik, karena perbuatan Abdul Muis dan Rasnal menurut banyak orang justru dinilai berjasa untuk para guru honorer.