Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Swasembada Energi, SKK Migas Targetkan Lifting 605 Ribu Barel Minyak/Hari

    Swasembada Energi, SKK Migas Targetkan Lifting 605 Ribu Barel Minyak/Hari

    Jakarta

    Pemerintah menargetkan lifting 1 juta barel minyak per hari pada 2030. Menanggapi hal tersebut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut pihaknya mendahulukan target jangka pendek.

    Adapun target jangka pendek yang ingin dicapai yaitu 605 ribu barel per hari. Menurutnya, target jangka pendek ini sangat penting untuk dicapai demi terwujudnya swasembada energi seperti yang digaungkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Saat ini kami memang sedang fokus kepada mencapai target jangka pendek. Target jangka pendek tersebut menjadi sangat penting, karena kalau tidak bisa mencapai target jangka pendek, bagaimana kita mencapai target jangka panjang?,” ujar Sekretaris SKK Migas Luky Yusgiantoro, dalam acara Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi yang dipersembahkan detikcom bersama Komisi XII DPR, dan didukung SKK Migas, PT Pertamina Hulu Energi, dan ANTAM, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    “Banyak hal yang memang kita bisa diskusikan bersama-sama mengenai pencapaian target jangka panjang tersebut,” sambungnya.

    Selain menargetkan 605 ribu barrel lifting minyak, Luky mengatakan pihaknya melakukan eksplorasi masif untuk menarik investasi ke sektor hulu (attractiveness). Adapun strateginya dengan melakukan eksplorasi masif di sejumlah daerah.

    “Meski demikian, eksplorasi membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 5-10 tahun. Bahkan ada salah satu proyek kita yang di-discovery tahun 2000, sampai sekarang belum diproduksi,” kata Luky.

    Sebagaimana diketahui Indonesia meraih skor 5.35 dari pemeringkatan investor attractiveness S&P Global Rating. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2024 dengan skor 5.30.

    “Karena 37% energi kita itu masih bergantung dengan minyak gas dan bumi. Ini menjadi sangat penting tentunya untuk mencapai target dari Bapak Presiden,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • DPR Cecar Pertamina: Maaf Saja Tak Cukup, Beri Pertamax Gratis untuk Rakyat

    DPR Cecar Pertamina: Maaf Saja Tak Cukup, Beri Pertamax Gratis untuk Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menagih tanggung jawab dan kompensasi dari Pertamina atas kerugian rakyat terkait polemik dugaan BBM oplosan. Kasus tersebut menghilangkan kepercayaan masyarakat atas produk Pertamax. 

    Tudingan beredarnya Pertamax oplosan tak lepas dari kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018—2023.

    Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI RI dengan PT Pertamina (Perser), Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengusulkan agar perusahaan minyak pelat merah tersebut memberikan kompensasi berupa pemberian BBM Pertamax secara gratis kepada masyarakat. 

    “Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk mengganti kerugian mereka? Ingat, mereka beli BBM bukan untuk diminum, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya,” kata Mufti dalam RDP tersebut. 

    Dia pun beberapa kali mendengar keluh kesah dari warganet yang meminta pertanggungjawaban Pertamina untuk mengembalikan integritas dan kepercayaan masyarakat setelah kasus tersebut terjadi. 

    Mufti yang merupakan politikus fraksi PDI Perjuangan itu juga menilai permintaan maaf dari direksi Pertamina saat ini saja tidak cukup. Terlebih, heboh produk BBM oplosan Pertamina masih menghantui masyarakat saat ini.

    “Saya pikir ada benarnya, bagaimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti, kasih Pertamax gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin, atau seminggu atau sebulan, atau apa yang bisa dilakukan?” tanyanya. 

    Untuk memudarkan kekecewaan masyarakat, Mufti mendorong Pertamina agar mencari cara untuk kembali meraih kepercayaan konsumen. Sebab, BBM merupakan kebutuhan rakyat untuk bekerja sehari-hari. 

    Di sisi lain, Anggota Komisi VI Darmadi Durianto juga mencecar Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri yang hadir langsung dalam tersebut. Dia menuding perusahaan BUMN itu sebagai sarang mafia BBM dan gas. 

    “Saya waktu pertama sudah ngomong, bapak [Dirut Pertamina] masuk ke sarang mafia,” tuturnya. 

    Menurut Darmadi, Simon tak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas kasus korupsi yang terjadi pada 2018-2023 itu lantaran belum berada di Pertamina. Namun, dia mewanti-wanti direksi Pertamina saat ini untuk berbenah internal secara keseluruhan. 

  • DPR desak Mabes Polri pecat Kapolres Ngada

    DPR desak Mabes Polri pecat Kapolres Ngada

    Ilustrasi kekerasan kepada anak. ANTARA/Ho

    DPR desak Mabes Polri pecat Kapolres Ngada
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 19:41 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman mendesak Mabes Polri untuk langsung memecat Kapolres Ngada nonaktif Fajar Widyadharma Lukman karena diduga telah terlibat dalam kasus penggunaan narkoba serta pencabulan anak dibawah umur.

    “Mabes Polri harus berhentikanlah, langsung dipecat saja itu,” katanya saat dihubungi dari Kupang, Selasa siang.

    Hal ini disampaikannya berkaitan dengan kasus dugaan penggunaan narkoba serta kasus pencabulan terhadap tiga anak dibawah umur, dimana usianya mulai dari tiga tahun,12 tahun dan 14 tahun.

    Saat melakukan aksinya Kapolres nonaktif itu justru membuat video aksinya, lalu mengirimkan videonya ke situs porno luar negeri. Selain dilakukan pemecatan, Benny juga mendesak agar Mabes Polri memproses secara hukum terhadap pelaku yang sudah membuat malu institusi Polri.

    “Perlu Mabes Polri juga periksa yang bersangkutan, jangan-jangan jaringan penggunaan narkobanya,” ujar dia.

    Hal ini juga, ujar dia, untuk menyelidiki modus operandinya, karena menurut dia peredaran narkoba itu juga melibatkan anggota-anggota Polri juga. Terkait masih tertutupnya Polri terkait kasus itu, dia meminta agar Mabes Polri harus segera mengungkap kasus tersebut ke publik serta menjelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat.

    “Siapapun itu yang melakukan pelanggaran seperti itu harus dipecat,” tambah dia.

    Sebagai informasi, Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ditangkap oleh Divisi Propam Polri atas dugaan kasus narkoba dan asusila. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra membenarkan bahwa AKBP Fajar ditangkap pada 20 Februari lalu di Kupang, NTT.

    Adapun pada Senin ini, Plt. Kepala Dinas PPPA Kupang Imelda Manafe mengatakan bahwa Fajar diduga melakukan kekerasan seksual kepada tiga anak yang berusia 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun. Video kekerasan seksual terhadap ketiga korban tersebut diunggah oleh Fajar ke situs porno luar negeri.

    Sumber : Antara

  • Dukung Hilirisasi, ANTAM Soroti Kepastian Skematika Finansial & Legal

    Dukung Hilirisasi, ANTAM Soroti Kepastian Skematika Finansial & Legal

    Jakarta

    Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Aneka Tambang (ANTAM) Achmad Ardianto, mengungkapkan skematika finansial dan legal menjadi tantangan bagi ANTAM dalam menghilirkan produk. Menurutnya, berbagai kepastian dibutuhkan agar kerjasama dapat berjalan dan berhasil.

    “Ada skematika finansial, ada skematika legal. Nah ini yang memang sebenarnya menjadi tantangan bagi kita. Karena tentu saja kami sebagai perusahaan yang harus secepat mungkin menghilirkan produk itu membutuhkan banyak sekali kepastian nih. Kepastian hukum, kepastian gazin bajak, kepastian finansial, fiskal, dan lain sebagainya. Sehingga partner kami pun juga jadi percaya bahwa pekerjaan ini atau kerjasama ini akan berhasil,” ujar Achmad, ketika menjadi narasumber di acara ‘Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi’ Selasa (3/11/2025).

    Achmad menuturkan, jika ia percaya hilirisasi dapat berhasil apabila semua anggota dari ekosistem, baik itu regulator dan operator bisa melakukan mitigasi dan antisipasi secara bersama-sama.

    Lebih lanjut, kata dia, jika skematika finansial dan legal belum dapat diselesaikan maka nantinya akan ada pihak lain yang mendapatkan manfaat maksimal.

    “Tapi kalau itu belum berhasil kita selesaikan, maka saya khawatir bahwa kita akan terlambat lagi untuk bergerak. Sehingga, nanti ada pihak-pihak lain yang akan bisa mendapatkan manfaat dibandingkan kita yang seharusnya mendapatkan manfaat maksimal” kata Achmad.

    Sebagai informasi, dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro.

    Hadir juga Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi (PHE) Awang Lazuardi, Direktur Pemindahan Program Mineral dan Batu Bara Julian Ambassadur Shiddiq, serta jajaran anggota DPR RI Komisi XII.

    (anl/ega)

  • Rapat di DPR, Bos Pertamina Janji Bersihkan SPBU Nakal

    Rapat di DPR, Bos Pertamina Janji Bersihkan SPBU Nakal

    Foto Bisnis

    Agung Pambudhy – detikFinance

    Selasa, 11 Mar 2025 20:20 WIB

    Jakarta – Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri bakal menggandeng aparat penegak hukum untuk memberantas SPBU nakal. Hal itu disampaikan saat rapat dengan Komisi VI DPR.

  • Dukung Hilirisasi, ANTAM Soroti Kepastian Skematika Finansial & Legal

    Kuasai 10% Cadangan Nikel RI, Antam Gandeng CATL Untuk Produksi Baterai

    Jakarta

    PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tercatat memiliki sumberdaya nikel konsolidasian sebesar 1.309,05 juta wet metric ton (wmt), terdiri dari 481,66 juta wmt bijih limonit dan 827,39 juta wmt bijih saprolit.

    Sumber daya ini berasal dari hasil eksplorasi perusahaan bersama entitas anak usaha yang dilaksanakan pada area eksplorasi nikel yang meliputi wilayah Pomalaa, Halmahera Timur, Konawe Utara, dan Pulau Gag.

    “Kita cuma menguasai kurang lebih 10% dari cadangan nasional, kurang lebih 1,3 miliar yang kita kuasai. Nah 10% ini harus benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi bangsa dan negara karena kita ini BUMN,” kata Direktur SDM Antam, Achmad Ardianto dalam Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi yang dipersembahkan detikcom bersama Komisi XII DPR, dan didukung SKK Migas, PT Pertamina Hulu Energi, dan ANTAM di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Menurutnya dengan jumlah sumberdaya sebanyak itu, perusahaan mampu turut serta mendukung pengembangan proyek-proyek hilirisasi berbasis nikel. Meski di saat yang bersamaan, penting bagi Antam untuk memastikan produk hasil olahan nikel perusahaan dapat terserap dengan baik oleh pasar.

    “Tantangan bagi kami di dunia usaha tentunya yang pertama adalah ingin memastikan bahwa kalau kita memproduksi suatu produk hilir, ini harus laku di pasar. Jangan sampai kita memproduksi suatu produk ternyata tidak ada yang milih,” ucapnya.

    Untuk menjamin produk hilirisasi nikel itu laku di pasar, Antam menjalin kerja sama strategis dengan Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) membangun fasilitas produksi baterai.

    “Tanpa kita mempunyai partner yang menguasai pasar tentu akan sulit bagi kita untuk bisa memastikan produk kita ini akan laku dan berhasil menguasai pasar di luar. Antam saat ini sudah bekerjasama dengan produsen baterai terbesar di dunia, CATL,” terangnya.

    Sebab menurutnya saat ini CATL merupakan salah satu produsen baterai terbesar di dunia. Di mana perusahaan asal China itu menguasai 34% pasar baterai untuk mobil listrik BYD, hingga baterai untuk produk-produk elektronik lainnya.

    “Mereka pegang 34% market share untuk baterai, itu di atasnya BYD, Panasonic, LG. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa CATL sudah menjadi partner yang tepat,” papar Achmad.

    (fdl/fdl)

  • PU Kejar Perbaikan Tol Probowangi yang Longsor Jelang Lebaran

    PU Kejar Perbaikan Tol Probowangi yang Longsor Jelang Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut rencana fungsional Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) seksi Gending – Paiton saat ini tengah terkendala masalah longsor.

    Pasalnya, Dody menjelaskan, saat melakukan kunjungan kerja terakhir, dirinya menemukan terdapat titik longsor pada seksi Krakasan – Paiton. 

    “Dari hasil cek kami terakhir, kemarin memang ada sedikit longsoran di seksi Krakasan – Paiton,” kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Dody menegaskan pihaknya sedang melakukan penanganan pada ruas tersebut. Dia menegaskan, penanganan itu ditargetkan bakal rampung pada H-10 sebelum Lebaran.

    “Kami sedang kejar sebelum H-10 sudah bisa kami fungsionalkan untuk ruas seksi Gending – Paiton,” tambahnya.

    Untuk diketahui, pemerintah bakal melakukan fungsional pada 9 ruas jalan tol yang dapat dilintasi gratis oleh masyarakat. Salah satunya, termasuk Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi seksi Gending – Paiton.

    Untuk 9 tol gratis itu terdiri dari 74,35 Km jalan tol yang sudah rampung konstruksinya tapi masih belum dikenakan tarif. Beberapa di antaranya yakni Jalan Tol Binjai –  Langsa (ruas Tanjung Pura – Pangkalan Brandan), Jalan Tol Pekanbaru – Padang (ruas Padang – Sicincin), Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA (ruas Klaten – Prambanan), dan Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (ruas Kuala Tanjung – Indrapura).   

    Kemudian, jalan tol yang belum rampung konstruksinya, tapi sengaja difungsionalkan sepanjang 118,5 km meliputi Jalan Tol Sigli – Banda Aceh (ruas Padang Tiji – Seulimeun) dan Jalan Tol Japek II Selatan (ruas Bojongmangu – Sadang). 

    Kemudian, ada juga Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi (ruas Gending – Paiton), Jalan Tol Palembang – Betung (ruas Rengas – Pangkalan Balai), dan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA (ruas Prambanan – Tamanmartani). 

  • Andre Rosaide Kaget Diserang Usai Postingan Lawasnya Viral: Ahok Bisa Apa Selain Ngebacot? – Halaman all

    Andre Rosaide Kaget Diserang Usai Postingan Lawasnya Viral: Ahok Bisa Apa Selain Ngebacot? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku dirinya kaget diserang ribuan buzzer seusai postingan lawasnya meminta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dicopot dari Komisaris Utama (Komut) Pertamina viral di media sosial (medsos).

    Postingan lawas Andre diungkit setelah ramai Ahok berbicara di salah satu podcast ingin membongkar kasus korupsi Pertamina.

    Hal tersebut usai ramai Kejagung membongkar dugaan kasus korupsi Pertamax opolosan.

    “Jadi saya waktu bangun tidur 1 Maret tiba tiba ramai di medsos, di instagram saya diserang ribuan buzzer Ahok, buzzernya Ahok saya lihat, kenapa saya diserang buzzernya Ahok,” ujar Andre saat rapat kerja bersama jajaran direksi Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Andre mengaku ribuan akun yang menyerangnya tidak memiliki followers maupun following.

    Artinya, akun itu memang sengaja dibuat untuk menyerang pribadinya.

    “Buzzernya banyak 0, akunnya followingnya 0, followernya 0, saya screenshot. Kalau diproses hukum saya bisa buktikan itu pak. Jadi itu buzzer Ahok,” ungkapnya.

    Andre pun menjelaskan maksut postingan lawasnya yang meminta Presiden Jokowi mencopot Ahok dari Komut Pertamina pada 15 Februari 2020 lalu. Saat itu, Andre menganggap Ahok telah membuat kegaduhan di Pertamina.

    Andre mengatakan Ahok sudah membuat banyak kegaduhan padahal masih belum banyak bekerja. Padahal, ia mengingat betul Ahok belum pernah datang ke kilang Pertamina sejak menjabat Komut.

    “Ahok itu baru satu kali datang ke kilang Pertamina di Tuban waktu mendampingi Presiden Jokowi datang ke Pertamina. Belum pernah dateng ke kilang-kilang lain. Dan Ahok itu belum pernah dateng ke unit hulu. Tanya pak Tiko waktu 2020 jabatannya apa pak Tiko? pernah enggak pak Ahok waktu 2020 ke unit hulu? belum pernah kan. Jadi dia hanya banyak omon-omon,” ungkapnya

    Andre menjelaskan salah satu kegaduhan yang dibuat Ahok adalah menitipkan orangnya di Pertamina untuk bisa naik promosi. Saat itu, Ahok disebut membentak Direktur ESDM yang menjabat saat itu dengan kasar.

    “Bapak-bapak ini (direksi Pertamina) tau bagaimana Ahok membentak orang tua, pak Kus itu karena Ahok meminta ada yang ingin dinaikkan promosi tapi Pak Kus tak mampu menaikkan. Dimaki-maki lah pak Kus itu,” jelasnya.

    “(Ahok bilang) saya bisa ganti Anda loh, saya bisa bicara ke Menteri BUMN, kalau Menteri BUMN tidak setuju saya bisa ngomong ke Presiden. Karena Ahok dulu temennya Presiden. Sakti mandra guna. Dulu. Karena meskipun saya minta dicopot tidak akan dicopot,” imbuhnya.

    Karena itu, Andre mempertanyakan kinerja Ahok selama menjabat Komut Pertamina. Padahal, saat itu Ahok turut menikmati gaji puluhan miliar dari Pertamina.

    “Itu Ahok ngapain aja, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komut Pertamina. Karena Ahok itu Komisaris Utama 2019 sampai 2024. Bayangin puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf. Itu fasilitas Ahok yang didapatkan jadi Komut Pertamina,” jelasnya.

    Andre menyatakan Ahok seharusnya melaporkan dugaan korupsi Pertamina saat masih menjabat Komut Pertamina. Dia mengingatkan Komut bisa melaporkan kasus tersebut ke penegak hukum.

    Dia membandingkan Ahok dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang berani melaporkan kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri ke Kejaksaan Agung RI. Hasilnya, kasus tersebut pun langsung diusut penyidik.

    “Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? ada enggak dia bawa data ke aparat penegak hukum. Nggak ada kan,” jelasnya.

    Karena itu, Andre menilai Ahok tidak lebih hanya dari sekadar mencari panggung politik saja dalam kasus korupsi Pertamina.

    “Ini kan orang udah pensiun, tidak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejagung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer kembali. Ini gaya politisi numpang tenar, pansos kemampuan kinerja Kejagung di era Presiden Prabowo,” pungkasnya.

  • Heboh Kasus Pertamax, Dirut Pertamina Siap Diproses Hukum jika Korupsi

    Heboh Kasus Pertamax, Dirut Pertamina Siap Diproses Hukum jika Korupsi

    Heboh Kasus Pertamax, Dirut Pertamina Siap Diproses Hukum jika Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Utama PT
    Pertamina
    (Persero)
    Simon Aloysius Mantiri
    menyatakan siap diproses hukum jika melakukan korupsi ataupun menerima suap demi kepentingan tertentu.
    Simon menegaskan bahwa tidak boleh ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan tertentu.
    “Jangan sampai ada insan Pertamina yang terima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, kita harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Simon dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    “Bahkan apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum,” kata dia melanjutkan.
    Simon lantas mengungkapkan kondisi terkini di internal Pertamina.
    Menurutnya, saat ini mereka semua sedang berbenah dan menerapkan
    zero tolerance
    terhadap korupsi.
    “Kondisi kami saat ini, izinkan kami berbenah. Izinkan kami lakukan semangat zero tolerance terhadap korupsi, tidak hanya korupsi. Juga terhadap suap, suap di dalam internal Pertamina. Kita juga harus berbenah diri,” tutur Simon.
    Simon berharap semua insan Pertamina dijauhkan dari perbuatan melanggar hukum.
    Dia juga mengganti sejumlah pejabat di bawahnya di Pertamina usai banyak orang yang ditangkap Kejagung.
    “Namun tentunya dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya, semoga kita semua selalu dijauhkan dari perbuatan melanggar hukum atau perbuatan tercela,” kata Simon.
    Diketahui, Pertamina tengah dirundung beragam masalah hukum, salah satunya adalah kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak.
    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka, 6 di antaranya merupakan pejabat anak perusahaan Pertamina.
    Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin.
    Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.
    Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku
    beneficial owner
    PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terima Banyak Keluhan, Bos Pertamina Janji Bersihkan SPBU Nakal

    Terima Banyak Keluhan, Bos Pertamina Janji Bersihkan SPBU Nakal

    Jakarta

    PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan di tubuh Pertamina. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri bahkan telah membagikan nomor handphone pribadinya yakni 081417081945 beberapa waktu lalu.

    Simon menyampaikan langkah memberikan nomor pribadinya tersebut untuk mendapatkan masukan langsung yang berkaitan dengan keluhan dari masyarakat.

    Ia mengatakan setelah membagikan nomor tersebut banyak hujatan, masukan dan juga apresiasi dari masyarakat. Hujatan dan masukan tersebut ia terima sebagai bagian dari perbaikan di tubuh Pertamina.

    “Dan banyak juga laporan-laporan yang masuk terhadap beberapa praktik-praktik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang nakal,” kata Simon dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (11/3/2025).

    Dari laporan tersebut, Simon bakal menggandeng aparat penegak hukum untuk memberantas SPBU yang nakal. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengalami kerugian dari adanya SPBU yang nakal.

    “Kita kerja sama dengan aparat hukum untuk kita bersihkan (SPBU yang nakal) dan jangan sampai rakyat yang dirugikan. Jadi nomor ini saya pakai terus,” katanya.

    Lebih lanjut, Simon mengatakan Pertamina juga berkomitmen untuk melakukan pembenahan internal, khususnya dalam menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi dan suap.Artinya, perusahaan tidak akan mentoleransi segala bentuk praktik korupsi maupun suap dalam lingkungan kerja, termasuk di dalam internal Pertamina.

    “Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, kita harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum,” katanya.

    (acd/acd)