Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Dukung Inisiatif Penurunan Emisi, SKK Migas Genjot Teknologi CCS/CCUS

    Dukung Inisiatif Penurunan Emisi, SKK Migas Genjot Teknologi CCS/CCUS

    Jakarta –

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan dukungannya dalam pengurangan emisi karbon. Salah satu strateginya yaitu teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture Storage (CCS).

    Menurut Sekretaris SKK Migas Luky Yusgiantoro, meski terlambat, langkah ini merupakan bagian dari komitmen SKK Migas untuk mendukung inisiatif rendah karbon (low carbon initiative) di sektor hulu migas.

    “Memang agak terlambat, karena perusahaan-perusahaan dan pemerintah di negara lain sudah lebih dulu membentuk tim carbon management, bahkan ada yang sudah membentuk tim khusus untuk CCS/CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage). Namun, kami di SKK Migas, membentuk tim ini untuk mendukung inisiatif rendah karbon yang kami jalankan,” jelas Luky, dalam katanya dalam detikcom Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi yang dipersembahkan detikcom bersama Komisi XII DPR, dan didukung SKK Migas, PT Pertamina Hulu Energi, dan ANTAM di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Luky menambahkan SKK Migas telah mencanangkan enam inisiatif rendah karbon, yang salah satunya adalah pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), khususnya energi surya. Ia menceritakan pada tahun 2014, saat melakukan kunjungan ke salah satu fasilitas Pertamina di hulu migas, sudah ada penggunaan solar PV (panel surya) yang dilengkapi dengan baterai, meski pada saat itu biayanya masih cukup tinggi.

    “Ketika saya menuju fasilitas hulu migas di tahun 2014, kita itu sebetulnya di salah satu fasilitas Pertamina. Saat itu sudah memiliki solar PV dan termasuk baterainya,” kata Luky.

    “Jadi pada saat itu (solar PV) masih mahal. Tapi pada saat itu, kita sudah menggunakan solar PV di hulu migas. Dan juga platform-platform offshore saat ini banyak juga kita dorong untuk menggunakan solar PV karena lebih efisien,” sambungnya.

    Selain itu, Luky menekankan bahwa teknologi CCS memiliki peran yang sangat strategis dalam menyimpan CO2 di dalam reservoir gas yang sudah tidak aktif lagi. Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari langkah SKK Migas untuk tidak hanya memproduksi energi fosil, tetapi juga mengurangi jejak karbon yang dihasilkan.

    “Ini sangat penting, apalagi ketika kami berkomunikasi dengan calon investor dan institusi finansial. Mereka akan semakin semangat untuk mendanai proyek-proyek hulu migas, karena selain produksi energi fosil, kami juga berkomitmen untuk menekan emisi karbon,” kata Luky.

    Luky juga menjelaskan proyek-proyek CCS/CCUS dan inisiatif rendah karbon lainnya tidak hanya berdampak positif bagi Indonesia, tetapi juga untuk dunia. Oleh karena itu, regulasi terkait teknologi CCS/CCUS akan terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan inisiatif ini.

    “Jadi ketika kami bicara dengan calon-calon investor, itu ketika kita menyampaikan dan menampilkan program-program CCS-CCUS regulasi terkait dengan CCS-CCUS, program-program low carbon inisiatif, itu mereka semangat,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Tambah Cadangan Tambang, ANTAM Gencar Lakukan Eksplorasi Sistematis

    Tambah Cadangan Tambang, ANTAM Gencar Lakukan Eksplorasi Sistematis

    Jakarta –

    Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Aneka Tambang (ANTAM) Achmad Ardianto, mengungkapkan ANTAM gencar lakukan eksplorasi cadangan tambang. Langkah tersebut dilakukan agar cadangan terus bertambah dan dapat dihilirkan.

    “Yang pertama kita ingin memastikan bahwa cadangan kita itu akan susah doublenya. Karena kita tahu bahwa tambang ini kan non-renewable resources. Tapi kalau kita terus melakukan pencarian, melakukan eksplorasi maka tentu cadangannya bertambah” ucap Achmad dalam acara ‘Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi’di Golden Ballroom, The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Ia mengatakan eksplorasi akan dilakukan secara sistematis untuk memastikan ANTAM memiliki cadangan tambang yang cukup.

    “Jadi eksplorasi harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa kita punya cadangan yang cukup untuk bisa terus dihilirkan,” tutur Achmad.

    Menurutnya, ANTAM harus memiliki cadangan tambang. Karena cadangan yang dimiliki saat ini tergolong kecil.

    “Nah jadi ANTAM tentu seperti perusahaan-perusahaan tambang lain yang ingin kita sustainable di cadangan. Kita harus punya cadangan baik nikel, bauksit, maupun emas. Saat ini emas kita cuma punya less than 1% dari cadangan nasional. Memang cadangan nasional pun juga sebenarnya gak terlalu besar. Tapi ANTAM tinggal punya kurang lebih 700 ribu tons aja untuk emas. Nickel kita 10%, bauxite cuma 4% jadi kita kecil sebetulnya,”tutur Achmad.

    Sebagai informasi, acara ini digelar dalam rangka menargetkan swasembada energi sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, dengan fokus pada optimalisasi sumber daya domestik dan pengurangan ketergantungan impor.

    Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh diantaranya Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro, Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi (PHE) Awang Lazuardi, Direktur Pemindahan Program Mineral dan Batu bara Julian Ambassadur Shiddiq, serta jajaran anggota DPR RI Komisi XII.

    (anl/ega)

  • Angkutan Barang Dibatasi, Pengusaha Berpeluang Dapat Insentif

    Angkutan Barang Dibatasi, Pengusaha Berpeluang Dapat Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi terbuka untuk berdiskusi dengan para pengusaha terkait peluang insentif pada saat pembatasan angkutan barang selama 16 hari Lebaran 2025. 

    Menhub Dudy mengatakan saat ini, pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk pembatasan angkutan barang. Terkait dengan insentif yang diperlukan pengusaha, perlu didiskusikan lagi.

    “Kita sudah keluarkan SKB untuk pembatasan angkutan barang. Soal insentif kan itu harus dibicarakan lagi, karena itu bentuknya akan seperti apa. Tapi yang paling penting dari kami adalah menjamin kelancaran dan keselamatan jalan,” kata Dudy di Gedung DPR, Selasa (11/3/2025). 

    Pembatasan operasional angkutan barang pada Periode Lebaran 2025 berlangsung selama 16 hari, mulai dari 24 Maret 2025 hingga 8 April 2025. Menhub Dudy mengatakan pembatasan yang lebih lama dibandingkan tahun lalu tersebut dilakukan mengingat adanya potensi Work From Anywhere (WFA). 

    Dudy mengatakan terdapat potensi masyarakat akan mudik dan pulang lebih awal yaitu di tanggal 21 Maret, yang juga diproyeksikan menjadi salah satu puncak mudik jika WFA diterapkan. 

    “Jadi, itu saja yang menjadi pertimbangan. Mengantisipasi apabila masyarakat mudiknya itu maju,” kata dia. 

    Dudy juga mengklaim pihaknya akan terbuka kepada pengusaha terkait diskusi dan kemungkinan adanya insentif yang diperlukan selama pembatasan operasional. 

    Sebelumnya, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) merespons pemberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama 16 hari pada periode mudik dan arus balik Lebaran 2025. 

    Ketua Umum GINSI Subandi mengatakan kebijakan pembatasan tersebut harusnya diimbangi dengan pemberian insentif bagi kargo timbun di pelabuhan selama masa larangan berlangsung.

    “Harusnya bukan cuma melarang, tetapi memberikan solusi yang baik dan tidak menimbulkan biaya yang tinggi,” kata Subandi kepada, Senin (10/3/2025).

    Subandi menerangkan jika kebijakan pembatasan operasional angkutan barang berpotensi menimbulkan biaya logistik yang lebih tinggi. Padahal, Pemerintah sendiri mengimbau agar biaya logistik tidak naik.

    Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara dan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pembatasan terhadap angkutan barang selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Dalam keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama Lebaran akan dilakukan pembatasan operasional angkutan barang dengan kategori mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan dan mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian seperti tanah, pasir dan batu, hasil tambang dan bahan bangunan.

    Waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai Senin (24/3/2025) pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan Selasa (8/4/2025) pukul 24.00 waktu setempat. Pembatasan akan dilakukan pada ruas jalan tol maupun non-tol.

  • BMKG Sebut Banjir Bekasi Dipengaruhi Perubahan Lingkungan, Tak Hanya Cuaca Ekstrem

    BMKG Sebut Banjir Bekasi Dipengaruhi Perubahan Lingkungan, Tak Hanya Cuaca Ekstrem

    BMKG Sebut Banjir Bekasi Dipengaruhi Perubahan Lingkungan, Tak Hanya Cuaca Ekstrem
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    )
    Dwikorita Karnawati
    mengatakan, bencana
    banjir
    yang melanda wilayah
    Bekasi
    beberapa waktu lalu, tidak sepenuhnya disebabkan oleh cuaca ekstrem.
    Menurut dia, banjir yang cukup parah itu juga dipengaruhi oleh faktor perubahan lingkungan. Sebab, intensitas curah hujan di wilayah Bekasi ketika banjir terjadi tidak setinggi pada 2020 lalu.
    “Jadi ini menunjukkan bagaimana lingkungannya yang telah berubah, dan barangkali juga tata kelola airnya,” ujar Dwikorita dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (11/3/2025).
    Dwikorita memaparkan bahwa pada 2020 lalu, curah hujan di wilayah Bekasi yang juga mengakibatkan banjir mencapai 236 mm per hari.
    Sementara itu, curah hujan yang mengakibatkan banjir pada awal Maret 2025 ini jauh lebih rendah, yakni berada dikisaran angka 103-141 mm per hari.
    “Bekasi itu curah hujannya jauh lebih rendah daripada 2020. Bekasi curah hujannya sekitar 103-141 mm per hari. Sebelumnya, tahun 2020 itu 236 mm per hari,” kata Dwikorita.
    “Tapi banjirnya justru yang curah hujannya lebih rendah, banjirnya sampai ke atap. Padahal, yang saat itu curah hujannya sampai 236 mm per hari banjirnya tidak setinggi itu,” ujarnya lagi.
    Dwikorita pun meminta semua pihak agar menjadikan bencana banjir di Bekasi pada awal Maret 2025 ini sebagai pelajaran, khususnya untuk penanganan mudik Lebaran 2025.
    “Kita juga harus mewaspadai zona-zona yang barangkali curah hujannya tidak tinggi. Seperti area Puncak, area Pantura itu menjadi kewaspadaan, meskipun hujan tidak tinggi, namun bisa berpotensi mengalami hambatan yang sangat mengganggu,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Sebut Aturan Pemerintah Sering Tak Sejalan dengan Semangat Hilirisasi

    DPR Sebut Aturan Pemerintah Sering Tak Sejalan dengan Semangat Hilirisasi

    Jakarta –

    Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Patijaya menyebut, pemerintah sering kali membuat kebijakan yang justru menurunkan daya kompetitif produk tambang. Hal ini lantaran rantai distribusi yang terlalu panjang.

    Ia bahkan mengatakan, ada beberapa aturan pemerintah yang justru tidak sejalan dengan semangat hilirisasi. Salah satunya, kata Bambang, terkait dengan kebijakan fiskal.

    “Pemerintah ketika berusaha mendorong terjadinya hilirisasi, tetapi justru ada beberapa aturan-aturan pemerintah yang justru kadang-kadang tidak sejalan dengan apa yang menjadi semangat hilirisasi itu sendiri,” kata Bambang dalam Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi yang dipersembahkan detikcom bersama Komisi XII DPR, yang didukung SKK Migas, PT Pertamina Hulu Energi, dan ANTAM, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Ia mencontohkan komoditas timah yang diproduksi PT Timah Tbk yang tidak dapat dikirimkan langsung ke anak usaha untuk melakukan proses hilirisasi. Bambang mengatakan, timah harus lebih dulu masuk bursa komoditi, kemudian membayar royalti, dan dikenakan PPN sebesar 11%.

    “Fakta ini menunjukkan bahwa ini satu masalah, bahwa ternyata PT Timah sendiri sudah kehilangan daya saing terhadap perusahaan-perusahaan yang lain,” jelasnya.

    Padahal, kata Bambang, negara-negara kawasan Asia sudah tidak lagi menerapkan biaya royalti. Hal ini berdampak pada penurunan daya kompetitif sebesar 11% dengan perusahaan lain di kawasan Asia.

    “PT Timah yang punya anak perusahaan itu memproduksi timah solder atau timah chemical itu sudah kalah 11% dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di kawasan Asia apakah itu Vietnam, apakah itu Thailand, apakah itu Malaysia. Kirim saja ke sana, dirikan pabriknya di sana, lalu kemudian kirim lagi produk hasil olahnya ke Indonesia,” ungkapnya.

    Bambang menegaskan, pemerintah perlu memberikan ruang bagi produk hulu untuk melakukan hilirisasi. Menurutnya, barang yang dikenakan PPN harusnya diterapkan pada komoditas akhir, bukan produk yang dapat olah kembali oleh industri.

    “Jadi misalkan, kalau dia sudah jadi barang elektronik pungut saja PPN-nya. Kalau dia sudah menjadi barang misalkan jadi kursi, kursi seperti itu sudah ada barangnya, pungut PPN-nya tidak apa-apa. Tapi kalau di tengah, ini menyebabkan kompetitif kita menjadi hilang,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Kementan Temukan 5 Produsen Terlibat Praktik Curang Minyakita, Jamin Tak Terulang

    Kementan Temukan 5 Produsen Terlibat Praktik Curang Minyakita, Jamin Tak Terulang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan praktik kecurangan minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita tak akan lagi terjadi [ada masa mendatang.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menindak tegas pihak-pihak yang merugikan rakyat, termasuk pengurangan takaran Minyakita.

    “Kalau yang lalu-lalu [kecurangan Minyakita] barangkali lolos. Insya Allah, orang-orang yang menari-nari di atas penderitaan rakyat, nggak ada lagi [kecurangan Minyakita] di era sekarang di era yang akan datang,” kata Sudaryono saat ditemui di Kompleks Senayan DPR, Selasa (11/3/2025).

    Sudaryono mengungkap hingga saat ini terdapat lima produsen Minyakita yang terbukti melakukan kecurangan berupa pengurangan takaran atau volume Minyakita.

    Dia menjelaskan temuan tersebut langsung ditindaklanjuti ke Kapolri dan Bareskrim untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

    Menurutnya, kecurangan pengurangan takaran Minyakita ini terjadi lantaran tingginya permintaan saat puasa dan menjelang Lebaran. “Dia kurang-kurangi, kurangi takaran, kurangi kualitas. Tentu saja itu harus kita tindak dengan tegas,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sudaryono juga menyampaikan bahwa jika terbukti terjadinya permainan di lingkup kementerian, termasuk Kementan, pihaknya tak segan-segan akan melakukan penindakan tegas.

    “Kalau memang di Kementan ada yang main-main, mau di Kementan, mau di kementerian lain, siapapun itu, bagian dari rantai itu ya kita harus ciduk semuanya,” tuturnya.

    Dia pun berharap dengan adanya penindakan tegas ini akan membuat efek jera, sehingga pengurangan takaran Minyakita tidak terjadi di masa yang akan datang.

    “Itu insya Allah bisa membuat efek jera supaya tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang,” pungkasnya.

    Teranyar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) kembali menemukan takaran isi Minyakita dalam kemasan yang masih belum sesuai dan harganya yang masih melambung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

    Amran membongkar dua produsen yang mengurangi volume Minyakita diproduksi oleh PT Kusuma Mukti Remaja yang hanya berisi 900 mililiter, atau berkurang 100 mililiter. Sementara Minyakita produksi PT Salim Ivomas Pratama volumenya hanya kurang 50 mililiter dari seharusnya.

    Hal itu terungkap saat dirinya turun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Gede Hardjonagoro, Solo.

  • Bukan Surat Keputusan tapi Surat Perintah, TB Hasanuddin Soroti Kenaikan Pangkat Seskab Teddy

    Bukan Surat Keputusan tapi Surat Perintah, TB Hasanuddin Soroti Kenaikan Pangkat Seskab Teddy

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya dari Mayor menjadi Letnan Kolonel masih menuai polemik di tengah masyarakat.

    Selain itu, sorotan juga masih tertuju pada jabatan sipil yang diembang Teddy di Kabinet Merah Putih sebagai Seskab. Sementara, dia hingga saat ini masih tercatat sebagai prajurit TNI aktif.

    Merespons fenomena itu, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyinggung pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyikapi kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letnan Kolonel.

    Adapun, pernyataan Jenderal Agus yang dimaksud TB Hasanuddin ialah saat Panglima TNI meminta prajurit aktif mundur ketika menempati posisi sipil.

    “Saya mengutip juga pendapat dari Panglima TNI, ya, ya, harus, harus keluar juga dari prajurit TNI,” kata Kang TB sapaan TB Hasanuddin menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).

    Toh, kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, Panglima TNI bukan menerbitkan surat keputusan ketika menaikkan pangkat Teddy dari Mayor ke Letkol.

    “Tidak mengeluarkan surat keputusan, tetapi mengeluarkan surat perintah bahwa Mayor Teddy diperintahkan untuk naik menjadi Letnan Kolonel,” ujarnya.

    Menurut Kang TB, Panglima TNI bias menerbitkan surat keputusan berdasarkan usulan ketika ingin menaikkan pangkat prajurit.

    Panglima TNI, kata dia, bukan mengeluarkan surat perintah untuk menaikkan pangkat setingkat bagi prajurit. “Ini tidak, diperintahkan pada Mayor Teddy naik menjadi Letnan Kolonel,” kata eks Sesmilpres itu.

  • 4 "Perwira TNI Aktif yang Masih Duduki Jabatan Sipil Harus Tunduk dan Patuh pada Panglima" Nasional

    4 "Perwira TNI Aktif yang Masih Duduki Jabatan Sipil Harus Tunduk dan Patuh pada Panglima" Nasional

    “Perwira TNI Aktif yang Masih Duduki Jabatan Sipil Harus Tunduk dan Patuh pada Panglima”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Direktur
    Imparsial
    Hussein Ahmad berpandangan bahwa perwira
    TNI
    aktif yang masih menduduki jabatan sipil semestinya mengikuti perintah
    Panglima TNI
    Jenderal Agus Subiyanto yang meminta mereka mundur atau pensiun dini dari dinas militer.
    “Nah, saya kira bagus sekali
    statement
    Panglima TNI dan saya kira perwira-perwira aktif yang masih menduduki jabatan sipil, harus tunduk dan patuh, taat asas, taat perintah terhadap komandannya yaitu Panglima TNI,” kata Hussein kepada
    Kompas.com
    , Selasa (11/3/2025).
    Hussein menilai, apa yang disampaikan Panglima TNI sudah jelas dan bahkan sangat tegas bahwa perwira
    TNI aktif
    harus mundur atau pensiun dini jika menempati jabatan sipil di luar ketentuan Undang-Undang.
    “Kami juga masih menunggu reaksi dari anggota TNI yang duduk di jabatan sipil, apakah tunduk dan patuh dengan Panglima, atau tidak tunduk gitu ya. Nah ini yang kemudian kami masih juga melihat apakah patuh atau tidak,” ujarnya.
    Hussein juga menyebut, pernyataan Panglima Agus membuktikan bahwa institusi TNI menyadari bahwa penempatan perwira aktif pada jabatan sipil tidak tepat.
    Bahkan, menurut dia, ada kesan institusi TNI juga merasa dirugikan.
    “Bagaimana mungkin seorang perwira yang dididik, dilatih itu dengan biaya yang sangat luar biasa banyak, itu justru yang bagus-bagus malah ditempatkan di jabatan sipil, itu kan merugikan institusi TNI,” kata Hussein.
    Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, semua perwira yang memegang jabatan aktif di kementerian dan lembaga akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari tugasnya sebagai perwira aktif.
    “Jadi, prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif,” ujar Agus saat ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (10/3/2025).
    Agus menegaskan, aturan ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
    Dalam ayat (1) disebutkan bahwa “
    Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan
    ”.
    Tapi, dalam ayat (2) disebutkan, “
    Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung
    ”.
    Diketahui, pernyataan Panglima Agus terjadi di tengah-tengah situasi di mana DPR RI sedang membahas revisi
    UU TNI
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dirut Pertamina Ungkap Pesan Khusus Prabowo Saat Dipanggil ke Istana

    Dirut Pertamina Ungkap Pesan Khusus Prabowo Saat Dipanggil ke Istana

    Jakarta –

    Simon Aloysius Mantiri menceritakan pesan Presiden Prabowo Subianto saat memanggil dirinya ke Istana Presiden, usai dua resmi menjabat Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina. Simon resmi menjabat Dirut Pertamina pada 4 November 2024.

    Hal itu disampaikan Simon dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/3/2025)

    “Ketika bertemu, pesan beliau sangat sederhana. Tidak lebih dan tidak saya kurangi. Ketika bertemu beliau hanya menyampaikan setialah hanya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Setialah hanya kepada merah putih sambil menunjuk bendera yang berada di belakang beliau duduk,” kata Simon menyampaikan pesan Prabowo.

    Selain itu Simon menyampaikan pesan Prabowo terkait peran Pertamina sebagai pilar utama bagi Indonesia atas ketahanan energi nasional. Sehingga perlu adanya perhatian yang serius untuk mengembangkan tugas sebagai pimpinan tertinggi Pertamina.

    “Dan beliau pesan, Pertamina adalah sokoguru dan tumpuan bangsa Indonesia. Itulah yang selalu kami resapi. Tentunya ketika kami menghadap ujian dugaan proses pelanggaran, bahwa hukum yang sedang berlangsung kami hormati,” tuturnya.

    “Namun tentunya saya juga memberikan semangat, memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa di dalam Pertamina pun masih banyak sosok-sosok yang merah putih yang tentunya mau berjuang untuk kebaikan dan kemajuan Pertamina,” sambung Simon.

    Simon juga menambahkan pesan Prabowo untuk selalu menjaga tata kelola yang baik di internal Pertamina dan jangan sampai ada kasus korupsi terkait dengan kasus korupsi. Pasalnya hal ini yang menjadi bagian penting dalam membuat negara yang makmur dan sejahtera.

    “Jadi dua hal itu akan kita pegang terus. Kondisi kami saat ini, izinkan kami berbenah. Izinkan kami melakukan semangat zero tolerance terhadap korupsi. Tidak hanya korupsi, juga terhadap suap. Suap di dalam internal Pertamina, kita juga harus berbenah diri. Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” beber Simon.

    “Seandainya itu terjadi, kita harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum,” tambahnya.

    (hns/hns)

  • Pemerintah Minta Perusahaan Swasta Ikut WFA Jelang Lebaran

    Pemerintah Minta Perusahaan Swasta Ikut WFA Jelang Lebaran

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta agar perusahaan swasta ikut serta menerapkan Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA) untuk para pekerjanya menjelang Lebaran. Hal ini untuk mendukung kelancaran arus mudik.

    Pemerintah sendiri juga sudah menyepakati penerapan pola kerja tersebut menjelang Lebaran. Adapun FWA atau WFA di instansi pemerintah mulai berlangsung pada 24 s.d 27 Maret 2025.

    “Untuk mensukseskan program mudik nasional, Kementerian Ketenagakerjaan menghimbau perusahaan swasta untuk mempertimbangkan penerapan WFA,” kata Yassierli, dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan pola kerja fleksibel ini juga tetap perlu memperhatikan kelancaran operasional di masing-masing perusahaan.

    “Penerapan WFA dengan tetap memperhatikan kelancaran operasional di masing-masing perusahaan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan usulan work from anywhere (WFA) untuk ASN dan pegawai BUMN menjelang mudik Lebaran telah disetujui. WFA akan dimulai pada 24 Maret 2025.

    “Alhamdulillah kami didukung dan mendapat persetujuan untuk melaksanakan work from anywhere dari 24 Maret 2025 hingga 27 Maret 2025,” kata Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025) dikutip dari detikNews.

    Dudy mengatakan pihaknya telah menemui sejumlah kementerian dan lembaga mengenai usulan WFA. Dia berharap kebijakan WFA dapat menjadi salah satu solusi kemacetan saat mudik Lebaran.

    Lebih lanjut, Dudy mengatakan kebijakan WFA juga akan kembali diusulkan untuk arus balik Lebaran 2025. Dia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi mengenai usulan itu.

    (shc/rrd)