Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Erick Thohir: Kompensasi BBM gratis perlu kajian

    Erick Thohir: Kompensasi BBM gratis perlu kajian

    di Pertamina tentu ada mekanisme sendiri, tentu semua juga perlu kajian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan kompensasi pemberian bahan bakar minyak (BBM) sebagai bentuk permintaan maaf dari PT Pertamina (Persero) masih harus dikaji lebih lanjut.

    Menurut Erick, kasus korupsi harus ditindaklanjuti secara hukum dan Kementerian BUMN akan selalu mendukung proses tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya nggak bisa menanggapi, tentu kan mekanisme yang ada di pemerintahan, DPR, di Pertamina tentu ada mekanisme sendiri, tentu semua juga perlu kajian. Tentu yang pasti yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, yang namanya kasus korupsi itu kan harus ditindaklanjuti dan kami mendukung,” ujar Erick di Jakarta, Rabu.

    Erick menyampaikan kasus korupsi dan korporasi tidak bisa dilihat sebagai satu kesatuan. Menurut Erick, hal ini pernah terjadi pada kasus korupsi PT Garuda Indonesia (Persero).

    Dalam kasus tersebut, proses hukum dan restrukturisasi tetap berjalan secara bersamaan.

    Menurut dia, apabila bisnis korporasi berhenti maka hal itu bisa menghambat restrukturisasi.

    “Nah ini yang kita jaga bersama-sama, supaya peran korporasi itu tetap berjalan, apakah ada perbaikan administrasi ya harus, memang itu tergantung. Tapi jangan sampai tadi, hal ini justru menghambat restrukturisasi korporasi itu atau perbaikan-perbaikan dari korporasi sendiri,” katanya.

    Sementara itu, Erick Thohir menegaskan bahwa Kementerian BUMN berperan sebagai pengawas agar korporasi bekerja sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan. Sedangkan komisaris dan direksi bertugas dalam pengawasan harian.

    “Ya kan mekanisme harian itu ada di Komisaris dan Direksi. Kami sebagai Kementerian BUMN mendorong sesuai dengan transformasi ‘blueprint’ yang ada, dan saya rasa hubungan Kementerian dan Pertamina sangat baik, kita saling mendukung,” ucap Erick.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lawan di Kasus Sambo, Kawan di Perkara Hasto

    Lawan di Kasus Sambo, Kawan di Perkara Hasto

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah kembali bertemu Ronny Talapessy dalam waktu dan keadaan yang berbeda. Keduanya sempat menjadi lawan dalam perkara penghilangan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 2022 lalu.

    Febri Diansyah duduk sebagai salah satu pengacara Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Sedangkan Ronny membela ajudan Sambo yang juga menjadi terdakwa, yakni Richard Eliezer alias Bharada E.

    Kini keduanya menjadi kawan untuk bersama-sama mendampingi Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melawan KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

    Febri mengatakan, pengacara bekerja secara profesional dan ada prinsip dasar yang menyebut bahwa advokat tidak bisa diidentikan dengan klien. Ia menegaskan meskipun ada perbedaan pendapat dalam menangani kasus sebelumnya, hal itu semata-mata untuk melihat fakta-fakta hukum.

    “Sekarang kami bersama Bang Ronny Talapesi dalam satu tim hukum, tentu saja kami akan fokus pada aspek hukumnya secara profesional,” kata Febri di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Maret 2025.

    Tim pengacara Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy.

    Ia kembali menekankan bahwa prinsip dasar profesi advokat tercantum jelas dalam kode etik dan undang-undang advokat, yang menegaskan advokat tidak boleh diidentikkan dengan klien.

    “Tertulis jelas di kode etik advokat, di undang-undang advokat juga ada jaminan tersebut, dan juga advokat menjalankan fungsinya secara profesional,” ucap Febri.

    Febri Nilai Hasto Tak Terlibat di Kasus Harun Masiku

    Febri Diansyah termasuk dalam 17 pengacara yang mendampingi Hasto berhadapan dengan KPK dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2024. Ia sudah mempelajari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas terdakwa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Saeful Bahri, dan Agustiani Tio Fridelina.

    Menurut Febri, di dalam putusan tiga terdakwa tersebut menunjukkan tidak ada bukti yang mengarah pada keterlibatan Hasto. Ia menekankan bahwa uang suap yang diterima Wahyu Setiawan bersumber di kantong Harun Masiku, bukan dari Hasto. Fakta hukum ini yang menjadi alasan Febri memberikan pendampingan hukum kepada Hasto.

    “Jadi bisa dibayangkan kalau tiba-tiba pekara ada tersangka baru dan nanti ada perubahan lagi misalnya di proses persidangan. Lalu bagaimana dengan fakta sidang yang sudah ada sebelumnya,” ujar Febri.

    “Setelah kami pelajari itulah, kemudian kami cukup yakin bahwa kasus ini seharusnya diuji secara rinci dan secara detail dalam proses persidangan nanti,” ucapnya melanjutkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR setujui pemintaan tambahan anggaran untuk Kemendes PDT

    DPR setujui pemintaan tambahan anggaran untuk Kemendes PDT

    ANTARA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan permintaan penambahan alokasi anggaran dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (12/3). Anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) dan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD). Menteri Yandri mengaku permintaan anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) telah mendapat persetujuan. (Setyanka Harviana Putri/Ibnu Zaki/Chairul Fajri/Rinto A Navis)

  • Wamentan cek kualitas beras Bulog, yang berkutu untuk pakan ternak

    Wamentan cek kualitas beras Bulog, yang berkutu untuk pakan ternak

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, bakal mengecek langsung kualitas beras yang disimpan di gudang-gudang Bulog, untuk menindaklanjuti laporan dari berbagai pihak yang menemukan beras-beras Bulog berkutu.

    “Saya kebetulan juga Dewan Pengawas di Bulog. Saya lagi cek ke sana. Kami cek kualitasnya seperti apa. Kalau memang sudah rusak, ya tentu saja tidak mungkin dikasih ke orang,” kata Sudaryono menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Dia melanjutkan Bulog bakal terus memperbaiki sirkulasi dan tata kelola penyimpanan beras sehingga ke depan temuan beras yang berkutu semakin berkurang.

    Sementara itu, untuk beras yang ditemukan berkutu dan tidak layak konsumsi, Sudaryono menyebut perlu ada cara-cara lain.

    “Harus ada cara lain apakah untuk pakan ternak atau apa,” kata dia.

    Sejauh ini, Bulog masih mendata jumlah beras yang rusak atau tak layak konsumsi. Sudaryono berharap jumlahnya tak terlalu banyak.

    “Hitungan kami nggak banyak. Lagi kami cek, tetapi nggak banyak. Ya nggak sampai, yang sampai ratusan ribu, nggak sampai lah. Kami lagi cek. Tetapi, tetap itu kan bernilai uang. Jangan sampai juga itu menjadi kerugian,” kata Sudaryono.

    Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Suharto saat rapat kerja bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (11/3), mengungkap temuan adanya sisa beras impor tahun lalu yang berkutu dan tak layak konsumsi di gudang Bulog di Yogyakarta.

    “Kami meninjau gudang Bulog di Yogya, di situ kami menemukan masih banyak beras sisa impor yang lalu dalam gudang sudah banyak kutunya,” kata Titiek saat rapat.

    Di Istana Kepresidenan hari ini, Wamentan Sudaryono menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan surplus beras hingga April 2025 sekaligus tindak lanjut rencana pembentukan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih.

    Sudaryono menyebut produksi beras sampai April 2025 surplus hingga 2,8 juta ton sampai dengan 3 juta ton. “Kami laporkan bahwa memang produksi sampai April ini baik, surplus dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar 2,8–3 juta ton. Itu prestasi yang baik,” kata Wamentan.

    Presiden kemudian memerintahkan Wamentan untuk menjaga surplus produksi beras, termasuk juga mempertahankan cara-cara yang baik dari mulai proses tanam hingga panen.

    “Hasil yang baik itu kan panenannya baik. Panen yang baik, karena nanam yang baik. Beliau minta pertahankan di tengah negara-negara lain susah, lagi ada kesusahan beras, ada Malaysia, ada Filipina, termasuk Jepang juga lagi krisis beras,” kata Sudaryono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengakuan Korban Kosmetik Abal-abal Alami Masalah Ginjal usai Pakai Produk Ini

    Pengakuan Korban Kosmetik Abal-abal Alami Masalah Ginjal usai Pakai Produk Ini

    Jakarta –

    Peredaran kosmetik abal-abal yang mengandung bahan berbahaya masih bisa dijumpai di pasaran. Baik melalui klinik kecantikan ‘nakal’ hingga penjualan di lapak-lapak online, yang sangat mudah diakses.

    Skincare abal-abal ini biasanya mengandung beberapa bahan berbahaya dan kandungan bahan aktif tertentu yang tidak diperbolehkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) dalam kadar tertentu. Merkuri, hidrokinon, asam retinoat, deksametason, klindamisin, serta bahan pewarna merah K3 dan merah K10, bisa berdampak serius saat digunakan dalam janhka waktu panjang.

    Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, seorang korban skincare abal-abal asal Banyuwangi bercerita bahwa masalah terkait kosmetik tidak sesuai ketentuan, sebenarnya sudah terjadi sejak lama. l

    “Belum ngomong saja sudah mau nangis ya, karena saya mewakili suara dari para konsumen. Jujur saya korban skincare abal-abal dari tahun 2009, saya pakai sampai 2017, lalu saya divonis tidak bisa hamil di tahun 2019. Saya divonis endometriosis,” kata korban, Khusnul, kepada DPR RI Komisi VI di Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

    “Yang saya pakai waktu itu merkuri di Jawa Timur, asam retinoat, hidrokinon. Semua saya pakai, infuse whitening saya pakai, sampai saya masuk ICU. Saya pernah kejang juga,” sambungnya.

    Tidak berhenti di situ, wanita tersebut juga harus kembali menerima kabar pahit bahwa dokter memvonis dirinya terkena infeksi ginjal, efek dari handbody lotion dosis tinggi (HB dosting). Ini merupakan lotion yang digadang-gadang dapat mencerahkan kulit secara instan atau cepat.

    Merespons hal ini, Wakil Ketua Komisi VI Nurdin Halid mengatakan pihaknya menerima dengan baik aduan korban skincare abal-abal. Menurutnya, Komisi VI sudah mengetahui langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.

    “Cukup, kami sudah paham, korban cukup dua. Saya sudah paham dan kami kira kami sudah mengerti itu dan kami semua sudah tahu apa yang harus kami lakukan,” tutupnya.

    (dpy/naf)

  • Pimpinan Komisi III Bakal Kawal Sidang Hasto Kristiyanto

    Pimpinan Komisi III Bakal Kawal Sidang Hasto Kristiyanto

    Pimpinan Komisi III Bakal Kawal Sidang Hasto Kristiyanto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (
    PDI-P
    )
    Dede Indra Permana Soediro
    bakal mengawal proses persidangan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P,
    Hasto Kristiyanto
    .
    “Kita akan ikuti prosesnya dan tentunya proses pengadilan seperti apa kita akan ikuti, apa yang sudah menjadi tim hukum yang sudah ditunjuk partai, kita akan terus ikuti,” kata Dede saat ditemui usai konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
    Namun demikian, Komisi III DPR tidak akan memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjelaskan kasus Hasto.
    Meskipun, PDI-P merasa perkara yang menjerat Hasto kental muatan politisasi hukum.
    “Kita tidak bisa intervensi ke sana. Tapi tentunya proses pengadilan itu akan kita ikuti dan kita akan hormati,” kata Dede.
    Diketahui, Hasto bakal menjalani sidang perdana dugaan suap dan perintangan penyidikan atau
    obstruction of justice
    terkait perkara Harun Masiku pada Jumat, 14 Maret 2025 mendatang.
    Dalam perkara ini, ia diduga ikut menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu.
    Selain itu, Hasto juga diduga merintangi penyidikan terhadap Harun yang sudah masuk daftar buron sejak 2020.
    Dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.
    Sidang rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Penerbangan Haji 2025, Menag Minta Lion Air Jangan Pakai Pesawat Tua

    Jadi Penerbangan Haji 2025, Menag Minta Lion Air Jangan Pakai Pesawat Tua

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan perhatian atau concern dari pihaknya untuk masalah penerbangan jemaah Haji 2025. Terlebih, ada maskapai yang akan debut melayani penerbangan jemaah Indonesia, yakni Lion Air Group.

    Dia juga meminta agar Lion Air menjaga citra positif pemerintah Indonesia selama penyelenggaraan ibadah Haji 2025. 

    “Ini concern kami juga karena ada penerbangan baru, Lion, dengan segala catatannya, yang kita tahu bukan saja mereknya apakah itu Garuda atau Saudia, tetapi umur pesawatnya,” ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/3/2025).

    Tak hanya itu, dia juga menyebut saat ini sedang musimnya charter pesawat di dalam dunia internasional, sehingga harus betul-betul hati-hati.

    “Kita tahu bahwa sekarang ini musim musim charter pesawat di dalam dunia internasional kita. kami juga harus hati-hati betul, concern kami sama, jangan sampai nanti kita teledor mengontrol pesawat tua yang kita kontrak,” tegasnya.

    Di lain sisi, Nasaruddin mengaku pihaknya tengah bernegosiasi dengan pihak Lion Air Group untuk menjaga citra positifnya sebagai maskapai yang dipilih bagi para jamaah haji Indonesia.

    “Sehingga ya kadang-kadang kita juga berdiplomasi bahwa kalau anda gagal pada tahun ini, itu pertanda kami akan kembali kepada pola lama. Jadi pihak Lion sendiri juga sepertinya ditantang ya untuk melakukan service yang lebih baik,” bebernya.

    Diberitakan sebelumnya, Lion Air Group mendapat kesempatan untuk melayani penerbangan jemaah Indonesia dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.  

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Lion Group Daniel Putut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/1/2025). 

    “Kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada pemerintah memberikan kepercayaan kepada kami di 2025 ini untuk ikut menjadi melayani jemaah haji Indonesia untuk musim haji 2025,” Direktur Lion Group Daniel Putut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, dikutip dari siaran YouTube DPR, Jumat (3/1/2025).

  • Pengusaha Kapal (INSA) Respons Operasional Angkutan Barang Lebaran Dibatasi 16 Hari

    Pengusaha Kapal (INSA) Respons Operasional Angkutan Barang Lebaran Dibatasi 16 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) merespons kebijakan pembatasan operasional angkutan barang selama 16 hari pada masa mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyebutkan bahwa pihaknya berencana melakukan pengiriman barang lebih awal untuk mengantisipasi pembatasan tersebut. Kontainer-kontainer sudah dikirim jauh hari sebelumnya sehingga tidak akan menumpuk di pelabuhan.

    “Untuk yang ke pelabuhan seharusnya tidak ada masalah, karena sudah kami antisipasi sejak awal,” kata Carmelita, Selasa (11/3/2025).

    Namun demikian, Carmelita mengaku, para pengusaha khususnya yang bergerak di bidang kargo berharap agar pihak pelabuhan dapat memberikan insentif berupa diskon atau pembebasan biaya penumpukan selama masa pembatasan operasional truk berlangsung.

    “Ini juga sudah kami sampaikan kepada Menteri, dan Menteri langsung menanyakan kepada pihak pelabuhan tentang kemungkinan itu,” tambahnya.

    Terkait durasi pembatasan selama 16 hari, Carmelita mengakui bahwa hal ini dilakukan untuk mencegah kepadatan barang masuk secara serentak, terutama jika terjadi pergeseran jadwal mudik akibat penerapan Work From Anywhere (WFA).

    Dia menambahkan bahwa pelaksanaan WFA masih bersifat imbauan dan tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Beberapa perusahaan yang menjalankan operasional seperti bongkar muat kemungkinan tetap berjalan, sementara sebagian pekerja bisa memanfaatkan libur lebih awal.

    Pada perkembangan lain, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutkan terbuka untuk berdiskusi dengan para pengusaha terkait peluang insentif pada saat pembatasan angkutan barang selama 16 hari Lebaran 2025.

    Menhub Dudy mengatakan saat ini, pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk pembatasan angkutan barang. Terkait dengan insentif yang diperlukan pengusaha, perlu didiskusikan lagi.

    “Kita sudah keluarkan SKB untuk pembatasan angkutan barang. Soal insentif kan itu harus dibicarakan lagi, karena itu bentuknya akan seperti apa. Tapi yang paling penting dari kami adalah menjamin kelancaran dan keselamatan jalan,” kata Dudy di Gedung DPR, Selasa (11/3/2025).

    Seperti yang diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara dan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pembatasan terhadap angkutan barang selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Dalam keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama Lebaran akan dilakukan pembatasan operasional angkutan barang dengan kategori mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan dan mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian seperti tanah, pasir dan batu, hasil tambang dan bahan bangunan.

    Waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai Senin (24/3/2025) pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan Selasa (8/4/2025) pukul 24.00 waktu setempat. Pembatasan akan dilakukan pada ruas jalan tol maupun nontol.

  • Komisi XII DPR RI sebut produk BBM Pertamina sesuai spesifikasi

    Komisi XII DPR RI sebut produk BBM Pertamina sesuai spesifikasi

    BBM yang menjadi produk Pertamina, terutama Pertamax yang sekarang beredar di pasaran, sudah sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku

    Bandarlampung, Lampung (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) PT Pertamina (Persero) berupa Pertalite maupun Pertamax telah sesuai spesifikasi dan standar.

    “Saya mengimbau warga untuk tidak terbawa oleh isu yang menyatakan bahwa produk Pertamax milik Pertamina merupakan oplosan,” kata Putri Zulhas pada kunjungan kerja spesifik Komisi XII ke Terminal BBM Panjang di Bandarlampung, Rabu.

    Ia menegaskan bahwa isu yang menyebutkan bahwa BBM jenis Pertamax yang beredar di masyarakat merupakan hasil oplosan adalah hal yang menyesatkan.

    Menurutnya, produk-produk BBM yang beredar di pasar sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku yakni RON 90 itu Pertalite dan RON 92 Pertamax.

    Ia menambahkan kejadian dugaan pengoplosan Pertamax sebelumnya dilakukan oleh oknum-oknum pejabat Pertamina yang kini sudah diamankan oleh aparat penegak hukum, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan produk Pertamax yang beredar saat ini.

    “BBM yang menjadi produk Pertamina, terutama Pertamax yang sekarang beredar di pasaran, sudah sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku. Kasus pengoplosan yang terjadi sebelumnya adalah murni perbuatan oknum yang sudah diserahkan kepada penegak hukum untuk diproses secara adil. Jadi, saya mohon masyarakat untuk tidak terbawa oleh isu atau pemberitaan yang tidak benar,” ujar Putri Zulhas.

    Putri menegaskan Direktur Manajemen Risiko Pertamina Patra Niaga juga telah menyampaikan bahwa produk BBM, termasuk Pertamax, telah melalui serangkaian uji secara berkala di laboratorium migas dan sudah mendapat sertifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

    “Mudah-mudahan dengan adanya upaya dan standar yang diberlakukan ini, masyarakat bisa lebih percaya dan tidak termakan dengan isu-isu yang tidak jelas kebenarannya,” kata Putri Zulhas.

    Kunjungan Komisi XII DPR ke Lampung juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan BBM dan elpiji 3 kg yang bersubsidi selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

    Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, Lampung memiliki peran yang vital dalam distribusi energi di wilayah tersebut.

    “Setelah mendengar penjelasan dari pihak Pertamina, insya Allah semuanya aman dan sesuai dengan rencana. Kami juga memastikan bahwa tidak ada praktik penyelewengan harga atau penimbunan stok, sehingga semuanya dapat tepat sasaran,” kata Putri Zulhas.

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan terima kasih kepada Pertamina, mengingat stok BBM dan LPG di Lampung dalam kondisi aman selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2025.

    “Kami berharap inflasi di Lampung terjaga selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2025. Salah satunya menjaga stok kebutuhan pokok termasuk BBM,” kata dia.

    Pewarta: Agus Wira Sukarta
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Ada Sangkut Paut dengan Partai

    Tak Ada Sangkut Paut dengan Partai

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir menegaskan penggeledahan rumah eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil oleh KPK, tidak ada hubungannya dengan partai berlambang beringin. 

    Adies mengatakan, pihaknya belum mengetahui apa hubungan penggeledahan rumah Ridwan Kamil dengan dugaan korupsi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJBR). 

    “Ya kita kan belum tau ya terkait dengan apa, kemarin hanya BJB. Tapi BJB ini kasusnya kasus yang mana kita tidak tahu. Kami nanti coba berkoordinasi akan menanyakan kepada yang bersangkutan terkait dengan apa yang menjadi penggeledahan di rumah beliau,” ujar Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Maret. 

    Terlebih, lanjut Adies, Ridwan Kamil baru bergabung dengan Partai Golkar pada 2024. Sementara kasus dugaan korupsi di Bank Jabar Banten (BJB) yang diduga terkait make-up dana iklan mencapai Rp200 miliar terjadi selama periode 2021-2023. 

    “Tapi secara prinsip, Golkar kan tidak terlalu tahu juga apa yang beliau lakukan pada saat beliau menjadi gubernur Jawa Barat periode yang lalu. Pada saat itu beliau kan belum di Golkar, memang waktu itu ingin dimasukkan di wakil ketua umum tetapi kan belum terdaftar juga, belum sempat didaftarkan ke kementerian hukum saat itu. Baru periode ini beliau masuk di salah satu wakil ketua,” jelas Adies. 

    “Jadi memang koordinasi-koordinasi kita belum begitu intens, karena beliau adalah itungannya masih kader baru gitu,” sambungnya. 

    Kendati demikian, Adies mengatakan dirinya akan meminta kepada Bakumham Partai Golkar untuk memberikan bantuan hukum terhadap Ridwan Kamil yang saat ini berstatus sebagai saksi. 

    “Untuk mungkin sempat komunikasi kira-kira masalah apa. Tapi yang pasti ini kan masalah pribadi yang bersangkutan, tidak ada sangkut pautnya dengan Partai Golkar,” pungkas Wakil Ketua DPR itu. 

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil masih berstatus sebagai saksi dalam dugaan korupsi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJBR).

    Kepastian ini disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung soal penggeledahan di rumah Ketua DPP Partai Golkar tersebut pada Senin, 10 Maret lalu. Dari upaya paksa tersebut penyidik disebut menemukan dokumen hingga barang terkait perkara rasuah yang sedang ditangani.

    “(Status Ridwan Kamil dalam kasus ini, red) saksi,” kata Setyo kepada wartawan di gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Maret.

    Ke depan, KPK berpeluang memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai keterangan. Tapi, Setyo bilang waktu pastinya akan diatur oleh tim satuan tugas (satgas) yang menangani dugaan korupsi ini.

    “Saya kembalikan kepada penyidik. Itu urusan teknis penyidik, direktur penyidik, kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan kebutuhan mereka,” tegas mantan Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut.