Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Soal Isu Reshuffle, Menteri Maruarar: Kewenangan Presiden, Siapa Pun Harus Siap – Halaman all

    Soal Isu Reshuffle, Menteri Maruarar: Kewenangan Presiden, Siapa Pun Harus Siap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, tidak ingin berkomentar lebih banyak mengenai isu reshuffle pada Kabinet Merah Putih.

    Dirinya menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Waduh, saya no comment. Itu kan prerogatif,” ujar Ara di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Menurut Ara, setiap menteri dan kepala lembaga pada Kabinet Merah Putih harus siap diganti oleh Presiden Prabowo.

    Dirinya juga mengaku siap jika posisinya sebagai menteri di-reshuffle.

    “Siapapun harus siap di-reshuffle, termasuk saya. Siapapun,” kata Ara.

    Meski begitu, dirinya kembali menegaskan tidak mengetahui isu mengenai reshuffle.

    Setiap keputusan Prabowo, menurut Ara, harus dihormati sebagai Presiden Republik Indonesia.

    “Wah saya nggak tahu. Siapapun harus siap di reshuffle ya. Itu kewenangan Presiden ya. Itu haknya Presiden ya. Kita harus menghormati itu, sebagai pembantu Presiden,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, membantah isu yang menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet, usai menemui Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun pertemuan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo terjadi pada Rabu (12/3/2025) di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Dasco menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya membahas kondisi ekonomi terkini dan tidak ada pembicaraan terkait rencana reshuffle kabinet.

    “Kemarin yang saya tahu, pertemuan itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini. Saya sudah juga cek kepada pemerintah, dan belum ada rencana reshuffle,” kata Dasco usai inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

  • Alasan Pemerintah Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi: Potensi Devisa Rp31 Triliun

    Alasan Pemerintah Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi: Potensi Devisa Rp31 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto merestui pencabutan moratorium kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Prabowo memerintahkan agar moratorium sejak 2015 itu segera dicabut. 

    Hal itu diungkap oleh Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini, Jumat (14/3/2025). 

    Karding menyebut Prabowo berpesan agar moratorium itu segera dicabut. Apalagi, potensi devisa yang masuk ke Indonesia cukup besar yakni sekitar Rp31 triliun. 

    “Ya pesannya [Presiden, red] supaya segera dicabut aja karena peluangnya sangat besar devisa yang kemungkinan masuk dari situ Rp31 triliun. Devisa remitensi yang akan masuk kemungkinan kalau kita bisa menempatkan 600.000 [orang] lebih,” ungkapnya. 

    Karding menyebut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi telah dilakukan sejak 2015. Dia membuka potensi kerja sama itu dijalin kembali tidak hanya dengan Arab Saudi, namun juga negara seperti Uni Emirat Arab. 

    “Ya kita lihat karena mereka juga biasanya ikutnya Arab. Kalau Arab buka, mereka juga ikut buka nanti,” ujar mantan anggota DPR itu. 

    Adapun Karding menargetkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding antara Indonesi dan Arab Saudi bisa ditandatangani di Jeddah, Maret 2025 ini. Apabila hal itu terjadi, maka pengiriman pertama PMI ke Arab Saudi akan dimulai dalam waktu tidak lama. 

    “Kalau seandainya nanti Maret ini ada penandatangan MoU, rencana kami berdua sepakat paling lambat Juni kita sudah mulai mengirim pemberangkatan pertama,” tuturnya. 

    Karding lalu menerangkan, pada kesempatan ini Kerajaan Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 orang PMI dipekerjakan di sana. Perinciannya, sebanyak 400.000 orang untuk pekerja domestik atau rumah tangga, serta 200.000 sampai dengan 250.000 orang untuk sektor formal. 

    Menurut Karding, Prabowo meminta Kementerian P2MI untuk segera menyiapkan skema pelatihan dan penempatan para PMI itu. 

    “Untuk skema pelatihannya nanti kami akan sampaikan lagi lapor kepada beliau rencana-rencana yang sudah kami susun,” pungkasnya. 

  • Kunjungi PFN, Dasco Prihatin Gaji Karyawan Belum Terbayar

    Kunjungi PFN, Dasco Prihatin Gaji Karyawan Belum Terbayar

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambangi gedung Produksi Film Negara (PFN) di Jalan Otista Raya, Bidara Cina, Jatinegara, Kota Jakarta Timur pada Jumat (14/3/2025) siang. 

    Dalam kunjungan itu, Dasco beserta jajaran anggota DPR Komisi VI meninjau kondisi gedung PFN dan karyawan-karyawan yang sudah lama kurang diperhatikan kesejahteraannya. 

    Dasco mengaku prihatin dengan kondisi gedung PFN. Ia menuturkan kondisi terkini seperti bangunan tua, banyaknya tunggakan utang hingga gaji karyawan yang belum paripurna terbayarkan. 

    “Kami telah melihat kondisi terkini perusahaan film negara dan dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, bangunan lama, utang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat,” jelas Dasco di lokasi, Jumat (14/3/2025). 

    Untuk itu, Dasco mengatakan kunjungannya itu sebagai rangkaian tindak cepat menanggulangi terbengkalainya PFN. 

    “Ya, sengaja ini komisi teknis dalam hal ini, komisi VI nanti akan melakukan rapat dengan Kementerian BUMN dan juga akan memanggil stakeholder yang lain untuk sama-sama memikirkan bagaimana kemudian membangkitkan industri kreatif dan film melalui pembenahan perusahaan film negara,” terang Dasco. 

    Sementara itu, Direktur Utama PFN, Ifan Seventeen mengatakan meski dirinya baru menjabat sebagai kepala pimpinan selama tiga hari, dirinya mengakui permasalahan PFN yang sudah lama terbengkalai. Untuk itu, Ifan bersama jajarannya merasa bersyukur telah didatangi oleh anggota parlemen. 

    “Ini kita bersyukur sekali karena sudah puluhan tahun, bahkan kita belum pernah diberikan ruang audiensi di DPR. Alhamdulillahnya hari ini malah didatangi,” ucap Ifan. 

    Lebih lanjut, Ifan mengatakan kunjungan Dasco bersama jajaran anggota Komisi VI DPR tersebut bukan sebagai suatu sidak. Dia mengatakan kunjungan kali ini sebagai sebuah bentuk perhatian negara.  “Kunjungan ke PFN ini bentuknya bukan sama sekali sidak tetapi perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di sini,” tegas Ifan. 

  • Relevan di Tengah Tantangan Zaman

    Relevan di Tengah Tantangan Zaman

    loading…

    Dekan FISIP Universitas Al Azhar Indonesia Dr Heri Herdiawanto memberikan pandangan terkait wacana perpanjangan usia pensiun prajurit TNI dan percepatan jenjang karier dalam RUU TNI. Foto: Ist

    JAKARTA – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Al Azhar Indonesia Dr Heri Herdiawanto memberikan pandangan terkait wacana perpanjangan usia pensiun prajurit TNI dan percepatan jenjang karier dalam RUU TNI .

    Hal ini sebagaimana disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, belum lama ini.

    Heri menyambut positif gagasan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat profesionalisme dan regenerasi di tubuh TNI.

    “Percepatan karier yang memungkinkan prajurit berusia 42-44 tahun mencapai pangkat perwira tinggi merupakan upaya yang sangat relevan dengan tantangan zaman. Langkah ini bukan hanya mendorong semangat dan motivasi prajurit, tetapi juga menciptakan peluang bagi generasi muda untuk lebih cepat mengambil peran strategis di lingkungan TNI,” ujar Heri, Jumat (14/3/2025).

    Dia menilai percepatan karier yang dibarengi perpanjangan usia pensiun akan memberikan ruang yang lebih luas bagi prajurit berpengalaman untuk terus berkontribusi bagi negara.

    “Kita butuh prajurit-prajurit yang matang secara pengalaman, namun tetap enerjik dan produktif. Dengan perpanjangan usia pensiun, TNI akan tetap memiliki sumber daya manusia yang kuat dan berpengalaman,” katanya.

    Kebijakan ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. “Agar prajurit yang lebih muda mampu menduduki jabatan strategis, maka sistem pendidikan militer harus adaptif dan berorientasi pada pembentukan karakter kepemimpinan yang tangguh serta berwawasan luas,” ungkapnya.

    Heri juga mendorong penyesuaian terhadap struktur organisasi TNI agar lebih fleksibel dalam menampung regenerasi kepemimpinan. “Perubahan ini akan memperkuat struktur TNI yang adaptif dan dinamis sejalan dengan perkembangan zaman dan tantangan global,” ucapnya.

    Kebijakan ini menunjukkan komitmen pimpinan TNI dalam menciptakan organisasi militer yang lebih modern dan profesional.

    Menurut dia, dukungan terhadap percepatan karier dan perpanjangan usia pensiun merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional.

    “Kami di dunia akademik siap mendukung melalui kajian-kajian yang memperkuat kebijakan ini demi menciptakan TNI yang semakin profesional, modern, dan adaptif terhadap dinamika global,” katanya.

    Alumnus doktor ilmu politik Universitas Indonesia ini menyebutkan peran dan fungsi TNI di masa lalu harus diambil hikmah positif. “Perbaikan kualitas profesionalitas TNI dan komitmen dalam menjawab tuntutan masa depan yang demikian kompleks. TNI lahir dari rakyat dan selalu berpihak pada rakyat dalam bingkai politik NKRI,” ujar Heri.

    (jon)

  • Ketua MPR Akui Belum Dengar Ada Isu “Reshuffle” Menteri Jilid 2

    Ketua MPR Akui Belum Dengar Ada Isu “Reshuffle” Menteri Jilid 2

    Ketua MPR Akui Belum Dengar Ada Isu “Reshuffle” Menteri Jilid 2
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (
    MPR
    ) RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra,
    Ahmad Muzani
    mengaku belum mengetahui adanya isu
    reshuffle
     atau perombakan Kabinet jilid II oleh Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Pasalnya, Muzani menyebut, belum bertemu Prabowo. Hal ini merespons isu mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu)
    Sri Mulyani
    Indrawati yang beberapa hari belakangan santer terdengar.
    “Saya belum ketemu Presiden,” kata Muzani di Gedung Nusantara V, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).
    Dia pun tidak ingin berspekulasi lebih banyak lantaran hal tersebut baru berupa isu. Terlebih,, Muzani kembali mengatakan bahwa dirinya belum bertemu dengan Presiden Prabowo sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
    “Iya saya belum ketemu Presiden,” ujar Muzani.
    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengaku bahwa dia sudah mengecek informasi ke pemerintah mengenai masalah ini.
    Dasco menegaskan bahwa sudah mendapat kepastian tidak akan ada
    reshuffle
    dalam waktu dekat.
    “Kemarin yang saya tahu, pertemuan (Prabowo dan Sri Mulyani) itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini,” ujar Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat.
    “Dan saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana
    reshuffle
    . Dan kalau kepada Bu Sri Mulyani, juga saya belum sempat,” katanya lagi.
    Menurut Dasco, jika melihat pertemuan antara Sri Mulyani dan Prabowo beberapa waktu lalu, keduanya penuh akan keakraban.
    Oleh karena itu, Dasco menegaskan bahwa isu
    Sri Mulyani mundur
    dari Menkeu tidak berdasar.
    “Tapi kalau lihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban. Saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendur,” ujar Dasco.
    Sebagai informasi, Prabowo baru melakukan
    reshuffle
    pertama sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
    Pada
    reshuffle
    tersebut, Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Sainten) menggantikan Satriyo Soemantri Brodjonegoro.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Setuju Moratorium Pengiriman Pekerja RI ke Arab Saudi Dicabut

    Prabowo Setuju Moratorium Pengiriman Pekerja RI ke Arab Saudi Dicabut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto setuju untuk mencabut moratorium kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Arab Saudi.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Kerja sama penempatan PMI atau TKI Arab Saudi telah dimoratorium sejak 2015 lalu. Berdasarkan catatan Bisnis, rencana pencabutan moratorium itu pernah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan pada 2023 lalu. 

    “Untuk itu kita akan membuka ini dan kami di Kementerian [P2MI, red] sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk mendiskusikannya kembali untuk pembukaan tersebut,” terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025). 

    Karding mengungkap, alasan di balik moratorium baru ingin dicabut setelah hampir 10 tahun karena ada hal yang merisaukan pihak Indonesia. Misalnya, ada sedikitnya 25.000 orang setiap tahunnya yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal. 

    Oleh sebab itu, kini di bawah pemerintahan baru, Karding menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Jeddah.  “Beliau [Prabowo, red] alhamdulillah sangat setuju,” terangnya. 

    Mantan anggota DPR itu menerangkan, pada kesempatan ini Kerajaan Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 orang PMI dipekerjakan di sana. Perinciannya, sebanyak 400.000 orang untuk pekerja domestik atau rumah tangga, serta 200.000 sampai dengan 250.000 orang untuk sektor formal. 

    Menurut Karding, Prabowo meminta Kementerian P2MI untuk segera menyiapkan skema pelatihan dan penempatan para PMI itu.  “Untuk skema pelatihannya nanti kami akan sampaikan lagi lapor kepada beliau rencana-rencana yang sudah kami susun,” pungkasnya. 

  • Dasco Soal Kondisi PT PFN: Utang Banyak, Nunggak Gaji Karyawan

    Dasco Soal Kondisi PT PFN: Utang Banyak, Nunggak Gaji Karyawan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Komisi VI DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gedung PT Produksi Film Negara (PFN), Jakarta Timur, pada Jumat (14/3/2025).

    Didampingi langsung oleh Direktur Utama PT PFN Riefian Fajarsyah atau dikenal Ifan Seventeen, romobongan melakukan office tour selama kurang lebih 20 menit. Sebelumnya, Ifan baru sampai gedung 40 menit setelah Dasco dan rombongan sampai.

    Seusai office tour, Dasco membeberkan pandangannya terhadap gedung PT PFN. Menurut dia, kondisinya cukup memprihatinkan terlebih juga gedungnya merupakan bangunan lama. Dia juga menyoroti studio film yang ada di sana.

    “Semuanya kurang, peralatan enggak ada sama sekali, studio ada yang bagus tapi banyak yang memprihatinkan. Sarana pendukung sangat minim,” ujarnya di Gedung PT PFN, Jakarta Timur, Jumat (13/2/2025).

    Melihat prihatinnya hal tersebut, Ketua Harian Gerindra ini mengatakan Komisi VI akan melakukan rapat dengan Kementerian BUMN dan juga memanggil stakeholder terkait, agar bersama-sama memikirkan untuk membangkitkan industri kreatif dan film melalui pembenahan PFN.

    Dia melanjutkan, tak menutup kemungkinan juga akan menggandeng swasta untuk kolaborasi supaya perusahaan film negara dan industri kreatif film Indonesia bisa hidup dan berkembang maju.

    Tak sampai di situ, nyatanya seusai sidak juga ditemukan fakta bahwa PT PFN memiliki utang yang banyak, gaji karyawan tertunggak, hingga dana operasional dan produksi tersendat-sendat.

    “Kebanyakan itu adalah tunggakan-tunggakan di masa lalu, di jaman COVID, info vendor-vendor, utang pajak, utang PBB, dan beberapa hal lain, termasuk gaji yang tertunggak. Dan tadi kita dapat informasi kadang-kadang karyawan maupun direksi hanya mendapatkan gaji 40%, 70%, 30%, dan begitu,” urai Dasco.

    Sementara itu, Direktur Utama PT PFN Riefian Fajarsyah atau Ifan Seventeen memandang sidak yang dilakukan DPR ini sebagai bentuk perhatian.

    “Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat PFN,” ucapnya di tempat yang sama.

  • Cara Daftar KJP Plus dan KJMU, Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Penerima jadi 705 Ribu Lebih – Halaman all

    Cara Daftar KJP Plus dan KJMU, Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Penerima jadi 705 Ribu Lebih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah cara daftar KJP Plus dan KJMU bagi siswa dan mahasiswa di DKI Jakarta dari keluarga yang tidak mampu.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    Dilansir dari Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta (@disdikdki), terkait program KJP Plus, Pemprov Jakarta berencana menambah penerima manfaat dari yang saat ini kurang lebih 520 ribu menjadi 705.332 ribu siswa penerima.

    Kemudian, kuota penerima bantuan pendidikan KJMU juga akan ditingkatkan dari 15 ribu mahasiswa menjadi 20 mahasiswa penerima.

    “Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemprov DKI Jakarta menambah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga lebih dari 700.000 penerima dan diberikan secara selektif dan tepat sasaran,” tulis keterangan Instagram @disdikdki, dikutip Jumat (14/3/2025).

    Adapun bantuan dana KJP Plus dan KJMU dapat dimanfaatkan untuk keperluan terkait pendidikan, seperti:

    Biaya pendidikan
    Pembelian buku pelajaran/alat tulis
    Biaya transportasi
    Bahan perlengkapan belajar

    Lantas, bagaimana cara daftar KJP Plus dan KJMU?

    Selengkapnya, simak cara daftar KJP Plus dan KJMU merujuk pada tahapan yang telah dibuka sebelumnya, berikut ini.

    Buka laman https://edu.jakarta.go.id/;
    Login menggunakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sekolah;
    Masukkan password yang sudah dibuat;
    Klik “Aplikasi” di sebelah kiri halaman;
    Lalu, klik “Bantuan sosial (KJP dan BPMS);
    Klik “Pendaftaran”;
    Klik ikon “Edit”;
    Ubah data peserta didik jika banyak ketidaksesuaian data, harap cek pada NIK peserta didik;
    Cek kembali data siswa. Jika terdapat data siswa yang tidak sesuai, harap disesuaikan;

    Jika verval Dapodik dan verval Dukcapil sudah bertanda ceklist, pada barisan KJP klik tombol pada peserta didik yang sudah sesuai.

    Cara Daftar KJMU

    1. Isi formulir pendaftaran dari sekolah SMA asal

    2. Buka laman p4op.jakarta.go.id/kjmu

    3. Upload kelengkapan dokumen usulan, seperti:

    Surat permohonan kepada Gubernur
    Scan kartu mahasiswa/surat keterangan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi
    Scan KK Scan KTP
    Scan kartu hasil studi (khusus bagi pendaftaran lanjutan KJMU)

    4. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam 1 KK tidak ada yang berstatus sebagai:

    ASN (PNS/PPPK)
    TNI/Polri
    Anggota MPR RI
    Anggota DPR RI Anggota DPD RI
    Anggota DPRD Provinsi
    Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pegawai tetap BUMN
    Pegawai tetap BUMD

    5. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa orangtua/wali tidak memiliki kendaraan roda empat/mobil atau tidak memiliki aset berupa tanah/bangunan dengan nilai NJOP diatas Rp 1 miliar, serta keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter.

    6. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan pada saat ini tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.

    7. Tunggu hasil seleksi dan pengumuman penerima.

    (Tribunnews.com/ M Alvian Fakka)

  • Potongan Tarif Tol 20 Persen Menjelang Lebaran Mulai Tanggal 24 Maret sampai 10 April 2025

    Potongan Tarif Tol 20 Persen Menjelang Lebaran Mulai Tanggal 24 Maret sampai 10 April 2025

    JABAR EKSPRES – Menjelang Lebaran 2025, pemerintah melalui Komisi V DPR RI mengusulkan potongan tarif tol sebesar 20 persen mulai tanggal 24 Maret hingga 10 April 2025.

    Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan biaya perjalanan selama arus mudik dan balik Lebaran.

    Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae, menilai kebijakan ini sangat positif, namun meminta agar potongan tarif tol diberlakukan lebih lama, yaitu selama dua minggu penuh.

    Berdasarkan pernyataan Ridwan Bae, diskon tarif tol sebesar 20 persen sebelumnya direncanakan hanya berlaku pada periode 24-27 Maret 2025 untuk arus mudik dan 8-9 April 2025 untuk arus balik.

    Namun, dengan adanya permintaan perpanjangan, diskon tarif tol ini diharapkan bisa berlaku lebih lama, yaitu dari tanggal 24 Maret hingga 10 April 2025.

    Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan kendaraan pada hari-hari puncak arus mudik dan balik.

    “Usulan kebijakan memperpanjang masa diskon tarif tol tersebut untuk menghindari penumpukan kendaraan selama arus mudik maupun balik pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan,” kata Ridwan, sebagaimana mengutip dari ANTARA.

    BACA JUGA: Cair hingga Rp56.000 Saldo DANA Gratis dengan Buka Amplop Link DANA Kaget Ini

    BACA JUGA: Cara Mudah Cek Penerima dan Jadwal Pencairan Bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Tahap 1

    Diskon tarif tol 20 persen tidak hanya berlaku di ruas Tol Trans-Jawa saja, tetapi juga akan diterapkan di seluruh jalan tol di Indonesia.

    Ridwan Bae berharap kebijakan ini bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di seluruh Indonesia, tidak terbatas pada jalur mudik tertentu.

    Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi biaya perjalanan darat, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengakses kampung halaman mereka.

    Selain itu, diskon tarif tol ini akan mencakup beberapa ruas tol utama seperti Tol Jakarta-Cikampek, Tol Palimanan-Kanci, Tol Batang-Semarang, dan Tol Semarang ABC.

    PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya, sebagai pengelola ruas tol tersebut, diharapkan dapat menerapkan potongan tarif ini dengan efektif.

    Potongan tarif tol ini memiliki berbagai manfaat, baik bagi masyarakat maupun perekonomian daerah.

    Dengan tarif yang lebih murah, masyarakat dapat lebih mudah bepergian, mengurangi beban biaya perjalanan, serta meningkatkan kenyamanan saat bepergian.

  • Bamsoet: Pancasila miliki landasan filosofi yang dapat satukan bangsa

    Bamsoet: Pancasila miliki landasan filosofi yang dapat satukan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Pancasila memiliki landasan filosofi yang dapat mempersatukan bangsa.

    “Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan negara,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Menurut Bamsoet, Pancasila sangat tepat menjadi ideologi dasar negara karena menyisipkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut sangat dibutuhkan bangsa mengingat masyarakat Indonesia terdiri atas beragam etnis suku, budaya dan agama.

    Selain itu, masyarakat Indonesia tinggal di ribuan pulau yang berbeda-beda sehingga membuat latar belakang dan kebudayaan setiap individu menjadi beragam.

    Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada lima sila Pancasila, Bamsoet yakin seluruh masyarakat akan bersatu di tengah ragam perbedaan yang ada.

    “Pancasila, dengan lima silanya, menekankan nilai-nilai universal, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi panduan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat merasa diakui dan dilindungi,” katanya.

    Tidak hanya soal persatuan, Bamsoet menambahkan Pancasila juga dianggap sebagai pondasi pembangunan ekonomi sosial. Hal itu terlihat dari beberapa kebijakan yang digulirkan pemerintah, seperti program kartu prakerja dan dana desa yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan perdesaan.

    Dengan terus berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila, ia yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan besar.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025