Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • 10 DPR Sidak ke BEI Usai IHSG Anjlok Parah Nasional

    10 DPR Sidak ke BEI Usai IHSG Anjlok Parah Nasional

    DPR Sidak ke BEI Usai IHSG Anjlok Parah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco
    Ahmad bersama sejumlah anggota DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor
    Bursa Efek Indonesia
    (BEI), Jakarta, pada Selasa (18/3/2025) siang.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Dasco datang didampingi sejumlah anggota Komisi XI DPR, di antaranya Ketua Komisi XI DPR Misbakhun dan anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin.
    Kedatangan mereka disambut oleh pejabat BEI yang mengajak para anggota dewan untuk menyimak layak besar yang menampilkan indeks harga saham gabungan (
    IHSG
    ).
    Mereka berkelakar, IHSG langsung hijau atau kembali naik setelah didatangi Dasco dan kawan-kawan.
    “Pak Misbakhun datang, hijau,” kata Dasco disambut tawa.
    “Ini Pak Dasco datang langsung hijau. Mulai hijau nih,” timpal pihak BEI.
    Sebelumnya,
    IHSG anjlok
    6,12 persen atau turun 395,86 poin ke level 6.076,08 hingga akhir perdagangan sesi pertama, Selasa siang.
    BEI memberlakukan
    trading halt
    pada pukul 11.19 WIB setelah indeks mengalami koreksi tajam.
    Ini menjadi yang pertama sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020.
    Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, menilai pelemahan IHSG dipicu oleh sejumlah faktor domestik.
    Penerimaan negara turun 30,19 persen secara tahunan menjadi Rp 269 triliun, yang memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    “Defisit APBN mencapai Rp 3,2 triliun per Februari 2025, sementara belanja pemerintah turun 7 persen. Akibatnya, utang melonjak 44,77 persen pada Januari,” kata Nico, Selasa .
    Kondisi ini membuat Bank Indonesia sulit menurunkan suku bunga, sehingga investor memilih aset yang lebih aman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR terima koalisi masyarakat sipil untuk beri masukan soal RUU TNI

    DPR terima koalisi masyarakat sipil untuk beri masukan soal RUU TNI

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran Komisi I DPR RI menerima audiensi dari koalisi masyarakat sipil di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Koalisi itu diterima untuk menyampaikan masukan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    Adapun sejumlah tokoh Koalisi Masyarakat Sipil yang hadir, di antaranya Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Natalia Subagyo dari Transparency International, aktivis Halida Hatta, hingga tokoh dalam Aksi Kamisan Sumarsih. Audiensi itu berlangsung selama sekitar dua jam.

    “Kami memberikan penjelasan sekaligus juga mengakomodir karena dari kemarin sebenarnya ini diskusi-diskusinya sudah intens,” kata Dasco usai audiensi.

    Namun audiensi yang digelar di Ruangan Badan Anggaran DPR RI itu dilaksanakan secara tertutup, walaupun sudah dihadiri oleh sejumlah orang dari koalisi masyarakat sipil. Pada audiensi itu sejumlah pimpinan Komisi I DPR RI yang hadir yakni Utut Adianto, Dave Laksono, hingga Budisatrio Djiwandono.

    Dasco mengungkapkan bahwa audiensi itu berjalan dengan hangat dan lancar, karena diskusi dan dialog yang disampaikan bersifat membangun. Dia pun yakin ada kesepahaman antara DPR dan koalisi masyarakat sipil itu sehingga akan ada titik temu.

    “Dan kami akan lakukan ini tidak cuma kali ini, untuk kemudian setiap pembahasan-pembahasan revisi UU,” kata dia.

    Sementara itu, Usman Hamid mengatakan bahwa pertemuan itu sudah lama dinantikan oleh pihaknya. Menurut dia, Rancangan Undang-Undang tersebut harus melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya.

    Dia pun menyampaikan catatan terkait RUU TNI itu agar DPR RI memastikan tugas pokok dan fungsi TNI tetap berada di bidang pertahanan. Menurut dia, TNI harus dikembangkan sebagai tentara yang moderen dan profesional, dengan tetap berada di dalam kontrol supremasi sipil.

    “Kami mempersoalkan apabila ada TNI aktif yang duduk di luar urusan pertahanan, misalnya di urusan penanganan narkotika atau pertahanan siber, tapi tanpa ada keterangan pertahanan siber, demikian pula dalam kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Usman.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • 1 TNI Diminta Tak Lindungi Prajurit yang Tembak Mati 3 Polisi di Lampung, Terlalu Barbar Nasional

    1 TNI Diminta Tak Lindungi Prajurit yang Tembak Mati 3 Polisi di Lampung, Terlalu Barbar Nasional

    TNI Diminta Tak Lindungi Prajurit yang Tembak Mati 3 Polisi di Lampung, Terlalu Barbar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem Rudianto Lallo meminta kepada
    TNI
    untuk tidak melindungi prajurit yang menembak mati tiga polisi di Way Kanan, Lampung.
    Lallo menyebut, apa yang dilakukan oknum TNI tersebut sudah terlalu barbar.
    Bahkan, aksi keji itu dilakukan di bulan suci Ramadhan.
    “Ini terjadi di bulan Ramadhan, bulan puasa. Ini saya kira kami berharap tidak ada lagi perlindungan dari kesatuannya untuk melindungi perbuatan yang nyata-nyata sangat barbar,” ujar Lallo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/3/2025).
    Menurut Lallo, keadilan harus ditegakkan, sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku harus setimpal dengan perbuatannya.
    Dia mengutuk keras perilaku barbar yang dilakukan prajurit TNI tersebut.
    Apalagi, kata Lallo, prajurit itu malah membekingi kejahatan, bukan menjaga keamanan.
    “Kita mengecam, kita mengutuk keras perilaku barbar yang melibatkan oknum TNI yang harusnya menjaga keamanan, tetapi malah menjadi beking, membekingi kejahatan atau tindak pidana. Tentu hukuman yang seberat-beratnya harus diberikan kepada yang bersangkutan,” jelasnya.
    Sementara itu, Lallo mendesak TNI memproses anggotanya secara transparan, berkeadilan, dan profesional.
    Dia menyebut para pelaku harus bertanggung jawab atas melayangnya tiga nyawa polisi.
    “Pertanggungjawabkan kejahatan yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa 3 polisi yang bertugas untuk memberantas kejahatan sabung ayam,” imbuh Lallo.
    Sebelumnya, tiga anggota Polsek Negara Batin tewas ditembak saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Way Kanan, Lampung, Senin (17/3/2025).
    Diketahui, satu dari tiga polisi yang tewas tersebut merupakan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Negara Batin, Iptu Lusiyanto.
    Senin siang, Polsek Negara Batin menerima informasi mengenai aktivitas judi sabung ayam di Kampung Karang Manik.
    Petugas kemudian melakukan penyelidikan.
    Setelah penyelidikan awal, sebanyak 17 personel dikerahkan untuk melakukan penggerebekan di lokasi.
    Penggerebekan dilakukan pada Senin sore, sekitar pukul 16.50 WIB, dan Kapolsek Negara Batin, Iptu Lusiyanto, memimpin langsung operasi tersebut.
    Situasi awal tampak normal saat tim kepolisian tiba di arena sabung ayam.
    Namun, tiba-tiba mereka diserang dengan tembakan oleh orang tak dikenal.
    Dalam insiden itu, Kapolsek Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda Ghalib Surya Ganta tertembak dan meninggal dunia di lokasi.
    Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk diotopsi.
    Menurut hasil pemeriksaan sementara, ketiga anggota kepolisian meninggal dunia dengan luka tembak di bagian kepala.
    Belakangan, dua prajurit TNI telah ditahan atas insiden penembakan ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR minta pelaku pembakan polisi di Lampung ditindak tegas

    Anggota DPR minta pelaku pembakan polisi di Lampung ditindak tegas

    “Para pelaku harus segera ditangkap. Mereka telah berani menyerang dan membunuh aparat kepolisian,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri dan TNI untuk menangkap dan menindak tegas para pelaku penembakan tiga polisi yang gugur saat penggerebekan sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

    “Para pelaku harus segera ditangkap. Mereka telah berani menyerang dan membunuh aparat kepolisian,” kata Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia meminta agar para pelaku harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya sebab telah menghilangkan nyawa tiga anggota polisi yang sedang menjalankan tugasnya.

    Menurut dia, jika memang ada oknum tentara yang terlibat dalam kasus tersebut maka TNI harus menindak tegas anggotanya.

    “Tidak boleh ada pihak yang menutup-nutupi kasus tersebut. TNI tidak boleh pandang bulu. Siapa pun dan apa pun jabatannya, jika anggota TNI yang terlibat, maka harus dihukum berat,” tuturnya.

    Untuk itu, dia meminta agar oknum TNI yang terlibat penembakan harus dipecat dari keanggotaan TNI dan diproses secara pidana.

    TNI dan Polri, kata dia, juga harus mengusut penggunaan senjata dalam peristiwa itu sebab penggunaan senjata tidak boleh sembarangan.

    “Harus diselidiki apakah senjata yang digunakan adalah senjata resmi milik tentara atau senjata ilegal?” tuturnya.

    Dua menyampaikan pula duka cita yang mendalam atas meninggalnya tiga anggota Polsek Negara Batin yang gugur dalam peristiwa penggerebekan sabung ayam di Way Kanan, Lampung, Senin (17/3) sore.

    “Kami sangat prihatin dengan peristiwa itu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran,” ucapnya.

    Di sisi lain, dia mengapresiasi langkah cepat Korem 043 Garuda Hitam dan Polda Lampung yang melakukan investigasi gabungan terhadap kasus penembakan tersebut. Menurut dia, sudah seyogianya aparat harus bergerak cepat menangani kasus tersebut.

    “Kita serahkan penanganan kasus ini ke Polri dan TNI. Semoga para pelaku segera ditangkap,” kata dia.

    Peristiwa tersebut bermula dari upaya pembubaran kegiatan sabung ayam di wilayah Way Kanan, pada Senin (17/3) saat hendak mundur setelah pembubaran, terjadi beberapa kali letusan senjata yang mengakibatkan gugurnya tiga anggota Polri, termasuk Kapolsek setempat.

    Diketahui bahwa tiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Negara Batin Way Kanan Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda M. Ghalib Surya Nanta saat bertugas.

    Adapun, Senin (17/3), Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar memastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat dalam penembakan polisi dalam penggerebekan tempat sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

    Eko mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi untuk mencari bukti dan fakta-fakta lebih lanjut terkait kasus baku tembak yang menewaskan tiga anggota polisi ini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Titah Prabowo di Balik Percepatan Pengangkatan CASN dan PPPK

    Titah Prabowo di Balik Percepatan Pengangkatan CASN dan PPPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akhirnya mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara alias CASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias PPPK setelah diprotes banyak pihak.

    Sekadar informasi, awalnya pemerintah menunda pelantikan CASN dan PPPK. CASN semula akan dilantik pada Oktober 2025. Sementara itu, PPPK baru dilantik pada tahun depannya lagi.

    Sontak, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Apalagi, banyak CASN atau PPPK yang rela keluar pekerjaan sebelumnya, demi untuk menjadi abdi negara.

    Namun setelah menuai pro dan kontra, pemerintah menarik ucapannya. Mereka akhirnya mau mempercepat proses penganggaran CASN dan PPPK dari jadwal sebelumnya.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui proses pematangan, simulasi, dan berbagai pertimbangan terkait kebutuhan negara.

    “Pak Menteri Sekretaris Negara bersama Ibu Menpan RB sudah mengumumkan bahwa setelah pemerintah melakukan pematangan dan berbagai macam simulasi, pengangkatan CASN bisa dipercepat,” ujarnya saat ditemui Bisnis di Kebon Sirih, Senin (17/3/2025) malam.

    Menurutnya, pengangkatan CASN akan dilakukan paling lambat Juni 2025 untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan paling lambat Oktober 2025 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Hasan juga menegaskan bahwa pengangkatan ini akan menjadi afirmasi terakhir bagi daerah-daerah yang memiliki banyak formasi ASN.

    “Pak Mensesneg juga menyatakan bahwa ini afirmasi terakhir ya. Jadi, pengangkatan- pengangkatan yang dari daerah-daerah yang banyak itu untuk ASN ini afirmasi yang terakhir. Untuk selanjutnya, semua CASN akan mengikuti tes yang reguler, sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan negara,” ucapnya.

    Hasan menekankan bahwa CASN bukan sekadar program pembukaan lapangan kerja, melainkan bagian dari sistem pelayanan publik yang menjadi tulang punggung negara.

    Oleh karena itu, proses pengangkatannya harus dilakukan dengan analisis jabatan yang matang agar sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. “ASN ini, mereka akan berpuluh-puluh tahun di [formasi] situ. Makanya kami butuh kompetensi, butuh analisa jabatan, butuh pemempatan yang sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan pemerintahan saat ini,” tutur Hasan.

    Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun formula agar proses pengangkatan berjalan dengan baik. Meskipun batas waktu pengangkatan CPNS ditetapkan hingga Juni 2025, prosesnya dapat dilakukan lebih awal tergantung kesiapan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing.

    “Jadi ada yang mungkin diangkat bulan depan, ada yang Mei, ada yang Juni. Tapi paling lambat harus Juni,” imbuhnya.

    5 Catatan Ombudsman 

    Sebelum akhirnya dipercepat, Ombudsman memberikan 5 catatan terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. 

    Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng menuturkan penundaan pengangkatan CASN berdampak pada efektivitas pelayanan publik. Menurutnya, CASN sebagai motor birokrasi sangat penting dalam peningkatan pelayanan publik di instansinya masing-masing.

    “Ribuan CASN tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama akan berakibat terganggunya layanan kesehatan,” katanya.

    Pertama, untuk pemerintah yakni, perlu mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan CASN tersebut. Karena selain berdampak bagi pelayanan publik, juga berpotensi terjadinya maladministrasi pelayanan bidang kepegawaian.

    “Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan pendekatan solutif untuk mengatasi penundaan berlarut pengangkatan seperti upaya ganti rugi, pendekatan khusus pemerintah ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi-opsi lainnya,” terangnya.

    Kedua, Ombudsman meminta pemerintah agar transparan soal alasan penundaan pengangkatan CASN TA 2024. Dia berpandangan kepastian informasi akan membantu para CASN ini menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar kondisi perekonomiannya tidak terganggu.

    Ketiga, Ombudsman RI mendesak pemerintah untuk menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN TA 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial.

    “Sebanyak 207 dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya. Kemenpan-RB maupun BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap untuk segera melakukan pengangkatan terhadap para CASN yang telah lulus tanpa harus dilakukan sekaligus [serentak],” tegas Robert.

    Keempat, tutur dia, pemerintah perlu menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan CASN TA 2024. Penerbitan tersebut dapat menjadi jaminan kepastian pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.

    Kelima, adalah pihaknya berharap perbedaan tafsir atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan pemerintah dapat terselesaikan dengan segera.

    Arahan Prabowo 

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan terkait percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi 2024.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyampaikan keputusan ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian bagi para CASN yang telah lama menunggu proses pengangkatan.

    “Pengangkatan CASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025 sedangkan untuk PPPK seluruhnya selesai Oktober 2025,” ujarnya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menurut pantauan Youtube, Senin (17/3/2025).

    Nantinya, Prasetyo menekankan bahwa penyelesaian pengangkatan ini bakal ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai kesiapan setiap Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi terkait.

    Diaa menambahkan kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

    Penyesuaian dalam pengangkatan CASN dilakukan untuk memastikan optimalisasi penempatan, terutama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan tetap memperhatikan hak-hak mereka, termasuk ketepatan penggajian, penempatan, serta kesesuaian formasi.

    Tak hanya itu, kata Prasetyo, seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan analisis dan simulasi guna memastikan pengangkatan CASN sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan.

    “Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam manajemen ASN,” ucapnya.

  • Usman Hamid, Sumarsih hingga Halida Hatta Datangi DPR Sampaikan Petisi Tolak Revisi UU TNI

    Usman Hamid, Sumarsih hingga Halida Hatta Datangi DPR Sampaikan Petisi Tolak Revisi UU TNI

    Usman Hamid, Sumarsih hingga Halida Hatta Datangi DPR Sampaikan Petisi Tolak Revisi UU TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah aktivis telah berdatangan ke
    Gedung DPR
    , Senayan, Jakarta untuk menyerahkan petisi penolakan Revisi UU (RUU) TNI yang saat ini sedang dalam pembahasan.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Selasa (18/3/2025), sejumlah perwakilan LSM yang hadir adalah Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, pihak Transparency International Natalia Soebagyo, peneliti Imparsial Al Araf.
    Lalu, turut hadir beberapa aktivis lain seperti Bedjo Untung, Sumarsih, dan Halida Hatta.
    Adapun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tampak menerima para aktivis di Ruang Banggar DPR.
    Setelahnya, hadir Ketua Komisi I DPR selaku Ketua Panja
    RUU TNI
    Utut Adianto.
    Saat ini, penyerahan petisi mengenai penolakan RUU TNI itu berlangsung tertutup.
    Diketahui, aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan sempat menerobos pintu ruang rapat Panja Revisi Undang-Undang (UU) TNI yang digelar di Fairmont Hotel, Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025) lalu.
    Salah satu aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie, yang mengenakan baju hitam, berusaha masuk ke dalam ruang rapat, lalu dipaksa keluar.
    Aksinya pun dihentikan oleh dua staf berbaju batik yang mengadang di depan pintu.
    Dalam insiden tersebut, Andrie sempat didorong hingga terjatuh.
    “Woi, Anda mendorong! Teman-teman, bagaimana kita kemudian direpresif?” serunya sambil kembali berdiri.
    Di depan pintu rapat yang tertutup, Andrie bersama dua aktivis lainnya meneriakkan tuntutan mereka.
    “Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dwifungsi ABRI,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Beri Bocoran Dirut ID Food Sis Apik Diganti

    DPR Beri Bocoran Dirut ID Food Sis Apik Diganti

    Bisnis.com, JAKARTA – Rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI bersama dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food Sis Apik Wijayanto beserta subholding yang sedianya digelar Selasa (18/3/2025) pukul 10.00 WIB, resmi ditunda. Pasalnya, ada pergantian direksi termasuk direktur utama ID Food.

    Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan ID Food beserta subholdingnya.

    “Jadi karena ada pergantian Pak Dirut, mohon maaf tidak bisa rapat dengar pendapat Komisi VI hari ini,” kata Eko di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Eko mengatakan, Komisi VI akan kembali mengundang ID Food dan subholdingnya bersama dengan dirut ID Food yang baru.

    Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengharapkan, pergantian direktur utama di tubuh ID Food sebagai holding di bidang pangan dapat menjadikan seluruh subholding menjadi lebih baik dan berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.

    “Mudah-mudahan bisa menjadikan ID Food dan seluruh subhodlingnya bisa lebih baik,” ujar Herman dalam rapat.

    Jajaran Baru Direksi ID Food

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis dari sumber internal, terjadi perombakan direksi dalam tubuh ID Food. Posisi dirut ID Food yang sebelumnya dijabat oleh Sis Apik Wijayanto kabarnya akan digantikan oleh Ghimoyo.

    Kemudian, direktur manajemen risiko dan legal bakal dijabat oleh Sjamsul Hidayat Safwan, direktur keuangan dan strategi dijabat Susana Indah Kris Indrianti, direktur supply chain management dan teknologi informasi diisi oleh Bernadetta raras Indah Rosari, direktur komersial dijabat Nina Sulistyowati, dan direktur sumber daya manusia dijabat oleh Yossi Istanto.

    Kemudian, posisi komisaris utama merangkap komisaris independen dijabat oleh Suhartono Suratman, komisaris independen oleg Silfester Matutina dan Hendarsam Marantoko, dan posisi komisaris diisi oleh Budiono Sandi, Muhammad Riza Adha Damanik, dan Ali Agus.

  • ‘Lu Ngomong Neng’ Rieke Rasakan Suara Mat Solar Saat Perjuangkan Hak Tanah, Malamnya Ada Kabar Duka

    ‘Lu Ngomong Neng’ Rieke Rasakan Suara Mat Solar Saat Perjuangkan Hak Tanah, Malamnya Ada Kabar Duka

    TRIBUNJAKARTA.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka berduka atas meninggalnya komedian Nasrullah atau Mat Solar pada Senin (17/3/2025) malam.

    Pasalnya, Politikus PDI Perjuangan itu masih memperjuangkan ganti rugi tanah milik Mat Solar yang kini menjadi jalan tol.

    Beberapa jam sebelum pemeran Bajaj Bajuri meninggal, Rieke yang menjadi lawan main Mat Solar dalam sitkom tersebut sedang mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dirut PT Jasa Marga Subakti Syukur di Gedung DPR RI, Senin, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

    Dalam sitkom Bajaj Bajuri, Rieke Diah Pitaloka berperan sebagai Oneng, istri Mat Solar.

    Rieke lalu menceritakan dirinya tidak mempersiapkan bahan untuk memperjuangan hak tanah Mat Solar.

    Terlebih, Rieke mengaku tidak bisa tidur sehari sebelum rapat dengar pendapat itu digelar.

    Rieke baru bisa memejamkan mata pada pukul 03.00 WIB, Senin (17/3/2025).

    Kemudian, ia terbangun kembali untuk sahur. Rieke lalu berangkat ke Gedung DPR RI.

    “Enggak siapin bahan apa-apa, pas mamu duduk kayak omongin tanah Bang Juri,” kata Rieke dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Intens Ivestigasi, Selasa (18/3/2025).

    Bahkan, Rieke sempat merasa mendengar suara Mat Solar.

    “Kayak, lu ngomong Neng, (padahal) enggak nyiapin bahan,” kata Rieke.

    Rieke lalu berbicara mengenai tanah milik Mat Solar yang kini menjadi Jalan Tol. 

    Permasalahan tanah itu belum selesai dari tahun 2019.

    “Saya sampiakan, dirutnya mengatakan akan diselesaikan sebelum Lebaran,” kata Rieke.

    Rieke juga sempat menulis surat yang berisi permasalahan tanah milik Mat Solar itu.

    Ketika mendengar kabar dari Dirut Jasa Marga bahwa persoalan tanah akan diselesaikan, Rieke sedikit lega. Ia lalu meminta anak Mat Solar untuk menyampaikan hal tersebut kepada sang ayah.

    Tetapi, Rieke sangat terkejut saat mengetahui Mat Solar meninggal dunia di RS Pondok Indah pada pukul 22.30 WIB.

    “Pas pulang ke rumah, tahu kabar, abang meninggal,” ujar Rieke terisak.

    Padahal, kata Rieke, dirinya sudah berjanji untuk memperjuangkan hak Mat Solar. Dimana, tanah tersebut merupakan hasil kerja keras Mat Solar di dunia entertainment.

    “Abang tuh bantuin bangun masjid, ambulans untuk kampung sini, baik dengan tetangga. Tapi ini ada urusan yang nyangkut terakhir,” imbuhnya.

    Rieke menceritakan kondisi terakhir Mat Solar saat ditemuinya sudah tidak bisa berkomunikasi. Namun, Mat Solar masih merespon kehadirannya.

    “Masih respon, saya punya utang mohon doanya, para pemegang keputusan ini betul diperjuangkan kalau ada haknya mohon dibayarkan,” katanya. 

    Rieke melihat Mat Solar terkesan pemarah, padahal hatinya baik.

    “Banyak banget (kenangan) hidup bertahun-tahun di studio, syuting, banyak berkomunikasi lima tahun Senin-Jumat, saya jadi Oneng, Bang Mat Solar suami. Saya kayak kehilangan suami, Masya Allah,” imbuhnya.

    Diketahui, aktor gaek Mat Solar yang bernama asli Nasrullah meninggal dunia pada Senin (17/3/2025) malam.

    Sebelum meninggal, Mat Solar berjuang melawan penyakit stroke yang dideritanya selama beberapa tahun terakhir ini.

    Jenazah Mat Solar dimakamkan di TPU Haji Daiman, Cimanggis, Ciputat, Selasa (18/3/2025) pagi ini.

    Mat Solar mengembuskan napas terakhirnya di usia 62 tahun.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Perbandingan Kekayaan Aryo vs Saraswati Djojohadikusumo, Dua Keponakan Prabowo di Kadin

    Perbandingan Kekayaan Aryo vs Saraswati Djojohadikusumo, Dua Keponakan Prabowo di Kadin

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua keponakan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Aryo Djojohadikusumo dan Saraswati Djojohadikusumo masuk dalam kepengurusan Kadin Indonesia 2024–2029. Sebagai anak dari politikus dan pengusaha, siapa yang lebih tajir di antara keduanya?

    Aryo dan Saraswati adalah anak dari Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik kandung dari Prabowo. Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie memercayakan ketiganya sebagai pengurus untuk masa bakti 2024—2029.

    Anindya memberikan jabatan kepada Aryo sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan Saraswati di posisi WKU Bidang Kebudayaan.

    Kedua anak Hashim itu adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk periode 2019—2024 di daerah pilih yang sama, yakni DKI Jakarta 3. Akan tetapi hanya Saraswati yang kembali terpilih menjadi anggota legislatif masa jabatan 2024—2029.

    Selama menjadi anggota Dewan, kekayaan Aryo meningkat signifikan. Pada tanggal lapor 2014 untuk kekayaan 2013, hartanya Rp49,63 miliar berdasarkan e-LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara menggunakan aplikasi yang berbasis web.

    Pada laporan 2017, harta Aryo melesat menjadi Rp116,85 miliar. Setahun kemudian, bertambah tipis jadi Rp117,15 miliar. Setelah itu tak ada lagi laporan karena dia tak lagi menjadi anggota DPR.

    Perbesar

    Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo (tengah). /@rahayusaraswati

    Sementara Saraswati pertama kali melaporkan harta pada 2014. Kekayaannya saat itu mencapai Rp12,44 miliar.

    Harta wanita dengan nama lengkap Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo itu naik menjadi Rp18,88 miliar 3 tahun kemudian.

    Pada laporan 2018 bertambah menjadi Rp19,02 miliar. Kekayaan Saraswati meningkat signifikan sebesar Rp27,83 miliar untuk laporan tahun lalu.

    Pengurus Kadin kali ini berjumlah 2.800 orang. Hal itu sesuai dengan SK Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor 14/DP/3/2025 tertuang susunan Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024–2029.

    “Jadi jumlahnya double daripada pengurusan sebelumnya,” kata Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie dalam Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Jumat (14/3/2025).

    Seiring dengan hal itu, Anindya menekankan bakal melakukan pengawasan secara ketat terhadap kinerja kepengurusannya. Dia berkomitmen bakal melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap kinerja pengurusnya.

    Adapun, alasan kepengurusan jumbo tersebut disebut karena menyesuaikan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi memang jumlah lebih banyak karena kita ingin mengonsolidasi seluruh dunia usaha sama juga menyelaraskan dengan kementerian dan juga wakil menteri terkait di bawah pemerintahan pada saat ini,” tambahnya. 

  • Pemeran Bajuri Meninggal, Rieke Oneng ungkap Janjinya yang Belum Tuntas

    Pemeran Bajuri Meninggal, Rieke Oneng ungkap Janjinya yang Belum Tuntas

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyatakan bakal memperjuangkan hak milik Nasrullah alias Mat Solar pemeran Bajuri dalam serial Bajaj Bajuri atas pembayaran hak tanah senilai Rp3,3 miliar.

    Hal itu diungkapkan Rieke beberapa jam sebelum Mat Solar menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin (17/3/2025) malam.

    Rieke mengatakan persoalan tanah itu melibatkan anak usaha Jasa Marga (JSMR) PT Cinere Serpong Jaya pada 2019.

    Namun, hingga saat ini belum dibayarkan karena adanya sistem konsinyasi pada Desember 2019. Alhasil, tanah milik Mat Solar itu dianggap bersengketa.

    “Surat PN Tangerang No.201/Pdt.PCons/2019/PN.Tng, 23 Desember 2019 menetapkan ganti rugi pada PN Tangerang atas bidang tanah Bidang Nomor 258 B2 seluas 1.313 m2 senilai Rp3,3 miliar untuk dilakukan penitipan ke pengadilan,” tulis Rieke di akun Instagramnya, Senin (17/3/2025).

    Rieke menyebut tanah yang dimiliki oleh Mat Solar tersebut dinilai sah secara hukum lantaran terdapat Akta Jual Beli (AJB) tanah itu pada Jasa Marga saat momentum pembebasan lahan.

    Dia juga mengungkap bahwa aset tanah Mat Solar itu bisa dibeli dari upah saat membintangi serial televisi. Oleh sebab itu, Rieke mengaku ingin memperjuangkan hak milik rekannya saat bermain peran di serial TV Bajaj Bajuri tersebut.

    “Oneng tahu kerja kerasnya Abang buat bisa beli ntu tanah. Bang, sekarang kita musti menempuh sidang perdata. Tergugatnya BPN, PT.Cinere Serpong Jaya, Pejabat Pembuat Komitmen dari Kementerian PU dan Pak Haji,” tambahnya.

    Di lain sisi, Rieke juga menyatakan bahwa Dirut PT Jasa Marga telah berjanji untuk segera menyelesaikan persoalan ini sebelum lebaran. Hal itu terungkap saat Komisi VI DPR melakukan RDP dengan PT Jasa Marga, Senin (17/3/2025).

    “Tadi di rapat Dirut PT Jasa Marga janji mau cepat selesaikan kasus tanah Abang. Janjinya di rapat terbuka bilang sebelum lebaran udah selesai [semoga sampai pembayaran] Bang Juri, jangan berkecil hati ya. Kita ikhtiar terus. Oneng perjuangin semampu Oneng. Oneng uber terus,” pungkasnya.

    Mat Solar Meninggal Dunia

    Komedian Nasrullah alias Mat Solar yang merupakan pemain sinetron Bajaj Bajuri tutup usia 62 tahun pada Senin (17/3/2025) sekitar 22.30 WIB.

    Jenazah rencananya akan dimakamkan di TPU Haji Daiman, Cimanggis, Ciputat pada Selasa (18/3), pukul 09.00 WIB atau 10.00 WIB.

    Sekadar informasi, Mat Solar berjuang melawan penyakit stroke yang menyerangnya sejak 2017. Dia sempat terkena serangan stroke sebanyak tiga kali dimana didiagnosa mengidap stroke pada bagian otak kanan yang menyebabkan tubuh bagian kirinya sulit bergerak.