Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Usaha produktif tentu menjadi penting karena KUR per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, dan industri pengolahan 7,6 persen.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto saat rapat bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memerintahkan kredit usaha rakyat (KUR) lebih banyak untuk sektor-sektor yang produktif.

    Airlangga, selepas bertemu Presiden, menyebut penyaluran KUR saat ini masih didominasi oleh sektor perdagangan 48,4 persen dan jasa 14,2 persen.

    “Usaha produktif tentu menjadi penting karena kredit usaha rakyat (KUR) per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, industri pengolahan 7,6 persen. Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan,” kata Menko Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, Airlangga mengatakan bahwa Presiden bakal merevisi keputusan presiden (keppres) yang mengatur soal penyaluran KUR dan terkait dengan Komite Kebijakan KUR atau nama resminya Komite Kebijakan dan Pembiayaan UMKM.

    “Nanti akan ada revisi keppres mengenai KUR, nama komitenya akan membunyikan itu. Jadi, Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha yang Produktif,” katanya Airlangga.

    Menko Perekonomian mengatakan bahwa keppres revisi itu juga akan menambah dua menteri koordinator dalam struktur komite, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dibentuk pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Komite itu dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala BP2MI (semula BNP2TKI).

    Realisasi penyaluran KUR per 16 Maret 2025 mencapai Rp44,73 triliun kepada 788.237 debitur.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (16/1), menjelaskan bahwa penyaluran itu mencapai 14,9 persen dari target pada tahun 2025 sebesar Rp300 triliun.

    Dari total KUR yang telah disalurkan, sekitar Rp26,19 triliun atau 58 persen untuk penyaluran sektor produksi.

    Maman menyebut penyaluran KUR terbagi dalam lima kategori, yaitu KUR usaha supermikro, KUR usaha mikro, KUR usaha kecil, KUR usaha khusus, dan KUR penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkum Supratman Bantah Isu Prabowo Minta RUU TNI Dipercepat

    Menkum Supratman Bantah Isu Prabowo Minta RUU TNI Dipercepat

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas membantah adanya permintaan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) diselesaikan dengan cepat.

    Dia mengatakan, RUU TNI saat ini sejatinya merupakan usul inisiatif DPR dari periode lalu dan menjadi lanjutan (carry over) dari DPR RI periode 2019-2024.

    “Ini ‘kan bukan soal Pak Prabowo atau presiden yang minta. Ini usul inisiatif DPR dari periode yg lalu, bukan inisiatif pemerintah,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selada (18/3/2025).

    Lebih jauh, eks Ketua Baleg DPR RI ini turut menyikapi soal kekhawatiran publik akan munculnya dwifungsi ABRI akibat revisi UU TNI. Dikatakan dia, hal tersebut sama sekali tidak benar, sehingga revisi UU TNI tidak akan membangkitkan dwifungsi ABRI.

    “‘Kan gak ada [dwifungsi ABRI]. Sekarang sudah terjawab, gak perlu dikhawatirkan, semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok dalam bidang pertahanan. Kecuali untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus pensiun,” urai Supratman.

    Diketahui, Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyetujui untuk membawa rancangan undang-undang (RUU) perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke tingkat paripurna.

    Ketua Panita Kerja (Panja) revisi UU TNI, Utut Adianto menjelaskan usai persetujuan ini RUU TNI selanjutnya akan dibahas pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurana DPR RI untuk kemudian dapat disahkan menjadi Undang-Undang. 

    “Sekali lagi kami meminta persetujuan yang terhormat Bapak Anggota Komisi I dan Pemerintah apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi Undang-Undang?” tanya Utut dan dijawab setuju oleh para anggota rapat.

  • Pengamanan di Hotel Fairmont Diperketat Usai Aksi Geruduk Rapat Tertutup Panja Revisi UU TNI – Halaman all

    Pengamanan di Hotel Fairmont Diperketat Usai Aksi Geruduk Rapat Tertutup Panja Revisi UU TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lebih dari lima petugas keamanan atau security tampak berjaga di lobi hotel bintang lima, Fairmont, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/3/2025).

    Ada dua hingga tiga sekuriti yang berjaga di pintu masuk khusus mobil. Kemudian yang lainnya berjaga tepat di pintu masuk menuju ke bagian dalam hotel.

    Pantauan Tribunnews.com di lokasi sekira pukul 12.00 WIB, terdapat dua security yang berjaga di mesin X-ray. Para tamu hotel yang hendak masuk harus melalui pintu pemindai terlebih dahulu agar dipastikan tidak membawa barang-barang berbahaya, seperti senjata dan lain-lain.

    Para petugas keamanan yang berjaga di lobi bagian luar ini, di antaranya ada yang mengenakan seragam cokelat dan sebagian lainnya mengenakan seragam biru.

    Tidak ada personel TNI yang terlihat di lokasi, begitu pun kendaraan rantis yang sempat terparkir di depan hotel, beberapa waktu lalu.

    Selanjutnya, situasi yang ramai namun hening begitu terasa saat memasuki bagian dalam Fairmont Hotel.

    Ada beberapa tamu yang sedang duduk dan berbincang di sofa-sofa yang disediakan di dekat pintu masuk hotel mewah tersebut. 

    Meski demikian, bentuk ruangan persegi panjang dan cukup besar dengan langit-langit yang tinggi, membuat suara masing-masing orang yang ada di sana tidak terdengar mengganggu.

    Tepat pada dua pilar di hadapan pintu masuk hotel, ada dua security mengenakan seragam biru. Mereka berdiri menghadap pintu masuk hotel sambil memantau situasi di sekitar lobi bagian dalam Fairmont Hotel.

    Seorang security yang saat ditemui sedang berjaga di bawah eskalator yang berada di sayap kiri gedung hotel mengatakan, manajemen Fairmont Hotel melakukan penambahan jumlah personel security.

    Hal itu dilakukan setelah ramainya sorotan publik terhadap aksi yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan, yang menggerebek ruang rapat Panja Revisi Undang-undang (UU) TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

    Rapat yang sudah digelar sejak satu hari sebelumnya itu diduga digelar Komisi I DPR untuk mengebut pembahasan revisi UU 34/2004 tentang TNI atau Revisi UU TNI. 

    “Ini saya sebenarnya perbantuan. Jadi kantor saya perbantuan security. Kalau kemarin perbantuan dari TNI, dari Kopsus. Kalau sekarang tambah 13 orang security,” ucap petugas yang bertubuh tegap dan berambut cepak itu, saat ditemui, Selasa.

    Ia mengatakan, penambahan petugas keamanan sebanyak 13 personel dilakukan manajemen Fairmont Hotel dengan beberapa perusahaan penyedia jasa security, termasuk kantornya, hingga Jumat (21/3/2025) mendatang.

    Selain itu, dia menyebut, manajemen hotel meminta para security untuk tidak menyampaikan apapun perihal aksi penggerebekkan rapat DPR, beberapa waktu lalu itu.

    “Ya (diminta) lebih selektif (menerima tamu yang masuk ke hotel). Supaya enggak kebobolan lagi kayak kemarin,” jelasnya.

    Tribunnews.com kemudian menemui dua security non-perbantuan yang tampak sedang beristirahat di parkiran motor Fairmont Hotel.

    Mereka terkesan tertutup saat menanggapi beberapa pertanyaan wartawan, terutama terkait identitas seorang petugas security berinisial RYR, yang melaporkan Koalisi Masyarakat Sipil ke Polda Metro Jaya imbas aksi penggerebekan rapat tertutup DPR.

    Keduanya mengaku sedang libur saat peristiwa penggerebekan itu berlangsung. 

    Meski demikian, seorang security berinisial R, membenarkan soal adanya perintah dari manajemen hotel untuk tidak menyampaikan sesuatu berkaitan dengan insiden di rapat tertutup DPR, beberapa waktu lalu, kepada awak media.

    “Kita enggak tahu, harus izin dulu. (Security RYR) kurang tahu, kurang paham,” kata R.

    “‘Pokoknya kalau media kita enggak bisa kasih’, itu kata manajemen hotel,” tambahnnya.

    Hal ini senada dengan pernyataan tiga petugas security lainnya, kemudian dua petugas cleaning service, dan seorang pelayan Hotel Fairmont, dimana mereka mengaku tidak sama sekali mengetahui adanya aksi penggerebekan rapat tertutup yang membahasan RUU TNI itu.

    Tribunnews.com sempat menanyakan langsung Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ary Syam terkait identitas pelapor RYR, apakah yang bersangkutan berasal dari kalangan masyarakat sipil atau militer.

    “Seorang security di TKP (tempat kejadian perkara), di Hotel Fairmont,” jawab Ade Ary, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Adapun Kabid Humas Polda Metro Jaya itu mengatakan, alasan RYR melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian lantaran para peserta rapat yang juga merupakan para Anggota Komisi I DPR (korban) merasa dirugikan akibat adanya aksi demonstrasi itu.

    “Korban merasa dirugikan, kemudian membuat laporan,” kata Ade.

    Ia menjelaskan, pelapor RYR selaku petugas satpam Fairmont Hotel menerangkan, bahwa sekitar pukul 18.00 WIB ada tiga orang yang mengaku dari koalisi masyarakat sipil, masuk ke Hotel Fairmont.

    “Kemudian tiga orang tersebut melakukan teriakan di depan pintu ruang rapat pembahasan revisi undang-undang TNI, agar rapat tersebut dihentikan karena dilakukan secara diam-diam
    dan tertutup,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Ade menyebut, peristiwa ini masih terus didalami pihak kepolisian, khususnya Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Sebelumnya, Ade Ary mengonfirmasi laporan dari satpam Hotel Fairmont tersebut terdaftar dengan nomor LPB/1876/III/2025/SPKTPOLDA METRO JAYA.

    Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, yang dilaporkan oleh RYR (Pelapor sebagai security Hotel Fairmont, Jakarta),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam, Minggu (16/3/2025). 

    Ade menambahkan bahwa terlapor disangkakan melanggar sejumlah pasal dalam KUHP, termasuk Pasal 172, 212, 217, 335, 503, dan 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. (Tim liputan khusus Tribun Network)

  • Hadapi kebutuhan Ramadan, PAN sebar 9.000 paket sembako di Dapil SMS

    Hadapi kebutuhan Ramadan, PAN sebar 9.000 paket sembako di Dapil SMS

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Hadapi kebutuhan Ramadan, PAN sebar 9.000 paket sembako di Dapil SMS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Maret 2025 – 14:11 WIB

    Elshinta.com – Partai Amanat Nasional (PAN)  menggelar pembagian sembako yang berlangsung di tiga wilayah Jawa Barat, yakni Subang, Majalengka Sumedang, (SMS), Minggu (15/3).

    Dalam kegiatan itu sedikitnya  9.000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat, dimana program tersebut digelar sebagai inisiatif partai untuk membantu masyarakat menghadapi kebutuhan pokok selama Ramadan. 

    “Hari ini kita memulai rangkaian kegiatan mulai dari Subang, lanjut Sumedang, dan sekarang di Majalengka. Kita membagikan di setiap titik itu kurang lebih 3.000 paket, jadi sudah ada sekitar 9.000 paket di 3 titik yang kita bagikan ke masyarakat,” kata Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    Eddy menyebut, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat tinggi, terutama karena harga tebusan paket sembako yang sangat terjangkau, yaitu hanya Rp10 ribu. 

    “Alhamdulillah, animo masyarakat tinggi karena bingkisan yang berisi cukup banyak, tetapi tebusannya hanya Rp10 ribu,” ujar Eddy seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Selasa (18/3). 

    Namun, yang istimewa, khusus di Majalengka, PAN membagikan sembako secara gratis kepada masyarakat. “Yang menggembirakan lagi, khusus di Majalengka, oleh Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Majalengka, ini digratiskan, jadi full digratiskan,” ucap Eddy.

    Eddy juga mengapresiasi keterlibatan Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Dapil Jawa Barat IX Farah Puteri Nahlia yang turut aktif dalam kegiatan sosial di wilayahnya. 

    “Kegiatan ini juga berkat dukungan dari Farah Puteri Nahlia yang sangat aktif memberikan kontribusi sosial di bulan Ramadan ini. Pembagian sembako dan tebus sembako murah ini adalah bagian dari komitmen Neng Farah kepada masyarakat yang merupakan konstituennya,” katanya.

    Eddy juga menjelaskan bahwa program serupa telah menjadi tradisi tahunan partai, namun tahun ini terasa lebih meriah karena cakupannya yang lebih luas dan Kegiatan pembagian sembako ini bukanlah hal baru bagi PAN.

    “Ini merupakan kegiatan yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun di bulan Ramadan, tetapi kali ini lebih meriah karena kita menjangkau lebih banyak wilayah. Tidak hanya di Jawa Barat, tetapi di seluruh Indonesia. Khusus di Jawa Barat, saya bersama Kang Bima Arya dan Teh Desi Ratnasari bertanggung jawab untuk berkeliling bersama-sama dengan anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota,” jelasnya.

    Ketua DPD PAN Majalengka Rona Firmansyah menegaskan, bahwa 3.000 paket sembako di Majalengka diberikan secara gratis kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 

    “Kami membagikan dan menggratiskan 3.000 paket sembako. Insya Allah ini tepat sasaran untuk masyarakat yang butuh. Ini adalah bagian dari tugas PAN dalam pemberdayaan ketahanan pangan, terutama selama Ramadan. Saya berdoa agar semua anggota fraksi PAN terus bisa menebar kebaikan,” ujar Rona.

    Rona berharap melalui kegiatan tersebut, bisa meringankan beban masyarakat selama bulan Ramadan, sekaligus mempertegas komitmen partai untuk selalu hadir di tengah masyarakat, memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi kesejahteraan mereka.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Revisi UU TNI Harus Terus Dikawal dan Transparan

    Revisi UU TNI Harus Terus Dikawal dan Transparan

    Jakarta, Beritasatu.com – DPR telah menyetujui revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) untuk dibawa ke rapat paripurna. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama pemerintah yang berlangsung pada Selasa (18/3/2025).

    Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyatakan revisi RUU TNI telah melalui pembahasan yang mendalam dan mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi. Dikatakannya, revisi UU TNI yang direvisi mencakup berbagai perubahan signifikan, termasuk penguatan peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta penyesuaian aturan terkait tugas nonmiliter. 

    Poin-poin perubahan tersebut dinilai  Executive Director Trias Politika Strategis Agung Baskoro menghapus kekhawatiran publik yang sempat terbawa narasi liar di media sosial mengenai RUU TNI. 

    “Secara teknis, karena bahasan hanya mencakup tiga pasal, yakni Pasal 3, Pasal 53, dan Pasal 47, maka publik diharapkan lebih fokus serta cermat agar tak mudah terbawa narasi yang menjurus kepada disinformasi, hoaks, fitnah, hingga ujaran kebencian,” jelas dia.

    Meski demikian Agung mengatakan RUU TNI ini tetap perlu dikawal oleh semua pihak dalam hal ini pemerintah bersama DPR agar prosesnya terbuka dan transparan.

    “Perlu terus dikawal oleh semua pihak dan pemerintah bersama DPR agar terbuka dengan beragam masukan yang mengemuka karena proses masih berjalan di Komisi I DPR dan perlu mendapat pengesahan dari paripurna,” ujarnya.

    Agung berharap revisi UU TNI ke depan dapat menguatkan kolaborasi antara militer dan sipil.

    “Di luar itu semua, revisi UU TNI diharapkan bisa memperkuat kolaborasi militer-sipil sekaligus meminimalkan beragam narasi atau cerita masa lalu yang belum tuntas sepenuhnya dengan mekanisme monitoring dan evaluasi secara komprehensif yang diusahakan bersama,” imbuhnya.

  • Tidak Perlu Mencari Perwira Tinggi atau Panglima TNI yang Baru

    Tidak Perlu Mencari Perwira Tinggi atau Panglima TNI yang Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengungkapkan isi draf Rancangan Undang-Undang soal Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI).

    Menurutnya usia pensiun perwira tinggi bintang 4 menjadi 63 tahun, dan dapat diperpanjang sampai maksimum 65 tahun pada Senin, 17 Maret 2025.

    “Jadi maksimum hanya 65 tahun selesai, iya (sudah diketok),” ucap TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta seperti dikutip dari Antara.

    Batas Usia Pensiun TNI

    Pihaknya mengatakan, perwira tinggi berpangkat bintang empat sudah harus pensiun di usia 63 tahun.

    Purnawirawan perwira tinggi TNI AD mengaku jika negara membutuhkan maka dapat diperpanjang satu tahun sebanyak dua kali.

    TB Hasanuddin mencontohkan, misalnya ada seorang Panglima TNI dengan pangkat bintang empat telah memasuki masa pensiun di usia 63 tahun.

    Akan tetapi pada tahun tersebut merupakan tahun pemilu, sehingga sosok Panglima TNI tersebut masih dibutuhkan negara.

    “Sehingga dia dibutuhkan, tidak perlu mencari perwira tinggi atau Panglima TNI yang baru, ya sudah diperpanjang, jadi begitu,” ujarnya.

    Isi Draf RUU TNI

    Undang-Undang soal TNI yang belum diubah, Pasal 53 dijelaskan prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

    Sementara isi draf RUU TNI, batas usia pensiun bintara dan tamtama menjadi 55 tahun sedangkan perwira sampai dengan pangkat kolonel memiliki batas usia pensiun pada 58 tahun.

    Hal yang membedakan dalam RUU ini adalah usia pensiun bagi perwira tinggi diatur berbeda-beda dalam tiap tingkatannya.

    Bintang 1 usia pensiunnya yakni 60 tahun, bintang 2 usia pensiun 61 tahun, bintang 3 usia pensiun 62 tahun serta bintang 4 usia pensiun 63 tahun.

    Selain batas usia, revisi juga soal Pasal 3 ayat (2) terkait kebijakan dan strategi pertahanan, termasuk koordinasi perencanaan strategis TNI di bawah Kementerian Pertahanan.

    Terakhir Pasal 47 yang menyatakan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tertentu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perjalanan Karier Mat Solar, Berjuang Melawan Stroke Sejak 2017, Ini Deretan Film yang Dibintanginya

    Perjalanan Karier Mat Solar, Berjuang Melawan Stroke Sejak 2017, Ini Deretan Film yang Dibintanginya

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini sosok dan perjalanan karier Mat Solar.

    Pemeran Bajuri tersebut kini tutup usia.

    Aktor dalam sinetron Bajaj Bajuri, Mat Solar, meninggal dunia pada Senin (17/3/2025).

    Informasi itu dikonfirmasi oleh sahabat Mat Solar, artis, sekaligus anggota DPR Rieke Diah Pitaloka melalui akun Instagram pribadinya, @riekediahp.

    “Telah berpulang Bapak Nasrullah alias Mat Solar alias Bajuri Senin, 17 Maret 2025 Pukul 22.30 WIB di RS Pondok Indah,” tulis Rieke.

    Sebelumnya, Mat Solar berjuang melawan stroke yang dideritanya sejak 2017.

    Penyakit tersebut membuat tubuhnya sulit bergerak maksimal dan menyebabkan penglihatannya mulai kabur. Hal itulah yang membuatnya rehat dari dunia hiburan.

    Profil Mat Solar

    Dilansir dari Kompas.com, (20/4/2020), pria dengan nama asli Nasrullah ini memulai kariernya di dunia hiburan saat ia berusia 16 tahun pada 1978.

    Saat itu, ia terjun ke dunia seni peran, melalui Teater Mama yang tayang di TVRI pada 1978-1992, dengan memerankan tokoh Mat Solar.

    Peran itu membuat namanya mulai dikenal publik sebagai Mat Solar.

    Pria kelahiran Jakarta, 4 Desember 1962 ini kemudian membintangi sejumlah film, seperti Dongkrak Antik (1982) dan Dilihat Boleh Dipegang Jangan (1983).

    Ia kemudian bermain menjadi peran pendukung untuk beberapa sinetron di layar kaca, seperti Senggal Senggol, Surga Dibawah Telapak Kaki Ibu, Raja Sawer, dan Luv.

    Namanya semakin melejit saat ia membintangi Bajaj Bajuri, dengan memerankan tokoh utama sebagai Bajuri, suami Oneng (yang diperankan oleh Rieke Diah Pitaloka).

    Tangkapan layar berita duka meninggalnya Mat Solar dalam unggahan di akun Instagram Rieke Diah Pitaloka. (Instagram.com/@riekediahp)

    Moncer di dunia hiburan, Mat Solar kemudian menandatangani kontrak 200 episode pada sinetron Tukang Bubur Naik Haji the Series bersama Abdel Achrian.

    Sepanjang kariernya di dunia hiburan, Mat Solar telah membintangi tujuh film dan sembilan sinetron di Tanah Air.

    Untuk kehidupan pribadi, Mat Solar menikah dengan Ida Nurlaela dan dikaruniai tiga anak.

    Beberapa penghargaan yang pernah diraihnya adalah Pemeran Utama Pria Terpuji dalam Festival Film Bandung 2013 untuk sinetron Tukang Bubur Naik Haji the Series dan Aktor Individu dalam Panasonic Gobel Awards 2013 untuk sinetron yang sama.

    Berita Artis dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Soal RUU TNI, Alissa Wahid: Kami Minta Dibatalkan karena Tak Ada Urgensinya

    Soal RUU TNI, Alissa Wahid: Kami Minta Dibatalkan karena Tak Ada Urgensinya

    Soal RUU TNI, Alissa Wahid: Kami Minta Dibatalkan karena Tak Ada Urgensinya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jaringan Gusdurian,
    Alissa Wahid
    mewakili
    Gerakan Nurani Bangsa
    meminta revisi Undang-Undang (UU) TNI dibatalkan, bukan ditunda.
    Hal ini disampaikan merespons Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang kini tinggal disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna terdekat.
    “Kalau saya justru pertanyaannya, ada apa di balik kebutuhan untuk cepat-cepat itu. Jadi, kalau kami, tentu permintaannya adalah dibatalkan, bukan ditunda,” kata Alissa dalam jumpa pers di STF Driyarkara, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
    “Dibatalkan, karena (
    RUU TNI
    ) tidak ada urgensinya, dan justru semakin menjauhkan dari profesionalitas TNI,” ujarnya lagi.
    Alissa Wahid berpandangan, jika RUU TNI masih diperlukan, maka boleh lanjut dibahas lebih dulu. Namun, RUU itu diminta tidak disahkan menjelang Idul Fitri.
    Jika disahkan sebelum Idul Fitri, Alissa pun menanyakan iktikad dari pembuat undang-undang yakni pemerintah dan DPR.
    Padahal, menurut dia, iktikad merupakan bagian dari faktor kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun DPR.
    “Kepercayaan publik itu ditentukan dari beberapa hal, yang pertama integritas pembuatan kebijakan, iktikad di baliknya, lalu kita bicara tentang kompetensi dan rekam jejak yang ada,” kata putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.
    Tak sampai situ, Alissa mengingatkan bahwa hasil atau produk legislasi dari
    DPR
    yang dibuat dengan terburu-buru justru menimbulkan persoalan jangka panjang.
    Dia mencontohkan UU Cipta Kerja yang dinilai diproses secara terburu-buru dan sembunyi-sembunyi dari masyarakat.
    “Hasilnya (UU Cipta Kerja) juga kemudian banyak sekali menciptakan persoalan. Dan yang dulu kita tahapannya, kita perkirakan akan menjadi dampak, sekarang malah terjadi PHK dan lain-lain,” katanya.
    “Nah sekarang kalau dilakukan lagi, maka pertanyaannya iktikadnya apa? Dilakukan diam-diam, itu iktikadnya apa? Dilakukan tanpa memberikan ruang kepada masyarakat sipil untuk ikut terlibat, iktikadnya apa?” ujarnya lagi.
    Sebagai informasi, Komisi I DPR RI menyepakati RUU TNI untuk dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna.
    Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi I DPR RI dan Pemerintah yang digelar pada Selasa, 18 Maret 2025.
    Awalnya, Ketua Komisi I Utut Adianto membuka rapat kerja bersama pemerintah dan menjelaskan bahwa seluruh tahapan proses RUU TNI telah dilalui.
    “Mulai dari datangnya penerimaan, penugasan dari pimpinan ke Komisi I, dan kita sudah mengundang semua stakeholder, dan terakhir kita sudah menyelesaikan rapat panja,” ujar Utut di ruang rapat, Selasa.
    “Jadi, dilanjutkan ke tim perumus dan tim sinkronisasi juga sudah melaporkan kepada panja. Kita juga sudah rapat dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara,” katanya lagi.
    Setelah membuka rapat, Utut pun mempersilakan perwakilan dari delapan Fraksi di Komisi I DPR RI untuk menyampaikan pandangannya mengenai RUU TNI.
    Hasilnya, seluruh fraksi menyatakan sepakat membawa RUU TNI ke pembahasan tingkat dua atau rapat paripurna DPR RI untuk disahkan.
    “Selanjutnya, saya mohon persetujuannya apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU. Apakah dapat disetujui?” tanya Utut.
    “Setuju,” jawab seluruh peserta rapat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNPT Masuk RUU TNI, Komisi I: Untuk Berantas Teroris, Tentara Dilibatkan

    BNPT Masuk RUU TNI, Komisi I: Untuk Berantas Teroris, Tentara Dilibatkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin menegaskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masuk dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), sebagai lembaga yang bisa diduduki oleh prajurit TNI aktif.

    Dengan demikian, dia pun mengamini para prajurit TNI aktif yang duduk di BNPT akan langsung dilibatkan dalam memberantas terorisme yang ada di Indonesia.

    “Ya dalam operasi militer selain perang [OMSP] untuk pemberantasan teroris Tentara Nasional Indonesia [TNI] dilibatkan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/3/2025).

    Lebih jauh, TB menerangkan patroli pengerahan prajurit TNI dalam OMSP dilakukan melalui berbagai macam kebijakan. Ada yang melalui persetujuan DPR RI (dinyatakan sebagai dasar kebijakan politik negara) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).

    “Yang membedakan begini, kalau itu melibatkan penggunaan kekuatan sampai kemudian berakibat fatal soal misalnya masalah-masalah sosial, masalah nyawa, dan sebagainya, maka itu dikomunikasikan dengan DPR. Sementara misalnya saja, membantu ada bencana alam, ya itu tidak usah ke DPR,” jelasnya.

    Di lain sisi, legislator PDIP ini merincikan dalam revisi UU TNI, terdapat 15 kementerian/lembaga (K/L) yang bisa diduduki TNI aktif. Ada penambahan lima pos dari UU sebelumnya yang hanya boleh 10 K/L.

    “Lima [K/L] yang baru atau yang memang berdasarkan Undang-Undang [K/L] yang sudah existing. Yaitu BNPT, BNPB, Kejaksaan Agung, Bakamla, dan BNPP. Sementara yang didrop adalah KKP, itu clearya,” tegas TB.

  • Tingkatkan Gizi Anak di Tulungagung, DPR RI dan Mitra BGN Sosialisasi Program MBG

    Tingkatkan Gizi Anak di Tulungagung, DPR RI dan Mitra BGN Sosialisasi Program MBG

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Pemerintah melalui DPR RI dan mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) Minggu, 16 Maret 2025.

    Program MBG merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mengatasi kasus stunting di Indonesia.

    Kegiatan sosialisasi MBG dilaksanakan di Desa Sawo, Kec. Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

    Program MBG juga sudah luncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu secara serentak di 245 titik diseluruh Indonesia.

    Program MBG adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap generasi penerus bangsa.

    Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak tidak hanya mendapatkan asupan yang cukup tetapi juga bisa lebih fokus dalam belajar.

    Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Rizky Ranisa Nur’atma, dan Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi BGN Wahyudi Indrayana.

    Sebagai Anggota DPR RI komisi IX DPR RI Nurhadi mengajak kepada masyarakat agar mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran tahun 2025-2029.

    “Salah satu tujuan MBG yaitu untuk dapat mengurangi angka stunting pada masyarakat dan dapat membantu pemberian asupan gizi pada Ibu Hamil, Ibu menyesui, anak balita, anak usia dini hingga SLTA/SMK,” tutur Nurhadi saat sosialisasikan program MBG.

    Sementara itu Wahyudi Indrayana, selaku Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN memberikan penjelasan terkait peran BGN dalam menjalankan program MBG hingga mempunyai dampak positif terhadap perekonomian warga.

    “Harapannya dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi tidak mudah percaya dan tergiur pada oknum-oknum yang mengatasnamakan/bagian dari BGN baik untuk membantu menjadi mitra ataupun pekerja di SPPG,” papar Wahyudi.
     
    Wahyudi juga menyampaikan bahwa bagi siapa saja yang ingin menjadi mitra kerja dengan BGN bisa langsung mengujungi ke website Badan Gizi Nasional.

    “Bagi masyarakat yang berminat menjadi mitra BGN agar mengikuti alur kemitraan yang telah ditetapkan yaitu melaui portal resmi www.mitra.bgn.go.id, tanpa ada pungutan biaya sama sekali,” sambungnya.

    Program MBG kedepannya akan berjalan dengan baik apabila ada sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh stakeholder yaitu instansi/Lembaga pemerintah, pemda serta masyarakat.
     
    Kemudian dilanjutkan dengan Laili Kurniasari selaku Nutrisionis pada Bidang Kesmas Dinkes Tulungagung yang menyampaikan sosialisasi dan edukasi mengenai apa itu konsep “Makan Bergizi Gratis”.

    “Mengedukasi masyarakat dg konsep “Isi Piringku” sebagai penganti “4 Sehat 5 Sempurna. Karena Gizi seimbang sangat penting untuk kesehatan dan produktivitas masyarakat (Ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak),” ujar Laili.

    Adapun konsep “Isi Peringku” yaitu bagaimana upaya masyarakat agar dapat terserapnya akan Protein, Lemak dan juga Karbohidrat yang seimbang. Seperti makanan pokok berupa lauk pauk, buah buahan dan sayur-sayuran.