Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Pesan Megawati Soal Revisi UU TNI, Jangan Sampai Dwifungsi ABRI Kembali!

    Pesan Megawati Soal Revisi UU TNI, Jangan Sampai Dwifungsi ABRI Kembali!

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri disebut berharap Dwifungsi ABRI era Orde Baru jangan dibangkitkan lagi lewat Revisi Undang-undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    “Kalau ibu (Megawati) tuh cuman jangan sampai dwifungsi kembali lagi, supremasinya tetap sipil,” kata Politikus PDIP sekaligus Ketua Komisi I DPR Utut Adianto di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.

    Kendati demikian, dia juga menyampaikan pesan dari Presiden ke-5 RI itu agar negara memperhatikan kesejahteraan para prajurit TNI.

    “Kalau sama prajurit, berilah perhatian,” ujarnya.

    Menurutnya, terkait Revisi UU TNI, PDIP memperjuangkan agar supremasi sipil tetap berlaku. Namun, perjuangan itu tak hanya dilakukan oleh partainya, tetapi juga oleh partai-partai lainnya di parlemen.

    “Ya kalau saya bilang PDIP aja kan kasihan partai lain. Setiap kebaikan itu kan napasnya sama, partai lain juga gitu kok. Tapi Kalau ibu jangan kembali ke Orde baru, konsepnya TNI jadi sangat kuat dan militeristik. Jadi ini supremasi sipil,” tuturnya

    “Dan yang terakhir, beri perhatian kepada prajurit. Udah ya udah,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Beri Dukungan untuk BEI, Tegaskan Saham Anjlok Bukan Karena Isu Sri Mulyani Mundur

    DPR Beri Dukungan untuk BEI, Tegaskan Saham Anjlok Bukan Karena Isu Sri Mulyani Mundur

    PIKIRAN RAKYAT – DPR meyakinkan masyarakat dengan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang ditempuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam merespons anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Siang tadi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami anjlok pada sesi pertama perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini. IHSG turun 5,02% ke level 6.146,91 hingga memicu mekanisme penghentian sementara perdagangan (trading halt). Sebanyak 581 saham melemah, 105 saham menguat, dan 271 saham stagnan. Uniknya, kondisi ini terjadi pada saat saham gabungan negara lain di Asia menguat.

    Anggota DPR, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa negara akan selalu hadir untuk mendukung otoritas pasar modal dalam menghadapi situasi seperti ini. “Kita memberi dukungan penuh kepada OJK dan BEI terkait situasi saat ini. Ini dalam rangka meyakinkan pasar bahwa mereka di-backup negara. Kita hadir untuk memberikan support,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad juga menegaskan bahwa mekanisme penghentian sementara perdagangan (trading halt) yang terjadi akibat koreksi IHSG lebih dari 5 persen merupakan prosedur standar. “Ini bukan kali pertama terjadi, saat pandemi COVID-19 pun pernah terjadi. Kami di DPR memberikan dukungan dan meyakinkan pasar agar tetap tenang,” kata Dasco.

    Sementara itu, Direktur BEI, Iman Rachman, menjelaskan bahwa transaksi saham sempat turun hingga 6 persen yang menyebabkan penghentian perdagangan selama 30 menit. “Saat ini perdagangan sudah kembali berjalan dan bahkan sudah membaik,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Direktur OJK, Inarno Djajadi, mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung kebijakan mereka. Ia mengonfirmasi bahwa akan ada kebijakan baru yang diumumkan dalam konferensi pers besok, Rabu, 19 Maret 2025 pagi pukul 10.00 WIB.

    Penyebab Anjloknya IHSG

    Penurunan tajam IHSG yang terjadi hari ini menimbulkan spekulasi di pasar. Salah satu spekulasi yang muncul adalah apakah pelemahan ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah atau tidak.

    Menanggapi hal ini, Direktur BEI Iman Rachman menegaskan bahwa penurunan IHSG bukan disebabkan oleh faktor domestik semata, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika global. “Hari ini sebagian investor asing wait and see. Ada update dari Donald Trump yang menjadi salah satu faktor penurunan IHSG,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa fundamental perusahaan-perusahaan di Indonesia tetap kuat dan tidak ada masalah serius yang mengancam stabilitasnya.

    “Indeks merupakan akumulasi berbagai faktor, bukan hanya domestik. Kalau fundamental perusahaan bagus dan tidak ada isu, berarti yang terjadi adalah persepsi mengenai kondisi bursa efek kita,” jelasnya.

    Harga Saham Anjlok karena Sri Mulyani Mundur?

    Sri Mulyani diisukan mundur dari Menteri Keuangan Prabowo, simak profil dan harta kekayaan sang menteri. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

    Bersamaan dengan anjloknya IHSG, beredar rumor bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengundurkan diri setelah lebarsn. Rumor ini semakin diperbincangkan karena bursa saham di negara-negara Asia Tenggara lainnya mengalami penguatan, sementara IHSG justru melemah.

    Menanggapi isu ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar tersebut. “Sri Mulyani tidak akan mundur dan fiskal kita sangat kuat,” tegasnya.

    Senada dengan Dasco, Mukhamad Misbakhun juga menekankan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih dalam keadaan yang baik. “Penurunan ini sangat wajar, rebound akan terjadi berikutnya. Fundamental bank Himbara juga sangat baik, bahkan BRI baru saja memberikan dividen yang besar,” jelasnya.

    Menurutnya, performa sektor keuangan yang tetap solid seharusnya disikapi secara positif oleh investor. “Urusan performa ini harus direspons secara positif juga,” tutupnya.

    Dengan pernyataan ini, para pemangku kepentingan berharap investor tetap tenang dan menunggu kebijakan lanjutan yang akan diumumkan dalam waktu dekat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggota TNI Terlibat Harus Dihukum Berat

    Anggota TNI Terlibat Harus Dihukum Berat

    PIKIRAN RAKYAT – DPR RI mendorong agar para pelaku penembakan tiga polisi yang gugur saat penggerebekan sabung ayam di Way Kanan, Lampung, dapat dihukum berat seadil-adilnya.

    Demikian kata Anggota Komisi III DPR RI Abdullah. Ia meminta Polri dan TNI menjatuhkan hukuman seberat-beratnya sebab pelaku telah menghilangkan nyawa tiga anggota polisi yang sedang bertugas.

    “Para pelaku harus segera ditangkap. Mereka telah berani menyerang dan membunuh aparat kepolisian,” kata Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.

    Menurutnya, apabila terbukti oknum tentara terlibat dalam kasus penembakan hingga tewas ini, maka TNI wajib menindak tegas anggota bersangkutan.

    “Tidak boleh ada pihak yang menutup-nutupi kasus tersebut. TNI tidak boleh pandang bulu. Siapa pun dan apa pun jabatannya, jika anggota TNI yang terlibat, maka harus dihukum berat,” ujar dia.

    Untuk itu, dia meminta agar oknum TNI yang terlibat penembakan harus dipecat dari keanggotaan TNI dan diproses secara pidana.

    Kejadian ini berawal dari upaya pembubaran aktivitas sabung ayam di wilayah Way Kanan pada Senin, 17 Maret 2025.

    Ketika para petugas mundur setelah pembubaran, terjadi beberapa tembakan yang mengakibatkan tewasnya tiga anggota Polri, termasuk Kapolsek setempat.

    Tiga polisi yang tewas dalam insiden tersebut adalah Kapolsek Negara Batin Way Kanan Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda M. Ghalib Surya Nanta saat sedang menjalankan tugas.

    Pada Senin, 17 Maret 2025, Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar memastikan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat dalam penembakan terhadap polisi saat penggerebekan sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

    Eko juga menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan fakta lebih lanjut terkait peristiwa baku tembak yang merenggut nyawa tiga anggota polisi tersebut.

    Olah TKP Sedang Berlangsung

    Polda Lampung tengah menyelidiki kasus penembakan tiga polisi di Kabupaten Way Kanan, dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

    Hal ini dikonfirmasi Mabes Polri, tepatnya dari keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan.

    “Personel Polda Lampung masih melakukan penyelidikan berupa olah TKP dan (memberikan) dukungan terhadap Polres Way Kanan,” kata dia, di Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.

    Selain itu, saat ini Polda Lampung juga dikatakan sedang fokus pada autopsi tiga jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara setempat.

    “Saat ini Kapolda Lampung (Irjen Pol. Helmy Santika) di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung, fokus terhadap korban untuk dilakukan autopsi dan mengurus jenazah serta keluarga dari korban personel Polri,” ujarnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kamis Lusa, RUU TNI Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR

    Kamis Lusa, RUU TNI Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR

    Kamis Lusa, RUU TNI Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di
    DPR
    RI Jazuli Juwaini menyebut bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan disahkan pada rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025) lusa.
    Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, pembahasan
    RUU TNI
    sudah selesai dan diputuskan dibawa ke paripurna.
    “Mudah-mudahan, kalau tadi sudah dirapatkan. Itu selesai. Hari Kamis insya Allah diparipurnakan,” kata Jazuli di Kawasan Pejaten, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
    Jazuli menegaskan bahwa Fraksi PKS menyatakan untuk mendukung dan setuju terhadap RUU TNI yang dibahas di DPR.
    Pasalnya, PKS ingin posisi TNI diperkuat. Jazuli menilai, sebagai bangsa yang ingin bermarwah tinggi, maka tentaranya harus kuat.
    “Negara kalau enggak ada tentaranya, kuat enggak dia? Berwibawa apa enggak? Ya kan. Tentara harus kuat. Tetapi tentara kuat itu tidak boleh melanggar supremasi sipil seperti apa yang terjadi masa lalu,” ujarnya.
    Selama proses revisi, Jazuli memastikan bahwa tidak ada upaya menghidupkan lagi dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru.
    Perubahan revisi
    UU TNI
    , menurut Jazuli, hanya terkait peran dan batas usia pensiun TNI.
    “Polri pensiunnya sudah naik umurnya. Hakim, jaksa sudah naik umurnya. Tentara belum naik umurnya. Maka kita dalam rangka menjaga prinsip keadilan antara lembaga-lembaga ini, nah itu kita ubah, kita naikkan usia pensiun,” katanya.
    Poin revisi lainnya soal posisi TNI di jabatan sipil. Jazuli menyebut, TNI aktif bisa mengisi 14 jabatan di kementerian/lembaga yang ditentukan.
    “Sudah tinggal 14 (kementerian/lembaga). Yang beririsan sama polisi sudah ditarik seperti tadi, narkotika, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan saya menjamin tidak akan ada dwifungsi ABRI yang direvisi itu cuma untuk penguatan,” ujar Jazuli menegaskan.
    Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyepakati RUU TNI untuk dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna.
    Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi I DPR RI dan Pemerintah yang digelar pada Selasa, 18 Maret 2025.
    Dalam rapat pleno, delapan Fraksi di Komisi I DPR RI menyatakan sepakat membawa RUU TNI ke pembahasan tingkat dua atau rapat paripurna DPR RI untuk disahkan.
    “Selanjutnya, saya mohon persetujuannya apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU. Apakah dapat disetujui?” tanya Ketua Panja, Utut Adianto, Selasa.
    “Setuju,” jawab seluruh peserta rapat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung Akan Tempati Rumah Dinas Gubernur Jakarta Usai Lebaran, Sebut Permintaan Istri

    Pramono Anung Akan Tempati Rumah Dinas Gubernur Jakarta Usai Lebaran, Sebut Permintaan Istri

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana menempati rumah dinas gubernur di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat seusai lebaran mendatang. Pramono bercerita alasan ingin menempati rumah dinas gubernur tersebut.

    Pramono bercerita istrinya mengajak kali ini agar rumah dinas gubernur itu ditempati. Sebelumnya Pramono bilang sudah lima kali mendapat rumah dinas, tetapi belum pernah satu pun ditinggali.

    “Saya memang sudah lima kali dapat rumah jabatan tapi belum pernah satupun yang saya tinggalin,” kata Pramono di Balai Kota DKI, dikutip pada Selasa, 18 Maret 2025.

    “Dua kali ketika menjadi Menteri, menjadi pimpinan DPR sekali, kemudian dua kali menjadi anggota DPR di Kalibata,” katanya.

    Pramono mengatakan bahwa dia telah menengok rumah dinas tersebut. Akhirnya diputuskan untuk menempatinya setelah lebaran mendatang.

    “Kenapa saya ingin menempati? Karena yang pertama, yang paling penting, saya juga kaget, istri saya yang selama ini enggak mau, tiba-tiba bilang alangkah lebih baiknya kalau rumah jabatan gubernurnya ditempatin,” kata dia.

    “Maka ketika saya menengok rumah itu, akhirnya saya memutuskan untuk ditempatin. Mudah-mudahan setelah lebaran akan saya tempatin,” ujarnya.

    Pramono Anung dan Rano Karno merupakan pasangan yang memenangkan Pilgub Jakarta 2024 lalu. Pasangan tersebut diusung partai PDI Perjuangan (PDIP).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Puan Maharani Respons Penggerudukan hingga Penjagaan Ketat Rapat RUU TNI oleh Koopssus, Denny Siregar Beri Sentilan

    Puan Maharani Respons Penggerudukan hingga Penjagaan Ketat Rapat RUU TNI oleh Koopssus, Denny Siregar Beri Sentilan

     

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Denny Siregar merespons pernyataan Ketua DPR Puan Maharani soal penjagaan dari pasukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI selama rapat konsinyering Panja RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta. 

    “Komennya gaesssss,” kata Denny Siregar menyindir melalui akun X pribadinya, Selasa, (18/3/2025). 

    Sebelumnya, Puan menyampaikan, penjagaan personel satuan elite dari tiga matra itu karena ada upaya penggerudukan ke ruang rapat. 

    “Ada yang menggeruduk atau masuk tanpa izin,” ungkap Puan belum lama ini.

    Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, tindakan tersebut tidak diperbolehkan. “Tidak patut untuk dilakukan itu masuk ke dalam rumah yang bukan rumahnya,” tambahnya. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) hanya membahas tiga pasal.

    Di antaranya Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53. Ia menekankan bahwa pembahasan tersebut tidak dilakukan secara diam-diam atau terburu-buru.

    “Revisi UU TNI hanya membahas tiga pasal. Tidak ada pasal lain seperti yang beredar di media sosial. Jika ada yang sama, isinya sangat berbeda,” kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/3/2025). 

    Dasco membantah anggapan bahwa pembahasan RUU TNI dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, proses pembahasan telah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. 

    “Tidak ada proses ngebut-mengebut dalam revisi UU TNI,” tegasnya.

    Ia juga menepis klaim bahwa rapat dilakukan secara diam-diam di hotel. Dasco menjelaskan bahwa rapat tersebut diagendakan sebagai rapat terbuka. 

  • Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan sektor produktif.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa akan ada revisi Keppres mengenai KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite terkait.

    “Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” kata Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Dia menjabarkan, distribusi KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan (48,4%), sementara sektor produktif seperti pertanian (29%), perikanan (1,7%), dan industri pengolahan (7,6%) masih relatif kecil.

    Oleh sebab itu, kata Airlangga Presiden meminta agar sektor-sektor produktif ini diperkuat guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    “Dan tentunya nanti akan ada revisi mengenai keppres mengenai KUR, di mana komitinya akan membunyikan itu. Jadi komiti kebijakan pembiayaan usaha yang produktif,” pungkas Airlangga.

    Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 16 Maret 2025 masih rendah dari total target penyaluran tahun ini Rp300 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 sekitar Rp44,73 triliun atau 14,9% dari total target penyaluran Rp300 triliun di 2025.

    “Realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 total penyaluran nasional kurang lebih sekitar Rp44,73 triliun atau kurang lebih sekitar 14,9%,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Secara terperinci, realisasi penyaluran KUR usaha super mikro senilai Rp36 miliar untuk 3.937 debitur, usaha mikro Rp29 triliun ke 722.222 debitur, usaha kecil Rp15 triliun untuk 61.625 debitur, khusus Rp820 juta, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar.

    Khusus KUR untuk PMI, Maman menuturkan bahwa hal ini tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian UMKM, melainkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.

    “Kenapa? Karena menurut kami tentu akan jauh lebih efektif dan optimal kalau Kementerian BP2MI yang mengurusi urusan PMI,” ujarnya.

  • Anggota DPR Nilai QRIS Tap Pakai wondr Mudahkan Masyarakat

    Anggota DPR Nilai QRIS Tap Pakai wondr Mudahkan Masyarakat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyambut baik peluncuran fitur QRIS Tap berbasis NFC yang kini tersedia melalui wondr by BNI. Langkah ini merupakan kemajuan dalam transformasi digital sistem pembayaran di Indonesia.

    Dengan fitur ini, pengguna cukup menempelkan ponsel mereka ke mesin pembaca tanpa perlu memindai QR code, membuat transaksi lebih cepat dan praktis. “BNI menunjukkan komitmennya dalam mendukung inovasi pembayaran digital yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI),” kata dia dalam keterangan tertulis Selasa (18/3/2025).

    Mufti Anam mengatakan, BNI sebagai salah satu first mover dalam penerapan QRIS Tap dapat memperluas cakupan layanan digitalnya, khususnya dalam aspek digitalisasi sistem pembayaran nasional.

    Saat ini, fitur QRIS Tap sudah dapat digunakan di beberapa layanan transportasi seperti Damri, Royal Trans, dan MRT Jakarta, meskipun masih terbatas di stasiun Bundaran HI dan Lebak Bulus.

    “Dari sisi pengguna, inovasi ini tentu sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi perjalanan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke pembayaran digital, fitur QRIS Tap berbasis NFC ini memberikan alternatif yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan metode pembayaran konvensional,” sambung dia.

    Dirinya melanjutkan, dengan hadirnya QRIS Tap, diharapkan sistem pembayaran digital di Indonesia semakin inklusif dan mendukung mobilitas masyarakat yang lebih efisien.

    Jika fitur ini berhasil diperluas ke layanan LRT Jabodebek, KRL, dan JakLingko, maka potensi penggunaannya akan semakin besar dan dapat membawa perubahan signifikan dalam kebiasaan transaksi digital masyarakat.

    “BNI sebagai agen pembangunan tentu memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi inovasi ini di masa mendatang,” tandasnya. 

    (bul/bul)

  • Pesan Megawati untuk RUU TNI: Jangan Sampai Dwifungsi ABRI Kembali Lagi

    Pesan Megawati untuk RUU TNI: Jangan Sampai Dwifungsi ABRI Kembali Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi I DPR sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR, Utut Adianto mengungkapkan pesan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

    Utut menyampaikan, sebenarnya Megawati hanya ingin agar dwifungsi ABRI tidak kembali lagi. Di samping itu, memang Presiden ke-5 RI itu juga setuju untuk prajurit TNI harus diberi perhatian.

    “Kalau Ibu [Megawati] tuh cuma jangan sampai dwifungsi kembali lagi, supremasinya tetap sipil. Kalau sama prajurit, berilah perhatian,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/3/2025).

    Utut tak mengklaim bahwa hanya partainya saja yang memikirkan tentang kesejahteraan prajurit TNI, sehingga harus diberi perhatian. Dia menyebut semua partai lain juga menganggap hal yang sama.

    “Setiap kebaikan itu ‘kan nafasnya sama, partai lain juga gitu ‘kok. Tapi kalau Ibu jangan kembali ke Orde baru, konsepnya TNI jadi sangat kuat dan militeristik. Jadi ini supremasi sipil dan yang terakhir, beri perhatian kepada prajurit,” tukas legislator PDIP itu.

    Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengungkapkan posisi partainya dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

    PDIP sebelumnya sempat menolak amandemen UU TNI. Namun belakangan, salah satu anggota fraksi partai banteng, Utut Adianto, bahkan menjadi Ketua Panitia Kerja alias Panja revisi UU TNI. 

    Adapun, Puan berdalih bahwa partisipasi PDIP untuk terlibat dalam panitia kerja (Panja) revisi UU TNI untuk memastikan rancangan beleid tersebut benar-benar dibahas dengan sebaik-baiknya.

    “Kehadiran PDI justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai,” katanya kepada wartwan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

  • DPP BAPERA Gelar Pelantikan Pengurus 2025-2030, Santuni 20.000 Anak Yatim di GBK Jakarta – Halaman all

    DPP BAPERA Gelar Pelantikan Pengurus 2025-2030, Santuni 20.000 Anak Yatim di GBK Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Barisan Pemuda Nusantara (DPP BAPERA) resmi melantik pengurus baru periode 2025-2030 dalam acara yang digelar di Arena Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025).

    Acara ini juga dimeriahkan dengan kegiatan buka puasa bersama dan santunan bagi 20.000 anak yatim piatu yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

    Ketua Umum DPP BAPERA, Fahd El Fouz A Rafiq, menegaskan bahwa organisasi ini berkomitmen untuk membangun kualitas pemuda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita Proklamasi 1945, serta memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Hari ini, tepat 18 Ramadhan 1446 Hijriah, DPP BAPERA putihkan Jakarta kembali dengan sinar kebaikan dan dilanjutkan dengan pelantikan yang dihadiri oleh seluruh kader BAPERA dari seluruh Indonesia,” ujar Fahd El Fouz A Rafiq dalam keterangannya.

    Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pelantikan pengurus baru, tetapi juga bagian dari misi besar organisasi untuk merangkul generasi muda dan memberikan perhatian kepada mereka yang kurang beruntung.

    “Kami ingin Jakarta menjadi lebih putih, lebih bersih dari segala bentuk kesulitan yang menimpa anak-anak yatim. Kami hadir untuk memberikan harapan dan semangat baru bagi mereka,” tambahnya.

    Fahd El Fouz A Rafiq juga mengingatkan bahwa di era globalisasi, nasionalisme pemuda semakin tergerus oleh arus informasi yang tak terbendung.

    Generasi muda, baik dari kalangan Gen Y maupun Gen Z, cenderung lebih mengenal budaya asing dibandingkan dengan budaya Indonesia sendiri.

    “BAPERA hadir untuk memperkuat rasa cinta terhadap tanah air dan mendukung cita-cita mulia Presiden Prabowo Subianto dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta menjalankan amanah para Founding Fathers. Kami akan membuat program kerja yang sejalan dengan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prof. Henry Indraguna, yang terpilih sebagai Wakil Ketua Umum DPP BAPERA 2025-2030, menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya.

    “Ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan BAPERA. Mari bersama-sama kita lakukan hal-hal baik demi kemajuan bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Ketua Dewan Pertimbangan DPP BAPERA, yang juga Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran DPP BAPERA atas terselenggaranya acara ini.

    “Selamat atas pelantikan jajaran pengurus dan selamat bekerja. Saya biasanya mendengar santunan diberikan kepada 1.000 anak yatim, tapi kali ini jumlahnya mencapai 20.000 anak yatim. Luar biasa dan semoga berkah,” ungkapnya.

    Ia juga menegaskan bahwa BAPERA merupakan organisasi kepemudaan yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.

    “Ormas BAPERA menjadi wadah untuk mengembangkan potensi generasi muda Indonesia dan membantu program pemerintah,” katanya.

    Adies Kadir juga menyampaikan pesan dari Ketua Dewan Pertimbangan DPP BAPERA sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad.

    “Beliau berpesan agar BAPERA ikut mengamankan program Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita semua memiliki tanggung jawab dalam membangun bangsa agar Indonesia bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045,” paparnya.

    Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, turut hadir dalam acara ini dan menyampaikan selamat kepada pengurus baru DPP BAPERA.

    “Saya senang bisa berada di tengah 20.000 anak yatim. Saya juga ingin meminta doa dari semua yang hadir, karena dalam dua hari ke depan Timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia. Mari kita berdoa agar Timnas Indonesia menang,” ujarnya.

    Dengan pelantikan pengurus baru ini, DPP BAPERA menegaskan kembali komitmennya dalam membangun generasi muda yang berkarakter, berjiwa nasionalis, dan siap berkontribusi untuk kemajuan bangsa.