Kementrian Lembaga: DPR RI

  • ILUNI FISIP UI Mengecam Kekerasan Aparat terhadap Mahasiswa

    ILUNI FISIP UI Mengecam Kekerasan Aparat terhadap Mahasiswa

    FAJAR.CO.ID, DEPOK — Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa pada 20 Maret 2025 di Gedung DPR MPR RI, Jakarta, berakhir dengan kericuhan setelah aparat keamanan melakukan tindakan kekerasan.

    Aksi yang semula berlangsung damai, berubah menjadi bentrokan setelah aparat gabungan TNI-Polri membubarkan paksa demonstran. Beberapa mahasiswa, termasuk dari FISIP UI, mengalami luka-luka serius akibat tindakan tersebut.

    Ikatan Alumni FISIP Universitas Indonesia (ILUNI FISIP UI) mengecam tindakan apparat melalui pernyataan sikap yang hingga Jumat petang (21/3) telah ditandatangani 123 orang alumni dari berbagai angkatan dan jurusan.

    “Kami, Ikatan Alumni FISIP Universitas Indonesia (ILUNI FISIP UI), mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap para demonstran. Penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan pendapat merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi,” ujar Akin, perwakilan ILUNI FISIP UI.

    “Kami menuntut pihak berwenang untuk melakukan investigasi mendalam terhadap insiden ini, dan mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang terbukti bersalah”, ujar alumni Politik FISIP UI Angkatan 2002 ini.

    Dalam pernyataan sikapnya, ILUNI FISIP UI menyerukan kepada semua pihak untuk menjaga ketenangan dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi.

    ILUNI FISIP UI juga menegaskan, dialog dan negosiasi adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. ILUNI FISIP UI akan terus memantau perkembangan usai demonstrasi penolakan pengesahan RUU TNI serta mendesak semua pihak untuk menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

  • VIDEO Momen Jokowi dan Puan Maharani Satu Meja di Bukber NasDem, Surya Paloh di Tengah – Halaman all

    VIDEO Momen Jokowi dan Puan Maharani Satu Meja di Bukber NasDem, Surya Paloh di Tengah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.OM, JAKARTA – Suasana hangat dan penuh keakraban terasa di NasDem Tower, Jakarta, saat Partai NasDem menggelar acara buka puasa bersama pada Jumat (21/3/2025). 

    Namun, yang membuat pertemuan ini menarik perhatian publik adalah kehadiran dua tokoh sentral politik Tanah Air: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani.

    Momen ini semakin menarik ketika keduanya duduk di meja yang sama, dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di tengah-tengah mereka.

    Puan duduk di sebelah kanan Surya Paloh.

    Sedangkan Jokowi duduk di sebelah kiri Surya Paloh.

    Jokowi tiba lebih dulu sekitar pukul 17.07 WIB, mengenakan batik lengan panjang bernuansa cokelat. 

    Kehadiran Jokowi langsung disambut Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni, Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Siti Nurbaya Bakar, dan Ketua Fraksi NasDem DPR Victor Laiskodat.

    Tak lama berselang, pada pukul 17.18 WIB, Puan Maharani datang dengan mengenakan busana serba putih.

    Ia disambut oleh Ketua Majelis Tinggi NasDem sekaligus Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat serta Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto.

    Puan Maharani Soal Pertemuannya dengan Jokowi

    Saat ditanya awak media apakah ada pembahasan khusus dalam pertemuan ini, mengingat kehadiran Jokowi, Puan menepis segala spekulasi dan menegaskan suasana akan berlangsung hangat.

    “Hangat dong, orang ga ada apa-apa. Hangat, hangat,” ujar Puan sambil tersenyum.

    Namun, yang menarik, Puan juga mengaku dirinya baru mengetahui bahwa Jokowi turut hadir dalam acara tersebut.

    “Saya baru tahu Pak Jokowi datang. “

    “Saya datang ke sini, ‘kan diundang oleh pak Surya Paloh untuk bukber di kantor NasDem. “

    “Nanti ini baru mau ketemu pak Jokowi,” ucapnya.

    Selain Jokowi dan Puan, sejumlah tokoh politik lainnya juga terlihat hadir, termasuk Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid.

    Jokowi Ngobrol Hangat Bersama Puan Saat Buka Puasa di NasDem Tower

    Jokowi tampak duduk semeja dengan Puan, ditemani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno. 

    Setelah menikmati hidangan buka puasa, Jokowi mengaku pertemuannya dengan Puan berlangsung dengan penuh kehangatan.

    “Hubungannya memang hangat betul, emang hangat, dengan Mbak Puan hangat,” ujar Jokowi.

    Jokowi Berkelakar: Bahas Apa? Ya, Makanan!

    Dalam suasana santai, Jokowi sempat berkelakar bahwa dirinya, Puan, dan Surya Paloh turut membahas menu makanan yang disajikan.

    “Jadi ya ini berbuka puasa sambil silaturahmi, berbicara, semua dibicarakan, terutama makanan, makanan yang disajikan,” kata Jokowi.

    Saat ditanya menu favoritnya, Jokowi dengan spontan menjawab, “Sate.”

    Puan: Hubungan dengan PDIP Baik-Baik Saja

    Senada dengan Jokowi, Puan Maharani juga menyatakan demikian, perbincangan dirinya dengan Jokowi terjalin hangat saat buka puasa bersama di NasDem Tower.

    Ia menegaskan hubungan mereka tetap harmonis, termasuk dengan PDIP.

    “Hubungan sama, hubungan dengan PDI Perjuangan baik-baik saja,” kata Puan singkat.

    Momen kebersamaan ini menarik perhatian, mengingat dinamika politik yang berkembang antara Jokowi dan PDIP dalam beberapa waktu terakhir.

    Hubungan Jokowi dan PDIP saat ini menjadi sorotan setelah politisi PDIP Deddy Sitorus menyebut ada utusan yang datang dan meminta PDIP tidak memecatnya.

    Jokowi menantang PDIP untuk membuka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud.

    (Tribunnews/Rizki/Reza Deni/Apfia Tioconny Billy/Malau)

     

  • Buka Puasa NasDem, Surya Paloh Jelaskan Alasan Duduk Bersama Jokowi dan Puan

    Buka Puasa NasDem, Surya Paloh Jelaskan Alasan Duduk Bersama Jokowi dan Puan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjelaskan alasan dirinya duduk di antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani dalam acara buka puasa bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Dalam kesempatan itu, Surya menyampaikan bahwa kebersamaan para tokoh bangsa menjadi kebutuhan untuk menunjukkan komitmen memberikan kontribusi bagi kepentingan Indonesia. Ia menilai perbedaan politik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi upaya menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa.

    “Itu mengalahkan permasalahan-permasalahan subjektivitas perbedaan-perbedaan, baik yang sekecil maupun sebesar apa pun. Itu harapan bagi kita semuanya dan itulah saya pikir tugas kita bersama,” kata Surya.

    Surya juga menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Jokowi dan Puan. Ia mengaku sudah menganggap Puan Maharani sebagai keponakan sendiri, mengingat kedekatan yang telah terjalin sejak lama.

    “Berulang kali saya katakan, Puan saya anggap sebagai ponakan saya dalam representasi perjalanan panjang yang pernah kita lalui bersama,” ujar Surya.

    Hal serupa juga ia sampaikan mengenai kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Surya menyebut NasDem pernah mendukung Jokowi sebagai calon presiden dan presiden selama dua periode. Ia pun mengakui, dalam perjalanan itu, tidak lepas dari dinamika yang terjadi antara NasDem dan Jokowi.

    Kendati demikian, menurut Surya, semua pihak perlu menempatkan kepentingan bangsa di atas segala perbedaan. “Kita membutuhkan kesejukan harmonisasi dan komunikasi di antara kita. Apalagi tantangan yang semakin besar kita hadapi dalam kehidupan kita hari ini,” ucapnya.

  • Jokowi dan Puan Hadir di Bukber Nasdem, Surya Paloh: Kita Butuh Kesejukan…

    Jokowi dan Puan Hadir di Bukber Nasdem, Surya Paloh: Kita Butuh Kesejukan…

    Jokowi dan Puan Hadir di Bukber Nasdem, Surya Paloh: Kita Butuh Kesejukan…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Partai
    Nasdem
    ,
    Surya Paloh
    menjelaskan alasan di balik keputusannya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu dalam acara buka puasa bersama dengan sejumlah elite partai politik pada Jumat (21/3/2025).
    Dalam acara tersebut, Surya Paloh bahkan duduk di antara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP
    PDI-P

    Puan Maharani
    .
    “Bagaimanapun juga, saya pikir adalah sesuatu kebutuhan bagi kita semuanya, bagi bangsa ini untuk melihat para tokoh-tokoh bangsa bisa mempergunakan
    lifespan
    yang masih dimiliki, sisa perjalanan hidup yang masih ada, energi yang masih ada, untuk bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa,” ujar Surya Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jumat (21/3/2025).
    Menurut Paloh, kehadiran para tokoh bangsa dalam acara tersebut merupakan bentuk kontribusi dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah dinamika politik yang terjadi.
    Dia lantas menekankan pentingnya menciptakan suasana yang sejuk dan harmonis di tengah tantangan yang semakin besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
    “Kita membutuhkan kesejukan, harmonisasi, dan komunikasi di antara kita. Apalagi tantangan yang semakin besar kita hadapi dalam kehidupan kita keseharian hari ini,” kata Paloh.
    “Itu mengalahkan permasalahan-permasalahan subjektivitas, perbedaan-perbedaan baik yang sekecil maupun sebesar apa pun,” ujarnya lagi.
    Surya Paloh pun menegaskan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jokowi maupun Puan. Bahkan, dia telah menganggap Puan sebagai keluarganya sendiri.
    “Saya kebetulan mengenal baik kedua tokoh kita yang kebetulan hadir pada hari ini. Berulang kali saya katakan, Puan saya anggap sebagai ponakan saya, dalam referensi perjalanan panjang yang pernah kita lalui bersama,” katanya.
    Sementara dengan Jokowi, Paloh menyinggung soal dukungan yang diberikan Partai Nasdem dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
    Namun, Paloh mengakui bahwa hubungannya Nasdem dengan Jokowi juga tidak terlepas dari adanya dinamika perbedaan pendapat dan kesalahpahaman satu sama lain.
    “Pak Jokowi sama saja, beliau memang jelas didukung dari tempat ini sebagai calon presiden dan menjadi Presiden 10 tahun,” ujar Paloh.
    “Kalian juga bisa memahami ada dinamika perjalanan antara Pak Jokowi bersama Nasdem, bersama dengan saya. Ada dialektika, ada dinamika, ada kesalahpahaman, atau ada hal-hal prinsip yang barangkali belum ditemukan,” katanya lagi.
    Mendengar penjelasan Surya Paloh, Jokowi pun menyatakan bahwa rakyat akan senang melihat pemimpinnya rukun, kompak, dan harmonis
    “Rakyat itu senang ya kalau melihat pemimpinnya itu rukun, kompak, dan harmonis. Senang, rakyat itu senang. Coba ditanyakan aja ke bawah,” ujar Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco: Presiden Prabowo minta maaf tak bisa hadiri bukber NasDem

    Dasco: Presiden Prabowo minta maaf tak bisa hadiri bukber NasDem

    “Pak Prabowo tadi minta maaf karena ada rapat paripurna kabinet yang saat ini masih berlangsung,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak dapat hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    “Pak Prabowo tadi minta maaf karena ada rapat paripurna kabinet yang saat ini masih berlangsung,” kata Dasco saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Dia mengungkapkan bahwa Prabowo masih memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Kemudian, setelah buka puasa masih harus melakukan beberapa rapat terbatas kecil.

    “Setelah buka puasa, ada beberapa ratas kecil sehingga presiden belum bisa hadir pada hari ini,” ujarnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim.

    Selain itu, sejumlah elite partai politik tampak menghadiri kegiatan ini, yakni Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Golkar Rizal Mallarangeng, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

    Adapun DPP Partai NasDem juga mengundang Presiden Prabowo Subianto dan para pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Meski begitu, sampai malam hari Prabowo belum tampak hadir di NasDem Tower.

    Berdasarkan undangan yang diterima, kegiatan buka puasa bersama akan dimulai pukul 16.00 WIB.
    “Kami sampaikan bahwa DPP Partai NasDem akan mengadakan buka bersama Presiden Prabowo Subianto serta Partai Politik sahabat, Jumat, 21 Maret 2025, di Ballroom NasDem Tower,” tulis undangan tersebut.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi tanya Puan hasil persetujuan RUU TNI saat bukber NasDem

    Jokowi tanya Puan hasil persetujuan RUU TNI saat bukber NasDem

    “Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru disahkan itu seperti apa,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanyakan revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang baru disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, dalam acara buka puasa bersama di NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    “Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru (disetujui DPR untuk) disahkan itu seperti apa,” kata Puan saat ditanya awak media terkait isi perbincangan dengan Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat buka puasa bersama.

    Dia mengatakan sebagai Ketua DPR RI, dirinya memberikan penjelasan kepada Jokowi dan juga Surya bahwa ada tiga poin utama dalam revisi UU TNI, yakni Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53.

    “Dan beliau berdua menyampaikan, ‘Oh hanya tiga itu saja. Jadi, tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah’,” ujarnya.

    “Dan saya menyatakan bahwa kita di DPR memang menyampaikan semua hal yang direvisi itu memang sesuai dengan kebutuhannya,” sambung dia.

    Menanggapi penjelasannya, Jokowi dan Surya mengingatkan DPR untuk segera menyosialisasikan hasil revisi tersebut.

    “Dan beliau berdua menyampaikan, ‘Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, wah kalau memang hanya seperti itu harusnya bisa segera disosialisasikan agar masyarakat dan publik segera mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman,’ itu saja,” tambah Puan.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk disahkan menjadi undang-undang.

    Perubahan dalam RUU tersebut, di antaranya mengenai kedudukan koordinasi TNI, penambahan bidang soal operasi militer selain perang, penambahan jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif, dan perpanjangan masa dinas keprajuritan atau batas usia pensiun.

    Pada perubahan Pasal 47 dalam RUU tersebut, jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif bertambah dari 10 bidang menjadi 14 bidang. Selain ketentuan 14 bidang jabatan sipil itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun dari dinas keprajuritan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Respons Demo Penolakan RUU TNI, Puan: Saya Harap Semua Menahan Diri

    Respons Demo Penolakan RUU TNI, Puan: Saya Harap Semua Menahan Diri

    Respons Demo Penolakan RUU TNI, Puan: Saya Harap Semua Menahan Diri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR RI

    Puan Maharani
    meminta semua pihak yang menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI hingga menggelar
    aksi demonstrasi
    untuk menahan diri.
    Hal itu disampaikan Puan saat ditanya mengenai demonstrasi besar-besaran menolak
    RUU TNI
    di berbagai daerah yang berujung bentrok dengan aparat, tak terkecuali di depan Gedung DPR RI.
    “Saya berharap semuanya bisa menahan diri dan tentu saja kami DPR RI,” ujar Puan, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
    Politikus PDI-P itu menegaskan bahwa DPR RI dan pemerintah akan menyosialisasikan hasil RUU TNI yang telah disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025) kemarin.
    Puan berharap langkah ini dapat membuat masyarakat memahami apa saja aturan-aturan yang direvisi dalam RUU TNI yang telah disahkan.
    “Sehingga publik, masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kesalahpahaman, Insya Allah secepatnya,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).
    Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
    Rapat pengesahan RUU TNI menjadi UU yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani itu berlangsung di tengah gelombang penolakan masyarakat.
    Adapun RUU TNI ini mencakup perubahan empat pasal, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 7 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 berkaitan dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Demo Penolakan RUU TNI, Puan: Saya Harap Semua Menahan Diri

    Respons Demo Penolakan RUU TNI, Puan: Saya Harap Semua Menahan Diri

    Respons Demo Penolakan RUU TNI, Puan: Saya Harap Semua Menahan Diri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR RI

    Puan Maharani
    meminta semua pihak yang menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI hingga menggelar
    aksi demonstrasi
    untuk menahan diri.
    Hal itu disampaikan Puan saat ditanya mengenai demonstrasi besar-besaran menolak
    RUU TNI
    di berbagai daerah yang berujung bentrok dengan aparat, tak terkecuali di depan Gedung DPR RI.
    “Saya berharap semuanya bisa menahan diri dan tentu saja kami DPR RI,” ujar Puan, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
    Politikus PDI-P itu menegaskan bahwa DPR RI dan pemerintah akan menyosialisasikan hasil RUU TNI yang telah disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025) kemarin.
    Puan berharap langkah ini dapat membuat masyarakat memahami apa saja aturan-aturan yang direvisi dalam RUU TNI yang telah disahkan.
    “Sehingga publik, masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kesalahpahaman, Insya Allah secepatnya,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).
    Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
    Rapat pengesahan RUU TNI menjadi UU yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani itu berlangsung di tengah gelombang penolakan masyarakat.
    Adapun RUU TNI ini mencakup perubahan empat pasal, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 7 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 berkaitan dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Surya Paloh jelaskan alasan duduk di antara Jokowi-Puan pada bukber

    Surya Paloh jelaskan alasan duduk di antara Jokowi-Puan pada bukber

    “Itu mengalahkan permasalahan-permasalahan subjektivitas perbedaan-perbedaan baik yang sekecil maupun sebesar apa pun. Itu harapan bagi kita semuanya dan itulah saya pikir tugas kita bersama,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjelaskan alasan dirinya duduk di antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Adapun pada 22 April 2024, PDIP telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi anggota partai, menyusul dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda dari pilihan resmi partai. Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDIP, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.

    Menurutnya, bangsa Indonesia mempunyai kebutuhan untuk melihat para tokoh bangsa menghabiskan hidup atau life spend yang masih dimiliki untuk bisa memberikan kontribusi yang baik bagi kepentingan Indonesia.

    “Itu mengalahkan permasalahan-permasalahan subjektivitas perbedaan-perbedaan baik yang sekecil maupun sebesar apa pun. Itu harapan bagi kita semuanya dan itulah saya pikir tugas kita bersama,” kata Surya saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Dia juga mengaku mengenal baik Jokowi dan Puan. Surya menegaskan bahwa dirinya sudah menganggap Puan seperti keponakannya sendiri.

    “Berulang kali saya katakan, Puan saya anggap sebagai ponakan saya dalam representasi perjalanan panjang yang pernah kita lalui bersama,” ujarnya.

    Ia juga menganggap Jokowi sama seperti Puan. Dia menegaskan Jokowi pernah mendapatkan dukungan sebagai calon presiden dan presiden selama satu dekade.

    Selain itu, selama mendukung Jokowi terdapat berbagai dinamika di antara NasDem dan Jokowi. Kendati Demikian, Surya menekankan perlu melihat kepentingan yang lebih absolut di atas segala kepentingan.

    “Kita membutuhkan kesejukan harmonisasi dan komunikasi di antara kita. Apalagi tantangan yang semakin besar kita hadapi dalam kehidupan kita hari ini,” jelas Surya.

    Sebelumnya, pada era kepemimpinan Presiden Ke-7 Jokowi, ada sejumlah menteri dari Partai NasDem, seperti mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate terlibat dalam kasus korupsi. Johnny terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS).

    Meski begitu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berkomitmen untuk mendukung Jokowi hingga akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024.

    Paloh mengatakan Partai NasDem akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengantarkan Jokowi hingga masa jabatan berakhir.

    “Melalui Kongres ke-III ini, saya menyatakan NasDem, sekali lagi ingin mengantarkan dan taat pada komitmennya menyelesaikan seluruh kemampuannya untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap penyelesaian masa dan jabatan Presiden Jokowi yang akan berakhir sampai tanggal 20 Oktober yang akan datang,” kata Paloh dalam Kongres NasDem di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Belum Apa-apa Berburuk Sangka, Kita Positif Dahulu

    Belum Apa-apa Berburuk Sangka, Kita Positif Dahulu

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI, Puan Maharani merespons soal kritik dan tanggapan negatif dari rakyat terkait pengesahan UU TNI. Dia meminta semua pihak agar tidak berburuk sangka kepada pemerintah atas kebijakan ini.

    Ia mengatakan bahwa terdapat larangan serta batasan yang diberlakukan bagi prajurit aktif. Dengan demikian, pengesahan UU ini tidak seperti apa yang ramai dinarasikan.

    “Tetap dilarang (bisnis), tidak boleh berbisnis tidak boleh menjadi anggota partai politik dan ada beberapa hal lagi (ketentuan), itu harus (dipatuhi),” kata Puan, dalam keterangan yang dikutip Jumat, 20 Maret 2025.

    “Dan bahkan, kalau di luar dari pasal 47 bahwa cuma ada 14 lembaga yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini,” ujarnya menegaskan.

    Untuk itu, dia memohon agar semuanya berbaik sangka dan membaca dengan saksama dulu ketentuan yang sudah sama-sama disepakati oleh anggota legislatif di paripurna kemarin.

    “Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan,” ucap dia.

    “Jangan belum apa-apa berburuk sangka. Ini bulan Ramadhan, bulan penuh berkah. Kita sama-sama harus mempunyai pikiran positif dahulu. Sebelum membaca, sebelum melihat, tolong jangan berburuk sangka dan berprasangka negatif,” katanya menandaskan.

    Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) tengah menjadi sorotan publik.

    Rencananya, RUU ini akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 20 Maret 2025. Namun, rencana ini memicu gelombang demonstrasi yang menolak pengesahan RUU tersebut.

    4 Kekhawatiran Utama dalam Demo Tolak RUU TNI

    1. Kembalinya Dwifungsi ABRI

    Kekhawatiran bahwa militer akan kembali menduduki jabatan sipil dan BUMN seperti pada masa Orde Baru.

    2. Ancaman Demokrasi dan HAM

    Kekhawatiran bahwa ruang gerak masyarakat sipil akan semakin dipersempit.

    3. Impunitas Militer

    Kekhawatiran bahwa pelanggaran HAM oleh TNI akan semakin sulit diadili.

    4. Persaingan Kerja yang Bertambah

    Kekhawatiran bahwa perwira TNI akan memasuki sektor sipil dan merebut lapangan kerja anak muda. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News