Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Ikadin Desak RUU KUHAP Segera Disahkan agar Tak Timbul Gaduh Penegakan Hukum

    Ikadin Desak RUU KUHAP Segera Disahkan agar Tak Timbul Gaduh Penegakan Hukum

    Jakarta –

    Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) mendesak Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) segera disahkan. Ikadin mengatakan hal itu harus dilakukan untuk menghindari kegaduhan penegakan hukum.

    Sekretaris Jenderal DPP Ikadin Rivai Kusumanegara menerangkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku mulai 2 Januari 2026. Akan tetapi, katanya, sampai saat ini hukum acaranya belum disahkan pemerintah dan DPR.

    “KUHP baru memiliki kebaruan yang tidak sesuai dengan KUHAP saat ini, sehingga akan timbul kegaduhan dalam penegakan hukum,” kata Rivai kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

    Rivai lalu mencontohkan pelaku penganiayaan, penipuan, penggelapan dan penadahan tidak bisa ditahan. Hal itu, katanya, karena pasal-pasal tertentu yang dapat ditahan menurut KUHAP masih mengacu pada KUHP lama.

    Selanjutnya Rivai menjelaskan timbul persoalan dalam pelaksanaan hukuman kerja sosial, hukuman tutupan maupun hukuman pengawasan. Dia menyebut restorative justice dan pidana korporasi dalam KUHP baru tidak efektif karena belum ada hukum acaranya.

    Rivai juga menyadari RUU KUHAP masih belum disahkan karena adanya pro dan kontra atas sejumlah pasal di dalamnya. Dia berharap semua pihak bisa menurunkan ego dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

    “Jika masing-masing masih memaksakan pandangannya, maka hal-hal positif dalam KUHP baru maupun RKUHAP tidak bisa dirasakan masyarakat,” ujar Rivai.

    (whn/jbr)

  • Marah Amalan Ibadahnya Dipamer ke Medsos

    Marah Amalan Ibadahnya Dipamer ke Medsos

    GELORA.CO – Sisi lain Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diungkap ke publik.

    Di balik kelakuan dan pernyataannya yang ceplas-ceplos bak koboi, Doktor bidang ekonomi jebolan Purdue University itu ternyata memiliki sikap yang tegas terhadap sejumlah hal.

    Ia menolak keras amalan ibadahnya dipamerkan di media sosial.

    Selain itu, dengan popularitasnya yang tinggi, ternyata Purbaya mengeluh ketika diseret ke dunia politik.

    Ogah Diseret ke Politik

    Menkeu Purbaya yang masuk Kabinet Merah Putih karena kepakarannya di bidang ekonomi, menolak diseret-seret ke politik.

    Ternyata, sejak dilantik dan muncul ke publik 8 September 2025 lalu, dengan percaya dirinya yang tinggi, banyak tawaran politik menarik-nariknya.

    Bukannya mengambil kesempatan itu untuk karir politiknya, Purbaya justru risih.

    Partai Amanat Nasional sudah terang-terangan tertarik meminang Purbaya menjadi kadernya.

    Nama pengganti Sri Mulyani sebagai bendahara negara itu juga sudah masuk radar cawapres di 2029 mendatang versi sejumlah hasil survei.

    Kerisihannya diseret-seret ke ranah politik disampaikan Purbaya ke Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

     Misbakhun pun membeberkannya saat bicara di gelar wicara bertajuk ‘DARI SRI MULYANI KE PURBAYA. KEMANA ARAH EKONOMI KITA?’ di Youtube @AkbarFaizalUncensored, tayang perdana Kamis (6/11/2025).

    “Saya beberapa kali sudah ketemu sama Pak Purbaya. Saya sampaikan Pak Purbaya itu berkeluh kesah karena dia ditarik ke terlalu dalam ke politik, dicalonkan ini dicalonkan itu.”

    “Dia ditarik-tarik ke urusan itu. Dia sudah ketemu sama saya ngomong soal itu, dan dia berkuluh kesah soal itu,” kata Misbakhun.

    Marah Amalan Ibadah Dipamerkan

    Belakangan, video Menkeu Purbaya sedang mengaji di dalam mobil viral di media sosial.

    Purbaya mengaji menggunakan handphone saat terjebak macet di sebuah jalan di Jakarta.

    Momen Purbaya mengaji itu direkam oleh ajudannya. Purbaya terlihat duduk di bangku penumpang. 

    Lantunan ayat suci Al-Qur’an pun terdengar sayup-sayup dari bangku penumpang.

    Sikap Purbaya mendapat pujian dari warganet hingga menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak salah melantik Menteri Keuangan. 

    Momen itu dibagikan akun TikTok @3a_jaya pada Jumat (31/10/2025). 

    Purbaya pun tak mengetahui saat dirinya direkam oleh pria yang diduga anak buahnya. 

    Sementara terlihat jalanan yang dilalui mobil Purbaya lumayan macet.

    Sontak video itu dibanjiri pujian dari warganet yang memang akhir-akhir ini Purbaya sedang menjadi sorotan publik. 

    Netizen mengatakan Purbaya berani menghadapi mafia besar lantaran dibekingi oleh Tuhan. 

    Misbakhun juga mengungkapkan, Purbaya marah setangah mati terhadap ajudan yang merekamnya saat mengaji.

    Purbaya menganggap video dirinya mengaji yang ramai mendapat pujian dari publik itu tak ada gunanya.

    “Saya sudah tahu ceritanya itu,” kata Misbakhun.

    “Dia marahin setengah mati itu ajudannya. ‘Apa perlunya begituan?’” lanjut Misbakhun menirukan Purbaya.

    Misbakhun mendorong sikap profesionalitas Purbaya sebagai ekonom yang menjadi bendahara negara.

    Ia setuju dengan sikap Purbaya yang mengomeli ajudan karena membuatnya viral namun tidak terkait dengan urusan kenegaraan atau keuangan.

    Terlebih, Purbaya yang kini menjadi buah bibir dengan gaya yang ceplas-ceplos mengaku kerap diganggu dan digiring ke arah politik.

    “Saya ketemu berapa kali dan dia sudah menyampaikan. Pak, saya sama ketika berhubungan dengan mitra kerja yang lain. Saya tidak ingin orang yang profesional itu kemudian diganggu oleh gangguan-gangguan politik yang tidak perlu. Kasih kesempatan mereka menunjukkan profesionalismenya, menunjukkan kompetensinya, menunjunjukkan bakat besarnya untuk menyelesaikan masalah,” kata Misbakhun.

    Pengamat Gugat Tim Medsos Purbaya

    Sementara, pengamat politik Hendri Satrio, pada kesempatan yang sama melihat Purbaya tak bisa dilepaskan dari pandangan politis publik.

    Sebab, penampilan dengan gaya koboinya sudah menjadi popularitas, bahkan dibaca survei sebagai elektabilitas.

    Video mengaji Purbaya yang sekalipun tak diinginkan itu, menurut Hendri Satrio, adalah bagian dari magnet politik sosok menteri lulusan Purdue University itu.

    Hendri Satrio menggugat tim medsos Purbaya untuk mengikuti gaya profesional sang menteri.

    “Tim medsosnya bisa gitu enggak? Tim medsosnya bisa kerja di profesionalnya Purbaya enggak? Karena yang ditampilkan tim medsosnya gaya-gaya komunikasi Purbaya yang akhirnya menarik dia ke politik,” kata Hendri Satrio.

    Update Terbaru TikTok Purbaya

    Purbaya memang memiliki akun TikTok @purbayayudhis yang merekam kegiatannya sehari-hari.

    Pada Jumat (7/11/2025), akun TikTok Purbaya mengunggah video dirinya saat hendak salat Jumat.

    Mengenakan celana panjang dan batik, Purbaya tampil sederhana dengan sandal jepit.

    “Tadi siang saya Sholat Jumat di Masjid Salahuddin (Ditjen Pajak).

    Happy weekend ya guys. Masih awal bulan, rencana weekend kalian kemana?” tertulis pada caption unggahan.

    Pada Kamis (13/11/2025), Purbaya mengunggah video saat dirinya rapat dengan delegasi International Monetary Fund (IMF).

    “Kemarin (12/11) saya menerima delegasi dari International Monetary Fund (IMF), membahas perkembangan terkini kondisi perekonomian Indonesia serta kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan perkenomian nasional,” tertulis pada caption.

  • Aspermigas: UU Migas Bisa Jadi Magnet Investasi Jangka Panjang

    Aspermigas: UU Migas Bisa Jadi Magnet Investasi Jangka Panjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) menilai penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas bisa menarik investasi jangka panjang di sektor hulu.

    Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal mengatakan Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk kontrak jangka panjang dan upaya serius melakukan eksplorasi oleh pemerintah.

    “Tanpa itu, Indonesia akan tetap tertinggal dari negara lain, terutama bagi investor besar yang mengincar proyek jangka panjang dan berisiko tinggi. Upaya paling mendesak untuk menarik investor adalah pengesahan segera RUU Migas,” kata Moshe dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

    Dia menyayangkan penetapan RUU Migas yang mengambang sejak lima tahun lalu. Fokus utama investor lebih kepada jaminan kepastian hukum yang melekat pada kontrak tersebut.

    Menurutnya, aturan migas yang baru dinilai sangat penting karena beleid yang lama tidak lagi mampu memberikan landasan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pasar global. Meskipun diakuinya dampak investasi secara keseluruhan juga dipengaruhi oleh faktor geopolitik, kepastian hukum tetap paling utama.

    Adapun, dalam upaya menarik investor untuk lapangan marginal dan frontier, Moshe menekankan perlunya insentif tambahan. Secara khusus dirinya mengkritisi skema Kerja Sama Operasi (KSO) yang kini banyak diaplikasikan.

    Saat ini, lanjutnya, skema yang ada dinilai baru mampu menarik minat investor berskala kecil dengan kapasitas finansial terbatas. Moshe menyarankan agar pemerintah menawarkan kontrak berjangka panjang sekitar 10-30 tahun guna memberikan kepastian dan menarik minat investor dengan kapasitas finansial yang lebih kuat.

    Dia berharap agar pemerintah mau berinvestasi dalam mengumpulkan data eksplorasi. Data ini kunci untuk menarik investasi karena bisa mengurangi risiko terhadap lapangan-lapangan yang ditawarkan kepada investor.

    Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman, menilai momentum meningkatnya investasi hulu migas pada 2025 merupakan sinyal positif yang harus dijaga. Namun, peningkatan investasi tersebut bisa bersifat sementara apabila revisi UU Migas tak kunjung rampung.

    “Namun, peningkatan investasi ini harus diimbangi dengan kepastian hukum dan regulasi yang jelas,” ujar Yulisman.

  • Tambang Grasberg yang Longsor Ditargetkan Buka Kembali Maret atau April 2026

    Tambang Grasberg yang Longsor Ditargetkan Buka Kembali Maret atau April 2026

    Jakarta –

    Tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mengalami longsor ditargetkan buka kembali dibuka pada Maret atau April 2026. Hal ini disampaikan langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

    Bahlil mengatakan tim Kementerian ESDM masih terus melakukan evaluasi terhadap bencana tersebut. Ia menyebut tak ingin sembarangan mengambil keputusan karena masalah ini berkaitan langsung dengan nyawa manusia.

    “Ya kita targetkan mungkin bulan 3-4, tahun depan baru bisa (beroperasi). Kita nggak mau sembrono, kalau sembrono kan orang mati nanti siapa yang tanggung jawab lagi? Kita harus hati-hati. Nyawa orang ini, bukan persoalannya bisnis, nyawa orang dan kita harus nge-check apa penyebabnya setelah itu diaudit oleh tim ahli setelah itu rekomendasi dilakukan perbaikan, baru dilakukan produksi,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (14/11/2025).

    Bahlil menjelaskan, area yang terdampak longsor memang langsung ditutup dan dilakukan evakuasi. Namun daerah operasional lain yang berjauhan dan tidak berdampak bisa kembali berproduksi.

    “Freeport itu tidak semua areanya itu kan kena masalah. Tapi kemarin pada saat masalah itu kita tutup sampai dilakukan evakuasi. Setelah dilakukan evakuasi kemudian kita membuat analisa ada bagian yang gak ada hubungannya dengan longshore underground itu,” sebutnya.

    “Itu nggak apa-apa berjalan itu kan ada sekitar 6 kilometer atau 7 kilometer itu, itu jalan aja tetapi yang titik dimana bermasalah yang bencana itu tim kita lagi melakukan evaluasi,” sambung Bahlil.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyetujui pengajuan kembali operasional tambang milik PT Freeport Indonesia yang sebelumnya disetop imbas insiden longsor tambang bawah tanah Grasberg pada 8 September lalu. Namun, izin operasional ini diberikan untuk dua blok, yaitu Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan.

    “Sudah, sudah. Yang DMLZ dan Big Gossan,” ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Meski begitu, ia menyebut belum ada produksi yang dilakukan Freeport di dua blok tambang tersebut hingga saat ini. Produksi Freeport di dua blok tambang tersebut tidak begitu signifikan.

    (ily/hns)

  • Impor Baja Melonjak, DPR Minta Mendag Cek Kondisi Terkini

    Impor Baja Melonjak, DPR Minta Mendag Cek Kondisi Terkini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lonjakan impor baja menjadi sorotan anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto. Dia meminta pemerintah bergerak cepat mengevaluasi data impor dan penerapan aturan antidumping, terutama karena sejumlah pos tarif atau HS code disebut menjadi celah masuknya produk berbiaya murah dari luar negeri.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui bahwa tidak semua komoditas dikenakan peraturan antidumping, sebab mekanisme tersebut berbeda-beda antar perusahaan.

    “Semua dikenakan dumping, tapi tidak semua HS dikenakan dumping, tergantung perusahaan,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso di lokasi.

    Pernyataan itu ditanggapi anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, yang menyoroti pos tarif tertentu yang dinilai menjadi pintu masuk produk impor yang mengganggu industri dalam negeri.

    Dari sisi pelaku usaha, sejumlah importir maupun produsen baja lokal disebutkan belum sepenuhnya terkena aturan antidumping. Hal ini membuat pasar domestik semakin tertekan oleh produk asing berharga rendah. “Kebanyakan belum kena,” kata Budi Santoso.

    Melihat temuan tersebut, Darmadi kembali meminta pemerintah memastikan data dan evaluasi HS code yang berpotensi merugikan industri baja nasional. Lonjakan impor baja tidak boleh dibiarkan karena industri ini merupakan salah satu penopang utama pembangunan infrastruktur dan manufaktur.

    Pemerintah diminta segera menyampaikan hasil evaluasi sekaligus memperkuat kebijakan pengamanan perdagangan agar industri baja nasional tidak kehilangan daya saing di pasar domestik.

    “Coba dicek 94 Pak,” kata Darmadi.

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyebut langkah utama yang akan dilakukan adalah memperkuat koordinasi antar kementerian dan membuka peluang investasi baru di sektor baja.

    “Investasi tentu solusi buat industri baja agar tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri yang memang besar, yang selama ini sebagian itu impor, kira-kira 11 juta ton impor, bisa dipenuhi lebih baik kalau mereka berinvestasi di dalam negeri. Nah, nilai impornya jadi lebih rendah. Sekaligus juga, selain impor, mereka bisa melakukan ekspansi ke pasar global melalui ekspor, kita akan dukung dengan berbagai fasilitas,” terang Faisol beberapa waktu lalu.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi IV Sebut RI Menuju Swasembada Pangan, Produksi Beras Melonjak

    Komisi IV Sebut RI Menuju Swasembada Pangan, Produksi Beras Melonjak

    Jakarta –

    Produksi beras Indonesia tahun ini diprediksi naik 13,54% dibandingkan 2024. Kenaikan produksi ini memberi jalan Indonesia menuju cita-cita swasembada pangan.

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) mengatakan pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025. Berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54% dibandingkan 2024.

    “Capaian ini merupakan hasil konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menetapkan swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis sebagai prioritas nasional,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

    Dia juga mencermati data yang dirilis BPS bahwa pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025, sebuah pencapaian penting mengingat pada 2023-2024 impor beras kumulatif mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

    “Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” kata Titiek.

    DPR menilai pencapaian ini merupakan buah dari gotong royong petani serta keberpihakan kebijakan pemerintah pada sektor pangan melalui penyediaan sarana, akses teknologi, dan perbaikan manajemen produksi. Indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110.

    Titiek menyebut angka ini sebagai bukti bahwa kebijakan negara memberikan ruang ekonomi lebih baik bagi petani, serta mendorong mereka semakin produktif dan kompetitif.

    Selain itu Titiek turut mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas stok pangan nasional. Ketahanan stok ini menjadi penopang utama stabilitas nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan krisis pangan global.

    Reformasi Distribusi Pupuk

    Pimpinan Komisi IV DPR RI lainnya, Alex Indra Lukman, juga menilai reformasi distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah sebagai langkah strategis. Simplifikasi alur distribusi disertai penurunan harga pupuk sebesar 20% telah menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian berkelanjutan.

    Menurutnya, pemerintah menunjukkan keberpihakan yang konsisten kepada petani kecil dan menengah. Salah satunya, dengan menetapkan HPP gabah sebesar Rp 6.500/kg dengan jaminan pembelian oleh negara.

    “Dengan kebijakan ini, Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah serta memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani,” jelasnya.

    Menurutnya, kebijakan ini efektif memutus praktik ketergantungan petani kepada tengkulak dan memperkuat posisi tawar petani di pasar. Alex menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan ini harus dijaga keberlanjutannya dengan memperkuat koordinasi, memperluas teknologi pertanian modern, serta meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang.

    Untuk itu Komisi IV berkomitmen mendukung kebijakan dan regulasi yang memperkuat kedaulatan pangan nasional, serta mengapresiasi Menteri Pertanian beserta tim yang telah bekerja keras merealisasikan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto pada sektor pangan.

    Halaman 2 dari 2

    (ada/ara)

  • Jangan Tertipu Investasi Bodong Kuras Rekening, Kenali Tandanya

    Jangan Tertipu Investasi Bodong Kuras Rekening, Kenali Tandanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Teknologi kecerdasan buatan (AI) mempermudah para penipu online untuk menciptakan konten palsu dan menjerat korban. Laporan terbaru dari firma keamanan siber McAfee menemukan banyak warga Amerika Serikat (AS), yakni sebesar 72%, yang pernah terpapar konten penipuan yang menyamar sebagai selebritas atau figur publik terkenal yang mendukung investasi kripto bodong.

    Salah satunya yang paling sering digunakan adalah identitas penyanyi Taylor Swift. Selain itu juga Scarlett Johansson, Jenna Ortega, dan Sydney Sweeney.

    ‘Top 10’ figur publik yang paling banyak dicuri identitasnya untuk menipu korban didominasi penyanyi dan ikon budaya populer, termasuk Sabrian Carpenter, Kim Kardashian, dan Zendaya. Anggota DPR AS Alexandria Oscasio-Cortez adalah satu-satunya politikus yang masuk dalam daftar.

    Laporan McAfee berfokus pada penipuan online berbasis produk yang ditujukan kepada konsumen, seperti kripto palsu yang mengklaim didukung oleh AOC. Studi ini tidak mengukur tingkat semua deepfake yang dibuat, sehingga tokoh-tokoh penting lainnya, seperti Presiden AS Donald Trump, tidak masuk dalam daftar ‘Top 10’.

    Penipu internet semacam ini mengandalkan interaksi dengan orang-orang melalui konten mereka, entah itu dengan mengeklik tautan palsu, mengajukan hadiah palsu, atau membeli produk palsu, dikutip dari Cnet, Jumat (14/11/2025).

    Jadi, masuk akal jika mereka mengandalkan nama-nama besar seperti Swift untuk menarik perhatian korban. Misalnya, ketika Swift mengumumkan pertunangannya dengan Travis Kelce, para penipu membuat iklan barang dagangan palsu berdasarkan lamaran Kelce.

    Selebritas dan influencer telah lama dieksploitasi dengan cara ini, tetapi AI justru memberikan keuntungan lebih yang mempermudah para pelaku kejahatan.

    Tool AI generatif seperti generator gambar, video, dan audio menawarkan jalur baru bagi pelaku kejahatan melancarkan aksinya. Tool tersebut dapat mengkloning foto selebritas untuk membuat endorsement palsu, giveaway, atau mempromosikan produk palsu.

    Penipu hanya perlu membuat unggahan media sosial yang cukup meyakinkan. Cara ini cukup berhasil. McAfee melaporkan bahwa 39% orang telah mengklik salah satu endorsement palsu ini dan 10% telah mempertaruhkan informasi pribadi mereka dan kehilangan ratusan dolar, rata-rata US$525 atau setara Rp8 jutaan.

    Perusahaan AI yang menciptakan model AI ini memiliki sistem untuk mencegah penipu, atau siapa pun, membuat konten AI tentang selebritas tanpa persetujuan mereka. Namun, sistem ini tidak sempurna dan dapat diakali.

    Dalam beberapa minggu pertama setelah peluncuran Sora, perwakilan pemimpin hak-hak sipil Martin Luther King Jr. harus menghubungi OpenAI karena khawatir akan banyaknya video AI King yang tidak pantas dan rasis di platform tersebut.

    Meskipun OpenAI telah menyatakan rencananya untuk bekerja sama dengan para aktor dan selebritas, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada hanya dengan penyesuaian teknis atau kebijakan sederhana.

    Cara Mendeteksi Penipuan Menyamar Jadi Selebritas

    Amati video atau gambar dengan saksama. Apakah ada objek yang menghilang dan muncul kembali? Apakah mematuhi hukum fisika? Apakah orang-orangnya tampak berkilau aneh, seperti plastik? Itu semua adalah tanda-tanda AI.
    Periksa watermark. Banyak generator AI akan otomatis menambahkan watermark transparan (atau tertanam) yang menandakan konten dibuat dengan AI.
    Pastikan Instagram, TikTok, atau YouTube belum memberi label postingan tersebut sebagai buatan AI. Label AI apa pun merupakan tanda yang jelas bahwa apa yang Anda lihat tidak nyata.

    Cara Terhindar dari Penipuan Online Penguras Rekening

    Pikirkan sebelum mengklik apapun di internet. Penipuan dirancang untuk menciptakan rasa urgensi atau reaksi emosional, kata Karnik.
    Periksa sumbernya. Apakah tautannya salah eja atau cacat? Apakah akun selebritas resmi telah memposting tentang produk tersebut? Apakah akunnya terverifikasi? Semua ini dapat membantu Anda membedakan mana yang asli dan mana yang palsu.
    Waspadai situs yang meminta pembayaran melalui kripto, aplikasi pembayaran seperti Venmo, atau sumber tidak resmi lainnya.

    Semoga informasi ini membantu!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengamat: Kenaikan Porsi DMO Batu Bara Perlu Perhitungan Matang

    Pengamat: Kenaikan Porsi DMO Batu Bara Perlu Perhitungan Matang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai wacana menaikkan porsi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) lebih dari 25% dari total produksi, harus dilakukan dengan perhitungan matang.

    Adapun, wacana tersebut bakal diterapkan lantaran ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%.

    Ketua Indonesian Mining Institute Irwandi Arif mengatakan, DMO merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, kenaikan porsi DMO harus disesuaikan untuk kebutuhan PT PLN (Persero) dan industri lainnya.

    “Kenaikan DMO tentunya disesuaikan dengan kebutuhan PLN, dan industri lain seperti pupuk, semen, smelter, tekstil dan lain-lain,” kata Irwandi kepada Bisnis, Jumat (14/11/2025).

    Adapun, dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, pemerintah menetapkan persentase penjualan DMO batu bara sebesar 25% dari realisasi produksi pada tahun berjalan.

    Ketentuan itu berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara tahap operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian komoditas batu bara. 

    Kewajiban pasok tersebut untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik dan bahan baku/bahan bakar untuk industri. Dalam beleid tersebut ketentuan harga jual batu bara DMO untuk penyediaan tenaga listrik atau pembangkit listrik PLN belum diubah atau masih sebesar US$70 per metrik ton.

    Di sisi lain, Kementerian ESDM menyebut wacana menaikkan porsi DMO juga demi menjaga harga batu-bara yang belakangan melemah. 

    Namun, Irwandi menilai harga batu bara tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor saja. Menurutnya, harga emas hitam sangat tergantung supply demand di dunia.

    Hal ini khususnya bergantung pada konsumsi batu bara di China dan India, produksi negara-negara di dunia, dan perkembangan energi baru terbarukan.

    “Jadi kebijakan yang dimaksud [menaikkan porsi DMO] hanya satu dua faktor dari banyak faktor untuk perkembangan harga batu bara,” kata Irwandi.

    Rencana menaikkan porsi DMO batu bara lebuh dari 20% dari produksi pertam kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Hal itu ia sampaikan ketika merespons laporan Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian yang menyebut bahwa ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%. 

    “Ke depan kita mau revisi RKAB, DMO-nya mungkin bukan hanya 25%, bisa lebih dari itu. Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025), dikutip dari siaran YouTube Komisi XII DPR RI, Rabu (12/11/2025).

    Bahlil tak memungkiri bahwa dalam pemenuhan DMO, sejumlah pelaku usaha batu bara ada yang ‘bermain-main’, tanpa menjelaskan lebih lanjut modus permainan yang dimaksud.

    “Di undang-undang yang baru ini, dia [pengusaha] penuhi DMO dulu baru ekspor. Abuleke [tukang tipu] juga sebagian ini. Aku tahu ini, ada main-main. Dirjen sudah saya kasih tahu, dirjen jangan main-main,” kata Bahlil.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian menyoroti adanya ketidakseimbangan pasokan DMO antara BUMN dengan perusahaan tambang swasta. 

    Dia menyebut bahwa porsi DMO yang disalurkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) jauh lebih besar dari kewajiban DMO, sementara perusahaan lainnya tidak memenuhi ketentuan 25%. 

    “Kami dapat data dari PTBA mereka sampai sekitar 55% untuk DMO, tapi dari perusahaan tambang yang lain tidak penuhi 25%. Artinya, dari kebijakan pemerintah itu 25% untuk DMO, tetapi faktanya enggak seimbang,” kata Ramson.

  • Buka IMHAX 2025, Bamsoet Dorong Budaya Keselamatan Berkendara

    Buka IMHAX 2025, Bamsoet Dorong Budaya Keselamatan Berkendara

    Jakarta –

    Anggota DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia Motorcycle Helmets Apparel Accessories Exhibition (IMHAX) 2025 yang digelar tanggal 13-16 November 2025 di Gedung Smesco Indonesia Jakarta.

    Pameran yang menampilkan puluhan merek helm, apparel, dan aksesoris sepeda motor ternama ini memiliki peran strategis dalam memperkuat industri kreatif otomotif nasional. Acara itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya perlengkapan keselamatan bagi pengendara roda dua.

    “Di tengah tingginya angka kepemilikan sepeda motor, kesadaran masyarakat terhadap penggunaan perlengkapan berkendara yang aman masih perlu diperkuat. Pameran seperti IMHAX menjadi ruang yang mempertemukan produsen helm, apparel, dan aksesori dengan komunitas motor serta konsumen, sekaligus mengedukasi pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025). Hal itu diungkapkan olehnya saat membuka IMHAX 2025 di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Bamsoet menjelaskan, geliat industri helm dan apparel di Indonesia sudah tumbuh dengan pesat, seiring meningkatnya jumlah pengguna sepeda motor di Tanah Air. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor pada tahun 2024 mencapai 6,2 juta unit, naik sekitar 8 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, peningkatan ini tidak diiringi dengan kesadaran keselamatan yang memadai.

    Data Korlantas Polri mencatat, sepanjang Januari-Juni 2025 terjadi 71.636 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 877.622 pengendara, dengan mayoritas korban adalah pengendara sepeda motor. Dari jumlah tersebut, 7,21 persen meninggal dunia, 8,26 persen luka berat, dan 84,51 persen luka ringan.

    “Angka ini menggambarkan kondisi darurat keselamatan berkendara di Indonesia. Dari setiap sepuluh kecelakaan, tujuh diantaranya melibatkan sepeda motor. Itu sebabnya, helm berkualitas dan perlengkapan pelindung tubuh menjadi investasi yang menyelamatkan nyawa,” ujar Bamsoet.

    Bamsoet menilai IMHAX merupakan salah satu bentuk kolaborasi konkret antara industri, komunitas, dan pemerintah untuk membangun ekosistem otomotif yang sehat dan berkelanjutan. Bamsoet juga menyoroti potensi ekonomi dari industri penunjang otomotif roda dua. Helm, apparel, dan aksesoris, termasuk sektor yang memiliki multiplier effect besar, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang bagi produsen nasional untuk bisa bersaing di pasar internasional.

    “Setiap satu juta motor baru yang beredar, berarti satu juta peluang ekonomi baru bagi produsen helm, apparel, dan pelindung tubuh. Kalau kita serius menggarapnya, Indonesia bisa menjadi pusat industri perlengkapan motor di Asia Tenggara,” pungkasnya.

    (akd/ega)

  • MK Perintahkan Anggota Polri Mundur, Bagaimana Respons Jenderal yang Duduki Jabatan Sipil?

    MK Perintahkan Anggota Polri Mundur, Bagaimana Respons Jenderal yang Duduki Jabatan Sipil?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota polri diwajibkan mundur atau pensiun dari kepolisian jika ingin menduduki jabatan sipil. Keharusan itu setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025.

    Putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11).

    Berdasarkan catatan, ada sejumlah jenderal yang kini menduduki jabatan sipil namun tetap masih tercatat sebagai anggota polri aktif. Para jenderal yang menjabat jabatan sipil itu sejauh ini belum memberikan respons atas putusan MK tersebut.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi memastikan, pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, pemerintah wajib menindaklanjuti setiap MK yang sah secara konstitusi.

    “Tapi sebagaimana, namanya keputusan MK ini kan final and binding,” ucap Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).

    Politikus Partai Gerindra itu memastikan akan mempelajari putusan MK tersebut. Ia mengamini, putusan itu akan dibahas untuk dibicarakan penerapannya. “Nanti kalau kita sudah dapat ya nanti kita pelajarin,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK tersebut. Tak dipungkiri, terdapat sejumlah anggota Polri aktif yang saat ini menduduki jabatan sipil.

    “Tentunya kalau memang sudah diputuskan dan kami sudah mempelajari apa yang sudah diputuskan tersebut, Polri akan selalu menghormati putusan pengadilan yang sudah diputuskan,” kata Irjen Pol Sandi Nugroho saat diwawancarai awak media di Jakarta.