Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • DPR minta pemerintah siapkan infrastruktur yang layak untuk pemudik

    DPR minta pemerintah siapkan infrastruktur yang layak untuk pemudik

    “Akhir minggu ini mungkin sebagian masyarakat ada yang sudah mulai mudik. Jadi kementerian/lembaga dan BUMN terkait harus segera memastikan kesiapan infrastruktur, moda transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras meminta pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur dan moda transportasi untuk melayani masyarakat yang akan mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini.

    “Akhir minggu ini mungkin sebagian masyarakat ada yang sudah mulai mudik. Jadi kementerian/lembaga dan BUMN terkait harus segera memastikan kesiapan infrastruktur, moda transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya,” kata Iwan Darmawan dalam siaran persnya yang diterima Antara, Sabtu.

    Beberapa infrastruktur yang dimaksud Iwan diantaranya kualitas jalan tol, fasilitas bandara, terminal, pelabuhan dan stasiun antar kota yang akan dipakai para pemudik.

    Menurut Iwan, hal-hal tersebut harus diperhatikan pemerintah guna menjamin keselamatan dan kenyamanan para pemudik.

    Iwan pun mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang telah mengerjakan pembangunan jalan tol sepanjang 3.020,5 km serta jalan nasional non-tol sepanjang 47.604,34 km sudah dalam keadaan optimal.

    Dengan hal ini, lanjut Iwan, itu berarti 95,22 persen jalan nasional lintas utama sudah dalam kondisi layak untuk dilewati.

    Iwan pun meminta pemerintah dan pemangku kepentingan terkait mempercepat pengerjaan infrastruktur jalanan lainnya sehingga perjalanan mudik masyarakat akan aman dan nyaman.

    “Pastikan bahwa pengerjaan infrastruktur jalan tol dan jalan-jalan nasional sudah selesai sebelum memasuki masa libur lebaran. Dan karena saat ini juga kita masih berada di akhir musim penghujan, perhatikan infrastruktur drainase baik di jalan tol maupun jalan arteri,” jelas Iwan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik, Arahan Presiden di sidang kabinet hingga Jokowi-Puan bertemu

    Politik, Arahan Presiden di sidang kabinet hingga Jokowi-Puan bertemu

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik Jumat (21/3) menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan menjelang Idul Fitri hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dan duduk bersama.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Arahan lengkap Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna jelang Idul Fitri

    Presiden RI Prabowo Subianto, yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dihadiri seluruh jajaran dari Kabinet Merah Putih, mengadakan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

    Sidang kabinet paripurna kedua pada tahun 2025 membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah dengan isi arahan lengkap, sebagai berikut:

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat petang.

    Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga berada di meja yang sama.

    Ketua DPR RI Puan Maharani juga baru mengetahui bahwa Jokowi hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem. Puan mengaku bahwa dirinya diundang oleh Surya Paloh.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Menteri PANRB minta instansi simulasi-percepat pengangkatan CASN 2024

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta instansi pusat dan daerah segera melakukan simulasi percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

    Pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling lambat diselesaikan pada Oktober 2025.

    “Untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. BG perkirakan 33,69 juta warga mudik dengan mobil pribadi saat Lebaran

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memperkirakan sebanyak 33,69 juta warga akan menggunakan mobil pribadi untuk pulang kampung pada masa Lebaran 2025.

    Hal tersebut dikatakan Budi Gunawan melalui berdasarkan data survei yang dimiliki Kemenko Polkam.

    “Mayoritas pemudik akan menggunakan mobil pribadi 23% yakni 33,69 juta orang, bus 16,9 persen yakni 24,76 juta orang, kereta api 16,1 persen yakni 23,58 juta orang, pesawat 13,5 persen yakni 19,77 juta orang dan sepeda motor 8,7 persen yakni 12,74 juta orang,” kata pria yang akrab di sapa BG itu dalam pesan singkatnya, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Anggota Komisi XII sayangkan masih ada SPBU curang kurangi takaran

    Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menyayangkan masih terjadinya praktik kecurangan dalam pengelolaan SPBU dengan cara modus kecurangan mengurangi takaran pengisian bahan bakar minyak (BBM), seperti yang terungkap di salah satu SPBU di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/3).

    “Sangat disayangkan bahwa praktik kecurangan seperti ini masih terjadi. Padahal, BBM merupakan kebutuhan utama masyarakat, terutama menjelang arus mudik Idul Fitri. Konsumen harus mendapatkan haknya sesuai takaran yang telah ditentukan,” ujar Nurwayah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trump Perintahkan Pembubaran Departemen Pendidikan AS, Bisa?

    Trump Perintahkan Pembubaran Departemen Pendidikan AS, Bisa?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menandatangani perintah untuk memulai pembubaran Departemen Pendidikan pada Kamis (20/03) waktu setempat. Namun, apakah benar dia dapat melakukannya?

    Sesuai dengan janji kampanyenya, Trump, menandatangani perintah eksekutif untuk membubarkan Departemen Pendidikan, sesuatu yang sudah lama diidamkan sebagian kelompok konservatif.

    Trump menuduh lembaga tersebut melakukan “kegagalan yang mencengangkan’”dan berjanji akan mengembalikan dana yang dikendalikannya kepada masing-masing negara bagian.

    “Kami akan menutupnya secepat mungkin,” kata Trump di sela-sela penandatanganan dokumen pada Kamis (20/03).

    Saat upacara penandatanganan, Trump memberikan pujian kepada Linda McMahon, yang dipilihnya untuk memimpin departemen tersebut. Dia menyatakan keinginannya agar McMahon menjadi menteri pendidikan terakhir.

    Trump mengatakan akan mencarikan “tugas lain” bagi McMahon di lingkungan pemerintahannya.

    Sesaat setelah pengambilan sumpah jabatan, McMahon mengirimkan memo berjudul “Misi Terakhir Departemen Kita” kepada 4.400 pegawai departemen, yang diduga merujuk pada niat Trump untuk membubarkannya.

    “Saya berharap Anda semua dapat bekerja sama dengan saya, sehingga ketika misi terakhir ini tuntas, kita dapat dengan bangga menyatakan bahwa kita telah mewariskan pendidikan Amerika yang lebih merdeka, lebih tangguh, serta penuh harapan bagi masa depan.”

    Perintah eksekutif tersebut kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum, seperti banyak upaya pemerintahan Trump lainnya untuk mengecilkan ukuran pemerintah federal.

    Di sisi lain, menutup departemen secara total tidaklah mungkin mengingat langkah ini memerlukan peran Kongres, sesuatu yang diakui pihak Gedung Putih.

    Akan tetapi, sejak Trump kembali ke Gedung Putih, departemen sudah mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.

    Apa saja tugas Departemen Pendidikan AS?

    Bendera AS dan bendera Departemen Pendidikan AS (Getty Images)

    Didirikan pada tahun 1979, Departemen Pendidikan AS mengawasi pendanaan untuk sekolah-sekolah negeri, mengelola pinjaman mahasiswa, dan menjalankan program-program yang membantu siswa yang kurang mampu.

    Sudah menjadi salah kaprah bahwa Departemen Pendidikan AS mengendalikan sekolah-sekolah dan menetapkan kurikulum.

    Sebenarnya, kedua tugas itu merupakan tanggung jawab aparatur negara bagian dan distrik lokal.

    Badan ini memang mengawasi program pinjaman mahasiswa dan mengelola hibah Pell yang membantu siswa berpenghasilan rendah supaya bisa kuliah.

    Lembaga ini juga membantu mendanai program untuk mendukung siswa penyandang disabilitas dan siswa yang hidup dalam kemiskinan.

    Selain itu, departemen ini menegakkan hukum yang mengatur hak-hak sipil yang dirancang untuk mencegah diskriminasi berbasis ras atau jenis kelamin di sekolah-sekolah yang didanai pemerintahan federal.

    Namun, Trump dan sekutunya menuduh departemen tersebut mengindoktrinasi kaum muda dengan materi bermuatan ras, seks, dan politik.

    Federasi Guru Amerika , serikat guru terbesar di AS, mengecam rencana Trump, dan menyebutnya “tidak peduli dengan kesempatan bagi semua anak”.

    “Tidak ada yang suka birokrasi, dan semua orang mendukung efisiensi yang lebih besar, jadi mari kita cari cara untuk mencapainya,” ujar Serikat dalam pernyataannya.

    “Tapi jangan gunakan ‘perang melawan woke’ untuk menyerang anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan anak-anak penyandang disabilitas.”

    Berapa anggaran Departemen Pendidikan dan ada berapa pekerjanya?

    Pendidik Vermont berunjuk rasa atas pembubaran Departemen Pendidikan oleh Trump di depan gedung Departemen Pendidikan di Washington DC pada 20 Maret 2025 (Getty Images)

    Pada Kamis (20/3), Trump yang dikelilingi anak-anak yang duduk di bangku sekolah di Gedung Putih mengatakan “Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak uang untuk pendidikan daripada negara lain mana pun”.

    Data statistik Unesco menyatakan bahwa AS menghabiskan sekitar 5,4% dari PDB-nya untuk pendidikan, yang lebih tinggi daripada banyak negara tetapi tidak semua.

    Pada tahun fiskal 2024, alokasi anggaran Departemen Pendidikan AS adalah US$238 miliar (sekitar Rp 3,9 kuadriliun). Jumlah itu tidak sampai 2% dari total anggaran federal.

    Badan ini memiliki sekitar 4.400 karyawan alias terkecil dari departemen tingkat kabinet mana pun.

    Pemerintahan Trump telah berusaha untuk memangkasnya dan departemen tersebut mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.

    Sebagian besar pendanaan publik untuk sekolah-sekolah AS berasal dari pemerintah negara bagian dan daerah.

    Pada tahun 2024, Education Data Initiative memperkirakan bahwa AS menghabiskan total lebih dari US$857 miliar (sekitar Rp14 kuadriliun) untuk pendidikan dasar dan menengah atau setara dengan US$17.280 (sekitar Rp285 juta) per siswa.

    Bisakah Trump menutup Departemen Pendidikan AS?

    Seorang karyawan Departemen Pendidikan Amerika Serikat terlihat meninggalkan gedung dengan membawa barang-barang miliknya di Washington, DC, pada 20 Maret 2025 (Getty Images)

    Tidak bisa kalau seorang diri.

    Trump membutuhkan persetujuan Kongres untuk menyingkirkan departemen tersebut.

    Selain itu, dia kemungkinan juga membutuhkan mayoritas sangat besar di Senat AS60 dari 100 senator.

    Partai Republik memiliki mayoritas 53-47 di Senat. Jadi, pihak Trump membutuhkan setidaknya tujuh suara orang Demokrat yang memilih menghapus badan tersebut.

    Ini merupakan sebuah kemungkinan politik yang sangat kecil.

    Bahkan di Dewan Perwakilan Rakyat pun, Trump boleh jadi kesulitan mendapatkan dukungan yang diperlukannya.

    Baca juga:

    Pemungutan suara tahun lalu untuk menghapus Departemen Pendidikanyang dilampirkan sebagai amandemen pada RUU laingagal disahkan.

    Saat itu, 60 anggota Partai Republik bergabung dengan semua anggota Partai Demokrat di Dewan untuk menolaknya.

    Akan tetapi, Trump tetap bersikukuh dengan rencananya untuk menutup departemen tersebut.

    Perintah eksekutifnya mengarahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk “mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi penutupan” Departemen Pendidikan.

    McMahon juga mendapat amanat untuk mengalihkan wewenang ke pemerintah negara bagian dan daerah.

    Selain itu, dia juga mendapat instruksi untuk memastikan “penyampaian layanan, program, dan manfaat yang efektif dan tanpa gangguan yang diandalkan oleh orang Amerika”.

    Di sisi lain, kalaupun Departemen Pendidikan AS tidak dibubarkan secara formal, pemerintahan Trump tetap bisa memangkas anggaran dan jumlah pegawainya secara drastis.

    Trump sudah melakukan ini kepada Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

    USAID pada akhirnya terpaksa menghentikan banyak program dan kegiatan kemanusiaannya.

    Sejak Trump kembali ke Gedung Putih, departemen sudah mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.

    Warga Los Angeles Timur terlihat kecewa atas imbas pemangkasan pegawai federal dan potensi pemotongan Jaminan Sosial oleh pemerintahan Trump. Foto ini diambil saat rapat umum warga bersama Anggota DPR Gil Cisneros pada 18 Maret 2025 (Getty Images)

    Perintah eksekutif itu tidak menguraikan bagaimana penutupan akan dilakukan atau apakah program yang sudah dijalankan departemen akan dialihkan ke badan lain.

    Beberapa program ini antara lain hibah federal dan pinjaman mahasiswa yang digunakan oleh mahasiswa universitas.

    Perintah eksekutif juga tidak mencakup garis waktu atau tenggat waktu untuk kebijakan yang diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum itu.

    Trump sudah bekerja untuk mengecilkan departemen pemerintah lainnya dalam beberapa minggu terakhir, meskipun legalitas langkah-langkahnya dipertanyakan.

    Pegawai Departemen Pendidikan adalah salah satu yang menjadi fokus dari upaya pemerintahan untuk mengecilkan tenaga kerja federal.

    Hampir 2.100 orang di badan tersebut akan diberhentikan sementara mulai hari Jumat (21/03).

    Bagaimana nasib pinjaman mahasiswa?

    Departemen Pendidikan mengawasi portofolio pinjaman yang sangat besar untuk mahasiswa universitas.

    Trump telah mengindikasikan niatnya untuk mengalihkan ini ke badan pemerintah lain.

    “Saya rasa Departemen Pendidikan tidak seharusnya menangani pinjaman,” kata Trump.

    “Itu bukan urusan mereka.”

    Portofolio pinjaman mahasiswa mencapai lebih dari US$1,5 triliun (hampir Rp25 kuadriliun) dan melibatkan lebih dari 40 juta warga Amerika, menurut para ahli.

    Para ahli berpendapat kemungkinan portofolio pinjaman akan dialihkan ke Departemen Keuangan AS.

    Baca juga:

    Dalam perintah eksekutif, tidak disebutkan secara pasti nasib pinjaman yang ada atau masa depan program tersebut.

    Namun, perintah tersebut membandingkan portofolio utang yang dikelola Departemen Pendidikan AS dengan Bank Wells Fargo.

    Disebutkan juga bahwa, “Departemen Pendidikan bukanlah lembaga keuangan, sehingga fungsi keuangan harus diserahkan kepada lembaga yang lebih sesuai untuk melayani mahasiswa Amerika”.

    Bagian inilah yang mengindikasikan pemindahan program pinjaman.

    Apa pun yang terjadi nantinya, peminjam tetap harus melunasi pinjaman mereka

    Keputusan pengadilan dan kebijakan Trump telah membatalkan beberapa perubahan yang diupayakan oleh mantan Presiden Joe Biden untuk menurunkan biaya pinjaman dan menghapus sebagian utang.

    Mengapa Partai Republik ingin menghapus Departemen Pendidikan?

    Getty ImagesSeorang pejalan kaki mendorong kereta bayi melewati gedung Departemen Pendidikan AS, Washington DC, pada 20 Maret 2025

    Pembubaran Departemen Pendidikan memang sudah lama menjadi tujuan kelompok konservatif.

    Bahkan tidak lama setelah Departemen Pendidikan didirikan pada 1979, Partai Republik sudah berupaya untuk menghapusnya.

    Hanya dua tahun setelah didirikan oleh Presiden Demokrat Jimmy Carter, penggantinya dari Partai Republik, Ronald Reagan, memimpin seruan untuk membubarkan departemen.

    Partai Republik secara historis menentang pemusatan kebijakan pendidikan. Mereka meyakini bahwa hal itu sebaiknya diserahkan kepada negara bagian dan daerah masing-masing.

    Baru-baru ini, Partai Republik menuduh Departemen Pendidikan AS mendorong apa yang mereka sebut sebagai ideologi politik “woke” pada anak-anak, termasuk tentang gender dan ras.

    Para pendukung Trump juga ingin memperluas pilihan sekolah. Mereka ingin siswa dan keluarga bisa menggunakan dana pemerintah untuk memilih sekolah swasta atau sekolah agama, bukan hanya sekolah negeri.

    Menurut kelompok konservatif, fungsi-fungsi Departemen Pendidikan seharusnya diurus oleh badan-badan lain. Contohnya, urusan pelanggaran hak-hak sipil lebih tepat ditangani oleh Departemen Kehakiman.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jokowi Sebut Rakyat Senang Kalau Pemimpinnya Rukun, Sindir Siapa?

    Jokowi Sebut Rakyat Senang Kalau Pemimpinnya Rukun, Sindir Siapa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan pentingnya kebersamaan para tokoh bangsa dalam membangun Indonesia lebih maju dan berdaulat. Hal itu disampaikan seusai acara buka puasa bersama Keluarga Besar Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno.

    Surya Paloh menyatakan para tokoh bangsa perlu memanfaatkan energi dan waktu yang masih dimiliki untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negara.

    “Bagaimanapun juga adalah sesuatu kebutuhan bagi kita semuanya, bagi bangsa ini untuk melihat para tokoh bangsa bisa mempergunakan life span yang masih dimiliki, sisa perjalanan hidup yang masih ada, energi yang masih ada untuk bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa,” papar Surya Paloh.

    Ia juga menegaskan bahwa persatuan dan komunikasi yang harmonis di antara para pemimpin bangsa sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.

    “Kita membutuhkan kesejukan harmonisasi dan komunikasi di antara kita, apalagi tantangan yang semakin besar kita hadapi sekarang, kehidupan keseharian kita hari ini,” tegas dia.

    Surya Paloh juga menyinggung kedekatannya dengan Puan Maharani dan Jokowi. Dia menegaskan hubungan yang baik antara para pemimpin akan memberikan dampak positif bagi rakyat.

    “Di hari baik, bulan yang baik ini, bulan suci Ramadan kita saling memperkuat silaturahmi dan saya pikir kita butuh bersama situasi seperti ini,” tambah dia.

  • Duduk Semeja di NasDem Tower, Puan Ditanya Jokowi soal RUU TNI – Page 3

    Duduk Semeja di NasDem Tower, Puan Ditanya Jokowi soal RUU TNI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi memenuhi undangan Partai NasDem dalam acara buka puasa bersama di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Acara tersebut turut mengundang Puan Maharani yang diketahui Ketua DPP PDIP, partai di mana Jokowi berkarier, tumbuh, hinggga dipecat.

    Keduanya duduk semeja dan di kursi yang telah disediakan. Posisi mereka mengapit Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berada di tengah.

    Puan mengaku, dalam acara yang digelar santai tersebut, Jokowi bertanya ke dirinya soal revisi Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    “Jadi saya sebagai Ketua DPR kemudian menyampaikan bahwa ada tiga pasal yang kemudian direvisi yaitu pasal 7, pasal 47, dan 53, hanya tiga hal tersebut yang direvisi,” kata Puan Maharani di NasDem Tower, Jakarta.

    “Dan beliau berdua (Paloh dan Jokowi) menyampaikan ‘oh hanya tiga itu saja, jadi tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah’, (saya jawab) tidak,” jelas Puan.

    Puan menambahkan, keduanya berpesan agar beleid RUU TNI itu segera disosialisasikan. Tujuannya, agar masyarakat paham dan tidak salah tafsir.

    “Dan beliau berdua menyampaikan, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, ‘wah kalau memang hanya seperti itu harusnya bisa segera disosialisasikan agar masyarakat dan publik segera mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman’. Itu saja,” ungkap anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

     

    RUU TNI resmi disahkan menjadi Undang-undang. Hal ini mendapat reaksi dari ratusan mahasiswa yang langsung menggelar aksi long march ke depan gedung DPR RI.

  • Polemik UU TNI, Menkum: Masyarakat Bisa Ajukan Judicial Review

    Polemik UU TNI, Menkum: Masyarakat Bisa Ajukan Judicial Review

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan masyarakat bisa melakukan judicial review terhadap revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal ini sebagai respons atas keresahan masyarakat atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI.

    “Berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang TNI yang baru disahkan kemarin. Kemudian biarkan dia akan diuji, apakah benar kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan,” kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Supratman, revisi UU TNI 2025 kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto agar selesai diundangkan, setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Presiden dikatakan akan segera menandatangani UU TNI 2025.

    Setelah diundangkan, Supratman mempersilakan masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU TNI yang baru guna menguji peraturan perundang-undangan tersebut.

    “Semuanya boleh (judicial review), karena kita punya struktur ketatanegaraan yang baku. DPR bersama pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang, tetapi juga ada lembaga lain yang boleh melakukan uji materi,” ucapnya.

    Supratman juga kembali menegaskan RUU TNI 2025 tidak menghidupkan kembali dwifungsi militer. Revisi, katanya, hanya mencakup tiga poin utama, yaitu tugas pertahanan, usia pensiun prajurit, dan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga tertentu.

    Dalam revisi ini, tidak ada perubahan signifikan dalam penempatan prajurit TNI di ranah sipil, kecuali perluasan jumlah kementerian/lembaga dari 10 menjadi 15 instansi.

    “Kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI kan enggak ada. Justru memberi batasan kepastian terkait dengan jabatan mana yang boleh diisi oleh militer di dalam jabatan sipil,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Supratman menekankan revisi UU TNI tidak dilakukan melalui pembahasan kilat, melainkan sudah dikaji dari periode sebelumnya. Menyoal banyaknya gelombang protes, dia menyebut ini merupakan bagian dari demokrasi.

    “Kan cuma tiga pasal. Enggak ada krusial pasal ini. UU TNI ini dahulu saya yang inisiasi itu tahun 2024, tidak jadi. waktu itu karena memang pemerintah belum menyelesaikannya DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), karena itu menjadi carry over di periode sekarang,” tandasnya terkait UU TNI.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Sidang Kabinet hingga Eksepsi Hasto

    Isu Politik-Hukum Terkini: Sidang Kabinet hingga Eksepsi Hasto

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik  dan hukum terkini diisi dengan Presiden Prabowo memimpin sidang Kabinet hingga sidang lanjutan Hasto Kristiyanto  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

    Selain itu juga ada Puan Maharani yang mengungkap hubungan mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP dan Komisi I DPR meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menarik mundur seluruh prajurit TNI dari ranah sipil. 

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com:

    1. Prabowo Pimpin Sidang Kabinet, Menkeu dan 4 Direktur Bank Besar Hadir

    Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Jumat (21/3/2025) sore. Sidang ini berfokus pada evaluasi kinerja pemerintahan dan strategi pencapaian target program nasional.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan sidang kabinet kali ini berlangsung dalam suasana Ramadan dan diharapkan mempererat sinergi jajaran Kabinet Merah Putih.

    “Diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan dalam menjalankan program-program pemerintah,” ujar Yusuf.

    Sidang kabinet juga akan membahas langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta merespons tantangan nasional.

    2. Puan Maharani Tegaskan Hubungan PDIP dan Jokowi Selalu Hangat

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan hubungan antara PDIP dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) selalu hangat. Menurutnya, dinamika yang terjadi merupakan hal yang wajar dalam politik.

    “Selalu, selalu hangat,” ujar Puan saat menghadiri acara buka puasa bersama Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Puan mengungkapkan, tidak ada pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk pertemuannya dengan Jokowi dalam acara buka puasa bersama Partai Nasdem. Saya baru tahu Pak Jokowi datang. Saya sendiri hadir di sini atas undangan Pak Surya Paloh untuk buka puasa bersama,” ujar Puan.

  • Hubungan dengan Mbak Puan Hangat Betul

    Hubungan dengan Mbak Puan Hangat Betul

    JAKARTA – Presiden ke-7  Joko Widodo (Jokowi) mengakui mempunyai hubungan yang hangat dengan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani.

    “Hubungannya memang hangat betul, memang hangat, dengan Mbak Puan hangat,” kata Jokowi dilansir ANTARA, Jumat, 21 Maret.

    Saaat ditanya wartawan terkait rencana pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jokowi mengatakan masih belum tahu kapan terealisasi. Menurut Jokoowi hubungannya dengan Megawati juga baik.

    “Ya belum, tapi akan apa ya, ke depan saya kira akan baik-baik saja,” ujarnya.

    Diketahui, Jokowi merupakan kader PDIP sejak awal karier politiknya. Ia maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005 dengan dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keberhasilannya memimpin Solo membawanya ke panggung nasional, hingga PDIP mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan calon Presiden pada 2014.

    Namun, setelah dua periode menjabat sebagai presiden, hubungan Jokowi dengan PDIP mulai merenggang, terutama menjelang Pemilu 2024. Perbedaan sikap politik, terutama terkait dukungan terhadap calon presiden yang berbeda membuat hubungan keduanya semakin panas.

    Pada 17 Desember 2024, PDIP secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun yang menyatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran berat karena mendukung calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan.

    Sebelumnya, pada 22 April 2024, PDIP telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi anggota partai, menyusul dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda dari pilihan resmi partai.

    Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDIP, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.

  • Sejumlah Pakar Soroti Isu yang Mengarah pada Upaya Pelemahan Kejagung, Singgung soal ‘Pembegalan’ – Halaman all

    Sejumlah Pakar Soroti Isu yang Mengarah pada Upaya Pelemahan Kejagung, Singgung soal ‘Pembegalan’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah pakar menyoroti isu-isu yang mengarah pada upaya pelemahan Kejaksaan Agung (Kejagung), khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi.

    Isu tersebut mulai dari framing berita atau opini yang menyudutkan Kejagung, pembunuhan karakter Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jampidsus termasuk isu revisi UU KUHAP yang disebut menghapus kewenangan jaksa dalam menyidik perkara korupsi.

    “Terkejut, ini memprihatinkan di tengah kerja Kejagung yang produktif menangani kasus korupsi. Tentu banyak yang resah, ini harus diperjuangkan agar kewenangan Kejaksaan sidik tipikor tidak dipreteli,” kata pakar hukum pidana Universitas Nasional Ismail Rumadan melalui pernyataannya, Jumat (21/3/2025).

    Menurut peneliti pada Pusat Hukum BRIN ini, keresahan publik cukup berasalan mengingat saat ini Kejagung jadi tumpuan harapan penegakan hukum.

    Kejagung, kata dia, dipercaya publik serta dinilai berprestasi karena berhasil mengungkap kasus-kasus megakorupsi.

    “Karena itu publik tidak ingin Kejagung bernasib sama seperti KPK yang dilemahkan melalui revisi UU, pintu revisi itu efektif lemahkan lembaga,” ujarnya.

    Dalam draf RUU KUHAP Pasal 6 tentang penyidik berikut penjelasannya, jaksa menjadi “Penyidik Tertentu” yang kewenangannya terbatas menyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat. 

    Jaksa tidak lagi berwenang menyidik kasus tindak pidana korupsi.

    Meski belakangan Komisi III DPR RI selaku inisiator revisi UU meluruskan informasi yang beredar bahwa draf tersebut bukanlah draf hasil akhir, upaya membatasi atau menghapus kewenangan jaksa tetap saja tidak bisa diabaikan begitu saja.

    Apalagi sejauh ini ada dua draf dengan subtansi berbeda serta membuat publik bingung draf mana yang dibahas oleh DPR.

    “Saya kira prosesnya perlu lebih transparan di mana publik bisa akses dan terlibat secara partisipatif. Mungkin saja pikiran untuk membatasi kewenangan jaksa memang ada sehingga memicu reaksi dari banyak kalangan,” ucapnya.

    Ismail mengatakan, jika draf yang membatasi kewenangan jaksa benar adanya, ia minta agar sebaiknya dikaji kembali. Bahkan dia meminta agar ini ditolak.

    “Sebaiknya rumusan tersebut dikaji kembali. Karena korupsi masih menjadi musuh bersama, sehingga perlu banyak energi untuk memberantasnya. Untuk itu, penyidik kejaksaan masih sangat diperlukan untuk menyidik tipikor,” katanya.

    Mantan Dekan Fakultas Hukum Unas ini tidak setuju bila kewenangan kejaksaan dihapus dalam revisi KUHAP.

    “Penyidik kejaksaan dalam tipikor sangat produktif. Rumusan KUHAP hendaknya memperbaiki kelemahan dalam penyidikan tipikor. Bukan mengurangi kewenangan lembaga,” katanya.

    Penghapusan Kewenangan Kejaksaan sebagai Bentuk Pembegalan

    Terpisah pakar pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho menyebut penghapusan kewenangan kejaksaan sebagai bentuk pembegalan.

    “Undang-Undang yang bersangkutan itu, misalnya UU Kejaksaan memberi kewenangan menyidik dan menuntut perkara korupsi dan HAM. Tapi kenapa dalam penjelasan (RUU KUHAP) malah dihilangkan? Itu kan ada begal. Pembegalan itu namanya,” katanya.

    Menurut Hibnu, dengan pertimbangan dominis litis ataupun redistribusi kewenangan, tidak mungkin kejaksaan hanya berada di kewenangan penuntutan saja.

    Dalam pandangannya, hal demikian itu merupakan bagian dari politik hukum.

    “Sudah ada dasar putusan Mahkamah Konstitusi, karena jaksa itu merupakan cermin penegakan hukum. Kalau itu dicabut, rontok itu penegakan hukum korupsi,” paparnya.

    Hibnu mengatakan, ada pemahaman yang keliru dalam draf penjelasan revisi KUHAP, yang menghapus kewenangan kejaksaan untuk menyidik perkara korupsi. 

    Dijelaskannya, selama ini penyidik itu ada yang berasal dari polisi, jaksa, KPK, bahkan penyidik yang berasal dari PPNS.

    Lagipula, lanjutnya, masalah kewenangan jaksa menjadi penyidik sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak empat kali. 

    Hasilnya MK selalu menolak gugatan itu. 

    “Artinya, sebetulnya ada keputusan pembuat undang-undang waktu itu merespon putusan MK yang sudah ada, putusan MK yang memenangkan kejaksaan dalam penyidik tertentu. Jadi terminologi penyidik tertentu adalah penyidik yang diberikan oleh UU yang sudah sebelumnya. Misalnya UU KPK, UU Kejaksaan, UU AL,” ujar Hibnu.

  • Perpanjangan Masa Pensiun TNI Bikin Bengkak APBN, Beban Gaji dan Tunjangan Bertambah

    Perpanjangan Masa Pensiun TNI Bikin Bengkak APBN, Beban Gaji dan Tunjangan Bertambah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Revisi Undang-undang TNI tak hanya menambah jabatan yang dapat diisi prajurit TNI di institusi sipil. Pengesahan Undang-undang TNI juga akan memperpanjang usia pensiun TNI yang menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Seperti diketahui, Pemerintah dan DPR telah sepakat memperpanjang usia pensiun Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi 65 tahun melalui pengesahan Revisi Undang-undang TNI. Perpanjangan usia pensiun menambah belanja pegawai yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama terkait dengan gaji dan tunjangan.

    Ketua DPR Puan Maharani menyebut tiga perubahan yang tercantum dalam revisi UU TNI, antara lain penambahan tugas pokok prajurit selain perang, penambahan pos sipil yang dapat dijabat oleh prajurit aktif dan perpanjangan batas usia pensiun.

    Undang-undang TNI sebelum direvisi mengatur masa dinas prajurit TNI dibatasi hingga usia 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi Bintara serta tamtama. Setelah Undang-undang TNI direvisi, masa dinas ditambah sesuai dengan jenjang kepangkatan.

    Usia pensiun bagi tamtama dan bintara kini menjadi 55 tahun. Batas usia pensiun perwira sampai dengan pangkat kolonel dapat bertugas hingga usia 58 tahun. Perwira tinggi bintang satu 60 tahun, bintang dua 61 tahun dan bintang tiga 62 tahun.

    Perwira tinggi bintang empat mendapat batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan presiden.

    Prajurit TNI yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan dinas keprajuritan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.