Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Ketua Komisi XI DPR Ajak Investor Tetap Optimistis soal Ekonomi RI

    Ketua Komisi XI DPR Ajak Investor Tetap Optimistis soal Ekonomi RI

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para investor di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap optimistis terhadap perekonomian nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto. Legislator Partai Golkar itu menyatakan tidak ada indikasi yang membuat investor harus bersikap pesimistis.

    Menurut Misbakhun, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 5 persen yang memicu pembekuan sementara perdagangan (trading halt) di BEI pada Selasa lalu (18/3) lebih disebabkan sentimen dan persepsi yang jauh dari fundamental ekonomi nasional.

    “Apakah pantas negara sebesar Indonesia, di-drive (disetir) dari satu isu ke isu yang lain yang ditopang isu dan rumor, tidak ditopang oleh fundamental ekonomi itu sendiri?” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Minggu (23/3/2025).

    Misbakhun lalu membeberkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Mengutip hasil survei LPS pada Februari 2025, Misbakhun menyebut kepercayaan konsumen kembali ke level optimistis. Indeks kepercayaan konsumen pada angka 107,1.

    Adapun indeks situasi saat ini pada angka 84,8, sedangkan indeks ekspektasi di angka 123,9. Menurut Misbakhun, data LPS itu menunjukkan optimisme yang jelas dan terukur.

    “Retail memang masih mengalami kontraksi terbatas, tetapi penjualan semen mulai pulih, penjualan otomotif mengalami pemulihan, PMI (Purchasing Managers Index, red) manufaktur melanjutkan ekspansi, bahkan neraca perdagangan kita naik,” jelasnya.

    “Sektor padat karya juga memberikan arah kepada kita menuju optimisme,” ucapnya.

    Misbakhun juga memperlihatkan data lain dari BI, yakni stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang terjaga. Selain itu, aliran masuk (inflow) ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang menunjukkan pergeseran angka positif.

    Data lain dari BI yang menunjukkan hal positif ialah kredit perbankan tetap tumbuh. Mengutip data BI, Misbakhun mengatakan Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) tetap tinggi.

    KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas. BI akan meningkatkan insentif KLM dana pihak ketiga (DPK) menjadi 5 persen per 1 April 2025. Data BI juga memperlihatkan tren penggunaan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

    Soal APBN 2025, Misbakhun menegaskan angkanya tetap meski Presiden Prabowo melakukan penajaman pada beberapa pos anggaran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menegaskan APBN 2025 tetap pada volume yang sama, Rp 3.621,3 triliun.

    Misbakhun menambahkan DPR akan mengawal defisit APBN 2025 tetap di angka 2,53 persen dari PDB. Menurut dia, data makroekonomi Indonesia, baik dari sisi kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, tidak semestinya disikapi secara pesimistis.

    “Pesan ini harus sampai ke pelaku pasar di bursa saham kita,” imbuhnya.

    (maa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • ISSES: UU TNI baru tetap pada koridor karena TNI dilarang berpolitik

    ISSES: UU TNI baru tetap pada koridor karena TNI dilarang berpolitik

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Undang-Undang TNI yang baru disahkan oleh DPR RI tetap pada koridor karena UU itu tetap melarang prajurit untuk berbisnis dan berpolitik.

    Oleh karena itu, dia pun mengajak masyarakat untuk menelaah undang-undang itu termasuk pasal-pasal yang direvisi, serta mengawal implementasinya.

    “Jika ditelaah secara cermat, revisi ini tidak mencabut larangan bagi prajurit TNI untuk berpolitik dan berbisnis. Artinya, militer tetap diposisikan dalam koridor profesionalisme, dan tidak diperbolehkan memasuki arena politik praktis maupun ekonomi,” kata Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Larangan berpolitik dan berbisnis untuk prajurit sebelumnya juga diatur dalam UU TNI yang lama, yaitu UU No.34 Tahun 2004.

    Dalam kesempatan yang sama, Fahmi mengajak publik untuk mengawal perubahan yang ada agar tetap berada dalam koridor semangat reformasi.

    “Beberapa hal yang perlu diawasi ke depan adalah bagaimana peran baru TNI dalam OMSP diterapkan, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap prajurit yang ditempatkan di lembaga sipil, dan bagaimana dampak perubahan usia pensiun terhadap dinamika internal TNI,” kata Khairul Fahmi.

    Dia berpendapat kontrol sipil terhadap TNI tetap harus berjalan dengan ketat, karena itu menjadi salah satu cara untuk menghindari meluasnya pengaruh militer dalam birokrasi negara.

    “Kontrol terhadap penerapannya (UU TNI yang baru) tetap harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengarah pada kembalinya pola lama. Keterlibatan TNI dalam ranah sipil tetap harus diawasi dan diatur dengan ketat untuk menghindari potensi melebar ya pengaruh militer dalam birokrasi negara yang banyak dikhawatirkan,” kata dia.

    Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang. Rapat itu dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku wakil pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan jajaran pejabat dari Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mahasiswa Luka-luka Saat Demo Tolak RUU TNI, Komisi III DPR Soroti Sikap Represif Aparat – Page 3

    Mahasiswa Luka-luka Saat Demo Tolak RUU TNI, Komisi III DPR Soroti Sikap Represif Aparat – Page 3

    Di sisi lain, Abdullah juga mengimbau kepada para mahasiswa agar menyampaikan aspirasi secara damai. Sebab apa pun alasannya, anarkisme tidak dapat dibenarkan.

    “Dan bagi teman-teman mahasiswa, saya juga mengimbau gunakan cara-cara yang damai saat menyampaikan pendapat. Sehingga tidak ada alasan penggunaan kekerasan atau tindakan represif aparat,” ujar Abdullah.

    “Aspirasi rakyat, termasuk teman-teman mahasiswa penting untuk kita dengarkan. Saya percaya, kontribusi mahasiswa pastinya akan bermanfaat untuk Indonesia. Maka salurkan aspirasi dan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum,” lanjut Abdullah.

    Abdullah juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga Indonesia supaya selalu kondusif.

    “Apalagi ini bulan Ramadan, ayo bersama kita menjaga keteduhan bangsa dan negara,” sebut Abdullah.

    “Semua yang kita lakukan harapannya adalah yang terbaik bagi Indonesia, semangat dan tindakannya pun sebaiknya juga dilakukan dengan cara-cara positif,” imbuhnya.

     

    Reporter: Alma Fikhasari

    Sumber: Merdeka.com

  • Komisi V Ingatkan Pentingnya Kesiapan Infrastruktur Jelang Mudik Lebaran

    Komisi V Ingatkan Pentingnya Kesiapan Infrastruktur Jelang Mudik Lebaran

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan transportasi publik demi kelancaran arus mudik lebaran 2025. Dengan prediksi lonjakan pemudik yang mencapai 146 juta orang, Iwan meminta ada mitigasi antisipatif agar masyarakat dapat mudik dengan aman, lancar, dan nyaman.

    “Libur Idulfitri sudah tinggal sebentar lagi. Akhir minggu ini mungkin sebagian masyarakat ada yang sudah mulai mudik. Jadi kementerian/lembaga dan BUMN terkait harus segera memastikan kesiapan infrastruktur, moda transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya,” kata Iwan Aras, pada keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Iwan pun mengapresiasi upaya pemerintah yang memberikan insentif lebaran untuk masyarakat, terutama kebijakan diskon tarif tol dan potongan harga tiket pesawat. “Kebijakan diskon tarif tol dan diskon tiket pesawat merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat. Tentunya kita patut memberikan apresiasi,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

    Selain kebijakan pemberian insentif lebaran, saat ini pemerintah tengah melakukan sejumlah persiapan dalam menghadapi arus mudik lebaran 2025. Salah satunya adalah pengerjaan tol dan jalan nasional lintas utama di mana pemerintah memastikan jalan tol sepanjang 3.020,5 km serta jalan nasional non-tol sepanjang 47.604,34 km sudah dalam keadaan optimal. 

    Dengan hal ini, itu berarti 95,22 persen jalan nasional lintas utama sudah dalam kondisi layak untuk dilewati. Iwan meminta pemerintah dan stakeholder terkait mempercepat pengerjaan infrastruktur jalanan sehingga perjalanan mudik masyarakat akan aman dan nyaman.

    “Pastikan bahwa pengerjaan infrastruktur jalan tol dan jalan-jalan nasional sudah selesai sebelum memasuki masa libur lebaran. Dan karena saat ini juga kita masih berada di akhir musim penghujan, perhatikan infrastruktur drainase baik di jalan tol maupun jalan arteri,” jelas Iwan.

    “Langkah ini diperlukan untuk mencegah kerusakan jalan akibat genangan air yang dapat menyebabkan gangguan perjalanan bagi pemudik. Dan penting juga bagi BMKG menyiapkan sistem informasi update cuaca yang mudah diakses saat masyarakat melakukan perjalanan mudik,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Iwan mengingatkan soal penanganan truk ODOL (Over Dimension Over Load) selama arus mudik Lebaran agar tidak mengganggu perjalanan masyarakat. Ia meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap truk yang melebihi kapasitas.

    “Khususnya di jalur-jalur utama mudik dan jalur penyeberangan kapal, harus ada pembatasan dan penertiban untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran lalu lintas serta menjaga keselamatan para pemudik,” sebut Iwan.

    Pimpinan komisi di DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi tersebut juga meminta agar pemerintah memperhatikan titik-titik tempat beristirahat bagi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Iwan menegaskan, rest area harus dilengkapi dengan fasilitas memadai.

    “Termasuk toilet bersih, stasiun pengisian bahan bakar hingga layanan kesehatan. Kenyamanan dan keamanan masyarakat adalah hal utama yang perlu diperhatikan selama masa mudik lebaran,” tegasnya.

    “Perlu juga ditambah kantong-kantong tempat peristirahatan bagi pemudik, dan pengaturan sistem keluar masuk kendaraan di rest-rest area, khususnya rest area yang kerap sekali padat sehingga tidak terjadi penumpukan,” sambung Iwan.

    Di sisi lain, Iwan menyoroti pentingnya kesiapan moda transportasi umum dan fasilitas penunjangnya untuk bisa mengakomodasi jumlah pemudik yang sangat besar.

    “Moda transportasi perlu diperhatikan guna memastikan kelancaran arus mudik. Moda transportasi seperti bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara harus dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi lonjakan pemudik yang diperkirakan mencapai 146 juta orang,” paparnya.

    Seperti diketahui, pemerintah memutuskan memperpanjang masa libur lebaran 1446 Hijriah/2025 bagi siswa sekolah. Libur lebaran 2025 diperpanjang menjadi 20 hari dengan memajukan jadwal libur sekolah dari yang awalnya dimulai pada 24 Maret menjadi 21 Maret 2025.

    Alasannya, pemerintah ingin memberikan waktu libur panjang bagi siswa sehingga bisa dimanfaatkan untuk lebih lama berkumpul dengan keluarga. Selain itu, masa libur sekolah kurang lebih selama 20 hari juga membuat rentang perjalanan mudik nantinya akan lebih panjang, sehingga diharapkan bisa mengurai kemacetan yang mungkin terjadi.

    “Dengan adanya penambahan waktu liburan anak sekolah ini, saya rasa penting juga diberlakukannya penambahan frekuensi dan kapasitas moda transportasi agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan jadwal perjalanan,” terang Iwan.

    “Misalnya jumlah perjalanan bus dan kereta api semakin diperbanyak, baik armada maupun perpanjangan durasi hari yang memiliki tambahan armada dan waktu perjalanan lebih banyak,” imbuh Legislator Dari Dapil Sulawesi Selatan II tersebut.

    Iwan juga meminta instansi yang berkepentingan dan pengelola jasa transportasi untuk mengantisipasi lonjakan pemudik akibat mudik lebaran 2025 yang juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Sebab ada kemungkinan besarnya arus pemudik sebelum hari raya.

    “Optimalisasi armada kapal laut dan pesawat udara penting untuk mendukung pergerakan pemudik antarwilayah. Pemerintah juga harus mengawal operator agar tarif tiket perjalanan angkutan massal tetap terjangkau dan tidak mengalami lonjakan yang memberatkan masyarakat,” urai Iwan.

    Iwan pun berharap setiap kementerian/lembaga bisa berkerja dengan efektif sesuai fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing demi memastikan kelancaran mudik Lebaran.

    “Keberhasilan mudik yang aman dan lancar akan menjadi tolok ukur efektivitas Pemerintah dalam mengelola mobilitas masyarakat di masa-masa puncak perjalanan seperti Lebaran. Sinergi antar-instansi harus berjalan optimal,” tambahnya.

    Iwan menyatakan Komisi V DPR akan terus mengawal persiapan arus mudik lebaran 2025, dengan memastikan kementerian/lembaga mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mempersiapkan infrastruktur dan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

    “Harapannya, masyarakat dapat ‘Mudik Aman Sampai Tujuan’ dan berkumpul dengan keluarga dan kerabat untuk merayakan hari kemenangan Idulfitri, sekaligus menikmati liburan dengan nyaman,” tutup Iwan. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggota Komisi VII DPR RI serap aspirasi masyarakat di Situbondo

    Anggota Komisi VII DPR RI serap aspirasi masyarakat di Situbondo

    Kalau bioskop, itu ‘kan biasanya ada di mal, bisa apa tidak itu kalau di sini.

    Situbondo (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza menyatakan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, salah satunya masyarakat “Kota Santri” itu menginginkan gedung bioskop.

    “Masyarakat Situbondo sudah kangen ingin nonton film di bioskop, masukannya sudah saya catat, nanti saya bicarakan dengan teman-teman saya yang ada di komisi lain maupun kepada teman-teman saya di Jakarta,” katanya saat kegiatan reses diKabupaten Situbondo, Sabtu.

    Selain itu, lanjut Dina Lorenza, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo terkait dengan aspirasi masyarakat yang ingin memiliki gedung bioskop.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi ini juga akan mengagendakan untuk mengunjungi bekas gedung bioskop di area Pasar Mimbaan Situbondo.

    “Kalau bioskop, itu ‘kan biasanya ada di mal, bisa apa tidak itu kalau di sini. Yang kedua, gedung yang lama ini akan kami lihat, masih bisa apa tidak untuk digunakan. Kalau tidak bisa, ya cari lokasi lain,” kata Dina Lorenza.

    Pada kesempatan itu, anggota DPRD Kabupaten Situbondo Janur Sasra Ananda berharap ada bioskop di daerah ini karena keberadaan bioskop sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana hiburan.

    “Mbak Dina Lorenza ini mantan pemain film, insyaallah banyak relasinya di Jakarta, harapan kami dengan koneksi yang dimiliki oleh Mbak Dina bisa dicarikan investor atau bioskop jejaring,” katanya.

    Dikatakan pula oleh Janur bahwa lokasi bioskop bisa ditempatkan di bekas gedung bioskop yang ada di kawasan Pasar Mimbaan, Kecamatan Panji.

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Misbakhun Tegaskan Program MBG Tak Akan Ganggu Ekonomi

    Misbakhun Tegaskan Program MBG Tak Akan Ganggu Ekonomi

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MGB) tidak akan menggangu perekonomian nasional. Menurut dia, MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang penting untuk generasi penerus bangsa.

    Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.

    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun saat menjadi pembicara dalam Capital Market Forum 2025 bertema ‘Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II’ di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

    Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG menganggu APBN itulah yang terus disuarakan. 

    “Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” kata Misbakhun.

    Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

    “Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.

    Di depan para pelaku pasar modal di BEI, Misbakhun menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.

    “MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,” ujarnya.

    Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Misbakhun menyebut upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus dimulai dari sekarang.

    “Mereka (akan) menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,” katanya.

    Misbakhun menganggap MBG bukan beban APBN. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menuturkan memang Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang  Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Namun, Misbakhun menyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Buktinya, volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanye tetap Rp3.621,3 triliun. 

    “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif. Salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja makan bergizi gratis,” kata Misbakhun.

    Lantas, bagaimana agar program andalan itu tidak membebani anggaran? 

    Misbakhun menjelaskan Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual.

    “Sekarang pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red) dinaikkan. Penerimaan pajak (ditingkatkan) tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan,” katanya.

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MGB) tidak akan menggangu perekonomian nasional. Menurut dia, MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang penting untuk generasi penerus bangsa.
     
    Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.
     
    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun saat menjadi pembicara dalam Capital Market Forum 2025 bertema ‘Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II’ di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

    Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG menganggu APBN itulah yang terus disuarakan. 
     
    “Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” kata Misbakhun.
     
    Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.
     
    “Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.
     
    Di depan para pelaku pasar modal di BEI, Misbakhun menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.
     
    “MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,” ujarnya.
     
    Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Misbakhun menyebut upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus dimulai dari sekarang.
     
    “Mereka (akan) menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,” katanya.
     
    Misbakhun menganggap MBG bukan beban APBN. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menuturkan memang Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang  Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.
     
    Namun, Misbakhun menyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Buktinya, volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanye tetap Rp3.621,3 triliun. 
     
    “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif. Salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja makan bergizi gratis,” kata Misbakhun.
     
    Lantas, bagaimana agar program andalan itu tidak membebani anggaran? 
     
    Misbakhun menjelaskan Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual.
     
    “Sekarang pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red) dinaikkan. Penerimaan pajak (ditingkatkan) tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Tempo Diteror Kepala Babi dan Bangkai Tikus, Amnesty International: Usut Tuntas Dalangnya

    Tempo Diteror Kepala Babi dan Bangkai Tikus, Amnesty International: Usut Tuntas Dalangnya

    Tempo Diteror Kepala Babi dan Bangkai Tikus, Amnesty International: Usut Tuntas Dalangnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak negara, termasuk aparat berwajib, untuk melakukan investigasi usai kantor redaksi Tempo kembali diteror.
    Setelah paket potongan kepala babi, redaksi Tempo mendapatkan kiriman kedua berupa kotak berisi bangkai tikus yang dipenggal, Sabtu (22/3/2025).
    “Kami mendesak otoritas negara termasuk pihak yang berwajib untuk segera dan tanpa menunda-nunda lagi investigasi resmi, pengusutan tuntas dan penghukuman pelaku beserta dalangnya ke meja hijau dengan hukuman setimpal,” jelas Usman dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).
    Usman menuturkan, apabila tidak diusut, maka menjadi jurnalis atau aktivis Indonesia yang berkali-kali diteror, mirip seperti vonis mati daripada sebuah profesi.
    “Ancaman terhadap jurnalis dan aktivis adalah ancaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi terus terjadi setelah Tempo kembali mendapatkan paket kiriman bangkai tikus hari ini,” ujar dia.
    Amnesty mengecam aksi-aksi teror yang menyebabkan ketakutan bagi jurnalis untuk mengungkap kebenaran ke publik
    “Rentetan teror ini adalah serangan terhadap kerja-kerja jurnalisme kritis yang berupaya untuk mengungkap kebenaran ke publik terkait kebijakan-kebijakan pemeritah dan proses legislasi di DPR yang bermasalah,” kata Usman.
    Otoritas hukum dan keamanan harus secara proaktif menginvestigasi adanya terror ini dan memastikan tidak terulang.
    “Polisi harus segera mengungkap pelaku maupun dalang di balik rentetan terror terhadap Tempo,” imbuh dia.
    Menurut Usman, teror ini adalah tindakan intimidasi yang melanggar HAM karena menciptakan ketakutan bagi siapapun yang ingin mengungkap kebenaran.
    Terlebih lagi, Redaksi Tempo berani melaporkan isu-isu seperti kejahatan dan keamanan. Media seperti Tempo tidak boleh terancam.
    “Teror kejahatan ini, seperti semua kejahatan lainnya, harus diselidiki secara independen dan imparsial dan semua orang yang diduga bertanggung jawab harus diadili,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR sidak Pasar Soreang temukan harga naik, tetapi masih wajar

    Anggota DPR sidak Pasar Soreang temukan harga naik, tetapi masih wajar

    Harga sejumlah barang kebutuhan pokok masih dalam batas wajar meskipun terdapat kenaikan.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv dalam inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menemukan harga sejumlah barang kebutuhan pokok mengalami penaikan, tetapi masih dalam batas wajar.

    “Harga cabai yang paling signifikan naik, daging juga naik sekitar Rp5.000,00 per kilogram, tetapi masih bisa diterima. Beras juga mengalami kenaikan, tetapi tidak terlalu besar,” kata Rajiv dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, secara umum harga barang kebutuhan pokok masih aman terkendali menjelang Lebaran 2025.

    Rajiv mengatakan bahwa stok pangan menjelang Lebaran 2025 berdasarkan hasil inspeksi ke Perum Bulog menunjukkan ketersediaan barang kebutuhan pokok masih mencukupi.

    Walaupun demikian, dia mengingatkan kepada Pemerintah untuk tetap menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan stabilitas harga di pasar.

    “Pada hari Senin (24/3) kami ada rapat kerja lagi sebelum memasuki masa reses untuk membahas langkah-langkah selanjutnya,” kata anggota komisi yang membidangi pertanian tersebut.

    Pada sidak itu, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat II tersebut ditemani oleh Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb.

    Senada dengan Rajiv, Ali Syakieb mengatakan bahwa harga sejumlah barang kebutuhan pokok masih dalam batas wajar meskipun terdapat kenaikan.

    Wakil Bupati Bandung mengatakan bahwa stok barang tersebut masih aman untuk masyarakat.

    “Alhamdulillah, kami melihat harga-harga di Pasar Soreang masih relatif stabil,” ujar Ali.

    Selain itu, dia memastikan bahwa stok minyak goreng di Kabupaten Bandung tidak mengalami masalah takaran atau penyimpangan.

    “Kami pastikan tidak ada penyimpangan di Kabupaten Bandung. Kami juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait dalam rapat untuk memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar, termasuk pengamanan arus mudik menjelang Lebaran,” katanya menjelaskan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Misbakhun ajak pelaku pasar tetap percaya saham Himbara

    Misbakhun ajak pelaku pasar tetap percaya saham Himbara

    Justru saat bank-bank Himbara ini dalam performance terbaik mereka, sahamnya terkoreksi cukup dalam.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meyakinkan pelaku pasar modal tetap mempercayai bank-bank BUMN yang dikonsolidasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Menurut Misbakhun, kemunculan Danantara semestinya tidak menyebabkan lembaga keuangan yang berhimpun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperoleh sentimen negatif.

    “Justru saat bank-bank Himbara ini dalam performance terbaik mereka, sahamnya terkoreksi cukup dalam. Fundamental korporasi mereka sangat bagus, tetapi apakah pantas dihukum (penurunan nilai) begitu dalamnya lewat harga sahamnya yang terdeskripsi di indeks itu?” ujar Misbakhun dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Saat berbicara sebagai narasumber Capital Market Forum 2025 bertema Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3), dia lantas mencontohkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berkinerja cemerlang sehingga mampu membukukan laba bersih lebih dari Rp60 triliun pada tahun 2024.

    Meski demikian, lanjut dia, nilai saham emiten berkode BBRI itu justru merosot.

    “Jadi, apakah penurunan nilai saham didasarkan pada fundamental korporasinya, atau persepsi yang terus dikembangkan untuk menggerus kepercayaan?” ujarnya.

    Menurut dia, pembentukan Danantara merupakan keputusan politik untuk mendorong BUMN lebih aktif. Oleh karena itu, DPR RI dan Pemerintah merevisi Undang-Undang BUMN.

    Misbakhun menegaskan bahwa pemilik saham Danantara tetap pemerintah. Sebelumnya, saham pemerintah di BUMN dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan menguasakan saham tersebut kepada Menteri BUMN.

    “Kemudian dioperasionalkan oleh masing-masing BUMN. Secara teoretis, negara tidak boleh hadir di pasar secara langsung sehingga Pemerintah harus punya agennya di market,” kata Misbakhun.

    Selain itu, Misbakhun juga menyebut Danantara hadir untuk menarik talenta profesional bersedia bekerja di BUMN.

    Ia mengungkapkan banyak talenta hebat lulusan luar negeri menjadi takut berkarier di BUMN karena khawatir bakal terkena kasus hukum ketika menjalankan aksi korporasi perusahaan pelat merah yang akhirnya merugi.

    “Makanya, kami mengambil keputusan politik bahwa investasi itu yang merugi tidak semata-mata di-recently kerugian negara demi melindungi profesional ketika dia menjalankan proses bisnis secara profesional. Namanya investasi, ada saatnya rugi, ada saatnya untung,” imbuh Misbakhun.

    Oleh karena itu, dia berharap seluruh pihak mau mendukung kinerja Danantara demi memajukan bangsa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Ganggu APBN, Ini Alasannya Regional 22 Maret 2025

    Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Ganggu APBN, Ini Alasannya Regional 22 Maret 2025

    Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Ganggu APBN, Ini Alasannya
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa program
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ) yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk masa depan generasi Indonesia dan tidak akan mengganggu perekonomian nasional, termasuk APBN.
    Misbakhun pun menyesalkan kritik yang dilontarkan berbagai pihak, termasuk dari Bank Dunia, terhadap
    program MBG
    .
    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun seperti dilansir Antara, Sabtu (22/3/2025).
    Ia menilai kekhawatiran terhadap MBG terlalu dibesar-besarkan dan justru digunakan untuk mendistorsi persepsi publik terhadap kondisi fiskal.
    “Seakan-akan kalau kita menjalankan MBG, fiskal kita terganggu,” ujarnya.
    Meski dikritik, Misbakhun menyebut MBG sebagai program ikonis Prabowo untuk menjamin kecukupan gizi anak-anak Indonesia, khususnya usia TK hingga SD, demi mencegah stunting dan membentuk generasi sehat dan kuat secara fisik maupun mental.
    “Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” kata legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.
    Misbakhun menilai MBG sebagai program mulia yang terus disudutkan.
    Menurutnya, MBG tidak akan membebani APBN karena didukung oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.
    “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif, salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja program Makan Bergizi Gratis,” ungkapnya.
    Ia juga menambahkan bahwa upaya pemerintah untuk menjaga APBN tetap sehat dilakukan melalui optimalisasi PNBP dan peningkatan rasio pajak tanpa menaikkan tarif, melainkan lewat peningkatan kepatuhan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.