Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Teror di Kantor Tempo, Komisi I DPR Tegaskan Tidak Boleh Ada Intimidasi Terhadap Jurnalis

    Teror di Kantor Tempo, Komisi I DPR Tegaskan Tidak Boleh Ada Intimidasi Terhadap Jurnalis

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin menyikapi kasus teror kiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo.

    TB mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut dan memberikan perlindungan kepada wartawan supaya dapat bekerja tanpa ancaman.

    “Segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya melalui keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Dia menekankan bahwa pers bekerja untuk kepentingan publik dalam mengungkapkan fakta dan mengawal jalannya pemerintahan. 

    “Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya,” imbuh purnawirawan TNI tersebut.

    Sebab itu, dia menyatakan dukungannya terhadap langkah Dewan Pers dalam menangani kasus dugaan intimidasi terhadap wartawati Tempo itu. Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak yang keberatan atas pemberitaan Tempo agar memberikan hak jawab alih-alih intimidasi. 

    Dia pun mengingatkan bahwa kebebasan pers harus dilindungi sebagai bagian dari demokrasi yang sehat dan sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

    “Saya mendukung penuh sikap Dewan Pers dalam menindaklanjuti kasus ini. Tidak boleh ada intimidasi atau tekanan terhadap jurnalis yang menjalankan tugasnya. Kebebasan pers adalah pilar utama dalam negara demokratis,” tekannya.

    Seperti diketahui, Kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi pada Rabu, 19 Maret 2025. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada “Cica”. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.

    Pimpinan Redaksi Tempo Setri Yasra menduga upaya ini sebagai teror terhadap karya jurnalistik Tempo. Sementara, Ketua Dewan Pers Nanik Rahayu juga mengecam teror kiriman paket berisi kepala babi ke kantor.

  • MK Larang Caleg Terpilih Maju Pilkada, DPR: Membatasi Ruang untuk Parpol

    MK Larang Caleg Terpilih Maju Pilkada, DPR: Membatasi Ruang untuk Parpol

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang calon legislatif (caleg) terpilih mundur demi maju pada pemilihan kepada daerah (Pilkada).

    Rifqi, sapaan akrabnya, menerangkan putusan MK itu akan menjadi bahan Komisi II dalam merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

    Meski begitu, legislator NasDem ini memandang putusan MK tersebut akan mempersempit ruang partai politik dalam melakukan simulasi penugasan kader-kadernya, baik dalam Pileg maupun Pilkada.

    “Dari sisi partai politik, sekali lagi putusan Mahkamah Konstitusi ini membatasi ruang bagi kami untuk menempatkan kader-kader kami [parpol] melalui Pemilu yang tersedia,” tambahnya melalui keterangan resmi yang dikutip Minggu (23/3/2025).

    Padahal, imbuh Rifqi, hak untuk menempatkan kader ada pada partai politik. Sebab itu, dengan adanya pembatasan dalam putusan MK itu, sejak jauh hari parpol tentu harus melakukan simulasi ulang terhadap penugasan kader dalam kontestasi Pileg ataukah Pilkada. 

    “Fokus di mana mereka [kader] yang harus ikut Pileg, mana mereka yang harus ikut Pilkada sejak awal sebelum 2029 berlangsung,” tegasnya.

    Dilanjutkannya, apalagi waktu penjadwalan Pilkada 2029 mendatang tidak lagi berimpitan dengan waktu penjadwalan Pileg. Ini direncanakan karena berdasarkan evaluasi Pilkada 2024 lalu.

    “Karena berdasarkan evaluasi Pilkada 2024 lalu, pelaksanaan Pileg dan Pilpres di waktu yang berdekatan itu membuat banyak aspek teknis kepemiluan menjadi kacau balau. Tidak tertangani karena ada tumpang tindih tahapan,” tukasnya.

    Sebagaimana diketahui MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh tiga mahasiswa, Adam Imam Hamdana, Wianda Julita Maharani, dan Wianda Julita Maharani terkait larangan pengunduran diri calon anggota DPR/DPD dan DPRD terpilih demi maju pilkada. 

    Melalui Putusan perkara nomor 176/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jumat (21/3/2025), MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 

    Salah satunya memutuskan mengatakan caleg terpilih boleh saja mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum. Dengan kata lain caleg terpilih bisa saja mundur, asal bukan untuk mengikuti Pilkada.

  • Program Pulang Basamo: 150 Bus Bawa 7.500 Pemudik Gratis ke Sumbar

    Program Pulang Basamo: 150 Bus Bawa 7.500 Pemudik Gratis ke Sumbar

    Jakarta, Beritasatu.com – Rombongan pemudik program Pulang Basamo gelombang kedua resmi diberangkatkan dari gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (23/3/2025). Sebanyak 150 bus membawa 7.500 pemudik gratis menuju Sumatera Barat (Sumbar).

    “Hari ini diberangkatkan 7.500 pemudik dengan 150 bus. Di gelombang pertama 5.000 pemudik, sekitar 100 bus,” ujar Koordinator Pulang Basamo 2025, Muhammad Reza di gedung DPR.

    Reza mengungkapkan total bus mudik gratis yang digagas anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade untuk tahun 2025 sebanyak 250. Jumlah bus itu meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2023, program Pulang Basamo hanya menyiapkan 70 bus. Sedangkan 2024 bertambah menjadi 200 bus.

    “Alhamdulilah di tahun 2025 ini ada 250 bus yang diberangkatkan oleh panitia Pulang Basamo, itu ekuivalen dengan 12.500 kursi, pemudik,” jelas Reza.

    Reza juga mengatakan 250 bus yang diberangkatkan itu menuju dua kota besar di Sumbar, yakni Padang dan Kota Bukit Tinggi. Dari dua kota itu, para pemudik menyebar ke beberapa kabupaten atau kota yang ada di Sumbar.

    Di sisi lain, Reza mengatakan apabila pendaftaran peserta Pulang Basamo 2025 ini sepenuhnya menggunakan platform online. Dia mengamini kegiatan Pulang Basamo 2025 ini disambut positif oleh warga Sumbar. Bahkan, masyarakat antusias ingin mendaftar program mudik gratis tersebut.

    “Kegiatan Pulang Basamo Nasional mengalami banyak improvement. Begitu besarnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti agenda Program Pulang Basamo ini,” tutur dia.

  • Tanggapan Anies Baswedan Soal RUU TNI: Jangan Bebani Tentara dengan Tugas Baru

    Tanggapan Anies Baswedan Soal RUU TNI: Jangan Bebani Tentara dengan Tugas Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan buka suara soal revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI yang telah disahkan oleh DPR pekan ini. 

    Pandangan tersebut dibagikan Anies melalui akun pribadi X miliknya @aniesbaswedan, Jumat (21/3/2025). Dia turut menanggapi soal amandemen UU TNI itu usai diberikan pertanyaan saat berkunjung ke Universitas Islam Indonesia atau UII, Yogyakarta. 

    Melalui cuitan berbentuk utas, Anies menyebut revisi UU YNI menimbulkan banyak pertanyaan.  

    “Apakah ini benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru? Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi,” ujar Anies dalam unggahannya yang dikutip pada Minggu (23/3/2025). 

    Anies menyebut masyarakat ingin TNI yang kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya yakni menjaga pertahanan dan kesatuan negara. 

    “Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya,” ujarnya dalam cuitan tersebut. 

    Pria yang juga calon presiden pada Pilpres 2024 itu turut menyoroti proses pembahasan yang cepat, dan minimnya diskusi yang melibatkan publik. 

    Di sisi lain, Anies turut mempertanyakan apabila revisi UU TNI dapat menyelesaikan masalah internal di lembaga tersebut. Salah satunya mengenai meritokrasi dalam jenjang karier. 

    “Kita ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non meritokratik,” tulisnya. 

    Anies lalu berpesan agar kebijakan yang tertuang dalam revisi UU TNI harus dikawal dengan ketat. Dia menyinggung pesan Presiden ke-1 Soekarno yang menyebut angkatan perang jangan masuk dan terlibat politik. 

    “Jend. Soedirman, seberapapun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI. Ini adalah warisan yang harus kita jaga,” tutur pria yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. 

    Oleh karena itu, Anies mendorong ruang diskusi yang lebih luas, saksama dan partisipatif. 

    “Semua ini perlu kita lakukan demi TNI yang lebih kuat, lebih profesional, makin dihormati dan makin dicintai,” terangnya. 

    Adapun revisi UU TNI telah disahkan oleh DPR, Kamis (20/3/2025). Pada hari yang sama, terjadi aksi penolakan di beberapa daerah terhadap amandemen tersebut. Salah satunya di Senayan, atau sekitar gedung DPR. 

  • Pimpinan MPR apresiasi peran TNI dukung keberhasilan program MBG

    Pimpinan MPR apresiasi peran TNI dukung keberhasilan program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono memberikan apresiasi kepada para prajurit TNI, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), yang telah berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis.

    “Tidak hanya bergerak untuk memastikan program makan bergizi gratis sampai dirasakan dan berkualitas, tetapi lebih dari itu, lihat bagaimana inovasi dan kreativitasnya memastikan sumber-sumber pangan kita benar-benar bisa lebih modern dan mandiri,” kata Ibas, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hal tersebut ia sampaikan dalam acara “Silaturahmi Kebangsaan: Tinjau MBG dan Silaturahmi Babinsa” sekaligus meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (22/3).

    Sama ketika pandemi COVID-19, Ibas mengapresiasi para prajurit TNI yang telah berperan aktif dalam menjalankan operasi militer selain perang guna mendukung program-program pemerintah, termasuk pelaksanaan MBG.

    Dia juga mengapresiasi peran Komando Distrik Militer (Kodim) Ngawi dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik.

    Ibas pun mengajak semua pihak untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

    “Karena dapur-dapur umum pun banyak bekerja sama dengan TNI. Di sudut tanah air ini, ibu-ibu pun banyak terlibat sebagai juru masak, libatkan teman-teman dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Pastikan anak-anak kita dari tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP merasakan dengan kualitas yang baik dan sehat,” ujarnya.

    Ibas menambahkan, “Dari 27 sekolah dan 2.800 siswa hari ini yang sudah merasakan program makan bergizi, kami berharap ke depan lebih banyak sasarannya, lebih luas dan tentunya tepat sasaran.”

    Di sisi lain, Ibas menyinggung soal supremasi sipil dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang menjadi isu aktual saat ini.

    “Kami memastikan agar supremasi sipil tetap berlaku di tanah air. Setuju? Dan saya yakin, Presiden Prabowo juga mengerti tentang hal itu,” katanya.

    Dalam memastikan supremasi sipil, ujarnya lagi, RUU TNI memberikan pembatasan dan penyempurnaan terhadap tugas yang diembannya.

    “Agar TNI yang hari ini tugas utamanya adalah mempertahankan kedaulatan NKRI, juga memiliki kesempatan untuk memberikan pengabdiannya dengan penugasan-penugasan yang dibatasi dan disesuaikan dengan keterampilan, kemampuan, dan spesialisasi,” tuturnya.

    Dia menambahkan bahwa DPR RI berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan TNI dan Polri beserta keluarganya.

    “Memastikan tidak hanya gaji, tunjangan kinerja, uang lauk pauk, uang kemahalan, dan lain sebagainya, mesti terus meningkat dari waktu ke waktu,” katanya.

    Di akhir sambutannya, Ibas mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di tanah air.

    “Mari kita terus perjuangkan merah putih di dada kita. Mari kita terus mempersiapkan diri untuk menjaga NKRI, dan juga terus ramah dan cinta kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, untuk menjawab kemiskinan, pengangguran, dan juga keamanan serta kenyamanan dalam melakukan kegiatan aktivitas yang bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Diminta Pastikan Infrastruktur dan Transportasi Siap untuk Mudik Lebaran

    Pemerintah Diminta Pastikan Infrastruktur dan Transportasi Siap untuk Mudik Lebaran

    Pemerintah Diminta Pastikan Infrastruktur dan Transportasi Siap untuk Mudik Lebaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengingatkan pemerintah untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan moda transportasi dalam menghadapi arus
    mudik Lebaran 2025
    .
    Andi menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi guna menjamin kelancaran perjalanan masyarakat ke kampung halaman, mengingat periode libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang semakin dekat.
    “Libur Idul Fitri sudah tinggal sebentar lagi. Akhir minggu ini mungkin sebagian masyarakat ada yang sudah mulai mudik, jadi kementerian/lembaga dan BUMN terkait harus segera memastikan kesiapan infrastruktur, moda transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya,” ujar Andi Iwan dalam keterangannya, Minggu (23/3/2025).
    Menurut dia, infrastruktur jalan, terutama jalan tol dan jalan nasional, harus dipastikan selesai dikerjakan atau diperbaiki sebelum masa libur Lebaran.
    Selain itu, lanjut Andi, kondisi drainase di jalan tol dan jalan arteri juga perlu diperhatikan, mengingat Indonesia masih berada di akhir musim hujan.
    “Langkah ini diperlukan untuk mencegah kerusakan jalan akibat genangan air yang dapat menyebabkan gangguan perjalanan bagi pemudik,” kata Andi.
    Andi juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyediakan sistem informasi cuaca yang mudah diakses masyarakat, demi membantu calon pemudik merencanakan waktu perjalanannya.
    Selain infrastruktur jalan, Andi juga menyoroti kesiapan moda transportasi darat, laut, dan udara dalam menghadapi lonjakan pemudik.
    Sebab, berdasarkan prediksi pemerintah, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 146 juta orang.
    “Moda transportasi seperti bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara harus dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi lonjakan pemudik yang diperkirakan mencapai 146 juta orang,” kata Andi.
    “Saya rasa penting juga diberlakukannya penambahan frekuensi dan kapasitas moda transportasi agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan jadwal perjalanan,” ujar dia.
    Andi menambahkan, kelancaran arus mudik akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola mobilitas masyarakat selama periode libur Lebaran.
    “Keberhasilan mudik yang aman dan lancar akan menjadi tolok ukur efektivitas pemerintah dalam mengelola mobilitas masyarakat di masa-masa puncak perjalanan seperti Lebaran. Sinergi antarinstansi harus berjalan optimal,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah memprediksi puncak arus mudik Lebaran tahun 2025 terjadi pada tanggal 26-28 Maret 2025.
    Sedangkan puncak arus balik akan terjadi pada 6-7 April 2025.
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, pemerintah mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kepadatan saat puncak arus mudik dan arus balik tersebut.
    “Diperkirakan akan mulai memasuki masa padatnya mobilitas ke kampung halaman dan diprediksi pada tanggal 26-28 (Maret), itu akan terjadi puncak arus mudik. Dan sebaliknya, arus balik diperkirakan di tanggal-tanggal 6-7 bulan April,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Kematian Mahasiswa UKI Masih Misteri, Keluarga Minta Tidak Ada Rekayasa: Ini Soal Nyawa Orang – Halaman all

    Kasus Kematian Mahasiswa UKI Masih Misteri, Keluarga Minta Tidak Ada Rekayasa: Ini Soal Nyawa Orang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tewasnya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Walewangko (22), masih menyimpan misteri.

    Kasus kematian Korban yang diduga meninggal dunia akibat dikeroyok usai pesta minuman keras (miras), sampai saat ini masih belum menemukan titik terang.

    Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Sebanyak 39 saksi pun sudah dimintai keterangannya.

    Sepupu Kenzha, Monica berharap kasus diusut tuntas agar keluarga mendapat kepastian hukum atas penyebab tewasnya Kenzha di dalam area kampus pada Selasa (4/3/2025) lalu.

    “Pokoknya berharap itu tuntas, diusut tuntas. Jadi ya berharap hasilnya enggak direkayasa, karena ini nyawa orang ya,” kata Monica saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Timur.

    Bukan tanpa sebab kasus kematian Kenzha menimbulkan tanda tanya, karena secara kasat mata terdapat luka di bagian belakang kepala, dan tulang rusuk yang patah.

    Namun hingga kini pihak keluarga belum mendapat penjelasan resmi dari Polres Metro Jakarta Timur terkait penyebab kematian, serta kepastian ada atau tidaknya unsur pidana.

    “Hasilnya (penyelidikan Polres Jakarta Timur) ini memang masih menunggu. Keluarga sudah sedih, meninggalnya sia-sia. (Kenzha) Anak kedua dari bersaudara, anak bungsu,” ujar Monica.

    Polisi tunggu hasil autopsi

    Sementara Polres Metro Jakarta Timur menyatakan masih menunggu hasil autopsi dari RS Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian mahasiswa Fisipol UKI tersebut.

    Selain autopsi pemeriksaan tambahan melalui uji laboratorium forensik, di antaranya toksikologi, histopatologi juga dilakukan untuk memastikan penyebab kematian Kenzha

    Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan setelah menerima hasil autopsi barulah dapat memastikan penyebab kematian dan ada atau tidaknya unsur pidana.

    “Kalau sudah ada hasil autopsi kita akan melakukan pra rekonstruksi, setelahnya kita akan mengambil keterangan ahli pidana. Selanjutnya kita melakukan gelar perkara,” tutur Nicolas.

    Polres Metro Jakarta Timur menyatakan kasus masih di tahap penyelidikan, atau belum dinaikkan ke tingkat penyidikan karena baru terdapat satu alat bukti yakni keterangan saksi

    Hingga Jumat (21/3) sudah 39 saksi yang diperiksa penyelidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur, di antaranya dari mahasiswa, petugas keamanan kampus, dan petugas medis RS UKI.

    “Saksi dari mahasiswa 24 orang, saksi dari masyarakat umum satu orang, pihak keluarga juga. Dari pihak security UKI ada lima orang, pihak UKI dari Otorita dan Rektorat ada tiga orang,” lanjut Nicolas.

    Menurut Polres Metro Jakarta Timur penanganan kasus tewasnya Kenzha berjalan profesional, dan dilakukan menggunakan metode Scientific Crime Investigation.

    Sebelumnya Kenzha Walewangko ditemukan tewas di dalam area kampus UKI, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur dengan keadaan kepala terluka pada Selasa (4/3) malam.

    Dari penyelidikan sementara Polres Metro Jakarta Timur sebelum tewas Kenzha meminum minuman keras bersama temannya di dalam kampus, hingga sempat terjadi cekcok mulut.

    Keributan sempat direlai petugas keamanan UKI, namun beberapa saat setelah kejadian Kenzha ditemukan tewas di dalam area kampus dalam keadaan kepala terluka.

    Sikap Rektorat

    Terkait kasus ini, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dhaniswara K Harjono menyerahkan sepenuhnya kasus tewasnya mahasiswa Kenzha Ezra ini ke pihak kepolisian. Pihak rektorat masih menunggu hasil investigasi kepolisian.

    Bagaimana dengan dugaan ada pesta miras?

    Dhaniswara mengakui hal itu tidak termonitor oleh pihak kampus. 

    Namun, pastinya, pihak kampus melarang mahasiswa membawa barang terlarang, termasuk minuman keras ke dalam area kampus.

    “Ya kalau dari aturan kita memang ada itu (minum minuman keras) tidak diperbolehkan, terus kemudian bahwa pasti itu tidak terpantau, sehingga pada saat reaksi kemudian itu baru kemungkinan bahwa ada miras di situ,” kata Dhaniswara, beberapa waktu lalu.

    Dhaniswara memastikan pihaknya akan memberikan saksi tegas kepada mahasiswa yang ikut terlibat minum minuman keras pada malam kejadian Selasa (4/3/2025). 

    Namun, ia belum bisa memastikan sanksi apa yang akan diberikan.

    Ancam demo Mabes Polri

    Mahasiswa UKI sendiri mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar jika kasus Kenzha Ezra Walewangko (22) berlarut-larut.

    Hal tersebut disampaikan koordinator aksi Emon Wirawan usai beraudiensi dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly.

    “Kami meminta kejelasan paling lama 7×24 jam. Bilamana 7×24 jam belum ada kepastian hukum, kami akan melakukan aksi lebih besar lagi,” kata Emon Wirawan, koordinator aksi di Mapolres Metro Jakarta Timur, Jumat (21/3/2025) lalu.

    Emon mengungkapkan, akan melakukan aksi lanjutan di depan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) hingga Komisi III DPR RI.

    “Maka kami akan melakukan aksi demonstrasi lain yang lebih besar lagi, khususnya itu di depan Mabes Polri dan audiensi ke DPR RI Komisi III,” ungkap Emon.

    Oleh karena itu, Emon dan massa aksi meminta Kapolres Metro Jakarta Timur untuk menuntaskan kasus kematian Kenzha Ezra Walewangko.

    Emon menceritakan bahwa hasil dari audiensi, Polres Metro Jakarta Timur segera mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada keluarga korban.

    Emon mengeklaim, selama hampir tiga pekan kasus berjalan, pihak keluarga belum menerima SP2HP untuk mengetahui perkembangan kasus.

    “Karena kebetulan dari kemarin setelah dua minggu lamanya SP2HP masih belum diterimakan dari korban. Setelah kami menyampaikan hari ini, Bapak Kapolres tahu dan langsung mengirimkan SP2HP kepada keluarga korban,” ungkap Emon.

    Sebelumnya, puluhan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) menggelar unjuk rasa di depan Polres Metro Jakarta Timur pada Jumat.

    Mahasiswa datang ke depan Polres Metro Jakarta Timur membawa audio sistem dan spanduk sambil menuntut kejelasan atas kasus tewasnya Kenzha Ezra Walewangko.

    Sumber: Tribun Jakarta

  • Ahmad Dhani Ajak Baladewa Bantu Istri Deddy Dores yang Sakit

    Ahmad Dhani Ajak Baladewa Bantu Istri Deddy Dores yang Sakit

    Jakarta, Beritasatu.com – Musisi Ahmad Dhani yang juga merupakan pendiri dan pemimpin grup musik Dewa 19, mengajak para penggemar setia Dewa 19 atau Baladewa, untuk ikut membantu istri dari penyanyi serta pencipta lagu legendaris Deddy Dores, yakni Dagmar Clara Sunardi.

    Sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dan anggota Komisi X DPR, Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa Dagmar Clara Sunardi yang juga dikenal sebagai Dagmar Twin Sister, sedang menghadapi kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar.

    “Untuk seluruh teman-teman Baladewa dan Baladewi di seluruh Indonesia, pada Ramadan yang penuh berkah ini, kami dari AKSI memohon bantuan sedekah. Istri dari komposer ternama Indonesia ini sedang dirawat di rumah sakit,” ungkap Ahmad Dhani di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Para penggemar Dewa 19 yang ingin memberikan bantuan dapat mengirimkan sumbangan ke rekening bank yang terdaftar atas nama Dagmar C Sunardi.

    “Kami sendiri sudah memberikan kontribusi melalui nomor rekening tersebut,” lanjut Ahmad Dhani.

    Selain itu, ia juga mengajak para pencinta musik yang memiliki kenangan dengan lagu-lagu ciptaan Deddy Dores untuk turut membantu meringankan beban istri almarhum komposer legendaris ini.

    Deddy Dores, yang dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu, meninggal dunia pada 17 Mei 2016 akibat penyakit jantung. Deddy Dores juga dikenal sebagai bagian dari grup musik God Bless dan telah menciptakan sejumlah lagu hit untuk penyanyi terkenal, seperti Nike Ardila dan Nafa Urbach.

    Lama tak terdengar, ternyata istri Deddy Dores tengah jatuh sakit. Sebagai solidaritas sesama musisi, Ahmad Dhani pun mengajak para penggemarnya, khususnya fan Deddy Dores untuk membantu istri penyanyi legendaris tersebut.

  • Jokowi Bilang Hubungannya dengan Megawati Baik-baik saja, Pengamat: Bertolak Belakang dari Kenyataan – Halaman all

    Jokowi Bilang Hubungannya dengan Megawati Baik-baik saja, Pengamat: Bertolak Belakang dari Kenyataan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pernyataan Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut hubungannya dengan Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri dan putrinya, Puan Maharani baik-baik saja menjadi sorotan.

    Ucapan itu dinilai bertolak belakang dari kenyataan.

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan nyatanya Megawati selaku Ketua Umum PDIP telah memecat Jokowi dari kader PDIP.

    “Klaim Jokowi, khususnya dengan Megawati, tampaknya bertolak belakang dengan realitas sebenarnya. Sebab, kalau hubungannya baik-baik saja, tentu Megawati tidak memecat Jokowi sebagai kader PDIP dengan tidak hormat,” ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Sabtu (22/3/2025).

    Jamiluddin mengatakan indikasi lainnya juga terlihat dari Megawati yang setiap pidato selalu menyerang Jokowi. Serangan itu meskipun tidak secara langsung ditujukan kepada Jokowi.

    “Namun orang yang mendengarkannya tahu bahwa pesan pidato Megawati ditujukan kepada Jokowi,” jelasnya.

    Sama halnya dengan hubungan Jokowi dan Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDIP. Menurutnya, hubungan keduanya juga tidak dalam kondisi baik-baik saja.

    “Hanya saja Puan tidak menunjukkan lebih frontal seperti yang ditunjukkan ibunya Megawati. Puan dalam berpolitik kiranya lebih mengikuti langgam ayahandanya Taufik Kiemas. Meski pun ia tak suka, tapi tidak dipertontonkan di depan umum ungkapnya.

    Ia menjelaskan Puan tidak frontal dalam berpolitik. Ketua DPR RI itu dipermukaan cenderung berpolitik akomodatif dan terkesan berupaya merangkul, termasuk terhadap lawan politiknya.

    Karena itu, lanjut dia, dipermukaan bisa saja hubungan Jokowi dengan Puan tampak seolah baik-baik saja. Akan tetapi, realitasnya justru menunjukkan sebaliknya.

    “Jadi, hubungan Jokowi dengan Megawati dan Puan bukan baik-baik saja. Hubungan mereka justru semakin hangat, seperti barah yang kapan saja bisa terbakar. Hubungan Jokowi, terutama dengan Megawati sudah seperti patah arang. Karena itu, sudah sulit untuk disambung kembali,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo bicara soal dirinya kemungkinan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu dikatakan Jokowi seusai menghadiri buka bersama dengan jajaran DPP Partai NasDem di NasDem Tower.

    Awalnya Jokowi ditanya soal kehangatan hubungan dengan PDIP pasca memanasnya situasi belakangan ini.

    “Hubungannya memang hangat betul, emang hangat, dengan Mba Puan hangat,” kata Jokowi kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).

    Setelah itu, Jokowi menjawab apakah ada kemungkinan bertemu dengan Megawati setelah hari ini duduk satu meja dengan Puan.

    “Ya belum (ada rencana), tapi ke depan saya kira akan baik baik saja,” tandasnya.

  • UU TNI baru tetap pada koridor karena TNI dilarang berpolitik

    UU TNI baru tetap pada koridor karena TNI dilarang berpolitik

    Direktur Eksekutif ISSES Khairul Fahmi. ANTARA/HO

    ISSES: UU TNI baru tetap pada koridor karena TNI dilarang berpolitik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 07:10 WIB

    Elshinta.com – Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Undang-Undang TNI yang baru disahkan oleh DPR RI tetap pada koridor karena UU itu tetap melarang prajurit untuk berbisnis dan berpolitik.

    Oleh karena itu, dia pun mengajak masyarakat untuk menelaah undang-undang itu termasuk pasal-pasal yang direvisi, serta mengawal implementasinya.

    “Jika ditelaah secara cermat, revisi ini tidak mencabut larangan bagi prajurit TNI untuk berpolitik dan berbisnis. Artinya, militer tetap diposisikan dalam koridor profesionalisme, dan tidak diperbolehkan memasuki arena politik praktis maupun ekonomi,” kata Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Larangan berpolitik dan berbisnis untuk prajurit sebelumnya juga diatur dalam UU TNI yang lama, yaitu UU No.34 Tahun 2004.

    Dalam kesempatan yang sama, Fahmi mengajak publik untuk mengawal perubahan yang ada agar tetap berada dalam koridor semangat reformasi.

    “Beberapa hal yang perlu diawasi ke depan adalah bagaimana peran baru TNI dalam OMSP diterapkan, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap prajurit yang ditempatkan di lembaga sipil, dan bagaimana dampak perubahan usia pensiun terhadap dinamika internal TNI,” kata Khairul Fahmi.

    Dia berpendapat kontrol sipil terhadap TNI tetap harus berjalan dengan ketat, karena itu menjadi salah satu cara untuk menghindari meluasnya pengaruh militer dalam birokrasi negara.

    “Kontrol terhadap penerapannya (UU TNI yang baru) tetap harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengarah pada kembalinya pola lama. Keterlibatan TNI dalam ranah sipil tetap harus diawasi dan diatur dengan ketat untuk menghindari potensi melebar ya pengaruh militer dalam birokrasi negara yang banyak dikhawatirkan,” kata dia.

    Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang. Rapat itu dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku wakil pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan jajaran pejabat dari Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

    Sumber : Antara