Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Setahun Dipimpin Puan – Dasco, DPR Menjadi Lembaga yang Tidak Dipercayai Publik

    Setahun Dipimpin Puan – Dasco, DPR Menjadi Lembaga yang Tidak Dipercayai Publik

    GELORA.CO – Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dilaporkan lembaga negara yang tidak dipercayai publik tak lain DPR RI. Angka tertinggi yang dihasilkan nyaris mendekati 50 persen.

    ‎

    ‎Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melaporkan sebanyak 41 persen responden tidak percaya dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

    ‎

    ‎Rinciannya, 33 persen responden menyatakan tidak percaya dan 8 persen tidak percaya sama sekali terhadap DPR. Meski begitu, sebanyak 53 persen responden mempercayai DPR, dengan rincian 6 persen sangat percaya dan 47 persen cukup percaya. Ada 6 persen responden sisanya tidak menjawab.

    ‎

    ‎Survei Indikator yang digelar pada 20-27 Oktober 2025 ini dilakukan untuk melihat evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penarikan sampel survei Indikator evaluasi satu tahun Prabowo-Gibran menggunakan metode multistage random sampling.

    ‎

    ‎Ada sebanyak 1.220 orang dari berbagai provinsi yang mengikuti survei ini. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap. Toleransi kesalahan (margin of error) sekitar ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    ‎

    ‎Angka ketidakpercayaan sebesar 41 persen itu menempatkan DPR berada di urutan terbawah dari lembaga-lembaga lain. Di atas satu tingkat DPR, Partai Politik mendapatkan ketidakpercayaan dari responden sebesar 30 persen. Dibanding dengan lembaga legislatif lain, DPR juga mendapat skor terendah dalam hal kepercayaan dari publik.

    ‎

    ‎Hal itu tergambar dari 29 persen responden menyatakan tidak percaya terhadap Majelis Perwakilan Rakyat dan 28 persen masyarakat tak percaya kepada Dewan Perwakilan Daerah.

    ‎

    ‎Lembaga lainnya, yaitu Polri tidak dipercaya oleh responden sebanyak 31 persen. Lalu Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dipercaya 29 persen responden, Pengadilan tidak dipercaya 21 persen responden, dan Mahkamah Konstitusi tidak dipercaya 18 persen responden.

  • Bamsoet Sebut Buku Parenting Try Sutrisno Penting bagi Keluarga Masa Kini

    Bamsoet Sebut Buku Parenting Try Sutrisno Penting bagi Keluarga Masa Kini

    Jakarta –

    Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Anggota DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi peluncuran buku Filosofi Parenting Try Sutrisno karya mantan Menpora Adhyaksa Dault. Buku ini menyoroti kisah Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno dalam membangun pola asuh berkarakter kepemimpinan dan integritas.

    Karya tersebut dinilai relevan bagi orang tua Indonesia yang ingin membentuk karakter anak secara kuat dan berprinsip. Nilai-nilai tanggung jawab sosial yang diangkat menjadi pedoman praktis dalam pengasuhan masa kini.

    “Buku ini memotret bagaimana nilai-nilai kepemimpinan Pak Try Sutrisno yang dikenal disiplin, kerja keras, keteguhan moral dan cinta tanah air, ditransformasikan menjadi pola asuh keluarga yang lugas dan hangat. Banyak yang mengetahui kiprah Jenderal Try Sutrisno sebagai pemimpin nasional, tetapi sedikit yang benar-benar memahami filosofi pengasuhan terhadap keluarganya,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).

    Hadir dalam acara tersebut Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke 11 Budiono, Wiranto, Agum Gumelar, Hendropriyono, Djoko Suyanto, Jimly Asshiddiqie, Aburizal Bakrie, Dudung Abdurahman, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih serta para tokoh bangsa lainnya.

    Bamsoet menjelaskan Try Sutrisno membesarkan anak-anaknya dengan disiplin sejak dini dan membiasakan kerja keras tanpa mengeluh. Ia juga memberi ruang bagi mereka untuk belajar dari kegagalan.

    Menurutnya, Try Sutrisno sengaja memberi tanggung jawab kecil, seperti mengurus kegiatan harian dan belajar mandiri, sebagai latihan mental menghadapi masa depan. Kedekatan keluarganya terlihat dari kebiasaan menjadikan makan malam sebagai momen berdiskusi.

    Ia menilai, peluncuran buku tersebut sangat pas di tengah tantangan parenting generasi saat ini. Di era digital di mana distraksi teknologi, tekanan sosial media, dan krisis identitas sering menjadi masalah utama para orang tua, filosofi pengasuhan Try Sutrisno bisa menjadi pijakan kokoh.

    Data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan tren penggunaan gawai pada anak terus meningkat hingga 79% pada 2024. Situasi ini membuat banyak orang tua kehilangan kendali dalam membangun komunikasi, disiplin, dan pembiasaan karakter.

    (prf/ega)

  • Nasdem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, PSI: 8 Persen Pun Kami Siap

    Nasdem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, PSI: 8 Persen Pun Kami Siap

    Nasdem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, PSI: 8 Persen Pun Kami Siap
    Tim Redaksi
    CIAMIS, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali menegaskan bahwa partainya siap menghadapi berapa pun
    parliamentary threshold
    atau ambang batas parlemen yang diatur untuk pemilihan umum (Pemilu) 2029.
    Jika mantan partainya,
    Nasdem
    meminta
    parliamentary threshold
    naik jadi 7 persen,
    PSI
    siap meladeni, bahkan jika 8 persen sekalipun.
    Sebab, PSI didesain menjadi partai pemenang.
    “Sebagai partai politik, sebagai partai yang disiapkan untuk menjadi pemenang, kami pun tentunya tidak punya pilihan lain. Ketika partai-partai yang hari ini sedang berkuasa di
    Parlemen
    , menentukan atau memutuskan, kebijakan yang menurut mereka, akan menghalangi partai-partai baru, untuk kemudian lolos di Parlemen, kami juga tidak keberatan,” ujar Ali di Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (15/11/2025).
    “8 persen pun bagi kami itu suatu hal yang mengembirakan juga. Kami siap untuk di semua medan pertarungan, karena memang kami hadir di 2029 ini sebagai partai yang tidak didesain sebagai penggembiraan, tapi Insyaallah PSI, ini di 2029 kami desain sebagai partai pemenang,” sambungnya.
    Ali mengatakan, PSI sadar betul bahwa mereka hanyalah partai baru. Selain itu, PSI juga tidak punya kuasa politik karena tidak lolos ke DPR pada 2024 kemarin
    Dengan begitu, Ali menegaskan, PSI hanya bisa menyiapkan diri untuk lolos sebagai partai parlemen.
    “Ya caranya karena kami bukan penguasa politik, karena kami tidak punya orang di DPR, maka yang kami bisa lakukan adalah, menyiapkan diri sebaik-baiknya, untuk bertarung di semua medan yang disiapkan, oleh penguasa politik di DPR hari ini,” jelas Ali.
    Untuk itu, Ali terus melakukan konsolidasi dan membangun basis partai di daerah.
    Dia yakin dengan rumus sederhana saja, PSI bisa lolos ke DPR.
    “Saya banyak tahu tentang partai,” ucapnya.
    “Apa saya harus diam membunuh diri saya? Apa saya harus diam membunuh diri saya di tempat ini? Saya tidak punya cara lain. Selain menyelamatkan diri kami, selain mempersiapkan diri ini, insyaallah dengan jalannya baik,” imbuh Ali.
    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa mengusulkan
    ambang batas parlemen
    atau 
    parliamentary threshold 
    pada Pemilu 2029 naik menjadi 7 persen.
    Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mensyaratkan perubahan ambang batas untuk Pemilu 2029
    MK menilai, ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang berlaku saat ini tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.
    “Jadi, Nasdem selalu mengusulkan dalam setiap pembahasan Undang-Undang Pemilu, Nasdem mengusulkan 7 persen terkait dengan ambang batas parlemen,” kata Saan, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).
    Saan menyampaikan, perubahan ambang batas menjadi 7 persen sudah diusulkan Nasdem sejak partainya pertama kali mengikuti Pemilu pada 2014.
    Usul tersebut tidak pernah berubah hingga Pemilu 2024. Partai Nasdem berencana mendiskusikannya dengan partai-partai lain di parlemen.
    “Dan nanti kita diskusikan, kita bicarakan dengan partai-partai dan fraksi-fraksi yang lain terkait dengan ambang batas parlemen,” ucap Saan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PEDPHI sebut RUU KUHAP dapat optimalkan sistem peradilan pidana

    PEDPHI sebut RUU KUHAP dapat optimalkan sistem peradilan pidana

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI) Abdul Chair Ramadhan menilai Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) mengandung kepastian hukum yang dapat mengoptimalkan sistem peradilan pidana Indonesia.

    “Dalam RUU KUHAP telah mengandung kepastian hukum, keadilan prosedural dan substansial. Demikian itu akan mampu mengoptimalkan bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu,” kata Abdul Chair dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, seluruh substansi yang ada di dalam RUU KUHAP sudah melalui proses diskusi dan dialog dengan publik yang dinilai kompeten.

    Setiap pasalnya, lanjut Abdul, dimuat dengan harapan dapat mewakilkan sistem peradilan pidana yang adil dan berpihak kepada masyarakat.

    “Kesemua itu (tahap diskusi) dilakukan guna penyelesaian problematika yuridis dan mengacu pada landasan filosofis, yuridis dan sosiologis,” jelas dia.

    Selain itu, dia juga menilai penundaan pengambilan keputusan mengesahkan RUU dengan alasan RUU KUHAP belum maksimal dan optimal tidak tepat.

    Menurutnya, penundaan tersebut justru akan melahirkan situasi yang tidak menguntungkan masyarakat dari segi keadilan.

    Karenanya, dia berharap legislatif bisa bergegas memproses RUU ini di parlemen agar segera disahkan menjadi UU definitif.

    “Bahwa sesuai dengan hasil Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan pemerintah tentang pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU KUHAP, maka harus segera dilakukan pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan lebih lanjut pada Paripurna DPR RI,” tegas dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Novita Hardini Dorong Sinergi Penguatan Pariwisata Magetan dalam Bimtek Event Nasional

    Novita Hardini Dorong Sinergi Penguatan Pariwisata Magetan dalam Bimtek Event Nasional

    Magetan (beritajatim.com)– Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Event Nasional untuk peningkatan daya saing pariwisata daerah digelar di Hotel Bukit Bintang, Magetan, Sabtu (15/11/2025).

    Kegiatan ini dihadiri Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini Mochamad, sebagai bagian dari kunjungan kerja sekaligus silaturahmi legislator Jawa Timur.

    Novita menyampaikan bahwa pelatihan tersebut menjadi momentum untuk menggali lebih jauh potensi sektor pariwisata di Magetan agar dapat dikolaborasikan dengan daerah lain di Jawa Timur. Menurutnya, kawasan seperti Trenggalek, Ponorogo, Magetan, hingga Pacitan memiliki karakter pariwisata yang saling melengkapi.

    “Daerah-daerah ini punya irisan kuat di sektor pariwisata. Pacitan dan Trenggalek kuat di wisata bahari, Ponorogo dengan kekayaan budaya yang sudah saya ajukan ke UNESCO dan kini diakui dunia, sementara Trenggalek juga sedang berproses untuk ikut pameran internasional di Korea tahun 2026,” ujar Novita.

    Ia menambahkan, Magetan memiliki kekayaan lokal yang perlu dipetakan dengan lebih detail. Langkah tersebut akan ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan unsur legislatif dan eksekutif di tingkat kabupaten.

    “Sinergi antara eksekutif dan legislatif di pusat, provinsi, dan kabupaten harus selaras agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Saya juga menerima sejumlah aspirasi, salah satunya persoalan pengelolaan lahan wisata yang berada di wilayah Perhutani. Ini yang akan saya pelajari lebih dalam untuk kemudian disampaikan di tingkat pusat,” terangnya.

    Permasalahan Telaga Sarangan Masuk Radar Pembahasan Pusat

    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan, Joko Trihono, menyambut positif kehadiran Novita Hardini. Ia menilai ini menjadi peluang untuk mempercepat penyelesaian sejumlah persoalan strategis, terutama terkait pengelolaan Telaga Sarangan.

    Menurut Joko, sebagian kawasan wisata Sarangan berada di bawah kewenangan Perhutani dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, sehingga pengembangannya tidak sepenuhnya dapat dilakukan pemerintah daerah.

    “Permasalahan ini sudah kami sampaikan ke pusat, termasuk permohonan agar pengelolaan Telaga Sarangan bisa diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Magetan. Kehadiran Ibu Novita diharapkan dapat membantu mendorong penyelesaian masalah tersebut,” ujarnya.

    Joko menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata Magetan yang memiliki potensi besar namun menghadapi kendala kewenangan pengelolaan lahan. [fiq/ted]

  • Legislator PDIP Bangun Posko-Dapur Umum bagi Korban Longsor Cilacap

    Legislator PDIP Bangun Posko-Dapur Umum bagi Korban Longsor Cilacap

    Jakarta –

    Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Kaisar Kiasa Kasih Said Putra (Kaisar KKSP) menerjunkan tim untuk mendirikan posko bantuan dan dapur umum bagi korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah.

    Adapun bantuan ini akan melayani 198 pengungsi yang kini ditampung di Balai Desa Cibeunying dan rumah kerabat. Posko ini menjamin kebutuhan dasar pengungsi, seperti makanan dan fasilitas kesehatan.

    “Betul, Tim Sobat Kaisar sudah bergerak. Di sana sudah terbangun Posko dapur umum dan fasilitas kesehatan untuk saudara-saudara kita di dapil,” ujar Kaisar KKSP dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).

    Ia menyampaikan saat ini sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju lokasi bencana. “Insyaallah besok (16/11) saya sudah bisa berada di tengah-tengah saudara kita yang sedang dilanda musibah,” tambahnya.

    Diketahui, bencana longsor terjadi di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, kemarin.Bencana tersebut menimbulkan dampak signifikan. Berdasarkan data dari Koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Cilacap, Mochamad Toyib, hingga hari ini tercatat ada 198 pengungsi, 3 korban meninggal dunia, 21 orang belum ditemukan dan 4 orang mengalami luka-luka. Selain itu, terdapat 16 unit rumah rusak berat akibat (tertimbun), dan 30 unit rumah rusak ringan.

    Mengenai penyebab longsor, ia menduga musibah ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, Kaisar KKSP juga akan melakukan peninjauan lapangan saat berkunjung ke lokasi.

    “Nanti saya akan cek di lokasi, sekiranya apa yang perlu menjadi perhatian kita berikutnya agar musibah seperti ini bisa diantisipasi dan memiliki mitigasi,” tutupnya.

    (anl/ega)

  • Tuai Capaian Besar di Sektor Pangan, Amran Banjir Apresiasi dari DPR

    Tuai Capaian Besar di Sektor Pangan, Amran Banjir Apresiasi dari DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi besar dari Komisi IV DPR RI, yang menilai berbagai kebijakan strategis di era Presiden Prabowo Subianto telah membawa dampak nyata bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menyatakan arah swasembada pangan kini semakin nyata berkat reformasi besar yang dijalankan pemerintah.

    “Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional,” ujar Titiek, dikutip Sabtu (15/11/2025).

    Titiek menegaskan capaian tersebut merupakan buah konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Dia juga mencermati data BPS yang menunjukkan bahwa Indonesia akan sepenuhnya menghentikan impor beras pada 2025, setelah sebelumnya mengimpor lebih dari 7,5 juta ton pada 2023-2024.

    “Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” tegasnya.

    Berdasarkan laporan resmi BPS, produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024. Titiek menilai capaian ini merupakan hasil gotong royong petani yang diperkuat oleh keberpihakan kebijakan Kementerian Pertanian di bawah komando Amran Sulaiman.

    Nilai Tukar Petani (NTP) pangan yang mencapai 124,36, melampaui target pemerintah dinilainya sebagai bukti bahwa petani kini memiliki ruang ekonomi yang lebih baik.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menyatakan bahwa kebijakan pangan nasional saat ini terbukti memberikan hasil konkret bagi petani dan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah pemerintah semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani di berbagai daerah.

    “Kebijakan yang dijalankan pemerintah sudah berada pada jalur yang benar dan semakin terlihat manfaatnya. Saat ini, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani,” ujar Yohan.

    Yohan juga menekankan bahwa keberhasilan ini terlihat dari semakin tertatanya distribusi pupuk, terjaganya harga gabah di tingkat petani, serta penguatan cadangan beras pemerintah.

    Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping, turut mengapresiasi perbaikan tata kelola pertanian dalam satu tahun terakhir. Ia menyatakan bahwa peningkatan produktivitas di berbagai daerah telah berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.

    “Di bawah kepemimpinan Pak Amran, sektor pertanian bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan beras nasional, tetapi juga menjadi pendorong penting bagi roda ekonomi masyarakat di desa maupun perkotaan. Dengan menguatnya ekonomi desa secara lebih merata dan nyata, dampaknya langsung menyentuh masyarakat,” ujar Riyono.

    Ia memastikan Komisi IV akan terus mendukung program pembangunan pertanian, termasuk proyeksi produksi beras 2025 yang menjadi modal memperkuat kesejahteraan petani.

    Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Alex Indra Lukman, juga mengapresiasi perbaikan tata kelola pertanian dalam satu tahun terakhir. Alex menyoroti kebijakan pupuk pemerintah sebagai salah satu perubahan besar yang langsung membantu petani.

    “Kebijakan yang ditempuh Kementan membuat kerja petani jauh lebih efektif, dari akses pupuk hingga penggunaan alsintan yang kini lebih tepat sasaran,” ujarnya.

    Dia menilai simplifikasi alur distribusi pupuk serta penurunan harga pupuk sebesar 20 persen telah menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, juga menyampaikan apresiasi kepada Amran. Dia menilai peningkatan kinerja sektor pangan merupakan hasil konsistensi kebijakan dan kerja terarah Kementan sebagai leading sector pembangunan pangan nasional.

    “Kami memberikan apresiasi kepada Mentan dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras mengimplementasikan visi besar Presiden Prabowo dalam pembangunan pangan,” ujarnya.

    Kharis menilai berbagai terobosan, mulai dari reformasi tata kelola pupuk, penetapan HPP gabah Rp6.500/kg, penguatan stok Bulog, hingga peningkatan produktivitas di lapangan menjadi pendorong perbaikan kesejahteraan petani.

    “Reformasi sistem pupuk ini sangat penting agar petani kecil hingga menengah dapat memperoleh pupuk dengan akses yang lebih sederhana dan harga yang lebih bersahabat,” jelasnya.

    Serangkaian apresiasi dari Komisi IV DPR RI ini menegaskan bahwa sektor pertanian berada pada jalur yang tepat. Kerja keras Amran tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi yang luas, tetapi juga menghadirkan perubahan mendasar yang memperkuat fondasi masa depan pangan Indonesia.

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK Duga Istri Kasat Lantas Polres Batu Tahu Aset Korupsi Heri Gunawan

    KPK Duga Istri Kasat Lantas Polres Batu Tahu Aset Korupsi Heri Gunawan

    GELORA.CO — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan istri Kasat Lantas Polres Batu, Melissa B Darbang, memiliki pengetahuan terkait aset-aset tersangka korupsi Heri Gunawan yang diduga berasal dari tindak pidana.

    Hal ini didalami penyidik saat memeriksa Melissa sebagai saksi pada Kamis (13/11/2025) lalu.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi fokus pemeriksaan tersebut. 

    Saat ditanya apakah penyidik mendalami aset Heri Gunawan yang dipegang oleh Melissa atau terkait jual beli aset, Budi memberikan penegasan.

    “Didalami pengetahuannya terkait aset tersangka,” kata Budi kepada wartawan pada hari ini, Sabtu (15/11/2025).

    Pernyataan Budi ini memperkuat dugaan bahwa KPK memandang Melissa, yang merupakan anggota Bhayangkari, sebagai saksi kunci untuk memetakan dan menelusuri hasil kejahatan Heri Gunawan.

    Sebelumnya, Melissa B Darbang, yang merupakan istri dari Kasat Lantas Polres Batu AKP Kevin Ibrahim, telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).

    Pantauan Tribunnews.com di lokasi, Melissa diperiksa selama kurang lebih tiga jam, dari pukul 16.57 WIB hingga 19.57 WIB. 

    Namun, usai pemeriksaan, ia memilih bungkam seribu bahasa.

    Saat dicecar awak media mengenai materi pemeriksaan dan hubungannya dengan tersangka Heri Gunawan, Melissa terus berjalan cepat meninggalkan gedung KPK tanpa memberikan komentar apapun.

    Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjerat Heri Gunawan, anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024.

    Heri Gunawan diduga menerima total Rp 15,86 miliar dengan modus mengatur penyaluran dana CSR ke yayasan-yayasan fiktif.

    KPK kini tengah berfokus pada dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Heri Gunawan. 

    Uang hasil korupsi tersebut diduga kuat telah dialihkan, disamarkan, dan diubah bentuk menjadi berbagai aset.

    Selain Melissa, KPK pada hari yang sama juga memeriksa sejumlah saksi lain untuk kepentingan penelusuran aset, termasuk dua Tenaga Ahli Heri Gunawan, yakni Martono dan Helen Manik.

    Langkah gencar KPK memanggil berbagai saksi, mulai dari tenaga ahli, mahasiswa, hingga istri perwira polisi, menunjukkan keseriusan lembaga antirasuah untuk memburu dan menyita seluruh aset hasil korupsi Heri Gunawan demi memaksimalkan pemulihan kerugian negara

  • DPR: Panja Reformasi Polri-Kejaksaan-Pengadilan dibentuk demi keadilan

    DPR: Panja Reformasi Polri-Kejaksaan-Pengadilan dibentuk demi keadilan

    Jadi, panja ini tujuannya adalah menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Harapannya tidak ada lagi praktik penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah dan keadilan bisa diperjualbelikan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah (Abduh), mengatakan kehadiran Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan seperti disampaikan oleh Ketua Komisi III, Habiburokhman bertujuan untuk memastikan hukum dapat ditegakkan demi terciptanya keadilan untuk rakyat.

    “Jadi, panja ini tujuannya adalah menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Harapannya tidak ada lagi praktik penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah dan keadilan bisa diperjualbelikan,” ujar Abduh, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Abduh, panja tersebut akan menjadi medium untuk rakyat menyampaikan aspirasinya terkait kinerja polisi, jaksa dan hakim.

    Selain menjadi wadah berkumpulnya aspirasi, dia mengatakan panja juga bisa mendorong penyelesaian masalah baik teknis maupun substansi kepada pemangku kepentingan terkait

    Melalui panja ini, lanjut Abduh, DPR akan mengevaluasi kinerja Polri, Kejaksaan dan pengadilan agar kinerjanya di bidang penegakan hukum berjalan beriringan. Hal tersebut harus dilakukan lantaran belakangan terlihat kinerja tiga lembaga terkesan berjalan masing-masing dan tidak beriringan.

    “Pandangan atau peristiwa ini tidak boleh ada lagi kedepannya, karena dampak dari tidak terintegrasi nya kinerja lembaga hukum tersebut akan merugikan rakyat yang mencari keadilan terkait hak-hak nya sebagai warga negara,” jelas Abduh.

    Dengan adanya panja ini, Abduh berharap supremasi hukum dapat ditegakkan dan terciptanya keadilan untuk semua pihak.

    “Panja nantinya akan mengatur detail kerjanya baik secara teknis maupun substansi untuk dapat seefektif mungkin menyerap aspirasi masyarakat luas demi reformasi hukum yang menjadi misi Presiden Prabowo,” pungkas Abduh.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR: RI siap pimpin aksi iklim Asia lewat transisi energi bersih

    MPR: RI siap pimpin aksi iklim Asia lewat transisi energi bersih

    visi Prabowo sangat jelas, yakni mencapai kedaulatan energi, mempercepat penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade, serta mencapai nol emisi bersih atau net-zero emission pada 2050 tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa Indonesia siap memimpin aksi iklim Asia melalui transisi energi bersih, tata kelola karbon yang transparan, dan investasi berkelanjutan.

    Dalam forum Asia Climate Solutions Pavilion yang diselenggarakan oleh Swaniti Initiative di sela-sela Conference of the Parties (COP30) UNFCCC di Belem, Brazil, ia mengatakan Indonesia berada di posisi strategis untuk menjadi pusat solusi iklim global.

    “Kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, seperti hutan, gambut, dan mangrove yang mampu menyerap miliaran ton CO₂,” ujar Eddy dalam keterangannya yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Jika dikelola dengan baik, kata dia, potensi tersebut dapat menjadi fondasi ekonomi karbon yang berkeadilan.

    Eddy menjelaskan visi Presiden RI Prabowo Subianto menempatkan transisi energi sebagai inti strategi pembangunan nasional.

    Menurut dia, visi Prabowo sangat jelas, yakni mencapai kedaulatan energi, mempercepat penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade, serta mencapai nol emisi bersih atau net-zero emission pada 2050 tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia turut menyoroti Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sebagai tonggak penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia.

    Dikatakan bahwa RUPTL hijau tersebut akan menambah 53 gigawatt kapasitas energi dari sumber terbarukan, mulai dari surya, hidro, panas bumi, angin, hingga penyimpanan baterai.

    “Implementasinya akan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja hijau dan menyumbang hingga 0,7 persen pertumbuhan PDB per tahun,” tuturnya.

    Dirinya pun menekankan selain transisi energi, Indonesia memiliki target menurunkan emisi CO2 sebagai aksi penanganan iklim yang akan menghasilkan peluang ekonomi karbon yang besar.

    Selama ini, katanya, koordinasi lintas kementerian sering menjadi hambatan di sektor ekonomi karbon. Melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Indonesia akhirnya memiliki payung kebijakan yang menyatukan tata kelola karbon nasional.

    “Ini langkah besar menuju efisiensi dan kepastian investasi,” kata Eddy.

    Di sisi lain, Eddy menegaskan peran strategis parlemen dalam menjaga keberlanjutan kebijakan. MPR RI berkomitmen memastikan agar seluruh legislasi terkait energi dan iklim selaras dengan RPJMN dan visi Net Zero 2060.

    MPR RI juga terus memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar implementasi kebijakan benar-benar inklusif dan transparan.

    Sementara itu, dia turut menyoroti peran aktor non-negara dalam mendukung transisi rendah karbon, terutama di negara-negara Global South.

    Dikatakan bahwa seluruh dunia menyaksikan transformasi besar, yakni dari sekadar advokasi menjadi kolaborasi nyata.

    Dirinya menilai filantropi, lembaga keuangan, dan industri kini bergerak bersama mendorong inovasi dan pembiayaan transisi energi yang lebih adil.

    Ia juga menambahkan bahwa Indonesia terus membangun reputasi di pasar karbon global melalui pengakuan standar internasional seperti Gold Standard, Verra, Plan Vivo, dan GCC.

    Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, Indonesia kini memiliki dasar hukum yang membuat pengakuan global lebih mudah dan efisien.

    “Ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya mengikuti pasar, tapi ikut membentuknya,” ucap dia menambahkan.

    Pria yang juga merupakan anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut berharap adanya langkah konkret yang akan dilakukan Indonesia dalam 18 bulan ke depan.

    Menurut dia, Indonesia harus berani mengambil langkah cepat dengan mempercepat elektrifikasi nasional lantaran hal tersebut bukan hanya soal emisi, melainkan tentang membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri, dan memperkuat kedaulatan energi nasional.

    Selain itu, ia menyebutkan Indonesia juga perlu memperdalam kerja sama energi di kawasan ASEAN. Melalui integrasi ASEAN Power Grid dan kolaborasi investasi hijau, Indonesia dinilai bisa menjadi motor penggerak transisi energi di Asia Tenggara.

    “Dengan begitu, kita tidak hanya menjembatani ambisi global dan implementasi lokal, tapi juga menunjukkan kepemimpinan nyata Indonesia di panggung iklim dunia,” kata Eddy.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.