Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Penembakan Bos Rental Mobil, Amnesty International Nilai Jadi Momentum Revisi UU Peradilan Militer – Halaman all

    Penembakan Bos Rental Mobil, Amnesty International Nilai Jadi Momentum Revisi UU Peradilan Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, merespon putusan Pengadilan Militer Jakarta menjatuhkan vonis bersalah dan hukuman penjara terhadap tiga anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang, 

    Menurutnya vonis tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR segera melakukan reformasi sistem peradilan militer. 

    “Putusan penjara seumur hidup dan empat tahun untuk tiga personel TNI AL dalam kasus penembakan bos rental di Tangerang menunjukkan banyaknya personel militer yang terlibat dalam kasus pidana umum seperti pembunuhan dan penadahan,” kata Wirya, Rabu (26/3/2025). 

    Menurutnya pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer lewat penyalahgunaan senjata yang diberikan oleh negara bukanlah pembunuhan seperti yang dilakukan oleh warga sipil.

    “Melainkan termasuk kategori pembunuhan di luar hukum oleh aparat. Dari 9 kasus pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat sejak Januari 2025, empat di antaranya pelakunya berasal dari TNI,” terangnya. 

    Data tersebut lanjutnya, belum termasuk kasus-kasus pembunuhan di luar hukum di Papua, di mana aparat keamanan maupun aktor non-negara kerap melakukan pembunuhan di luar hukum dengan impunitas.

    “Vonis bersalah hari ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk segera melakukan reformasi sistem peradilan militer dengan merevisi Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,” tegasnya. 

    Hal itu menurutnya penting agar pengadilan militer tidak lagi dibebani oleh kasus-kasus pidana umum yang seharusnya diadili oleh pengadilan umum. 

    “Dengan cara ini pengadilan militer bisa fokus menangani kasus-kasus pelanggaran yang terkait dengan dinas militer saja,” imbuhnya. 

    Revisi UU Peradilan Militer dijelaskan Wirya merupakan langkah mendesak guna memastikan prinsip persamaan di hadapan hukum. 

    “Anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana umum seharusnya diadili di peradilan umum, sebagaimana warga sipil pada umumnya, demi menjamin transparansi, independensi, dan keadilan hukum yang lebih baik,” tegasnya. 

    Diketahui Pengadilan Militer II-08 Jakarta Timur telah menyelesaikan sidang putusan kasus penembakan hingga tewas bos rental mobil Ilyas Abdurahman di rest area KM 45, Tol Tangerang-Merak, Banten, pada Selasa, (25/3/2025). 

    Hakim Ketua Arief Rachman memutuskan dua terdakwa  Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, Sersan Satu Akbar Aidil. 

    Terbukti melakukan pembunuhan berencana dari tewasnya bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. 

    Atas hal itu keduanya divonis hukuman seumur hidup serta diberhentikan dari TNI. 

    “Mempidana para terdakwa dengan pidana pokok penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” kata hakim Arief Rachman di persidangan. 

    PENEMBAKAN BOS RENTAL – Tiga terdakwa kasus pembunuhan bos rental mobil, Ilyas Abdurahman, yakni Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, Sersan Satu Akbar Aidil dan Sersan Satu Rafsin Hermawan, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Militer, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025). Ketiganya menjalani sidang tuntutan. (Tribunnews.com/ Rahmat W Nugraha)

    Sementara itu untuk terdakwa Sersan Satu Rafsin Hermawan dihukum 4 tahun penjara dalam perkara tersebut serta diberhentikan dari TNI. 

    “Pidana pokok penjara selama 4 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” putus hakim. 

    Sementara itu untuk tuntutan restitusi tidak dikabulkan oleh majelis hakim. 

    Di persidangan ketiga terdakwa lewat kuasa hukumnya masih pikir-pikir dengan putusan hakim tersebut. Begitu juga dengan Oditur Militer atau penuntut umum. 

    Sementara itu ditemui setelah persidangan anak dari bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, mengaku puas dengan putusan hakim tersebut. 

    “Alhamdulillah hukuman sudah sesuai dengan apa yang kamu harapkan dari pihak keluarga,” kata Rizky Agam kepada awak media. 

    Adapun terkait restitusi, dikatakan pihak keluarga tidak menargetkan akan dikabulkan. Hal itu dikarenakan melihat kondisi terdakwa. 

    “Kami dari awal tidak menargetkan akan terkabulnya restitusi tersebut. Karena kamu tahu keadaan terdakwa tidak akan sanggup membayar restitusi tersebut,” tandasnya. 

  • Pesan Cak Imin saat Tutup Kajian Kitab Karya KH Hasyim Asy`ari – Page 3

    Pesan Cak Imin saat Tutup Kajian Kitab Karya KH Hasyim Asy`ari – Page 3

    Menurut Kiai Said, Mbah Hasyim memaparkan lima jalan sufi dalam kitab tersebut. Pertama, takwa kepada Allah di manapun. Kedua, selalu berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, berpaling dari makhluk, baik ketika dipuji atau saat dibenci.

    Lalu keempat, lanjut Kiai Said, menerima atau rida atas setiap rahmat dan nikmat yang Allah berikan. Kelima, selalu mengembalikan apapun kepada Allah, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan.

    “Maka hakikatnya takwa, dawuh Mbah Hasyim, adalah wara`, yaitu selektif, istikamah, konsisten, menjaga sunnah serta akhlakul karimah,” jelas Kiai S’kk

    Sebagai informasi, penutupan kajian kitab tersebut dihadiri oleh seluruh narasumber, yaitu KH. Ahmad Badawi Basyir, KH. Nur Hayid, KH. Ahmad bin Kafabih, KH. Rif`an Nasir, KH. Maman Imanulhaq, Nyai Hj. Badriyah Fayumi, serta Nyai Hj. Hindun Anisah.

    Hadir di lokasi Sekretaris Dewan Syura DPP PKB KH. Saifullah Maksum, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid, anggota DPR RI Fraksi PKB Anggia Ermarini, Rivqy Abdul Halim, dan Muhammad Khazin.

  • Gelombang Protes UU TNI, Pemerintah-DPR Bergeming

    Gelombang Protes UU TNI, Pemerintah-DPR Bergeming

    Bisnis.com, JAKARTA – Gelombang protes pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berlanjut.

    Aksi protes terakhir kali dilakukan oleh para mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur pada Senin (24/3/2025). Ratusan massa menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi terkait pengesahan RUU TNI yang berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi.

    Dilansir dari Antara, aksi massa yang dikawal aparat kepolisian bermulai di titik kumpul di Jalan Basuki Rahmat menuju Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.

    Ratusan massa yang mengenakan baju hitam-hitam itu membawa sejumlah spanduk bertuliskan aspirasi yang disampaikan dalam aksi. Saat berjalan kaki, massa tersebut juga menyanyikan lagu yang viral.

    Setelah sampai tepat di depan Gedung Negara Grahadi, massa membentuk lingkaran dengan mobil komando di tengah yang membawa alat pengeras dan sejumlah ban bekas di atasnya.

    Selain itu, tampak sejumlah aparat kepolisian berjajar untuk berjaga di balik pembatas di depan Gedung Negara Grahadi.

    Gelombang protes juga sebelumnya digelar di Bandung, Jawa Barat yang digelar di Kantor DPRD Jawa Barat. Aksi protes tersebut pecah hingga akhirnya menimbulkan pengerusakan pada sejumlah fasilitas umum.

    Kantor Hana Bank di Jalan Ir. H. Juanda hangus terbakar pada saat aksi demonstrasi. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung tengah menyelidiki kasus perusakan yang diduga dilakukan oleh massa saat aksi unjuk rasa menolak RUU TNI di Gedung DPRD Jawa Barat.

    Tidak hanya itu, papan reklame juga menjadi sasaran pengerusakan oleh massa yang diduga peserta akhir demonstrasi penolakan RUU TNI.

    Aksi protes besar-besaran terhadap RUU TNI kali pertama digelar di depan Kantor DPR pada saat sidang paripurna pengesahan aturan tersebut.

    Demonstrasi penolakan RUU TNI yang dipadati mahasiswa telah melakukan pemblokiran Jalan Gatot Subroto di depan pintu gerbang DPR, Kamis (20/3/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 14.23 WIB, mahasiswa dari sejumlah universitas di Indonesia memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi.

    Pemblokiran itu kemudian telah mengakibatkan kemacetan di sepanjang Jalan Gatot Subroto di lokasi unjuk rasa.

    Pemerintah dan DPR Bergeming

    Menjelang sepekan pengesahan RUU TNI tersebut, gelombang aksi penolakan masih terus berlanjut di sejumlah daerah. Namun, pemerintah masih bergeming dengan hal tersebut.

    Namun, DPR dan pemerintah akan segera menyosialisasikan isi substansi dari RUU TNI yang baru kepada publik.

    Ketua DPR Puan Maharani mengatakan hal tersebut untuk meluruskan kesalahpahaman UU TNI dan menyikapi penolakan yang terjadi di masyarakat. 

    “Saya berharap semuanya bisa menahan diri dan tentu saja kami DPR dan pemerintah akan segera menyosialisasikan hal itu [UU TNI baru],” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (22/3/3035).

    Dia berharap dengan adanya sosialisasi itu publik dapat segera mengetahui dan memahami isiny, sehingga nantinya tidak ada kecurigaan ataupun kesalahpahaman mengenai UU TNI baru.

    Namun demikian, hingga sejauh ini cucu Proklamator RI ini belum bisa memberi jadwal yang pasti kapan sosialisasi itu akan dilakukan. Dia hanya menyebut akan dilakukan sesegera mungkin.

    “Insyaallah secepatnya,” kata Puan.

    Ketua MPR Ahmad Muzani meyakini Presiden Prabowo Subianto akan segera meneken keputusan presiden (Keppres) penetapan RUU TNI menjadi UU di tengah gelombang penolakan dari publik.

    “Saya kira iya [segera meneken Keppres]. [Namun] Saya tidak tahu [tanggal penekenan],” ujarnya di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Lebih lanjut, Sekjen Gerindra ini menekankan bahwa kekhawatiran masyarakat sipil terhadap RUU TNI sebenarnya tidak terjadi.

    Menurutnya, UU TNI baru justru menjelaskan apa yang boleh ditempati TNI aktif dan tidak, sehingga harus menanggalkan kedinasan aktifnya alias pensiun dari dunia militer.

    “Undang-Undang TNI justru membatasi tentang kiprah dan peran militer ketika mereka memasuki dunia sipil,” terang Muzani.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengatakan TNI membuka diri untuk hadir dalam diskusi yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disetujui DPR menjadi undang-undang.

    “Silakan, kami membuka diri jika ada undangan-undangan dalam diskusi-diskusi kecil,” ujar Kristomei ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (25/3/2025).

  • Kemarin, Presiden nonton Timnas hingga RI gabung New Development Bank

    Kemarin, Presiden nonton Timnas hingga RI gabung New Development Bank

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai berita di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Selasa (25/3), mulai dari Presiden Prabowo Subianto menonton laga Timnas Indonesia melawan Bahrain hingga RI memutuskan bergabung dengan New Development Bank.

    Berikut sejumlah berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Prabowo saksikan laga Timnas Indonesia lawan Bahrain di Stadion GBK

    Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dirinya akan menyaksikan pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Tim Nasional Indonesia melawan Bahrain, secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (25/3) malam.

    Hal itu dikatakan Presiden Prabowo usai menerima kunjungan Presiden New Development Bank (NDB) Dilma Vana Rousseff di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa.

    “Nanti malam kita (nonton),” kata Presiden Prabowo Subianto menjawab pertanyaan awak media apakah akan kembali menyaksikan laga Timnas Garuda.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Presiden salami satu per satu pemain timnas sebelum laga lawan Bahrain

    Presiden Prabowo Subianto menyalami satu per satu pemain tim nasional (timnas) sepak bola Indonesia sebelum mereka melawan Bahrain dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (25/3).

    Presiden, yang mengenakan jaket berlogo timnas sepak bola Indonesia, tiba di hotel tempat pemain timnas bermalam sekitar pukul 19.05 WIB untuk menemui para pemain beserta Pelatih Timnas Sepak Bola Patrick Kluivert.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Kapuspen meyakinkan publik bahwa TNI tidak akan ambil jabatan sipil

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi meyakinkan publik bahwa TNI tidak akan mengambil alih jabatan sipil secara tiba-tiba.

    “Saya yakinkan bahwa TNI tidak akan, atau prajurit TNI tidak akan mengambil alih posisi-posisi yang memang seharusnya dikerjakan oleh teman-teman dari sipil. Kami tidak mau jadi super body (lembaga super) juga,” ujar Kristomei dalam webinar yang disaksikan dari Jakarta, Selasa (25/3).

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Ketua DPR minta aparat usut tuntas kasus teror paket ke Kantor Tempo

    Ketua DPR Puan Maharani meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus teror paket yang dikirimkan ke kantor Media Tempo karena aksi teror terhadap kantor media massa bisa mengancam kebebasan pers.

    “Aparat penegak hukum agar menindaklanjutinya dan menyelidikinya dengan sebaik-baiknya,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (25/3).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Prabowo: Pemerintah RI putuskan bergabung New Development Bank

    Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank (NDB) sebagai bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara-negara BRICS.

    Keputusan Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam NDB dilakukan setelah Presiden NDB Dilma Vana Rousseff mengundang Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan bank tersebut, mengingat Indonesia juga telah resmi menjadi anggota penuh BRICS pada awal tahun 2025.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tolak Pengesahan Revisi UU TNI, Massa Acak-acak Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi, Tembok Dicoret – Halaman all

    Tolak Pengesahan Revisi UU TNI, Massa Acak-acak Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi, Tembok Dicoret – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI- Kantor DPRD Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat digeruduk sejumlah orang yang menolak pengesahan revisi UU TNI yang baru disahkan DPR, Selasa (25/3/2025).

    Massa dapat masuk ke ruang paripurna saat petugas gabungan dari Polisi dan Satpol PP sedang salat ashar.

    “Massa masuk ke ruang paripurna saat sebagian anggota polisi dan Satpol PP salat ashar, karena kami juga sedang melaksanakan ibadah puasa. Ternyata mereka (massa aksi) masuk ke dalam ruang sidang paripurna,” kata Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, saat ditemui di DPRD Kota Bekasi pada Selasa (25/3/2025).

    Lia menjelaskan massa sempat tertahan oleh petugas Pamdal DPRD Kota Bekasi saat ingin masuk ke ruang sidang Paripurna.

    Namun karena jumlah massa lebih banyak dibandingkan petugas Pamdal, akhirnya mereka dapat masuk ke ruang sidang paripurna.

    “Pintu masuk (ruangan sidang paripurna) itu hanya ada beberapa tim PAMDAL dan beberapa tim atau staf dari sekretariat DPRD Kota Bekasi semuanya juga Satpol PP dan lainnya sedang melakukan sholat sebagian dan di bawah, kalah jumlah jadinya petugas saat itu,” jelasnya.

    Lia menegaskan faktor lain massa aksi bisa masuk ruangan sidang paripurna DPRD Kota Bekasi karena tidak adanya pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian.

    Sehingga dapat disimpulkan aksi yang dilakukan itu belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

    “Yang pasti tadi hanya menyampaikan beberapa aspirasi mereka itu info dari Polres karena kebetulan memang Polres juga menyampaikan ini (aksi) belum dikeluarkan izin untuk melakukan aksi dan demo di gedung DPRD ini,” tegasnya.

    Tolak UU TNI

    Lia Erliani mengatakan tujuan mereka ingin menyampaikan aspirasi agar DPRD Kota Bekasi mendorong ke pemerintah pusat menolak UU TNI.

    “Iya yang disampaikan oleh mereka sama penolakan terhadap undang-undang TNI itu saja sih, ingin disampaikan itu dan mereka menolak,” kata Lia Erliani.

    Hanya saja ketika sejumlah orang itu datang ke kantor DPRD Kota Bekasi, Lia menjelaskan para wakil rakyat daerah itu tengah tidak ada di lokasi.

    Sehingga sejumlah orang tersebut usai masuk hingga ruangan paripurna langsung berorasi menyampaikan aspirasi.

    Hingga kemudian petugas gabungan dari Polisi dan Satpol PP mengarahkan mereka keluar ruangan.

    “Di dalam kebetulan anggota DPRD tidak ada, karena mereka juga dadakan dan tidak ada pemberitahuan ya sebelumnya, kalau sebelumnya ada aksi demo diterima oleh DPRD langsung,” jelasnya.

    Lapor polisi

    Lia mengatakan DPRD Kota Bekasi akan melaporkan aksi perusakan gedung tersebut ke polisi.

    Pelaporan akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pimpinan dewan dan seluruh anggota.

    “Iya kami akan melakukan tentunya (pelaporan) sesuai dengan tahapan ya, kami akan melakukan proses atas seizin pimpinan DPRD dan seluruh anggota, kami menyampaikan laporan kepada Polres Metro Bekasi terkait kerusakan, terkait kerusakan dan kronologis tadi kejadian yang masuk dengan paksa ke ruang sidang paripurna,” kata Lia.

    Kenakan kaos hitam

    Berdasarkan video yang diterima TribunBekasi, puluhan orang tak dikenal itu nampak berdiri di meja para dewan DPRD Kota Bekasi yang kerap digunakan untuk rapat paripurna.

    Tembok hingga kursi di ruangan DPRD Kota Bekasi tersebut terlihat dicoret-coret menggunakan cat pylox.

    “Tolak UU TNI, Tolak,” tulis dalam coretannya.

    Tidak hanya itu, tempat tisu hingga papan nama Wali Kota Bekasi dan Ketua DPRD Kota Bekasi terlihat berserakan di lantai.

    Sejumlah orang yang terlihat mendominasi mengenakan kaos berwarna hitam itu juga berorasi.

    Pantauan TribunBekasi di lokasi, tembok pintu masuk Kantor DPRD Kota Bekasi penuh coretan.

    Selain itu lantai Kantor DPRD di bagian pintu masuk dicoret juga.

    “Batalkan UU TNI dan tolak RUU Polri,” tulis dalam coretan.

    Sementara para petugas dari Polisi, Satpol PP, dan TNI masih berjaga di sekitar kantor DPRD Kota Bekasi.

     

    Penulis: Rendy Rutama

    dan

    Orasi di Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi, Sejumlah Orang yang Demo DPRD Tegaskan Tolak UU TNI

  • Bocoran Dividen, Calon Kuat Pergantian Direksi, Buyback Saham, dan Agenda Lengkapnya

    Bocoran Dividen, Calon Kuat Pergantian Direksi, Buyback Saham, dan Agenda Lengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 26 Maret 2025. Acara yang akan berlangsung di Lantai 6 Menara BNI, Jakarta ini diprediksi menjadi salah satu RUPS paling dinanti tahun ini.

    Beberapa agenda krusial sudah mulai bocor ke publik, termasuk rencana pembagian dividen yang lebih besar, pergantian susunan direksi, hingga program pembelian kembali saham (buyback). Berikut ulasan lengkapnya.

    Kinerja Positif dan Rencana Kenaikan Dividen

    Sepanjang tahun 2024, BNI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp21,46 triliun, tumbuh 2,63% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp20,91 triliun.

    Berdasarkan performa tersebut, manajemen BNI berencana meningkatkan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio/DPR) ke kisaran 60-65%, lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar 50%.

    Jika rencana ini disetujui dalam RUPST, BNI berpotensi membagikan dividen tunai sebesar Rp12,88 triliun hingga Rp13,95 triliun. Ini artinya, pemegang saham berpeluang menerima dividen yang lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 280,49 per lembar saham.

    Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini menegaskan bahwa rencana kenaikan dividen ini tetap mempertimbangkan kekuatan modal perseroan. Per akhir 2024, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BNI berada di level 21,4%.

    “Kami yakin permodalan BNI masih cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan di masa mendatang,” ucapnya.

    Perubahan Susunan Direksi: Siapa Calon Dirut Baru?

    Salah satu agenda yang paling menarik perhatian dalam RUPST BNI 2025 adalah pembahasan perubahan susunan pengurus perseroan. Posisi Direktur Utama (Dirut) menjadi sorotan, mengingat masa jabatan Royke Tumilaar akan berakhir.

    Beberapa nama mulai santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat, meskipun hingga kini manajemen masih menutup rapat nama-nama tersebut. Salah satu nama yang muncul dan digadang-gadang menjadi kandidat kuat pengganti Royke Tumilaar adalah Putrama Wahju Setywan.

    Putrama Wahju Setyawan merupakan bankir karier di BNI yang sebelumnya menjabat sebagai direktur pada 2020, bersamaan dengan penunjukan Royke. Setelah sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia (2020-2022), dia kembali ke BNI pada 2022 dan pada Maret 2024 dipercaya menjadi Wakil Direktur Utama BNI.

    Seorang eksekutif di BNI menyebut bahwa Putrama Wahju Setyawan berpeluang besar untuk menggantikan Royke Tumilaar.

    Selain Royke Tumilaar, tiga direksi lainnya juga akan menyelesaikan masa jabatannya dalam RUPST kali ini. Mereka adalah Novita Widya Anggraini, David Pirzada, dan Ronny Venir. Novita dan David sebelumnya berasal dari Bank Mandiri dan bergabung dengan BNI saat kepemimpinan Royke, sementara Ronny merupakan bankir karier di BNI.

    Buyback Saham: Strategi Menghadapi Tekanan Pasar

    Selain dividen dan perubahan direksi, BNI juga akan membahas rencana pembelian kembali saham (buyback). BNI sebelumnya sudah menaikkan nilai buyback menjadi maksimal Rp1,5 triliun atau setara 10% dari total modal disetor.

    Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo menjelaskan bahwa buyback ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga saham di tengah tekanan pasar. Tekanan ini terutama dirasakan setelah hasil pemilu AS pada November 2024 yang memberikan dampak negatif pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Selain itu, kekhawatiran investor atas ketidakstabilan geopolitik dan pelemahan kurs juga menekan saham BBNI.

    “Langkah buyback diharapkan bisa memberi sinyal positif kepada pasar bahwa manajemen optimis dengan fundamental dan prospek jangka panjang BNI,” ujar Okki Rushartomo.

    Agenda Lengkap RUPST BNI 2025

    Berikut daftar lengkap agenda RUPST BNI yang akan digelar pada 26 Maret 2025:

    Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2024. Persetujuan laporan tugas pengawasan dewan komisaris. Persetujuan penggunaan laba bersih tahun buku 2024, termasuk pembagian dividen. Penetapan gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan insentif jangka panjang direksi dan dewan komisaris. Penunjukan akuntan publik untuk audit laporan keuangan tahun buku 2025. Persetujuan rencana pembelian kembali saham (buyback) dan pengelolaan saham treasuri. Perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan susunan pengurus perseroan.

    RUPS BNI 2025 diprediksi akan menjadi ajang penting yang menentukan arah masa depan bank pelat merah ini. Kenaikan dividen yang lebih besar, isu pergantian Direktur Utama, serta strategi buyback saham akan menjadi sorotan utama.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Demokrat Dukung Ide Mantan Presiden Ngumpul: Pada Momen yang Tepat

    Demokrat Dukung Ide Mantan Presiden Ngumpul: Pada Momen yang Tepat

    Jakarta –

    Partai Demokrat senang melihat anak-anak para mantan Presiden dan anak Presiden Prabowo Subianto dapat berkumpul karena memberi kesan positif. Demokrat menyambut baik wacana pertemuan mantan Presiden dan Presiden.

    “Bagaimana anak-anak dari para negarawan, para tokoh bangsa, mantan Presiden Indonesia ini bisa kumpul bersama. meski pun di antara mereka punya perbedaan pandangan, ini tentu sesuatu yang positif dan baik, positif bagi demokrasi Indonesia,” kata Kepala Bakomstra PD Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Selasa (25/3/2025).

    “Ya sangat mungkin terbuka juga pertemuan para mantan Presiden, bukan hanya anak-anaknya,” imbuhnya.

    Ide pertemuan mantan presiden dan Presiden ini dinilai Demokrat sebagai hal baik. Herzaky menilai pengabdian para pemimpin negara Indonesia punya pengaruh besar kepada masyarakat.

    “Akan sangat baik akan ada pertemuan ini. Tetapi bagaimana pun, bagi kami, beliau-beliau ini sudah mengabdi bagi bangsa dan negara ketika memimpin negeri ini, tentunya banyak kebijaksanaan, wisdom, yang diberikan kepada kita semua,” ujarnya.

    Meski begitu, Herzaky menilai pertemuan mantan Presiden dan Presiden tak perlu dipaksakan. Menurutnya, pertemuan tersebut cocok pada momen yang tepat.

    Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya menanggapi momen pertemuan dari anak hingga mantu mantan Presiden di ulang tahun Didit Hediprasetyo. Puan menyebut bukan tidak mungkin juga ada pertemuan mantan-mantan Presiden.

    “Insyaallah, tidak ada yang tidak mungkin. Silaturahmi itu selalu akan bisa dilakukan,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3). Ia menjawab peluang Presiden terdahulu untuk bertemu.

    “Jadi mungkin tidak sekarang tapi Insyaallah akan terjadi,” katanya.

    (rfs/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ibas Demokrat Pastikan CKG Merata Sampai Tingkat Desa – Page 3

    Ibas Demokrat Pastikan CKG Merata Sampai Tingkat Desa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) memantau langsung Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo. Sebagai wakil rakyat, Ibas hendak memastikan kebijakan tersbut benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di dusun hingga wilayah terpencil.

    “Kami (legislatif) berkomitmen terus mengawal program ini, agar masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Ibas di Desa Panggung, Kabupaten Magetan dalam keterangan tertulis diterima, Rabu (26/3/2025).

    Ibas menjelaskan tinjauannya CKG dilakukan pasa masa reses. Hal ini sekaligus dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan warga sekitar.

    “Saya datang ke desa ini, ingin memastikan program di tingkat pusat, tidak hanya kami sebagai wakil rakyat dari Partai Demokrat, tapi juga teman-teman dari tingkat Kabupaten, bahwa masyarakat kita hari ini harus tetap sehat,“ jelas Ibas.

    Ibas meyakini, sehat adalah kunci. Maka, jika bisa menjaga sehat maka masyarakat akan mendapatkan usia yang lebih panjang dan berkualitas untuk terus membangun daerah dan negaranya.

    “Kami ingin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya juga terhindar dari penyakit-pernyakit seperti sakit gula atau diabetes, asam urat, dan penyakit hipertensi yang biasanya turunan, atau dari konsumsi garam yang berlebihan,” wanti Ibas.

    Ibas mengingatkan, investasi sektor kesehatan khususnya ibu dan anak akan berdampak jangka panjang. Sebab saat ibu sehat dan balita tercukupi gizinya, maka Indonesia sedang membangun fondasi SDM unggul untuk bisa lebih maju lagi.

    “Salah satunya adanya melalui Posyandu dan Puskesmas yang terdata dan dilaksanakan setiap bulan, seperti di Desa Panggung ini,” dia menandasi.

    Merespons kedatangan Ibas, Acik Maliyani selamu perawat sekaligus penanggung jawab puskesmas desa, mengaku senang atas kedatangan Ibas.

    Di sisi lain, Dokter Abdulah Karim ketika ditemui Ibas menjelaskan ada penyakit umum yang banyak dikeluhkan masyarakat desa setempat. Kebanyakan sakit yang diderita adalah hipertensi, dan diabetes.

    “Para pasien yang merupakan masyarakat disini, tiap bulan kami lakukan pengecekan dan terus kita melakukan sosialisasi, edukasi dan penanganannya untuk masyarakat,” papar Abdullah.

     

  • Demo Tolak UU TNI, Massa Sempat Duduki Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi Megapolitan 26 Maret 2025

    Demo Tolak UU TNI, Massa Sempat Duduki Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi Megapolitan 26 Maret 2025

    Demo Tolak UU TNI, Massa Sempat Duduki Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Selasa (25/3/2025), berakhir ricuh.
    Puluhan massa aksi yang mengenakan pakaian serba hitam sempat merangsek ke ruang sidang paripurna sekitar pukul 15.00 WIB.
    Di ruang tersebut, sejumlah fasilitas seperti kursi, CCTV, hingga meja sidang menjadi sasaran vandalisme.
    “Mereka masuk ke dalam kemudian mewarnai CCTV menggunakan cat semprot, menutupi CCTV,” kata Sekretaris DPRD Kota Bekasi Lia Erliani kepada wartawan, Selasa.
    Saat mereka merangsek ke Gedung DPRD Kota Bekasi, Eli bilang, tak ada satu pun legislator yang berada di lokasi.
    “Di dalam kebetulan anggota DPRD tidak ada,” ungkap dia.
    Setelah menumpahkan kekecewaannya, massa kemudian keluar dari Gedung DPRD Kota Bekasi dan dipukul mundur oleh aparat dari lokasi aksi.
    Massa lantas meninggalkan lokasi tanpa sempat bertemu dengan anggota DPRD Kota Bekasi. 
    Diberitakan sebelumnya,
    RUU TNI
    disahkan oleh DPR RI pada Kamis (20/3/2025) melalui rapat paripurna.
    Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Pengesahan aturan ini dianggap sejumlah pihak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI atau TNI. Mahasiswa dari berbagai daerah pun menggelar aksi demo menolak aturan ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanah Koruptor Sitaan Kejagung Belum Bisa Digunakan untuk Program 3 Juta Rumah, Ini Sebabnya – Halaman all

    Tanah Koruptor Sitaan Kejagung Belum Bisa Digunakan untuk Program 3 Juta Rumah, Ini Sebabnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tanah milik koruptor yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) masih belum bisa digunakan dalam waktu dekat untuk Program 3 Juta Rumah.

    Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan, proses agar aset sitaan tersebut bisa dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah masih panjang karena masih harus melalui keputusan pengadilan.

    “Prosesnya cukup panjang karena harus ada keputusan pengadilan dulu secara inkrah,” katanya kepada awak media di kantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Setelah melewati proses pengadilan, aset tersebut akan dibaliknamakan atas nama Kementerian Keuangan.

    Apabila sudah atas nama Kementerian Keuangan, aset tersebut baru bisa dipindahkan ke Badan Bank Tanah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

    “Semacam inbreng lah ya kepada kami agar bisa dioptimalkan,” ujar Parman.

    Ia mengatakan, proses yang panjang ini bisa cepat terselesaikan jika ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperpendek proses tersebut.

    Tanah sitaan Kejagung ini tersebar di berbagai daerah. Ada di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten; dan Maja, Kabupaten Lebak, Banten.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Permukiman  Maruarar Sirait menyatakan ada 1.000 hektare lahan eks milik koruptor yang disita Kejaksaan Agung RI potensial digunakan untuk menyukseskan program 3 juta rumah.

    Saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan pada Selasa, 29 Oktober 2024, Maruarar mengaku sudah berbicara dengan Jaksa Agung untuk meminta izin menggunakan lahan tersebut dan sudah menyatakan kesiapannya.

    “Soal tanah ketua, saya punya konsep tanah itu dari sitaan saya sudah ketemu jaksa agung di Banten saja ada seribu hektar, dan jaksa agung siap menyerahkan,” kata dia.

    “Saya sudah bicara dirjen menteri keuangan kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat,” lanjutnya.