Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Prabowo Panggil Airlangga dan Sri Mulyani ke Istana, Bahas RAPBN 2026

    Prabowo Panggil Airlangga dan Sri Mulyani ke Istana, Bahas RAPBN 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rohmat Pambudy juga terlihat hadir di Istana. 

    Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa kedatangannya hari ini untuk melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

    “Iya [bahas APBN 2026], mulai disusun ya. Lapor ke bapak Presiden dulu,” terangnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Senada, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membenarkan bahwa rapat terbatas yang digelar hari ini terkait dengan Rancangan APBN atau RAPBN 2026. Dia menyebut akan lebih dulu membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). 

    “[Bahas] APBN 2026. KEM-PPKF,” ujarnya. 

    Sebelumnya, pada Rapat Komisi XI DPR Sri Mulyani sempat menyebut bahwa efisiensi anggaran dilakukan pada APBN 2025 akan turut diterapkan pada APBN 2026. 

    “Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di K/L, sehingga hasil dari [efisiensi] 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2/2025). 

    Proses pembahasan RAPBN setiap tahunnya memakan waktu berbulan-bulan. Setelah membahasnya dengan intens bersama DPR, maka Presiden nantinya akan menyampaikan APBN 2026 saat Sidang MPR 16 Agustus. 

    Kemudian, rancangan APBN itu akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU APBN) beberapa waktu setelahnya. 

  • Komisi VII DPR RI harapkan pariwisata di Banten lebih dikembangkan

    Komisi VII DPR RI harapkan pariwisata di Banten lebih dikembangkan

    “Pariwisata berkembang, otomatis UMKM-nya akan berkembang, karena itu kan multiplier effect-nya akan terasa. Otomatis ekonomi kreatifnya juga akan berkembang,”

    Cilegon (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mengharapkan seluruh mitra kerjanya untuk lebih mengembangkan potensi pariwisata di Banten, guna mendukung peningkatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Cilegon, Rabu mengatakan Banten sebagai provinsi terdekat dari DKI Jakarta masih perlu dilakukan optimalisasi dari pengembangan wisata, UMKM dan ekonomi kreatifnya.

    “Pariwisata berkembang, otomatis UMKM-nya akan berkembang, karena itu kan multiplier effect-nya akan terasa. Otomatis ekonomi kreatifnya juga akan berkembang,” kata Evita.

    Evita dalam kunjungan kerja reses masa persidangan II tahun 2024-2025 mengatakan pengembangan potensi wisata di Banten juga harus didukung dengan perbaikan infrastruktur di daerah-daerah wisata, guna tercipta aksesibilitas.

    Terkhusus pada Pemerintah Daerah, Komisi VII merekomendasikan untuk membuat kemasan promosi wisata yang menarik.

    Pada kunker tersebut, pihaknya mendapati kendala kurangnya komunikasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan saluran publik seperti TVRI, RRI dan ANTARA untuk promosi potensi wisata Banten.

    “Tadi saya sudah minta sama TVRI, RRI dan ANTARA yang merupakan mitra kerja kita, untuk dibantu bagaimana kita bisa mempromosikan Banten ini,” kata dia.

    Kedepannya, Komisi VII DPR RI akan melakukan kunjungan untuk meninjau daerah-daerah wisata yang masuk dalam program khusus Kementerian Pariwisata.

    Kunjungan kerja reses tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata RI, Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Kementerian UMKM RI, Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, serta lembaga publikasi LKBN ANTARA, TVRI dan RRI.

    Dalam kunjungan kerja reses di Banten, Komisi VII DPR RI diwakili oleh Evita Nursanty (Ketua Tim), Chusnunia Chalim (Wakil Ketua Tim), Putra Nababan (anggota), Andhika Satya Wasistho (anggota), Kardaya Warnika (anggota), Rahmawati (anggota), Arjuna Sakir (anggota), Yoyok Riyo Sudibyo (anggota), Erna Sari Dewi (anggota), Siti Mukaromah (anggota), Hendry Munief (anggota), Rofik Hananto (anggota) dan Zulfikar Suhardi (anggota).

    Sementara, perwakilan dari tiga lembaga publikasi negara terdiri dari Redaktur Pelaksana LKBN ANTARA Suryanto, Kepala Biro LKBN ANTARA Banten Bayu Kuncahyo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) I Hendrasmo, Dirut Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Iman Brotoseno.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhub Lepas Angkutan Motor Gratis Pasar Senen-Lempuyangan

    Kemenhub Lepas Angkutan Motor Gratis Pasar Senen-Lempuyangan

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melepas Angkutan Motor Gratis (Motis) dengan Kereta Api di masa Angkutan Lebaran 2025 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/3). Angkutan motis menggunakan kereta yang dilepas keberangkatannya hari ini rute Pasar Senen-Lempuyangan.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Rizal Wasal mengatakan, kereta motis ini mengangkut 16.000 penumpang dengan kapasitas 7.400 sepeda motor dengan anggaran Rp 6 miliar. Ia mengatakan, tiket kereta motis ini 96% telah dipesan pemudik pada periode Lebaran 2025.

    “96% sudah terpenuhi. Yang arah balik, yang belum terpenuhi, sedikit lagi. Untuk mudik sudah habis,” kata Risal.

    Ia mengatakan, gelaran angkutan motis tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada penyelenggaraan tahun ini, angkutan motis dengan ketentuan satu sepeda motor dan dua penumpang.

    “Sekarang gratis penumpang motor dengan penumpangnya gratis dua orang, tapi kita lihat tadi, ada bawa anak juga mereka ya. Ada yang bertiga, ada yang berempat. Ini yang kita harapkan. Ya, nggak mungkin juga mereka berdua anaknya tinggal. Mereka tetap bawa, tapi kita berharap tetap berhati-hati di jalan dan tetap menggunakan helm,” jelasnya.

    Lebih jauh, Risal mengatakan banyak penumpang yang berharap program tersebut dijalankan setiap tahunnya. Ia pun berharap angkutan motis dapat menekan angka kecelakaan di jalan.

    “Kita memang sengaja menaikkan motor untuk mereka tidak menggunakan motor di jalan, sepeda motor, dan kita menaikkan kereta,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengatakan, program angkutan motis menjadi salah satu upaya untuk menekan kecelakaan yang kerap kali menimpa pengendara motor.

    “Migrasi dari motor, naik kereta api ini, ini akan mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya. Jadi program yang diluncurkan oleh Dirjen Perkeretaapian ini sangat baik, sehingga pemudik bisa sampai ke Kampung Halaman tapi transportasinya tetap kebawa,” jelasnya.

    (ara/ara)

  • Djan Faridz Pakai Tongkat dan Dituntun Keluar dari Gedung KPK usai Diperiksa terkait Harun Masiku

    Djan Faridz Pakai Tongkat dan Dituntun Keluar dari Gedung KPK usai Diperiksa terkait Harun Masiku

    loading…

    Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz telah selesai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto/Nur Khabibi

    JAKARTA – Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz telah selesai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.

    Pantauan di lokasi, Djan Faridz terlihat berada di lobi Gedung Merah Putih KPK setelah pemeriksaan sekitar pukul 14.04 WIB. Dalam kesempatan tersebut, ia terlihat berjalan dengan alat bantu jalan berupa tongkat sembari dituntun orang lain.

    Ia enggan membeberkan materi apa yang digali tim penyidik Lembaga Antirasuah dari pemeriksaannya ini. “Tanya KPK-nya,” kata Djan Faridz di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (26/3/2025).

    Dalam kasus tersebut, kediamannya menjadi salah satu lokasi yang digeledah KPK. Ia pun enggan berbicara banyak tentang giat tersebut.

    Lebih lanjut, Djan Faridz juga enggan berkomentar perihal apakah materi pemeriksaannya menyinggung keberadaan Harun Masiku atau tidak.

    “Tanya sama penyidiknya, kok sama saya, yang meriksa dia,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di kediaman Mantan Ketua Umum PPP Djan Faridz di Jalan Borobudur Nomor 26, Menteng Jakarta Pusat, Rabu 22 Januari 2025 malam terkait kasus Harun Masiku. KPK mengungkap alasan rumah itu turut digeledah.

    “Penyidik memiliki informasi maupun petunjuk berdasarkan keterangan saksi, sehingga kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan tadi malam,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Kamis (23/1/2025).

    Kendati demikian, Tessa tak mengungkap apa informasi yang didapatkan KPK yang berujung pada penggeledahan itu. Tessa juga menegaskan ada atau tidaknya peran Djan dalam kasus korupsi Harun Masiku ini masih didalami oleh penyidik.

    “Masih didalami bagaimana peran beliau, dan kita tunggu saja sama-sama. Kalau bagaimana, kita tidak bisa membuka, teman-teman harus menunggu pada saat alat bukti bisa disajikan,” jelas dia.

    (rca)

  • KPK Periksa Eks Wantimpres Djan Faridz di Kasus Harun Masiku

    KPK Periksa Eks Wantimpres Djan Faridz di Kasus Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Faridz sebagai saksi dalam kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. 

    Seperti diketahui, penyidik KPK sebelumnya telah menggeledah rumah Djan di Jalan Borobudur No.26, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025), terkait dengan kasus yang menjerat buron Harun Masiku itu. 

    “Hari ini Rabu (26/3), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan Suap pengurusan Anggota DPR RI 2019-2024 di KPU. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama DF Wiraswasta/Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (26/3/2025). 

    Tessa mengonfirmasi bahwa Djan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Dia diperiksa sebagai saksi untuk dua orang tersangka, yakni buron Harun Masiku dan advokat Donny Tri Istiqomah. Keduanya diketahui sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP). 

    Adapun, penyidik sebelumnya mengaku menemukan sekaligus menyita sejumlah barang bukti dokumen dan elektronik terkait dengan kasus tersebut di rumah Djan.

    Tessa, pada keterangan terpisah, menjelaskan bahwa penggeledahan di rumah mantan anggota Wantimpres era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu berawal dari keterangan saksi yang sebelumnya diperiksa KPK terkait dengan kasus Harun Masiku. 

    Untuk diketahui, KPK saat ini masih memburu Harun masiku yang sudah buron sejak 2020 silam. Dia merupakan salah satu tersangka yang ditetapkan pada kasus suap terhadap anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan.  

    Pada saat itu, KPK menetapkan Harun dan kader PDIP Saeful Bahri, serta Wahyu dan anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina sebagai tersangka. Namun, hanya Harun yang sampai saat ini belum dibawa ke proses hukum.  

    Pada pengembangan penyidikannya, KPK turut menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka. Hasto juga diduga melakukan perintangan penyidikan. Kini, Hasto sudah didakwa di pengadilan. 

  • Mudik Lebaran Putar Roda Ekonomi

    Mudik Lebaran Putar Roda Ekonomi

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae meyakini perputaran uang selama bulan Ramadan dan libur lebaran diperkirakan akan terjadi.

    “Karena pemudik itu kan pasti membawa uang, dan kembali ke sana pasti belanja di sana. Oki, (oleh karena itu) pasti akan terjadi perputaran di daerah,” ujar Ridwan kepada wartawan, Rabu 26 Maret 2025.

    Ridwan berpandangan, faktor utama yang mendorong pergerakan ekonomi selama libur lebaran adalah ketersediaan transportasi umum dan infrastruktur pendukung. Terlebih uang yang dikeluarkan hanya berputar di daerah saja.

    “Semua akan terjadi pertumbuhan yang baik di situ. Yang enaknya itu, uang itu akan tinggal di daerah di situ sendiri. Jadi aspek pertunbuhan ekonomi pasti akan yerjadi. Soal besar-kecilnya tergantung,” ujarnya.

    Puncak Arus Mudik

    Pemerintah memprediksi sebanyak 146,48 juta orang akan melakukan perjalanan mudik, dengan puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2025.

    Angka ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo setelah rapat koordinasi lintas sektoral. Prediksi ini didapat dari survei gabungan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub dan Badan Litbang Kompas, yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebijakan Work From Anywhere (WFA).

    Dari total pemudik tersebut, diperkirakan 23 persen atau sekitar 33,71 juta orang akan menggunakan kendaraan pribadi.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Salim Said ungkap risiko kembalinya militer ke politik

    Salim Said ungkap risiko kembalinya militer ke politik

    GELORA.CO – Kenangan akan Dwifungsi di masa Orde Baru kembali mencuat ke publik setelah DPR mengesahkan RUU TNI.

    Isu kembali militer ke urusan sipil telah disuarakan beberapa kali oleh Salim Said di beberapa kesempatan.

    Prof. Dr. Salim Said atau Salim Said adalah salah satu akademisi yang turut mengawal reformasi militer di Indonesia, khususnya dalam penghapusan konsep Dwifungsi ABRI.

    Dalam wawancara 2 tahun yang lalu dengan Fadli Zon, Salim Said mengungkapkan bagaimana transisi peran militer di era reformasi dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

    Menurut Salim Said, penghapusan Dwifungsi ABRI adalah langkah besar dalam sejarah militer Indonesia.

    Salim menekankan bahwa dibandingkan negara lain, seperti Myanmar, reformasi militer di Indonesia berjalan lebih baik karena adanya kesadaran dari dalam tubuh TNI sendiri.

    “Kalau kita bandingkan dengan Myanmar, di sana militernya tetap berkuasa karena tidak ada kesadaran untuk berubah,” ujarnya.

    Sementara di Indonesia, TNI sendiri yang memutuskan keluar dari politik,” tambahnya.

    Salim Said juga menjelaskan bahwa peran militer dalam politik sudah berlangsung sejak era kolonial.

    Pada masa Orde Baru, militer memiliki peran ganda sebagai alat pertahanan dan kekuatan politik.

    Namun, setelah reformasi 1998, paradigma itu mulai berubah.

    “Sejak tahun 2000, TNI benar-benar keluar dari politik praktis. Ini adalah pencapaian besar dalam demokrasi kita,” kata Salim.

    Meski demikian, Salim Said mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi militer tidak serta-merta menjamin kualitas pemerintahan sipil.

    “Kalau politisi sipilnya tidak becus, rakyat bisa saja kembali melihat militer sebagai solusi. Itu yang harus diwaspadai,” ujarnya.

    Bagi Salim, demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada militer yang profesional, tetapi juga pada politisi sipil yang kompeten.

    Pandangan Salim Said menunjukkan bahwa reformasi Dwifungsi ABRI adalah hasil dari dinamika internal TNI dan tekanan publik.

    Namun, Salim Said juga menegaskan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pemerintahan sipil mampu menjalankan demokrasi dengan baik agar tidak ada dorongan bagi militer untuk kembali ke ranah politik.***

  • Airlangga-Sri Mulyani Merapat ke Istana, Ada Apa?

    Airlangga-Sri Mulyani Merapat ke Istana, Ada Apa?

    Jakarta –

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Mereka akan membahas mengenai penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk penyusunan APBN tahun depan.

    “Kita ketahui pada saat di dalam, soal APBN 2026. KEM-PPKF,” ujar Airlangga ketika tiba di Istana, Rabu (26/3/2025).

    Sri Mulyani mengatakan APBN 2026 memang sudah mulai disusun untuk kemudian nantinya akan dibahas dengan DPR.

    “Iya mulai disusun ya, kami lapor ke Pak Presiden dulu,” kata Sri Mulyani singkat.

    (hal/rrd)

  • Djan Faridz Irit Bicara Seusai Diperiksa KPK Terkait Harun Masiku

    Djan Faridz Irit Bicara Seusai Diperiksa KPK Terkait Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Faridz (DF) rampung menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (26/3/2025). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. 

    Djan Faridz rampung menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK sekitar pukul 13.50 WIB. Dia terlihat mengenakan jaket warna gelap dan berjalan sembari memakai tongkat. 

    “Tanya sama penyidiknya, kok tanya sama saya,” kata Djan Faridz di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Rumah Djan Faridz juga sempat digeledah tim penyidik KPK terkait kasus ini, Rabu (22/1/2025). Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen hingga alat elektronik. Djan Faridz pun enggan berbicara banyak saat ditanya soal penggeledahan tersebut. 

    “Tanya KPK,” ujar Djan Faridz. 

    KPK belum membeberkan soal detail materi yang hendak didalami melakukan pemeriksaan saksi tersebut. Hasil pemeriksaan Djan Faridz dapat disampaikan ketika saksi hadir dan agenda pemeriksaan telah rampung. 

  • Sahroni Usul KPK Bikin Aturan Penahanan Gaji untuk Pejabat yang Tidak Setor LHKPN

    Sahroni Usul KPK Bikin Aturan Penahanan Gaji untuk Pejabat yang Tidak Setor LHKPN

    loading…

    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti kedisiplinan pejabat dalam menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti kedisiplinan pejabat dalam menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ). Politikus Partai Nasdem ini berpendapat, KPK harus memiliki sistem tegas untuk membuat pelaporan LHKPN lebih tertib.

    “Saya kira KPK harus bekerja sama dengan instansi-instansi, untuk membuat sistem punishment. Jadi bagi penyelenggara negara yang tidak disiplin atau sengaja tidak mau menyetor LHKPN sampai batas waktu tertentu, bakal ada hukuman. Misalnya gaji gak turun atau ditahan promosi jabatannya,” ujar Sahroni dalam keterangan, Rabu (26/3/2025).

    Sahroni suarakan agar para penyelenggara negara lebih taat akan ketentuan yang ada. Mengingat, LHKPN juga merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi.

    “LHKPN ini kan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara kepada masyarakat. Juga sebagai salah satu cara pencegahan korupsi. Jadi kalau ada yang sudah diingetin berulang-ulang tapi masih enggan melapor, ya berarti patut dicurigai ada sesuatu. Karena kalau bersih, kan tinggal lapor aja apa susahnya,” pungkasnya.

    Sahroni merespons KPK yang mengungkapkan ada 50.369 penyelenggara negara yang belum menyerahkan LHKPN periodik 2024. KPK mengingatkan baru 87,92 persen pejabat yang menyerahkan LHKPN.

    Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa batas akhir pelaporan untuk LHKPN periode 2024 adalah 31 Maret 2025.

    (rca)