Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Alasan Legislator PDIP Mau Rogoh Kantong Pribadi untuk Pulangkan Seribu Pemudik ke Jateng dan DIY – Halaman all

    Alasan Legislator PDIP Mau Rogoh Kantong Pribadi untuk Pulangkan Seribu Pemudik ke Jateng dan DIY – Halaman all

    Alasan Legislator PDIP Mau Rogoh Kantong Pribadi untuk Pulangkan Seribu Pemudik ke Jateng dan DIY

    Chaerul Umam/Tribunnews

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan (Dapil) Tangerang Raya, Yulius Setiarto, mengungkapkan alasannya merogoh kantong pribadi, untuk menggelar kegiatan mudik gratis.

    Kegiatan itu diperuntukan untuk seribu pemudik, ke sejumlah kota di Jawa Tengah (Jawteng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    “Program mudik gratis ini adalah bentuk kepedulian bagi warga perantauan di Tangerang Raya. Sekalipun ekonomi sedang melambat, saya dan tim berkomitmen untuk tetap bisa berbagi kebahagiaan, dengan harapan perputaran uang akan lebih maksimal di kampung halaman,” kata dia, Rabu (26/3/2025).

    Yulius berharap tahun depan bisa menambah jumlah armada lagi untuk mudik. Itu karena ternyata antusias warga menyambut program mudik ini cukup baik, ujar Yulius.

    Terdapat empat titik kumpul dan pemberangkatan armada mudik gratis bersama Yulius Setiarto yakni titik Perum Permata Gelam Jaya dan Jatiuwung untuk Kota Tangerang, Bukit Tiara Cikupa untuk Kabupaten Tangerang, dan Kawasan Bintaro Sektor 9 untuk Tangerang Selatan. 

    Ingatkan Ekonomi Turun Drastis

    Kepada peserta mudik gratis, Yulius Setiarto juga menyampaikan pesan agar sewaktu berkumpul dengan keluarga besar di kampung halaman merayakan lebaran tetap berhemat dan mengendalikan pengeluaran.

    Menurut Yulius, perekonomian nasional kedepan tidak menjamin akan baik-baik saja.

    Pertumbuhan ekonomi justru akan melambat dengan gejalanya sudah terasa sejak sekarang.

    Sementara itu, Suhartini (63), warga di Pasar Kemis mengungkapkan, harga tiket bus tujuan mudik Wonogiri, Jateng, setiap hari merangkak nyaris tak sanggup dibelinya. 

    Namun, melalui pesan berantai, tersiar informasi adanya layanan mudik gratis khusus perantau Jawa diadakan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto.

    “Begitu informasi itu saya dapat, saya langsung daftar. Lha wong kami kenal, kami kemarin mendukung beliau. Suami langsung menemui tim mudik Mas YS (panggilan akrab Yulius Setiarto), menyerahkan KTP, dan akhirnya mendapatkan dua bangku untuk keberangkatan Rabu, 26 Maret, ini, alhamdulilah,” ungkapnya.

    Suhartini berterima kasih kepada Yulius Setiarto yang telah menggelar mudik gratis.

    “Kami dilarang bawa bekal makanan karena diperjalanan sudah termasuk disiapkan Mas YS dan tim. Terima kasih mas YS dan timnya. Semoga menjadi berkah,” ujar Suhartini.

    Dalam kegiatan mudik gratis ini rencananya akan menempuh durasi waktu kurang dari 10 jam untuk berbagai kota tujuan seperti Wonogiri, Solo, Grobogan, Klaten, Yogya, Boyolali, Salatiga. 

    Tiap kota tujuan mudik telah dipersiapkan titik drop penumpang baik di dalam terminal maupun di agen bus tersedia. 

  • Fahri Hamzah Ditunjuk jadi Komisaris BTN

    Fahri Hamzah Ditunjuk jadi Komisaris BTN

    GELORA.CO – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) yang digelar pada hari ini, Rabu (26/3/2025), menghasilkan berbagai keputusan penting. 

    Salah satu keputusan menarik adalah penunjukan Fahri Hamzah, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih, sebagai Komisaris baru Bank BTN.

    Fahri Hamzah, yang lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada 10 November 1971, bukanlah nama asing di dunia politik. Selain dikenal sebagai politisi, Fahri juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Ia juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

    Karier politiknya dimulai sejak menjadi Staf Ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999-2002. Setelah itu, Fahri terpilih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

    Puncak karier Fahri adalah menjabat Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Per 21 Oktober 2024, Fahri dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Selain menetapkan Fahri Hamzah sebagai komisaris, RUPST Bank BTN juga menyetujui sejumlah keputusan penting lainnya. Di antaranya, Nixon L.P. Napitupulu kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Utama.

    Selain itu, Suryo Utomo ditunjuk sebagai Komisaris Utama serta Dwi Ary Purnomo sebagai Wakil Komisaris Utama.

    Pergantian beberapa posisi direksi, termasuk pengangkatan Tan Jacky Chen sebagai Direktur Information Technology, Venda Yuniarti sebagai Direktur Treasury & International Banking, dan Helmy Afrisa Nugroho sebagai Direktur Corporate Banking.

    Persetujuan akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai bagian dari rancangan pemekaran (spin-off) unit usaha syariah BTN.

    Keputusan-keputusan tersebut diharapkan mampu memperkokoh struktur organisasi Bank BTN serta mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam mendukung perkembangan sektor perumahan nasional.

    Sebagai informasi tambahan, berikut ini adalah susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi BTN setelah RUPST:

    Dewan Komisaris Komisaris Utama: Suryo UtomoWakil Komisaris Utama: Dwi Ary PurnomoKomisaris: Fahri HamzahKomisaris Independen: Ida NuryantiKomisaris Independen: Pietra Machreza PalohKomisaris Independen: Panangian SimanungkalitDewan DireksiDirektur Utama: Nixon LP NapitupuluWakil Direktur Utama: Oni Febriarto RahardjoDirektur Information Technology: Tan Jacky ChenDirektur Treasury and International Banking: Venda YuniartiDirektur Corporate Banking: Helmy Afrisa NugrohoDirektur Risk Management: Setiyo WibowoDirektur Consumer Banking: Hirwandi GafarDirektur Finance and Strategy: Nofry Rony PoetraDirektur Human Capital and Compliance: Eko WaluyoDirektur Operations: I Nyoman Sugiri YasaDirektur Network and Retail Funding: Rully SetiawanDirektur Commercial Banking: Hermita.

    Selain itu, bank milik negara ini juga memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp751,83 miliar. Dengan perolehan laba bersih mencapai Rp3 triliun pada 2024, jumlah dividen tersebut setara dengan 25% dari total laba perseroan.

    Dividen untuk tahun buku 2024 yang dibagikan BTN setara dengan Rp53,57 per saham. Sementara itu, para pemegang saham juga menetapkan bahwa 75% dari laba tahun tersebut, atau sekitar Rp2,25 triliun, akan dialokasikan sebagai saldo laba ditahan perseroan.

    Untuk tahun buku 2023, BTN membagikan dividen tunai senilai Rp700,19 miliar alias Rp49,89 per saham. Nilai tersebut mencerminkan rasio pembagian dividen sebesar 20% dari laba bersih BTN sebesar Rp3,5 triliun pada tahun yang sama.

    Adapun BTN membukukan laba bersih tahun 2024 sebesar Rp 3 triliun, turun 14,1% secara tahunan (yoy) dari setahun sebelumnya sebesar Rp3,5 triliun.

    Pendapatan bunga BTN sepanjang 2024 tumbuh 4,5% yoy menjadi Rp29,55 triliun. Namun, beban bunga melonjak 21,9% yoy menjadi Rp17,84 triliun. Dengan demikian, pendapatan bunga bersih juga turun 14,1% yoy menjadi Rp11,73 triliun.

    Sementara itu, pendapatan non-bunga BTN mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,6% secara tahunan (yoy) hingga mencapai Rp4,61 triliun. Namun, di sisi lain, beban operasional juga meningkat 12,1% yoy menjadi Rp10,44 triliun.

    Sepanjang tahun 2024, BTN mencatatkan pertumbuhan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan, dengan total mencapai Rp357,97 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 7,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, yang saat itu tercatat sebesar Rp333,69 triliun.

  • Ini yang Disampaikannya Usai Pemeriksaan

    Ini yang Disampaikannya Usai Pemeriksaan

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden ke-7 Joko Widodo, Djan Faridz rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 26 Maret 2025. Ia dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

    Berdasarkan pantauan, Djan Faridz meninggalkan kantor KPK sekira pukul 14.04 WIB. Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini terlihat didampingi oleh beberapa orang termasuk penasihat hukum Soesilo Aribowo.

    Djan Faridz tampak berjalan perlahan menuju kendaraannya, jurnalis yang berada di lokasi mencoba bertanya soal agenda pemeriksaan termasuk mengenai penggeledahan di rumahnya. Sebelum diperiksa sebagai saksi, penyidik sempat menggeledah rumah Djan Faridz pada Kamis malam, 23 Januari 2025.

    Dicecar beberapa pertanyaan, tak membuat Djan Faridz memberikan jawaban yang spesifik. Ia meminta para jurnalis bertanya langsung kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan.

    “Tanya penyidik, kok tanya saya yang masalah dia (Harun Masiku),” ujar Djan Faridz di Kantor KPK.

    Penyidik menggeledah rumah Djan Faridz di Menteng Jakarta Pusat pada Kamis malam, 23 Januari 2025. Menurut Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, dari penggeledahan itu penyidik berhasil menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

    “Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Januari 2025.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang sebelumnya menjerat Harun Masiku. Hasto menjadi tersangka bersama orang kepercayaannya bernama Donny Tri Istiqomah.

    “Bahwa pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan Saudara HK selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 24 Desember 2024.

    Setyo menyampaikan, Hasto Kristiyanto bersama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022, melalui orang kepercayaan Wahyu, bernama Agustiani Tio. Suap diberikan agar Harun Masiku bisa ditetapkan menjadi anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

    Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

    Hasto Tersangka Perintangan Penyidikan

    KPK juga menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Sebab, pada 8 Januari 2020 saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi menghubungi Harun Masiku untuk menyuruh Harun merendam ponsel di dalam air dan segera melarikan diri.

    “Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK,” tutur Setyo.

    Kemudian, lanjut Setyo, Hasto, mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    “Atas perbuatan Saudara HK tersebut KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024,” ucap Setyo.

    “Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” ujarnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nurdin Halid: Pelabuhan Bajoe Butuh Kapal Tambahan untuk Pemudik

    Nurdin Halid: Pelabuhan Bajoe Butuh Kapal Tambahan untuk Pemudik

    FAJAR.CO.ID, BONE — Arus mudik lebaran idul fitri menjadi atensi bagi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, HAM Nurdin Halid. Khusus di Kabupaten Bone, Nurdin Halid memantau langsung kondisi layanan jasa penyeberangan pelabuhan Bajoe, Rabu 26 Maret 2025.

    Nurdin Halid melakukan kunjungan ke pelabuhan Bajoe sekitar pukul 16.30 Wita yang didampingi stakeholder termasuk General Manager (GM) ASDP Bajoe Mario Sardadi.

    Kedatangan Nurdin Halid tersebut untuk imemastikan kesiapan mudik lebaran berjalan aman dan lancar di Kabupaten Bone.

    GM ASDP Bajoe Mario Sardadi mengaku pihaknya telah menerima kunjungan legislator asal Golkar tersebut di pelabuhan Bajoe. Kunjungan Nurdin Halid itu melihat langsung kondisi kesiapan layanan jasa di ASDP, dan jasa kapal fery yang memberangkatkan penumpang menuju Kolaka Provinsi Sulsel.

    “Kondisi pelayanan di pelabuhan Bajoe berjalan normal dan tidak ada hal-hal yang menghambat perjalanan bagi pemudik. walaupun situasi arus mudik terjadi lonjakan berarti, tapi membuat arus mudik terganggu,” ujarnya.

    Mario juga menyampaikan bahwa ASDP Bajoe harus memiliki kapal tersendiri untuk layanan operasional pengangkutan penumpang dari Bajoe ke Kolaka.

    Hal itu menjadi perhatian bagi Nurdin Halid untuk segera memperjuangkan di DPR Ri nantinya. Apalagi NH sendiri telah turun langsung mengecek kesiapan kapal serta berbincang dengan para penumpang.

    Sehingga NH berpesan agar pengadaan kapal penumpang melayani rute Bajoe-Kolaka dinilai mendesak.

    “ASDP juga harus ada punya pengadaan kapal tersendiri selain swasta yang punya,” ujarnya

  • BTN Bagikan Dividen Rp751,8 Miliar, Ini Rincian Harga per Sahamnya

    BTN Bagikan Dividen Rp751,8 Miliar, Ini Rincian Harga per Sahamnya

    PIKIRAN RAKYAT – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyetujui pembagian dividen Rp751,83 miliar atau setara dengan Rp53,57 per lembar saham hari ini Rabu, 26 Maret 2025.

    Hal tersebut sebagaimana yang diumumkan dalam RUPS BTN 2025 yang diselenggarakan di Menara BTN, Jakarta.

    Dividend Payout Ratio (DPR) tercatat 25 persen dari laba bersih tahun buku 2024, dengan besaran dividen yang disepakati tersebut.

    Laba

    DPR BTN baru mencapai 20 persen dari laba bersih tahun buku 2023 jika merujuk tahun sebelumnya, meningkat begitu pula untuk 2022.

    BTN membukukan laba bersih Rp3 triliun akhir 2024, menurun 14 persen dibandingkan perolehan laba bersih 2023 yakni Rp3,5 triliun.

    Bank yang berfokus pada kredit perumahan ini sudah menyalurkan kredit dan pembiayaan Rp357,97 triliun sepanjang 2024 atau tumbuh 7,3 persen secara tahunan dari sisi intermediasi.

    Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN tercatat tumbuh 9,1 persen secara tahunan jadi Rp381,67 triliun dari sisi penghimpunan simpanan.

    RUPS Himbara

    BTN optimistis aset perseroan bisa mencapai Rp500 triliun yang ditopang pertumbuhan kredit dan DPK yang solid tahun 2025.

    Sebelumnya, RUPS BTN 2025 dijadwalkan berlangsung pada 14 Maret 2025 tetapi diubah menjadi 26 Maret 2025.

    Selama tiga hari berturut-turut, Himbara dijadwalkan melangsungkan RUPST yang dimulai dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada Senin, 24 Maret 2025.

    Hasil RUPST salah satunya menyetujui pembagian dividen Rp51,73 triliun dengan dividend payout ratio 86 persen.

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyepakati pembagian dividen Rp43,5 triliun dengan dividend payout ratio 78 persen pada Selasa, 25 Maret 2025.

    Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui pembagian dividen Rp13,95 triliun dengan dividend payout ratio 65 persen, hari ini, Rabu, 26 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ketum IMI Ajak Masyarakat Sukseskan Formula E Jakarta 2025

    Ketum IMI Ajak Masyarakat Sukseskan Formula E Jakarta 2025

    Jakarta –

    Anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen masyarakat menyukseskan Formula E Jakarta 2025.

    Digelar tanggal 21 Juni 2025 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol, Formula E-Jakarta akan menjadi langkah penting menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ini adalah peluang emas untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk mengikuti perubahan global dalam industri otomotif dan teknologi.

    “Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, Formula E-Jakarta tidak hanya akan menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga sebuah tonggak perubahan yang membawa dampak positif bagi masa depan Indonesia. Mari kita sukseskan Formula E-Jakarta 2025 dan buktikan bahwa Indonesia mampu menjadi pionir dalam inovasi otomotif dan energi bersih,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

    Adapun Tim RNF Creative Production hadir antara lain Direktur Utama Rendy Latief, Komisaris Utama Bambang Permadi, Marcom & PR Division Yudi Irawan dan Widya Kemalasari.

    Dari Pengurus IMI Pusat hadir Dewan Pengawas Jeffry JP, Wakil Ketua Umum Ananda Mikola dan Junaidi Elvis, Hubungan Antar Lembaga Erwin MP serta Komunikasi dan Media Dwi Nugroho Marsudianto.

    Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan perhelatan Formula E di Jakarta akan membawa dampak signifikan bagi sektor perekonomian.

    Dalam ajang serupa di Eropa dan Amerika, penyelenggaraan Formula E telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Contohnya, kota Paris dan New York berhasil meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata hingga 20% selama event berlangsung.

    “Selain itu, sektor pariwisata juga akan mendapatkan dorongan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Hal ini akan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan daerah,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, Formula E bukan hanya tentang balapan, tetapi juga tentang teknologi ramah lingkungan dan kesadaran akan perubahan iklim.

    Dengan hadirnya ajang ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya transisi menuju kendaraan listrik.

    “Data dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa pemakaian kendaraan listrik di dunia meningkat pesat. Jakarta sebagai salah satu kota terbesar di Asia perlu mengikuti langkah ini untuk mengurangi polusi dan emisi karbon,” pungkas Bamsoet.

    (prf/ega)

  • 26 Organisasi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah dan DPR Cabut UU TNI yang Baru Disahkan – Halaman all

    26 Organisasi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah dan DPR Cabut UU TNI yang Baru Disahkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat mendesak pemerintah dan DPR segera mencabut Undang-Undang TNI yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna di DPR RI pada Kamis (20/3/2025).

    Mereka yang tergabung dalam koalisi tersebut yakni Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), IMPARSIAL, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta).

    Kemudian Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBH Surabaya), Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru (LBH Pekanbaru), Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH Padang), Lembaga Bantuan Hukum Samarinda (LBH Samarinda), dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBh Bandung)

    Selanjutnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty International Indonesia, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Internasional (HRWG), Indonesia Parliamentary Center (IPC), dan Arus Pelangi.

    Selain itu, ada pula Solidaritas Perempuan, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI Indonesia), dan Jaringan Gusdurian.

    Kemudian Lab Demokrasi, Borneo Institute, Institut Mosintuwu, Koalisi Seni, Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia, serta Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).

    Koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat Riza Abdali dalam tuntutan yang dibacakan menyatakan dan menegaskan koalisi menyerukan pencabutan pengesahan terhadap revisi UU TNI dan mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap pembela hak asasi manusia dan aktivis pro demokrasi.

    Ia mengatakan hal tersebut memundurkan dan memperdalam regresi demokrasi, mempersempit kebebasan sipil, dan melanggar hak asasi manusia.

    Koalisi Kebebasan Berserikat, kata dia, menegaskan tindakan represif terhadap aktivis dan pembela hak asasi manusia yang menyerukan penolakan terhadap revisi UU TNI merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

    Negara, kata dia, wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara untuk berekspresi, berkumpul, dan berserikat sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

    Hal itu disampaikannya saat konferensi pers Koalisi Kebebasan Berserikat bertajuk “Menyikapi Kekerasan Aparat Terhadap Aksi Tolak Revisi UU TNI di Berbagai Kota” yang disiarkan di kanal Youtube YAPPIKA-ActionAid pada Rabu (26/3/2025).

    “Oleh karena itu Koalisi Kebebasan Berserikat mendesak yang pertama pemerintah dan DPR RI untuk segera mencabut UU TNI yang melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta merusakan tatanan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia,” kata Riza.

    Kedua, mereka mendesak aparat keamanan dan militer segera menghentikan segala bentuk kekerasan, kriminalisasi, penyiksaan, dan segala bentuk serangan digital terhadap masyarakat sipil, kelompok rentan lainnya, perempuan pembela HAM serta aktivis pro-demokrasi yang menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI.

    Ketiga, mereka mendesak Pemerintah untuk memastikan adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat terhadap tindakan aparat dalam merespons aksi-aksi protes penolakan terhadap revisi UU TNI.

    Keempat, mereka mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk evaluasi secara menyeluruh terhadap peran TNI dalam pemerintahan sipil guna memastikan supremasi sipil dan pemisahan yang jelas antara ranah pertahanan dan pemerintahan.

    Kelima, mereka juga mendesak pemerintah harus menjamin perlindungan bagi jurnalis, aktivis, dan pembela HAM dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun digital, yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara.

    Keenam, mereka juga mendorong ASEAN dan PBB untuk segera mencatat, melaporkan, dan memantau secara langsung pelanggaran hak asasi manusia yang semakin memperburuk situasi demokrasi Indonesia.

    Ketujuh, mereka juga mendorong dan menyerukan organisasi dan gerakan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk memperkuat dukungan terhadap penolakan pengesahan UU TNI.

    “Koalisi Kebebasan Berserikat bersama masyarakat sipil terus mengawal upaya penolakan terhadap pengesahan UU TNI ini dan memastikan bahwa hak-hak demokratis warga negara tetap dijamin dan dilindungi,” pungkas Riza.

  • KPK Periksa Saksi Penting Kasus Harun Masiku, Pernah Jabat Wantimpres Era Jokowi

    KPK Periksa Saksi Penting Kasus Harun Masiku, Pernah Jabat Wantimpres Era Jokowi

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Bahkan pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

    Selama proses penyidikan, KPK silih berganti memanggil saksi-saksi untuk menggali keterangan lebih dalam. Tujuannya untuk melengkapi berkas penyidikan pihak yang sudah menjadi tersangka atau kemungkinan juga lembaga antirasuah sedang mendalami keterlibatan pihak lain.

    Sejalan dengan penyidikan, KPK memanggil saksi penting pada hari ini, Rabu, 26 Maret 2025. Seorang saksi ini dimintai keterangan untuk tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah. Perlu diketahui, Harun masih buron sejak 2020, sedangkan Donny belum ditahan meskipun sudah berstatus tersangka.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, saksi yang dipanggil hari ini adalah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Joko Widodo, Djan Faridz. Ia sudah memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan suap pengurusan anggota DPR RI 2019-2024 di KPU. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu, 26 Maret 2025.

    Rumah Djan Faridz Digeledah KPK

    Sebelum diperiksa sebagai saksi, penyidik sempat menggeledah rumah Djan Faridz di Jakarta Pusat pada Kamis malam, 23 Januari 2025. Menurut Tessa, penyidik berhasil menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

    “Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Januari 2025.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 yang sebelumnya menjerat Harun Masiku. Hasto menjadi tersangka bersama orang kepercayaannya bernama Donny Tri Istiqomah.

    “Bahwa pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan Saudara HK selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 24 Desember 2024.

    Setyo menyampaikan, Hasto Kristiyanto bersama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022, melalui orang kepercayaan Wahyu, bernama Agustiani Tio. Suap diberikan agar Harun Masiku bisa ditetapkan menjadi anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

    Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

    Hasto Tersangka Perintangan Penyidikan

    Petugas KPK dengan pengawalan polisi keluar membawa koper saat melakukan penggeedahan di rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Djan Faridz di Jalan Borobudur, Jakarta, Kamis (23/1/2025) dini hari. KPK membawa dua koper besar, satu koper kecil, satu kardus, dan satu tas jinjing dari penggeledahan yang berlangsung sekitar lima jam terkait penyidikan dan pencarian buronan Harun Masiku itu. ANTARA FOTO/Muzdaffar Fauzan/app/tom. ANTARA FOTO

    KPK juga menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Sebab, pada 8 Januari 2020 saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi menghubungi Harun Masiku untuk menyuruh Harun merendam ponsel di dalam air dan segera melarikan diri.

    “Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK,” tutur Setyo.

    Kemudian, lanjut Setyo, Hasto, mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    “Atas perbuatan Saudara HK tersebut KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024,” ucap Setyo.

    “Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” ujarnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Negara Harus Hadir Tanpa Tunggu Rakyat Mem-viralkan

    Negara Harus Hadir Tanpa Tunggu Rakyat Mem-viralkan


    PIKIRAN RAKYAT –     Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Ia pun menyoroti kesiapan pemerintah untuk momen Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Di awal pidato penutupan masa sidang DPR, Puan menyampaikan dukacita kepada korban bencana alam akibat cuaca ekstrem.

    “Atas nama Pimpinan DPR RI dan segenap Anggota DPR RI, kami menyampaikan rasa duka dan simpati yang mendalam untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah akibat cuaca ekstrem baik banjir maupun tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air,” kata Puan.

    “Semoga masyarakat yang terdampak bencana diberikan keselamatan dan kekuatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” lanjutnya.

    Puan kemudian menyampaikan bahwa pada masa persidangan ini, pemerintah dan DPR melakukan pembahasan dan persetujuan atas rencana efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025. Ia mengapresiasi upaya pemerintah tersebut dan mengingatkan agar pemerintah dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

    “Pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera, mudah dan tenteram,” ungkap Puan.

    Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menambahkan, upaya pemerintah melakukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini, menurut Puan, sebagai pelaksanaan atas amanat Undang Undang Keuangan Negara.

    “Oleh karena itu, efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.

    Puan juga menyinggung soal kehidupan berdemokrasi di Indonesia pada saat ini yang telah menempatkan rakyat sebagai subjek dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara. Untuk itu, negara disebut harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, serta dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

    “Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan mensejahterahkan rakyat. Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu 1 hari saja akan terasa sangat lama,” ujar Puan.

    “Tetapi bagi kita, DPR RI dan pemerintah, terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun,” imbuhnya.

    Maka dari itu, Puan mengajak pemerintah untuk meneguhkan komitmen bersama agar dapat merespons secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat. Mulai dari permasalahan lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, masalah petani nelayan, dan lain sebagainya. 

    “Negara harus hadir tanpa harus menunggu rakyat mem-viralkan dan menuntut kehadiran negara,” tegas Puan.

    Puan mengatakan, bertindak cepat tidak berarti mengabaikan tata kelola yang baik. “Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas. Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya,” sebut mantan Menko PMK itu.

    “Kita harus membangun budaya kerja membiasakan yang benar dan bukannya malah membenarkan yang biasa,” tambah Puan.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Absen Tahun Ini, Indonesia Bersiap Jadi Tuan Rumah MXGP 2026

    Absen Tahun Ini, Indonesia Bersiap Jadi Tuan Rumah MXGP 2026

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus anggota DPR RI Bambang Soesatyo menuturkan Indonesia berencana kembali menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Motocross Grand Prix Championship (MXGP) 2026.

    “Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk kembali menyelenggarakan event MXGP 2026. Gelaran MXGP 2026 tidak hanya membuka peluang untuk menampilkan keindahan alam dan budaya Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pentas olahraga dunia. Dua seri yang akan diselenggarakan di Jawa Barat dan Bali, menjadi bukti komitmen pemerintah dan pihak swasta untuk mengembangkan olahraga motor serta meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (26/3/25).

    Hal tersebut disampaikannya usai menerima Pengurus IMI Pusat di Jakarta, Rabu (26/3). Adapun pengurus IMI Pusat hadir antara lain Dewan Pengawas Jeffry JP, Wakil Ketua Umum Ananda Mikola dan Junaidi Elvis, Deputi Olahraga Motor Eddy Saputra, Hubungan Antar Lembaga Erwin MP serta Komunikasi dan Media Dwi Nugroho Marsudianto.

    Diketahui, Indonesia akan menggelar dua seri MXGP 2026 di Jawa Barat dan Bali. Sebelumnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah MXGP 2023 dan MXGP 2024 di Lombok dan Sumbawa. Namun, pada MXGP 2025, Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) tidak memasukkan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah.

    Bamsoet menjelaskan, kejuaraan MXGP di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga motocross dan motorsport secara umum.

    Menurutnya, dengan menggelar kejuaraan otomotif internasional, Indonesia dapat menciptakan budaya olahraga yang lebih kuat, sekaligus memperluas jangkauan olahraga otomotif di kalangan generasi muda.

    “Keuntungan lain dari penyelenggaraan MXGP di Indonesia adalah potensi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi lokal. Kejuaraan internasional seperti MXGP akan menarik ribuan pengunjung, baik dari dalam negeri maupun internasional. Event olahraga motor serupa yang diselenggarakan di wilayah Asia pada tahun 2024, mencatat kenaikan pendapatan di sektor perhotelan dan restoran antara 10-15% dalam periode event,” kata Bamsoet.

    Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, penyelenggaraan MXGP juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan budaya dan keindahan alamnya kepada wisatawan internasional.

    Acara ini berpotensi untuk menjadi sarana promosi yang efektif bagi destinasi wisata Indonesia. Hal itu sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional di tingkat global.

    Ia menegaskan keikutsertaan Indonesia sebagai tuan rumah MXGP 2026 akan turut mendorong investasi infrastruktur yang lebih baik.Untuk menyelenggarakan acara ini, kebutuhan akan peningkatan fasilitas balapan, aksesibilitas jalan, serta perbaikan infrastruktur transportasi akan menjadi prioritas.

    “Peningkatan infrastruktur tersebut tidak hanya bermanfaat untuk penyelenggaraan MXGP, tetapi juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat,” pungkas Bamsoet.

    (prf/ega)