Koalisi Masyarakat Sipil bakal melaporkan seluruh anggota Komisi III DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Langkah itu diambil karena mereka menilai proses penyusunan Revisi Undang-Undang (RUU) KUHAP dinilai melanggar hukum, terutama terkait transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik yang bermakna.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5414519/original/079835700_1763291145-WhatsApp_Image_2025-11-16_at_17.32.47.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Disambut Haru Warga, Kaisar Said Putra Tinjau Langsung Lokasi Longsor Majenang Cilacap")
Liputan6.com, Jakarta Kaisar Kiasa Kasih Said Putra (Kaisar KKSP) anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI perjuangan tiba di lokasi bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, pada Minggu (16/11/2025). Kedatangan Kaisar KKSP disambut haru oleh masyarakat dan kepala dusun (Kadus) terdampak, yang telah menghadapi musibah sejak Jumat lalu.
Sebelum meninjau lokasi, Kaisar KKSP menyempatkan diri mengunjungi korban yang dirawat. “Iya sebelum ke lokasi, saya juga sempat ke RSUD Majenang menemui korban terdampak longsor, alhamdulillah kondisinya mulai membaik,” kata Kaisar dalam keterangannya, Minggu (16/11/2025).
Setibanya di lokasi Kaisar didampingi oleh Kadus Cibuyut, Ryan Hermawan Kaisar KKSP meninjau langsung area longsor yang berada di pinggir tebing. Hasil peninjauan ini memperkuat dugaan bahwa curah hujan tinggi dan kondisi lahan yang tidak stabil menjadi penyebab utama bencana.
“Barusan saya cek ke lokasi longsor diantar oleh Bapak Kadus Ryan. Memang landscape dari terdampak longsor ini berada di pinggir tebing,” jelas Kaisar. Ia juga merasakan duka mendalam atas musibah ini. Silahturahmi ke Dapil kali ini sangat mengiris hati, banyak sekali cerita yang memilukan yang saya peroleh. Musibah yang terjadi di sini menjadi luka bagi kita semua,” ujar dia.
Menurut data dari Kadus Cibuyut, Ryan Hermawan, kerugian yang tercatat di Dusun Cibuyut sendiri meliputi 16 rumah terdampak, dengan 9 unit di antaranya rusak berat. Selain itu, tercatat 200 KK mengungsi dari Desa Cibeunying, termasuk 6 KK dari Dusun Cibuyut.
Kadus Ryan Hermawan menyampaikan kronologi kejadian, di mana belahan tanah sudah terlihat di dusun sebelah dua hari sebelum longsor besar, namun tidak seluruh warga mengungsi.
“Kronologi yang saya dapatkan itu diawali dari dusun sebelah, ada tanah amblas sekitar kedalaman 2 meter, 20 meter dari Dusun Nagari ke Dusun Cibuyut. Sudah dilaporkan ke dinas terkait dan sudah dilakukan evakuasi, namun tidak seluruhnya mengungsi. Setelah dua hari dari temuan pertama, belahan semakin meluas,” jelas Kaisar.
Masyarakat yang terdampak sangat mengharapkan adanya peninjauan mendalam dari dinas terkait karena retakan tanah sudah terlihat di wilayah tersebut sejak 10 tahun lalu.
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga bisa bertahan di tengah berbagai tantangan serta ketidakpastian global. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah ketahanan energi, yang menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan jangka panjang Indonesia.
Dengan fondasi infrastruktur energi yang kuat, ketersediaan pasokan yang andal, serta kedaulatan sumber daya alam, Indonesia bisa mencapai swasembada energi. Untuk itu, pemerintah pun terus mendorong transformasi menuju sistem energi yang tangguh, mandiri, dan efisien, melalui penguatan kebijakan, pembangunan infrastruktur strategis, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
Demi mencapai ketahanan energi dan stabilitas ekonomi, dibutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari keuangan, teknologi, hingga infrastruktur. Penerapan prinsip keberlanjutan dalam langkah pembangunan energi Indonesia juga tidak boleh dilupakan.
Kini, sudah banyak perusahaan mulai melakukan transformasi energi, melalui efisiensi dan beralih ke sumber energi bersih, serta mengembangkan inisiatif sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, upaya ini transformasi ini masih dihadapkan pada tantangan pendanaan, biaya implementasi, serta adaptasi terhadap regulasi yang terus berkembang.
Untuk itu, dalam menjawab tantangan tersebut, CNBC Indonesia menggelar Coffee Morning CNBC Indonesia dengan tema “Building National Energy Security: Balancing Infrastructure, Energy Transition, and Resource Sovereignty”. Dikemas dengan santai di pagi hari, acara ini akan berlangsung pada Selasa, 18 November 2025, pukul 07.30-10.00 WIB.
Coffee Morning CNBC Indonesia menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai pemangku kepentingan. Antara lain Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto dan President Director PT Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong yang akan menyampaikan keynote speech.
Kemudian Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Anthonius Sehomin, President Director of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Sugeng Mulyadi, Ketua Umum APBI Priyadi, CEO Sun Energy Emmanuel Jefferson Kuesar, Direktur Apexindo Pratama Duta Sofwan Farisyi dan Direktur Utama Elnusa Litta Indriya Ariesca,
Para narasumber akan membahas langkah konkret dan strategi sinergi dalam memperkuat ketahanan energi nasional di bawah tekanan global, mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, serta menjaga kedaulatan sumber daya Indonesia di tengah tantangan global yang terus berkembang. Melalui forum ini, diharapkan terbangun diskusi yang konstruktif dan kolaboratif antar pemangku kepentingan, guna merumuskan rekomendasi strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis serta menjaga kedaulatan sumber daya Indonesia.
Coffee Morning CNBC Indonesia didukung oleh Bank DBS Indonesia. Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
/data/photo/2025/11/13/691571d2466dd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Koalisi Sipil Kritik Revisi KUHAP Tak Alami Perubahan Signifikan, Khususnya Mekanisme Penangkapan")
Koalisi Sipil Kritik Revisi KUHAP Tak Alami Perubahan Signifikan, Khususnya Mekanisme Penangkapan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHAP menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang akan segera disahkan DPR RI tidak mengalami perubahan signifikan.
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Iftitahsari
menjelaskan, hasil revisi tersebut masih menyisakan banyak persoalan mendasar, terutama terkait mekanisme
penangkapan dan penahanan
.
Bahkan, selama dua hari pembahasan terakhir antara pemerintah dan DPR, hampir tidak ada perbaikan berarti dibandingkan draf
RUU KUHAP
resmi yang dipublikasikan sejak beberapa bulan lalu.
“Ya, sebetulnya dari 2 hari proses pembahasan kemarin memang tidak ada perubahan signifikan, dari yang kita suarakan dari bulan Juli yang lalu,” ujar Iftitahsari dalam konferensi pers, Minggu (16/11/2025).
Dia mengingatkan, substansi revisi KUHAP seharusnya menjawab masalah-masalah utama dalam praktik penegakan hukum.
Misalnya, terkait penangkapan dan penahanan yang selama ini rawan penyalahgunaan.
“Jadi dari draft Juli dan kemudian kita melihat apa yang berubah di 2 hari itu, sebetulnya itu tidak menjawab masalah-masalah kami utamanya yang paling utama sebetulnya soal penangkapan dan penahanan,” ujarnya.
Iftitahsari pun menyinggung aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 lalu, yang masih menunjukkan persoalan dalam praktik penangkapan dan penahanan yang dinilai serampangan.
“Kemarin di demo Agustus kan itu sangat
clear
bagaimana proses penangkapan dan penahanan itu sangat serampangan dan itu polisi, penyidik tidak punya kontrol dan itu kita harap bisa diselesaikan melalui draft RUU KUHAP ini,” ucapnya.
“Tapi sayangnya dalam beberapa bulan dari Juli sampai kemarin November itu juga sama sekali tidak dibahas, dalam 2 hari pembahasan memang super singkat,” sambungnya.
Iftitahsari menilai, DPR dan pemerintah justru hanya membahas isu-isu teknis dan superfisial tanpa dasar yang jelas dalam memilih poin-poin revisi yang dibahas.
“Kita tidak tahu juga
filtering
dari poin-poin yang dibahas di 2 hari itu dasarnya apa dan kenapa itu dipilih, nah itu kita tidak tahu,” jelas Iftitahsari.
Akibat hasil pembahasan tersebut, lanjut Iftitahsari, mekanisme
check and balances
dalam penangkapan dan penahanan tidak berubah sejak KUHAP diberlakukan sekitar 40 tahun lalu.
“Padahal yang paling krusial sebetulnya di masalah penangkapan-penahanan itulah yang seharusnya kita berubah dari 40 tahun, soal penangkapan dan penahanan yang harus dibawa ke hakim,” ucapnya.
“Jadi itu yang kita harap paling penting yang harus berubah, harusnya, tapi sayangnya itu tidak berubah,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua YLBHI Arif Maulana kembali menegaskan tuntutan koalisi agar pemerintah dan DPR menarik draf revisi KUHAP dari agenda paripurna.
“Pertama, kami mendesak kepada Presiden untuk menarik draft RUU KUHAP agar tidak dilanjutkan dalam pembahasan tingkat dua sidang paripurna DPR RI,” ujar Arif.
Dia juga meminta DPR membuka seluruh draf dan hasil pembahasan resmi, termasuk hasil Panja per 13 November 2025.
Selain itu, koalisi mendesak pemerintah dan DPR merombak substansi revisi KUHAP dan membahas ulang arah konsep perubahan untuk memperkuat
judicial scrutiny
serta mekanisme
check and balances
.
“Kami mendesak pemerintah dan DPR RI merombak substansi draft RUU KUHAP per 13 November 2025, dan membahas ulang arah konsep perubahan RUU KUHAP,” kata Arif.
Koalisi juga meminta pemerintah dan DPR tidak menggunakan alasan menyesatkan publik untuk memburu-buru pengesahan revisi KUHAP.
Sebelumnya diberitakan, pembahasan revisi KUHAP di DPR telah memasuki tahap akhir.
Komisi III DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU KUHAP ke pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno Komisi III dan pemerintah pada Kamis (13/11/2025) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
“Hadirin yang kami hormati. Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah. Apakah naskah rancangan UU KUHAP dapat dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2…? Setuju?” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Seluruh peserta rapat menyatakan setuju sebelum Habiburokhman mengetuk palu.
Ia memastikan paripurna akan digelar pekan depan.
“Ya, minggu depan, (paripurna) yang terdekat ya,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri Mensesneg Prasetyo Hadi, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Habiburokhman mengatakan revisi KUHAP mendesak dilakukan untuk menjawab tantangan sistem peradilan pidana modern, termasuk tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kelompok rentan, mulai dari tersangka, korban, perempuan, hingga penyandang disabilitas.
“RUU KUHAP harus memastikan setiap individu yang terlibat, baik sebagai tersangka maupun korban, tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan setara,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak seluruh masukan masyarakat dapat diakomodasi.
“Tentu kami mohon maaf bahwa tidak bisa semua masukan dari semua orang kami akomodasi di sini… Inilah realitas parlemen, kita harus saling berkompromi,” kata Habiburokhman.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/11/16/6919978dd1fe5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Disambut Haru Warga, Anggota DPR Kaisar Said Putra Tinjau Langsung Lokasi Longsor Majenang Cilacap")
Disambut Haru Warga, Anggota DPR Kaisar Said Putra Tinjau Langsung Lokasi Longsor Majenang Cilacap
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Kaisar Kiasa Kasih Said Putra (Kaisar KKSP) tiba di lokasi bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Minggu (16/11/2025).
Kedatangan
Kaisar KKSP
disambut masyarakat dan Kepala Dusun (Kadus) yang telah menghadapi musibah itu sejak Jumat (14/11/2025).
Sebelum menuju lokasi bencana, Kaisar KKSP menyempatkan diri menjenguk para korban yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majenang.
“Sebelum ke lokasi, saya juga sempat menemui korban terdampak longsor di RSUD Majenang. Alhamdulillah, kondisinya mulai membaik,” ujar Kaisar KKSP dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (16/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Kaisar KKSP didampingi Kadus Cibuyut Ryan Hermawan meninjau langsung area longsor yang berada tepat di pinggir tebing.
Hasil peninjauan di lapangan juga memperkuat dugaan awal bahwa tingginya curah hujan dan kondisi lahan yang secara geologis tidak stabil merupakan pemicu utama bencana.
“Barusan saya cek ke lokasi longsor diantar Kadus Ryan. Memang
landscape
dari area terdampak longsor berada di pinggir tebing,” katanya Kaisar.
Kaisar KKSP juga mengungkapkan rasa duka mendalam atas musibah ini tersebut. Menurutnya, silaturahmi ke daerah pemilihan (dapil) kali ini sangat mengiris hati.
“Saya banyak mendengar cerita memilukan selama berkunjung ke sini. Musibah yang terjadi di sini menjadi luka bagi kita semua,” tuturnya.
Menurut data Kadus Cibuyut, bencana tanah longsor di
Desa Cibeunying
menimbulkan dampak bagi 16 rumah dengan 9 unit di antaranya rusak berat. Bencana ini membuat 200 kepala keluarga (KK) mengungsi dari Desa Cibeunying, termasuk 6 KK dari Dusun Cibuyut.
Berdasarkan kronologi yang dituturkan Kadus Ryan, terdapat tanah amblas dengan kedalaman dua meter dan 20 meter dari Dusun Nagari ke Dusun Cibuyut dua hari sebelum terjadinya longsor besar.
Peristiwa tersebut sudah dilaporkan dinas terkait dan sudah dilakukan evakuasi. Namun, tidak seluruh warga sempat mengungsi.
“Setelah dua hari dari temuan pertama, belahan semakin meluas,” jelas Kaisar KKSP.
Masyarakat yang terdampak bencana tersebut mengharapkan adanya peninjauan mendalam dari dinas terkait. Pasalnya, retakan tanah sudah terlihat di wilayah tersebut sejak 10 tahun lalu.
Kaisar KKSP menyerukan doa bersama bagi korban yang masih tertimbun dan hilang.
“Saya memohon kepada rekan-rekan semua untuk mengirimkan doa kepada saudara-saudari kita yang tertimpa musibah,” katanya.
Menanggapi harapan warga dan kendala yang dihadapi, Kaisar KKSP menegaskan komitmennya untuk membantu proses pemulihan dan merencanakan mitigasi ke depan.
Menurutnya, penanganan bencana harus melibatkan perencanaan mitigasi jangka panjang agar musibah serupa tidak terulang.
“Saya minta Kadus Cibuyut membantu saya mendalami apa yang menjadi kebutuhan warga dan berkomunikasi dengan instansi yang saat ini sedang mendalami kendala,” tutur Kaisar KKSP
Salah satu warga yang terdampak bencana dari Desa Cibeunying, Dede Eropurnomo, mengaku antusias terhadap kehadiran Kaisar KKSP.
Sejak Kamis hingga Jumat, tim Kaisar KKSP sudah datang dan mendirikan posko dan dapur umum. Menurutnya, bantuan Kaisar KKSP meringankan masyarakat yang terdampak longsor, termasuk dirinya.
Ia bersyukur, Kaisar KKSP bisa datang langsung untuk melihat kondisi masyarakat pada hari ini (Minggu) serta membagikan sembako dan uang tunai.
“Yang paling penting, Kaisar KKSP bersama kadus dan kepala desa mendengarkan langsung kebutuhan serta harapan warga yang terdampak,” ujar Dede.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/05/16/682693d74c0aa.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Anggota DPR: Kalau Negara Ikuti Aturan, Tak Ada Polisi Aktif Boleh Duduki Jabatan Sipil")
Anggota DPR: Kalau Negara Ikuti Aturan, Tak Ada Polisi Aktif Boleh Duduki Jabatan Sipil
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Fraksi PDI-P DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil, hanya mempertegas aturan yang telah tertuang di Undang-Undang Polri.
Atas dasar itu, pemerintah semestinya ejak awal harus sudah mematuhi ketentuan tersebut dengan tidak menempatkan anggota
Polri
aktif di jabatan sipil.
“Putusan MK hanya mengulang dan mempertegas apa yang sudah ada dalam UU Kepolisian. Artinya, pemerintah sejak awal wajib menaati larangan tersebut,” ujar Hasanuddin, Minggu (16/11/2025).
“Namun kenyataannya, pemerintah tidak menjalankan ketentuan Pasal 28 UU 2/2002,” sambungnya.
Anggota Komisi I DPR RI itu menerangkan bahwa Pasal 28 ayat 3 pada UU Nomor 2 2002 tentang Polri, mengatur
polisi
dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.
Di bagian penjelasan Pasal 28 Ayat 3, lanjut Hasanuddin, tertulis bahwa maksud kata jabatan di luar kepolisian adalah tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.
“Frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ itulah yang dinyatakan MK bertentangan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Hasanuddin.
“Sebetulnya tanpa putusan MK pun, kalau negara mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri, tidak ada anggota Polri aktif yang boleh menjabat di ranah sipil. Hal ini sangat tegas diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002,” sambungnya.
Atas dasar itu, Hasanuddin berpandangan bahwa putusan MK terbaru ini sudah seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Sebab, dengan adanya putusan tersebut tidak lagi ditafsirkan secara bebas.
“Ini soal kepatuhan terhadap hukum. Kalau undang-undang sudah tegas, ya harus dipatuhi. Putusan MK menegaskan kembali bahwa aturan itu wajib dijalankan dan tidak bisa ditafsirkan secara bebas,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, termasuk jika penugasan itu berdasarkan arahan atau perintah Kapolri semata.
Putusan itu dibacakan dalam sidang pleno dengan perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
“Amar putusan, mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam pembacaan putusan.
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menegaskan, frasa “mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” merupakan syarat mutlak bagi anggota Polri yang ingin menduduki jabatan sipil.
Menurut MK, rumusan tersebut sudah jelas dan tidak memerlukan penafsiran tambahan karena bersifat expressis verbis atau disebut secara tegas dalam norma hukum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Fajar.co.id, Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan penyebab utama maraknya kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat.
Dia mengatakan, berdasarkan kajian tim BGN, wilayah seperti Garut, Cianjur, Bandung Barat, dan Sleman termasuk daerah endemik dengan kadar nitrit tinggi dalam bahan pangan akibat praktik pertanian yang berlebihan menggunakan nitrogen.
“Masalah lebih banyak di Jawa Barat, Garut, Cianjur, Bandung Barat dan Sleman. Itu daerah endemik karena kadar nitritnya cukup tinggi. Kemungkinan disebabkan praktik budidaya petani yang terlalu banyak memberikan nitrogen sehingga kandungan nitrit di tanaman juga tinggi,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).
Dadan menjelaskan bahwa kadar nitrit yang tinggi tak hanya ditemukan dalam air, tetapi juga dalam buah dan sayuran hasil panen.
Di Bandung Barat, misalnya, tiga anak dilaporkan mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi melon yang diduga mengandung nitrit berlebih. Kasus serupa juga terjadi pada konsumsi sayuran segar yang dipasok dari wilayah pertanian sekitar.
“Di Bandung Barat itu bahkan ada tiga anak yang mengalami gangguan pencernaan hanya karena makan melon. Jadi kemungkinan memang ada kandungan nitrit di melon tersebut, termasuk juga pada sayuran,” urainya.
Menurut Dadan, tingginya kadar nitrit tersebut menjadi perhatian serius karena wilayah Jawa Barat merupakan salah satu lumbung bahan baku bagi program MBG. Karena itu, BGN kini tengah melakukan konsolidasi di daerah-daerah endemik guna mencegah kasus serupa terulang.
/data/photo/2025/03/15/67d523df21c95.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "2
Pemerintah Diminta Kaji Rencana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza Tanpa Izin PBB
Nasional")
Pemerintah Diminta Kaji Rencana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza Tanpa Izin PBB
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengimbau pemerintah mengkaji terlebih dahulu rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, tanpa payung hukum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hal itu disampaikan Hasanuddin sebagai respons atas pernyataan Menteri Pertahanan
Sjafrie Sjamsoeddin
soal pengiriman
pasukan perdamaian
, dengan persetujuan organisasi internasional yang diinisiasi Amerika Serikat.
“Jika ada opsi alternatif di luar payung PBB, Kemenlu harus benar-benar mengkajinya secara hati-hati. Perlu dipelajari ruang lingkup misi tersebut, tujuan dan targetnya, serta bagaimana penerimaan internasionalnya,” ujar Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya kepada
Kompas.com
, Minggu (16/11/2025).
Politikus PDI-P itu juga menyoroti mekanisme pendanaan untuk pengiriman pasukan perdamaian ke
Gaza
yang disebut mencapai 20.000 prajurit.
Hasanuddin mengingatkan bahwa pemerintah harus menghitung secara cermat beban anggaran terhadap rencana kebijakan tersebut.
“Pendanaan misi perdamaian harus diperhitungkan matang. Kita perlu melihat seberapa besar kontribusi yang dibebankan kepada Indonesia karena nantinya menggunakan APBN dan harus dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Hasanuddin.
Pensiun perwira tinggi
TNI
itu mengakui bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian tersebut sesuai koridor yang diatur Undang-Undang (UU) TNI.
Dalam beleid tersebut, kata Hasanuddin, terdapat ketentuan soal Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang menyebutkan bahwa TNI juga memiliki tugas melaksanakan misi perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri Indonesia.
“Secara historis, Indonesia sudah terlibat aktif dalam pengiriman pasukan perdamaian sejak tahun 1950-an. Jadi kontribusi kita pada misi perdamaian bukan hal baru dan merupakan bagian dari komitmen diplomasi Indonesia.
Meski begitu, Hasanuddin menegaskan bahwa pelaksanaan misi perdamaian tersebut tetap harus berpijak dan sesuai dengan hukum Internasional yang berlaku.
“Indonesia selalu menempatkan pasukan dalam kerangka misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diakui dan diterima oleh seluruh negara anggota,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan, Presiden Prabowo berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, melalui Yordania.
Hal tersebut diungkapkan Sjafrie usai bertemu Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11/2025).
“Presiden Prabowo menyiapkan pasukan cukup besar karena, sebagaimana teman-teman tahu, kita sedang menyiapkan juga pembangunan kekuatan kita di Indonesia yang juga sedang kita tingkatkan,” ujar Sjafrie.
“Jadi, pemikiran beliau, kita maksimalkan 20.000 prajurit yang kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” tambah dia.
Pengiriman pasukan ini dilakukan setelah pemerintah melihat adanya upaya perdamaian antara Palestina dan Israel, seperti gencatan senjata dan pelucutan senjata yang telah berlangsung.
Dengan demikian, pasukan yang dikirim nantinya bertugas menjaga situasi damai agar dapat bertahan lebih lama hingga tercapai perundingan politik.
Namun, untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Indonesia menunggu persetujuan beberapa pihak. Salah satu dari dua alternatif adalah mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Yang kedua adalah di bawah persetujuan organisasi internasional yang diinisiasikan oleh Presiden Amerika Serikat,” kata dia.
“Nah, ini yang memerlukan pembicaraan yang tentunya tidak dalam waktu singkat, tapi memerlukan satu kesepakatan bersama. Bagi Indonesia, kita akan semua terlibat mendukung apabila semua negara-negara yang punya kompetensi itu setuju atas keterlibatan Indonesia,” ujar dia.
Kelima negara itu adalah Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Apabila kelima negara tersebut memberi persetujuan, Indonesia dengan senang hati akan terlibat mengirimkan pasukan perdamaian.
“Tentu saja Israel, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten di dalam persoalan ini,” ungkap Sjafrie.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
melalui donasi.
Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
akun kamu.
Jakarta –
Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) Andre Rosiade resmi melantik jajaran pengurus DPW IKM Provinsi Bengkulu. Pengurus DPW IKM yang diketuai Adnas Datuk Damuanso Nan Hitam ini diminta bekerja membesarkan organisasi dari tingkat desa hingga kecamatan.
Acara pelantikan terlaksana pada Sabtu (15/11) malam, di Balai Raya Semarak Bengkulu, Kota Bengkulu. Acara pelantikan dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono, serta unsur Forkopimda.
“Jangan sampai IKM hanya bisa menyelenggarakan acara. IKM harus memberikan manfaat. Kita harus berani investasi dan punya aset,” ujar Andre Rosiade dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/11/2025).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menyoroti peluang besar dari Program Makan Siang dan Susu Gratis senilai Rp 100 triliun yang mulai berjalan pada 2026. Ia meminta para anggota IKM yang memiliki usaha untuk mempersiapkan diri menjadi supplier program tersebut.
“Duitnya miliaran tiap hari. Jangan sampai dikerjakan orang lain. IKM Bengkulu harus bergerak. Manfaatkan peluang Rp 100 triliun ini,” tegas Andre.
“Tidak ada lagi ‘no induk maupun ikatan’. Jadilah satu. Orang Minang banyak tapi berserak-serak,” ujarnya.
Ia juga memuji kepemimpinan Andre Rosiade yang dianggapnya muda, kreatif, energik, dan peduli pada perantau Minang.
Salah satu program IKM Bengkulu yang mendapat perhatian adalah rencana menjadikan Mars IKM Bengkulu sebagai Mars IKM Nasional. Adnas juga berharap masjid tempat pelantikan dapat menjadi masjid percontohan di Bengkulu dan tingkat nasional.
“Yang mars kita sudah direstui jadi mars resmi IKM,” katanya.
Bengkulu Butuh RS Kemenkes Tipe A
Gubernur Helmi Hasan menyampaikan aspirasi masyarakat Bengkulu ke Andre Rosiade. Permintaan utamanya adalah pembangunan Rumah Sakit Kemenkes Tipe A di provinsi itu.
“Kalau ada yang sakit stadium empat, RS M. Yunus tidak mampu. Harus dibawa ke Palembang. Yang sehat saja sakit di jalan kalau dompet kosong,” ucapnya.
Helmi berkelakar bahwa jika Andre berhasil mewujudkan rumah sakit tersebut, ia layak disebut “calon penghuni surga”. Ia juga mengaitkan peran IKM dengan sejarah Bengkulu sebagai “Negeri Keramat”, tempat Fatmawati menjahit Sang Saka Merah Putih.
Ia menilai IKM dapat menjadi jembatan antara aspirasi daerah dan pemerintah pusat dalam memperjuangkan alokasi anggaran. Helmi juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus IKM.
(dwr/gbr)
Jakarta –
Kapoksi Fraksi PDIP Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany, mengatakan perlindungan anak harus menjadi prioritas utama negara usai maraknya kasus penculikan. Selly mendorong pemerintah agar memperkuat regulasi sistem perlindungan anak.
“Kasus penculikan yang menimpa adik Bilqis di Makassar dan adik Alvaro di Jakarta Selatan adalah peristiwa yang sangat memprihatinkan dan menjadi alarm serius bagi kita semua,” kata Selly kepada wartawan, Sabtu (15/11/2025).
“Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas utama negara,” sambungnya.
Menurut Selly, maraknya kasus penculikan anak bukan semata-mata hanya persoalan kriminalitas saja. Namun, juga menunjukkan belum optimalnya perlindungan anak.
“Cerminan bahwa ekosistem perlindungan anak, baik pengawasan keluarga, lingkungan, sekolah, hingga sistem deteksi dini, belum berjalan optimal,” ujarnya.
Selly mengatakan sejumlah hal yang dapat dilakukan, salah satunya ialah penguatan pengawasan berbasis komunitas di RT/RW hingga sekolah. Selain itu, juga perlunya edukasi publik yang masif terkait tanda bahaya, modus pelaku, dan SOP darurat.
“Pemanfaatan teknologi seperti CCTV lingkungan dan sistem pelaporan cepat. Penegakan hukum yang tegas agar memberi efek jera. (Lalu) sekolah perlu memperketat protokol penjemputan dan memastikan anak memahami cara mengenali situasi berisiko,” tuturnya.
Selain Bilqis, ada pula kasus bocah berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho di Pesanggrahan, Jakarta Selatan (Jaksel), yang sudah hilang selama 8 bulan lamanya. Sampai saat ini keberadaan Alvaro masih ditelusuri oleh pihak kepolisian.
(amw/whn)