Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan membangun 30.000 rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya (nakes) di seluruh Indonesia.

    Penyediaan rumah subsidi khusus itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditanda tangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS), dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

    Rumah subsidi FLPP itu diperuntukkan bagi 15.000 perawat, 10.000 bidan, dan 5.000 tenaga kesehatan lainnya. Tahap awal, sebanyak 300 rumah itu ditargetkan bisa diserah terima kepada para pekerja medis itu pada Senin (28/4/2025).

    “Jadi, kita kerja benar dan cepat dengan tata kelola yang benar. Jangan terlalu banyak basa-basi ya, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Segera ya, kalau yang bisa cepat jangan dibuat lambat,” kata Maruarar saat penekenan MoU di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Pria yang akrab disapa Ara itu meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan seremonial serah terima kunci 300 rumah subsidi untuk nakes itu di Semarang, Magelang, atau Solo, Jawa Tengah, sesuai rekomendasi Menkes Budi Gunadi Sadikin.

    Ara meminta rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan nakes tersebar dibangun di delapan daerah, termasuk Sumatera Utara yang merupakan kampung asalnya. Kemudian Karawang, Jawa Barat yang merupakan daerah pemilihan Putih Sari, wakil ketua Komisi IX DPR juga inisiator pembangunan rumah subsidi untuk nakes.

    Kedelapan daerah yang akan dibangun 30.000 rumah subsidi untuk nakes itu, adalah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. 

    Menkes Budi Gunadi mengatakan hingga kini sudah ada 42.000 perawat, bidan, dan nakes yang sudah mendaftar untuk mendapatkan rumah subsidi tersebut, tetapi baru 37.000 yang memenuhi kriteria.

    Budi mengatakan jika rumah subsidi khusus itu seharga Rp 160 juta per unit, maka pemerintah setidaknya butuh dana Rp 4,8 triliun untuk pembangunan 30.000 rumah tersebut.

  • Potensi Cuaca Ekstrem saat Arus Mudik, Ini Peringatan DPR untuk Pemerintah

    Potensi Cuaca Ekstrem saat Arus Mudik, Ini Peringatan DPR untuk Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah dan pihak terkait untuk memprioritaskan keselamatan pemudik di tengah potensi cuaca ekstrem pada arus mudik Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

    Menurutnya, pemerintah bersama pihak terkait perlu segera mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi risiko akibat cuaca ekstrem.

    “Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah penyebaran informasi cuaca yang harus dilakukan secara real time melalui berbagai kanal, termasuk media massa dan aplikasi transportasi online,” imbaunya melalui keterangan tertulis yang dikutip Jumat (28/3/2025).

    Eks Menko PMK ini turut mengusulkan agar papan informasi digital di tempat peristirahatan (rest area) dan terminal transportasi umum digunakan untuk memberikan pembaruan cuaca kepada pemudik.

    “BMKG harus terus memperbarui informasi cuaca secara akurat dan cepat. Masyarakat harus mendapatkan peringatan dini agar bisa mengambil keputusan perjalanan yang lebih aman,” ucapnya.

    Tak hanya itu, cucu Proklamator RI ini menekankan pentingnya koordinasi intens antara BMKG dengan pihak-pihak terkait yang bekerja langsung dengan layanan transportasi dalam menghadapi cuaca ekstrem.

    “Pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur transportasi, seperti bandara, pelabuhan, dan terminal, untuk menghadapi kemungkinan gangguan akibat cuaca buruk,” tutur Cucu Bung Karno tersebut.

    Di lain sisi, Puan juga mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melakukan perjalanan mudik. 

    Dia menyarankan penudik untuk selalu memantau informasi cuaca, memastikan kendaraan dalam kondisi prima, serta tidak memaksakan perjalanan jika terjadi hujan lebat atau angin kencang.  

    “Kita semua tentu berharap arus mudik tahun ini berjalan lancar. Maka keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Mari kita bersama-sama bersiap dan selalu waspada agar perjalanan mudik bisa tetap nyaman dan aman,” tutup dia.

    Sebagai informasi, berdasarkan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan untuk periode 24-27 Maret 2025. Beberapa daerah pun diprediksi mengalami hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang.

    Menurut BMKG, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat menjadi wilayah yang perlu diwaspadai, sementara hujan lebat dengan angin kencang juga berpotensi terjadi di Nusa Tenggara Timur. 

    Kombinasi dari beberapa gangguan atmosfer juga disebut berpotensi berpengaruh pada kondisi perairan dengan memunculkan gelombang tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. 

  • Belajar dari negara yang selamatkan anggaran

    Belajar dari negara yang selamatkan anggaran

    Defisit Rp31,2 triliun bukanlah akhir dari cerita, melainkan panggilan untuk transformasi

    Jakarta (ANTARA) – Pada Februari 2025, Indonesia menghadapi defisit anggaran belanja sebesar Rp31,2 triliun, sebuah kondisi yang mempertegas urgensi reformasi manajemen keuangan publik.

    Defisit ini muncul di tengah tekanan geopolitik global, pergeseran demografi, dan ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi.

    Seperti diungkapkan dalam berbagai artikel di media massa, paradigma lama pengelolaan keuangan publik yang hanya berfokus pada pemotongan belanja, peningkatan utang, atau kenaikan pajak telah terbukti tidak memadai.

    Indonesia perlu belajar dari kesuksesan negara lain, seperti Singapura dan negara-negara Eropa, yang mengoptimalkan aset publik untuk menciptakan aliran pendapatan baru.

    Sebagian besar negara, termasuk Indonesia, masih mengadopsi sistem akuntansi berbasis kas (cash-based accounting), yang hanya mencatat transaksi saat uang fisik berpindah. Sistem ini mengabaikan nilai aset dan kewajiban jangka panjang, seperti properti pemerintah, infrastruktur, atau pensiun pegawai negeri.

    Padahal, akuntansi akrual yang mencatat pendapatan dan pengeluaran saat terjadi, bukan saat kas diterima, dapat memberikan gambaran utuh kesehatan fiskal. Contohnya, kota Pittsburgh di AS menemukan nilai aset propertinya 70 kali lebih tinggi dari catatan keuangan resmi. Jika dikelola dengan baik, aset ini bisa menghasilkan pendapatan non-pajak yang signifikan.

    Di sisi lain, kegagalan mengelola kewajiban non-utang seperti pensiun pegawai negeri atau liabilitas BUMN juga memperparah defisit. Menurut IMF, rasio kewajiban pensiun pemerintah di Indonesia mencapai 45 persen dari PDB pada 2023, tetapi ini jarang dimasukkan dalam perdebatan fiskal.

    Padahal, negara seperti Swedia dan Kanada telah membuktikan bahwa transparansi liabilitas jangka panjang melalui laporan neraca sektor publik mendorong kebijakan yang lebih berkelanjutan.

    Pemerintah perlu mempercepat transisi ke akuntansi akrual seperti yang dilakukan Selandia Baru. Membentuk sistem pelaporan aset publik yang transparan, termasuk properti, BUMN, dan infrastruktur strategis. Mengadopsi metrik nilai bersih sektor publik (public-sector net worth) sebagai indikator utama kesehatan fiskal.

    Singapura (melalui Temasek Holdings) dan Malaysia (via Khazanah Nasional) telah membuktikan bahwa pengelolaan aset komersial melalui dana kekayaan publik (PWFs) dapat menghasilkan pendapatan besar.

    Temasek, misalnya, mengelola portofolio senilai $315 miliar pada 2024, menyumbang sekitar 20 persen belanja pemerintah Singapura melalui hasil investasi. PWFs dirancang untuk memaksimalkan keuntungan bagi pembayar pajak, terlepas dari campur tangan politik.

    Selama enam dekade terakhir, Singapura telah membangun salah satu portofolio kekayaan negara terbesar di dunia, dengan aset yang terbagi di antara Temasek dan dua dana kekayaan negara (SWF) yaitu GIC dan Otoritas Moneter Singapura.

    Secara kolektif, aset dana-dana ini diperkirakan bernilai tiga hingga empat kali lipat PDB tahunan Singapura melebihi SWF negara-negara kaya hidrokarbon seperti Norwegia dan Arab Saudi.

    Tanpa sumber daya alam, bahkan tanpa kemampuan menghasilkan listrik saat merdeka pada 1965, kesuksesan Singapura digerakkan oleh kerja keras, inovasi, dan disiplin finansial. Saat ini, sekitar seperlima belanja pemerintahnya dibiayai dari hasil investasi dana kekayaan negara, yang menyumbang aliran pendapatan rata-rata setara 3,4% PDB per tahun dalam lima tahun terakhir hampir menyamai pendapatan pajak korporasi Singapura.

    Secara hukum, separuh dari laba investasi bersih dana tersebut wajib diinvestasikan kembali untuk menjamin stabilitas finansial jangka panjang.

    Indonesia memiliki aset serupa yang belum tergarap. Kementerian BUMN mencatat nilai aset BUMN mencapai Rp11.000 triliun (2023), tetapi kontribusinya ke APBN hanya Rp60 triliun/tahun. Bandingkan dengan Malaysia, di mana Khazanah Nasional, PWFs milik pemerintah menyumbang 5% dari PDB melalui pengelolaan aset strategis.

    Jika Indonesia membentuk PWFs nasional untuk mengonsolidasi aset BUMN, properti pemerintah, dan lahan militer yang idle, defisit Rp31,2 triliun bisa tertutup hanya dari peningkatan efisiensi 3-5 persen saja.

    Indonesia perlu membentuk PWFs di tingkat nasional dan daerah untuk mengelola aset seperti properti pemerintah, BUMN, dan infrastruktur dan juga menjamin independensi PWFs melalui dewan direksi profesional dan target komersial yang jelas.

    Namun, pembentukan PWFs harus disertai reformasi hukum dan transparansi. Kasus Birmingham, Inggris, yang bangkrut pada 2023 karena salah urus aset, menjadi peringatan: penjualan aset publik secara terburu-buru hanya akan merugikan negara.

    Alih-alih menjual aset, pemerintah harus memaksimalkan pendapatan operasionalnya. Misalnya, Gedung DPR Senayan atau kompleks militer di daerah strategis bisa disewakan untuk kegiatan komersial dengan skema public-private partnership.

    Kita ketahui bahwa kebijakan fiskal Trump ditandai oleh pemotongan pajak korporasi (Tax Cuts and Jobs Act 2017) dan pengurangan belanja sosial, yang meningkatkan defisit AS hingga 3.1 triliun dolar AS padaDana kekayaan publik 2020.

    Pendekatan ini seperti dikritik dalam beberapa artikel dianggap “ceroboh” karena mengorbankan layanan publik dan mengabaikan pengelolaan aset.

    Dampak bagi Indonesia adalah ketidakpastian perdagangan. Kebijakan proteksionis Trump (misalnya perang dagang dengan China) mengganggu ekspor Indonesia, terutama komoditas seperti minyak sawit. Penurunan investasi AS. Iklim kebijakan yang tidak stabil mengurangi minat investor AS di pasar emerging seperti Indonesia.

    Kita bandingkan dengan administrasi Biden ysng lebih fokus pada pemulihan ekonomi melalui paket infrastruktur 1.2 triliun dolar AS (Infrastructure Investment and Jobs Act) dan insentif hijau (Inflation Reduction Act). Kebijakan ini menciptakan stabilitas global dan peluang bagi Indonesia berupa peningkatan kerja sama hijau. Stabilitas kebijakan AS di bawah Biden mendorong aliran investasi asing (FDI) ke Indonesia. Program transisi energi Biden membuka peluang pendanaan untuk proyek EBT di Indonesia.

    Permintaan AS untuk produk seperti baterai kendaraan listrik dan komponen elektronik meningkat. Namun, tekanan standar lingkungan dari kebijakan hijau Biden juga memaksa Indonesia mempercepat reformasi subsidi energi.

    Pada 2024, alokasi subsidi BBM Indonesia mencapai Rp350 triliun, dana yang bisa dialihkan ke sektor produktif jika defisit ingin dikendalikan.

    Implikasi Kebijakan

    Pertama, reformasi akuntansi dan transparansi. Kementerian Keuangan perlu memperkuat kapasitas SDM dan sistem IT untuk transisi ini. Pelatihan akuntansi sektor publik harus menjadi prioritas. Portal data harus terbuka dengan membuat platform digital yang memetakan nilai aset pemerintah secara real-time, mirip dengan sistem land registry di Singapura.

    Kedua, optimalisasi aset melalui PWFs untuk tingkat nasional dapat dilakukan dengan membentuk badan mirip Temasek untuk mengelola BUMN strategis (misalnya Pertamina, PLN) dengan prinsip komersial. Ini sudah dilakukan dengan dibentuknya badan pengelola investasi Danantara namun untuk tingkat daerah, kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya dapat membentuk PWFs untuk mengembangkan properti pemerintah menjadi pusat bisnis atau perumahan terjangkau.

    Ketiga, mitigasi risiko defisit dengan menghindari penjualan aset likuid. Alih-alih menjual aset untuk menutup defisit (seperti kasus TfL di London), pemerintah harus meningkatkan pendapatan operasional aset tersebut. Perlu dilakukan negosiasi ulang suku bunga utang luar negeri dan diversifikasi sumber pendanaan.

    Keempat, sinergi dengan kebijakan global dapat dilakukan dengan memanfaatkan pendanaan iklim. Program seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 20 miliar dolar AS bisa digunakan untuk mengurangi defisit energi. Penting juga untuk memperkuat kerja sama dengan IMF dan World Bank untuk memperoleh asistensi teknis dalam reformasi akuntansi.

    Defisit Rp31,2 triliun bukanlah akhir dari cerita, melainkan panggilan untuk transformasi. Indonesia harus belajar dari kegagalan Eropa dan AS yang mengabaikan nilai aset publik, serta mencontoh kesuksesan Singapura dalam mengelola kekayaan negara. Dengan mengadopsi akrual akuntansi, membentuk PWFs, dan memanfaatkan momentum kerja sama global di era Biden, Indonesia dapat mengubah defisit menjadi peluang pertumbuhan.

    Indonesia perlu membangun budget culture yang menghargai transparansi, akuntabilitas, dan inovasi. Jika tidak, kita hanya akan terus mengulangi kesalahan yang sama yaitu mengelola anggaran dengan kalkulator, tetapi mengabaikan neraca.

    Langkah ini tidak hanya adil bagi generasi mendatang, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dalam menghadapi gejolak geopolitik. Kelangsungan hidup bergantung pada tindakan kini dan waktu Indonesia untuk bertindak semakin sempit.

    *) Dr.Aswin Rivai,SE.,MM adalah Pemerhati Ekonomi, Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

    Copyright © ANTARA 2025

  • Atalia Viral Pernah Curhat Tak Ingin Diduakan Ridwan Kamil, Singgung Lepaskan Suami jika Selingkuh – Halaman all

    Atalia Viral Pernah Curhat Tak Ingin Diduakan Ridwan Kamil, Singgung Lepaskan Suami jika Selingkuh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Isu perselingkuhan yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin melebar.

    Belakangan ini, sebuah cuplikan video wawancara istrinya, Atalia Praratya pun viral di media sosial.

    Dalam wawancara di acara RUMPI yang disiarkan Trans TV pada 20 Januari 2024 lalu, Atalia pernah menyinggung soal hubungan rumah tangganya dengan Ridwan Kamil.

    Atalia mengaku tak ingin diduakan oleh suaminya yang seorang arsitek itu.

    Anggota DPR RI tersebut menegaskan jika ia siap melepaskan Ridwan Kamil jika memang terbukti selingkuh.

    “Saya rada keras soal ini. Saya nggak mau didua. Misal kalau begitu, berarti sudah tidak bersama saya lagi hatinya, silakan memilih orang lain, misalkan begitu.”

    “Jadi tegas aja di situ, setelah itu lepaskan Kang Emil. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa untuk melindungi dia,” ujar Atalia, dikutip dari YouTube Trans TV Official, Jumat (28/3/2025).

    Sontak pernyataan Atalia pun viral disangkut pautkan dengan isu perselingkuhan Ridwan Kamil dengan seorang selebgram, Lisa Mariana.

    Tak hanya itu, publik juga mengkaitkan dengan pernyataan Atalia lainnya yang menyinggung soal kepercayaan.

    Atalia mengakui memang suami adalah sosok yang suka diberikan kepercayaan oleh istrinya.

    Sehingga, dalam bahtera rumah tangganya, ia berupaya untuk selalu berprasangka baik kepada Ridwan Kamil.

    “Ternyata laki-laki itu senang banget istrinya mempercayai dia.”

    “Kalau tiba-tiba segala ditanyain, ‘ngapain aja, sama siapa aja’, itu nggak suka banget laki-laki digituin,” katanya dalam acara tersebut.

    Isu Perselingkuhan

    Sebelumnya, viral di media sosial soal isu perselingkuhan Ridwan Kamil dengan seorang wanita, Lisa Mariana.

    Bahkan, perselingkuhan itu disebut-sebut menghasilkan seorang anak.

    Hal ini terungkap setelah Lisa Mariana buka suara soal perselingkuhannya ini di media sosial Instagram, @lisamarianaaa.

    Dalam unggahan storynya, Lisa Mariana mengaku menjadi selingkuhan Ridwan Kamil.

    Beberapa bukti chat antara keduanya pun diunggah ke media sosial.

    Adapun bukti-bukti yang ia unggah tak lain gambar tangkapan layar chat antara kedua belah pihak, tangkapan layar saat melakukan panggilan video (video call), hingga foto-foto saat Lisa Mariana hamil.

    Dalam unggahan tersebut, tersemat pesan, Lisa Mariana akan melakukan berbagai hal demi kelangsungan hidup anaknya.

    Termasuk membuka aib ini ke publik, meskipun yang bersangkutan adalah tokoh publik atau pejabat sekali pun.

    “Tidak akan takut selagi saya benar, apalagi yang saya perjuangkan hak anak-anak. Sama sekali tidak takut. Kalau sudah menyangkut anak beda urusan. Akan kuhadapi sampai mana pun. Paham ya?”

    “Tidak peduli Anda orang besar atau orang penting atau apapun itu saya punya Allah,” demikian pesan yang tersematkan dalam unggahan tersebut.

    Pesan tersebut ditulis menutupi gambar wajah sosok pria yang diduga Ridwan Kamil.

    Sementara itu, Ridwan Kamil telah memberikan klarifikasinya terkait isu selingkuh dengan Lisa Mariana.

    Berikut klarifikasi lengkap Ridwan Kamil soal isu perselingkuhannya yang diunggah di Instagram, Kamis (27/3/2025).

    “Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu persatu, Semoga saya bisa melaluinya dengan ridha dan perlindungan Allah SWT. Aamiin

    Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa, ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang.

    Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali, terkait permohonan bantuan kuliah. Dan Permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya.

    Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi, atas motivasi yang saya tidak pahami. semoga yang bersangkutan diberikan hidayah.
    Halaman selanjutnya 

    Karenanya untuk kali ini, saya akan menggunakan tim hukum, untuk mewakili saya dalam permasalahan ini, sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan.

    Sementara itu yang bisa saya sampaikan.

    Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekhilafan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa.

    Dan mohon doanya agar kami selalu dijauhkan dari fitnah dunia, dan semua yang membaca berita bisa tabbayun dengan jernih., apalagi ini saat bulan suci Ramadhan. Terima Kasih,” demikian klarifikasi Ridwan Kamil yang diunggah melalui Instagramnya, Kamis (27/3/2025).

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Annisa Mahesa Anak Siapa? DPR Termuda Pertanyakan Manfaat Demo, Separtai dengan Prabowo

    Annisa Mahesa Anak Siapa? DPR Termuda Pertanyakan Manfaat Demo, Separtai dengan Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Info Annisa Mahesa anak siapa bisa didapat di artikel ini. Ia merupakan Anggota DPR RI termuda yang ternyata satu partai dengan Presiden Prabowo Subianto. Info profil perempuan 23 tahun ini dilengkapi dengan harta kekayaan.

    Belum lama ini, Annisa viral di tengah demo penolakan UU TNI yang baru. Pernyataannya beberapa waktu lalu itu menyebut bahwa diskusi lebih baik daripada demonstrasi yang merupakan kegiatan menyuarakan pendapat secara sah tersebut.

    “Kenapa mesti demo, kenapa nggak diskusi aja. Kalau didemo, aku nggak tahu. Tapi kalau bisa, kita diskusi aja. Dari demo, apakah ada diskusi konkret dan intelektual di antara kita sehingga aku bisa memahami aspirasinya. Aku lebih ingin untuk diskusi secara langsung,” katanya dalam video viral di media sosial X (Twitter) dan Instagram.

    Annisa Mahesa anak siapa? Ini profil Anggota DPR termuda Nama lengkap: Annisa Maharani Alzahra Mahesa TTL: Jakarta, 17 Juli 2001 Partai politik: Gerindra (dipimpin Prabowo Subianto) Orang tua: Desmond Junaidi Mahesa (Anggota DPR 2009-2023) Riwayat pendidikan Annisa Mahesa SMP Kharisma Bangsa Tangerang (2013-2017) SMA Negeri 34 Jakarta (2017-2019) Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (2019-2021) Bachelor of Commerce University of Melborne (2021-2023) Karier Annisa Mahesa Anggota DPR (2024-sekarang)

    Annisa Mahesa Anggota DPR RI Termuda 23 Tahun, Harta Kekayaan Capai Rp5 Miliar!

    UU TNI Takkan Dicabut meski Unjuk Rasa di Mana-mana? DPR Sebut Rakyat Cuma Salah Paham

    Harta kekayaan Annisa Mahesa

    Berikut harta kekayaan selengkapnya dilansir dari laman e-LHKPN KPK:

    Tanah Seluas 6841 m2 di KAB / KOTA SERANG, HIBAH TANPA AKTA, Rp684.100.000 Tanah Seluas 17667 m2 di KAB / KOTA SERANG, HIBAH TANPA AKTA, Rp529.940.000 Tanah Seluas 546 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HIBAH TANPA AKTA, Rp70.000.000 Tanah Seluas 22624 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA, Rp175.000.000 Tanah Seluas 39124 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA, Rp195.620.000 Tanah Seluas 1963 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA, Rp20.000.000 Tanah Seluas 45670 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA, Rp324.285.000 Tanah Seluas 20763 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA, Rp201.000.000 Tanah Seluas 13640 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA, Rp136.400.000 Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA, Rp30.000.000
    Tanah Seluas 18010 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA, Rp180.100.000 Tanah Seluas 923 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA, Rp25.000.000

    Total tanah dan bangunan: Rp2.571.445.000

    Daftar kendaraan milik Annisa Mahesa MOBIL, LEXUS SEDAN LX570 Tahun 2019, HIBAH TANPA AKTA, Rp2.200.000.000

    Total kendaraan: Rp2.200.000.000

    Daftar harta lainnya milik Annisa Mahesa HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp536.500.000 KAS DAN SETARA KAS: Rp562.500.000

    Total harta kekayaan: Rp5.870.445.000

    Demikian info Annisa Mahesa anak siapa, profil, dan harta kekayaan miliknya. Anggota DPR termuda ini mempertanyakan apa manfaat demo, ia mengusulkan lebih baik diskusi untuk menyuarakan pendapat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Temukan Uang di Rumah Djan Faridz Saat Cari Bukti Kasus Harun Masiku

    KPK Temukan Uang di Rumah Djan Faridz Saat Cari Bukti Kasus Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tim penyidiknya menemukan dan menyita sejumlah uang saat menggeledah rumah bekas anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Faridz terkait dengan kasus buron Harun Masiku. 

    Pada Kamis (27/3/2025), Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengonfirmasi bahwa uang itu turut ditemukan penyidik di rumah Djan Faridz bersama dengan bukti dokumen maupun elektronik diduga terkait dengan kasus Harun Masiku. 

    “Yang saya bisa jawab dari pertanyaan itu, info terakhir ada uang juga yang diamankan,” ungkapnya kepada wartawan, dikutip Jumat (28/3/2025). 

    Meski demikian, Tessa masih belum memerinci berapa nilai uang yang ditemukan di rumah Djan serta dalam bentuk pecahan mata uang apa. Dia hanya memastikan uang itu kini dijadikan bukti oleh penyidik KPK. 

    Usai penggeledahan yang dilakukan Januari 2025 lalu, KPK belum lama ini telah memeriksa Djan sebagai saksi, Rabu (26/3/2025). Dia diperiksa terkait dengan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, untuk tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah. 

    Pria yang juga mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun enggan menjawab pertanyaan wartawan mengenai pemeriksaannya. Baik soal apa yang telah disita penyidik dari rumahnya, maupun kaitan dirinya dengan Harun Masiku. 

    “Tanya sama penyidiknya, kok sama saya, yang meriksa dia,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Untuk diketahui, KPK saat ini masih memburu Harun masiku yang sudah buron sejak 2020 silam. Dia merupakan salah satu tersangka yang ditetapkan pada kasus suap terhadap anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan.   

    Pada saat itu, KPK menetapkan Harun dan kader PDIP Saeful Bahri, serta Wahyu dan anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina sebagai tersangka. Namun, hanya Harun yang sampai saat ini belum dibawa ke proses hukum.   

    Pada pengembangan penyidikannya, KPK turut menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka. Hasto juga diduga melakukan perintangan penyidikan. Kini, Hasto sudah didakwa di pengadilan. 

  • KPK Sita Duit dari Rumah Djan Faridz Saat Lakukan Penggeledahan

    KPK Sita Duit dari Rumah Djan Faridz Saat Lakukan Penggeledahan

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada uang yang disita rumah eks Dewan Pertimbangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Djan Faridz yang digeledah Rabu, 22 Januari lalu.

    Temuan ini didapat ketika upaya paksa dilakukan penyidik untuk mencari bukti terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 yang menyeret Harun Masiku. Hal ini baru disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika setelah Djan diperiksa sebagai saksi pada Rabu, 26 Maret.

    “Info terakhir ada uang juga yang diamankan,” kata Tessa kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Maret.

    Meski begitu, Tessa belum bisa memerinci berapa jumlah yang diterima penyidik. “Belum tahu tapi infonya ada (uang, red),” tegasnya.

    Sementara itu, Djan Faridz usai diperiksa tak mau banyak bicara. “Tanya ke KPK,” tegasnya kepada wartawan di lokasi.

    Begitu juga saat disinggung soal penggeledahan rumahnya di Jalan Borobodur, Jakarta Selatan pada 22 Januari lalu. Djan memilih tak banyak bicara dan menyerahkan pada KPK.

    Diberitakan sebelumnya, KPK belum menahan dua tersangka dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Mereka adalah Donny Tri Istiqomah selaku pengacara dari PDIP dan Harun Masiku yang masih buron.

    Sedangkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang terseret kasus suap ini sedang menjalani persidangan.

    Dia didakwa melakukan perintangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Jaksa menilai Hasto berperan dalam pelarian Harun saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 2020.

    Tak sampai di situ, jaksa juga mendakwa terlibat dalam pemberian suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Suap senilai Rp600 juta itu diberikan bersama-sama oleh advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku melalui mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio.

    Pemberian ini ditujukan supaya Harun bisa duduk sebagai anggota DPR RI dengan mekanisme pergantian antarwaktu.

  • Anggota DPR apresiasi Mentan copot pejabat Bulog Nganjuk

    Anggota DPR apresiasi Mentan copot pejabat Bulog Nganjuk

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang mencopot Pimpinan Cabang (Pinca) Perum Bulog Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

    Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII yang meliputi Nganjuk hingga Madiun itu, menilai bahwa langkah dari Mentan tersebut merupakan respons cepat dan tepat atas keluhan petani di daerah.

    “Saya mendukung penuh langkah tegas Mentan dalam menegakkan disiplin dan memastikan Bulog bekerja optimal dalam menyerap gabah petani, Ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga gabah dan kesejahteraan petani,” kata Bimantoro dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa langkah Mentan sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam bidang ketahanan dan swasembada pangan. Ia menilai, penguatan sistem pangan nasional merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian dan sinergi lintas sektor

    “Ketahanan pangan adalah isu strategis yang harus menjadi prioritas kita bersama, Saya yakin, dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh stakeholder, kita mampu mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” kata dia.

    Selain itu, dia meminta agar penyerapan gabah petani oleh semua kantor Bulog di tingkat daerah harus berjalan lancar agar harga tetap stabil. Dia pun mendorong Bulog agar lebih proaktif dalam menyosialisasikan kebijakan dan program kepada petani.

    “Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan kita, Oleh karena itu, kita harus memberikan dukungan penuh kepada mereka, baik dalam bentuk kebijakan, pendampingan, maupun akses pasar yang adil,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kasus TNI Bunuh Sipil Berulang, Panglima Diminta Evaluasi SOP Prajurit Keluar Barak

    Kasus TNI Bunuh Sipil Berulang, Panglima Diminta Evaluasi SOP Prajurit Keluar Barak

    Kasus TNI Bunuh Sipil Berulang, Panglima Diminta Evaluasi SOP Prajurit Keluar Barak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi I DPR meminta Panglima TNI Agus Subiyanto memanggil Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk membahas banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan prajurit selama beberapa waktu terakhir.
    Hal itu dianggap perlu setelah adanya kasus kematian Juwita, jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), yang dibunuh oleh prajurit TNI AL berinisial J.
    “Jadi memang sudah jadi atensi Komisi I dan kita memang sudah minta Panglima itu untuk mengusut tuntas kasus di Kalsel,” ujar Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal saat dihubungi, Jumat (28/3/2025).
    “Kemudian kami juga minta Panglima TNI itu memanggil KSAD, KSAL, dan KSAU untuk membicarakan bahwa di akhir-akhir ini memang kelihatan banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan moral prajurit,” sambungnya.
    Politikus PKB itu berpandangan, konflik antara TNI dan masyarakat sipil saat ini sudah mengalami pergeseran. Sebab, permasalahan yang terjadi bukan lagi institusional, melainkan juga perorangan masing-masing prajurit.
    “Kalau dulu kan masalah TNI itu kehadirannya misalnya masalah teritori, bentrok dengan masyarakat setempat karena ada batalyon baru. Kemudian, masalah sosial karena ada lahan yang dipakai latihan. Itu kita dengar dulu-dulu kan. Kalau sekarang ini itu sudah pada perilaku personal,” kata Rizal.
    Oleh karena itu, penting bagi Panglima TNI membahas dan mengevaluasi secara komprehensif sistem pembinaan prajurit dengan semua kepala staf angkatan.
    Bahkan, Rizal mengusulkan agar aturan-aturan soal keberadaan prajurit TNI di luar barak disusun ulang. Hal ini untuk memastikan pengawasan terhadap prajurit ketika beraktivitas di luar barak bisa ditingkatkan demi mencegah pelanggaran.
    “Bagaimana caranya mereka keluar barak, bagaimana SOP mereka keluar dari markas. Kemudian, penugasan seperti apa dan bagaimana mereka bersikap saat mereka berada di di posisi sipil,” kata Rizal.
    “Kemampuan adaptasi dengan sipil yang mesti ditingkatkan. Kapan mereka bertindak profesional sebagai seorang prajurit, kapan sebagai bagian dari komunitas sipil, bagian dari masyarakat. Jadi itu tidak boleh dicampur,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, misteri kematian Juwita, seorang jurnalis media
    online
    di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mulai menemui titik terang setelah empat hari berlalu.
    Juwita ditemukan tewas bersama sepeda motornya di tepi Jalan Gunung Kupang pada Sabtu, 22 Maret 2025.
    Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan, Mayor Laut (PM) Ronald Ganap mengungkapkan bahwa seorang prajurit TNI AL berpangkat Kelasi Satu berinisial J diduga terlibat dalam pembunuhan ini.
    “Kami mengonfirmasi bahwa benar telah terjadi kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh oknum Lanal Balikpapan berinisial J, berusia 23 tahun, terhadap saudari Juwita yang berusia 25 tahun. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 22 Maret 2025, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan,” ujar Ronald dalam konferensi pers pada Rabu, 26 Maret 2025.
    Sebelum peristiwa tersebut, terdapat pula kasus pembunuhan bos rental mobil oleh prajurit TNI AL. Korban tewas usai ditembak oleh prajurit.
    Saat ini, kasus pembunuhan bos rental mobil tersebut sedang bergulir di pengadilan militer. Tiga prajurit TNI AL menjadi terdakwa dalam perkara ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR minta Jasa Marga kawal ketat optimalisasi pelayanan mudik

    Anggota DPR minta Jasa Marga kawal ketat optimalisasi pelayanan mudik

    Jasa Marga juga membuat strategi demi meningkatkan antusias mudik masyarakat melalui penyesuaian kebijakan tarif tol.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta kepada PT Jasa Marga untuk mengawal ketat strategi optimalisasi pelayanan mudik Lebaran 2025.

    Hal itu disampaikan Gus Rivqy sapaan akrabnya saat melakukan sidak ke Kantor Pusat PT Jasa Marga Persero, Jati Asih, Bekasi bersama beberapa anggota Komisi VI DPR RI pada hari Kamis (27/3) petang, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat pagi.

    “Strategi optimalisasi pelayanan mudik oleh Jasa Marga sudah dilakukan cukup serius. Namun, ini harus dikawal ketat dan juga bersiap menghadapi segala hal tak terduga demi terwujudnya mudik lancar, aman, dan nyaman untuk semua,” kata Gus Rivqy.

    Wakil rakyat yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan, dan pengawasan persaingan usaha itu mengatakan bahwa pengawalan dalam mengoptimalkan pelayanan mudik telah dilakukan pada beberapa hal seperti penerapan contraflow, one way, dan ganjil genap di beberapa jalur tol yang ada.

    Hal ini ditujukan untuk menghindari penumpukan kendaraan atau kemacetan panjang yang dapat dialami pemudik.

    “Pengawalan terhadap contraflow dan one way yang ada diharapkan pemberlakuannya tidak terlambat atau setelah macet panjang yang dialami pemudik cukup lama, tetapi dapat diberlakukan sesuai dengan kondisi arus jalan tol dan petugas mesti sigap bertindak untuk itu,” ujarnya.

    Menurut Gus Rivqy, yang tak kalah menarik adalah Jasa Marga juga membuat strategi demi meningkatkan antusias mudik masyarakat melalui penyesuaian kebijakan tarif tol atau diskon tarif tol.

    Ada potongan sebesar 20 persen untuk tarif tol Transjawa dan Transsumatera yang diberlakukan selama 8 hari, yakni 4 hari pada arus mudik dan 4 hari pada arus balik.

    Diskon tarif tol ini, kata dia, harus diinformasikan kepada masyarakat dengan detail waktu serta lokasinya, atau disampaikan secara keseluruhan dan transparan agar tidak menimbulkan kebingungan atau simpang siur di tengah masyarakat atau pemudik seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

    Gus Rivqy mengungkapkan hal penting lainnya yang jangan sampai terlewatkan oleh Jasa Marga adalah pengawalan terhadap optimalisasi layanan rest area.

    Rest area yang menjadi tempat peristirahatan sementara untuk pemudik, kata dia, mesti berusaha memberikan kenyamanan terhadap pemudik.

    Ia mencontohkan pengawalan ketat imbauan untuk pemudik agar tidak boleh berada lebih dari 30 menit di rest area. Jasa Marga juga memperhatikan ekonomi UMKM dengan melibatkan partisipasi mereka untuk berjualan atau menawarkan produk kepada pemudik.

    Selain itu, juga memberikan perhatian kepada anak atau keluarga pemudik dengan memenuhi keberadaan tempat bermain anak serta layanan pengecekan kesehatan.

    Kebersihan rest area dari sampah yang berserak atau menumpuk juga mesti dihindari dengan menjaga koordinasi yang intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

    Dikatakan pula bahwa pengawalan kenyamanan untuk pemudik di rest area ini dipahami betul oleh Jasa Marga mesti diwujudkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

    “Semoga kolaborasi ini dapat berjalan dengan komitmen yang penuh dan dilaksanakan konsisten dari semua institusi hingga selesai arus balik nanti,” tambahnya.

    Dalam keterangannya, Gus Rivqy mengingatkan agar pelayanan mudik yang lancar, aman, dan nyaman pada momentum Lebaran yang dilakukan Jasa Marga melalui kolaborasi dengan berbagai pihak ini. Hal ini mesti disampaikan kepada masyarakat luas, khususnya pemudik, melalui beragam aplikasi, di antaranya melalui aplikasi Travoy.

    “Ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, khususnya pemudik, agar aktif berpartisipasi dengan mencari tahu informasi melalui menggunakan aplikasi yang tersedia demi mewujudkan mudik yang lancar, aman, dan nyaman untuk semua,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025