Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Formula E-Jakarta 2025 Bakal Diselenggarakan Bulan Juni

    Formula E-Jakarta 2025 Bakal Diselenggarakan Bulan Juni

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Formula E-Jakarta 2025 siap digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di Ancol, tanggal 21 Juni 2025. Ajang ini tidak hanya akan menandai kemampuan Indonesia sebagai tuan rumah salah satu perlombaan balap prestisius di dunia, tetapi juga menjadi debut mobil balap listrik generasi ketiga, Gen3 Evo.

    Kehadiran teknologi mutakhir yang ditawarkan oleh Gen3 Evo, Formula E-Jakarta menjanjikan pengalaman balap yang belum pernah ada pada Formula E tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan olehnya saat bertemu dengan Dirut Jakpro Iwan Takwin di Jakarta, hari ini. Turut hadir Project Director ePrix 2025 Deni R. Purwana dan VP Operasi ePrix 2025 Irawan Sucahyono.

    “Formula E-Jakarta 2025 bukan hanya sekadar perhelatan balap listrik, tetapi sebuah milestone bagi Jakarta sebagai kota wisata yang berorientasi masa depan. Dengan teknologi Gen3 Evo yang revolusioner, dukungan terhadap keberlanjutan dan potensi ekonomi yang besar, Jakarta menunjukan komitmen untuk menjadi bagian dari transformasi global menuju mobilitas yang lebih bersih dan ramah lingkungan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (28/3/25).

    Bamsoet menjelaskan Gen3 Evo adalah lompatan besar dalam teknologi balap listrik dengan kemampuan akselerasi dari 0-100 km/jam dalam waktu hanya 1,86 detik. Ditenagai dengan tenaga hingga 400 kW, mobil ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Formula E menggunakan sistem penggerak semua roda. Fitur AWD ini meningkatkan traksi, stabilitas, dan kontrol kendaraan, terutama pada start dan saat aktivasi mode serangan.

    “Teknologi regenerasi energi pada Gen3 Evo memungkinkan pemulihan hingga 40% energi melalui pengereman, mengoptimalkan pemanfaatan baterai dan mengurangi ketergantungan pada sistem rem hidrolik. Hal ini merupakan langkah penting dalam menciptakan balapan yang tidak hanya cepat tetapi juga ramah lingkungan,” katanya.

    Bamsoet menambahkan Formula E-Jakarta 2025 sejalan dengan visi pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mencapai target net zero emissions. Formula E-Jakarta bisa menjadi momentum untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan inovasi teknologi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

    “Selain dampak positif terhadap aspek lingkungan, Formula E juga diharapkan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Jakarta. Tidak hanya menyumbang devisa dari sektor pariwisata, Formula E-Jakarta juga akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemasukan usaha lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pendukung, seperti perhotelan, katering, dan transportasi,” tutup Bamsoet.

    (prf/ega)

  • Selly DPR Singgung soal Kekerasan Anak Sepanjang 2025 Ini, Soroti Peran Polisi dalam Menegakkan Hukum – Page 3

    Selly DPR Singgung soal Kekerasan Anak Sepanjang 2025 Ini, Soroti Peran Polisi dalam Menegakkan Hukum – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XIII DPR Selly Andriany Gantina menyoroti sejumlah kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2025 ini, di mana pelakunya justru dari aparat kepolisian. 

    Dia mencontohkan, bagaimana yang terjadi oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman Widyadharma Sumaatmaja, kemudian Kasus dugaan pembunuhan bayi oleh Brigadir Ade Kurniawan di Semarang, di mana hal ini seperti fenomena gunung es.

    “Fenomena ini ibarat gunung es, hanya terlihat pada atasnya, tapi saya yakin masih banyak di bawah yang belum terbuka satu per satu,” kata Selly dalam keterangannya, Jumat (28/3/2025).

    Politikus PDIP menuturkan, seharusnya para anggota Polri tersebut bisa menghindari perbuatan tercela tersebut, di mana sebagai sosol yang mengayomi masyarakat.

    Karenanya, Selly menyarankan menjaga mentalitas harus dimiliki setiap anggota, agar bisa tetap menjaga marwah institusi Polri. Selain itu, penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman seberat-berat demi efek jera harus dilakukan bagi siapapun yang melanggar khususnya kekerasan terhadap anak.

    “Dengan profesinya sebagai penegak hukum. Saya rasa hukuman seumur hidup saja belum cukup. Sederhananya, bagaimana bisa penegak hukum malah menjadi pelanggar, bahkan pelaku,” ungkap Selly.

    Karena itu, lanjut dia, untuk mencegah kekerasan anak ini terjadi lagi, supremasi hukum harus tercipta di institusi para penegak hukumnya.

    “Jadi saya pikir kita jangan pernah mimpi menciptakan generasi emas. Kalo supermasi hukum aja masih belum tercipta di institusi penegak hukumnya,” pungkasnya.

     

  • Pungli Sekolah Marak, Puan Maharani Desak Pemerintah Perketat Pengawasan – Page 3

    Pungli Sekolah Marak, Puan Maharani Desak Pemerintah Perketat Pengawasan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti kasus dugaan pungli di SMA Negeri 4 Medan, siswa diminta iuran Rp 50 ribu untuk biaya pensiun lima guru.

    Dari video yang viral di media sosial, menunjukkan seorang murid diminta mengumpulkan iuran dari teman-temannya atas instruksi guru, di mana setiap guru yang akan pensiun mendapat Rp 10 juta dari hasil pungutan.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan sistem pendidikan di Indonesia harus transparan dan bebas dari pungutan liar. Ia mengingatkan bahwa sekolah seharusnya berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, bukan money oriented.

    “Anak-anak kita harus mendapatkan layanan pendidikan yang bebas dari beban yang tidak semestinya. Kita ingin membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan tanpa harus terbebani oleh praktik-praktik yang merusak sistem pendidikan itu sendiri,” kata Puan, Kamis (27/3/2025).

    Puan menjelaskan bahwa pendidikan berkualitas terwujud jika pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjaga integritas serta profesionalisme dalam pengelolaannya. Kasus iuran tidak resmi mencerminkan masih adanya persoalan tata kelola pendidikan yang perlu segera dibenahi.

    “Kita harus memastikan dunia pendidikan kita berintegritas. Praktik pengumpulan dana secara tidak resmi, meskipun diklaim sebagai tradisi, tidak bisa dibenarkan,” ujar Puan.

    Menurut Puan, pungli bukan sekadar masalah kecil tapi bisa berdampak luas pada kualitas pendidikan, kepercayaan publik, serta berpotensi menimbulkan diskriminasi dan normalisasi praktik pungli.

    “Pendidikan harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Jangan money oriented yang akhirnya merusak nilai-nilai luhur pendidikan,” imbuhnya.

  • Video Pidato Puan Maharani: Negara Harus Hadir dan Cepat Merespons Aspirasi Rakyat – Page 3

    Video Pidato Puan Maharani: Negara Harus Hadir dan Cepat Merespons Aspirasi Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam rapat paripurna penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Ketua DPR RI menyampaikan sejumlah poin penting terkait kebijakan keuangan negara hingga peran DPR RI dalam mengawal kepentingan rakyat. Di awal pidatonya, Puan Marahani mengungkapkan rasa duka dan simpati mendalam kepada masyarakat yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrem, seperti banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Indonesia.

    Puan Maharani mengatakan, DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan serta menyetujui rencana efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini menjadi kesempatan untuk memperkuat keuangan demi kesejahteraan, kemudahan, serta ketenteraman rakyat.

    “Pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera, mudah, dan tentram,” ungkapnya.

    Efisiensi APBN merupakan kewajiban pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang keuangan negara yang mengharuskan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, transparan, serta bertanggung jawab.

    “Kebijakan efisiensi APBN ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola keuangan negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

    Ketua DPR RI menekankan bahwa negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan mensejahterakan rakyat.

    “Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu satu hari saja terasa lama. Namun bagi kita di DPR RI dan pemerintah, seringkali pembahasan solusi berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun,” ujarnya.

    Puan juga mengingatkan negara harus merespons permasalahan rakyat secara cepat dan tepat, baik dalam bidang lapangan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga sektor pertanian dan perikanan.

    “Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan,” ujar Puan. Namun, tindakan cepat tetap harus mengedepankan tata kelola yang baik dan berintegritas.

  • Suara Ibu Indonesia: Lindungi Mahasiswa dan Batalkan UU TNI – Halaman all

    Suara Ibu Indonesia: Lindungi Mahasiswa dan Batalkan UU TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah kaum ibu menyatakan keprihatinan dan hati yang pilu atas sikap represi aparat terhadap mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan untuk menolak revisi UU TNI.

    Mereka juga menuntut agar Presiden Prabowo Subianto membatalkan UU TNI hasil pengesahan Ketua DPR Kamis 20 Maret 2025 lalu. 

    Berbagai tindakan kekerasan aparat yang terjadi sejak rencana Revisi Undang-undang TNI dibahas hingga disahkan DPR dan berlanjut hingga Kamis (27/2/2025) kemarin dirasakan telah melampaui hati nurani. Kekerasan yang terjadi di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang berulang kali terjadi dan tak kunjung berhenti. 

    “Inisiatif Suara Ibu Indonesia digagas karena dua hal, yakni keinginan untuk melindungi anak-anak mahasiswa yang berdemo menolak RUU dan UU TNI dari kekerasan aparat, dan menyampaikan protes pada pangkal masalahnya, yaitu disahkannya UU TNI,” kata Avianti Armand, arsitek dan penulis, penggagas Suara Ibu Indonesia dalam aksi di depan Gedung Sarinah, Jl Thamrin, Jakarta, Jumat (28/3/2025). 

    Para Ibu menyerukan hal yang sama dengan mahasiswa, yakni menolak wacana dwifungsi TNI dan meminta TNI tetap berada dalam fungsi dan tugasnya sebagai penjaga keamanan negara sesuai UU 34 Tahun 2004 yang menyebut bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak kembali ditarik masuk ke ranah politik dan bisnis seperti terjadi di masa Orde Baru.

    Dalam orasinya, budayawan Melani Budianta, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia mengatakan, 27 tahun lalu anaknya melakukan aksi menentang dwifungsi TNI.

    Kini ia sudah bercucu, masih melakukan hal yang sama karena prihatin terhadap situasi sosial.

    Sulistyowati Irianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan Indonesia selalu berhasil keluar dari krisis. “Dan gerakan mahasiswa selalu menjadi motor penggerak perubahan,” katanya.

    Filsuf Karlina Supelli yang pada 1998 menggagas gerakan Suara Ibu Peduli, serta banyak tokoh perempuan lain menyambut baik inisiatif Suara Ibu Indonesia.

    “Kehadiran ibu-ibu dalam gelombang protes ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang genting. Kalau ibu-ibu sudah turun ke jalan, pasti ada situasi kritis yang memaksa mereka bertindak,” kata Karina.

    Secara naluriah, kata dia perempuan memiliki sifat melindungi keluarga, terutama anak-anak yang dicintainya.

    “Dalam keadaan genting, seorang Ibu akan bersedia pasang badan dan menjadi tameng untuk melindungi anak-anaknya,” tegas Karlina.

    Inisiatif Suara Ibu Indonesia terinspirasi dan merujuk pada sejarah Suara Ibu Peduli sebelum reformasi dan gerakan Kamisan yang telah berlangsung selama 18 tahun yang digagas oleh Sumarsih Maria, ibunda dari Wawan yang tewas karena kekerasan aparat dalam Tragedi Semanggi. 

    “Kami berharap bahwa dengan terlibatnya ibu-ibu dalam demo menolak UU TNI, gerakan ini bisa menggugah hati para ibu di seluruh Indonesia dan akan terus membesar hingga punya dampak yang serius dalam mendorong dibatalkannya UU TNI,” ujar Avianti.

    Aksi damai ini merupakan permulaan dari perjuangan kaum perempuan Indonesia untuk melindungi dan mendampingi mahasiswa meneruskan tuntutannya menolak revisi UU TNI.

    Gerakan Suara Ibu Indonesia dan aksi damai ini selanjutnya akan dilakukan dengan berkolaborasi dengan komunitas dan lembaga-lembaga lain yang sudah terlibat dengan berbagai fokus.

    Aksi tersebut mengundang perhatian masyarakat di sekitar Gedung Sarinah Jl. Thamrin Jakarta dengan bernyanyi Ibu Pertiwi dan Bagimu Negeri.

    Berikut teks yang disebarkan pada aksi: 

    Kami adalah Ibu Indonesia. 

    Kami menyuarakan kesedihan dan keprihatinan para ibu di seluruh Indonesia yang mengharapkan Indonesia yang lebih baik bagi generasi anak-anak kami. 

    Kami tidak rela masa depan anak-anak kami diambil oleh keserakahan para elite pejabat yang menempuh cara-cara kotor untuk melanggengkan kekuasaannya. 

    Kami tidak rela anak-anak kami hidup di Indonesia yang kehilangan kemanusiaan, keadilan, keberadaban, dan kemerdekaan bersuara. 

    Kami tidak rela anak-anak kami berhadapan dengan kekerasan aparat demi memperjuangkan demokrasi yang disudutkan oleh senapan dan diinjak-injak lars tentara. 

    Karena itu, kami tidak akan melarang anak-anak kami, para mahasiswa untuk memperjuangkan apa yang direnggut dari masa depan mereka. 

    Kami ingin anak-anak kami memperoleh perlindungan dalam perjuangan yang mereka lakukan. Jangan ada serangan terhadap tim medis yang menyelamatkan mereka dari pukulan aparat. Jangan ada yang dihilangkan. Jangan ulangi sejarah kelam negeri ini pada generasi penentu masa depan ini.

    Kami, Ibu Indonesia, akan mendampingi perjuangan mereka dengan ikut turun ke jalan, berjuang bersama anak-anak kami, melawan kekuasaan yang korup.

    Inilah tuntutan kami: 

    –    Stop kekerasan pada mahasiswa. 
    –    Batalkan UU TNI. Tolak RUU Polri.
    –    Kembalikan tentara ke tugas utamanya membela tanah air dan polisi ke tugas utamanya melindungi masyarakat, bukan membela elite pejabat yang segelintir.

  • Warganet kontra UU TNI sebarkan narasi bunuh Presiden RI

    Warganet kontra UU TNI sebarkan narasi bunuh Presiden RI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah warganet yang kontra terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan mendukung aksi massa menyebarkan narasi pembunuhan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

    Pewarta ANTARA di Jakarta, Jumat, melaporkan akun-akun tersebut menyebarkan narasi membunuh presiden di media sosial X. Salah satunya adalah akun @paraworkz yang cuitannya viral dengan 40 ribu likes dan 7,8 ribu retweet.

    Akun @paraworkz menuliskan “someone couldve pulled a jfk.. just saying tho ????” dalam bahasa Inggris, dalam cuitan yang disertai video pemandangan mobil iring-iringan Presiden Prabowo dari jarak jauh. Cuitan itu dibuat pada tanggal 26 Maret 2025 pada pukul 13.53 WIB.

    Cuitan itu merujuk pada kasus pembunuhan Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy (JFK) yang tewas akibat pembunuhan yang terjadi pada tanggal 22 November 1963 di Dallas, Texas. Saat itu, Kennedy sedang berkendara dalam iring-iringan mobil kepresidenan.

    Kennedy ditembak dari lantai 6 gedung Texas School Book Depository. Si pembunuh menggunakan senapan Carcano Italia 6,5×52 mm M91/38 untuk menembak JFK dari jarak jauh.

    Di cuitan lainnya, akun @paraworkz kerap menyebarkan kabar terkait aksi massa menolak UU TNI dan menuliskan makian untuk pemerintahan dan aparat keamanan.

    Dalam cuitannya tentang pembunuhan presiden, akun @elbandithot merespons dengan meme yang menyatakan “I act like l’m fine but deep down I want more presidential assassination,” dalam bahasa Inggris, yang artinya “saya bertindak seolah-olah saya baik-baik saja, tetapi jauh di lubuk hati saya, saya menginginkan lebih banyak pembunuhan presiden.”

    Selain itu, ada pula akun @Mii_mishka yang membalas cuitan @paraworkz dengan menyebut “kepala”, yang kemudian dihapus.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 pada Kamis (20/3) menyetujui RUU TNI untuk disahkan menjadi Undang-Undang TNI baru.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat.

    Dalam Pasal 47 UU TNI yang setujui DPR tersebut, prajurit TNI diatur dapat mengisi jabatan di BNPB, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Berdasarkan data Mabes TNI per Februari 2025, terdapat dua prajurit yang telah bertugas di BNPB, 12 di BNPP, 18 di BNPT, 129 di Bakamla, dan 19 di Kejagung.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamen ESDM pastikan pasokan energi di Sumbar cukupi kebutuhan Lebaran

    Wamen ESDM pastikan pasokan energi di Sumbar cukupi kebutuhan Lebaran

    seluruh kebutuhan masyarakat dalam rangka merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah ini sudah dipersiapkan dengan baik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan pasokan energi baik BBM, LPG, hingga listrik di Provinsi Sumatera Barat mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama periode Lebaran 2025.

    Menurut dia, pentingnya ketersediaan energi guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Alhamdulillah, untuk seluruh kebutuhan masyarakat dalam rangka merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah ini sudah dipersiapkan dengan baik dan juga melebihi dari kecukupan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan,” tegasnya, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Sebelumnya, pada Rabu (26/3/2025), Wamen Yuliot melakukan kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat, untuk memastikan pasokan energi tersedia dan mencukupi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

    “Pengecekan yang kita lakukan adalah bagaimana rantai pasok ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Sumatera Barat. Untuk kebutuhan masyarakat terjadi peningkatan 22 persen dari rata-rata harian yang ada. Kita juga melihat dari sisi kebutuhan masyarakat, apakah bisa ter-cover atau tidak. Kami tadi melakukan pengecekan langsung terhadap terminal terintegrasi di Teluk Kabung ini,” ujarnya.

    Selanjutnya, saat mengunjungi Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Marapi, Sumatera Barat, Yuliot mengingatkan para pihak selalu mengantisipasi potensi bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Barat.

    “Saya mengunjungi Pusat Pengamatan Gunung Api, jadi sebagai antisipasi kalau ada kebencanaan geologi. Kita sudah melihat informasi-informasi, berdasarkan catatan di pengamat gunung api dan antisipasi untuk status gunung yang Waspada. Jadi, masih ada level Siaga dan Awas. Jika pun ada status tersebut, bisa kita antisipasi karena dipantau selama 24 jam,” jelasnya.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung melakukan kunjungan kerja ke Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kamis (27/3/2025) untuk memastikan pasokan energi tersedia dan mencukupi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2025. ANTARA/HO-BPH Migas

    Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR Mulyadi, yang ikut dalam pemantauan lapangan, menjelaskan Komisi XII DPR, Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan monitoring terhadap kesiapan badan usaha dalam penyaluran BBM dan LPG selama Lebaran ini.

    “Melakukan pengecekan, pengawasan terhadap kesiapan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana terkait penyaluran BBM dan LPG untuk bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Apalagi Lebaran ini adalah suasana yang dinantikan oleh seluruh masyarakat termasuk di Sumatera Barat ini,” tuturnya.

    Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman menambahkan BPH Migas bersama stakeholder terkait terus aktif memantau pasokan energi untuk mendukung masyarakat yang akan merayakan Lebaran.

    “Mudah-mudahan dengan kerja sama semua pihak, baik pemerintah, Pertamina dan PT PLN, Ramadhan dan Idul Fitri 2025 dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam penyediaan pendistribusian BBM, LPG, dan listrik, sehingga masyarakat bisa merayakan Lebaran dengan nyaman, aman dan juga berjalan lancar,” jelasnya.

    Kunjungan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Investasi dan Ekonomi Muhammad Mahmud Azhar Lubis, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Tenaga Ahli Menteri ESDM Firdaus, Executive General Manager Regional Sumatera Bagian Utara PT Pertamina Patra Niaga Sunardi, General Manager UID Sumatera Barat PLN Arjun Karim, dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Herry Martinus.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan Komisi VI perjuangkan ASDP Bajoe punya kapal penumpang

    Pimpinan Komisi VI perjuangkan ASDP Bajoe punya kapal penumpang

    Melihat sendiri arus penumpang di sini, saya menilai pengadaan kapal penumpang oleh ASDP untuk melayani rute Bajoe-Kolaka menjadi kebutuhan mendesak

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengatakan akan memperjuangkan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bajoe, Sulawesi Selatan untuk mempunyai kapal sendiri bagi layanan operasional pengangkutan penumpang.

    “Melihat sendiri arus penumpang di sini, saya menilai pengadaan kapal penumpang oleh ASDP untuk melayani rute Bajoe-Kolaka menjadi kebutuhan mendesak. Jadi, ASDP Bajoe harus punya kapal penumpang sendiri, selain yang selama ini dimiliki pihak swasta,” kata Nurdin dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

    Komitmen untuk memperjuangkan kapal penumpang bagi ASDP Bajoe ini merupakan respons Nurdin atas aspirasi General Manager ASDP Bajore, Mario Sardadi tentang urgensi pihaknya memiliki kapal sendiri untuk mengangkut penumpang dari Bajoe ke Kolaka, Sulawesi Tenggara.

    Adapun Nurdin pada Rabu (26/3) memantau arus mudik dan kondisi layanan jasa penyeberangan Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia ingin memastikan kesiapan mudik Lebaran 2025 berjalan aman dan lancar, khususnya bagi para penumpang kapal yang menyeberang dari Bajoe ke Kolaka.

    Saat kunjungan tersebut, Nurdin menyempatkan naik ke atas kapal untuk berdialog dengan penumpang dan awak kapal. Menurut dia, kebersihan kapal, kesigapan para awak kapal, hingga manajemen ASDP Bajoe dalam menghadapi arus mudik perlu diapresiasi.

    “Meski ada lonjakan penumpang, tidak terlihat penumpukan dan antrean penumpang maupun kendaraan yang akan memanfaatkan penyeberangan kapal feri. Tidak ada juga gangguan jasa layanan mulai pintu masuk hingga pemberangkatan kapal,” katanya.

    Kunjungan kerja itu merupakan bagian dari pemanfaatan masa reses Nurdin. Selain mengunjungi Pelabuhan Bajoe, dia juga menemui masyarakat Kabupaten Soppeng dan Wajo untuk berdialog dan membagikan sembako Ramadhan 1446 Hijriah.

    Nurdin dalam sambutannya menegaskan akan menerima aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya terkait sektor yang menjadi mitra Komisi VI DPR RI, yakni perdagangan, koperasi, BUMN, Badan Perlindungan Konsumen, dan Badan Pengawasan Persaingan Usaha.

    “Komitmen saya untuk membangun dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Soppeng di DPR RI tak akan luntur. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat, jika merasa perlu berkomunikasi atau ada hal yang ingin disampaikan, silakan telepon saja nomor HP saya tidak pernah berubah,” ujarnya di Kabupaten Soppeng, Rabu (26/3).

    Saat menemui konstituennya di Kabupaten Wajo (27/3), Nurdin berdialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk anggota Persatuan Warakawuri Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Wajo, pensiunan guru, dan tokoh masyarakat.

    “Bila ada masalah tentang harga sembako, harga pupuk, atau perbankan, telepon saja,” katanya di hadapan warga yang hadir.

    Saat berdialog dengan warga, Nurdin menyoroti permasalahan banjir di kawasan Danau Tempe. Ia menyambut permintaan warga terkait tempat berlindung (shelter) bagi pengungsi saat banjir.

    “Silakan cari tanah, kalau ada rezeki, saya pribadi akan membangunkan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Nurdin yang aktif di bidang koperasi itu pun menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, koperasi akan semakin diperkuat. Salah satunya melalui pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Masih Dalami Sumber Uang yang Disita dari Rumah Djan Faridz

    KPK Masih Dalami Sumber Uang yang Disita dari Rumah Djan Faridz

    KPK Masih Dalami Sumber Uang yang Disita dari Rumah Djan Faridz
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) masih mendalami asal uang yang disita dari rumah eks anggota Dewan Pertimbangan Presiden,
    Djan Faridz
    .
    “Masih didalami,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/3/2025).
    Hingga saat ini, KPK juga belum membocorkan berapa total uang yang disita dari hasil penggeledahan pada Sabtu (22/3/2025) lalu.
    Namun, Tessa membenarkan penggeledahan Sabtu lalu ini dilakukan untuk mendalami kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR yang menjerat eks calon anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Harun Masiku
    , pengacara PDI-P, Donny Tri Istiqomah, dan Hasto.
    “Tidak terinfo jumlahnya. Betul untuk kasus Harun Masiku,” lanjut Tessa.
    Penyidik juga belum menjadwalkan pemeriksaan selanjutnya kepada Djan Faridz.
    Pasalnya, Djan baru diperiksa pada Rabu (26/3/2025).
    “Belum ada jadwal pemanggilan selanjutnya,” kata Tessa lagi.
    Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan uang dalam penggeledahan rumah eks Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Djan Faridz, pada Rabu (22/1/2025).
    “Info terakhir ada uang juga yang diamankan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).
    Namun, Tessa enggan menyebutkan terkait jumlah dan jenis mata uang yang diamankan KPK dalam penggeledahan awal tahun tersebut.
    “Belum tahu saya (berapa jumlah dan jenisnya), tapi infonya ada (diamankan),” imbuh dia.
    Selain uang yang belum diketahui jumlahnya, KPK juga menyita beberapa dokumen dan barang elektronik dari penggeledahan itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamen ESDM dan Pertamina Patra Niaga pastikan distribusi energi aman di Sumbar

    Wamen ESDM dan Pertamina Patra Niaga pastikan distribusi energi aman di Sumbar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Jelang Idul Fitri 1446 H:

    Wamen ESDM dan Pertamina Patra Niaga pastikan distribusi energi aman di Sumbar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 14:58 WIB

    Elshinta.com – Jelang perayaan Idulfitri 2025, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot bersama Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sunardi melakukan peninjauan ke sejumlah sarana dan fasilitas (sarfas) Pertamina diantaranya Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung, Pangkalan LPG 3 Kg dan SPBU Modular di Rest Area Tol Padang-Sicincin, Sumatera Barat (Sumbar) pada Rabu (26/3). 

    Pengecekan sarfas ini merupakan bagian dari pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri 2025 serta memastikan kesiapan pasokan BBM dan LPG serta distribusi energi aman di Sumbar.

    Dalam kunjungannya Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengecek secara langsung kesiapan pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta fasilitas penyalur di Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat.

    “Kunjungan agenda hari ini dalam rangka pelaksanaan kesiapan idul Fitri 2025. Kita melakukan pengecekan rantai pasok dari ketersediaan BBM dan LPG untuk Provinsi Sumatera Barat”, kata Yuliot di IT Teluk Kabung, Padang, Kamis (26/3).

    Setelah menerima laporan dan paparan dari pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian Utara (Sumbagut), Yuliot mengatakan terdapat lonjakan kebutuhan masyarakat sekitar 22 persen dari rata-rata kebutuhan harian.

    “Menjelang idul fitri tercatat kebutuhan masyarakat terjadi peningkatan sekitar 22% dari rata-rata harian. Dari hasil pengecekan, terlihat Integrated Terminal Teluk Kabung telah terintegrasi dan secara operasional juga sudah melakukan antisipasi dan persiapan yang telah dilaksanakan jauh-jauh hari, pada saat dibentuknya Satgas Ramadan & Idul Fitri (RAFI) 2025,” ujar Yuliot.

    Yuliot juga menambahkan dalam memastikan kebutuhan masyarakat saat perjalanan mudik lebaran dan mendapatkan akses BBM, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah menyiapkan SPBU Modular di rest area Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin, mengingat potensi lonjakan volume kendaraan saat arus mudik maupun arus balik Idul Fitri 1446 H.

    Sementara untuk ketersediaan LPG di Sumbar, Pertamina Patra Niaga Sumbagut juga telah menyiapkan berbagai instrumen seperti Pertamina Siaga, yakni menyiagakan agen dan pangkalan siaga yang beroperasi 24 jam.

    “Kesiapan pelaksanaan kegiatan dari Ramadhan dan Idulfitri, Alhamdulillah dari sisi persiapan pelaksanaan berjalan baik, dan kita juga harapkan kesiapan ini bertambah baik seperti tahun-tahun sebelumnya”, tambah Yuliot.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sunardi, Komite BPH Migas, Harya Adityawarman dan Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi.

    Sunardi menjelaskan Pertamina telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjamin kelancaran distribusi energi selama periode Lebaran.

    “Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat, baik melalui Terminal BBM, SPBU, Agen dan Pangkalan LPG 3 kg. Kami juga telah membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) 2025 untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga di Sumbar,” jelas Sunardi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Kamis (27/3). 

    Selain itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memiliki pilar layanan selama Ramadan yakni layanan energi, layanan wilayah atensi, layanan promosi dan layanan tambahan. Adapun layanan energi pendukung di jalur potensial di wilayah Sumbagut meliputi jalur tol, jalur wisata dan jalur lintas utama berupa 287 SPBU Siaga yang beroperasi 24 jam, 933 Agen LPG Siaga, 11 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 32 motorist, 49 mobil tangki stand by, dan 8 layanan kesehatan.

    “Khusus Regional Sumbagut (Sumut, Aceh, Sumbar, Riau, dan Kepri) dan mengantisipasi terjadi kepadatan di jalur mudik, kami sediakan 32 motorist, armada motor yang berfungsi untuk membawa BBM dan 49 mobil tangki standby untuk menyuplai pasokan BBM di SPBU,” katanya.

    Khusus layanan motoris di Sumbar, tersedia di Kota Bukit Tinggi, Solok, Kabupaten Agam dan Lima Puluh Kota. Sementara itu, layanan mobil tangki stand by ditempatkan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Sijunjung, Dharmasraya, Agam, Payakumbuh dan Kota Padang. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga menyediakan SPBU Modular Pertashop di Rest Area KM 23 A dan 23 B Tol Padang-Sicincin.

    Diakui Sunardi, pihaknya juga rutin melakukan pengecekan kesiapan dan kehandalan sarana dan fasilitas SPBU, SPBE, Agen LPG dan pangkalan.  “Hingga saat ini telah dilakukan pengecekan kualitas dan kuantitas BBM sebanyak 125 SPBU di Sumbar dan secara rutin terus dilaksanakan” ujarnya.

    Komitmen Pertamina dan pemerintah dalam memastikan kenyamanan masyarakat selama libur Lebaran terus diperkuat dengan berbagai inisiatif layanan. Selain kesiapan stok dan distribusi energi, Pertamina juga menghadirkan fitur khusus di aplikasi MyPertamina yang dapat membantu masyarakat dalam merencanakan rute perjalanan mudik dengan informasi lokasi SPBU dan layanan tambahan yang disediakan lainnya.

    Sumber : Radio Elshinta