Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Ketua Komisi III DPR Nilai Arus Mudik Lebaran Tahun Ini Paling Lancar

    Ketua Komisi III DPR Nilai Arus Mudik Lebaran Tahun Ini Paling Lancar

    Jakarta

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai arus mudik Lebaran 2025 paling lancar sejak tahun 2000. Ia mengungkapkan bahwa kelancaran tidak hanya terjadi di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia.

    “Kita menjadi saksi bahwa ini salah satu pengaturan mudik terlancar sejak tahun 2000. Bukan hanya di Merak, tapi di Banten, bahkan seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar,” kata Habiburokhman dilansir Antara, Selasa (1/4/2025).

    Dia berharap arus mudik akan terus berjalan lancar hingga arus balik nanti.
    Menurutnya, kelancaran arus mudik kali ini tidak terlepas dari kerja keras dan koordinasi berbagai pihak, terutama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, jajaran kepolisian di berbagai daerah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT ASDP Indonesia Ferry, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

    Sinergi antara berbagai instansi tersebut, kata dia, memastikan pengaturan lalu lintas yang optimal, kesiapan infrastruktur, serta pelayanan yang lebih baik bagi para pemudik. Menurut Habiburokhman, meningkatnya kualitas layanan mudik tahun ini juga mencerminkan perbaikan dalam strategi pengelolaan transportasi dan kesiapan aparat di lapangan.

    Dia menyapaikan penerapan rekayasa lalu lintas, pemantauan arus kendaraan secara real-time, serta kesiagaan petugas di berbagai titik krusial berkontribusi besar dalam menjaga kelancaran perjalanan masyarakat. Habiburokhman berharap sinergi dengan berbagai stakeholder terus berjalan optimal agar seluruh pemudik dapat kembali ke tempat asal dengan aman dan nyaman.

    “DPR RI juga mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mengawal perjalanan mudik tahun ini,” imbuhnya.

    (dek/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketua Komisi III DPR: Mudik Lebaran 2025 Paling Lancar sejak 2000

    Ketua Komisi III DPR: Mudik Lebaran 2025 Paling Lancar sejak 2000

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR menyatakan arus mudik Lebaran 2025 menjadi salah satu yang paling lancar sejak tahun 2000. Kelancaran ini tidak hanya terjadi di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia.

    Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Habiburokhman menegaskan hal tersebut di Jakarta, Selasa (1/4/2025). “Kita menjadi saksi ini adalah salah satu pengaturan mudik yang terlancar sejak tahun 2000,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Habiburokhman berharap arus mudik Lebaran 2025 dapat terus berjalan lancar hingga hari-hari berikutnya. Menurutnya, kelancaran arus mudik kali ini tidak terlepas dari kerja keras dan koordinasi berbagai pihak, seperti Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, jajaran kepolisian di daerah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT ASDP Indonesia Ferry, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

    Sinergi antara berbagai instansi tersebut memastikan pengaturan lalu lintas yang optimal, kesiapan infrastruktur, serta pelayanan yang lebih baik bagi para pemudik. Habiburokhman juga menilai peningkatan kualitas layanan mudik tahun ini mencerminkan perbaikan dalam strategi pengelolaan transportasi dan kesiapan aparat di lapangan.

    Penerapan rekayasa lalu lintas, pemantauan arus kendaraan secara real time, dan kesiagaan petugas di lokasi-lokasi krusial telah berkontribusi besar dalam menjaga kelancaran perjalanan masyarakat. Dengan arus balik yang masih berlangsung beberapa hari ke depan, ia berharap sinergi yang ada terus berjalan optimal agar seluruh pemudik dapat kembali ke tempat asal dengan aman dan nyaman.

    “DPR juga mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mengawal perjalanan mudik Lebaran 2025,” tambah Habiburokhman.

  • Pembuatan UU di DPR bukan ditentukan oleh satu atau dua orang

    Pembuatan UU di DPR bukan ditentukan oleh satu atau dua orang

    Arsip Foto – Gedung Nusantara DPR atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc

    IPR: Pembuatan UU di DPR bukan ditentukan oleh satu atau dua orang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Selasa, 01 April 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai terlalu berlebihan jika menyebutkan bahwa pembuatan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) di DPR dikendalikan oleh satu atau dua orang saja, melainkan selalu melibatkan pemerintah dan delapan fraksi di DPR.

    “Iya, agak berlebihan itu. Saya yakin, mekanisme (pembuatan UU) di DPR juga pasti berjalan kok, bukan karena satu atau dua orang,” kata Iwan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Iwan merespons pemberitaan salah satu media nasional yang menyebutkan bahwa pembuatan dan pembahasan RUU di DPR dikendalikan oleh satu orang saja di Senayan. Bahkan, disebutkan juga bahwa disetujui atau tidak suatu RUU disahkan, tergantung satu atau dua saja, padahal proses legislasi merupakan proses kolektif.

    Dia mengatakan pembuatan atau pembentukan UU di DPR tidak ujug-ujug diputuskan oleh satu atau dua orang dalam waktu yang singkat. Menurutnya, pembentukan UU di DPR itu harus melalui beberapa tahap hingga akhirnya disahkan menjadi UU.

    “Tahap awal, Inisiatif. Pembahasan UU dimulai dengan inisiatif dari pemerintah, DPR, atau masyarakat. Selanjutnya dilakukan Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintah atau DPR mengajukan RUU kepada DPR dan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas,” ujarnya.

    Kemudian, sambung dia, tahap berikutnya adalah pembahasan dan pimpinan DPR akan menunjuk komisi terkait atau Badan Legislasi untuk membahas RUU tersebut. Setelah itu, dibentuk Panitia Kerja yang akan menyerah aspirasi publik terkait RUU tersebut.

    “Tahap selanjutnya, pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus). Jadi, hasil pembahasan di komisi dibahas di Bamus.

    Lalu, hasil pembahasan di Bamus dibahas di sidang pleno DPR. Setelahnya, DPR mengambil keputusan tentang RUU dan mengesahkan dengan UU jika RUU tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna DPR. Dan tahap akhir, yakni penandatanganan UU oleh Presiden dan pengundangan UU di mana UU diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,” jelas Iwan.

    Ia menilai proses pembuatan dan pembentukan UU selama ini sudah berjalan sesuai dengan mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan. Karena itu, tidak benar jika disebutkan pembuatan UU tersebut hanya ditentukan oleh satu atau dua orang karena faktanya diputuskan oleh 2 lembaga pembuat UU, yakni Pemerintah dan DPR serta melibatkan semua fraksi di DPR.

    “Soal pengaruh orang perorangan, saya kira itu biasa dalam politik. Tapi kalau mekanisme demokrasi sampai dipangkas, perlu ditelusuri lebih jauh lagi,” pungkas dia.

    Sumber : Antara

  • Ketua Komisi III DPR sebut mudik 2025 paling lancar

    Ketua Komisi III DPR sebut mudik 2025 paling lancar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Habiburokhman menyebutkan bahwa arus mudik tahun 2025 menjadi salah satu yang paling lancar sejak tahun 2000.

    Ia mengungkapkan bahwa kelancaran tidak hanya terjadi di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia.

    “Kita menjadi saksi bahwa ini salah satu pengaturan mudik terlancar sejak tahun 2000. Bukan hanya di Merak, tapi di Banten, bahkan seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Maka dari itu, Ketua Komisi DPR yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan tersebut berharap arus mudik akan terus berjalan lancar juga sampai besok dan seterusnya.

    Menurutnya, kelancaran arus mudik kali ini tidak terlepas dari kerja keras dan koordinasi berbagai pihak, terutama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, jajaran kepolisian di berbagai daerah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT ASDP Indonesia Ferry, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

    Sinergi antara berbagai instansi tersebut, kata dia, memastikan pengaturan lalu lintas yang optimal, kesiapan infrastruktur, serta pelayanan yang lebih baik bagi para pemudik.

    Selain itu, Habiburokhman menilai meningkatnya kualitas layanan mudik tahun ini juga mencerminkan perbaikan dalam strategi pengelolaan transportasi dan kesiapan aparat di lapangan.

    Disebutkan bahwa penerapan rekayasa lalu lintas, pemantauan arus kendaraan secara real-time, serta kesiagaan petugas di berbagai titik krusial telah berkontribusi besar dalam menjaga kelancaran perjalanan masyarakat.

    Dengan masih berlangsungnya arus balik dalam beberapa hari ke depan, dia berharap sinergi yang ada terus berjalan optimal agar seluruh pemudik dapat kembali ke tempat asal dengan aman dan nyaman.

    “DPR RI juga mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mengawal perjalanan mudik tahun ini,” tuturnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wapres mudik ke Solo tampung aspirasi warga

    Wapres mudik ke Solo tampung aspirasi warga

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pembagian bantuan sembako di Solo, Jawa Tengah, Selasa (1/4/2025). ANTARA/Aris Wasita

    Wapres mudik ke Solo tampung aspirasi warga
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Selasa, 01 April 2025 – 14:03 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mudik ke Solo, Jawa Tengah, pada Hari Raya Idul Fitri 1446 H sekaligus untuk menampung aspirasi warga.

    Pada hari kedua di Solo, Selasa, Gibran meninjau pembagian bantuan wakil presiden di Gedung Graha Saba Buana.

    “Hari ini, kami ngecek di beberapa tempat dengan pak wali kota (Wali Kota Surakarta Respati Ardi),” katanya.

    Pembagian bantuan dari wakil presiden dilakukan di dua tempat, yakni di Graha Saba Buana dan Masjid Sheikh Zayed Solo.

    “Ada dua tempat yang bisa menampung puluhan warga,” katanya.

    Selain itu, ia juga memanfaatkan kepulangannya ke Solo untuk menyerap aspirasi warga.

    “Cukuplah untuk menampung aspirasi warga, nanti ditindaklanjuti pak wali kota,” katanya.

    Ia mengatakan beberapa keluhan yang masuk dari masyarakat, di antaranya terkait genangan dan masalah kesehatan.

    “Keluhan-keluhan terkait genangan, masalah kesehatan kita tampung. Saya lihat pak wali kota juga gerak cepat,” katanya.

    Pada kesempatan tersebut, Gibran ditemani Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan Anggota DPR RI Adik Sasongko, dan Camat Banjarsari Beni Suprapto.

    Beni Suprapto mengatakan ada 3.000 paket sembako yang dibagikan ke warga Kecamatan Banjarsari. Untuk pembagian dibagi menjadi tiga kloter.

    “Untuk satu kloter, dibagikan 1.000 paket sembako. Warga yang mendapatkan paket adalah yang sebelumnya dapat kupon dulu,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Trump Lirik Periode Ketiga, Bagaimana Siasatnya Mengakali Konstitusi AS?

    Trump Lirik Periode Ketiga, Bagaimana Siasatnya Mengakali Konstitusi AS?

    Jakarta

    Donald Trump menyatakan bahwa dia “tidak bercanda” tentang keinginannya untuk menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk ketiga kalinya.

    Konstitusi AS secara gamblang mengatur bahwa “tidak seorang pun…boleh dipilih lebih dari dua kali”. Namun beberapa pendukung Trump menganggap terdapat cara untuk menyiasati aturan tersebut.

    Apa kata Trump soal tiga periode?

    “Ada beberapa metode yang dapat Anda lakukan,” ujar Trump dalam sebuah wawancara dengan NBC. Jawaban itu dia sebut ketika ditanyai seberapa mungkin dia mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga di Gedung Putih,

    “Saya tidak bercanda…banyak orang ingin saya melakukannya,” ujarnya.

    “Namun, pada dasarnya saya katakan kepada mereka bahwa jalan yang harus kami tempuh masih panjang. Ini masih sangat awal dalam pemerintahan,” kata Trump.

    Jurnalis NBC bertanya pula kepada Trump apakah dia ingin tetap menjabat di “pekerjaan terberat di negara ini”.

    “Ya, saya suka bekerja,” ujar Trump yang akan berusia 82 tahun pada akhir masa jabatan keduanya.

    Pada Januari lalu, dia memberi tahu para pendukungnya bahwa akan menjadi “kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk menjabat bukan hanya sekali, tetapi dua kali atau tiga kali atau empat kali”.

    Namun, ia kemudian mengatakan ini adalah lelucon untuk “media berita palsu”.

    Apa yang diatur Konstitusi AS?

    Konstitusi AS melarang siapa pun untuk menjabat untuk ketiga kalinya.

    Amandemen ke-22 menyatakan, “Tidak seorang pun boleh dipilih untuk jabatan presiden lebih dari dua kali.”

    Regulasi itu mengatur pula, “Tidak seorang pun yang telah menjabat sebagai presiden, atau pelaksana tugas presiden, selama lebih dari dua tahun dari masa jabatan, boleh dipilih untuk jabatan presiden lebih dari satu kali.”

    Proses revisi konstitusi membutuhkan persetujuan dua pertiga dari seluruh anggota Senat dan DPR, serta persetujuan dari tiga perempat dari seluruh pemerintah negara bagian.

    Partai Republik menjadi kendaraan politik Trump menguasai Senat dan DPR, tapi tidak sebagai mayoritas. Selain itu, Partai Demokrat menguasai 18 dari 50 badan legislatif negara bagian.

    Bagaimana siasat Trump untuk maju hingga tiga periode?

    Para pendukung Trump mengatakan ada celah dalam konstitusi, yang belum teruji di pengadilan.

    Mereka berpendapat, Amandemen ke-22 hanya secara eksplisit melarang seseorang “terpilih” untuk lebih dari dua masa jabatan presiden. Amandemen konstitusi itu, menurut mereka, tidak mengatur apa pun tentang “suksesi”.

    Berdasarkan asumsi ini, Trump dapat menjadi calon wakil presiden untuk kandidat lain, termasuk wakil presidennya saat ini, JD Vance, dalam Pilpres tahun 2028.

    Jika mereka menang, mereka akan dilantik di Gedung Putih. Dalam skenario itu, presiden terpilih akan segera mengundurkan diri sehingga memungkinkan Trump naik menjadi presiden.

    Steve Bannon, mantan penasihat Trump, yakin Trump akan “mencalonkan diri dan menang lagi”. Dia berkata, terdapat beberapa alternatif strategi agar Trump bisa menjabat hingga tiga periode.

    Andy Ogles, anggota Partai Republik, mengajukan resolusi pada Januari lalu untuk menyerukan amandemen konstitusional yang memungkinkan seorang presiden AS menjabat hingga tiga masa jabatan, dengan syarat jabatan tersebut tidak diemban secara berturut-turut.

    Artinya, dari semua mantan presiden yang masih hidup, hanya Trump yang akan memenuhi syarat tersebut.

    Barack Obama, Bill Clinton, dan George W. Bush menjabat Presiden AS secara berturut-turut, sedangkan Trump menang pada tahun 2016, kalah pada tahun 2020, dan menang lagi pada tahun 2024.

    Namun, standar yang tinggi untuk amandemen konstitusi membuat usulan Ogles menjadi angan-angan meskipun banyak orang mendiskusikannya.

    Siapa yang menentang masa jabatan ketiga Trump?

    Partai Demokrat sangat keberatan dengan wacana ini.

    “Ini adalah eskalasi berikutnya dalam upaya dia yang jelas-jelas ingin mengambil alih pemerintahan dan menghancurkan demokrasi kita,” kata Daniel Goldman, anggota Kongres dari New York yang menjadi motor upaya pemakzulan Trump pada periode pertama.

    “Jika anggota Kongres dari Partai Republik menghormati pada Konstitusi, mereka akan secara terbuka menentang ambisi Trump untuk masa jabatan ketiga,” ujarnya.

    Beberapa orang di Partai Republik sebenarnya menganggap masa kepresidenan hingga tiga periode sebagai sesuatu yang buruk.

    Senator Republik dari Oklahoma, Markwayne Mullin, berkata pada Februari bahwa dia tidak akan mendukung upaya untuk mengembalikan Trump ke Gedung Putih.

    “Pertama-tama, saya tidak akan mengubah konstitusi, kecuali rakyat Amerika memilih untuk melakukannya,” kata Mullin kepada NBC.

    Apa kata pakar hukum?

    Derek Muller, seorang profesor hukum pemilu di Universitas Notre Dame, mengatakan Amandemen ke-12 Konstitusi menyatakan “tidak seorang pun yang secara konstitusional tidak memenuhi syarat untuk jabatan presiden akan memenuhi syarat untuk jabatan wakil presiden Amerika Serikat”.

    Itu berarti, kata Muller, presiden yang berkuasa selama dua periode akan terdiskualifikasi jika berupaya mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden.

    “Saya tidak berpikir ada ‘satu trik aneh’ untuk mengakali batasan masa jabatan presiden,” katanya.

    Jeremy Paul, seorang profesor hukum tata negara di Universitas Northeastern Boston, mengatakan kepada CBS New bahwa “tidak ada argumen hukum yang kredibel” untuk masa jabatan ketiga.

    Apakah ada presiden AS yang pernah menjabat lebih dari dua periode?

    Getty ImagesFranklin Delano Roosevelt adalah satu-satunya presiden AS yang menjabat lebih dari dua periode.

    Franklin Delano Roosevelt terpilih empat kali sebagai presiden AS. Ia meninggal tiga bulan setelah masa jabatan keempatnya, pada bulan April 1945.

    Depresi Besar dan Perang Dunia Kedua mewarnai masa jabatan Roosevelt dan sering disebut-sebut sebagai penyebab masa jabatannya diperpanjang.

    Pada saat itu, batasan dua masa jabatan presiden AS belum ditetapkan sebagai undang-undang tapi hanya sebagai kebiasaan sejak George Washington menolak masa jabatan ketiga pada 1796.

    Kepemimpinan Roosevelt yang diperpanjang menyebabkan tradisi tersebut dikodifikasi menjadi undang-undang dalam Amandemen ke-22 pada awal tahun 1950-an.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pembentukan Koperasi Merah Putih, Bupati Tator dan Toraja Utara Temui Nurdin Halid

    Pembentukan Koperasi Merah Putih, Bupati Tator dan Toraja Utara Temui Nurdin Halid

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR —  Anggota DPR RI dari Golkar, HAM Nurdin Halid, menerima kunjungan silaturahmi dari Bupati Tanah Toraja, Zadrak Tombeg, dan Bupati Toraja Utara terpilih periode 2025-2030, Frederik Victor Palimbang, di kediamannya, Jalan Mapala, Kecamatan Rappocini, Selasa (1/4/20245).

    Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait pembangunan di wilayah Tator dan Toraja Utara serta rencana kolaborasi ke depan, terutama terkait pembentukan Koperasi Merah Putih yang baru saja digagas Presiden Prabowo.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua bupati menyampaikan perkembangan terkini di daerah masing-masing serta berdiskusi mengenai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. 

    Nurdin Halid, yang dikenal aktif mendorong penguatan koperasi, menyambut baik rencana pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat Toraja.

    “Kami berdiskusi tentang bagaimana memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPR, dan stakeholder lain untuk mendorong kemajuan Toraja. Koperasi Merah Putih bisa menjadi salah satu solusi untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan,” ujar Nurdin Halid.

    Selain itu, Zadrak Tombeg dan Frederik Palimbang secara resmi mengundang Nurdin Halid untuk menghadiri acara dialog bersama Pemerintah Daerah Toraja dan Toraja Utara, yang akan membahas lebih dalam arah pembangunan ke depan.

    Kedatangan dua bupati menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan Tanah Toraja dan Toraja Utara.

  • Pimpinan DPR Harap Idul Fitri Jadi Momen Saling Berbagi Kepedulian – Page 3

    Pimpinan DPR Harap Idul Fitri Jadi Momen Saling Berbagi Kepedulian – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berharap momen Idul Fitri bukan menjadi sekadar perayaan kemenangan spiritual setelah menjalankan ibadah puasa, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya berbagi dengan sesama, terutama bagi rakyat kecil yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.

    “Semoga kebahagiaan Idul Fitri tidak hanya menjadi milik kita sendiri, tetapi juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan,” kata Cucun dalam keterangannya, Selasa (1/4/2025).

    Cucun menegaskan salah satu esensi utama Idul Fitri adalah memperkuat solidaritas sosial, memperbanyak sedekah, dan meningkatkan kepedulian terhadap kaum dhuafa serta masyarakat kurang mampu.

    Karena itu, Cucun mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadikan semangat berbagi sebagai bagian di momen Idul Fitri dan juga dalam kehidupan sehari-hari bagi yang berkecukupan. Baik melalui zakat, infak, maupun bentuk kepedulian lainnya.

    “Islam mengajarkan kita untuk saling membantu dan berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan. Semangat gotong royong yang telah menjadi tradisi bangsa ini harus terus kita pelihara dan perkuat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi sebagian masyarakat,” papar Cucun.

    Pimpinan DPR koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut pun berharap kebersamaan yang terjalin dalam momen Idul Fitri dapat menjadi pemicu bagi seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. Terutama, kata Cucun, bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Idul Fitri sebagai momen refleksi, mempererat persaudaraan, dan memperkuat tekad untuk membangun bangsa yang lebih baik,” sebut Waketum PKB itu.

  • Arus Balik Lebaran 2025 Diprediksi Lancar, Ini Alasannya

    Arus Balik Lebaran 2025 Diprediksi Lancar, Ini Alasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Rudianto Lallo dari Komisi III DPR RI berpendapat bahwa arus balik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan akan berjalan lancar karena lamanya periode libur Lebaran.

    “Arus balik kan ada libur kan sampai tanggal 8 (April), saya kira dengan waktu libur yang lebih dari sepekan arus balik akan berjalan baik juga, prediksi saya seperti itu,” ucapnya.

    Rudianto menyatakan bahwa durasi libur yang cukup panjang memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk memilih waktu keberangkatan dari kampung halaman sehingga dapat menghindari kepadatan arus lalu lintas.

    “Karena ada kesempatan untuk tidak bersamaan, arus baliknya tidak bersamaan, karena ada waktu libur sampai tanggal 8 (April),” kata dia.

    Rudianto memprediksi kelancaran arus balik berdasarkan pengalaman arus mudik tahun ini yang berjalan lancar. Ia juga menyoroti peran pengamanan dan kebijakan yang disiapkan oleh Korlantas Polri selama periode arus mudik.

    Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Korlantas Polri antara lain meliputi rekayasa lalu lintas dan penyediaan jalur alternatif, penerapan sistem contraflow (lawan arah), serta sistem oneway (satu arah) yang berlaku secara lokal maupun nasional.

    “Menurut saya kalau mudiknya sudah lancar, biasanya arus baliknya juga lancar,” ujar Rudianto dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 1 April 2025.

    Ia juga menyampaikan pesan kepada masyarakat yang berangkat dari kampung halaman untuk senantiasa mematuhi aturan berkendara demi keselamatan bersama dan agar selamat sampai tujuan.

    “Yang utama adalah disiplin, menjaga keamanan bersama, hindari hal-hal yang bisa mengganggu mudik, arus balik, pada intinya disiplin. Tidak ugal-ugalan, pokoknya yang utama disiplin,” ucapnya.

    Antisipasi Jasa Marga

    Jasa Marga menyiapkan jalur fungsional di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan saat arus balik Idul Fitri 2025. Arus balik diperkirakan  mencapai puncaknya pada 6 April 2025 yang akan datang.

    Lisye Octaviana selaku Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga menyatakan bahwa pihaknya menyediakan lebih dari 32 km jalur fungsional.

    Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta, terutama di titik-titik krusial seperti Simpang Susun Dawuan Kilometer 66 Tol Jakarta-Cikampek.

    “Rencananya untuk jalur fungsional ini nanti akan dibuka, dipersiapkan mulai 2 April 2025. Dipersiapkan hanya khusus untuk golongan I, kendaraan non-bus dan non-truck dipersiapkan untuk bisa dilewati di jalur fungsional ini dari pukul 7.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB,” kata Lisye.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapuspen: Anak Buah Berbuat Salah, Komandan Satuan Juga Bertanggung Jawab
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 April 2025

    Kapuspen: Anak Buah Berbuat Salah, Komandan Satuan Juga Bertanggung Jawab Nasional 1 April 2025

    Kapuspen: Anak Buah Berbuat Salah, Komandan Satuan Juga Bertanggung Jawab
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)
    TNI

    Brigjen Kristomei Sianturi
    mengatakan,
    komandan satuan
    (dansat) juga ikut bertanggung jawab jika prajurit di satuannya berbuat kesalahan atau melanggar hukum.
    Hal itu disampaikan usai ditanya soal usulan agar TNI melakukan evaluasi terhadap
    SOP prajurit keluar barak
    .
    Usulan itu disampaikan oleh
    Komisi I DPR
    melihat banyaknya kasus kekerasan oleh oknum TNI.
    “Jadi, kalau anak buahnya berbuat salah, itu tuh komandannya juga bertanggung jawab soal itu. Itu sudah jelas tuh kalau di tentara begitu,” kata Kapuspen saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (1/4/2025).
    Ia mengungkapkan, sudah ada
    SOP prajurit
    keluar dari barak.
    Jika ada usulan mengenai evaluasi, menurut dia, hal itu semestinya membuat Dansat semakin memperketat imbauan kepada prajurit yang hendak keluar.
    “Sebenarnya SOP standar untuk keluar dari kesatrian itu sudah ada. Tinggal dari unsur pengawasan dari unsur komandan kesatuan yang ada, untuk lebih menekankan lagi kepada prajuritnya untuk benar-benar mematuhi itu dan fungsi pengawasan dari komandan satuan masing-masing,” ujar dia.
    Ia mengatakan, setiap prajurit TNI memiliki ragam aturan yang harus ditaati.
    Pertama, aturan soal Sapta Marga. Kemudian, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang mesti dipatuhi seluruh prajurit.
    “Itu suatu keputusan mutlak. Jika ada yang melanggar dari aturan itu tadi, dihukum seberat-beratnya,” ungkap dia.
    “Toh, yang di tentara juga banyak TNI-nya. Kalau kita hukum satu dua orang yang nakal itu ya enggak ada masalah,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mengusulkan agar aturan-aturan soal keberadaan prajurit TNI di luar barak disusun ulang.
    Hal ini untuk memastikan pengawasan terhadap prajurit ketika beraktivitas di luar barak bisa ditingkatkan demi mencegah pelanggaran.
    “Bagaimana caranya mereka keluar barak, bagaimana SOP mereka keluar dari markas. Kemudian, penugasan seperti apa dan bagaimana mereka bersikap saat mereka berada di posisi sipil,” kata Rizal.
    “Kemampuan adaptasi dengan sipil yang mesti ditingkatkan. Kapan mereka bertindak profesional sebagai seorang prajurit, kapan sebagai bagian dari komunitas sipil, bagian dari masyarakat. Jadi, itu tidak boleh dicampur,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.