Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Tarif Trump Ancam Industri Nasional, RI Berpotensi Dibanjiri Barang Impor – Halaman all

    Tarif Trump Ancam Industri Nasional, RI Berpotensi Dibanjiri Barang Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan kebijakan tarif impor baru bertajuk Reciprocal Tariffs atau dijuluki Tarif Trump, menjadi pukulan keras bagi sejumlah negara mitra dagang AS, termasuk Indonesia.

    Nantinya, produk utama ekspor Indonesia mencakup sektor-sektor unggulan seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut, bakal terdampak dari kebijakan tersebut.

    Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Edi Rivai mengatakan, dalam menghadapi situasi ini, INAPLAS menekankan pentingnya perlindungan pasar domestik untuk menjaga daya saing industri Indonesia, terutama di sektor kimia dan petrokimia yang merupakan industri strategis bagi sektor industri lainnya.

    “Dengan posisi Indonesia yang memiliki pasar besar dan daya beli yang relatif kuat, negara ini berpotensi menjadi tujuan ekspor bagi banyak negara yang terkena dampak kebijakan tarif AS. Hal ini dapat menyebabkan banjir barang impor yang dapat merugikan industri dalam negeri, mengancam keberlangsungan dan daya saing sektor-sektor strategis seperti kimia dan petrokimia,” ujar Edi dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

    Ia menyebut, banjir produk impor bukan sekadar isu perdagangan biasa, melainkan ancaman langsung terhadap kelangsungan manufaktur nasional. Tanpa kebijakan proteksi yang memadai, industri nasional bisa tergulung barang impor murah yang membanjiri pasar.

    INAPLAS juga menegaskan, pemerintah harus segera mengantisipasi dengan kebijakan perlindungan pasar yang tegas. Salah satunya adalah dengan mempercepat proses penyelidikan anti-dumping dan safeguard oleh Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) dan Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). 

    “Dengan langkah cepat dan responsif, Indonesia dapat mencegah kerugian lebih jauh di sektor industri nasional atas pasar alternatif oleh negara lain seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Cina ke Indonesia sebagai dampak kebijakan tariff Presiden Trump,” ujar Edi.

    Selain itu, INAPLAS juga menekankan pentingnya mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

    “Kebijakan TKDN harus dipertahankan sebagai fondasi utama kemandirian industri nasional. Bagi sektor kimia dan petrokimia, penerapan TKDN bukan hanya soal keberpihakan, tapi juga strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat penggunaan bahan baku lokal, dan membangun ekosistem industri yang berkelanjutan yang sekaligus dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia,” ujar Edi.

    Pemerintah juga didorong mengembalikan 12 pos tarif HS Code 39 yang sebelumnya telah dihapus sebelumnya dalam kebijakan pengendalian barang import Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023

    ”Kami mendorong pemerintah untuk segera mengembalikan 12 pos tarif HS Code 39 seperti pada Permendag No. 36 Tahun 2023 yang dihapus melalui Permendag 8 Tahun 2024 . Kode-kode harmonisasi tarif ini berkaitan erat dengan bahan baku plastik dan sangat strategis bagi keberlangsungan industri dalam negeri,” paparnya.

    “Penghapusannya membuka keran impor produk substitusi yang melemahkan industri lokal. Dengan pemulihan HS Code ini, kami yakin daya saing industri plastik nasional dapat tetap terjaga di tengah gempuran produk asing,” tambah Edi.

    INAPLAS pun mengusulkan agar pemerintah mempertahankan tarif impor dari Amerika Serikat.  Sebab, barang-barang dari AS kini tidak dapat bersaing secara harga dengan produk dalam negeri yang cenderung lebih efisien. 

    Dengan tetap menerapkan tarif terhadap produk AS, Indonesia tidak hanya menunjukkan sikap resiprokal terhadap kebijakan Trump, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap pasar domestik yang belum pulih, serta kepastian pasar dalam upaya memperkuat iklim investasi hilirisasi sektor petrokimia pemenuhan kebutuhan domerstik dalam negeri.

    “Surplus kita tidak terlalu besar, komoditi paling banyak elektrik dan tekstil, sehingga kita tidak perlu gegabah turunkan tariff dengan tetap mempertahan tarif MFN bahan baku plastik. Sehingga kita tetap mempertahankan ketahanan industri pasar domestik dan menjaga iklim investasi sektor hilirisasi petrokimia yang tengah dibangun,” ujar Edi.

    Kekhawatiran serupa juga datang dari Wakil Ketua DPR  Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan bahwa AS adalah mitra dagang yang penting. 

    “Amerika Serikat adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Kita harus melaksanakan diplomasi perdagangan dengan baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Dasco memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan barang-barang dari negara-negara lain yang tidak bisa masuk ke pasar Amerika. 

    Menurutnya, jika hal ini tidak diantisipasi, maka proses hilirisasi yang tengah dibangun pemerintah bisa terancam gagal. 

    “Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa menggagalkan proses hilirisasi kita. Kita musti jaga bersama kepentingan nasional ini bersama antara pemerintah, swasta, eksekutif, legislatif, dan penegak hukum,” tegas Dasco.

    Diketahui, Donald Trump memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor ke Amerika Serikat serta bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar negara tersebut. 

    Vietnam terkena tarif timbal balik resiprokal tertinggi 46 persen, sementara Indonesia terkena tarif 32 persen.

  • Ekonomi Dunia Bergejolak, Said Abdullah Dorong Pemerintah Bergerak di WTO dan Dalam Negeri

    Ekonomi Dunia Bergejolak, Said Abdullah Dorong Pemerintah Bergerak di WTO dan Dalam Negeri

    Ekonomi Dunia Bergejolak, Said Abdullah Dorong Pemerintah Bergerak di WTO dan Dalam Negeri
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
    Said Abdullah
    menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah strategis baik di tingkat internasional maupun domestik untuk menjaga
    stabilitas ekonomi
    nasional di tengah ketidakpastian global yang makin kompleks.
    “Di dalam negeri, Indonesia tengah menghadapi tantangan serius, mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga volatilitas tinggi di pasar saham dan sektor keuangan,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (3/4/2025).
    Sebagai respons terhadap ketidakpastian tersebut, Said merinci beberapa poin kebijakan yang perlu segera disiapkan oleh pemerintah.
    Pertama
    , mendorong inisiatif di forum World Trade Organization (
    WTO
    ). Pemerintah perlu melakukan penyehatan sistem perdagangan global yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi dunia secara berkelanjutan.
    “Kami tidak ingin kepentingan negara adidaya justru mengorbankan kesejahteraan masyarakat global,” tegasnya.
    Indonesia, lanjut Said, perlu kembali mengingatkan dunia atas tujuan utama WTO, yaitu menegakkan prinsip perdagangan nondiskriminatif dan meningkatkan kapasitas perdagangan internasional.
    Tujuan WTO lainnya adalah menjaga transparansi, mendorong perdagangan bebas, serta menjadi forum penyelesaian sengketa perdagangan antarnegara.
    “Kedua
    , menyiapkan langkah strategis dalam negeri,” ucap Said.
    Untuk merespons ketidakpastian global yang berkepanjangan, pemerintah juga perlu segera melakukan langkah-langkah strategis di dalam negeri, antara lain:
    Melindungi produk-produk ekspor Indonesia di pasar internasional dan mencari pasar alternatif jika pasar utama terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat harga menjadi tidak kompetitif.
    “Langkah ini penting untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” ujar Said.
    Memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan efektif dan dipatuhi oleh para eksportir.
    “Ini adalah cara untuk memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah,” kata Said.
    Menurut Said, penting untuk menyiapkan instrumen
    hedging fund
    sebagai pembayaran impor oleh para importir.
    Mengembangkan kerja sama bilateral
    currency swap
    dengan negara mitra dagang strategis, guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi internasional.
    Menyusun kebijakan fiskal kontra-siklus (
    counter-cyclical
    ) yang mendukung dunia usaha menghadapi perlambatan global, tanpa mengorbankan kesehatan fiskal nasional.
    Meningkatkan infrastruktur dan regulasi di sektor pasar saham dan keuangan untuk menjadikannya lebih inklusif dan menarik bagi investor global.
    Membangun sistem komunikasi publik yang terpercaya, dialogis, dan komunikatif, sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha.
    Said menyampaikan keprihatinannya terhadap dinamika ekonomi global yang kembali diselimuti ketidakpastian akibat gelombang proteksionisme perdagangan, yang dimulai dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden
    Donald Trump
    .
    “Dunia kembali dihadapkan awan kelabu. Distorsi mulai terjadi akibat kebijakan pengenaan tarif dari berbagai negara, yang dipicu oleh memanasnya kembali tensi dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok,” jelasnya. 
    Hal tersebut, lanjut dia, menandai babak kedua
    perang dagang
    , setelah babak pertama terjadi pada 2018 silam.
    Padahal, dalam dua tahun terakhir, ekonomi dunia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pascapandemi Covid-19 dan perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina. 
    “Namun, kondisi tersebut kembali terancam setelah Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada November 2024 lalu,” imbuh Said.
    Di bawah kepemimpinan Trump, AS kembali masuk ke dalam arena konflik dagang dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia mencapai 27,7 triliun dollar AS.
    Tiongkok kini juga menyandang status sebagai kekuatan ekonomi baru dengan PDB sebesar 17,7 triliun dollar AS.
    Presiden Trump juga melancarkan kebijakan dagang agresif terhadap negara-negara tetangga seperti Kanada dan Meksiko, memperluas jangkauan gelombang proteksionisme yang kini mulai menyebar ke berbagai belahan dunia.
    Dalam berbagai pernyataannya, Trump menegaskan keberpihakan terhadap kebijakan tarif sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara, mengurangi defisit perdagangan, serta memperkecil kesenjangan antara nilai ekspor dan impor. 
    “Pandangan tersebut sekaligus menandai pergeseran tajam posisi AS dari negara penganjur perdagangan bebas menjadi pengusung kebijakan proteksionis,” ucap Said.
    Pada era Presiden William McKinley, AS juga pernah menerapkan tarif tinggi lewat kebijakan McKinley Tariff pada 1890. 
    Kebijakan tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya depresi panjang global (
    long depression
    ) antara tahun 1873 hingga 1896.
    Kondisi saat ini menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya petaka ekonomi global, terutama karena negara-negara besar, seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko telah mulai merespons dengan kebijakan serupa.
    Hal yang paling memprihatinkan, Indonesia pun tak luput dari imbasnya. Pemerintahan Trump baru-baru ini menerapkan tarif sebesar 32 persen terhadap berbagai produk ekspor asal Indonesia ke pasar AS.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif Impor Trump: Pukulan Langsung ke Industri Padat Karya

    Tarif Impor Trump: Pukulan Langsung ke Industri Padat Karya

    Tarif Impor Trump: Pukulan Langsung ke Industri Padat Karya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat Donald
    Trump
    telah mengumumkan
    tarif bea masuk
    (Reciprocal Tariffs) atau disebut
    tarif Trump
    pada 2 April 2025. AS akan mengenakan tarif
    impor
    sebesar 32 persen untuk Indonesia.
    Wakil Ketua Komisi XI DPR M. Hanif Dhakiri mengatakan bahwa kebijakan
    tarif impor
    tersebut akan berdampak ke banyak hal di Indonesia. Salah satunya adalah
    industri
    padat karya.
    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja,” ujar Hanif lewat keterangannya yang sudah dikonfirmasi, Jumat (4/4/2025).
    Komoditas
    ekspor
    Indonesia seperti minyak nabati, garmen, dan tekstil dinilai Hanif akan disasar Amerika Serikat dalam penerapan kebijakan tarif impor tersebut.
    Mantan Menteri Ketenagakerjaan itu meminta
    pemerintah
    melakukan antisipasi yang terarah, nyata, dan berpihak ke industri dalam negeri.
    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Hanif.
    Selain itu, pemerintah disebutnya harus melakukan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Termasuk penguatan terhadap industri berbahan lokal agar tangguh menghadapi tantangan eksternal.
    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju, dan menembus pasar baru,” ujar Hanif.
    Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), tarif bea masuk atau tarif Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.
    Sebab selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS di antaranya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, udang, dan produk-produk perikanan laut.
    ”
    Pemerintah
    Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” bunyi keterangan resmi Kemenlu yang diunggah di laman resminya.
    Presiden
    Prabowo
    Subianto sendiri telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dalam menanggapi tarif timbal balik Amerika Serikat.
    Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan dan penghapusan regulasi yang menghambat.
    “Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-tariff barrier,” bunyi poin ke-8 pernyataan resmi Kemenlu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR: Pemerintah Harus Hati-hati Hitung Untung Rugi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump

    DPR: Pemerintah Harus Hati-hati Hitung Untung Rugi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump

    DPR: Pemerintah Harus Hati-hati Hitung Untung Rugi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI DPR
    Misbakhun
    mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam menghitung kerugian dan keuntungan dari kebijakan
    tarif impor
    baru yang diumumkan Presiden
    Amerika
    Serikat (AS)
    Donald Trump
    .
    Pasalnya, kebijakan Trump ini akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor
    Indonesia
    .
    “Kebijakan tarif bea masuk tambahan ke US (
    United States
    /Amerika Serikat) di era Trump 2.0 ini akan signifikan dampak tekanannya pada kinerja ekspor Indonesia ke US, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stakeholder untuk menghadapinya,” ujar Misbakhun kepada
    Kompas.com
    , Jumat (4/4/2025).
    “Karena pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tarif baru US tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” katanya lagi.
    Menurut Misbakhun, upaya pemerintah dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melakukan
    lobby
    kepada pemerintah AS adalah sebuah langkah awal yang tepat.
    Dia menyebut bahwa publik berharap pada hasil tim
    lobby
    khusus tersebut.
    “Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik. Apalagi, produk ekspor Indonesia didominasi oleh produk tekstil, garmen, alas kaki, minyak CPO dan peralatan elektronik, di mana hampir semuanya merupakan industri padat tenaga kerja terutama untuk tekstil, garmen dan alas kaki,” ujar Misbakhun.
    Misbakhun mengatakan, industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar AS menjadi lebih mahal karena terkena dampak penambahan tarif baru tersebut.
    Supaya bisa bersaing dari sisi harga, menurut Misbakhun, maka mereka juga harus makin efisien dalam struktur biaya produksinya untuk menjaga kelangsungan usaha.
    “Dampak lainnya yang sangat serius adalah pada kinerja nilai tukar rupiah atas dollar AS karena harga barang di AS akan makin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap, sehingga memicu kenaikan inflasi di AS yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19 lalu,” katanya.
    Misbakhun meyakini bahwa kondisi ini akan mengakibatkan The Fed menurunkan tingkat suku bunga mereka sebagai alat kontrol mereka supaya inflasi bisa dikendalikan.
    Sementara itu, akibat penurunan tingkat suku bunga The Fed, maka akan memicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi.
    “Dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang sehingga akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar rupiah atas dollar AS,” ujar Misbakhun.
    Sementara itu, Misbakhun mengatakan, dampak tarif tambahan baru ini pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan.
    Dengan begitu, bisa jadi tekanan itu akan mempengaruhi struktur laba mereka, dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak ke negara.
    “Berapa poin di atas harus disiapkan kebijakan antisipasinya oleh pemerintah sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan baru sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat tersebut bisa diminimalisir,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buntut Kenaikan Tarif Impor, Legislator PDIP Usulkan Reformasi WTO

    Buntut Kenaikan Tarif Impor, Legislator PDIP Usulkan Reformasi WTO

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO), kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan.

    Hal itu dikatakan menanggapi kebijakan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat terkait tarif impor.

    “Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan,” kata Said dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat 4 April 2025.

    Lebih lanjut politikus PDIP itu memandang Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesain sengketa perdagangan internasional.

    Langkah-langkah yang Perlu di Dalam Negeri

    Dia menghimbau agar produk produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dijaga, mencari pasar pengganti, jika produk produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif.

    “Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” ujarnya.

    Kemudian memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor, hal ini sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa.

    “Perkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir,” tuturnya.

    Bahkan Said menyarankan agar diperluas dan memperadalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.

    Lalu, lanjut Said, menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat.

    “Memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional,” katanya.

    “Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha. Demikian, kiranya bisa menjadi pertimbangan pemerintah,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hadapi Perang Dagang Trump, Misbakhun: Renegosiasi Langkah Terbaik

    Hadapi Perang Dagang Trump, Misbakhun: Renegosiasi Langkah Terbaik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Guncangan akibat kebijakan tarif bea masuk tambahan baru ke Amerika Serikat (AS) yang diluncurkan oleh Presiden Donald Trump kemarin, Kamis (3/4/2025), ini diyakini berdampak signifikan kepada kinerja ekspor Indonesia.

    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengingatkan agar pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stakeholders, a.l. kementerian lembaga, Bank Indonesia, eksportir, dan pihak terkait lainnya, untuk menghadapi tekanan ini.

    “Karena pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru AS tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” tegas Misbakhun, dalam rilisnya, Jumat (4/4/2025).

    “Upaya pemerintah Indonesia dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melakukan lobby kepada pemerintah Amerika Serikat adalah sebuah langkah awal yg tepat dan kita semua berharap pada hasil Tim Lobby Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” tambahnya.

    Selama tahun 2024, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar US$ 26,4 miliar dan jumlah tersebut 9,9% dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. Dengan demikian, posisi surplus di pihak Indonesia.

    Apalagi produk ekspor Indonesia, menurut Misbakhun, didominasi oleh produk tekstil, garmen, alas kaki, minyak CPO dan peralatan elektronik dimana hampir semuanya merupakan industri padat tenaga kerja terutama untuk tekstil, garmen dan alas kaki.

    Dengan demikian, Misbakhun menilai industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar AS, karena terkena dampak tarif tambahan baru tersebut.

    “Supaya mereka bisa bersaing dari sisi harga maka mereka juga harus makin efisien dalam struktur biaya produksi nya untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” ujarnya.

    Dia pun menuturkan arahan Presiden Prabowo adalah melakukan perbaikan struktural yang menghambat, termasuk upaya deregulasi dalam bentuk penyederhanaan aturan. Misbakhun yakin ini akan membantu upaya membangun efisiensi perusahaan di Indonesia sehingga mereka lebih mampu bersaing di pasar global.

    Lebih lanjut, dia pun melihat dampak lainnya yg serius dan harus diberikan respon oleh Bank Indonesia adalah pada kinerja nilai tukar rupiah atas dolar AS. Hal ini akan terjadi karena harga barang di AS akan makin mahal sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi di AS yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19 lalu.

    Alhasil, ini mengakibatkan The Fed pasti akan menurunkan tingkat suku bunga mereka sebagai alat kontrol mereka supaya inflasi bisa dikendalikan. Akibat penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang sehingga akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar rupiah atas dolar AS.

    “Untuk itu, Bank Indonesia harus melakukan upaya yang serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas USD. Jangan sampai tekanan koreksi negative rupiah melewati angka psikologis. Di saat pasar yang sedang libur lebaran saat ini, adalah waktu yang tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” papar Misbakhun.

    Selain itu, Misbakhun menegaskan dampak tarif tambahan baru ini pasti akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan sehingga bisa jadi tekanan itu akan mempengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara.

    Pasalnya, selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia.

    “Harus dihitung ulang target rencana penerimaan negara secara total apakah memberikan transmisi dampak pada target pembangunan di APBN 2025,” tegasnya.

    Dia menekankan beberapa poin di atas harus disiapkan kebijakan antisipasinya oleh pemerintah sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan baru sebesar 32% oleh AS tersebut bisa diminimalisir.

    “Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” tutupnya.

    (haa/haa)

  • Indonesia Serahkan 143 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar

    Indonesia Serahkan 143 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan tim bantuan Indonesia menyerahkan bantuan kemanusiaan dari rakyat Indonesia sebanyak 143 ton kepada Myanmar yang tertimpa bencana gempa bumi, pada Jumat (28/3/2025).

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa bantuan dari Indonesia tersebut telah diterima oleh Deputy Minister of Social Welfare Relief and Resettlement Myanmar Soe Kyi, di Bandara Naypyitaw, pada Kamis (3/4/2025).

    Dalam sambutannya, pimpinan tim bantuan Indonesia menyampaikan bantuan tersebut sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia kepada rakyat Myanmar.

    Selain itu, bantuan tersebut juga sebagai wujud komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama penanggulangan bencana di antara negara-negara Asean. 

    “Pihak Myanmar menyampaikan terima kasih atas bantuan rakyat Indonesia tersebut,” kata keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (4/4/2025).

    Kemlu RI menyatakan bahwa total bantuan logistik Indonesia yang diberikan untuk Myanmar seberat 143 ton atau senilai Rp22,6 miliar atau setara US$1,3 juta.

    Adapun bantuan tersebut terdiri dari bahan pangan, obat-obatan, perlengkapan medis serta perlengkapan penunjang pengungsian. 

    Indonesia menerjunkan tim gabungan yang terdiri dari unsur-unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan Emergency Medical Team (EMT) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

    Tim dari Indonesia bergabung dengan sejumlah negara yang juga mengirimkan Urban Search and Rescue (USAR) dalam rangka membantu melakukan pertolongan pertama dan pencarian korban-korban gempa bumi di Myanmar.

    Berdasarkan data yang tercatat, sekitar 2.886 orang tewas dan 4.636 orang terluka akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter (SR) yang melanda Myanmar. Sebanyak 351 orang dinyatakan hilang.

    “Pimpinan tim setiba di Nay Pyi Daw langsung melakukan peninjauan ke lokasi terdampak gempa di sekitar Ibu Kota Myanmar tersebut dan ke base-op Tim Gabungan Indonesia,” tambahnya.

    Sementara itu, tim Indonesia telah mengupayakan evakuasi 5 orang Warga Negara Indonesia (WNI) terdampak bencana gempa dari Mandalay ke Yangon, dari 5 WNI tersebut, 4 orang di antaranya merupakan kelompok rentan.

    Kemudian, turut hadir saat penyerahan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar tersebut di antaranya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Basarnas, dan anggota Komisi VIII DPR.

  • Senator Republik Melawan, Ajukan RUU untuk Hambat Kebijakan Tarif Trump

    Senator Republik Melawan, Ajukan RUU untuk Hambat Kebijakan Tarif Trump

    Washington DC –

    Senator Amerika Serikat dari Partai Republik, Chuck Grassley, mengajukan rancangan undang-undang RUU yang mengharuskan persetujuan Kongres untuk tarif baru. RUU itu diajukan sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif baru yang luas pada berbagai macam barang impor.

    Dilansir Reuters, Jumat (4/4/2025), Grassley menyebut negara bagian asalnya, Iowa, sangat bergantung pada perdagangan pertanian global. Dia bergabung dengan Senator Demokrat Maria Cantwell dari Washington untuk ‘Trade Review Act of 2025’ yang mengharuskan Kongres untuk menyetujui tarif baru dalam waktu 60 hari sejak diberlakukan atau secara otomatis memblokir penerapannya.

    Kongres merupakan parlemen AS yang terdiri dari House of Representatives (DPR) dan Senat. Baik DPR AS dan Senat AS sama-sama didominasi oleh politikus Republik yang merupakan partai pendukung Trump.

    Langkah tersebut, yang diambil sehari setelah empat Senator Republik lainnya memberikan suara untuk upaya mencabut tarif Trump atas barang-barang Kanada, merupakan tanda terbaru dari perbedaan pendapat di antara Partai Republik. Langkah agresif Trump itu telah memicu ketakutan akan resesi dan memicu hari terburuk Wall Street sejak 2022.

    Baik RUU dari Grassley maupun tindakan yang disahkan Senat pada Rabu (2/4) tidak dianggap akan menjadi undang-undang karena Partai Republik menyuarakan dukungan untuk langkah Trump. Trump, yang telah lama menganjurkan tarif, mengatakan hambatan perdagangan AS tertinggi dalam lebih dari satu abad akan meningkatkan pendapatan federal dan mendorong manufaktur kembali ke AS.

    Para ekonom telah menyuarakan skeptisisme yang mendalam tentang kedua kemungkinan tersebut. Grassley, anggota Senat AS yang menjabat paling lama, tidak secara langsung mengkritik Trump dalam memperkenalkan RUU-nya.

    Dia mencatat bahwa dirinya telah mengusulkan pendekatan perdagangan yang serupa selama pemerintahan pertama Trump, dengan mengutip Konstitusi AS yang menetapkan kewenangan Kongres atas masalah perdagangan. Badan legislatif sejauh ini telah menyerahkan kekuasaan tersebut kepada cabang eksekutif.

    “Saya berharap tarif yang lebih terarah akan memenuhi kebutuhan negara-negara yang memanfaatkan kita, dan mungkin pendekatan yang lebih sederhana dalam hal jumlah,” kata Senator Republik Jerry Moran kepada wartawan.

    Dia juga menyuarakan kekhawatiran tarif yang dikenakan pada sekutu AS di Asia Tenggara serupa dengan yang dikenakan pada China. Menurutnya, hal itu dapat ‘merusak’ bagi AS.

    Senator Republik James Lankford mengatakan dia terkejut dengan tarif 17% pada Israel dan berharap Perwakilan Dagang AS dapat menjelaskan mengapa tingkat tarif pada Israel berbeda dari negara-negara lain. Sementara, Senator Republik Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, dan Mitch McConnell memberikan suara untuk meloloskan resolusi ketidaksetujuan Senator Demokrat Tim Kaine mengenai pendekatan perdagangan Trump terhadap Kanada.

    Mereka menganggap tarif dari Trump menaikkan biaya barang dan jasa. Hal itu dianggap memberatkan warga Amerika.

    Sekitar setengah dari warga Amerika, dan satu dari lima warga Republik, percaya bahwa menaikkan tarif impor akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos yang diselesaikan pada Rabu (2/4). Para pengkritik tarif Trump di Kongres dari Partai Republik tetap merupakan minoritas yang jelas.

    Apalagi, DPR AS awal bulan ini telah meloloskan tindakan yang dimaksudkan untuk melucuti kekuasaan Kongres menentang tarif baru dari Trump.

    “Presiden telah berbicara tentang perdagangan yang tidak adil terhadap Amerika Serikat selama 40 tahun, jadi dia sangat konsisten dalam hal ini. Dalam jangka panjang, saya pikir ini sangat penting bagi negara, mendatangkan pekerjaan dan manufaktur kembali ke Amerika, dengan fokus pada ekonomi kita,” kata Senator John Barrasso, anggota Partai Republik nomor 2 di majelis tersebut.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Soal Tarif Impor Trump, Banggar DPR: Indonesia Harus Desak WTO

    Soal Tarif Impor Trump, Banggar DPR: Indonesia Harus Desak WTO

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, memberikan sejumlah saran kepada pemerintah dalam merespons kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah mendesak World Trade Organization (WTO) untuk menyehatkan perdagangan global agar lebih adil dan berkelanjutan.

    “Desakan kepada WTO ini penting agar perdagangan global lebih adil dan dapat menopang pertumbuhan ekonomi dunia secara berkelanjutan. Kita tidak ingin kepentingan masyarakat global terabaikan hanya demi kepentingan negara adidaya,” ujar Said kepada wartawan, Jumat (4/4/2025).

    Said menambahkan Indonesia perlu mengingatkan dunia tentang prinsip dasar WTO, yakni perdagangan nondiskriminatif, transparansi, pembangunan kapasitas perdagangan internasional, serta penyelesaian sengketa dagang yang adil.

    Selain itu, Said menekankan pentingnya langkah antisipatif di dalam negeri untuk mengurangi dampak kebijakan tarif impor Trump. Salah satunya adalah menjaga daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional dan mencari pasar alternatif bagi produk yang terdampak.

    “Jika produk ekspor Indonesia terhambat akibat tarif tinggi, kita harus segera mencari pasar pengganti agar harga tetap kompetitif dan neraca perdagangan tetap surplus,” tegasnya.

    Said juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan kebijakan penempatan 100% devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan efektif dan dipatuhi oleh pelaku usaha. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan devisa nasional.

    “Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan hedging fund untuk melindungi nilai keuangan dari risiko investasi serta memperluas skema bilateral currency swap dengan mitra dagang strategis agar ketergantungan terhadap dolar AS bisa dikurangi,” imbuhnya.

    Said turut menyoroti perlunya kebijakan fiskal kontra siklus (counter cyclical fiscal policy) guna membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.

    “Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham serta pasar keuangan agar lebih inklusif dan tetap menarik bagi investor internasional,” katanya.

    Selain itu, ia menekankan pentingnya komunikasi publik yang akurat dan transparan agar para pelaku usaha mendapatkan informasi yang jelas dan terpercaya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan penerapan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke AS. Selain itu, tarif lebih tinggi akan diberlakukan bagi sejumlah negara mitra dagang. Beberapa negara yang diterapkan tarif impor lebih tinggi dari 10%, antara lain China (34%), Uni Eropa (20%), Indonesia (32%), dan Vietnam (46%, tarif tertinggi).

  • Irwan Muin Siap Ramaikan Musda Golkar Sulsel

    Irwan Muin Siap Ramaikan Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Irwan Muin menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) yang akan datang. Pernyataan ini ia sampaikan setelah berdiskusi dengan tokoh senior Golkar, Nurdin Halid.

    “Yah, ini adalah pesta demokrasi Partai Golkar Sulsel. Semua kader memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam Musda. Olehnya itu, saya juga siap meramaikan Musda,” ujar Irwan Muin, Jumat (4/4/2025).

    Irwan Muin dikenal memiliki kedekatan dengan Nurdin Halid dan banyak mendampingi mantan Ketum PSSI itu di DPR RI sejak terpilih sebagai anggota legislatif. 

    Selain itu, ia juga dikenal memiliki hubungan baik dengan DPD II Golkar di Sulsel, yang semakin menguatkan posisinya dalam perhelatan Musda nanti.

    Pada Musda sebelumnya, Irwan Muin menjabat sebagai Sekretaris SC, yang membuatnya memahami betul teknis pelaksanaan Musda. 

    Pengalaman ini diyakini akan menjadi modal penting bagi dirinya dalam menghadapi dinamika yang terjadi dalam Musda kali ini.

    Sementara itu, Nurdin Halid menegaskan bahwa setiap kader Golkar memiliki hak yang sama dalam Musda, selama memenuhi syarat yang telah ditentukan.

    “Semua kader memiliki hak yang sama dalam Musda, sepanjang memenuhi syarat. Silakan berkompetisi,” ujar Nurdin Halid.