Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Perempuan Berperan Penting dalam Mendidik Anak

    Perempuan Berperan Penting dalam Mendidik Anak

    Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, mengingatkan pentingnya peran perempuan dalam mendidik anak. Untuk itu ia mendorong peningkatan peran perempuan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

    “Saya berharap bisa meningkatkan peran dari perempuan Probolinggo, karena sebagai seorang ibu tugas dan tanggung jawab kita sangat berat. Terkadang kita dituntut sebagai seorang super women,” ucap legislator yang akrab disapa Ning Dini itu saat Kunjungan Kerja Sekali Setahun di Aula Bin Aminuddin, Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis, 3 April 2025.

    Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu juga menuturkan betapa pentingnya peran seorang perempuan dalam rumah tangga, sebagai guru pertama bagi anak-anaknya.

    “Perempuan dalam perannya sebagai seorang ibu dituntut bisa mendidik anak dengan baik,” jelasnya.

    Baca juga: Ramadhan sebagai Latihan Kesabaran Mengelola Emosi dan Menguatkan Jiwa

    Bukan hanya itu, menurut Ning Dini, seorang ibu juga bisa berperan sebagai dokter dan ahli gizi supaya bisa menyajikan makanan yang bergizi dan sehat bagi anak-anaknya.

    “Seorang ibu juga memiliki peran sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anaknya. Makanya kita senantiasa berusaha menjadi teladan bagi lingkungan, supaya bisa menyiapkan generasi masa depan yang hebat,” tegasnya. 

    Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, mengingatkan pentingnya peran perempuan dalam mendidik anak. Untuk itu ia mendorong peningkatan peran perempuan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
     
    “Saya berharap bisa meningkatkan peran dari perempuan Probolinggo, karena sebagai seorang ibu tugas dan tanggung jawab kita sangat berat. Terkadang kita dituntut sebagai seorang super women,” ucap legislator yang akrab disapa Ning Dini itu saat Kunjungan Kerja Sekali Setahun di Aula Bin Aminuddin, Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis, 3 April 2025.
     
    Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu juga menuturkan betapa pentingnya peran seorang perempuan dalam rumah tangga, sebagai guru pertama bagi anak-anaknya.

    “Perempuan dalam perannya sebagai seorang ibu dituntut bisa mendidik anak dengan baik,” jelasnya.
     
    Baca juga: Ramadhan sebagai Latihan Kesabaran Mengelola Emosi dan Menguatkan Jiwa
     
    Bukan hanya itu, menurut Ning Dini, seorang ibu juga bisa berperan sebagai dokter dan ahli gizi supaya bisa menyajikan makanan yang bergizi dan sehat bagi anak-anaknya.
     
    “Seorang ibu juga memiliki peran sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anaknya. Makanya kita senantiasa berusaha menjadi teladan bagi lingkungan, supaya bisa menyiapkan generasi masa depan yang hebat,” tegasnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Buruh Apresiasi Sufmi Dasco Soal Indonesia Jangan Jadi Tempat Pembuangan Produk Negara Lain – Halaman all

    Buruh Apresiasi Sufmi Dasco Soal Indonesia Jangan Jadi Tempat Pembuangan Produk Negara Lain – Halaman all

    Indonesia jangan sampai menjadi sasaran ‘tempat pembuangan’ produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di Amerika Serikat (AS).

    Tayang: Sabtu, 5 April 2025 00:48 WIB

    HO

    AWAS PRODUK BUANGAN – Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat meminta Indonesia jangan sampai menjadi sasaran ‘tempat pembuangan’ produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di Amerika Serikat (AS). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Indonesia jangan sampai menjadi sasaran ‘tempat pembuangan’ produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di Amerika Serikat (AS).

    Hal itu imbas dari tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.

    Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat sepakat terkait bahwa ada potensi negara-negara yang produknya tidak laku di Amerika Serikat akan dialihkan ke pasar Indonesia.

    “Saya rasa ini pernyataan yang genuine dan cerdas karena kita memang harus dan wajib melindungi produk dalam negeri kita”, ujar Jumhur dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

    Karena itu Jumhur mendukung penuh gagasan Sufmi Dasco agar semua aparatur negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan swasta saling bahu membahu menjaga kepentingan nasional.

    “Kaum buruh pun siap berdiri di garis depan bersama-sama menjaga kepentingan nasional dalam hal ini kepentingan industri nasional karena bila gagal menjaga ini, kaum buruh lah yang paling pertama terdampak,” pungkas Jumhur.

    Diketahui,  Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.

    AS memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor ke Amerika Serikat serta bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar negara tersebut. 

    Vietnam terkena tarif timbal balik resiprokal tertinggi 46 persen, sementara Indonesia terkena tarif 32 persen.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Misbakhun Optimistis Tim Ekonomi Prabowo Bisa Hadapi Kebijakan Trump

    Misbakhun Optimistis Tim Ekonomi Prabowo Bisa Hadapi Kebijakan Trump

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPRRI Mukhamad Misbakhun memperkirakan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang tarif bea masuk tambahan baru atas produk luar negeri akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS.
     
    Legislator Golkar itu mendorong tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan konsolidasi menyeluruh demi menghadapi guncangan akibat kebijakan yang kondang dengan sebutan Trump 2.0 tersebut.
     
    “Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” kata Misbakhun.

    Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.
     
    “Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” ujarnya.
     
    Misbakhun juga membeber data transaksi perdagangan Indonesia-AS pada 2024. Pada tahun lalu,  nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar.
     
    Menurut Misbakhun, angka itu setara dengan 9,9 perseb dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. “Posisi surplus di pihak Indonesia,” ujarnya.
     
    Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga memerinci soal ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik.
     
    Misbakhun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia. Industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar US yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. 
     
    “Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” ujar Misbakhun.
     
    Menurut Misbakhun, dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Akibatnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, bahkan bisa berefek ke APBN.
     
    Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara.
     
    “Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” ujar Misbakhun.
     
    Terkait arahan Prabowo tentang perbaikan struktural pada berbagai hambatan perekonomian melalui deregulasi ataupun penyederhanaan aturan yang menghambat. Misbakhun meyakini arahan tersebut jika dilaksanakan akan membantu upaya membangun efisiensi perusahaan di Indonesia.
     
    “Dengan demikian industri kita tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan, tetapi juga menjadi  lebih mampu bersaing di pasar global,” imbuhnya.
     
    Misbakhun juga mendorong Bank Indonesia (BI) mengantisipasi kinerja kurs Rupiah terhadap dolar AS (USD). Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu memprediksi harga barang di US akan makin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19.
     
    Misbakhun memperkirakan Bank Sentral AS (The Fed) pasti akan menurunkan tingkat suku bunga  sebagai alat kontrol supaya inflasi bisa dikendalikan.
     
    “Penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang. Kondisi ini akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar Rupiah atas USD,” ujarnya.
     
    Oleh karena itu, Misbakhun mengingatkan BI melakukan upaya serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas USD. Menurut dia, jangan sampai tekanan koreksi negatif atas  Rupiah melewati angka psikologis.
     
    “Pada saat pasar sedang libur Lebaran saat ini adalah waktu yg tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” tambahnya.
     
    Misbakhun menyebut beberapa poin penting dalam kebijakan baru dari Presiden Trump itu harus diantisipasi sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan  sebesar 32 persen atas produk RI bisa diminimalisasi.
     
    “Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” kata Misbakhun.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Renegosiasi Tarif Trump Langkah Terbaik, tapi Hati-hati

    Renegosiasi Tarif Trump Langkah Terbaik, tapi Hati-hati

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong langkah negosiasi ulang terkait tarif baru yang dikenakan Presiden AS Donald Trump terkait barang impor yang masuk ke AS terhadap Indonesia. Namun, Misbakhun meminta pemerintah untuk berhati-hati.

    “Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.

    “Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Misbakhun membeberkan data transaksi perdagangan Indonesia-AS pada 2024. Pada tahun lalu, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar. Menurutnya, angka itu setara dengan 9,9 persen dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. “Posisi surplus di pihak Indonesia,” imbuh dia.

    Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga memerinci soal ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik. Misbakhun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia.

    Dia menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Akibatnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, bahkan bisa berefek ke APBN.

    “Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” ujar Misbakhun.

    Misbakhun menyebut beberapa poin penting dalam kebijakan baru dari Presiden Trump itu harus diantisipasi sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan sebesar 32 persen atas produk RI bisa diminimalisasi.

    “Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” pungkas Misbakhun.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketua Banggar Said Abdullah Minta Pemerintah Dorong WTO Sehatkan Perdagangan Global

    Ketua Banggar Said Abdullah Minta Pemerintah Dorong WTO Sehatkan Perdagangan Global

    JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah berinisiatif mendorong forum World Trade Organization (WTO) mengambil kebijakan untuk menyehatkan perdagangan global secara berkelanjutan.

    Permintaan ini disampaikan merespons langkah Presiden Amerika Donald Trump yang mengumumkan tarif impor baru. Said menilai Indonesia perlu mengajak dunia untuk mengedepankan prinsip perdagangan yang tidak mendiskriminasi negara satu dengan lainnya.

    “Saya menyarankan pemerintah mengambil beberapa langkah dan inisiatif antara lain melalui WTO untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil dan menopang pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan,” kata Said dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 April.

    Politikus PDIP itu juga menilai Indonesia lewat WTO perlu membangun perdagangan internasional yang transparan. “Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya lalu kepentingan masyarakat global mendapatkan kesejahteraan diabaikan,” tegas Said.

    “Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan nondiskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas serta sebagai forum penyelesain sengketa perdagangan internasional,” sambung dia.

    Sedangkan untuk di dalam negeri, pemerintah bisa menjalankan strategi menghadapi ketidakpastian ekonomi global sekarang. Di antaranya dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan dengan mencari pasar baru menggantikan Amerika Serikat.

    “Jika produk produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif,” ujar Said.

    Politikus PDIP ini juga menekankan pemerintah harus memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi pelaku ekspor untuk memperkuat kebutuhan devisa, serta memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir.

    Langkah berikutnya, sambung Said, dengan memperluas dan memperadalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.

    Kemidian menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global.

    “Kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah Indonesia juga diminta memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan. Said bilang hal ini bertujuan untuk mendorong pasar saham dan keuangan yang lebih inklusi tetapi tetap menjanjikan bagi investor internasional.

    Terakhir, menyediakan sumber informasi yang tepercaya sebagai rujukan pelaku usaha. “Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat dirujuk oleh para pelaku usaha,” pungkasnya.

     

  • PDIP Ungkap Ancang-Ancang Pertemuan Megawati dengan Prabowo, Puan dan Dasco Sudah Beri Sinyal

    PDIP Ungkap Ancang-Ancang Pertemuan Megawati dengan Prabowo, Puan dan Dasco Sudah Beri Sinyal

    TRIBUNJAKARTA.COM – Wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri semakin menguat akan terjadi.

    PDIP sudah memasang ancang-ancang pertemuan dua tokoh nasional itu dengan mempersiapkan kebijakan politik.

    Pihak Prabowo yang diwakili Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan pihak Megawati yang diwakili Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, sudah memberikan sinyal positif.

    Kerja Sama Politik

    Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah, mengatakan, partainya akan menawarkan kerja sama politik pada pertemuan Prabowo-Megawati.

    Sebagai pemimpin tertinggi partai banteng, Megawati sendiri yang akan merumuskan kerja sama itu.

    “Namun demikian, bagaimana nanti format kerja sama politik antara PDI-P dengan Pemerintahan Prabowo, nanti akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega,” kata Basarah ditemui Kompas.com di Pendopo Hadi Negoro, Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Basarah, kerja sama itu merupakan manifestasi dari semangat gotong royong yang menjadi inti dari nilai-nilai Pancasila.

     “Dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, PDIP ingin bergotong royong menyukseskan pembangunan nasional,” ujarnya.

    Namun ia menegaskan, kerja sama tidak harus dalam bentuk bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan seperti saat ini.

    “Ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam konteks menjaga keselamatan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional,” kata Basarah.

    Menanggapi kemungkinan tidak adanya partai oposisi jika PDIP bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo, Basarah menyatakan bahwa partainya tidak menganut konsep oposisi maupun koalisi secara formal. 

    Menurut dia, dalam sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia, fungsi pengawasan bisa dilakukan oleh partai politik melalui kader yang duduk di parlemen, bukan dari luar pemerintahan.

    “Di sana (Undang-Undang tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD) diatur hak-hak parpol di parlemen. Hak menyetujui atau menolak RAPBN, hak membuat undang-undang bersama pemerintah, dan hak pengawasan,” tuturnya.

    Saat ditanya kemungkinan PDIP menempatkan kadernya di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Basarah mengatakan hal tersebut adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati. Meski begitu, ia optimistis komunikasi antara Megawati dan Prabowo akan tetap terjaga. 

    “Pada intinya, apa pun pola hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo, di atas semua itu hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat baik,” pungkasnya.

    Puan dan Dasco

    Diberitakan sebelumnya, Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP dan putri Megawati, mengatakan, pertemuan ibunya dengan Prabowo akan terjadi tak lama lagi.

    “Secepatnya,” ujar Puan usai menghadiri open house Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025) dikutip dari YouTube KompasTV. 

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra, mengklaim hal yang sama. 

    Namun, Dasco enggan mengungkapkan secara pasti kapan pertemuan itu akan terjadi. 

    Dasco mengatakan, mereka sudah sepakat pertemuan itu akan terjadi secepatnya.

    “Nah itu sama-sama, sepakat, itu secepatnya. Secepatnya itu kapan, ayo kita tunggu saja,” kata Dasco.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Tarif Impor Trump 32% Ancam Ekonomi Indonesia, Apa yang Harus Dilakukan?

    Tarif Impor Trump 32% Ancam Ekonomi Indonesia, Apa yang Harus Dilakukan?

    Jakarta: Indonesia menghadapi tantangan besar setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menerapkan kebijakan tarif impor sebesar 32 persen. 
     
    Keputusan ini bukan sekadar kebijakan perdagangan biasa, melainkan pukulan telak yang bisa mengguncang industri dalam negeri. 
     
    Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rachmat Gobel menegaskan pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia sebelum terlambat.

    “Hanya ada satu kalimat, mari kita jaga dan kita selamatkan Indonesia dari bahaya di depan mata kita,” ujar Gobel dalam keterangan tertulis dikutip Jumat, 4 April 2025.
     

    Gelombang PHK mengancam, rupiah terus melemah
    Kondisi industri dalam negeri sebenarnya sudah mengalami masa sulit jauh sebelum kebijakan ini diberlakukan. Deindustrialisasi perlahan menggerus sektor manufaktur, membuat banyak pabrik tutup dan menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). 
    Kini, dengan tarif impor yang semakin tinggi, peluang ekspor produk Indonesia ke pasar Amerika Serikat semakin menyempit.
     
    “Dengan demikian, pengangguran bisa semakin meningkat. Pada sisi lain juga ada kecenderung nilai rupiah terus melemah terhadap sejumlah mata uang asing,” ungkap dia. 
     

    Gobel menyebutkan bahwa dampaknya bisa sangat luas. Jika ekspor Indonesia ke AS menurun drastis, maka banyak sektor industri yang akan kehilangan pasar, produksi akan melambat, dan pada akhirnya angka pengangguran pun meningkat. 
     
    Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terus menunjukkan tren melemah. Semua ini berpotensi menjadi kombinasi yang mematikan bagi perekonomian nasional.
    Saran untuk pemerintah hadapi tarif Trump
    Dia pun memberikan sejumlah saran menghadapi kebijakan Trump tersebut. Pertama, berikan kemudahan dan deregulasi perizinan bagi yang akan berinvestasi di Indonesia. Kedua, berikan insentif pajak dan tarif bagi dunia usaha. 
     
    Ketiga, jaga pintu-pintu masuk Indonesia dari barang selundupan. Keempat, melarang secara permanen impor tekstil dan produk tekstil bermotif kain tradisional Indonesia seperti batik, tenun, maupun sulam. 
     
    Kelima, melarang secara permanen impor pakaian bekas. Keenam, pemerintah membantu mencarikan pasar ekspor baru bagi industri Indonesia.
     

    Ketujuh, pemerintah harus melakukan perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menurunkan tarif. Kedelapan, lindungi dan jaga pasar dalam negeri dari serbuan produk impor.
     
    Pada sisi lain, kata dia, kebijakan Trump tersebut akan membuat semua negara berlomba-lomba memberikan insentif bagi eksportir untuk mencari pasar baru, salah satunya Indonesia. Legislator asal Gorontalo itu menegaskan hal itu harus dicegah.
     
    “Barang-barang dari Tiongkok  dan Vietnam bisa banjir ke Indonesia. Ini yang harus dicegah. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dari serbuan impor, salah satunya melalui penegakan aturan TKDN,” tutur dia. 
    Penguatan kondisi sosial
    Gobel mengingatkan pemerintah tentang pentingnya menjaga kondisi sosial. Penguatan solidaritas dan kepedulian sosial harus dilakukan. 
     
    “Mari kita sama-sama menjaga Indonesia. Jadikan momen ini sebagai kebangkitan. Tantangan dan ancaman kita ubah menjadi peluang untuk membangun spirit kebersamaan, cinta Tanah Air, dan perilaku bersih dari korupsi dan nepotisme,” ujar Dia.
     
    Sebelumnya, Presiden Trump mengenakan tarif baru ke sejumlah negara yang memiliki surplus ekspor ke Amerika Serikat dengan mengenakan  tarif hingga 32 persen. 
     
    Hal itu pasti berdampak besar bagi ekonomi Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat disebut Trump memberikan surplus bagi Indonesia, pada 2024 sebesar USD18 miliar.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Tarif Impor AS 32 Persen Jadi Alarm Serius, Pemerintah Harus Tegas

    Tarif Impor AS 32 Persen Jadi Alarm Serius, Pemerintah Harus Tegas

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika serikat (AS) Donald Trump dalam kebijakan terbarunya mengenakan tarif impor sebesar 32 persen kepada Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, kebijakan ini menjadi alarm serius bagi ekonomi nasional. Ia meminta pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah, dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya, Jumat, 4 April 2025.

    Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara dan tarif tambahan bervariasi berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra pada 2 April 2025.

    Indonesia dikenakan tarif tambahan 32 persen untuk sejumlah produk, sedangkan Vietnam 46 persen dan China 34 persen. Penetapan ini mengacu pada kalkulasi hambatan perdagangan, manipulasi mata uang serta akses pasar.

    Kebijakan Trump Pukul Komoditas Ekspor Unggulan

    Hanif menyebut kebijakan Trump dapat memukul komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp500 triliun, tertinggi kedua setelah China. Menurut Hanif, jika pemerintah tidak bergerak cepat dampaknya bakal fatal.

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” tutur Hanif.

    Hanif menuturkan, nilai tukar rupiah telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia (BI) sudah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar tetapi langkah tersebut belum cukup tanpa penguatan sektor riil dan fiskal.

    “Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PKB ini mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika. Selain itu perlu dilakukan penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas serta lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan harus maju dan menembus pasar baru,” kata Hanif.

    Pentingnya Investasi SDM

    Hanif menyebut investasi pada sumber daya manusia (SDM) menjadi langkah yang penting, termasuk pada pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.

    “Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” tuturnya.

    Mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional. Menurutnya, saat ini momentum tepat untuk melangkah lebih berani.

    “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” ucap Hanif.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ada Kebijakan Tarif Baru Trump, Pemerintah Diminta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    Ada Kebijakan Tarif Baru Trump, Pemerintah Diminta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk meminimalisir dampak negatif tarif impor baru Amerika Serikat (AS), bahkan menjadikan momentum ini peluang bagi memperkuat sektor industri dalam negeri.

    “Saran kami sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama, ini yang menjadi concern kita,  industri kita akan makin tertekan, dan taruhannya tenaga kerja,” kata Evita. Jumat (4/4/2025).

    Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan ini menanggapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump. Indonesia terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen. Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai 14,34 miliar dolar AS pada tahun 2024. 

    Menurut Evita, penguatan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan konsisten meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan insentif bagi industri yang terkena dampak tarif agar tetap kompetitif, meningkatkan kualitas produk ekspor, dan hilirisasi industri agar ekspor bernilai tambah tinggi. Kemudian konsisten mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor berkurang. 

    Termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri yang bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja.

    Disamping itu, Evita  meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis diantaranya adalah melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS untuk mencari solusi terbaik seperti perundingan ulang tarif. 

    “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” katanya.

    Indonesia juga disarankan menggunakan forum internasional seperti WTO dan ASEAN untuk menekan AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tarifnya, serta berkoordinasi dengan negara-negara yang terkena dampak tarif untuk membentuk strategi bersama dan mendorong perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara yang lebih terbuka terhadap produk Indonesia.

    “Kita juga perlu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang ekspor baru,” ucapnya.

    Diakui, produk ekspor Indonesia selama ini sangat mengandalkan pasar AS untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya. Selain AS, dua negara lain yaitu China dan India juga menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

    “Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita perlu mencari pasar baru dan membuka peluang ekspor baru sehingga ketika terjadi masalah produk ekspor kita tetap aman,” ujar Evita lagi.

  • Ada Kebijakan Tarif Baru Trump, Pemerintah Diminta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    Pasca Kebijakan Tarif Baru Trump, Wakil Ketua Komisi VII Minta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dr Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk meminimalisir dampak negatif tarif impor baru Amerika Serikat (AS), bahkan menjadikan momentum ini peluang bagi memperkuat sektor industri dalam negeri.

    “Saran kami sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama, ini yang menjadi concern kita, industri kita akan makin tertekan dan taruhannya tenaga kerja,” kata Evita, Jumat (4/4/2025). 

    Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan ini menanggapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump kemarin. 

    Indonesia terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen.

    Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai US$14,34 miliar pada tahun 2024. 

    Menurut Evita, penguatan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan konsisten meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan insentif bagi industri yang terkena dampak tarif agar tetap kompetitif, meningkatkan kualitas produk ekspor, dan hilirisasi industri agar ekspor bernilai tambah tinggi. 

    Kemudian konsisten mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor berkurang. 

    Termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri yang bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja.

    Disamping itu, Evita meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis diantaranya adalah melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS untuk mencari solusi terbaik seperti perundingan ulang tarif. 

    “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” katanya.

    Indonesia juga disarankan menggunakan forum internasional seperti WTO dan ASEAN untuk menekan AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tarifnya, serta berkoordinasi dengan negara-negara yang terkena dampak tarif untuk membentuk strategi bersama dan mendorong perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara yang lebih terbuka terhadap produk Indonesia.

    “Kita juga perlu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang ekspor baru,” ujarnya.

    Diakui, produk ekspor Indonesia selama ini sangat mengandalkan pasar AS untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya.

    Selain AS, dua negara lain yaitu China dan India juga menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

    “Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita perlu mencari pasar baru dan membuka peluang ekspor baru sehingga ketika terjadi masalah produk ekspor kita tetap aman,” ujar Evita lagi.