Tarif Trump, Pemerintah Diminta Siapkan Stimulus untuk Pengusaha
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dunia
usaha
di Indonesia, baik yang besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (
UMKM
) akan menjadi yang terdampak dari
tarif impor
yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Bogor, Didin S. Damanhuri pun meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi dampak jangka pendek, menengah, hingga panjang dari
tarif impor Trump
sebesar 32 persen untuk Indonesia.
“Pemerintahan Prabowo segera mengevaluasi dampak jangka pendek, menengah, dan panjang akibat tarif tinggi dari AS terhadap perekonomian seraya melakukan upaya kerjasama ekonomi ASEAN, OKI, BRICS Plus,” ujar Didin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (5/4/2025).
Ia juga menyarankan
pemerintah
melakukan penyesuaian visi, misi, dan program dalam mengantisipasi kebijakan tarif impor Trump.
Termasuk menyiapkan stimulus kepada para pelaku usaha yang dipastikannya akan terdampak tarif impor Trump sebesar 32 persen tersebut.
“Hendaknya disiapkan shifting pendanaan besar-besaran dari program-program jangka menengah dan panjang untuk memberikan stimulus besar-besaran kepada para pelaku usaha untuk membangkitkan pasar dalam negeri, terutama kepada kalangan UMKM dan daerah-daerah,” ujar Didin.
Didin menjelaskan, dampak tarif impor Trump yang akan segera terasa adalah pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.
Pelemahan nilai tukar rupiah akan langsung bersinggungan dengan dunia usaha yang berpotensi melahirkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Akan banyak perusahaan besar melakukan PHK besar-besaran, mengingat dalam usahanya terhadap unsur dolar AS. Sehingga bisa terancam mempailitkan dirinya/bangkrut dan dalam waktu dekat mereka kemungkinan memilih PHK sebagai upaya rasionalisasi korporasi,” ujar Didin.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR M. Hanif Dhakiri mengatakan bahwa kebijakan tarif impor Trump akan berdampak ke banyak hal di Indonesia. Salah satunya adalah industri padat karya.
Komoditas ekspor Indonesia seperti minyak nabati, garmen, dan tekstil dinilai Hanif akan disasar Amerika Serikat dalam penerapan kebijakan tarif impor tersebut.
Mantan Menteri Ketenagakerjaan itu meminta pemerintah melakukan antisipasi yang terarah, nyata, dan berpihak ke industri dalam negeri.
“Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Hanif.
Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), tarif bea masuk atau tarif Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.
Sebab selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS di antaranya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, udang, dan produk-produk perikanan laut.
”
Pemerintah
Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” bunyi keterangan resmi Kemenlu yang diunggah di laman resminya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPR RI
-
/data/photo/2025/04/04/67efba8f6c952.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Tarif Trump, Pemerintah Diminta Siapkan Stimulus untuk Pengusaha")
Tarif Trump, Pemerintah Diminta Siapkan Stimulus untuk Pengusaha
-
Bos Buruh Cemas Ada Badai PHK Jilid II Efek Tarif Horor Trump ke RI
Jakarta, CNBC Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membeberkan bahwa ada kemungkinan badai pemutusan hak kerja (PHK) gelombang kedua di Indonesia terjadi imbas dari kebijakan tarif terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump mengenakan tarif 32% untuk produk ekspor asal Indonesia.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan bahwa perhitungan sementara asumsi potensi PHK gelombang kedua akan ‘menghantam’ hingga 50 ribu pekerja di Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan setelah kebijakan baru Presiden AS Donald Trump berlaku.
“Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” tegasnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).
Adapun, Said menyebutkan terdapat berbagai industri yang beroperasi di dalam negeri berpotensi melakukan PHK yakni industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan dalam negeri juga akan terdampak.
Foto: Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. (YouTube/Bicaralah Buruh)
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. (YouTube/Bicaralah Buruh)“Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS. Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.
“Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.
Sarannya, lanjut Said, dia mengungkapkan sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK kedepannya.
“Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh dia (Dasco) respons positif semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK dimana-mana, kami turun ke jalan jelas,” tandasnya.
(wur)
-
Trump Terang-terangan Gebuk China, Begini Nasib Penjualan TikTok ke AS
Jakarta, CNBC Indonesia – Kesepakatan untuk memisahkan atau spin off aset TikTok di AS ditunda, setelah China mengindikasikan tidak akan menyetujui kesepakatan tersebut menyusul pengumuman tarif dagang Presiden Donald Trump minggu ini. Hal itu diungkapkan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.
Pada hari Jumat, Trump telah memperpanjang tenggat waktu selama 75 hari bagi ByteDance untuk menjual aset aplikasi video pendek populer tersebut di AS kepada pembeli non-China, atau menghadapi penutupan yang seharusnya mulai berlaku pada bulan Januari berdasarkan undang-undang tahun 2024. Kesepakatan tersebut, yang sebagian besar strukturnya diselesaikan pada hari Rabu menurut salah satu sumber, akan memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berpusat di AS dan mayoritas dimiliki dan dioperasikan oleh investor AS. ByteDance akan memegang posisi kurang dari 20%.
Sumber Reuters mengungkapkan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh investor yang ada, investor baru, ByteDance, dan pemerintah AS. Namun ByteDance mengatakan pada hari Sabtu pagi bahwa masih ada perbedaan pendapat mengenai kesepakatan tersebut.
“[Kami] masih dalam pembicaraan dengan pemerintah AS, tetapi belum ada kesepakatan yang dicapai, dan kedua belah pihak masih memiliki perbedaan pendapat mengenai banyak isu utama,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan di akun resminya di platform media sosial China, WeChat, dikutip dari Reuters, Sabtu (5/4/2025).
“Sesuai dengan hukum China, setiap kesepakatan tunduk pada prosedur peninjauan yang relevan,” katanya.
Ketika ditanya tentang status kesepakatan TikTok, Kedutaan Besar China di Washington menanggapi dalam sebuah pernyataan bahwa China telah menyatakan posisinya terhadap TikTok dalam beberapa kesempatan.
“China selalu menghormati dan melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan dan menentang praktik yang melanggar prinsip dasar ekonomi pasar,” katanya.
Sebelum Reuters, Associated Press telah lebih dulu melaporkan ketidaksetujuan China terhadap kesepakatan TikTok dengan AS.
“Kesepakatan itu membutuhkan lebih banyak proses kerja lagi untuk memastikan semua persetujuan yang diperlukan telah ditandatangani,” kata Trump di media sosial, menjelaskan mengapa ia memperpanjang batas waktu yang ditetapkannya pada bulan Januari yang seharusnya berakhir pada hari Sabtu lalu.
Foto: Ilustrasi TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Ilustrasi TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)“Kami berharap untuk terus bekerja dengan itikad baik dengan China, yang saya pahami tidak terlalu senang dengan tarif timbal balik kami,” imbuhnya.
Adapun China sekarang menghadapi tarif 54% atas barang-barang yang diimpor ke Amerika Serikat setelah Trump mengumumkan bahwa ia akan menaikkannya sebesar 34% minggu ini, yang mendorong China untuk membalas pada hari Jumat. Trump mengatakan ia akan bersedia mengurangi tarif pada China untuk menyelesaikan kesepakatan dengan ByteDance untuk menjual aplikasi yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika.
Trump mengatakan pemerintahannya telah berkomunikasi dengan empat kelompok berbeda terkait kesepakatan TikTok yang prospektif. Ia belum mengidentifikasi mereka siapa saja. Kendala utama dalam kesepakatan apa pun untuk bisnis TikTok di AS adalah persetujuan pemerintah China. China belum membuat komitmen publik untuk mengizinkan penjualan dan komentar Trump menunjukkan adanya penentangan baru dari China.
“Kami berharap dapat bekerja sama dengan TikTok dan China untuk mencapai kesepakatan,” tulis Trump pada hari Jumat.
“Kami tidak ingin TikTok ‘menjadi gelap,’” imbuh Trump.
DPR AS telah meloloskan langkah tersebut tahun lalu dengan dukungan bipartisan yang luar biasa, karena para anggota parlemen berdalih risiko pemerintah China mengeksploitasi TikTok untuk memata-matai warga Amerika dan melakukan operasi pengaruh rahasia. Presiden AS asal partai Demokrat saat itu Joe Biden menandatanganinya menjadi undang-undang.
Beberapa anggota parlemen mengatakan Trump harus menegakkan hukum, yang mengharuskan TikTok berhenti beroperasi paling lambat 19 Januari kecuali ByteDance telah menyelesaikan divestasi aset aplikasi tersebut di AS. Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden pada 20 Januari dan memilih untuk tidak menegakkannya.
Departemen Kehakiman AS pada bulan Januari memberi tahu Apple dan Google bahwa mereka tidak melawan hukum terkait larangan TikTok, yang menyebabkan keduanya menangguhkan TikTok dari pengunduhan baru.
Perintah Trump yang baru akan menetapkan batas waktu hingga pertengahan Juni untuk mencapai kesepakatan. Pembicaraan yang dipimpin Gedung Putih tentang masa depan TikTok berpusat pada rencana bagi investor non-Tiongkok terbesar di perusahaan induk ByteDance untuk meningkatkan saham mereka dan mengakuisisi operasi aplikasi tersebut di AS.
Rencana tersebut memerlukan pemisahan entitas AS untuk TikTok dan mengurangi kepemilikan China dalam bisnis baru tersebut hingga di bawah ambang batas 20% yang diwajibkan oleh hukum AS, menyelamatkan aplikasi tersebut dari larangan AS.
Reuters telah melaporkan bahwa Susquehanna International Group milik Jeff Yass dan General Atlantic milik Bill Ford, yang keduanya terwakili di dewan direksi ByteDance, memimpin diskusi dengan Gedung Putih. Raksasa peritel Walmart membantah laporan ABC News yang menyebutkan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekelompok investor dalam kesepakatan untuk TikTok.
(wur)
-
Tarif Trump Ancam RI, DPR Desak Pemerintah Perkuat Industri Lokal!
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah harus memperkuat industri lokal sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) lalu.
Diketahui, Indonesia terkena tarif timbal balik AS sebesar 32%. Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai US$ 14,34 miliar pada tahun 2024.
“Sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama. Itu concern kita,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).
“Industri kita akan semakin tertekan dan taruhannya tenaga kerja,” tambahnya.
Evita menilai bahwa memperkuat industri dalam negeri bisa dilakukan dengan terus mendorong peningkatan daya saing produk lokal, salah satunya lewat pemberian insentif bagi sektor industri yang terdampak kebijakan tarif.
Menurutnya, langkah ini penting agar industri yang terkena imbas tarif Trump tetap mampu bersaing.
Evita menuturkan, penting untuk meningkatkan kualitas produk ekspor dan mendorong hilirisasi industri guna menghasilkan ekspor bernilai tambah tinggi.
Ia juga menekankan perlunya konsistensi dalam mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor dapat dikurangi.
Lebih lanjut, Evita turut menyoroti pentingnya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dinilai mampu memperkuat industri nasional, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang terciptanya lapangan kerja.
Di samping itu, ia menekankan perlunya langkah cepat dan strategis dari pemerintah, seperti melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS guna mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan perundingan ulang tarif.
“Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan, melakukan negosiasi langsung dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memiliki peran penting dalam memperkuat industri nasional.
Dengan mendorong penggunaan komponen lokal, TKDN diyakini dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
Ia menegaskan, penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas tujuan ekspor ke negara-negara lain, seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika.
Ia juga menekankan perlunya percepatan perjanjian dagang dengan negara mitra guna membuka peluang ekspor baru.
Saat ini, produk ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada pasar AS, terutama untuk komoditas seperti elektronik, pakaian, alas kaki dan hasil perikanan.
Selain AS, China dan India juga menjadi pasar utama. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), ketiganya menyumbang 42,94% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada 2024.
Evita menekankan bahwa meskipun hubungan dagang Indonesia dengan China dan India relatif baik, langkah diversifikasi pasar tetap diperlukan.
Anggota DPR dari fraksi PDIP itu menegaskan pentingnya mencari pasar ekspor baru sebagai upaya antisipasi agar Indonesia tetap aman jika terjadi gangguan seperti dampak dari kebijakan tarif Trump terhadap produk ekspor.
-
Jangan Terprovokasi Isu UU TNI, Justru Cegah Kembalinya Dwifungsi ABRI
PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara mengimbau rakyat agar tak mudah diprovokasi isu-isu negatif terkait revisi UU TNI yang sudah disahkan. Menurutnya, kurangnya informasi yang utuh menjadi penyebab utama munculnya protes terhadap aturan tersebut.
Masyarakat harus paham, imbuh dia, aturan UU TNI justru mempertegas peran dan fungsi TNI hingga memastikan dwifungsi ABRI takkan pernah bangkit dari kuburnya.
“Jangan mudah terprovokasi oleh isu yang tidak benar terkait UU TNI. UU tersebut justru memberi kejelasan terhadap fungsi TNI dan mencegah kembalinya dwifungsi ABRI.” ujar Iswara.
Rakyat Harus Protes ke Jalur Hukum, Bukan Demo
Di kesempatan lain, DPR merespons banyaknya aksi unjuk rasa masyarakat sipil menolak pengesahan revisi UU TNI. UU yang kadung disahkan itu kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan, judicial review merupakan jalur konstitusional valid bagi publik yang kontra dengan aturan UU TNI.
Ia mengaku pihaknya tak soal jika masyarakat putuskan langkah judicial review sebab keputusan sepenuhnya ada di tangan MK. Lembaga berwenang itu pada akhirnya bakal menilai diterima tidaknya gugatan.
“Jadi bila ada yang melakukan judicial review, itu adalah hak mereka,” katanya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, juga menegaskan bahwa MK adalah wadah yang sah untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang.
“Setiap keputusan dari MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada alasan untuk menyikapinya dengan tindakan di luar hukum,” ucapnya.
Pola Kekerasan Aparat di Demo UU TNI
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat beberapa pola kekerasan yang dilakukan aparat dalam menangani aksi protes anti-UU TNI, antara lain:
“Tidak pakai seragam dan mengenakan pakaian sipil, bebas. Dan mereka yang nangkepin dan mukulin anak-anak ini,” kata Muhammad Isnur dari YLBHI.
Kekerasan terhadap Petugas Medis
Isnur menyoroti tindakan aparat terhadap petugas medis, yang disebutnya melanggar prosedur pengamanan aksi. “Mereka melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP itu mereka pakai seragam,” ucapnya
“Brimob sejak awal terlibat bahkan dia melakukan tindakan represif ya, (peserta aksi) dikejar-kejar pakai motor,” ujar Isnur.
Penghalangan Pendampingan Hukum
Menurut Isnur, beberapa wilayah menghalangi pengacara untuk bertemu dengan korban. “Lawyer itu di beberapa wilayah dihalangi untuk masuk ketemu (korban),” tuturnya. ***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Aksi Trump Tetapkan Tarif ‘Brutal’ Dilawan dari Dalam Partai
Jakarta –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif terhadap barang-barang yang masuk dari negara lain ke negaranya. Indonesia termasuk dalam daftar negara yang terkena kebijakan yang disebut Trump sebagai ‘deklarasi kemerdekaan ekonomi AS’.
Dia menuding China dan Uni Eropa telah menipu AS dalam perdagangan. “Mereka menipu kami. Sungguh menyedihkan melihatnya. Sungguh menyedihkan,” ujarnya dilansir BBC, Kamis (3/4/2025).
Trump mengatakan negara-negara lain telah memperlakukan AS dengan buruk karena mengenakan tarif yang tidak proporsional pada barang AS. Trump mengatakan besaran tarif untuk negara-negara itu ‘kira-kira setengah’ dari yang dikenakan kepada AS.
“Jadi, tarif tersebut tidak akan berlaku secara timbal balik. Saya bisa saja melakukan itu, ya, tetapi akan sulit bagi banyak negara. Kami tidak ingin melakukan itu,” ujarnya.
Beberapa anggota Partai Republik telah menunjukkan ketidaknyamanan dengan beberapa bagian dari rencana tarif Trump.
Senator yang Mengkritik Kebijakan ‘Tarif’ Trump
Foto: Donald Trump Pidato di Konvensi Partai Republik. (dok. Reuters)
Senator dari Partai Republik Chuck Grassley mengajukan rancangan undang-undang yang mengharuskan persetujuan Kongres untuk tarif baru. Grassley mengajukan RUU itu sehari setelah Trump mengumumkan tarif baru pada berbagai barang impor.
Dilansir Reuters, Jumat (4/4), Grassley menyebut negara bagian asalnya, Iowa, sangat bergantung pada perdagangan pertanian global.
Kemudian Senator Republik Jerry Moran juga melempar kritik. Dia berharap penerapan tarif terhadap barang masuk AS lebih terarah.
“Saya berharap tarif yang lebih terarah akan memenuhi kebutuhan negara-negara yang memanfaatkan kita, dan mungkin pendekatan yang lebih sederhana dalam hal jumlah,” kata Senator Republik Jerry Moran kepada wartawan.
Dia khawatir tarif yang dikenakan pada sekutu AS di Asia Tenggara serupa dengan yang dikenakan pada China. Menurutnya, hal itu dapat ‘merusak’ bagi AS.
Senator Republik Kaget Israel Juga Kena Tarif ‘Brutal’ Trump
Foto: Trump mengumumkan tarif masuk barang ke AS. (AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Senator Republik lainnya, James Lankford, mengaku kaget dengan tarif 17 persen yang dikenakan Trump pada Israel. Dia berharap Perwakilan Dagang AS dapat menjelaskan mengapa tingkat tarif pada Israel berbeda dari negara-negara lain.
Dinamika politik ini merupakan tanda terbaru dari perbedaan pendapat di internal Partai Republik.
Sementara Senator Demokrat Maria Cantwell dari Washington memandang kebijakan pajak masuk barang ke AS ini harus atas persetujuan Kongres baru, dalam waktu 60 hari sejak diberlakukan, atau secara otomatis memblokir penerapannya.
Kongres merupakan parlemen AS yang terdiri dari House of Representatives (DPR) dan Senat. Untuk diketahui baik DPR AS dan Senat AS, sama-sama didominasi oleh politikus Republik yang merupakan partai pendukung Trump.
Lihat juga Video: Grafik Tarif Terbaru untuk 185 Negara, Indonesia Kena 32%
Halaman 2 dari 3
(aud/aud)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
/data/photo/2021/01/29/601383295bf17.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Setya Novanto Kembali Dapat Remisi Idul Fitri
Regional
5 April 2025")
Setya Novanto Kembali Dapat Remisi Idul Fitri Regional 5 April 2025
Setya Novanto Kembali Dapat Remisi Idul Fitri
Editor
KOMPAS.com – Mantan Ketua DPR Setya Novanto, terpidana kasus pengadaan KTP elektronik, telah mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman khusus pada hari raya Idul Fitri.
Selain Novanto, terdapat juga 287 narapidana korupsi yang berada di
Lapas Sukamiskin
, Bandung, yang turut menerima remisi serupa.
Lapas Kelas I Sukamiskin didominasi oleh narapidana yang terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Remisi diberikan kepada warga binaan yang beragama Islam pada saat momen Idul Fitri.
Dikutip dari
Kompas TV
, total penghuni Lapas Sukamiskin adalah 443 orang, dengan 388 di antaranya adalah narapidana yang memeluk agama Islam.
Meskipun usulan pemberian remisi diajukan oleh 295 narapidana, hanya 288 yang disetujui untuk menerima potongan hukuman.
Kepala Bidang Tata Usaha Lapas Sukamiskin Benny Muhammad Saifullah mengonfirmasi bahwa Setya Novanto menerima remisi khusus Idul Fitri tahun ini.
Namun, ia tidak mengetahui secara pasti berapa lama potongan masa tahanan yang diterima oleh Novanto.
“Setya Novanto dapat. Cuma, kalau jumlahnya berapa harus dilihat data lengkapnya, takutnya nanti saya sampaikan sekian, salah,” tuturnya saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (31/3/2025), dikutip dari
Kompas TV
.
Menurut Benny, dari total 288 penerima remisi, potongan yang diberikan bervariasi antara 15 hari hingga 60 hari.
Rinciannya adalah sebagai berikut:
Meskipun banyak narapidana yang menerima remisi, Benny memastikan bahwa tidak ada warga binaan yang bebas setelah menerima potongan hukuman.
Selama periode Idul Fitri, Lapas Sukamiskin juga menyediakan masa kunjungan bebas antara 31 Maret hingga 2 April 2025.
Keluarga narapidana yang ingin berkunjung diimbau untuk memenuhi persyaratan tertentu, seperti membawa KTP, untuk bisa masuk ke lingkungan lapas.
“Selama tiga hari ini kami memberikan kebebasan. Mereka berkunjung, kami siapkan ada dua tempat, yaitu di hanggar dan juga di tempat kunjungan,” tambahnya.
Setya Novanto bukan pertama kali menerima remisi pada hari raya Idul Fitri.
Berdasarkan catatan dari
Kompas
, mantan Ketua DPR ini telah mendapatkan remisi khusus Idul Fitri sejak 2023, sehingga total ia telah menerima remisi sebanyak tiga kali hingga tahun 2025.
Pada Idul Fitri tahun 2023 dan 2024, Novanto masing-masing menerima potongan masa hukuman sebanyak 30 hari atau satu bulan.
Sementara untuk Idul Fitri 2025, pihak berwenang belum mengungkap jumlah potongan yang diterima oleh Novanto.
Selain itu, dalam peringatan HUT Ke-78 RI pada 17 Agustus 2023, Novanto juga mendapatkan potongan hukuman selama 90 hari atau tiga bulan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
BI upayakan stabilisasi nilai tukar rupiah respons tarif AS
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Komisi XI: BI upayakan stabilisasi nilai tukar rupiah respons tarif AS
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 04 April 2025 – 22:10 WIBElshinta.com – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Bank Indonesia (BI) melakukan upaya serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat (AS), merespons kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.
“Pada saat pasar sedang libur lebaran, saat ini adalah waktu yg tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pimpinan komisi keuangan DPR itu mendorong BI mengantisipasi kinerja kurs Rupiah terhadap dolar AS. Dia mengingatkan agar jangan sampai tekanan koreksi negatif atas Rupiah melewati angka psikologis.
Dia pun memprediksi harga barang di AS akan semakin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi COVID-19.
Terkait hal tersebut, dia memperkirakan Bank Sentral AS (The Fed) akan menurunkan tingkat suku bunga sebagai alat kontrol supaya inflasi bisa dikendalikan.
“Penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi, dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang. Kondisi ini akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar Rupiah atas dolar AS,” ujarnya.
Dia juga menilai kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS.
Dia lantas menyinggung data transaksi perdagangan Indonesia-AS pada tahun 2024, dengan nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai 26,4 miliar dolar AS. Menurut dia, angka itu setara dengan 9,9 persen dari total kinerja ekspor nasional Indonesia.
“Posisi surplus di pihak Indonesia,” ucapnya.
Misbakhun memandang kebijakan tarif ala Presiden Trump itu akan memukul industri produk ekspor di Indonesia. Di mana, ekspor Indonesia ke AS didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik.
“Industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar AS yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” katanya.
Dia menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia yang membawa dampak tekanan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor, bahkan bisa berefek ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” kata dia.
Sebelumnya, Rabu (2/4), Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara termasuk Indonesia, yang efektif 3 hari setelah diumumkan.
Kebijakan Trump itu bakal diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara termasuk Indonesia mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).
Akibat kebijakan baru tersebut, semua impor yang berasal dari Indonesia akan dikenai tarif sebesar 32 persen oleh pemerintah AS.
Sumber : Antara
-
Baleg DPR: Ketentuan Koperasi Kelola Minerba Diatur UU Nomor 3 Tahun 2020 – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menyesalkan adanya narasi negatif dari sebuah podcast terkait ketentuan Koperasi dalam pengelolaan mineral dan batu bara (Minerba).
Apalagi, kata dia, narasi yang dibangun pada program bincang-bincang itu bersifat tendensius, bahkan seakan mengarahkan Undang-Undang Minerba yang baru disahkan DPR RI memiliki tujuan yang buruk.
“Kami sangat menyayangkan narasi yang dibuat dalam acara podcast tersebut cenderung tendensius dan tidak berbasis data,” tutur Martin kepada wartawan, Jakarta, Jumat (4/4/2025).
Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menekankan jika regulasi pengelolaan Minerba oleh Koperasi sudah diatur jauh sebelum disahkannya UU Minerba baru. Dia mengatakan ketentuan Koperasi dalam mengelola Minerba termaktub dalam UU Nomor 3 Tahun 2020.
“Ada 5 pasal yang sudah mengatur keberadaan Koperasi,” ucapnya.
Dia menjelaskan pada Pasal 65 ayat 1 disebutkan Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
Selanjutnya di poin kedua dijelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Berikutnya, kata Martin, pada Pasal 66 dikatakan bahwa kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, atau pertambangan batuan.
Sedangkan pada Pasal 67 mengatur IPR diberikan oleh Menteri kepada, pertama orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat. Kedua, koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
Atas penjeleasan detail dari setiap pasalnya, Martin menyayangkan adanya pihak-pihak yang membangun narasi-narasi negatif terkait UU Minerba yang baru disahkan tersebut.
“Ada pernyataan host acara Podcast Bocor Alus pada menit 5.45 yg menyatakan bahwa Koperasi bisa mendapatkan izin usaha pertambangan. Padahal terkait ketentuan Koperasi dalam perizinan Minerba sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, bukan mendadak ada dalam revisi UU Minerba,” katanya.
Martin kembali menekankan bila ketentuan izin koperasi dalam mengelola Minerba bukan ‘barang baru’ yang diatur dalam UU Minerba. Dia menegaskan aturan terkait peran Koperasi dalam pengelolaan Minerba jelas sudah lebih dulu diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tersebut.
“Bahkan ketentuan Koperasi dalam perizinan Minerba sudah diatur dalam 5 pasal di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,” tutur Martin.
Dirinya juga menilai bahwa apa yang disampaikan pada podcast tersebut kurang memiliki data yang valid, provokatif dan kurang membaca data yang ada.
Martin juga menyebut bahwa opini yang dibuat ada pihak yang mengendalikan proses di Baleg tidak benar, karena setiap fraksi yang ada di DPR memiliki independensi tersendiri yang tidak bisa diintervensi fraksi lain.
“Kami berharap ke depan Bocor Alus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang akurat. Jangan sampai podcastnya hanya menjadi ajang gosip yang tidak berbasis data yang benar, seperti narasi tentang koperasi dalam revisi UU Minerba,” ujarnya. (Tribunnews.com/M Zulfikar)
-
Menanti Respons Cepat Pemerintah Hadapi Perang Dagang AS
Menanti Respons Cepat Pemerintah Hadapi Perang Dagang AS
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Dunia kini dihadapkan pada tensi
perang dagang
menyusul langkah Amerika Serikat (AS) yang secara sepihak menaikkan tarif
impor
terhadap sejumlah produk strategis.
Presiden AS,
Donald Trump
, menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang AS.
Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
Indonesia sendiri dikenakan tarif baru barang impor senilai 32 persen.
Anggota Komisi VIII DPR, Rieke Diah Pitaloka, menilai pemerintah perlu merespons cepat perang dagang yang dikumandangkan Trump.
Sebab jika tidak, menurutnya ada dampak-dampak buruk yang bisa ditimbulkan.
Saat ini, kata Rieke, nilai impor Amerika Serikat dari Indonesia mencapai 18 miliar dollar AS.
Komoditas ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat, antara lain tekstil dan rajutan (termasuk jersey), sepatu, minyak sawit, udang, ikan, serta peralatan elektrik.
Jika kenaikan
tarif impor
32 persen yang diberikan Trump tak segera direspons, akan ada dampak yang signifikan terhadap
ekonomi Indonesia
.
“Tarif masuk barang naik, harga beli konsumen naik, daya beli menurun. Jika daya beli konsumen Amerika menurun, permintaan ke Indonesia pasti menurun. Permintaan menurun, produksi Indonesia menurun,” ujar Rieke, Jumat (4/4/2025).
Dampak jangka panjang terhadap industri nasional adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya jumlah pengangguran.
“PHK memengaruhi daya beli rakyat. Pastinya berimbas pada ‘anomali’ deflasi dan risiko fiskal Indonesia, terutama kuartal IV 2025,” kata dia.
Sejumlah negara mengecam kebijakan tersebut dan meminta Trump menarik kembali tarif terbaru yang diberlakukan. Salah satu kecaman datang dari China.
Jika tarif terbaru itu tak segera dibatalkan AS maka China mengancam akan memberikan balasan.
Kementerian Perdagangan China menilai langkah AS tersebut mengabaikan keseimbangan kepentingan yang telah dicapai dalam negosiasi perdagangan multilateral selama bertahun-tahun.
Selain itu, kebijakan ini dinilai tidak mempertimbangkan fakta bahwa AS selama ini telah mendapatkan manfaat besar dari perdagangan internasional.
“China dengan tegas menentang langkah ini dan akan mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak dan kepentingannya,” ujar Kementerian Perdagangan China.
Sementara, Uni Eropa menyatakan kesiapan mereka untuk menghadapi perang dagang dengan AS.
Perancis, sebagai salah satu negara yang terdampak signifikan, menegaskan akan menyerang sektor layanan online AS sebagai langkah balasan.
Juru bicara pemerintah Perancis, Sophie Primas, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi dampak negatif dari kebijakan Trump.
Ia menjelaskan bahwa Uni Eropa akan merespons kebijakan tarif Trump dalam dua tahap.
“Respons awal akan diterapkan sekitar pertengahan April yang akan menyasar sektor aluminium dan baja,” katanya.
Tahap kedua akan mencakup semua produk dan layanan, yang kemungkinan akan siap pada akhir April.
Di tengah tekanan global ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk mengambil langkah strategis.
Dalam siaran pers yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Prabowo meminta jajarannya mempercepat perbaikan struktural dan menyederhanakan regulasi, terutama terkait hambatan non-tarif.
“Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” tulis Kemenlu, Jumat (4/4/2025).
Pemerintah juga disebut tengah menjalin komunikasi dengan Malaysia selaku ketua ASEAN untuk mendorong respons bersama menghadapi dampak tarif dari AS.
Di sisi lain, kementerian terkait akan segera menghitung dampak tarif tersebut terhadap berbagai sektor ekonomi dalam negeri.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan telah bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, pada Jumat di Putrajaya, untuk membahas strategi bersama menghadapi dinamika ekonomi global.
Kendati arahan Presiden sudah jelas, implementasi di lapangan dinilai belum cukup gesit.
Posisi Duta Besar RI untuk AS masih kosong hingga saat ini.
Padahal, peran Dubes sangat vital dalam menjalin komunikasi dan lobi strategis di tengah krisis seperti ini.
Ditambah lagi, suasana libur panjang nasional dan kebijakan
work from anywhere
(WFA) yang diperpanjang di sejumlah kementerian membuat roda birokrasi tak bergerak optimal.
Ketika negara lain sudah tancap gas, Indonesia dinilai masih berkutat pada tahapan koordinasi internal.
Pengamat hubungan internasional, Teuku Rezasyah, mendesak agar Pemerintah Indonesia secepatnya mengangkat seorang Duta Besar untuk AS.
Dia menyebutkan, Pemerintah juga harus mempersiapkan delegasi tingkat tinggi untuk berunding langsung dengan Pemerintah AS.
“Agar terlahir konsesi atas produk asal RI yang berbasis teknologi asal AS dan padat karya,” kata dia kepada
Kompas.com
, Jumat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.