Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Puluhan Ribu Warga AS Mulai Pembangkangan Melawan Trump

    Puluhan Ribu Warga AS Mulai Pembangkangan Melawan Trump

    GELORA.CO –  Puluhan ribu orang yang marah terhadap cara Presiden Donald Trump menjalankan negara berbaris dan berunjuk rasa di sejumlah kota di Amerika pada hari Sabtu waktu AS. Aksi itu adalah demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan oleh gerakan oposisi yang berusaha mendapatkan kembali momentumnya setelah guncangan pada minggu-minggu pertama Partai Republik menjabat. 

    Disebut “Hands Off!” alias “Singkirkan Tanganmu!”, demonstrasi diselenggarakan di lebih dari 1.200 lokasi di seluruh 50 negara bagian oleh lebih dari 150 kelompok. Diantaranya termasuk organisasi hak-hak sipil, serikat buruh, pendukung LBGT, veteran dan aktivis pemilu. Demonstrasi tersebut tampak damai, tanpa ada laporan penangkapan.

    Kelompok pro-Palestine ikut dalam gelombang aksi itu. Mereka memprotes kebijakan Trump yang terus mendukung Israel, pelaku genosida di Gaza. Mereka juga memrotes penangkapan terhadap mahasiswa imigran yang ikut dalam aksi mengecam genosida di Gaza belakangan.

    Ribuan pengunjuk rasa di kota-kota yang tersebar di Amerika mulai dari Midtown Manhattan hingga Anchorage, Alaska, termasuk di beberapa gedung DPR negara bagian. Mereka menyerang tindakan Trump dan miliarder Elon Musk terhadap perampingan pemerintah, perekonomian, imigrasi dan hak asasi manusia. 

    Di Pantai Barat, di bawah bayang-bayang Space Needle yang ikonik di Seattle, para pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti “Lawan oligarki.” Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel saat mereka turun ke jalan di Portland, Oregon, dan Los Angeles, di mana mereka berbaris dari Pershing Square ke Balai Kota. 

    Para pengunjuk rasa menyuarakan kemarahan atas tindakan pemerintah yang memecat ribuan pekerja federal, menutup kantor lapangan Administrasi Jaminan Sosial, secara efektif menutup seluruh lembaga, mendeportasi imigran, mengurangi perlindungan bagi kaum transgender dan memotong dana untuk program kesehatan.

    Musk, penasihat Trump yang menjalankan Tesla, SpaceX, dan platform media sosial X, telah memainkan peran penting dalam perampingan tersebut sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan yang baru dibentuk. Dia mengatakan dia menghemat miliaran dolar pembayar pajak. 

    Ketika ditanya tentang protes tersebut, Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “posisi Presiden Trump jelas: dia akan selalu melindungi Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid bagi penerima manfaat yang memenuhi syarat. Sementara itu, pendirian Partai Demokrat adalah memberikan tunjangan Jaminan Sosial, Medicaid, dan Medicare kepada orang asing ilegal, yang akan membuat program-program ini bangkrut dan menghancurkan para lansia Amerika.”

    Di Boston, para demonstran mengacungkan poster seperti “Singkirkan tanganmu dari demokrasi kami” dan “Jangan sentuh Jaminan Sosial kita.” Walikota Michelle Wu mengatakan dia tidak ingin anak-anaknya dan orang lain hidup di dunia di mana ancaman dan intimidasi adalah taktik pemerintah dan nilai-nilai seperti keberagaman dan kesetaraan sedang diserang.

    “Saya menolak menerima bahwa mereka tumbuh di dunia di mana imigran seperti nenek dan kakek mereka secara otomatis dianggap sebagai penjahat,” kata Wu. Roger Broom, 66, seorang pensiunan dari Delaware County, Ohio, adalah satu dari ratusan orang yang berunjuk rasa di Statehouse di Columbus. 

    Dia mengatakan dia dulunya adalah seorang Republikan pengagum Ronald Reagan tetapi belakangan muak dengan Trump. “Dia menghancurkan negara ini,” kata Broom. 

    Ratusan orang juga berdemonstrasi di Palm Beach Gardens, Florida, beberapa mil dari lapangan golf Trump di Jupiter, tempat ia menghabiskan pagi hari di klub Senior Club Championship. Orang-orang berbaris di kedua sisi PGA Drive, mendorong mobil untuk membunyikan klakson dan meneriakkan slogan-slogan yang menentang Trump. “Mereka harus melepaskan tangan dari Jaminan Sosial kami,” kata Archer Moran dari Port St. Lucie, Florida.

    Aktivis telah beberapa kali melakukan demonstrasi nasional melawan Trump dan Musk sejak Trump kembali menjabat. Namun hingga hari Sabtu, gerakan oposisi belum menghasilkan mobilisasi massal seperti Women’s March pada tahun 2017, yang membawa ribuan perempuan ke Washington setelah pelantikan pertama Trump, atau demonstrasi Black Lives Matter yang meletus di beberapa kota setelah pembunuhan George Floyd oleh polisi di Minneapolis pada tahun 2020. 

    Di Charlotte, Carolina Utara, pengunjuk rasa mengatakan mereka mendukung berbagai tujuan, mulai dari Jaminan Sosial dan pendidikan hingga imigrasi dan hak-hak reproduksi perempuan. “Terlepas dari partai Anda, siapa pun yang Anda pilih, apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi hari ini sangat buruk,” kata Britt Castillo, 35, dari Charlotte. “Ini menjijikkan, dan betapapun rusaknya sistem kita saat ini, cara pemerintahan saat ini berusaha memperbaiki keadaan – ini bukanlah cara untuk melakukannya. Mereka tidak mendengarkan masyarakat.”

  • Hanif Dhakiri Bicara Dampak Negatif Kenaikan Tarif Impor AS, Desak Pemerintah RI Ambil Aksi Berani – Halaman all

    Hanif Dhakiri Bicara Dampak Negatif Kenaikan Tarif Impor AS, Desak Pemerintah RI Ambil Aksi Berani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PKB M. Hanif Dhakiri, menyebut kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. 

    Menurutnya kebijakan baru itu bisa berdampak negatif bagi perekonomian nasional.

    Di antaranya bisa berdampak pada menurunnya nilai ekspor Indonesia, dan meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Hanif Dhakiri dalam keterangannya Minggu (6/4/2025).

    Per 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara, dan tarif tambahan bervariasi berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra. 

    Indonesia dikenakan tarif tambahan 32 persen atas sejumlah produk, sedangkan negara lain dikenai tarif berbeda, misalnya Vietnam 46 persen dan China 34 persen.

    Penetapan ini mengacu pada kalkulasi hambatan perdagangan, manipulasi mata uang, dan akses pasar.

    Hanif menyebut kebijakan ini menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. 

    Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp500 triliun, tertinggi kedua setelah China.

    Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

    “Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tegas Hanif, yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB.

    Ia mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.

    Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.

    “Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” ucap mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini.

    Hanif menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional.

    “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” tandasnya.

  • Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    PIKIRAN RAKYAT – Mudik Lebaran 2025 dinilai sebagai salah satu yang paling lancar dalam dua dekade terakhir oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Namun, di balik pujian terhadap kelancaran arus mudik ini, tersimpan fakta mencemaskan: jumlah pemudik anjlok hingga hampir 50 juta orang dari tahun sebelumnya.

    Apakah kelancaran ini semata hasil rekayasa lalu lintas yang brilian, atau pertanda perlambatan ekonomi yang makin dalam?

    Klaim “Terlancar Sejak Tahun 2000”

    Dalam sebuah keterangan tertulis, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi sinergi antara berbagai instansi pemerintah yang membuat arus mudik tahun ini berjalan tanpa hambatan besar.

    “Kita menjadi saksi bahwa ini salah satu pengaturan mudik terlancar sejak tahun 2000. Bukan hanya di Merak, tapi di Banten, bahkan seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar,” ungkapnya pada Selasa 1 April 2025 di Jakarta.

    Dia menyebut kelancaran ini tak lepas dari kerja keras Korlantas Polri, jajaran kepolisian daerah, Kementerian Perhubungan, PT ASDP, serta dukungan lembaga-lembaga terkait. Habiburokhman menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas dan pemantauan kendaraan secara real-time berhasil mencegah kepadatan seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Namun, klaim ini langsung mengundang perhatian setelah fakta lain mencuat: total pemudik Lebaran 2025 turun drastis dibandingkan tahun lalu.

    Anjlok 50 Juta Pemudik: Apa Penyebabnya?

    Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mencatat bahwa jumlah pemudik tahun ini hanya sekitar 146,48 juta orang, turun 24,34% dari 193,6 juta orang pada Lebaran 2024. Ini berarti hampir 50 juta orang batal mudik tahun ini.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan penurunan ini. Namun, ia menyebut bahwa studi yang dilakukan tidak berfokus pada penyebabnya.

    Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa penurunan ini bukan tanpa alasan. Ia mengidentifikasi beberapa faktor utama:

    1. Daya Beli yang Merosot

    Harga kebutuhan pokok yang terus naik, dari tiket transportasi hingga bahan pangan, memukul daya beli masyarakat. Banyak warga memilih bertahan di kota karena tidak mampu menanggung biaya mudik dan balik.

    2. Gelombang PHK

    Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) turut berkontribusi besar. Sepanjang 2024, sekitar 80.000 pekerja kehilangan pekerjaan, terutama di sektor manufaktur.

    3. Stagnasi Upah dan Ketidakpastian Usaha

    Upah yang tak kunjung naik membuat masyarakat makin selektif dalam pengeluaran. Sementara, pelaku usaha kecil dan informal memilih menahan diri dari mudik agar modal tidak habis.

    4. Pemangkasan Bantuan Sosial

    Bantuan sosial turun dari Rp168 triliun menjadi Rp140 triliun. Padahal, menurut Askar, bansos sering menjadi “napas terakhir” masyarakat untuk bisa mudik.

    “Dalam situasi sekarang, uang dari bantuan sosial bisa dipakai untuk mudik. Kalau bansos turun, mereka makin sulit,” ucap Askar.

    Wajah Nyata di Balik Angka

    Penurunan jumlah pemudik bukan hanya soal statistik, tetapi kisah nyata ribuan orang yang tak lagi mampu pulang kampung. Seperti Supriyono, buruh pabrik yang terkena PHK setelah perusahaannya dinyatakan pailit. Gajinya belum dibayar selama 10 bulan, dan pesangon sebesar Rp100 juta belum juga diterima.

    “Tahun ini betul-betul masa paling sulit buat saya sekeluarga. Biasanya selalu pulang kampung ke Kebumen, tapi sekarang benar-benar enggak bisa,” ujar Supriyono.

    Kisah lain datang dari Hamidah, perantau dari Lampung yang kehilangan pekerjaan di sektor konveksi.

    “Enggak mungkin pulang enggak bawa apa-apa. Malu. Lagipula saya enggak mau merepotkan orang kampung,” katanya.

    Keduanya bukan sekadar statistik. Mereka adalah cerminan wajah rakyat yang kian terpinggirkan oleh tekanan ekonomi.

    Implikasi Ekonomi: Ketimpangan dan Penurunan Konsumsi

    Menurut Askar, penurunan jumlah pemudik adalah indikator bahaya bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Penurunan pemudik itu berdampak pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Uang dari kota ke desa jadi berkurang. Banyak daerah yang tergantung pada momen ini untuk menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.

    Tidak hanya itu, kegiatan amal dan infak masjid di kampung juga berkurang drastis. Begitu juga pekerjaan musiman yang biasa muncul saat Lebaran, dari pedagang makanan hingga jasa transportasi lokal.

    “Kalau perantau enggak pulang ya pendapatan mereka kecil. Padahal ini salah satu momen yang bisa mengurangi kemiskinan,” ujar Askar.

    Pemerintah: “Perputaran Uang Masih Moderat”

    Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa perputaran uang saat Lebaran 2025 tetap dalam tingkat moderat, meski turun dari tahun lalu.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi berbeda. Sekarang tetap moderat karena bansos juga sudah jalan,” ujar Airlangga, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.

    Namun, data dari Kadin Indonesia menunjukkan sebaliknya. Perputaran uang diperkirakan hanya Rp137,97 triliun, turun 12,3% dari tahun lalu yang mencapai Rp157,3 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 7 Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia Nasional

    7 Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia Nasional

    Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia
    Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
    SAAT
    terjadi krisis rupiah pada akhir 1997 (lalu diikuti krisis politik yang menjatuhkan Orde Baru pada 1998), kita menuduh George Soros, pelaku bisnis keuangan berkebangsaan Amerika Serikat (AS), sebagai biang keladi.
    Aksi Soros dianggap sebagai penyebab mata uang Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara terguncang.
    Mingguan Forum Keadilan No. 9 Tahun VI, 11 Agustus 1997, misalnya, menurunkan dua laporan. Laporan pertama berjudul “Spekulan Beraksi, Rupiah pun Diuji” (hlm. 88). Kedua berjudul “Soros, Si ‘Perampok’ Dermawan” (hlm. 89).
    Kedua tulisan membicarakan Soros dan aksi-aksinya sehingga mata uang Indonesia merosot tajam.
    Apakah menjelang paruh 2025 nanti,
    Donald Trump
    , Presiden AS, akan menjadi tertuduh sebagaimana Soros dulu? Tertuduh apa? Tertuduh sebagai biang keladi krisis multidimensi Indonesia dengan segala risikonya.
    Sebagaimana dilaporkan berbagai media massa, Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif yang disebutnya “Hari Pembebasan” (
    Liberation Day
    ) pada 2 April 2025.
    Tentu saja pembebasan dari sudut pandang AS. Bukan sudut pandang sejumlah negara yang disebut Trump.
    Pengumuman Trump itu persis saat kita sedang cuti bersama dalam rangka perayaan Lebaran. Kita pun sedang asyik membicarakan suasana Lebaran para elite politik di Tanah Air, saling puji antarelite.
    Sudah lazim di Indonesia, Lebaran diisi tradisi “open house” elite politik: rakyat mengantre untuk bersalaman dengan pemimpinnya, mantan anak buah mendatangi kediaman mantan bosnya, dan sebagainya. Secara antropologis, tradisi Lebaran memang berfungsi integrasi sosial.
    Namun, masalahnya, realitas sosial yang kita hadapi terlampau keras untuk dipulihkan dengan pendekatan simbolik-kultural semata. Realitas sosial membutuhkan aksi nyata, bukan pantas-pantasan, bukan pemerah bibir.
    Lalu, apakah kebijakan tarif Presiden Trump akan berpengaruh serius pada realitas sosial sebagaimana tindakan Soros dulu? Seberapa gawat kebijakan Trump itu bagi Indonesia?
    Tajuk
    Kompas
    (04/04/2025) menyebut kebijakan tarif Trump sebagai “palu godam Presiden Trump”. Metafor yang juga saya pinjam untuk judul tulisan ini memberi kesan besar dan berat sekali dampak yang ditimbulkannya.
    Bahkan, menurut Profesor Mari Pangestu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, kebijakan Trump itu merupakan bentuk proteksionis terbesar sejak tahun 1930-an, saat perang dagang terjadi menjelang “Depresi Besar” (
    Kompas
    , 04/04/2025).
    Sejarah mencatat, krisis ekonomi dunia pada 1930-an, akhirnya mengantarkan Perang Dunia II.
    Sebagian dunia, termasuk Indonesia, saat itu masih di bawah pemerintah kolonial. Keadaan rakyat jajahan semakin sengsara.
    Produksi perkebunan yang menjadi andalan pemerintah kolonial mengalami penurunan tajam akibat krisis ekonomi dunia. Rakyat jajahan bertambah terpukul.
    Menurut catatan Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1994), mahaguru sejarah dari UGM, pemerintah Hindia-Belanda menerapkan politik “pengetatan”, di antaranya dengan menurunkan upah kerja. Akibatnya, pendapatan rakyat merosot tajam sampai pada tingkat subsistensi.
    Rakyat lalu menggambarkan keadaan waktu itu dengan sebutan zaman “meleset”, pelesetan dari kata “malaise”.
    Namun, meski rakyat merasakan zaman “meleset”, tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan antara pemerintah Hindia-Belanda dan rakyat adalah hubungan antara penjajah dan terjajah. Zaman “meleset” lalu dimaknai pula sebagai kesadaran baru.
    Kondisi objektif (keadaan zaman) membuahkan kondisi subjektif (kesadaran baru) rakyat jajahan. Begitulah dialektika tanah jajahan pada zaman “meleset”. Ujungnya, pertumbuhan dan perluasan pergerakan nasional untuk kemerdekaan Indonesia.
    Lalu, apa hubungannya dengan palu godam Trump? Inti kebijakan tarif Presiden Trump, sejumlah negara, juga Indonesia, akan dikenai tarif, karena dinilai telah merugikan AS.
    Selain dikenakan tambahan bea masuk sebesar 10 persen, yang berlaku mulai 5 April, negara-negara yang oleh Trump dianggap sebagai ”the worst offenders” akan dikenai tarif lebih tinggi mulai 9 April. Negara-negara tersebut sebagian besar dari Uni Eropa dan Asia.
    Trump memandang, sejumlah negara mitra dagang AS telah mengambil keuntungan. Menurut Trump, saatnya negara-negara mitra dagang AS itu membayar balik melalui kenaikan tarif.
    Indonesia dikenai tarif 32 persen. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, dikenai tarif lebih tinggi, masing-masing 36 persen dan 46 persen.
    Kebijakan Trump itu, menurut tajuk
    Kompas
    (04/04/2025), mirip dengan upaya AS terhadap negara-negara Eropa terkait pertahanan.
    AS menggertak Eropa agar menambah belanja pertahanan demi kepentingan NATO. AS menilai dirinya terlalu banyak memberi kepada Eropa dalam belanja pertahanan.
    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke AS sepanjang 2024 mencapai 27,6 miliar dollar AS, sedangkan impor dari AS sebesar 10,4 miliar dollar AS.
    Indonesia surplus sebesar 17,2 miliar dollar AS. Surplus itu dilihat Trump sebagai alasan untuk menaikkan tarif.
    Tentu saja kebijakan Trump itu menghebohkan. Dampak bagi Indonesia akan sangat terasa. Sektor ekspor dinilai sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
    Ekspor utama Indonesia ke pasar AS meliputi alat elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, udang dan juga produk kayu (
    Kompas
    , 04/04/2025).
    Di sektor alas kaki, misalnya, lebih dari 45 persen ekspor ditujukan ke pasar AS. Sektor ini menyerap sekitar 3,6 juta tenaga kerja, dengan konsentrasi industri di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
    Tanda-tanda kita akan memasuki zaman “meleset” lagi?
    Sungguh berat buat Indonesia. Saya membayangkan betapa pusing Presiden Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan. Ibarat “jatuh terhimpit tangga”, Presiden Trump berpeluang tertuduh sebagai biang keladi, serupa Soros dulu, bila kita benar-benar jatuh lalu terhimpit tangga.
    Tak ada cara lain, pemerintahan Presiden Prabowo harus bekerja lebih keras lagi. Tenaga, pikiran dan hatinya. Jangan biarkan palu godam Trump membuat kita jatuh terhimpit tangga.
    Kita butuh kejujuran dan keterbukaan. Bukankah sebelum palu godam Trump diumumkan, kita sesungghnya sudah jatuh duluan?
    Keadaan jatuh itu dirumuskan oleh para mahasiswa dengan sebutan “Indonesia Gelap”. Bila diuraikan tentu banyak hal mengisi tesis “Indonesia Gelap”.
    Memang dibantah oleh pejabat pemerintah, tapi dengan retorika sinis: “Kau yang gelap”. Bukan dengan fakta dan retorika yang masuk akal.
    Lalu, disusul Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot. Nilai rupiah terhadap dollar AS juga merosot mendekati angka Rp 17.000 per dollar AS. Pelemahan daya beli pun tak terhindarkan.
    Krisis ketenagakerjaan juga menghadang sejalan dengan semakin melambatnya perekonomian. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi momok belakangan ini.
    Hidup rakyat semakin berat. Di kalangan kelas menengah, sudah muncul pernyataan “makan tabungan”.
    Tanda-tanda hidup semakin sulit juga tercermin dari penurunan jumlah pemudik Lebaran 2025. Menurut Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran 2025 turun 24 persen.
    Penurunan jumlah pemudik mengindikasikan pendapatan yang dibelanjakan menyusut, terutama pada kelompok menengah ke bawah.
    Hal itu, saya kira, linier dengan maraknya PHK akhir-akhir ini. Linier pula dengan kebijakan “efisiensi” pemerintah, sehingga banyak kegiatan ekonomi terpaksa dibatalkan.
    Pada zaman “meleset” dikenal politik “pengetatan”, kini kebijakan “efisiensi”. Boleh jadi keduanya tak jauh berbeda. Kehidupan rakyat bertambah sengsara dari sebelumnya.
    Sementara itu, pemerintah dan pejabatnya tampak asyik dengan kepentingan sendiri. Mereka pongah dengan pandangan dan kebenaran sendiri.
    Keluh kesah rakyat terkesan diremehkan. Rakyat dibiarkan hidup sendirian bersama kecemasan dan pesimismenya.
    Pemerintah dan pejabatnya juga cenderung reaksioner dan ketus menanggapi kritik publik. Bukan menghadirkan ketenangan buat rakyat, melainkan malah terkesan “menantang” (orang Jawa menyebut “ngece”, “njarak”). Akibatnya, relasi konfliktual keduanya justru menajam.
    Pada sisi lain, penanganan isu korupsi yang kronis di Indonesia juga belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Kita baru disuguhi penangkapan sejumlah pejabat yang diduga korup dan nilai korupsi yang membuat kita geleng-geleng kepala. Itu pun ditengarai hanya pejabat pinggiran dan terkesan tebang pilih. Tak ada efek jera.
    Pemerintah dan DPR ternyata malah mendahulukan pengesahan revisi UU TNI (meski mengundang penolakan sejumlah kalangan) daripada pengesahan undang-undang perampasan aset.
    Padahal, undang-undang perampasan aset dinilai banyak pihak sebagai salah satu instrumen penting pemberantasan korupsi.
    Singkat kata, Indonesia sesungguhnya sedang didera krisis multidimensi. Antarbidang kehidupan saling terkait dan memperburuk satu sama lain.
    Di tengah krisis multidimensi itu, palu godam Trump berpotensi besar membuat kita jatuh terhimpit tangga. Palu godam Trump potensial sekali membuat krisis multidimensi semakin mendalam.
    Tak ada cara lain, secara internal pemerintah harus mengubah secara radikal pendekatan kepada rakyat. Pemerintah harus menjauhi hal-hal yang menajamkan relasi konfliktual dengan rakyat, baik kebijakan maupun perilaku dan tutur kata pejabatnya.
    Sembari secara eksternal menguatkan kerja sama di antara negara-negara menengah guna melepas ketergantungan kepada kekuatan besar. Metafor palu godam untuk kebijakan tarif Trump sekaligus merefleksikan ketergantungan yang besar kepada pasar AS.
    Namun, ikhtiar secara eksternal itu tak mungkin bisa segera dipetik buahnya. Karena itu, ikhtiar secara internal menjadi kunci. Keteladanan pemimpin Indonesia pada hari-hari ini amat sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan.
    Palu godam Trump niscaya bisa dilemahkan dengan jiwa besar pemimpin yang mau menyatu dengan pikiran dan perasaan rakyat.
    Niscaya rakyat bersedia menerima keadaan apapun tatkala para pemimpin bersedia membersamainya.
    Meminjam Bung Karno, rakyat membutuhkan pemimpin yang setia kepada sumbernya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Diminta Bentuk Satgas Antisipasi Ancaman Badai PHK Buruh Imbas Kebijakan Donald Trump – Halaman all

    DPR Diminta Bentuk Satgas Antisipasi Ancaman Badai PHK Buruh Imbas Kebijakan Donald Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta DPR RI membentuk Satuan Tugas atau Satgas PHK mengantisipasi ancaman badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Ancaman tersebut diprediksi menyasar setidaknya 50 ribu buruh imbas adanya kebijakan pembaruan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

    “Satgas PHK ini antisipasi terhadap bisa nggak tidak terjadi PHK, kemudian terhadap kalau terjadi PHK hak-hak buruh harus dibayar, atau Satgas PHK ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk renegosiasi kepada pemerintah Amerika Serikat,” ujar Iqbal dalam konferensi pers daring Sabtu (5/4/2025).  

    Dia menyampaikan, usulannya tersebut sudah disambut baik oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

    “Waktu silaturahmi lebaran saya sampaikan itu, dan beliau (Dasco) menangkap positif,” katanya. 

    Menurutnya, Satgas tersebut nantinya harus melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, KSPI, dan DPR RI

    Pihaknya juga segera meminta waktu untuk bertemu DPR RI agar usulannya bisa diakomodir. Menurutnya, adanya ancaman badai PHK ini tak tertangani dikhawatirkan akan muncul aksi unjuk rasa. 

    “Karena itu kami mengajukan gagasan itu, direspon baik, mungkin nantinya setelah masuk hari kerja, kami minta waktu bertemu sehingga menjadi formal. Kami minta pemerintah jangan main-main, dan pembentukan Satgas PHK harus cepat kita lakukan bersama,” tandas Iqbal.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor terbaru terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia sebesar 32 persen.

    Keputusan itu diumumkan Trump hari Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika Serikat.

    Dalam pengumumannya, Trump menyatakan AS mengenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor AS.

    Total ada 60 negara yang terkena aturan tarif individual Trump yang dihitung sebesar setengah dari tarif dan hambatan lain yang “dibebankan negara-negara tersebut kepada AS.”

    “Tidak akan pernah ada transformasi suatu negara seperti transformasi yang terjadi di Amerika Serikat,” kata Trump dalam pernyataan yang ia sampaikan di Rose Garden, Gedung Putih, Rabu (2/4/2025) waktu AS.

    Trump menyebut hari pengumuman tarif imbal balik tersebut sebagai Hari Pembebasan.

    “Menurut saya, ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” katanya dikutip dari Guardian, Kamis (3/4/2025).

  • Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Ini Saran dari Ketua Komisi XI DPR Misbakhun  – Halaman all

    Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Ini Saran dari Ketua Komisi XI DPR Misbakhun  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memperkirakan kebijakan
    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang tarif bea masuk tambahan baru atas produk luar negeri akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS. 

    Legislator Golkar itu pun mendorong tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan konsolidasi menyeluruh demi menghadapi guncangan akibat kebijakan yang kondang dengan sebutan Trump 2.0 tersebut.

    “Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Misbakhun melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (4/3/2025).

    Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.

    “Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” tuturnya.

    Misbakhun juga membeber data transaksi perdagangan Indonesia – AS pada 2024. Pada tahun lalu,  nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar.

    Menurut Misbakhun, angka itu setara dengan 9,9 perseb dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. “Posisi surplus di pihak Indonesia,” ujarnya.

    Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga memerinci soal ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik.  Misbakhun pun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia.

    “Industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar US yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” ulasan Misbakhun.

    Alumnus Sekolah Tinggu Akuntansi Negara (STAN) itu menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Akibatnya,  perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, bahkan bisa berefek ke APBN.

    “Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” ujar Misbakhun.

    Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu juga mengutip arahan Presiden Prabowo tentang perbaikan struktural pada berbagai hambatan perekonomian melalui deregulasi ataupun penyederhanaan aturan yang menghambat. Misbakhun meyakini arahan tersebut jika dilaksanakan akan membantu upaya membangun efisiensi perusahaan di Indonesia.

    “Dengan demikian industri kita tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan, tetapi juga menjadi  lebih mampu bersaing di pasar global,” imbuhnya.

    Selain itu, Misbakhun juga mendorong Bank Indonesia (BI) mengantisipasi kinerja kurs Rupiah terhadap dolar AS (USD). Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu memprediksi harga barang di US akan makin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19. Misbakhun memperkirakan Bank Sentral AS (The Fed) pasti akan menurunkan tingkat suku bunga  sebagai alat kontrol supaya inflasi bisa dikendalikan.

    “Penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang. Kondisi ini akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar Rupiah atas USD,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Misbakhun mengingatkan BI melakukan upaya serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas USD. Menurut dia, jangan sampai tekanan koreksi negatif atas  Rupiah melewati angka psikologis.

    “Pada saat pasar sedang libur Lebaran saat ini adalah waktu yg tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” tambahnya.

    Misbakhun menyebut beberapa poin penting dalam kebijakan baru dari Presiden Trump itu harus diantisipasi sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan  sebesar 32 persen atas produk RI bisa diminimalisasi.

    “Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” kata Misbakhun.

  • Awas! Sektor Industri RI Ini Rawan PHK Efek Ngeri Tarif Horor Trump

    Awas! Sektor Industri RI Ini Rawan PHK Efek Ngeri Tarif Horor Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yakni tarif impor barang yang masuk ke negara tersebut. Hal itu dinilai akan ‘menelan pil pahit’ di berbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor industri di Indonesia.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan setidaknya ada berbagai industri yang beroperasi dalam negeri terdampak imbas kebijakan baru Trump dan rawan terjadi pemutusan hubungan kerja seperti industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan.

    “Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” jelasnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

    Belum lagi, Said mengungkapkan ada kemungkinan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia akan ‘hengkang’ dan mencari negara lain yang lebih rendah tarifnya ke AS.

    “Misal tekstil dia akan cari negara yang tarifnya lebih rendah dari Indonesia atau nggak dikenakan tarif. Yang nggak kena misal apa Bangladesh atau India, Asia Selatan, Sri Lanka. (Industri) tekstil, garmen, sepatu pindah ke sana otomatis investor Indonesia menurun atau sekalian PHK,” ucapnya.

    Bahkan, Said menyebutkan sebanyak 50 ribu pekerja di dalam negeri berpotensi menghadapi pemutusan hak kerja (PHK) hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Hal itu dinilai lantaran banyak industri yang akan terdampak dari kebijakan tersebut.

    “Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” ungkapnya.

    PHK gelombang pertama saja, terang Said, sudah memakan ‘korban’ PHK hingga 60 ribu pekerja dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan sejak Januari hingga awal Maret 2025 lalu. Bahkan, para pekerja yang terkena PHK tersebut dinilai banyak yang justru tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan.

    Foto: Donlad Trump & RI /Aristya Rahadian
    Donlad Trump & RI

    “Litbang KSPI sudah catat 60 ribu buruh PHK di 50 perusahaan di Indonesia dalam kurun Januari – Februari atau awal Maret 2025 dan sayangnya seperti yang dikhawatirkan terbukti 60 ribu buruh yang tercatat di KSPI tidak dapat THR termasuk Sritex yang kami buka posko depan Sritex sampai hari ini nggak dapat THR,” bebernya.

    Dengan perhitungan tingginya potensi angka PHK yang akan terjadi di Indonesia, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS.

    Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

    “Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

    Said menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK kedepannya.

    “Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh dia (Dasco) respon positif semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK dimana-mana, kami turun ke jalan jelas,” tandasnya.

    (wur)

  • Okupansi Hotel Menurun saat Lebaran 2025, Komisi VII DPR Harap Pemerintah Beri Promosi dan Insentif – Halaman all

    Okupansi Hotel Menurun saat Lebaran 2025, Komisi VII DPR Harap Pemerintah Beri Promosi dan Insentif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penurunan signifikan pada okupansi hotel selama libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah menjadi sorotan utama.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menanggapi situasi ini dengan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat guna membantu pemulihan sektor pariwisata, khususnya industri perhotelan.

    Lamhot menjelaskan bahwa penurunan okupansi tidak hanya disebabkan oleh faktor internal industri perhotelan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang masih belum stabil, seperti inflasi dan ketidakpastian pasar.

    Hal ini membuat banyak orang memilih untuk menekan pengeluaran, termasuk untuk biaya perjalanan dan penginapan.

    “Bukan hanya faktor internal industri, tetapi ekonomi yang belum stabil menjadi pemicu utama. Masyarakat lebih memilih untuk mengurangi pengeluaran, termasuk biaya perjalanan dan penginapan,” ujar Lamhot, Sabtu (5/4/2025).

    Selain itu, Lamhot juga menyebutkan persaingan yang semakin ketat dari platform penyewaan rumah seperti Airbnb, serta kurangnya inovasi dan promosi oleh sebagian hotel sebagai faktor lain yang memperburuk situasi.

    Menurutnya, hotel-hotel yang tidak memperbarui fasilitas dan layanan atau tidak efektif dalam pemasaran akan kehilangan daya tarik bagi wisatawan dan pelancong bisnis.

     

     

    Sebagai solusi, Lamhot meminta pemerintah untuk meluncurkan kampanye promosi yang lebih agresif guna menonjolkan potensi wisata daerah-daerah tertentu, baik untuk wisatawan domestik maupun internasional. 

    Promosi ini, katanya, dapat memberikan dampak positif pada okupansi hotel.

    “Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting. Pembuatan paket wisata menarik, diskon, atau promosi khusus dapat meningkatkan minat pengunjung dan langsung berdampak pada peningkatan okupansi hotel,” tambahnya.

     

     

    Lebih lanjut, Lamhot menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur, terutama dalam hal transportasi dan konektivitas digital, untuk mempermudah akses ke destinasi wisata dan hotel-hotel yang ada.

    Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak atau subsidi kepada hotel-hotel yang terdampak, untuk mendukung kelangsungan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

    Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, juga mengungkapkan kekecewaannya terkait penurunan okupansi hotel pada Lebaran 2025 yang diperkirakan turun sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Penurunan ini terjadi di sejumlah destinasi wisata populer seperti Yogyakarta, Bali, dan Solo.

    “Okupansi di daerah seperti Solo, Jogja, dan Bali memang menurun. Banyak hotel yang hanya penuh sampai H-2 Lebaran, lalu pengunjung langsung check-out lebih cepat,” ungkap Hariyadi, yang mencatatkan penurunan waktu menginap yang lebih singkat dibandingkan tahun lalu.

     

    Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani ketika ditemui di hotel The Langham Jakarta, Rabu (31/1/2024). (Endrapta Pramudhiaz)

     

    Daya beli masyarakat yang melemah dan waktu tinggal yang lebih pendek menjadi faktor utama penyebab menurunnya okupansi.

     

     

    Hariyadi berharap agar pemerintah segera mengoptimalkan anggaran untuk sektor pariwisata, karena kontribusi pasar pemerintah terhadap industri perhotelan masih cukup besar, mencapai 40 persen.

     

    “Peranan pemerintah sangat krusial. Tanpa dukungan pemerintah, banyak hotel yang terpaksa tutup dan mempengaruhi PHK massal di sektor ini,” jelas Hariyadi.

     

     

     

     

  • Bos Buruh Warning Efek Ngeri Trump, Ramal Jumlah PHK di RI Bisa Segini

    Bos Buruh Warning Efek Ngeri Trump, Ramal Jumlah PHK di RI Bisa Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperhitungkan potensi terjadinya badai pemutusan hak kerja (PHK) yang akan berdampak pada 50 ribu pekerja di Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan.

    Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan hal tersebut terutama lantaran adanya tarif baru yang akan diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap barang yang masuk ke negara tersebut, tidak terkecuali dari Indonesia.

    “Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

    Dengan perhitungan tingginya potensi angka PHK yang akan terjadi di Indonesia, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS.

    Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

    “Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

    Foto: Donlad Trump & RI /Aristya Rahadian
    Donlad Trump & RI

    Said menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK kedepannya.

    “Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh dia (Dasco) respon positif semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK dimana-mana, kami turun ke jalan jelas,” imbuhnya.

    Adapun, Said menyebutkan terdapat berbagai industri yang beroperasi di dalam negeri berpotensi melakukan PHK yakni industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan dalam negeri juga akan terdampak.

    “Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” tandasnya.

    Belum lagi, Said mengungkapkan ada kemungkinan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia akan ‘hengkang’ dan mencari negara lain yang lebih rendah tarifnya ke AS.

    “Misal tekstil dia akan cari negara yang tarifnya lebih rendah dari Indonesia atau nggak dikenakan tarif. Yang nggak kena misal apa Bangladesh atau India, Asia Selatan, Sri Lanka. (Industri) tekstil, garmen, sepatu pindah ke sana otomatis investor Indonesia menurun atau sekalian PHK,” ucapnya.

    PHK gelombang pertama saja, terang Said, sudah memakan ‘korban’ PHK hingga 60 ribu pekerja dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan sejak Januari hingga awal Maret 2025 lalu. Bahkan, para pekerja yang terkena PHK tersebut dinilai banyak yang justru tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan.

    “Litbang KSPI sudah catat 60 ribu buruh PHK di 50 perusahaan di Indonesia dalam kurun Januari – Februari atau awal Maret 2025 dan sayangnya seperti yang dikhawatirkan terbukti 60 ribu buruh yang tercatat di KSPI tidak dapat THR termasuk Sritex yang kami buka posko depan Sritex sampai hari ini nggak dapat THR,” bebernya.

    (wur)

  • Tarif Trump, Pemerintah Diminta Siapkan Stimulus untuk Pengusaha

    Tarif Trump, Pemerintah Diminta Siapkan Stimulus untuk Pengusaha

    Tarif Trump, Pemerintah Diminta Siapkan Stimulus untuk Pengusaha
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dunia
    usaha
    di Indonesia, baik yang besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (
    UMKM
    ) akan menjadi yang terdampak dari
    tarif impor
    yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
    Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Bogor, Didin S. Damanhuri pun meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi dampak jangka pendek, menengah, hingga panjang dari
    tarif impor Trump
    sebesar 32 persen untuk Indonesia.
    “Pemerintahan Prabowo segera mengevaluasi dampak jangka pendek, menengah, dan panjang akibat tarif tinggi dari AS terhadap perekonomian seraya melakukan upaya kerjasama ekonomi ASEAN, OKI, BRICS Plus,” ujar Didin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (5/4/2025).
    Ia juga menyarankan
    pemerintah
    melakukan penyesuaian visi, misi, dan program dalam mengantisipasi kebijakan tarif impor Trump.
    Termasuk menyiapkan stimulus kepada para pelaku usaha yang dipastikannya akan terdampak tarif impor Trump sebesar 32 persen tersebut.
    “Hendaknya disiapkan shifting pendanaan besar-besaran dari program-program jangka menengah dan panjang untuk memberikan stimulus besar-besaran kepada para pelaku usaha untuk membangkitkan pasar dalam negeri, terutama kepada kalangan UMKM dan daerah-daerah,” ujar Didin.
    Didin menjelaskan, dampak tarif impor Trump yang akan segera terasa adalah pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.
    Pelemahan nilai tukar rupiah akan langsung bersinggungan dengan dunia usaha yang berpotensi melahirkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
    “Akan banyak perusahaan besar melakukan PHK besar-besaran, mengingat dalam usahanya terhadap unsur dolar AS. Sehingga bisa terancam mempailitkan dirinya/bangkrut dan dalam waktu dekat mereka kemungkinan memilih PHK sebagai upaya rasionalisasi korporasi,” ujar Didin.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR M. Hanif Dhakiri mengatakan bahwa kebijakan tarif impor Trump akan berdampak ke banyak hal di Indonesia. Salah satunya adalah industri padat karya.
    Komoditas ekspor Indonesia seperti minyak nabati, garmen, dan tekstil dinilai Hanif akan disasar Amerika Serikat dalam penerapan kebijakan tarif impor tersebut.
    Mantan Menteri Ketenagakerjaan itu meminta pemerintah melakukan antisipasi yang terarah, nyata, dan berpihak ke industri dalam negeri.
    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Hanif.
    Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), tarif bea masuk atau tarif Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.
    Sebab selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS di antaranya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, udang, dan produk-produk perikanan laut.
    ”
    Pemerintah
    Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” bunyi keterangan resmi Kemenlu yang diunggah di laman resminya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.