Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Adies Kadir Dukung Upaya Mitigasi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Adies Kadir Dukung Upaya Mitigasi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Setelah Donald Trump mengumumkan Kebijakan Tarif Resiprokal pada tanggal 2 April di acara Liberation Day AS, babak baru perang dagang dunia versi 2.0 dimulai kembali. Kebijakan tarif resiprokal dinilai mengejutkan dunia, karena setidaknya ada 180 negara terdampak kebijakan Tarif Resiprokal, dengan menggunakan tarif dasar 10% dan termasuk Indonesia dikenakan sebesar 32%.

    Adapun pengenaan tarif resiprokal AS memiliki dampak signifikan terhadap penurunan daya saing produk negara eksportir ke AS, tidak terkecuali Indonesia. Beberapa hal yang terus perlu dicermati adalah respon dan implikasi kebijakan tarif terhadap stabilitas ekonomi keuangan global maupun nasional.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan DPR RI concern dan mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan yang mungkin dapat saja terjadi dalam jangka pendek ini.

    “Misalnya perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar hutang (kenaikan Yield/Imbal hasil SBN)”, ujar Adies dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

    Selain itu, situasi perang dagang yang semakin memanas ditandai dengan balasan balik atau retaliasi oleh para mitra dagang AS seperti Tiongkok, Kanada, Meksiko, negara-negara Uni Eropa dan diikuti beberapa negara lainnya melalui kenaikan bea masuk yang lebih tinggi atas barang-barang impor yang berasal dari AS. Sedangkan Presiden Prancis Macron menghimbau para pengusaha negara Uni Eropa menunda rencana investasi langsung ke AS.

    Adies menjelaskan pihaknya menyaksikan, mengapresiasi dan mendukung respon cepat dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespon kebijakan tarif resiprokal AS, meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan meningkatkan kualitas iklim investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Disamping itu, semangat dan upaya tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS, diperlukan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal, patut didukung,” imbuhnya.

    Sebagaimana diketahui, situasi dan kondisi perekonomian dan keuangan AS akan memiliki implikasi secara global, tidak terkecuali terhadap stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan tarif, secara langsung akan menjadi pengurang daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS, yang memiliki potensi menurunkan nilai ekspor Indonesia ke AS.

    “Kiranya perlu langkah-langkah segera menemukan pemecahan masalah apakah itu kesegeraan negosiasi dengan mitra dagang AS ataukah dukungan fasilitasi menemukan pasar pengganti AS,” ungkap Adies.

    Selanjutnya, kebijakan tarif AS diperkirakan akan meningkatkan risiko ketidakpastian keuangan global. Hal ini ditandai, menjelang ataupun setelah diumumkannya kebijakan tarif resiprokal ini, hampir seluruh indeks bursa saham di berbagai negara merosot jatuh.

    “Dalam meningkatkan peningkatan transaksi dagang dan iklim investasi yang lebih berkualitas, kami mendukung penuh instruksi Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier,” kata Adies.

    Lebih lanjut, Adies menambahkan kita perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung.

    “Kami juga memandang perlu penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentiment negatif dan menepis keraguan baik investor ataupun pelaku pasar,” pungkas Adies.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Anggota DPR: Kebijakan tarif Trump momentum perkuat pariwisata RI

    Anggota DPR: Kebijakan tarif Trump momentum perkuat pariwisata RI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai dampak kebijakan tarif timbal balik yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi momentum untuk memperkuat pariwisata dalam negeri sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    Novita dalam keterangannya di Jakarta, Minggu mengatakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat ketegangan ekonomi global dan kebijakan tarif internasional berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama mereka yang biasa bepergian ke luar negeri.

    “Biaya perjalanan ke luar negeri melonjak dan ini saat yang tepat untuk mendorong pergeseran arus wisata ke destinasi lokal,” ujar Novita.

    Data dari Mastercard Economics Institute (2023) mengungkapkan pada 2022, wisatawan Indonesia menghabiskan rata-rata 1.200 dolar AS per perjalanan ke luar negeri. Dengan depresiasi rupiah yang terus berlanjut, angka tersebut berpotensi meningkat drastis.

    “Ini menjadi sinyal penting bahwa wisata domestik harus menjadi prioritas, bukan hanya sebagai alternatif, tapi sebagai pilihan utama,” katanya.

    Ia menegaskan krisis bukan alasan untuk stagnasi. Justru, sejarah menunjukkan bahwa krisis merupakan ruang bagi lahirnya inovasi.

    “Pemerintah harus melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan fiskal, memberikan insentif bagi pengembangan destinasi lokal serta menjaga kepercayaan investor di sektor pariwisata,” kata Novita.

    Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi antara kementerian terkait, pelaku industri, dan pemerintah daerah dalam menyediakan akses transportasi yang terjangkau, promosi wisata yang masif, dan menciptakan pengalaman wisata domestik yang berkualitas dan kompetitif.

    “Kalau wisatawan domestik dialihkan ke destinasi lokal, dampaknya bisa sangat besar terhadap perputaran ekonomi daerah. Ini bukan sekadar soal pariwisata, tetapi soal penguatan ekonomi rakyat,” ujarnya.

    Dalam konteks visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian nasional, Novita menilai pariwisata tidak bisa lagi dianggap sebagai sektor pelengkap.

    “Pariwisata adalah jantung baru ekonomi Indonesia, harus resilien, berdaya saing, dan inklusif. Kebijakan Trump bisa jadi pemicu perubahan arah, jika kita pandai membaca peluang di tengah krisis,” ucap Novita.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengakuan Nafa Urbach Diselingkuhi Mantan Suami Lebih dari 100 Kali

    Pengakuan Nafa Urbach Diselingkuhi Mantan Suami Lebih dari 100 Kali

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus politisi Nafa Urbach membuat pengakuan mengejutkan. Nafa Urbach mengaku pernah diselingkuhi mantan suaminya, Zack Lee hingga lebih dari 100 kali.

    Pengakuan dari Nafa Urbach itu diunggah ulang akun Instagram @nyinyir_update_official dari podcast Daniel Mananta. Awalnya, Nafa Urbach menceritakan bagaimana keseruan dirinya saat berkampanye untuk mendapatkan kursi di DPR pada daerah pemilihannya tersebut.

    “Siapa yang pernah diselingkuhi sama suaminya? warga menjawab saya, Mbak Nafa. Siapa yang pernah mengalami KDRT oleh suaminya? kulon, Mbak Nafa,” kata Nafa Urbach, Minggu (6/4/2025).

    “Namun, gue membawakan dengan lucu. Oke, ibu-ibu di sini saya mau bercerita ke kalian semua. Siapa yang di sini sakit hatinya, kita nyanyikan dahulu lagunya Glenn Fredly,” ujarnya sambil tertawa.

    Nafa Urbach mengaku, lebih memilih untuk memberikan sosialisasi kepada warga di daerah pemilihannya tanpa harus meminta untuk memilih dirinya di saat berkampanye.

    “Gue enggak mengerti kenapa, tetapi gue tidak pernah membicarakan program-program yang akan gue jalankan seperti saya minta di pilih, itu enggak ada sama sekali,” lanjutnya.

    “Gue terjun ke lapangan untuk bertemu warga hanya ingin melayani, gue ingin memberikan pemahaman soal rumah tangga, soal ibu-ibu yang diselingkuhi sama suami,” ujarnya.

    Nafa Urbach mengatakan kepada warganya untuk jangan cepat emosi ketika mengetahui suaminya ketahuan selingkuh, apalagi hanya dalam jumlah sedikit.

    “Diselingkuhi berapa kali, ibu-ibu? Kalau cuma sekali sampai tiga kali, wah itu enggak ada apa-apanya sama saya,” ungkapnya sambil tertawa.

    “Kalau diselingkuhi sampai lima kali enggak apa-apa ibu-ibu,” tambahnya.

    Mendengar ucapan darinya, Nafa Urbach mengaku, para warganya semakin penasaran soal berapa kali dirinya pernah diselingkuhi oleh Zack Lee saat masih menjalankan rumah tangga secara bersama.

    “Memangnya Mbak Nafa diselingkuhi berapa kali? Warga bertanya kepada saya. Ya, saya jawab lebih dari 100 kali, jadi ibu-ibu aman. Jadi, it’s oke,” bebernya.

    “Kalau loe diselingkuhi, karena rata-rata dua sampai tiga kali itu mah enggak ada apa-apanya sama gue,” tutup Nafa Urbach mengaku pernah diselingkuhi mantan suaminya (Zack Lee) hingga lebih dari 100 kali.

  • Komisi Hukum MUI Lega Kejaksaan Tetap Usut Korupsi

    Komisi Hukum MUI Lega Kejaksaan Tetap Usut Korupsi

    loading…

    Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Prof Deding Ishak lega atau plong karena draf RUU KUHAP tidak mengatur soal kewenangan masing-masing Aparat Penegak Hukum (APH). FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Deding Ishak mengaku lega atau plong. Draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ) tidak mengatur soal kewenangan masing-masing Aparat Penegak Hukum (APH).

    Di UU Kejaksaan jelas disebutkan bahwa kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana khusus, yaitu HAM berat dan korupsi. “Kekhawatiran sebelumnya adalah wajar namun sesuai penjelasan ketua Komisi III, draf terakhir KUHAP tidak mengatur kewenangan, tentu ini menjadi plong dan kita wajib mendorong sinergitas Kejaksaan dan KPK untuk bersinergi memberantas korupsi,” kata Prof Deding, Minggu (6/4/2025).

    Dia mengatakan, tentu sinergi antara kejaksaan dan KPK dilakukan dalam upaya mengimplementasikan komitmen dan politic will Presiden Prabowo Subianto yang demikian gemas kepada para koruptor. Bagi Prabowo, para koruptor telah membuat rakyat banyak menderita.

    “Ini momentum yang baik dan kondusif untuk menjadikan penegakan hukum terhadap koruptor ini sebagai arus utama negara dan pemerintahan Presiden Prabowo jihad memerangi korupsi,” tuturnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, ulama dan umaro harus bekerja sama kemudian mulai membantu lewat upaya pencegahan lewat pendidikan anti korupsi di tingkat TK hingga perguruan tinggi lewat pendidikan agama dan budaya.

    Dalam hal tindakan, Prof Deding meminta agar DPR dan pemerintah segera sahkan UU Perampasan Aset Koruptor. Sebelum hukuman mati bagi koruptor, coba dulu dengan hukuman memiskinkan koruptor dan perampasan harta aset koruptor.

    Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan bahwa draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang menyebut kewenangan jaksa hanya sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM berat bukan hasil akhir.

    Habiburokhman memberikan draf hasil akhir terkait ‘penyidik tertentu’ yang tidak mengatur kewenangan jaksa. “Saya melihat bahwa draf tersebut sepertinya bukan hasil yang terakhir, draf terakhir yang seharusnya terakhir tertulis penyidik tertentu misalnya penyidik KPK, penyidik kejaksaan atau penyidik OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang,” kata Habiburokhman.

    Habiburokhman menegaskan dalam RUU KUHAP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Ia menekankan KUHAP akan menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.

    “Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP,” ujarnya.

    Habiburokhman mengatakan aturan penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu ini dibuat agar dalam pelaksanaannya masing-masing memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang. “Kejaksaan dalam UU Tipikor maupun UU Kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana tertentu. Maka aturan dan kewenangan tersebut tetap berlaku,” ujar Habiburokhman.

    Habiburokhman mengungkapkan draf RUU KUHAP itu masih dalam penyempurnaan. Ia akan menerima masukan yang ada selama pembahasan berlangsung.

    (abd)

  • Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan Harus Ditingkatkan

    Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan Harus Ditingkatkan

    Jakarta: Dukungan para pemangku kepentingan untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus terus ditingkatkan, demi mewujudkan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan bagi setiap warga negara yang lebih merata. 

    “Upaya untuk melibatkan secara aktif para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus kita dukung bersama dan harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan kontribusi aktif setiap warga negara dalam proses pembangunan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 6 April 2025. 

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana mengaktifkan taman-taman di Jakarta dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian upaya inklusivitas. 

    Sejumlah program persiapan telah dilakukan, antara lain program pelatihan barista bagi penyandang disabilitas. 

    Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 mencatat hanya 9% dari 8 juta angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia yang terserap sebagai tenaga kerja. 

    Baca juga: Momentum Hari Raya Idulfitri Diharapkan Memperkokoh Nilai-Nilai Persatuan Bangsa

    Menurut Lestari, berdasarkan catatan tersebut masih banyak angkatan kerja penyandang disabilitas yang belum terserap oleh dunia kerja. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar pihak-pihak terkait menindaklanjuti catatan tersebut dengan segera mengidentifikasi kondisi tersebut dan menghadirkan solusi untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja penyandang disabilitas. 

    Ketersediaan data terpilah disabilitas, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. 

    Rerie sangat berharap, kepedulian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk melibatkan para penyandang disabilitas pada aktivitas keseharian masyarakat dapat terus ditingkatkan. 

    Dengan partisipasi setiap warga negara yang terus meningkat dalam proses pembangunan, Rerie berharap, upaya menghadirkan keadilan dan kemakmuran yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat direalisasikan.

    Jakarta: Dukungan para pemangku kepentingan untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus terus ditingkatkan, demi mewujudkan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan bagi setiap warga negara yang lebih merata. 
     
    “Upaya untuk melibatkan secara aktif para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus kita dukung bersama dan harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan kontribusi aktif setiap warga negara dalam proses pembangunan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 6 April 2025. 
     
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana mengaktifkan taman-taman di Jakarta dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian upaya inklusivitas. 

    Sejumlah program persiapan telah dilakukan, antara lain program pelatihan barista bagi penyandang disabilitas. 
     
    Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 mencatat hanya 9% dari 8 juta angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia yang terserap sebagai tenaga kerja. 
     
    Baca juga: Momentum Hari Raya Idulfitri Diharapkan Memperkokoh Nilai-Nilai Persatuan Bangsa
     
    Menurut Lestari, berdasarkan catatan tersebut masih banyak angkatan kerja penyandang disabilitas yang belum terserap oleh dunia kerja. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar pihak-pihak terkait menindaklanjuti catatan tersebut dengan segera mengidentifikasi kondisi tersebut dan menghadirkan solusi untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja penyandang disabilitas. 
     
    Ketersediaan data terpilah disabilitas, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas.
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. 
     
    Rerie sangat berharap, kepedulian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk melibatkan para penyandang disabilitas pada aktivitas keseharian masyarakat dapat terus ditingkatkan. 
     
    Dengan partisipasi setiap warga negara yang terus meningkat dalam proses pembangunan, Rerie berharap, upaya menghadirkan keadilan dan kemakmuran yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat direalisasikan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Wakil Ketua DPR Dukung Mitigasi Pemerintah Sikapi Kebijakan Tarif AS

    Wakil Ketua DPR Dukung Mitigasi Pemerintah Sikapi Kebijakan Tarif AS

    loading…

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir mendukung adanya upaya mitigasi risiko instabilitas keuangan imbas kebijakan AS terhadap tarif impor timbal balik sebesar 32%. Foto/Ist

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR Adies Kadir mendukung adanya upaya mitigasi risiko instabilitas keuangan imbas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif impor timbal balik (reciprocal tarrifs) terhadap Indonesia sebesar 32%.

    Adies mengatakan, DPR meminta adanya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal hingga pasar valuta asing.

    “Misalnya perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar hutang (kenaikan Yield/Imbal hasil SBN),” kata Adies, Minggu (6/4/2025).

    Tidak hanya itu, Adies mengapresiasi dan mendukung respons cepat dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespon kebijakan tarif resiprokal AS, meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan meningkatkan kualitas iklim investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Misalnya, tepat kiranya, pemerintah menempuh penguatan kerja sama dagang dan investasi antarnegara ASEAN, dan kiranya dapat diperluas lagi pada grup atau kelompok negara dimana Indonesia menjadi anggota seperti BRICS, OECD dan yang lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan global,” ucapnya.

    Di samping itu, lanjut Adies, semangat dan upaya tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS, diperlukan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal, hal tersebut patut didukung.

    Adies menambahkan, dalam meningkatkan peningkatan transaksi dagang dan iklim investasi yang lebih berkualitas.

    Selain itu, dia mendukung penuh Intruksi Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi serta penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-Tariff Barrier.

    “Lebih dari itu, kita perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung. Kami jugamemandang perlu penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentiment negatif dan menepis keraguan baik investor ataupun pelaku pasar,” sebutnya.

    (shf)

  • DPR Dukung Langkah Pemerintah Hadapi Tarif Baru AS

    DPR Dukung Langkah Pemerintah Hadapi Tarif Baru AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko atas potensi ketidakstabilan ekonomi yang dapat muncul akibat kebijakan tarif impor balasan (reciprocal tariffs) oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dikenakan terhadap Indonesia sebesar 32%.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menekankan, pentingnya penyusunan narasi dan komunikasi publik dari pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menjaga stabilitas keuangan nasional.

    Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi tekanan pada pasar keuangan, seperti pasar saham, pasar uang, nilai tukar rupiah, hingga surat utang negara (SBN).

    “Pemerintah perlu menyampaikan narasi yang kuat agar tidak muncul reaksi berlebihan di pasar, baik itu pasar saham yang rentan anjlok, pasar uang yang bisa terdampak suku bunga antar bank, hingga nilai tukar rupiah yang bisa melemah. Begitu juga dengan pasar surat utang yang bisa terpengaruh melalui kenaikan imbal hasil,” ujar Adies, Minggu (6/4/2025).

    Ia juga mengapresiasi langkah cepat dan strategis pemerintah dalam menanggapi kebijakan tarif resiprokal dari AS. Menurutnya, peningkatan daya saing, pemeliharaan kepercayaan investor, dan penguatan iklim investasi merupakan langkah penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Adies menyarankan agar kerja sama dagang dan investasi dengan negara-negara ASEAN terus diperkuat, serta diperluas dengan kelompok negara lain seperti BRICS dan OECD, guna menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

    Selain itu, ia menilai pentingnya menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan mitra dagang strategis seperti Amerika Serikat. Menurutnya, diplomasi dan negosiasi perlu terus dilakukan untuk menjembatani kepentingan kedua negara di tengah kebijakan perdagangan yang dinamis.

    Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih agar mengambil langkah-langkah strategis dan perbaikan struktural, termasuk deregulasi kebijakan yang menghambat investasi, terutama yang berkaitan dengan hambatan non-tarif (non-tariff barriers).

    “Yang tak kalah penting, penyampaian komunikasi publik yang konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan agar tidak muncul ketidakpastian di mata investor maupun pelaku pasar,” pungkas Adies terkait tarif baru AS.

  • Perjalanan Karier Lucky Hakim, dari Artis hingga jadi Bupati Indramayu

    Perjalanan Karier Lucky Hakim, dari Artis hingga jadi Bupati Indramayu

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Lucky Hakim mungkin awalnya lebih dikenal sebagai aktor sinetron, namun kiprahnya kini merambah jauh hingga ke dunia politik dan kepemimpinan daerah. Lahir di Indramayu pada 12 Januari 1978, Lucky telah menapaki perjalanan karier yang penuh warna, mulai dari dunia hiburan hingga kini kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Indramayu dalam Pilkada 2024.

    Awal Karier: Model hingga Aktor Sinetron

    Sebelum terjun ke politik, Lucky Hakim terlebih dahulu merintis kariernya di dunia hiburan Tanah Air. Ia memulai langkahnya sebagai model iklan televisi pada awal 2000-an. Namanya mulai dikenal luas ketika ia membintangi berbagai sinetron populer seperti Mutiara Hati, Muslimah, hingga Jiran.

    Tak hanya sukses di sinetron, Lucky juga menjajal dunia layar lebar lewat film-film seperti Ketika, Lantai 13, dan Ruang. Kariernya di industri kreatif pun terus berkembang, bahkan ia sempat mendirikan rumah produksi sendiri dan memproduksi lebih dari 20 FTV. Di luar dunia akting, Lucky juga aktif menulis lagu-lagu rohani dan berkolaborasi dengan beberapa musisi.

    Latar Belakang dan Pendidikan

    Perjalanan hidup Lucky Hakim tak selalu mudah. Ia kehilangan kedua orang tua kandungnya sejak usia muda dan dibesarkan oleh keluarga angkat di Cilacap, Jawa Tengah. Identitas aslinya baru diketahui saat ia masih duduk di bangku SMA.

    Pendidikan dasarnya ditempuh di SD dan SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap, lalu melanjutkan ke SMA Negeri 2 Cilacap. Lucky juga menempuh pendidikan tinggi di STIE Perbanas dan Universitas Pelita Bangsa sebelum akhirnya terjun total ke dunia seni dan politik.

    Terjun ke Dunia Politik

    Karier politik Lucky dimulai saat ia mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Bekasi pada tahun 2012, meskipun belum berhasil. Ia kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional dan terpilih untuk periode 2014–2019.

    Namun pada 2018, Lucky didepak dari partainya karena dituduh melakukan manipulasi suara dalam pemilu sebelumnya. Tak patah arang, ia kembali mencoba peruntungan politiknya dengan maju sebagai Wakil Bupati Indramayu pada Pilkada 2020 berpasangan dengan Nina Agustina, putri mantan Kapolri Da’i Bachtiar.

    Pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi politik dan dilantik pada 26 Februari 2021. Sebagai wakil bupati, Lucky berharap bisa membawa perubahan positif bagi kampung halamannya.

    Mundur dari Jabatan Wakil Bupati

    Namun harapan itu tak berjalan mulus. Pada awal 2023, Lucky Hakim secara mengejutkan mengundurkan diri dari jabatannya. Ia mengaku tidak bisa menjalankan tugasnya secara optimal karena berbagai kendala internal.

    Lucky menyebut sejumlah fasilitas pendukung tugasnya seperti ajudan dan protokoler telah ditarik, membuatnya kesulitan menjalankan perannya. Ia juga menyampaikan bahwa ketidakcocokan visi dengan Bupati Nina Agustina turut menjadi faktor pengunduran dirinya.

    Siap Bertarung di Pilkada Indramayu 2024

    Mundur dari jabatan wakil bupati tak menghentikan langkah politik Lucky. Ia kini resmi maju sebagai calon Bupati Indramayu dalam Pilkada 2024, yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang.

    Dalam kontestasi tersebut, Lucky berpasangan dengan Syaefudin sebagai calon wakil bupati. Menariknya, lawan politik yang akan dihadapinya adalah mantan pasangannya sendiri, Nina Agustina, yang kini berduet dengan Tobroni sebagai calon bupati dan wakil bupati. Sementara pasangan ketiga adalah Bambang Hermanto dan Kasan Basari.

    Pertarungan politik ini diprediksi akan berlangsung ketat, mengingat baik Lucky maupun Nina sama-sama memiliki basis dukungan kuat di Kabupaten Indramayu.

    Liburan ke Jepang dan Sindiran Dedi Mulyadi

    Di tengah kesibukannya sebagai tokoh politik, Lucky sempat menjadi sorotan publik karena liburannya ke Jepang usai menjabat sebagai wakil bupati. Perjalanan tersebut menjadi kontroversi setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan sindiran tajam melalui unggahan di akun TikTok pribadinya @dedimulyadi71.

    Dedi mengunggah tangkapan layar yang menunjukkan Lucky tengah berlibur bersama istri dan anak-anaknya di Negeri Sakura. Dalam unggahan itu, Dedi menulis sindiran, “Selamat Berlibur Pak Lucky Hakim, Nanti Kalau Ke Jepang Lagi, Bilang Dulu Yah…,” yang sontak memicu berbagai reaksi dari warganet.

    Diduga, keberangkatan Lucky ke Jepang tidak disertai izin resmi dan melanggar Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri selama periode arus balik Lebaran 1446 H.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rizal Bawazier dan Wakil Menteri Koperasi Targetkan Satgas Revitalisasi Koperasi Selesai di Mei 2025

    Rizal Bawazier dan Wakil Menteri Koperasi Targetkan Satgas Revitalisasi Koperasi Selesai di Mei 2025

    TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN – Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X (Pekalongan, Pemalang dan Batang) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rizal Bawazier secara intensif, selalu berkoordinasi dengan Wakil Menteri Koperasi memantau kinerja satuan tugas (Satgas) Revitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi.

    “Saya dan pak Wakil Menteri Koperasi terus memantau kinerja Satgas Revitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, untuk masalah 23 ribu nasabah Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan,” kata anggota DPR RI Rizal Bawazier, Minggu (6/4/2025).

    Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang memiliki ruang lingkup kemitraan dengan berbagai kementerian dan lembaga strategis seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), terus memantau perkembangan hal tersebut.

    “Saya harap paling lambat di bulan Mei 2025 sudah selesai masalah yang sudah berlarut larut lama ini,” ucapnya.

    Pihaknya serius dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang terpilih dari Dapil X Jawa Tengah, sejalan dengan fungsi pengawasan yang diemban oleh Komisi VI DPR RI terhadap mitra kerjanya, termasuk Kementerian Koperasi, untuk memastikan bahwa hak-hak Masyarakat dapat dilindungi khususnya para anggota koperasi.

    “Upaya yang dilakukan ini alam rangka menciptakan ekosistem perkoperasian yang sehat dan terpercaya di Indonesia, khususnya di Daerah Pemilihan X Jawa Tengah (Pekalongan, Pemalang dan Batang),” imbuhnya.

    Pihaknya berharap, permasalahan yang dihadapi oleh ribuan nasabah Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan dapat segera terselesaikan. (Dro)

     

  • Anggota DPR minta Pemprov Jatim evaluasi jalur longsor Pacet–Cangar

    Anggota DPR minta Pemprov Jatim evaluasi jalur longsor Pacet–Cangar

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait kondisi jalur Pacet-Cangar, Kabupaten Mojokerto, yang longsor pada Kamis (3/4) dan merumuskan solusi jangka panjang.

    “Apakah perlu ada perbaikan dan pembangunan tembok penahan atau bahkan rekayasa jalur alternatif yang lebih aman, ini perlu dikaji secara mendalam. Jangan sampai masyarakat terus dihantui rasa khawatir saat melintasi jalur tersebut, terutama saat musim hujan,” kata Bimantoro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Ia mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Daerah Jawa Timur dan tim evakuasi gabungan yang melaksanakan penyelamatan, meskipun dalam kondisi cuaca yang ekstrem.

    “Evakuasi tetap dilaksanakan dengan baik, meskipun dalam keadaan hujan dan cuaca yang ekstrem. Ini menunjukkan ketanggapan dan kesigapan yang patut diapresiasi,” katanya.

    Di sisi lain, Bimantoro mengapresiasi pula Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) atas keberhasilan dalam mengelola arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1446 H/Lebaran 2025.

    Menurut dia, kesuksesan penyelenggaraan mudik Lebaran 2025 menjadi cerminan nyata dari kesiapan dan kerja keras jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas nasional.

    “Kami dari Komisi III DPR RI memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kakorlantas Polri beserta seluruh jajaran yang telah bekerja tanpa lelah memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025. Koordinasi yang baik antarinstansi dan strategi pengaturan lalu lintas yang efektif patut diacungi jempol,” katanya.

    Sebelumnya, pada Kamis (3/4), bencana alam tanah longsor terjadi di di jalur Pacet-Cangar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

    Tanah longsor di akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto dengan Kota Batu itu menimpa dua unit mobil dan satu sepeda motor hingga mengakibatkan 10 orang penumpang mobil meninggal dunia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025