Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • DPR Minta KPU Panggil Paslon Pikada Puncak Jaya Buntut Bentrok Pendukung

    DPR Minta KPU Panggil Paslon Pikada Puncak Jaya Buntut Bentrok Pendukung

    Jakarta –

    Bentrok maut antar pendukung paslon terjadi dalam pilkada di Puncak Jaya. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyayangkan bentrokan tersebut.

    “Tentu kita semua sangat prihatin. Pilkada seharusnya menjadi media konsolidasi pembangunan suatu daerah melibatkan seluruh elemen, khususnya interaksi positif antara rakyat dengan calon pemimpinnya. Bukan malah sebaliknya menjadi ajang baku fisik dan perpecahan,” kata Doli kepada wartawan, Senin (7/4/2025).

    Doli menuturkan kejadian tersebut akan menjadi evaluasi untuk pelaksanaan Pilkada selanjutnya. Dia menyebut perlu ada pertimbangan alternatif pelaksanaan Pilkada.

    “Tentu peristiwa ini akan menjadi bahan evaluasi kita terhadap pelaksanaan Pilkada secara langsung. Bila kejadian serupa tidak bisa dihindarkan dan menjadi semakin meluas, maka patut dipertimbangkan alternatif lain cara pemilihan Kepala Daerah kita ke depan,” ujarnya.

    Doli menyarankan agar KPU segera memanggil kedua pasangan calon (paslon) berserta timnya untuk melakukan rekonsiliasi untuk mengendalikan pendukung mereka. Menurutnya, kedua paslon bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

    “Untuk saat ini, saya kira perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, KPU harus segera berkoordinasi kembali dengan pihak kepolisian untuk memanggil kedua pasangan calon dan tim inti masing-masing untuk melakukan rekonsiliasi dan kesepakatan/perjanjian bersama untuk dapat mengendalikan para pendukungnya masing-masing. Kedua pasangan calon harus ikut merasa bertanggung jawab atas situasi buruk seperti itu,” jelasnya.

    “Kedua, pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, harus ikut turun tangan langsung, melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membantu penciptaan kondisi untuk kembali kondusif,” imbuhnya.

    Diketahui, bentrokan terjadi di antara dua kubu pendukung paslon nomor urut 1 Yuni Wonda-Mus Kogoya dan pendukung paslon nomor urut 2 Miren Kogoya-Mendi Wonerengga di Pilkada Puncak Jaya, Papua Pegunungan. Bentrokan itu mengakibatkan 12 orang tewas. Sementara itu, 653 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Ia mengatakan bentrok antarpendukung terjadi sejak sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025. Selain 12 orang tewas, ratusan korban luka-luka akibat terkena panah.

    “Rinciannya 423 orang merupakan pendukung paslon 01, sedangkan 230 lainnya dari kubu paslon 02,” katanya.

    (dek/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hadapi Tarif Impor AS, Legislator PDIP Sarankan Pemerintah RI Perkuat Pariwisata Lokal – Halaman all

    Hadapi Tarif Impor AS, Legislator PDIP Sarankan Pemerintah RI Perkuat Pariwisata Lokal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP Novita Hardini menilai, dampak kebijakan tarif proteksionis yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mulai terasa di berbagai sektor, termasuk pariwisata Indonesia.

    Di balik tantangan itu, Novita justru melihat peluang besar untuk memperkuat pariwisata dalam negeri sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    Menurut dia, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah akibat ketegangan ekonomi global dan kebijakan tarif internasional berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama mereka yang biasa bepergian ke luar negeri. 

    “Biaya perjalanan ke luar negeri melonjak, dan ini saat yang tepat untuk mendorong pergeseran arus wisata ke destinasi lokal,” kata Novita dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).

    Novita mengutip data dari Mastercard Economics Institute (2023) yang mengungkapkan bahwa pada 2022, wisatawan Indonesia menghabiskan rata-rata USD 1.200 per perjalanan ke luar negeri. 

    Dengan depresiasi Rupiah yang terus berlanjut, angka tersebut berpotensi meningkat drastis. 

    “Ini menjadi sinyal penting bahwa wisata domestik harus menjadi prioritas, bukan hanya sebagai alternatif, tapi sebagai pilihan utama,” ucapnya.

    Legislator perempuan asal Trenggalek itu menegaskan, krisis bukan alasan untuk stagnasi. 

    Justru, sejarah menunjukkan bahwa krisis adalah ruang bagi lahirnya inovasi. 

    “Pemerintah harus melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan fiskal, memberikan insentif bagi pengembangan destinasi lokal, serta menjaga kepercayaan investor di sektor pariwisata,” ujar dia.

    Novita juga menyoroti perlunya kolaborasi antara kementerian terkait, pelaku industri, dan pemerintah daerah dalam menyediakan akses transportasi yang terjangkau, promosi wisata yang masif, serta menciptakan pengalaman wisata domestik yang berkualitas dan kompetitif.

    “Kalau wisatawan domestik dialihkan ke destinasi lokal, dampaknya bisa sangat besar terhadap perputaran ekonomi daerah. Ini bukan sekadar soal pariwisata, tapi soal penguatan ekonomi rakyat,” ucapnya.

    Dalam konteks visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian nasional, Novita menilai bahwa pariwisata tidak bisa lagi dianggap sebagai sektor pelengkap. 

    “Pariwisata adalah jantung baru ekonomi Indonesia. Ia harus resilien, berdaya saing, dan inklusif. Kebijakan Trump bisa jadi pemicu perubahan arah, jika kita pandai membaca peluang di tengah krisis,” pungkasnya.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor terbaru terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia sebesar 32 persen.

    Keputusan itu diumumkan Trump hari Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika Serikat.

    Dalam pengumumannya, Trump menyatakan AS mengenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor AS.

    Total ada 60 negara yang terkena aturan tarif individual Trump yang dihitung sebesar setengah dari tarif dan hambatan lain yang “dibebankan negara-negara tersebut kepada AS.”

    “Tidak akan pernah ada transformasi suatu negara seperti transformasi yang terjadi di Amerika Serikat,” kata Trump dalam pernyataan yang ia sampaikan di Rose Garden, Gedung Putih, Rabu (2/4/2025) waktu AS.

    Trump menyebut hari pengumuman tarif imbal balik tersebut sebagai Hari Pembebasan.

    “Menurut saya, ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” katanya dikutip dari Guardian, Kamis (3/4/2025).

  • Negara Tidur di Tengah Perang Dagang

    Negara Tidur di Tengah Perang Dagang

    PIKIRAN RAKYAT – Sudah hampir dua tahun Indonesia tidak memiliki duta besar (Dubes) di Amerika Serikat (AS), sebuah negara mitra dagang strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global.

    Posisi Dubes di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC kosong sejak Rosan Roeslani menyelesaikan masa tugasnya pada 17 Juli 2023. Kekosongan ini menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya posisi diplomatik dan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Sejarah Kekosongan: Dari Wamen hingga Menteri

    Rosan Roeslani, yang sebelumnya menjabat sebagai Dubes RI untuk AS sejak Oktober 2021, ditarik ke tanah air untuk mengisi posisi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Presiden Joko Widodo.

    Akan tetapi, hingga akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi tidak menunjuk pengganti Rosan, dan kekosongan posisi ini terus berlanjut bahkan setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024. Saat ini, Rosan telah dipercaya kembali dalam Kabinet Indonesia Maju jilid dua sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Padahal, posisi Dubes RI untuk AS merupakan jabatan strategis yang pernah diisi oleh tokoh-tokoh penting sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga kini. Total sudah 21 tokoh Indonesia pernah menduduki posisi tersebut, termasuk Ali Sastroamidjojo, Soedjatmoko, Arifin Siregar, Dino Patti Djalal, hingga Muhammad Lutfi.

    Risiko Ketidakhadiran: Representasi dan Diplomasi Lemah

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, menyebut kekosongan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap kepentingan nasional, terutama karena AS merupakan mitra dagang strategis Indonesia.

    “Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal Amerika Serikat mitra dagang kedua terbesar kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” kata Andry.

    Dia menilai, tanpa kehadiran Dubes, Indonesia kehilangan daya tawar dalam menghadapi kebijakan dagang AS yang semakin proteksionis, seperti tarif impor tambahan yang baru diumumkan oleh Presiden Donald Trump.

    “Setiap hari tanpa perwakilan di Amerika Serikat adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” ujarnya.

    Andry juga menyoroti alasan Trump yang menyebut Indonesia mengenakan tarif tinggi terhadap produk AS. Menurutnya, alasan itu sangat menyesatkan.

    “Metode ini cacat, tapi dijadikan alasan untuk menekan kita secara sepihak. Ini bentuk proteksionisme terang-terangan yang merugikan Indonesia,” ucapnya.

    Dia menambahkan bahwa ekspor Indonesia ke AS, khususnya dari industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki, sangat terancam oleh kebijakan tarif baru ini.

    “Dalam tiga tahun terakhir, sudah lebih dari 30 pabrik di sektor tekstil dan turunannya tutup. Jika pemerintah terus diam, kita bukan hanya kehilangan pasar utama, tapi juga akan muncul badai PHK lanjutan yang jauh lebih besar,” tuturnya.

    Desakan dari DPR: Pemerintah Harus Segera Tunjuk Nama

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, meminta Presiden Prabowo segera mengisi posisi Dubes RI untuk AS yang sudah kosong terlalu lama.

    “Ada sejumlah posisi Dubes yang harus diisi atau diganti. Jadi semua itu telah berproses. Nanti pemerintah yang akan mengirim ke DPR untuk kita lakukan fit and proper test,” ujar Dave kepada wartawan, Minggu 6 April 2025.

    Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin. Ia menilai pemerintah seharusnya tidak menarik Rosan dari posisinya di tengah masa transisi jika belum siap menunjuk pengganti.

    “Iya (harus segera ditunjuk), jangan sampai begini ya. Atau kalau mau, dulu jangan ditarik dulu di masa peralihan, ya kan? Gitu. Kalau seperti ini kan jadi ngambang, tidak bagus. Dan image terhadap negeri kita jadi tidak bagus, kan?” ujarnya.

    Hasanuddin mengungkap bahwa sebenarnya DPR sempat menerima 11 nama calon Dubes dari pemerintah pada akhir periode sebelumnya, termasuk untuk AS. Namun, proses uji kelayakan tidak jadi digelar karena ada arahan penundaan dari Istana.

    “Waktu itu ada petunjuk dari istana bahwa ditunda dulu. Oke, ya ditunda dulu. Kemudian, ya kami tidak melaksanakan fit and proper test kalau tidak ada amanat dari Presiden, baik Presiden lama maupun Presiden baru. Nah, akhirnya sampai sekarang itu dubes kita ya tidak ada,” tuturnya.

    Dia menduga bahwa penundaan itu terjadi karena sedang berlangsung pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo terkait masa transisi kekuasaan.

    “Mungkin ada pembicaraan antara Presiden yang lama dan Presiden yang baru. Pembicaraannya seperti apa sampai kemudian di-cancel, saya tidak tahu lah, ya,” katanya.

    Dubes Bukan Jabatan Simbolik

    Andry dari Indef menegaskan bahwa posisi Dubes, khususnya di negara besar seperti Amerika Serikat, bukanlah jabatan simbolik. Seorang Dubes harus mampu melakukan diplomasi ekonomi aktif, lobi perdagangan, serta menjalin hubungan erat dengan pelaku bisnis dan pemerintahan AS.

    Diperlukan figur yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memahami lanskap ekonomi global serta mampu menavigasi isu-isu proteksionisme dengan efektif.

    Tanpa sosok seperti ini, Indonesia dinilai berada dalam posisi yang lemah di panggung perdagangan global, terutama menghadapi negara-negara yang agresif dalam melindungi pasar domestik mereka seperti Amerika Serikat.

    Urgensi Diplomasi Ekonomi di Tengah Ketegangan Dagang

    Dalam situasi seperti ini, ketidakhadiran duta besar di Washington DC berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia. AS adalah salah satu pasar terbesar bagi ekspor nonmigas Indonesia. Produk seperti pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki menyumbang hampir 27,5% dari total ekspor ke AS.

    Di tengah gejolak tarif baru dari AS, Indonesia membutuhkan figur Dubes yang andal untuk menjembatani negosiasi dan menjaga stabilitas hubungan ekonomi bilateral.

    “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” kata Andry.

    Ketidakhadiran Dubes RI untuk AS selama hampir dua tahun mencerminkan lemahnya prioritas diplomasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri Indonesia belakangan ini. Padahal, dengan meningkatnya tensi dagang global dan semakin proteksionisnya kebijakan ekonomi negara-negara besar, Indonesia harus memperkuat posisinya dengan menunjuk diplomat-diplomat yang kompeten di pos strategis seperti Washington DC.

    Kebijakan tarif AS terhadap produk Indonesia adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak bisa diam. Pemerintah harus segera mengambil langkah taktis, mulai dari menunjuk duta besar yang tepat, hingga melakukan diplomasi aktif untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran kebijakan internasional yang merugikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dubes RI di AS Kosong Hampir 2 Tahun, Penyebab Indonesia Kecolongan Dihukum Donald Trump?

    Dubes RI di AS Kosong Hampir 2 Tahun, Penyebab Indonesia Kecolongan Dihukum Donald Trump?

    PIKIRAN RAKYAT – Kekosongan posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) di Washington DC selama hampir dua tahun memunculkan kekhawatiran dan kritik dari berbagai pihak.

    Di tengah sorotan terhadap kebijakan tarif impor terbaru yang diumumkan Presiden AS Donald Trump, Indonesia dinilai kehilangan momentum diplomasi dan posisi tawar di hadapan mitra dagang strategisnya.

    Hampir Dua Tahun Tanpa Wakil Diplomatik

    Sejak Rosan Roeslani menyelesaikan masa jabatannya pada 17 Juli 2023 untuk menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, kursi Dubes RI untuk AS di KBRI Washington DC tak kunjung diisi. Bahkan setelah Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024, belum ada pengganti resmi yang ditunjuk untuk posisi strategis ini.

    Padahal, AS merupakan mitra dagang kedua terbesar Indonesia. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dan proteksionisme dagang, kehadiran Dubes yang aktif sangat krusial.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menilai absennya wakil Indonesia di AS bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan pengabaian terhadap kepentingan nasional.

    “Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal Amerika Serikat mitra dagang kedua terbesar kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” katanya.

    Andry juga menyoroti dampaknya terhadap ketidakmampuan Indonesia dalam melakukan negosiasi dagang, terutama setelah kebijakan tarif tambahan 32 persen diberlakukan oleh pemerintahan Trump terhadap produk-produk Indonesia.

    “Setiap hari tanpa perwakilan di Amerika Serikat adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” ujarnya.

    Tarif Trump dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia

    Kebijakan tarif impor yang diumumkan Donald Trump disebut-sebut sebagai bentuk proteksionisme terang-terangan terhadap Indonesia. Produk dari industri padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki—yang selama ini menyumbang 27,5% dari total ekspor Indonesia ke AS—terancam kehilangan pasar.

    Andry menyebutkan bahwa selama tiga tahun terakhir, lebih dari 30 pabrik tekstil dan turunannya sudah tutup.

    “Jika pemerintah terus diam, kita bukan hanya kehilangan pasar utama, tapi juga akan muncul badai PHK lanjutan yang jauh lebih besar,” ujar Andry.

    Dia juga membantah klaim Presiden Trump yang menyebut Indonesia mengenakan tarif hingga 64 persen terhadap produk AS. Menurutnya, perhitungan itu menyesatkan.

    “Metode ini cacat, tapi dijadikan alasan untuk menekan kita secara sepihak,” kata Andry.

    Respons DPR: Pemerintah Harus Segera Bertindak

    Kekosongan posisi Dubes ini juga mendapat sorotan dari legislatif. Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, mendesak pemerintah agar segera menunjuk tokoh yang layak mengisi kursi Dubes RI untuk AS.

    “Ada sejumlah posisi Dubes yang harus diisi atau diganti. Jadi semua itu telah berproses. Nanti pemerintah yang akan mengirim ke DPR untuk kita lakukan fit and proper test,” ujarnya kepada wartawan, Minggu 6 April 2025.

    Hal serupa disampaikan oleh TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP. Ia menyayangkan keputusan pemerintah sebelumnya yang menarik Rosan tanpa menunjuk pengganti di tengah masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo.

    “Iya (harus segera ditunjuk), jangan sampai begini ya. Atau kalau mau, dulu jangan ditarik dulu di masa peralihan, ya kan? Kalau seperti ini kan jadi ngambang, tidak bagus. Dan image terhadap negeri kita jadi tidak bagus, kan?” ucap Hasanuddin.

    Dia juga mengungkap bahwa sempat ada 11 usulan calon Dubes, termasuk untuk AS, pada akhir masa jabatan DPR 2019–2024. Namun, karena adanya arahan dari Istana, proses fit and proper test ditunda.

    “Mungkin ada pembicaraan antara Presiden yang lama dan Presiden yang baru. Pembicaraannya seperti apa sampai kemudian di-cancel, saya tidak tahu lah, ya,” kata Hasanuddin.

    Bukan Posisi Simbolik, Tapi Pertahanan Ekonomi

    Menurut Andry dari Indef, posisi Dubes RI untuk AS bukanlah jabatan simbolik semata, melainkan garda depan pertahanan ekonomi nasional.

    “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” katanya.

    Oleh sebab itu, penunjukan Dubes baru dianggap sangat mendesak untuk menyikapi dinamika geopolitik dan kebijakan ekonomi proteksionis AS.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Promo di Kabinet Prabowo Jabat Wamen Gratis Komisaris

    Promo di Kabinet Prabowo Jabat Wamen Gratis Komisaris

    GELORA.CO –  Pengamat politik, Rocky Gerung, menyoroti rangkap jabatan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

    Melalui akun threads pribadi miliknya, @rocky_gerung__, ia menuliskan bahwa kabinet di bawah pemerintahan Prabowo terang-terangan menghadirkan promo.

    “Promo di Kabinet Prabowo Jabat Wamen Gratis Komisaris,” kata Rocky Gerung, dikutip Minggu (6/4/2025).

    Selain tulisan yang memiliki pesan tersirat, Rocky juga melampirkan potongan video dari presenter Metro TV yang blak-blakan menguak fakta terkait rangkap jabatan yang tengah disandang oleh Fahri Hamzah.

    Isi dari video tersebut kembali menarik kehidupan Fahri Hamzah, yang dulunya berada di pihak oposisi dan selalu mengampanyekan setop rangkap jabatan malah memilih menjadi praktisi rangkap jabatan.

    Presenter Metro TV juga menyinggung Erick Thohir yang tampak saling mendukung dengan Fahri perihal rangkap jabatan, mereka disebut satu visi dalam hal tersebut.

    Tidak berhenti di situ, unggahan berikutnya dari Rocky Gerung, yakni melampirkan gambar baju kaos yang bertuliskan “Keadilan sosial bagi rakyat yang mana?”.

    Warganet kemudian beramai-ramai memberikan komentar pada threads milik Rocky Gerung. Banyak yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah yang makin kesini makin ramai rangkap jabatan.

    “Ku teringat masa demo mahasiswa bareng bang @fahrihamzah. Mengkritisi kebijakan pemerintah Masa lalu. Masa itu kini hanya nostalgia saja,” tulis akun @kuskushendrahe.

    “Saking sedikitnya orang yang ‘pintar menjilat’ dari 300 juta rakyat akhirnya cuma orang-orang itu saja yang diberi jabatan,” komentar warganet.

    “Selamat datang di era jenderal omon-omon. Memakmurkan pejabat, gencet habis rakyat. Bagi-bagi jabatan, gemukkan kabinet. Potong habis anggaran untuk rakyat, tapi habiskan dana untuk gaji Wamen-wamen dan influencer,” kata warganet lainnya.

    Sebelumnya, telah beredar secara luas bahwa, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mendapat sorotan publik usai merangkap jabatan sebagai komisaris di Bank Tabungan Negara (BTN).

    Fahri yang dulunya pernah membahas terkait pejabat yang merangkap jabatan, bahkan sangat tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, kini kritis yang digaungkan kembali muncul di berbagai platform sosial media.

    Dalam cuitan 5 tahun lalu, Fahri membahas bagaimana bahaya rangkap jabatan di kalangan elit, yaitu dapat menimbulkan Potensi konflik kepentingan.

    Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu bahkan menyerukan tagar Stop Conflict of Interest” dan “Stop Rangkap Jabatan”

    “Bahaya rangkap jabatan itu mencapai puncaknya ketika seorang menteri sebagai pejabat negara mencocokkan regulasi dengan kepentingan bisnisnya sebagai pengusaha.” kata Fahri melalui akun X @Fahrihamzah.

    Tampak paham ramai dibicarakan gegara sikapnya mengambil jabatan di satu waktu, ia mengatakan masyarakat boleh marah kepadanya. Apalagi masyarakat punya hak kecewa kepadanya karena dirinya digaji olehnya.

  • Masihkah Publik Menunggu Video Connie Bakrie?

    Masihkah Publik Menunggu Video Connie Bakrie?

    Oleh: Tony Rosyid*

    PADA 26 Desember 2024, publik Indonesia dihebohkan oleh pengakuan Connie Rahakundini Bakrie.

    Connie yang merupakan pengamat militer asal Indonesia yang lama tinggal di Rusia mengaku mendapat titipan dokumen dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Diantaranya adalah video. 

    Menurut Connie, dokumen titipan Hasto ini sangat amat penting karena berkaitan dengan skandal korupsi yang melibatkan Presiden ke-7 RI dan keluarganya. 

    Siapa Presiden ke-7 RI? Joko Widodo alias Jokowi. Siapa keluarganya? Connie sempat menyinggung mantan Ibu Negara dan sejumlah anaknya.

    Menurut Connie, dokumen Hasto yang di ada tangannya saat ini bisa jadi “bom waktu”. Maksudnya? Ya anda tahu. “Bom waktu” itu istilah untuk peristiwa yang jika terungkap akan seperti bom yang meledak. 

    Besarnya dampak dari ledakan peristiwa inilah yang kemudian dinamai dengan istilah “bom waktu”. Kapan “bom waktu” itu meledak? Hanya Hasto dan Connie yang tahu.

    Dua bulan dari pengakuan Connie, tepatnya tanggal 23 Februari 2025, Connie membuat pernyataan kembali bahwa siap membongkar dokumen rahasia tentang skandal Jokowi. Syaratnya: Hasto memberikan izin kepadanya. Izin secara tertulis.

    Hingga saat ini, Connie masih menyimpan dokumen rahasia itu. Setidaknya menurut mengakuan Connie. Apakah dokumen itu benar adanya? 

    Publik hanya menilai informasi Connie benar jika sudah terbongkar. Jika tidak terbongkar, maka pernyataan Connie dianggap bernilai nol. Alias tidak ada. Karena tidak terbukti. Sesuatu dianggap benar kalau terbukti.

    Hasto sudah lebih dari tiga bulan ditetapkan sebagai tersangka. Tepatnya tanggal 24 Desember 2024. Bahkan sudah melalui proses praperadilan, hingga Hasto ditahan dan disidangkan.

    Hasto jadi tersangka karena dua kasus. Pertama, kasus penyuapan kepada anggota KPU. Hasto diduga menitipkan uang Rp400 juta untuk memuluskan Harun Masiku jadi anggota DPR RI. 

    Hasto dituduh menghalangi penyidikan terhadap Harus Masiku. Harun Masiku kabur setelah jadi tersangka. Hasto dianggap telah ikut menghalangi proses perburuan terhadap Harun Masiku. Apakah hanya Hasto yang terlibat membantu Harun Masiku kabur? Anda pasti tahu jawabannya.

    Setelah jadi tersangka, Hasto mengajukan gugatan ke praperadilan. Tepatnya tanggal 10 Januari 2025. Namun, tanggal 13 Februari, gugatan praperadilan Hasto ditolak. 

    Lalu, tanggal 17 Februari 2025, Hasto mengajukan gugatan praperadilan untuk kali kedua. Sebelum gugatan praperadilan disidangkan, Hasto ditangkap dan ditahan KPK. Tepatnya pada 20 Februari 2025.

    Kasus Hasto untuk pertama kali disidangkan di Pengadilan Tipikor tanggal 14 Maret 2025. Setelah proses panjang ini, video dan dokumen Hasto yang diakui Connie pun dipertanyakan publik. Kok belum keluar? Nunggu apa?

    Publik sempat penasaran terhadap video Hasto yang ada dalam genggaman Connie. Itu dulu. Tahun lalu. Tahun 2024. Memasuki tahun 2025, orang cenderung melupakan dokumen yang diakui Connie sebagai titipan Hasto. 

    Publik mulai tidak percaya. Sebagian mengatakan, video itu omong kosong. Dokumen yang katanya penting dan berisi tentang skandal korupsi dan kejahatan Jokwi itu “omon-omon”. 

    Karena hingga hari ini dokumen dan video itu tidak terbukti. Apapun pengakuan dan argumentasinya, dokumen dan video itu hingga hari ini tidak terbukti. Alias tidak keluar ke publik. Apakah masih ada tersisa ruang untuk menunggu dan mempercayai dokumen dan video itu? 

    Ya terserah anda, kok tanya ke saya. Hehehe…

    rmol news logo article

    *) Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

  • KSPI Ungkap 50 Ribu Buruh Terancam PHK Imbas Kebijakan Tarif Donald Trump

    KSPI Ungkap 50 Ribu Buruh Terancam PHK Imbas Kebijakan Tarif Donald Trump

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mewanti-wanti adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipicu kebijakan tarif baru impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Adapun dalam daftar yang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat, produk ekspor Indonesia dikenakan tarif imbal balik sebesar 32 persen, ditambah tarif global sebesar 10 persen.

    Said Iqbal bilang, kebijakan ini sangat mempengaruhi beberapa sektor industri, seperti tekstil, sepatu, hingga elektronik.

    Bahkan, beberapa serikat pekerja disebutnya telah diajak berunding oleh pihak manajemen mengenai rencana PHK.

    “Namun belum ada kejelasan soal jumlah buruh yang akan terkena dampak, waktu pelaksanaannya, maupun pemenuhan hak-hak mereka. Perundingan masih dalam tahap awal,” ucapnya dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (6/4/2025).

    Berdasarkan temuan KSPI, sebelum lebaran sejumlah perusahaan sudah berada dalam kondisi goyah dan sedang mencari format untuk menghindari PHK.

    Kebijakan baru yang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat ini pun diprediksi bakal semakin memperparah kondisi perusahaan-perusahaan tersebut.

    Said Iqbal pun menyayangkan lambatnya langkah konkret dari pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif Amerika Serikat ini.

    “Ironis, karena tidak ada kepastian atau strategi nasional yang disiapkan untuk mencegah pengurangan produksi, penutupan perusahaan, atau PHK massal,” ujarnya.

    KSPI pun memprediksi, kebijakan baru yang diterbitkan Presiden Amerika Serikat ini bakal berdampak pada 50 ribu buruh di Indonesia.

    Gelombang PHK ini pun diprediksi bakal terjadi tiga bulan setelah diberlakukannya tarif baru tersebut pada 9 April 2025 mendatang.

    “Kenaikan tarif sebesar 32 persen membuat barang produksi Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS. Konsekuensinya, permintaan menurun, produksi dikurangi, dan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, termasuk PHK,” tuturnya.

    “Bahkan, dalam beberapa kasus perusahaan memilih tutup operasionalnya,” sambungnya.

    Kondisi ini juga diperparah dengan fakta bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tekstil, garmen, sepatu, elektronik, dan makanan-minuman umumnya dimiliki investor asing.

    Jika situasi ekonomi di Indonesia tidak menguntungkan, investor asing ini disebut Said Iqbal dapat dengan mudah memindahkan investasinya ke negara lain yang memiliki tarif lebih rendah di Amerika Serikat.

    Ia pun mencontohkan, sektor tekstil yang kemungkinan akan pindah ke Bangladesh, India, atau bahkan Sri Lanka yang tidak terkena kebijakan tarif dari Amerika Serikat.

    Di sisi lain, ada juga industri yang tidak bisa begitu saja pindah, seperti Freeport atau industri kelapa sawit. 

    “Namun bukan berarti mereka tidak akan melakukan PHK, justru PHK menjadi langkah paling mudah untuk menekan biaya operasional,” ucapnya.

    Oleh karena itu, KSPI menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK.

    Menurutnya, Satgas PHK perlu dibentuk untuk mengantisipasi terjadinya PHK, memastikan hak-hak buruh dipenuhi, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, termasuk mendorong re-negosiasi dengan Amerika Serikat. 

    “Usulan pembentukan Satgas PHK ini telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI dan mendapat respon positif,” ujarnya.

    Selanjutnya, pemerintah harus segera melakukan re-negosiasi perdagangan dengan AS. 

    Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah mengganti bahan baku dengan produk dari AS, seperti kapas, karena ini bisa membuka peluang pengurangan tarif. 

    Selama ini, Indonesia banyak menggunakan kapas dari China dan Brasil, padahal jika menggunakan bahan baku dari Amerika, tarif bisa lebih ringan.

    Dalam kunjungan bersama Kapolri ke perusahaan sepatu di Brebes, terlihat bahwa investor dari Taiwan dan Hongkong dalam sektor sepatu mengalami tekanan akibat kebijakan tarif ini. 

    Sementara Vietnam, yang terkena tarif hingga 46 persen, mulai menurunkan kapasitas produksinya dan mengalihkan pesanan ke Indonesia. 

    Pemerintah harus melihat peluang ini dan memberi perlindungan kepada industri sepatu yang ada di dalam negeri dengan memberikan kemudahan regulasi agar kapasitas produksi bisa ditingkatkan.

    KSPI dan Partai Buruh juga memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi sasaran empuk perpindahan pasar dari negara-negara lain ke Indonesia. 

    Sebagai contoh, ketika China kehilangan pasar ekspornya ke Amerika, maka mereka bisa membanjiri Indonesia dengan produk murah. Jika hal ini dibiarkan, maka pasar domestik akan dikuasai barang impor murah, industri dalam negeri tertekan, dan PHK semakin tak terhindarkan.

    Karena itu, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2023 harus segera dicabut dalam waktu dekat. 

    Jika tidak, impor akan makin tak terkendali, produk dijual murah, dan pasar dalam negeri terancam. Pada akhirnya, hal ini hanya akan memperburuk gelombang PHK yang sudah ada.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dari Isu Wisata ke Jepang hingga Tuduhan Terima Uang Mundur Jabatan

    Dari Isu Wisata ke Jepang hingga Tuduhan Terima Uang Mundur Jabatan

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Lucky Hakim kembali menjadi sorotan publik usai kabar dirinya berlibur ke luar negeri saat libur Lebaran beredar di media sosial. Padahal, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan larangan bagi kepala daerah untuk bepergian ke luar negeri selama momen penting tersebut.

    Melalui unggahan di media sosial, terlihat sosok Lucky tengah berada di Jepang, bahkan salah satu foto diunggah oleh akun TikTok milik Gubernur Jawa Barat dengan ucapan selamat berlibur.

    “Selamat Berlibur Pak Lucky Hakim, Nanti Kalau Ke Jepang Lagi, Bilang Dulu Yah,” tulis Dedi Mulyadi dalam unggahannya.

    Namun, kontroversi bukan hal baru bagi Lucky Hakim. Sejak sebelum menjabat sebagai Bupati Indramayu, sejumlah polemik telah menyertainya. Berikut adalah beberapa kontroversi yang pernah membelit Lucky Hakim.

    Liburan ke Jepang Saat Larangan Berlaku

    Liburan Lucky Hakim ke Jepang menuai sorotan karena bertepatan dengan larangan resmi dari Kemendagri bagi kepala daerah untuk tidak bepergian ke luar negeri saat libur Lebaran. Foto-foto keberadaannya di Jepang tersebar luas di media sosial, salah satunya memperlihatkan penandaan akun wisata @japantour.id.

    Tuduhan Curi Suara Sesama Kader PAN

    Karier politik Lucky Hakim sempat memanas saat menjabat anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada 2014. Ia dituduh mengambil suara rekan separtainya, Intan Fitriana Fauzi.

    Namun, Lucky membantah keras tuduhan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Intan menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi karena tidak menerima kekalahannya. Menurut Lucky, tuduhan kecurangan itu seharusnya lebih dahulu diproses melalui Bawaslu sebelum melangkah ke jalur hukum.

    “Dia (Intan) menggugat ke MK. Semua caleg memang diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke website MK, tapi seharusnya dia melapor ke Bawaslu dulu,” ujar Lucky kepada wartawan pada 19 Mei 2014.

    Isu Uang Rp5 Miliar Saat Pindah ke NasDem

    Kepindahan Lucky dari PAN ke Partai NasDem juga tak lepas dari kontroversi. Dalam sebuah tangkapan layar percakapan yang beredar luas pada 2018, Lucky disebut mengakui menerima dana sebesar Rp5 miliar. Wasekjen PAN saat itu, Ahmad Yohan, menyayangkan sikap Lucky dan menyebutnya tergiur materi.

    “Intinya begini, ini orang dipilih oleh rakyat, harusnya menjalankan tugas sebagai anggota DPR sebaik-baiknya. Tapi ternyata bisa saja orang itu menggadaikan suara rakyat dengan uang. Itu yang kita kecewa,” jelas Yohan kala itu.

    Diduga Terima Dana untuk Mundur dari Kursi Wakil Bupati

    Kontroversi kembali menyeruak saat Lucky Hakim mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati Indramayu. Effendi, mantan kader Partai Gerindra Indramayu, menuding Lucky menerima uang sebesar Rp2,5 miliar sebagai kompensasi atas pengunduran dirinya.

    Effendi menyebutkan bahwa pengungkapan ini dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap masa depan Indramayu, mengingat Lucky kini kembali maju sebagai calon Bupati dalam Pilkada 2024.

    “Saya mengatakan ini dalam rangka menyelamatkan Indramayu, masyarakat jangan sampai salah memilih sosok pemimpin untuk 5 tahun ke depan,” ujar Efendi.

    Ucapan yang Dianggap Merendahkan Profesi Jurnalis

    Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI) melakukan aksi demonstrasi pada 19 September 2025 untuk memprotes ucapan Lucky Hakim yang dianggap menghina profesi jurnalis. Dalam aksi tersebut, koordinator lapangan menuding Lucky menyebut jurnalis Indramayu “tidak waras”, pernyataan yang dinilai mencederai etika publik.

    Hubungan Tak Harmonis dengan Bupati Nina Agustina

    Saat menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu (2021–2025), Lucky disebut memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Bupati Nina Agustina. Isu ketidakharmonisan ini sempat menjadi bahan pembahasan DPRD melalui forum dengar pendapat. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab utama keretakan hubungan keduanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi I Soroti Kekosongan Dubes RI di AS dan Sejumlah Negara, Singgung soal Penundaan Seleksi

    Komisi I Soroti Kekosongan Dubes RI di AS dan Sejumlah Negara, Singgung soal Penundaan Seleksi

    Komisi I Soroti Kekosongan Dubes RI di AS dan Sejumlah Negara, Singgung soal Penundaan Seleksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi I DPR RI menyoroti kekosongan posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat dan sejumlah negara besar lainnya.
    Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu
    hubungan diplomatik
    Indonesia dengan negara-negara mitra strategis.
    Anggota Komisi I DPR RI
    TB Hasanuddin
    mengatakan, kekosongan tersebut terjadi akibat penundaan proses seleksi calon Dubes pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
    “Waktu itu sebetulnya sudah siap akan dilaksanakan uji kelayakan untuk 11 calon
    Dubes RI
    termasuk untuk Amerika, Jerman, Mesir, dan 8 negara lainnya. Namun, waktu itu ada petunjuk dari istana bahwa ditunda dulu,” ujar TB Hasanuddin, kepada Kompas.com, Minggu (6/4/2025).
    Dia mengungkapkan, Komisi I DPR periode 2019-2024 sebenarnya telah menerima 11 nama calon Dubes dan siap melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau
    fit and proper test
    .
    Namun, tahapan tersebut urung dilaksanakan karena adanya permintaan penundaan dari pihak pemerintah.
    Hal ini diduga berkaitan dengan adanya masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto.
    “Mungkin ada pembicaraan antara Presiden yang lama dan Presiden yang baru. Pembicaraannya seperti apa sampai kemudian di-
    cancel
    , saya tidak tahu lah, ya,” kata politikus PDI-P tersebut.
    Meski demikian, kata TB Hasanuddin, jajaran Komisi I tetap mempertanyakan alasan di balik penundaan tersebut.
    Sebab, 11 nama yang diajukan tersebut tentunya sudah melalui pertimbangan pemerintah.
    “Kan sudah ada 11 calon Dubes saat itu, tentu kan sudah melalui pertimbangan. Kok ditunda? Bahkan sampai saat ini,” ucap TB Hasanuddin.
    Di samping itu, hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah terkait kelanjutan proses seleksi terhadap 11 calon Dubes tersebut.
    “Ya kami tidak melaksanakan
    fit and proper test
    kalau tidak ada amanat dari Presiden, baik Presiden lama maupun Presiden baru. Nah, akhirnya sampai sekarang itu Dubes kita ya tidak ada,” tutur TB Hasanuddin.
    TB Hasanuddin berpandangan, kekosongan posisi Dubes dapat menghambat komunikasi antarpemerintah yang seharusnya dijembatani oleh perwakilan resmi di negara mitra.
    “Apa yang berpengaruh? Amerika sebagai negara besar yang memiliki hubungan politik yang cukup strategis, ya kan? Sehingga akan berpengaruh terhadap hubungan politik kita, itu yang pertama,” tuturnya.
    Dia mencontohkan, absennya Dubes di Washington DC membuat Indonesia harus mengirim delegasi untuk menegosiasikan kebijakan tarif impor baru yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.
    “Ya, termasuk juga pada urusan-urusan ekonomi seperti sekarang ini kejadian, kan? Ya, begitu. Dan ini tidak bagus menurut hemat saya,” kata TB Hasanuddin.
    Dia juga mengkhawatirkan adanya persepsi negatif dari negara-negara besar terhadap Indonesia akibat kekosongan tersebut.
    “Tidak bagus ya sebagai sebuah, katakanlah seperti kurang memperhatikan sikap kita terhadap Amerika sebagai negara besar. Ya, kurang respect kalau tidak hemat saya. Dan akibatnya sekarang kita jadi repot, kan?” pungkas dia.
    Diketahui, posisi Dubes RI untuk Amerika Serikat sudah kosong sejak 17 Juli 2023.
    Jabatan itu terakhir diisi oleh Rosan Roeslani yang ditunjuk menjadi Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Jokowi.
    Hingga kini, baik Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto yang dilantik pada 20 Oktober 2024, belum menunjuk pengganti Rosan untuk menempati posisi tersebut di Washington DC.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Adies Kadir Dukung Upaya Mitigasi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Adies Kadir Dukung Upaya Mitigasi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Setelah Donald Trump mengumumkan Kebijakan Tarif Resiprokal pada tanggal 2 April di acara Liberation Day AS, babak baru perang dagang dunia versi 2.0 dimulai kembali. Kebijakan tarif resiprokal dinilai mengejutkan dunia, karena setidaknya ada 180 negara terdampak kebijakan Tarif Resiprokal, dengan menggunakan tarif dasar 10% dan termasuk Indonesia dikenakan sebesar 32%.

    Adapun pengenaan tarif resiprokal AS memiliki dampak signifikan terhadap penurunan daya saing produk negara eksportir ke AS, tidak terkecuali Indonesia. Beberapa hal yang terus perlu dicermati adalah respon dan implikasi kebijakan tarif terhadap stabilitas ekonomi keuangan global maupun nasional.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan DPR RI concern dan mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan yang mungkin dapat saja terjadi dalam jangka pendek ini.

    “Misalnya perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar hutang (kenaikan Yield/Imbal hasil SBN)”, ujar Adies dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

    Selain itu, situasi perang dagang yang semakin memanas ditandai dengan balasan balik atau retaliasi oleh para mitra dagang AS seperti Tiongkok, Kanada, Meksiko, negara-negara Uni Eropa dan diikuti beberapa negara lainnya melalui kenaikan bea masuk yang lebih tinggi atas barang-barang impor yang berasal dari AS. Sedangkan Presiden Prancis Macron menghimbau para pengusaha negara Uni Eropa menunda rencana investasi langsung ke AS.

    Adies menjelaskan pihaknya menyaksikan, mengapresiasi dan mendukung respon cepat dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespon kebijakan tarif resiprokal AS, meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan meningkatkan kualitas iklim investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Disamping itu, semangat dan upaya tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS, diperlukan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal, patut didukung,” imbuhnya.

    Sebagaimana diketahui, situasi dan kondisi perekonomian dan keuangan AS akan memiliki implikasi secara global, tidak terkecuali terhadap stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan tarif, secara langsung akan menjadi pengurang daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS, yang memiliki potensi menurunkan nilai ekspor Indonesia ke AS.

    “Kiranya perlu langkah-langkah segera menemukan pemecahan masalah apakah itu kesegeraan negosiasi dengan mitra dagang AS ataukah dukungan fasilitasi menemukan pasar pengganti AS,” ungkap Adies.

    Selanjutnya, kebijakan tarif AS diperkirakan akan meningkatkan risiko ketidakpastian keuangan global. Hal ini ditandai, menjelang ataupun setelah diumumkannya kebijakan tarif resiprokal ini, hampir seluruh indeks bursa saham di berbagai negara merosot jatuh.

    “Dalam meningkatkan peningkatan transaksi dagang dan iklim investasi yang lebih berkualitas, kami mendukung penuh instruksi Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier,” kata Adies.

    Lebih lanjut, Adies menambahkan kita perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung.

    “Kami juga memandang perlu penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentiment negatif dan menepis keraguan baik investor ataupun pelaku pasar,” pungkas Adies.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini