Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Prabowo: Enggak Ada Niat TNI Dwifungsi Lagi, Nonsense Itu – Page 3

    Prabowo: Enggak Ada Niat TNI Dwifungsi Lagi, Nonsense Itu – Page 3

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani juga sebelumnya mengatakan isi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak seperti yang dikhawatirkan sejumlah kalangan. Dia memastikan isu kembalinya Dwifungsi ABRI lewat RUU TNI ini tidak benar.

    “Kan sudah tadi disampaikan oleh Ketua Panja dan pimpinan DPR yang lain bahwa itu tidak (benar), dan silakan dilihat nanti, tadi sudah disebarkan juga hasil dari Panjanya,” kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Diketahui, Panja membagikan dokumen cetak berisi bunyi pasal-pasal yang dibahas dalam RUU TNI, sebab di media sosial banyak beredar dokumen yang tidak sesuai dengan pembahasan di DPR.

    Puan mengatakan, pembahasan tiga pasal itu pun sudah berdasarkan masukan-masukan dari berbagai kalangan. “Tiga pasal ini sudah dibahas, sudah mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat, dan tidak ada hal  pelanggaran,” jelasnya.

    “Tidak ada hal yang melanggar. Dalam penjelasan konferensi pers tadi kan harusnya sudah jelas apa saja yang direvisi, dan itu tidak mengubah hal-hal yang dicurigai,” imbuh Puan.

    Berdasarkan keterangan Panja, RUU mengubah aturan pada pasal 43 Undang-Undang TNI yang saat ini eksis yakni batas usia pensiun bintara dan tamtama dari 53 tahun menjadi 55 tahun.

    Kemudian batas usia pensiun bagi perwira menjadi 58-62 tahun sesuai pangkat. Khusus bintang 4, usia pensiun disesuaikan dengan kebijakan presiden.

    Puan menyebut, pembahasan penambahan usia pensiun personel TNI ini juga sudah dilakukan penelitian oleh Kementerian Keuangan, sehingga tidak ada masalah dari sisi anggaran. Kemudian RUU TNI juga membahas kedudukan TNI yang dapat berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    “Kalau kemudian bukan dalam jabatan-jabatan tersebut, TNI aktif harus mundur. Dalam revisi UU TNI itu sudah jelas dan clear,” tegasnya.

  • Chatib Basri Ungkap Efek Buruk Tarif Trump: Ekspor RI Terganggu-PHK

    Chatib Basri Ungkap Efek Buruk Tarif Trump: Ekspor RI Terganggu-PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri imbas dari kebijakan tarif baru impor ke Amerika Serikat (AS) yang diputuskan Presiden Donald Trump.

    Anggota DEN Chatib Basri mengatakan, efek yang bisa dirasakan di Indonesia jika penerapan tarif 32% produk Indonesia ke AS adalah perlambatan ekonomi yang bisa berujung pada PHK pekerja dalam negeri. Dengan begitu, Chatib mengungkapkan pemerintah harus mengantisipasi adanya PHK di Tanah Air.

    “Kalau ekspor Indonesia terkena, maka akan ada risiko untuk dua hal. Satu adalah perlambatan dari pertumbuhan ekonomi. Kalau perlambatan ekonomi terjadi, maka risiko yang bisa muncul adalah PHK. Itu adalah hal-hal yang perlu diantisipasi,” tegasnya dilansir CNN Indonesia, Senin (7/4/2025).

    Tidak hanya itu, Chatib mengatakan berbagai sektor di dalam negeri yang akan terdampak dari kebijakan baru tersebut. Dia mengatakan banyak sektor dalam negeri yang akan terpengaruh dari pengenaan tarif baru impor AS, terutama pada produk Indonesia yang diekspor ke AS.

    “Itu seperti misalnya TPT, tekstil dan produk tekstil. Kemudian alas kaki. Kemudian juga udang, saya kira ya. Jadi itu adalah sektor-sektor yang akan terkena. Ini kita bisa lihat di sini misalnya mesin perlengkapan elektronik, kemudian lemak minyak hewan nabati. Itu akan terkena,” jelasnya.

    Tidak hanya Indonesia, eks Menteri Keuangan itu menilai seluruh negara juga akan terpengaruh dari pengenaan tarif baru AS.

    “Kita harus ingat bahwa rasio dari ekspor Indonesia terhadap GDP, itu hanya sekitar 25%. Jadi Indonesia itu share dari ekspor terhadap GDP-nya masih lebih kecil dibandingkan dengan Singapura yang 180% atau misalnya Vietnam,” tambahnya.

    Bahkan, Chatib mengatakan bahwa kebijakan tarif baru Trump bisa mengakibatkan resesi global yang ujungnya juga akan berdampak pada Indonesia yang dinilai terbatas dibandingkan negara terintegrasi lainnya yang kuat secara perekonomian global.

    “Begitu juga cara untuk meminimalisasi dampak dari perekonomian global adalah tidak terintegrasi dengan global. Tentu ini ekstrem, tidak ada negara yang seperti itu. Tetapi semakin kecil integrasi kita dengan ekonomi global, maka dampaknya itu akan relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara yang sangat terintegrasi seperti Singapura, Vietnam, Thailand atau Malaysia,” kata Chatib.

    Potensi PHK
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan setidaknya ada berbagai industri yang beroperasi dalam negeri terdampak imbas kebijakan baru Trump dan rawan terjadi pemutusan hubungan kerja seperti industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan.

    “Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” jelasnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

    Belum lagi, Said mengungkapkan ada kemungkinan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia akan ‘hengkang’ dan mencari negara lain yang lebih rendah tarifnya ke AS.

    “Misal tekstil dia akan cari negara yang tarifnya lebih rendah dari Indonesia atau nggak dikenakan tarif. Yang nggak kena misal apa Bangladesh atau India, Asia Selatan, Sri Lanka. (Industri) tekstil, garmen, sepatu pindah ke sana otomatis investor Indonesia menurun atau sekalian PHK,” ucapnya.

    Bahkan, Said menyebutkan sebanyak 50 ribu pekerja di dalam negeri berpotensi menghadapi pemutusan hak kerja (PHK) hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Hal itu dinilai lantaran banyak industri yang akan terdampak dari kebijakan tersebut.

    “Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” ungkapnya.

    PHK gelombang pertama saja, terang Said, sudah memakan ‘korban’ PHK hingga 60 ribu pekerja dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan sejak Januari hingga awal Maret 2025 lalu. Bahkan, para pekerja yang terkena PHK tersebut dinilai banyak yang justru tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan.

    “Litbang KSPI sudah catat 60 ribu buruh PHK di 50 perusahaan di Indonesia dalam kurun Januari – Februari atau awal Maret 2025 dan sayangnya seperti yang dikhawatirkan terbukti 60 ribu buruh yang tercatat di KSPI tidak dapat THR termasuk Sritex yang kami buka posko depan Sritex sampai hari ini nggak dapat THR,” bebernya.

    Dengan perhitungan tingginya potensi angka PHK yang akan terjadi di Indonesia, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS.

    Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

    “Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

    Said menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK ke depannya.

    “Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh, dia (Dasco) respons positif. Semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK di mana-mana, kami turun ke jalan jelas,” tandasnya.

    (miq/miq)

  • Prabowo Butuh Rp12 Triliun untuk Naikkan Gaji Semua Hakim di Indonesia – Page 3

    Prabowo Butuh Rp12 Triliun untuk Naikkan Gaji Semua Hakim di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto ingin kualitas hakim di Indonesia menjadi lebih baik. Tujuannya, agar tidak ada putusan yang mencederai rasa keadilan publik. Caranya, dengan memperbaiki kesejahteraan para hakim agar tidak ada lagi praktik korup seperti suap.

    “Jadi, langkah saya dalam waktu dekat, saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan dengan Mensetneg. Saya ingin naikin gaji semua hakim. Saya ingin sekali naikin gaji secara signifikan, semua hakim,” kata Prabowo Subianto dalam wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Liputan6 SCTV, Retno Pinasti di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang seperti dikutip dari laman Youtube Liputan6, Senin (7/4/2025).

    Prabowo meyakini keinginannya menaikkan gaji hakim itu sangatlah mungkin. Sebab hanya perlu Rp12 triliun yang bersumber dari kebijakan efisiensi bertahap yang tengah dilakukannya.

    “Saya hitung-hitung, mampu kita. Jadi memang hasil efisiensi. Kalau tidak salah untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh 12 triliun dan tidak sampai 23 triliun,” sebut Prabowo.

    Prabowo menambahkan, efisiensi yang paling berpengaruh adalah perjalanan dinas. Maka hal itu menjadi sumber penghematan yang luar biasa. Bahkan tidak hanya gaji hakim, seluruh gaji yang dirasa perlu ditingkatkan guna memperkuat integritas, bisa saja dinaikkan dalam kesempatan berikutnya.

    “Penghematan perjalanan dinas keluar negeri bisa naikin gaji seluruh Indonesia yang signifikan. Nanti saya dimarahin juga, ‘kok hakim saja yang dinaikin signifikan? Kami gimana?’ Ya tapi hakim dulu mungkin ya,” tutur Prabowo.

    Prabowo sengaja memprioritaskan hakim guna membuatnya sebagai profesi yang sangat terhormat. Sehingga keputusannya membawa rasa keadilan dan tidak lagi bisa disuap.

    “Karena hakim kita harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin, sehingga dia tidak bisa disuap,” ucap Presiden.

    Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pesan melalui sambungan telepon kepada para hakim saat pimpinan DPR RI menerima audiensi solidaritas hakim Indonesia.

  • Prabowo: Yang Kembalikan TNI ke Barak Siapa? Pemimpin TNI Termasuk Saya

    Prabowo: Yang Kembalikan TNI ke Barak Siapa? Pemimpin TNI Termasuk Saya

    Prabowo: Yang Kembalikan TNI ke Barak Siapa? Pemimpin TNI Termasuk Saya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    mengeklaim bahwa ia ikut mendorong agar TNI kembali fokus pada urusan pertahanan sesuai Orde Baru runtuh.
    Prabowo menyebutkan, ada sejumlah perwira tinggi TNI yang mendorong agar
    TNI kembali ke barak
    pada masa transisi Orde Baru ke Reformasi, salah satu perwira tinggi itu adalah dirinya.
    “Yang bawa kembali ke TNI (barak) itu siapa? Pemimpin-pemimpin TNI sendiri. Ya, kita sadar waktu itu. Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, Pak Agus Wirahadikusumah, termasuk saya,” kata Prabowo dalam wawancara dengan para pemimpin redaksi, dikutip dari
    YouTube
    Harian Kompas, Senin (7/4/2025).
    Prabowo juga mengeklaim, ia adalah orang pertama di tubuh TNI yang menyatakan akan tunduk pada
    supremasi sipil
    .
    Menurut dia, hal itu telah terbukti ketika ia rela diberhentikan dari TNI oleh Presiden BJ Habibie, meski ia mempunyai banyak pasukan.
    “Saya yang dorong. Saya pertama dalam TNI yang mengatakan
    civilian supremacy
    . Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie. Siap, padahal saya pegang pasukan terbanyak,” kata dia.
    Oleh karena itu, Prabowo menekankan bahwa tidak ada niat untuk mengembalikan militerisme lewat revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan oleh DPR.
    Ia pun mengajak publik untuk bersikap obyektif karena TNI merupakan lembaga yang paling dipercaya publik berkat peran-perannya selama ini.
    “Jadi jangan salah. Kita obyektif, rakyat itu masih percaya sama TNI. Karena apa? Tidak hanya itu, kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali? Kalau ada ribuan orang mayat waktu di Aceh, siapa yang angkat?” ujar Prabowo.
    Namun, mantan Menteri Pertahanan ini juga mengakui bahwa TNI perlu berbenah karena setiap lembaga punya kekurangannya masing-masing.
    “Meskipun ada kekurangan, ada unsur-unsur ya, semua lembaga kita ada hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita perbaiki,” ujar Prabowo.
    “Saya tegas terus di TNI Polri, beresin bersihkan diri kalian sebelum nanti saya ambil tindakan atas nama pemegang mandatoris rakyat,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Tegaskan Inti Revisi UU TNI demi Perpanjang Usia Pensiun Perwira Tinggi, Bantah Dwifungsi – Halaman all

    Prabowo Tegaskan Inti Revisi UU TNI demi Perpanjang Usia Pensiun Perwira Tinggi, Bantah Dwifungsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan inti adanya revisi UU TNI untuk memperpanjang usia pensiun perwira tinggi (pati).

    Mulanya, Prabowo mencontohkan di mana pati seperti Panglima TNI hingga KSAD harus berganti tiap tahunnya lantaran sudah memasuki usia pensiun.

    Padahal, sambungnya, pemikiran dan ilmu dari para pati tersebut masih dibutuhkan.

    “RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu. Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti, kan usianya habis.”Waktu dia untuk kariernya, begitu mau dipakai, usia habis,” katanya dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi (pemred) media nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari YouTube Harian Kompas, Senin (7/4/2025).

    Prabowo menilai pergantian pati yang dilakukan tiap tahunnya bisa berpengaruh terhadap tidak maksimalnya perkembangan institusi TNI.

    “Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun,” jelasnya.

    Lalu, pada momen inilah, Prabowo menegaskan inti dari revisi UU TNI adalah agar usia pensiun pati diperpanjang.

    Pernyataannya itu sekaligus membantah isu bahwa revisi UU TNI dilakukan demi mengembalikan dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru.

    “Inti dari RUU TNI itu sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi,” tuturnya.

    “Nggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on. Non sense itu saya katakan, tidak ada niat,” sambung Prabowo.

    Lantas, Prabowo mengajak masyarakat untuk melihat kembali sejarah di mana menurutnya Presiden pertama RI, Soekarno yang membuat adanya dwifungsi ABRI.

    Saat itu, Prabowo mengatakan bahwa TNI atau ABRi dibutuhkan dalam dunia politik karena adanya pemberontakan di sejumlah daerah.

    “Waktu kejadian dwifungsi ABRI itu, ya memang Bung Karno yang ajak ABRI masuk. Karena kondisi Indonesia diserang, diganggu, PRRI Permesta, DI TII, RMS. Akhirnya Presiden waktu itu, Bung Karno, mengatakan darurat peran,” kata Prabowo.

    Dia pun menilai kondisi saat ini berbeda dengan era Soekarno terkait peran TNI.

    Ia menegaskan pemerintah tidak memiliki kepentingan apapun dalam revisi UU TNI yang telah disahkan DPR pada 20 Maret 2025 lalu.

    Prabowo menegaskan para prajurit TNI yang bakal menduduki jabatan sipil harus pensiun dini atau mundur, kecuali sejumlah jabatan yang dibolehkan dalam UU TNI karena alasan tertentu.

    “Jadi menurut saya, undang-undang TNI itu is a non-issue. Enggak ada niat. Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil, pensiun dini,” kata Prabowo.

    Sebelumnya, DPR telah mengesahkan UU TNI dalam sidang paripurna yang digelar pada 20 Maret 2025 lalu.

    Ada tiga poin perubahan dalam revisi UU TNI itu, pertama adalah Pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil.

    Dalam Pasal 47 Ayat (1) TNI yang lama disebutkan, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun. 

    Sementara dalam UU TNI 2025, poin itu diubah, sehingga TNI aktif bisa menjabat di 14 kementerian/lembaga. 

    Kemudian untuk jabatan di luar 14 kementerian/lembaga, TNI aktif diharuskan mundur atau pensiun.

    Kedua, Pasal 53 Ayat (3) UU TNI yang mengatur batas usia pensiun bintara dan tamtama 55 tahun, perwira 58 tahun.

    Kemudian untuk perwira tinggi bintang 1 adalah 60 tahun, perwira bintang 2 adalah 61 tahun, perwira bintang 3 adalah 62 tahun, dan perwira bintang 4 adalah 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Keppres sebagaimana tertulis pada Pasal 53 Ayat (4).

    Ketiga adalah Pasal 7 Ayat 15 dan 16 soal tugas pokok TNI, yaitu membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

     

  • Terkejutnya 2 Anggota Parlemen Inggris Ditolak Israel Masuk Tepi Barat

    Terkejutnya 2 Anggota Parlemen Inggris Ditolak Israel Masuk Tepi Barat

    Jakarta –

    Dua anggota parlemen Inggris yang ditolak masuk ke Israel telah kembali ke London setelah mencoba mengunjungi Tepi Barat dalam perjalanan pencarian fakta. Dua anggota parlemen tersebut, Abtisam Mohamed dan Yuan Yang mengaku terkejut atas penolakan tersebut.

    Dilansir Reuters, Senin (7/4/2025), Abtisam Mohamed dan Yuan Yang dari Partai Buruh yang berkuasa di Inggris bepergian sebagai bagian dari delegasi parlemen. Namun menurut kedutaan besar Israel di Inggris, perjalanan kedua anggota parlemen itu dihentikan di perbatasan dengan alasan mereka diduga bermaksud memprovokasi kegiatan anti-Israel.

    Diketahui, pemblokiran kunjungan kedua anggota parlemen Inggirs itu menandai upaya terbaru dari serangkaian upaya Israel untuk membatasi masuknya anggota parlemen dan pejabat asing yang mengkritik kebijakan negara tersebut. Sementara itu Mohamed dan Yang mengaku terkejut dengan tindakan Israel yang mendeportasinya.

    “Kami terkejut dengan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diambil oleh otoritas Israel untuk menolak masuknya anggota parlemen Inggris dalam perjalanan kami untuk mengunjungi Tepi Barat yang diduduki,” kata Mohamed dan Yang dalam pernyataan bersama.

    “Sangat penting bagi anggota parlemen untuk dapat menyaksikan secara langsung situasi di wilayah Palestina yang diduduki,” imbuhnya.

    Mohamed dan Yang mengatakan mereka telah berbicara di parlemen Inggris tentang konflik antara Israel dan Palestina serta pentingnya mematuhi hukum internasional.

    “Anggota parlemen seharusnya merasa bebas untuk berbicara jujur di DPR, tanpa takut menjadi sasaran,” kata mereka.

    “Orang-orang ini menuduh Israel membuat klaim palsu, terlibat aktif dalam mempromosikan sanksi terhadap menteri Israel, dan mendukung kampanye yang bertujuan memboikot Negara Israel,” kata Kedubes Israel di London.

    Sebelumnya, pada bulan November, Mohamed, sempat bertanya kepada pemerintah Inggris apakah mereka akan meninjau hubungannya dengan Israel mengingat “kekejaman yang terjadi di Gaza, Tepi Barat, dan di Lebanon”. Yang, juga telah memberi tahu parlemen bahwa penting bagi Inggris untuk melanjutkan sanksi terhadap pejabat pemerintah Israel.

    Pada bulan Oktober, menteri luar negeri Israel mengatakan bahwa ia melarang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memasuki negara tersebut karena ia belum “dengan tegas” mengutuk serangan rudal oleh Iran terhadap Israel.

    Inggris Geram 2 Anggota Parlemennya Ditahan Israel

    Pemerintah Inggris geram atas penahanan dua anggota parlemen negara tersebut oleh otoritas Israel. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan bahwa penahanan tersebut “tidak dapat diterima”.

    Yuan Yang dan Abtisam Mohamed, dari Partai Buruh yang berkuasa, terbang dari London, Inggris ke Israel pada Sabtu (5/4) waktu setempat, tetapi dilarang untuk memasuki negara itu dan dideportasi, media Inggris melaporkan.

    “Tidak dapat diterima, kontraproduktif, dan sangat memprihatinkan bahwa dua anggota parlemen Inggris dalam delegasi parlemen ke Israel telah ditahan dan ditolak masuk oleh otoritas Israel,” kata Lammy dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Minggu (6/4/2025).

    “Saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di pemerintahan Israel bahwa ini bukanlah cara yang tepat untuk memperlakukan anggota parlemen Inggris, dan kami telah menghubungi kedua anggota parlemen malam ini untuk memberikan dukungan kami,” imbuhnya.

    “Fokus pemerintah Inggris tetap mengamankan kembalinya gencatan senjata dan negosiasi untuk menghentikan pertumpahan darah, membebaskan para sandera, dan mengakhiri konflik di Gaza,” ujarnya.

    Lihat juga Video Kepala Kantor HAM PBB: Israel Caplok Wilayah Palestina di Tepi Barat!

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Anggota DPR PDIP Sebut Kebijakan Tarif Trump Momentum Emas Transformasi Pariwisata

    Anggota DPR PDIP Sebut Kebijakan Tarif Trump Momentum Emas Transformasi Pariwisata

    PIKIRAN RAKYAT – Dampak kebijakan tarif proteksionis yang dilakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kini mulai terasa di berbagai sektor, termasuk pariwisata Indonesia. Namun di balik tantangan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, melihat peluang besar untuk memperkuat pariwisata dalam negeri sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    Menurut legislator fraksi PDI Perjuangan itu, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah akibat ketegangan ekonomi global dan kebijakan tarif internasional berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama mereka yang biasa bepergian ke luar negeri.

    “Biaya perjalanan ke luar negeri melonjak, dan ini saat yang tepat untuk mendorong pergeseran arus wisata ke destinasi lokal,” ujar Novita dalam keterangan resminya, Minggu, 6 April 2025.

    Di menuturkan, data dari Mastercard Economics Institute (2023) mengungkapkan bahwa pada 2022, wisatawan Indonesia menghabiskan rata-rata USD 1.200 per perjalanan ke luar negeri. Dengan depresiasi Rupiah yang terus berlanjut, angka tersebut berpotensi meningkat drastis.

    “Ini menjadi sinyal penting bahwa wisata domestik harus menjadi prioritas, bukan hanya sebagai alternatif, tapi sebagai pilihan utama,” tegasnya.

    Ia juga menegaskan, krisis bukan alasan untuk stagnasi. Justru, sejarah menunjukkan bahwa krisis adalah ruang bagi lahirnya inovasi.

    “Pemerintah harus melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan fiskal, memberikan insentif bagi pengembangan destinasi lokal, serta menjaga kepercayaan investor di sektor pariwisata,” lanjutnya.

    Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi antara kementerian terkait, pelaku industri, dan pemerintah daerah dalam menyediakan akses transportasi yang terjangkau, promosi wisata yang masif, serta menciptakan pengalaman wisata domestik yang berkualitas dan kompetitif.

    “Kalau wisatawan domestik dialihkan ke destinasi lokal, dampaknya bisa sangat besar terhadap perputaran ekonomi daerah. Ini bukan sekadar soal pariwisata, tapi soal penguatan ekonomi rakyat,” ujarnya

    Dalam konteks visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian nasional, Novita menilai bahwa pariwisata tidak bisa lagi dianggap sebagai sektor pelengkap. “Pariwisata adalah jantung baru ekonomi Indonesia. Ia harus resilien, berdaya saing, dan inklusif. Kebijakan Trump bisa jadi pemicu perubahan arah, jika kita pandai membaca peluang di tengah krisis,” tutupnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Murdaya Poo, Pengusaha dan Mantan Politisi yang Meninggal Hari Ini

    Profil Murdaya Poo, Pengusaha dan Mantan Politisi yang Meninggal Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha Murdaya Widyawimarta Poo atau Murdaya Poo menghembuskan nafas terakhirnya pada hari ini, Senin (7/4/2025). 

    Informasi kematian salah satu tokoh umat Buddha kenamaan Indonesia itu diunggah di laman Instagram resmi DPP Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).

    “Segenap jajaran Walubi turut berduka cita atas meninggalnya bapak Murdaya Widyawimarta Poo, semoga kebajikan semasa hidup mendiang mengkondisikan terlahir di alam bahagia,” demikian bunyi unggahan yang dikutip, Senin (7/4/2025).

    Sosok Murdaya Poo

    Murdaya lahir di Blitar Jawa Timur pada tahun 1946. Dia memiliki istri Siti Hartati Murdaya. Dalam pernikahannya itu, Murdaya-Hartarti dikaruniai empat orang anak yakni Prajna Murdaya, Metta Murdaya, Uppekha Murdaya, dan Karuna Murdaya.

    Adapun, Murdaya dikenal sebagai pengusaha yang memiliki sejumlah proyek prestisius melalui group usahanya, Central Cipta Murdaya atau Berca Group. 

    Central Cipta Murdaya merupakan usaha yang berinvestasi di bidang teknik, TI, minyak sawit, dan kayu lapis.

    Dalam catatan Bisnis, Berca Group menaungi sejumlah usaha, salah satunya Jakarta International Expo atau JIExpo.

    JIExpo sendiri merupakan tempat yang sering menjadi lokasi pameran, festival musik hingga penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta atau PRJ.

    Selain itu, Murdaya juga memiliki tercatat menjadi pemilik properti di kawasan elite Jakarta, misalnya Pondok Indah Mall (PIM), Puri Indah Mall hingga Puri Indah Residence.

    Di samping itu, Murdaya juga memiliki besan Alexander Tedja. Hubungan itu muncul setelah kedua pengusaha itu menikahkan kedua anaknya yakni Prajna Poo dan Irene Tedja.

    Adapun, Alexander Tedja dikenal luas sebagai pendiri dan pemilik Pakuwon Group, konglomerasi properti dengan aset mengular dari Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jakarta.

    Selain di dunia usaha, Murdaya juga pernah berkiprah di dunia politik. Murdaya Poo tercatat pernah menjadi anggota PDI Perjuangan (PDIP). Dia bahkan pernah menjabat sebagai anggota DPR dari tahun 2004-2009.

    Kekayaan Murdaya Poo

    Berdasarkan laman Forbes.com, Murdaya Poo memiliki kekayaan US$1,2 miliar atau setara Rp‭19,8 triliun. Kekayaannya itu membuatnya bertengger sebagai orang terkaya ke-2637 di dunia.

    Mengacu pada data yang sama, Murdaya Poo juga sempat bertengger sebagai orang terkaya ke-45 di Indonesia pada 2024.

    Sempat Berseteru dengan Jokowi

    Dalam catatan Bisnis, perseteruan keduanya berawal dari pelaksanaan Pekan Raya Jakarta 2013 yang dinilai Jokowi sebagai tidak membela pedagang kecil, termasuk para pedagang kerak telor.

    Sebaliknya, Dirut JIExpo Murdaya Poo mengklaim jumlah pedagang penganan khas Betawi yang sejak dulu menjadi makanan primadona di arena ekspo itu setiap tahunnya semakin bertambah di PRJ. 

    “Itu [pedagang] kerak telornya mungkin dua sampai tiga kali lipat lebih banyak dari tahun yang lalu,” kata Murdaya.

    Adapun, ungkapan yang membuat telinga Jokowi merah adalah pernyataan Poo bahwa PRJ bukan hanya ajang pameran kerak telor sehingga harus dibatasi. 

    “[PRJ] bukan pameran kerak telor,” ujar Poo.

    Di lain sisi, Jokowi yang merupakan Gubernur Jakarta itu menilai bahwa harga sewa selangit dari kubu JIExpo membuat pedagang kerak telor menaikkan harga. 

    Padahal, jika dijual di luar PRJ, harganya tidak akan semahal di dalam JIExpo. “Dia [Murdaya Poo] ngertinya hanya untung, hanya untung, hanya untung, tahu!” kata Jokowi di Kemayoran, Senin (10/6/2013).

  • 9 Prabowo Soal UU TNI: Tidak Ada Niat TNI Dwifungsi Lagi Nasional

    9 Prabowo Soal UU TNI: Tidak Ada Niat TNI Dwifungsi Lagi Nasional

    Prabowo Soal UU TNI: Tidak Ada Niat TNI Dwifungsi Lagi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    memastikan tak ada niat untuk membuat kembalinya
    dwifungsi
    lewat revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (
    RUU TNI
    ).
    Hal tersebut merupakan jawaban Prabowo ketika ditanya soal cepatnya pembahasan hingga pengesahan RUU TNI oleh DPR.
    “Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Non sense itu. Menurut saya, UU TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat,” ujar Prabowo dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).
    Dalam perbicangannya dengan enam pemimpin redaksi (
    pemred
    ) pada Minggu (6/4/2025), Prabowo menyampaikan bahwa inti dari RUU TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi.
    Sebab, ia menyorot pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) hingga panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

    “Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) satu tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya organisasi yang pemimpinnya ganti setiap tahun?” ujar Prabowo.
    “Saya sebetulnya mengatakan, ini berapa jenderal harus kita ganti sekarang? Jadi, saya mohon, kalau bisa inti dari RUU TNI sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi,” sambungnya.
    Di samping itu, ia menegaskan bahwa perwira TNI yang menduduki posisi di jabatan sipil haruslah pensiun dini.
    RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang juga membatasi jumlah kementerian/lembaga yang bisa diduduki perwira TNI.
    “Hanya ada beberapa lembaga yang diizinkan seperti intelijen, bencana alam, Basarnas, dan hakim agung itu karena ada Mahkamah Militer, dari dulu itu. Ini hanya memformalkan. Kalau dilihat semua ada reasoning-nya. Itu rakyat juga tahu kok,” ujar Prabowo.
    Diketahui,
    DPR
    telah mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025).
    Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, pengesahan RUU TNI menjadi UU tetap berpegang pada nilai dan prinsip demokrasi.
    “Kami menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disahkan,” kata Utut.
    Berita ini dilansir dari Kompas.id dengan judul ”
    Sederet Respons Prabowo, dari Revisi UU TNI hingga Penindakan Korupsi (2)
    ”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mudik 2025 paling lancar karena kemacetan turun drastis

    Mudik 2025 paling lancar karena kemacetan turun drastis

    Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Habiburokhman. (ANTARA/HO-Komisi III DPR RI)

    Habiburokhman: Mudik 2025 paling lancar karena kemacetan turun drastis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 07 April 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan terkait pernyataannya soal mudik 2025 paling lancar,  hal itu berdasarkan kondisi kemacetan yang turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dia mengatakan bahwa naik turunnya jumlah pemudik merupakan fenomena yang biasa di setiap tahunnya. Namun,  kemacetan tahun ini berkurang karena adanya pengaturan lalu lintas yang luar biasa oleh para petugas di lapangan.

    “Jadi kita jangan nafikan, jangan abaikan kerja keras orang-orang yang melancarkan arus mudik kali ini,” kata Habiburokhman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan hal itu guna menanggapi banyaknya kritikan terhadapnya terkait pernyataan mudik 2025 paling lancar. Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Dia pun mengungkapkan bahwa mudik 2025 paling lancar, salah satunya berdasarkan pengamatannya pada arus lalu lintas penyeberangan di Pelabuhan Merak. Biasanya, kata dia, kemacetan yang terjadi di pelabuhan itu bisa memakan waktu hingga 8-9 jam.

    “Kemarin itu nggak antre sama sekali teman-teman. Bukan hanya saya, sebagian besar pemudik nggak ngantri sampai 8 jam, mungkin paling 1 jam nunggu kapal,” kata ketua komisi yang membidangi sektor penegakan hukum itu.

    Menurut dia, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry bahkan membuat kebijakan yang sebetulnya secara ekonomi merugikan, karena menghilangkan kapal eksekutif di hari-hari puncak mudik. Hal itu, dilakukan demi kelancaran arus mudik.

    “Orang-orang kecil juga di ASDP, di kepolisian yang tugas mengatur mudik 3-4 hari tidak pulang ke rumah. Itu juga harus kita hargai,” kata dia.

    Sebelumnya pada Selasa (1/4), dia mengatakan bahwa arus mudik tahun 2025 menjadi salah satu yang paling lancar sejak tahun 2000, saat meninjau arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Ia mengungkapkan bahwa kelancaran tidak hanya terjadi di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia.

    Sumber : Antara