Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Anggota DPR Yanuar Arif Sebut Rumah Makan Gratis Purwokerto Dukung Program Presiden Prabowo – Halaman all

    Anggota DPR Yanuar Arif Sebut Rumah Makan Gratis Purwokerto Dukung Program Presiden Prabowo – Halaman all

    Rumah makan gratis Purwokerto disebut Yanuar adalah ladang amal sholeh dengan membuka peluang kesempatan berdonasi.

    Tayang: Selasa, 8 April 2025 18:21 WIB

    Istimewa

    MAKAN BERGIZI GRATIS – Anggota DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengunjungi mengunjungi rumah makan gratis Purwokerto. Yanuar menilai rumah makan gratis Purwokerto mendukung program Presiden Prabowo Subianto. 

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota DPR RI Yanuar Arif Wibowo menilai rumah makan gratis Purwokerto mendukung program Presiden Prabowo Subianto. 

    Program yang dimaksud Yanuar Arif yakni Makan Bergizi Gratis. 

    Hal itu diungkapkan legislator PKS itu saat mengunjungi rumah makan gratis Purwokerto yang memberikan layanan makan gratis kepada siapa saja sesuai jadwal yang ditentukan dan persediaan makan masih ada. 

    Rumah makan gratis ini dikelola oleh Ustadz Adi asal Purwokerto.

    “Saya mengapresiasi rumah makan gratis Purwokerto ini. Ini adalah inisiatif yang mulia untuk berbagi dengan sesama sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto,” kata Yanuar dalam keterangannya, Selasa (8/4/2025). 

    Pemerintahan Presiden Prabowo, kata Yanuar, hadir dengan Program MBG yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Sementara Purwokerto punya Rumah Makan Gratis yang diinisiasi warganya melalui gerakan swadaya. 

    Menurut Anggota DPR Dapil Banyumas Cilacap ini adalah inisiatif yang luar biasa dan patut ditiru oleh siapa saja.

    Rumah makan gratis Purwokerto, lanjut Yanuar, adalah ladang amal sholeh dengan membuka peluang kesempatan berdonasi kepada siapa saja untuk berpartisipasi dalam menyediakan makan gratis. 

    “Inisiatif amal sholeh seperti ini wajib kita dukung karena berbagi kepedulian sejatinya adalah karakter bangsa kita. Apalagi banyak masyarakat kita yang membutuhkan. Keberadaan rumah makan gratis ini sangat membantu mereka,” ujar Yanuar.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Dave Laksono Desak Prabowo Subianto Segera Isi Dubes Indonesia di AS

    Dave Laksono Desak Prabowo Subianto Segera Isi Dubes Indonesia di AS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Selama hampir dua tahun posisi duta besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) kosong. Selain AS sejumlah posisi Dubes Indonesia hingga saat ini masih kosong.

    Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto mencari figur yang bakal ditugaskan sebagai dubes, kemudian mengusulkan nama-nama ke DPR RI.

    “Ada sejumlah posisi Dubes yang harus diisi atau diganti. Jadi semua itu telah berproses. Nanti pemerintah yang akan mengirim ke DPR untuk kita lakukan fit and proper test,” kata Dave di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dengan adanya kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden AS Donald Trump membuka fakta lain terkait Indonesia, yakni, posisi dubes yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat yang sudah kosong selama hampir dua tahun.

    Posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong setelah Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.

    Rosan Roeslani tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023.

    Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024, juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC. (Pram/fajar)

  • 8 Rekomendasi Rachmat Gobel Hadapi Tarif Impor Trump

    8 Rekomendasi Rachmat Gobel Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta: Kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat kembali bikin deg-degan! Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menetapkan tarif impor hingga 32 persen untuk produk-produk dari negara mitra dagang yakni Indonesia.
     
    Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Rachmat Gobel, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi ancaman serius bagi ekonomi nasional jika tidak ditangani secara tepat.
     
    “Hanya ada satu kalimat: mari kita jaga dan kita selamatkan Indonesia dari bahaya di depan mata kita,” tegas Gobel dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa, 8 Maret 2025.
     

    Deindustrialisasi hingga PHK Massal
    Menurut mantan Menteri Perdagangan 2014–2015 itu, kondisi ekonomi Indonesia sudah menunjukkan gejala deindustrialisasi, bahkan sebelum kebijakan tarif Trump diberlakukan. Banyak pabrik tutup, dan angka PHK meningkat.

    “Dengan demikian, pengangguran bisa semakin meningkat. Pada sisi lain juga ada kecenderungan nilai rupiah terus melemah terhadap sejumlah mata uang asing,” kata Gobel.

    Ini 8 jurus hadapi serbuan impor dan tarif Trump 
    Gobel tak hanya memberi peringatan, ia juga mengusulkan delapan langkah strategis agar Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan global. Ini dia jurus-jurusnya:

    Berikan kemudahan dan deregulasi perizinan bagi yang akan berinvestasi di Indonesia.
    Berikan insentif pajak dan tarif bagi dunia usaha.
    Jaga pintu-pintu masuk Indonesia dari barang selundupan.
    Melarang secara permanen impor tekstil dan produk tekstil bermotif kain tradisional Indonesia seperti batik, tenun, maupun sulam. 
    Melarang secara permanen impor pakaian bekas.
    Pemerintah membantu mencarikan pasar ekspor baru bagi industri Indonesia.
    Pemerintah harus melakukan perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menurunkan tarif.
    Lindungi dan jaga pasar dalam negeri dari serbuan produk impor.

    Pada sisi lain, tambah Gobel, kebijakan Trump tersebut akan membuat semua negara berlomba-lomba memberikan insentif bagi eksportir untuk mencari pasar baru, salah satunya Indonesia. Gobel menegaskan hal itu harus dicegah.
     

    Waspadai serbuan produk asing
    Gobel juga mengingatkan bahwa efek dari kebijakan Trump bisa memicu perang dagang global, dan Indonesia bisa jadi sasaran limpahan produk dari negara seperti Tiongkok dan Vietnam yang kehilangan pasar di AS.
     
    “Barang-barang dari Tiongkok dan Vietnam bisa banjir ke Indonesia. Ini yang harus dicegah. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dari serbuan impor, salah satunya melalui penegakan aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri),” jelas dia.
     
    Gobel juga mengingatkan pemerintah tentang pentingnya menjaga kondisi sosial dengan membangun solidaritas dan kepedulian sosial.
     
    “Mari kita sama-sama menjaga Indonesia. Jadikan momen ini sebagai kebangkitan. Tantangan dan ancaman kita ubah menjadi peluang untuk membangun spirit kebersamaan, cinta Tanah Air, dan perilaku bersih dari korupsi dan nepotisme,” pungkas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Kerja Sama Strategis Indonesia-Polandia Jadi Kunci Hadapi Tantangan Ekonomi Global

    Kerja Sama Strategis Indonesia-Polandia Jadi Kunci Hadapi Tantangan Ekonomi Global

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Polandia Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Polandia, di tengah situasi global yang semakin rapuh (volatile). Menurutnya, dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi yang drastis serta konflik yang belum terselesaikan, Indonesia perlu memiliki sekutu yang kuat untuk melangkah maju.

    Pernyataan tersebut disampaikan Dave usai menerima courtesy call Parlemen Polandia di Ruang Diplomasi BKSAP, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Turut hadir Anggota BKSAP DPR RI Amelia Anggraini, serta beberapa perwakilan Parlemen Polandia yaitu Barbara Szymanowska (Duta Besar Polandia yang Baru Ditetapkan untuk Indonesia), Maciej Tumulej (Charge d’affaires a.i., Kedutaan Besar Polandia), Ecelino Ionescu (Sekretaris Pertama, Kepala Bagian Politik dan Ekonomi Kedutaan Besar Polandia), dan Lukas Tambunan (Staf Politik dan Ekonomi, Kedutaan Besar Polandia).

    Dalam wawancara dengan Parlementaria, Dave menegaskan situasi global yang tidak menentu memerlukan langkah-langkah kreatif dan inovatif dalam menjalin kerja sama. “Polandia bisa menjadi salah satu saluran penting untuk Indonesia dalam melobi negara-negara Uni Eropa, agar produk-produk Indonesia dapat lebih diterima di pasar global. Ini sangat penting, terutama dalam konteks ketergantungan kita terhadap Amerika Serikat yang baru-baru ini mengenakan tarif tinggi terhadap produk kita, yang juga berdampak pada Polandia,” ujar Dave.

    Lebih lanjut, Dave menyatakan Indonesia dan Polandia perlu bekerja sama dalam menciptakan produk-produk baru dan membuka pasar baru, agar kedua negara dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan ekonomi global. “Kita harus berpikir maju ke depan, bagaimana kita bisa bangkit dari situasi yang sulit ini. Kita harus bisa keluar dari ketergantungan yang ada dan menciptakan peluang-peluang baru di pasar yang lebih luas,” tandas Dave yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

    Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia, ungkap Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, adalah dampak dari ketidakstabilan pasar saham Indonesia yang terkena dampak besar, bahkan sempat disuspensi beberapa kali. Namun, meskipun situasi ini cukup pahit, ia menekankan bahwa saatnya untuk berpikir positif dan merencanakan langkah-langkah strategis ke depan.

    Dave juga menerangkan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi dalam sektor sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama dengan Polandia dan negara-negara Eropa lainnya. “Kekayaan alam Indonesia sangat besar, dan sektor ini membutuhkan modal, teknologi, serta pasar untuk bisa dieksplorasi lebih lanjut. Oleh karena itu, kita harus mencari cara agar dapat menyediakan produk-produk setengah jadi atau produk akhir yang bisa disalurkan ke negara-negara Eropa Barat,” pungkasnya.

    Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Polandia, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Kedua negara diharapkan dapat terus mempererat kerja sama dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, dan perdagangan, untuk menciptakan peluang yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Koalisi Sipil Minta DPR Jangan Kejar Tayang Bahas Revisi KUHAP

    Koalisi Sipil Minta DPR Jangan Kejar Tayang Bahas Revisi KUHAP

    Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan DPR RI supaya tidak terburu-buru dalam membahas revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana alias KUHAP.

    Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menekankan bahwa parlemen perlu hati-hati dalam membahas revisi KUHAP karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

    Dia mencontohkan, banyak sekali kejadian sehari-hari yang masyarakat alami seperti salah penangkapan tersangka, bahkan hingga ada penyiksaan dan orang meninggal dalam tahanan.

    “Jadi kami ingatkan agar pembahasan tidak terburu-buru, perlahan-lahan, dan tidak seolah ditargetkan akan selesai misalnya bulan Mei atau bulan Juni,” katanya seusai memenuhi undangan informasi dari Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

    Menurutnya, pembahasan revisi KUHAP haruslah menampung seluruh aspirasi dari pihak masyarakat terkait. Dia meminta agar DPR RI mengundang kelompok perempuan, buruh, nelayan, guru besar, hingga disabilitas.

    “Agar apa? Agar masalah-masalah yang selama ini tertampung dan tertangani. Jangan sampai ini kayak pembahasan yang dikejar waktu, tapi tidak menyelesaikan masalah,” terangnya.

    Lebih jauh, Isnur menyebut bahwa pihaknya mendorong perubahan yang fundamental, karena KUHAP bisa menjadi salah satu contoh takaran negara itu beradab atau tidak.

    “Karena inilah yang memutuskan orang dari bebas ditangkap dan dipenjara. Kalau selama ini proses yang masyarakat rasakan tidak adil dan tidak menghasilkan perubahan apa-apa, perbaikan yang serius dalam KUHAP, sama saja dengan kira-kira sia-sia atau cuma-cuma,” ungkapnya .

    Senada, Deputi ICJR Maidina Rahmawati juga berpendapat bahwa dalam membentuk Undang-Undang haruslah mencapai titik yang ideal, termasuk dalam revisi UU KUHAP ini.

    “Sesuai dengan standar asasi manusia, sesuai dengan standar ilmu pengetahuan gitu, bahwa harusnya dipisahkan yang melakukan upaya paksa dan yang menguji apakah perlu melakukan upaya paksa kan harusnya otoritasnya berbeda, karena untuk menjamin akuntabilitasnya itu kan,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

  • Anggota DPR: Pernyataan Prabowo soal tak ada dwifungsi sesuai UU TNI

    Anggota DPR: Pernyataan Prabowo soal tak ada dwifungsi sesuai UU TNI

    Selama itu dipertahankan, dwifungsi TNI tidak akan muncul.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan bahwa pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal tidak ada niat TNI untuk mengembalikan dwifungsi sejalan dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    Tb. Hasanuddin menegaskan bahwa UU TNI yang baru disahkan itu justru membatasi TNI aktif agar tidak menjabat di kementerian/lembaga atau jabatan sipil. Bahkan, UU tersebut justru mengurangi potensi TNI aktif untuk menjabat di luar instansi militer.

    “Saya pikir sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Menurut saya relevan sekali, dan kita sama-sama kritisi, koreksi,” kata Hasanuddin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, UU TNI sudah mengatur 14 bidang jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif. Namun, di luar 14 bidang tersebut, TNI aktif harus mundur dari dinas keprajuritan atau pensiun dini.

    Dengan begitu, dia menilai tidak ada celah bagi dwifungsi militer untuk bangkit kembali di Tanah Air setelah pengesahan undang-undang tersebut.

    Di samping itu, menurut dia, ketentuan Pasal 39 UU TNI yang tidak ikut diubah harus tetap dipertahankan agar mencegah bangkitnya dwifungsi. Adapun pasal tersebut melarang TNI aktif untuk berpolitik dan berbisnis.

    “Selama itu dipertahankan, dwifungsi TNI tidak akan muncul,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa UU TNI baru tersebut mengatur jabatan sipil bagi TNI aktif hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan yang terkait dengan pengamanan dan keamanan negara.

    Untuk jabatan sipil di luar keterampilan yang dimiliki TNI, perwira terkait harus mengikuti aturan dengan pensiun dini.

    “Inti RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Enggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on. Nonsense itu saya katakan,” kata Prabowo dalam kegiatan dialog Presiden bersama tujuh jurnalis senior pada hari Minggu (6/4), yang disiarkan melalui siaran TVRI, Senin (7/4) malam.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Soal RUU Polri: Polisi Harus Diberi Wewenang yang Cukup

    Prabowo Soal RUU Polri: Polisi Harus Diberi Wewenang yang Cukup

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku akan mempelajari dan memberikan perhatian khusus terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang tengah disorot publik lantaran bakal memberikan wewenang yang lebih luas.

    Dalam wawancara eksklusif bersama tujuh jurnalis dari tujuh media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025), orang nomor satu Indonesia ini berpendapat sebenarnya bila polisi memang sudah diberikan kewenangan yang cukup untuk melaksanan tugasnya, tidak perlu ada penambahan lagi.

    “Pada prinsipnya polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas. Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai secara arif gradasi itu,” katanya.

    Dia merincikan, wewenang yang cukup adalah ketika polisi bisa melaksanakan tugasnya dalam memberantas kriminalitas, penyelundupan narkoba dan sebagainya, serta melindungi masyarakat, dan menjaga kemanan ketertiban masyarakat.

    Prabowo menuturkan dirinya percaya sepenuhnya terhadap sistem yang ada di Menkopolkam, Polri, dan Kompolnas. Dia pun percaya akan sistem politik yang ada di Indonesia bahwa semua UU yang dibahas itu dilakukan oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat.

    Lebih jauh, dia mengungkap bahwa dirinya memiliki nilai takaran sebelum menindak internal Polri. Bukan hanya dilihat dari banyaknya kasus yang menarik perhatian publik, tetapi juga keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya menjadi penilaian tersendiri.

    “Saya umpamanya akan menilai apakah penyelundupan narkoba berkurang, kedua apakah penyelundupan barang-barang berkurang. Intinya itu yang saya sampaikan ke semua Aparat Penegak Hukum, narkoba harus kita perangi, sangat berbahaya untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Very dangerous is narkoba,” urainya.

    Sebab itu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya menangkap concern masyarakat soal RUU Polri tersebut. Dia juga mengaku akan berbicara dari hati ke hati.

    “Saya nangkep concern masyarakat dan saya akan bicara dari hati ke hati, keberhasilan negara yang kuat antara lain keberhasilan daripada tentara dan polisi menjadi baik menjadi unggul, negara itu jadi kuat,” ucapnya.

    Perlu diketahui, saat ini RUU Polri menjadi sorotan publik seusai RUU TNI disahkan pada beberapa waktu lalu. Meski demikan, RUU Polri nyatanya hingga kini belum resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas yang siap dibahas di DPR.

  • BPKH fasilitasi ribuan pemudik kembali ke perantauan

    BPKH fasilitasi ribuan pemudik kembali ke perantauan

    Program Balik Kerja Bareng 2025 yang digagas BPKH. (ANTARA/HO-BPKH)

    BPKH fasilitasi ribuan pemudik kembali ke perantauan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 08 April 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah memfasilitasi dua ribuan pemudik kembali ke perantauan di Jabodetabek lewat program “Balik Kerja Bareng BPKH 2025” yang dilakukan secara serentak pada Minggu (6/4). Kegiatan dilakukan serentak di lima kota di Indonesia yakni Surabaya, Solo, Yogyakarta, Garut, dan Lampung. Acara pelepasan rombongan di setiap kota dihadiri jajaran pimpinan BPKH.

    “Kami ingin memastikan para pemudik dapat kembali ke tempat perantauan dengan aman dan nyaman untuk melanjutkan aktivitas mereka. Program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami kepada masyarakat,” ujar Anggota Pelaksana BPKH Sulistyowati saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Sulistyowati mengatakan pembiayaan Balik Kerja Bareng menggunakan hasil investasi atau nilai manfaat dari Dana Abadi Umat yang dikelola BPKH.

    “Kami juga ingin memastikan bahwa nilai manfaat dari Dana Abadi Umat yang kami kelola dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Nilai Pokok Dana Abadi Umat tetap kami jaga, dan yang digunakan adalah nilai manfaatnya,” kata Sulistyowati.

    Sementara itu Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira mengatakan BPKH tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan haji, tapi juga menggagas berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, melalui optimalisasi Dana Abadi Umat.

    “Program seperti Balik Kerja Bareng ini menjadi salah satu cara BPKH untuk memastikan bahwa manfaat dari dana yang kami kelola dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga kerja-kerja BPKH semakin terasa dampaknya bagi umat,” kata dia.

    Untuk keseluruhan program Balik Kerja Bareng 2025, BPKH menyediakan 52 bus full AC dan reclining seat. Selama perjalanan 2.280 peserta juga mendapatkan hiburan, makan berupa nasi boks dan makanan ringan, kaos Balik Kerja Bareng beserta suvenir dan totebag. Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengapresiasi program Balik Kerja Bareng BPKH yang merupakan bukti nyata kontribusi BPKH untuk masyarakat.

    “Ini merupakan bukti kontribusi nyata BPKH untuk meringankan beban pemudik,” katanya.

    Sumber : Antara

  • 5 Fakta Menarik Lucky Hakim, Bupati Indramayu Liburan ke Jepang Tanpa Izin dan Ditegur Wamendagri

    5 Fakta Menarik Lucky Hakim, Bupati Indramayu Liburan ke Jepang Tanpa Izin dan Ditegur Wamendagri

    loading…

    Lucky Hakim, Bupati Indramayu kembali menjadi sorotan publik setelah perjalanan liburannya ke Jepang menuai kontroversi karena tanpa izin Kemendagri. Foto/Ist

    JAKARTA – Lucky Hakim, aktor yang kini menjabat sebagai Bupati Indramayu kembali menjadi sorotan publik setelah perjalanan liburannya ke Jepang menuai kontroversi. Keberangkatannya ke Negeri Sakura tersebut dilakukan tanpa izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

    Plesiran Lucky Hakim tanpa izin memicu respons dari Wakil Menteri Dalam Negeri yang secara terbuka menyampaikan teguran.

    Di balik polemik tersebut, terdapat sejumlah fakta menarik yang mengungkap sisi lain dari sosok Lucky Hakim, baik sebagai pejabat publik maupun figur publik.

    Berikut 5 Fakta Menarik Lucky Hakim:

    1. Karier Cemerlang di Dunia Hiburan

    Lucky Hakim memulai kariernya sebagai model iklan televisi. Namanya melambung setelah membintangi sejumlah sinetron populer. Tak hanya di layar kaca, Lucky juga merambah dunia film layar lebar dengan berperan dalam sejumlah film layar lebar.

    Selain berakting, ia juga menunjukkan bakat di belakang layar sebagai penulis, desainer produksi, dan produser eksekutif dengan mendirikan rumah produksi sendiri yang telah menghasilkan lebih dari 20 FTV.

    2. Pencinta Hewan dan Alam

    Lucky dikenal sebagai sosok yang punya kecintaan tinggi terhadap hewan dan alam. Ia memelihara berbagai jenis satwa dan aktif menyuarakan isu konservasi. Ia juga sempat jadi pembicara dalam beberapa kampanye pelestarian lingkungan. Hal ini membuatnya punya banyak penggemar dari kalangan pecinta binatang.

    3. Terjun ke Politik, Pernah Jadi Anggota DPR hingga Bupati

    Dari dunia hiburan, Lucky kemudian terjun ke politik. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. Tahun 2021, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Indramayu, namun kemudian mengundurkan diri.

    Tak berhenti di situ, ia kembali mencalonkan diri dan akhirnya terpilih sebagai Bupati Indramayu di Pilkada 2024. Keputusannya ini sempat menuai pro dan kontra, tapi menunjukkan bahwa Lucky serius ingin membangun daerahnya.

    4. Kontroversi Perjalanan ke Jepang Tanpa Izin

    Baru-baru ini, Lucky menjadi sorotan karena perjalanannya ke Jepang tanpa izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut aturan, setiap kepala daerah wajib mengajukan izin sebelum bepergian ke luar negeri.

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa tidak ada pengajuan izin dari Lucky Hakim terkait perjalanannya tersebut. Akibatnya, Kemendagri berencana memanggil Lucky untuk memberikan klarifikasi.

    “Pak Bupati sudah melakukan komunikasi dan menyampaikan permohonan maaf. Namun kami tetap meminta beliau hadir untuk memberikan klarifikasi secara langsung,” ujar Bima Arya.

    5. Disindir Dedi Mulyadi, Viral di Media Sosial

    Tindakan Lucky ini juga mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Lewat akun TikTok-nya, Dedi menyampaikan sindiran yang cukup menohok bagi Lucky Hakim.

    “Selamat berlibur Pak Lucky Hakim, nanti kalau ke Jepang lagi bilang dulu ya,” ucap Dedi, disertai ekspresi santai. Unggahan tersebut viral dan menuai banyak komentar dari warganet.

    Dari kasus yang terjadi kepada Lucky Hakim banyak yang menyayangkan tindakan Lucky, meskipun ada juga yang membelanya. Meskipun telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda tetap meminta Kemendagri untuk memberikan sanksi tegas kepada Lucky Hakim.

    Dengan begitu diharapkan hal yang terjadi kepada Lucky dapat menjadi pengingat bagi seluruh pejabat daerah agar senantiasa patuh terhadap aturan, transparan dalam bertindak, dan mengutamakan kepentingan publik di atas urusan pribadi.(MG/Alya Ramadhanty Vardiansyah)

    (shf)

  • Catatan Mudik 2025 yang Lancar

    Catatan Mudik 2025 yang Lancar

    Jakarta – Mudik Lebaran 2025 dinilai banyak kalangan sebagai mudik terlancar semenjak tahun 2000-an. Pemerintah diapresiasi karena dipandang siap dalam menghadapi lonjakan pemudik. Mudik selalu terulang setiap tahun dan yang terjadi selama ini adalah keluhan kemacetan lalu lintas. Antisipasi pemerintah dengan menerapkan libur sekolah semenjak 21 Maret disusul dengan cuti bersama Hari Raya Nyepi lalu Lebaran dan cuti bersama Lebaran sejak tanggal 2 hingga 7 April terbukti mampu mengurai kepadatan lalu lintas.

    Meskipun prediksi pemerintah yang akan pulang kampung sebanyak 148,48 juta tidak menjadi kenyataan, banyak orang baik di desa maupun di kota mengatakan mudik 2025 lebih sepi dibanding tahun sebelumnya. Jika di kota bisa jadi mereka membatalkan pulang kampung karena menjadi korban PHK, pengangguran atau kesulitan keuangan sehingga niatan mudik terpaksa mereka urungkan.

    Sementara di desa Lebaran terasa sepi karena di desa sedang masa paceklik –tidak sedang panen bahkan beberapa daerah gagal panen karena banjir dan cuaca ekstrem. Langkah bijak tentu saja ditempuh sebagian warga kota yang membatalkan diri tidak jadi mudik karena kesulitan keuangan. Namun terlepas dari apapun situasi dan keadaannya mudik 2025 layak diapresiasi karena lancar.

    Ada sejumlah faktor yang menjadikan mudik ini lebih lancar. Bagi pemudik kepulangan ke kampung halaman bisa dimajukan karena ada libur sebelumnya sehingga mampu diantisipasi. Begitu juga kepulangan kembali ke kota pasca Lebaran masih ada cuti bersama yang cukup panjang sehingga tidak perlu buru-buru kembali ke kota. Ini memberi keleluasaan pemudik untuk berlama-lama silaturahmi dan tidak perlu terburu-buru pulang. Tindakan buru-buru adalah tindakan ceroboh yang kerap berujung fatal kecelakaan lalu lintas.

    Ada sejumlah aspek yang menyebabkan mudik 2025, kata Ketua Komisi III DPR Habiburrohman, paling lancar sepanjang sejarah. Pertama, meski volume kendaraan meningkat drastis mampu dikendalikan pemerintah. Terdapat antisipasi resiko terburuk dan ada pemberitahuan dari otoritas berwenang mengenai kondisi ini. Ini berkat koordinasi dari TNI, Polri, BPBD, Kementerian Perhubungan, relawan dan masyarakat.

    Volume kendaraan yang bertambah ditunjang dengan pemberlakuan pembayaran tarif tol yang diberikan potongan harga memudahkan pemudik. Penerapan sistem one way dari Jakarta atau Cikampek ke Jawa Tengah terbukti sangat membantu mengurai kemacetan. Baru kali ini one way searah diterapkan sangat masif ke arah Jawa Tengah sehingga perjalanan lancar. Ketika informasi one way diberlakukan dan pemudik tinggal mengikuti pasti tidak terjebak kemacetan parah.

    Kedua, antrean loket pembayaran tol elektronik mampu diantisipasi sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Penerapan pembayaran secara elektronik terbukti memudahkan. Karena pembayaran tol dengan cara manual membutuhkan waktu minimal tiga menit karena harus menghitung kembalian. Ini tentu memerlukan waktu relatif lama. Belum lagi ketika keluar dari tol kendaraan pemudik bertemu dengan arus dari jalan nasional pantai utara Jawa yang juga sama-sama macet.

    Larangan kendaraan berat melintas selama Lebaran dan cuti bersama sangat membantu. Bagaimanapun mereka adalah penyebab utama kemacetan. Dengan adanya larangan terbukti di sepanjang ruas jalan tol, nasional dan provinsi lancar dan tanpa kendala berarti. Artinya sepanjang manajemen mudik diterapkan dengan benar kelancaran lalu lintas aman terjaga.

    Ketiga, libur dan cuti bersama Lebaran 2025 yang cukup panjang justru mempermudah dalam pengaturan arus mudik. Hampir semua pemudik berpikiran pulang ke kampung halaman lebih awal agar tidak terjebak kemacetan dan bisa beristirahat di desa mempersiapkan Lebaran. Hal ini penting agar tidak di waktu yang sama membludak di jalanan. Puncak arus mudik dan arus balik yang selama ini menjadi mitos mengerikan terbukti tidak terjadi. Justru menurut media prediksi puncak arus mudik dan arus balik terus berubah menyesuaikan situasi di jalanan.

    Saya sebenarnya berharap begitu macet panjang di ruas tol pemudik dibebaskan dari keharusan membayar tarif tol untuk menghindari risiko yang lebih buruk. Bagi pemudik macet di jalan tol jelas kesengsaraan bertubi-tubi. Di jalan tol baru tentu minim fasilitas karena berada di tengah-tengah sawah dan ladang penduduk. Tidak ada rumah makan, toilet, tempat beristirahat, stasiun pengisian bahan bakar. Meski bahan bakar sudah terisi penuh dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah pasti sudah habis dengan harapan dapat mengisi bahan bakar di pantura.

    Belajar dari mudik 2025 yang lancar ke depan pengaturan jadwal kepulangan pemudik agar tidak membeludak di jalan raya penting dilakukan. Misalnya dengan memperpanjang liburan dan cuti bersama. Pengendalian angkutan mudik juga perlu diperhatikan. Memaksa pemudik menggunakan angkutan umum tidak akan berhasil selama pemudik masih senang dengan kendaraan pribadi dan sepeda motor. Selama angkutan di perdesaan tidak beres jangan harap mereka pulang naik angkutan umum.

    Pembatasan kendaraan juga sangat diperlukan. Pabrikan kendaraan terus berproduksi tanpa memperhitungkan panjang jalan raya. Usia kendaraan tidak pernah dibatasi. Lihat saja di jalur mudik kendaraan berusia lebih dari 20 tahun masih melintas di jalanan pemudik. Pemerintah menangguk untung besar dari pajak kendaraan bermotor namun tidak dipikirkan kemacetan terjadi dimana-mana.

    Antisipasi perlu dilakukan terkait pengaturan arus balik pasca Lebaran. Kendaraan dari Jawa Tengah menuju Jakarta menggunakan jalan tol secara one way. Sementara jalan nasional dari Jakarta ke Jawa tengah menggunakan jalan nasional. Informasi ini perlu diberitahukan semenjak dini agar pemudik yang akan kembali ke Jakarta dapat mengatur strategi dan melakukan mitigasi.

    Bagaimanapun mudik 2025 layak diberikan apresiasi. Kita juga berterima kasih kepada mereka yang kena PHK dan punya persoalan keuangan lain akibat kesulitan ekonomi batal mudik sehingga memperlancar arus lalu lintas. Pemerintah dianggap serius dan lebih siap mengelola pemudik. Tinggal bagaimana sekarang mereka duduk bersama para pihak agar pengalaman bagus ini menjadi pelajaran berharga di masa depan.

    Paulus Mujiran pemerhati sosial di Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang

    (mmu/mmu)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini