Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Pengamat: PDIP dukung kebijakan meski Megawati dan Prabowo tak bertemu

    Pengamat: PDIP dukung kebijakan meski Megawati dan Prabowo tak bertemu

    …, bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat nasibnya wasalam.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai PDI Perjuangan sudah mendukung penuh kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sekalipun pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak terjadi pada Senin (7/4) malam.

    “Tanpa pertemuan formal Prabowo dan Megawati sekalipun, saya kira PDI Perjuangan pasca-Pilpres 2024 sudah mendukung penuh kebijakan Prabowo,” kata Adi kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut, kata dia, dibuktikan oleh dukungan yang diberikan PDI Perjuangan atas sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo.

    Misalnya, kata dia, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG), revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disetujui jadi undang-undang, dan berbagai kebijakan lainnya.

    “Bahkan banyak sekali elite kunci PDI Perjuangan yang menempati posisi penting di alat kelengkapan dewan,” ucapnya.

    Untuk itu, dia memandang bahwa PDI Perjuangan secara praktik sudah bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tak ada kadernya yang duduk di dalam Kabinet Merah Putih (KMP).

    Soal apakah PDI Perjuangan bakal resmi bergabung dengan pemerintah dengan adanya kader PDI Perjuangan jadi menteri atau tidak, menurut Adi, susah ditebak.

    PDI Perjuangan, lanjut dia, pasti menghitung plus minusnya. Kalau melihat kecenderungannya, PDI Perjuangan posisi lebih memilih seperti saat ini, tidak ada menteri di kabinet, tetapi di DPR kerja sama.

    Namun, dia mengingatkan bahwa oposisi yang sehat tetap dibutuhkan dalam pembangunan demokrasi di Tanah Air. Oleh karena itu, DPR RI sebagai lembaga legislatif harus mampu bersuara kritis apabila terdapat kebijakan politik pemerintah yang dianggap kontroversial.

    “Tentu setelah semua kekuatan politik menjadi bagian kekuasaan, bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat nasibnya wasalam,” kata dia.

    Diketahui bahwa presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dalam rangka silaturahmi setelah Lebaran 2025.

    Sejumlah tokoh yang turut hadir di kediaman Megawati tersebut, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Pada hari Rabu, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Oleh karena itu, lanjut Muzani, jika dianggap perlu, dipersilakan gunakan PDI Perjuangan sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk perkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi koalisi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua Banggar DPR Sambut Positif Kebijakan Prabowo Hapus Kuota Impor

    Ketua Banggar DPR Sambut Positif Kebijakan Prabowo Hapus Kuota Impor

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

    Menurut Said, kebijakan Prabowo ini menjadi angin segar perbaikan kebijakan impor yang selama sering bermasalah dan memberatkan pengusaha di tengah kebijakan tarif impor Presiden AS Donald Trump.

    “Saat bertemu dengan para pengusaha pada Selasa (8/4/2025) kemarin, Presiden Prabowo memerintahkan agar menghapus kebijakan kuota impor untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Arahan Presiden Prabowo ini tentu menjadi angin segar bagi perbaikan kebijakan impor,” ujar Said kepada wartawan, Rabu (9/4/2024).

    Said mengatakan, Banggar DPR sejak 2020 lalu, sudah meminta pemerintah untuk mengubah kebijakan impor dengan sistem kuota menjadi penerapan impor berbasis tarif. Dengan bertumpu pada kebijakan tarif, kata dia, selain mendapatkan barang impor yang lebih fair dan kompetitif, pemerintah juga berpeluang mendapatkan penerimaan negara terutama dari bea masuk. 

    “Namun, khusus untuk barang barang impor komoditas hajat hidup orang banyak perlu mendapatkan pembebasan tarif sebagai yang diusulkan oleh Presiden Prabowo,” tandas Said.

    Menurut Said, kebijakan Prabowo Subianto menghapus kuota impor menjadi momentum melakukan  reformasi menyeluruh atas kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Pertama, kata dia, secara makro, kebijakan impor harus mempertimbangkan trade balance agar neraca perdagangan tetap surplus. 

    “Langkah ini sekaligus untuk menjaga agar cadangan devisa tetap terjaga dengan baik. Kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump saat ini salah satu tujuannya adalah menjaga agar neraca perdagangan mereka tidak defisit kian mendalam,” tutur dia.

    Kedua, kebijakan impor hendaknya diletakkan sebagai barang substitusi sementara waktu, karena ketiadaannya di dalam negeri. Namun ke depannya Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan atas barang barang impor dengan produksi sendiri, dengan arah strategisnya kita bisa menjadi negara yang relatif mandiri, setidaknya dari sektor primer, yakni pangan dan energi.

    “Ketiga, kebijakan impor harus mempertimbangkan arah kebijakan lain untuk memperkuat industri nasional, dengan arah strategis semakin upaya memperkuat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang semakin besar porsinya. Kita harus belajar dari tergerusnya produk tekstil nasional karena banjirnya produk impor tidak terulang, apalagi terjadi di sektor sektor lainnya,” jelas dia.

    Keempat, kata dia, karena makin kompleksnya kebutuhan terhadap produk barang dan jasa, serta kait mengait dari rantai pasok, pemerintah dan pelaku usaha seharusnya tidak menyandarkan kebutuhan impor barang dan jasa dari negara tertentu. Pemerintah, kata dia, perlu memperluas dari beberapa negara sehingga pemerintah dan pelaku usaha memiliki berbagai alternatif negara tujuan impor. 

    Kelima, lanjut Said, deregulasi kebijakan impor, khususnya dari sektor pangan dan energi diharapkan tidak hanya mempermudah akses rakyat terhadap komoditas tersebut, tetapi juga tingkat harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, barang impor yang menjadi public good tidak menjadi beban ekonomi rakyat dan fiskal pemerintah.

    “Indonesia telah meratifikasi perjanjian free trade agreement (FTA) setidaknya dengan 18 negara dengan berbagai skema, baik bilateral, regional maupun multilateral. Skema FTA ini harus mampu meningkatkan revealed comparative advantage (RCA) barang-barang Indonesia, dengan demikian manfaat kita meratifikasi FTA memberi manfaat scale up perekonomian nasional,” pungkas Said mengenai penghapusan kuota impor.

  • Pembangunan Infrastruktur di Tapanuli Selatan Jadi Sorotan, Jalan Tol Hanya Sampai Sibolga – Halaman all

    Pembangunan Infrastruktur di Tapanuli Selatan Jadi Sorotan, Jalan Tol Hanya Sampai Sibolga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan(Tabagsel) provinsi Sumatera Utara menyoroti masih minimnya pembangunan infrastruktur ke wilayah Tabagsel. Bahkan dalam program pemerintah, yakni Proyek Strategis Nasional (PSN), belum satupun menyentuh daerah Tabagsel. 

    Ketua Komunitas Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan(Tabagsel), Ongku Parmonangan Hasibuan mencontohkan rencana pembangunan jalan tol di Trans Sumatera yang hanya sampai Sibolga (Tapanuli Tengah) hingga Parapat (Tapanuli Utara). 

    Padahal, potensi Tabagsel dari dulu sampai sekarang adalah daerah surplus yang mensubsidi daerah-daerah sekitar di Sumatera Utara. Tabagsel memiliki banyak perkebunan, baik kepala sawit, kopi, karet, dan sebagainya. 

    “Tambang juga, yang beroperasi di Sumut hanya satu-satunya, yaitu di Batangtoru (tambang emas). Belum lagi potensi panas bumi di Sipirok dan Mandailing, serta PLTA di Batangtoru. Artinya, baik ketahanan energi, ketahanan pangan yang menjadi Asta Cita Presiden Prabowo sekarang,  sumbernya ada di Tabagsel. Tapi kenapa kita tidak bisa mengkapitalisasi itu, menggiring ke sana PSN supaya keekonomian seluruh potensi yang ada di Tabagsel, lebih baik,” ujar Ongku dalam pernyataannya saat Konferensi Pers jelang acara Halal Bi Halal Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan(Tabagsel) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu(9/4/2025).

    Andaikata infrastruktur ke daerah Tabagsel lanjut Ongku ada kereta api, atau jalan tol, maka biaya pengangkutan komoditas perkebunan akan lebih murah. Begitu juga sektor-sektor lain. 

    “Tidak mungkin kita bisa mengembangkan pariwisata kalau infrastruktur tidak memadai,” lanjutnya.

    Menurut Ongku, membangun daerah tidak lepas dari lobi-lobi di tingkat pusat, didukung dengan gagasan dan perencanaan yang holistik serta terpadu dari wilayah tersebut. 

    “Ini pendekatan perencanaan wilayah, bukan per daerah kabupaten/kota tapi Tabagsel secara keseluruhan. Ini lima kepala daerah di Tangsel harus bersatu bersama membuat perencanaan wilayah. Kita sudah undang kelima kepala daerah agar hadir di acara ini, mereka mendukung,” pungkas Eka Bupati Tapanuli Selatan ini.

    Sementara itu acara Halal bi Halal pada 19 April 2025 mendatang rencananya akan dihadiri ribuan masyarakat Tabagsel (Tapanuli Bagian Selatan) dari lintas komunitas (perkumpulan) yang berdomisili di Jabodetabek berkumpul.

    Tabagsel merupakan wilayah di Sumatera Utara yang berasal dari induk Kabupaten Tapanuli Selatan, yang kini mekar menjadi 5 kabupaten, yakni Tapanuli Selatan, Mandailing Natal (Madina), Padang Lawas, Padang Lawas Utara (Paluta), dan Kota Padangsidimpuan.

    Ongku Parmonangan Hasibuan mengatakan, acara tersebut terbuka untuk semua masyarakat Tabagsel yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Acara ini juga akan dihadiri tokoh-tokoh nasional, anggota DPR RI, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga asal Tabagsel. 

    Mereka yang diundang antara lain mantan Sekjen Kementerian Keuangan Mulia Panusunan Nasution, ahli hukum Todung Mulya Lubis, Menteri Tenaga Kerja periode 1999-2001 Bomer Pasaribu, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia  Aulia Tantowi Pohan, dan banyak lagi. 

    Dari kalangan DPR RI antara lain Marwan Dasopang, Andar Amin Harahap, dan Saleh Partaonan Daulay. Terdapat 100 lebih tokoh nasional asal Tabagsel yang diundang ke acara ini.

    “Kita juga sudah undang Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) bersama istrinya Annisa Pohan. Bahkan Annisa Pohan sangat antusias dan senang,” ujar Ongku.

    Ongku menjelaskan bahwa semangat dasar acara ini adalah untuk lebih menyatukan masyarakat Tabagsel di parantauan dalam ranga mendukung pembangunan kampung halaman. 

    Sebab, saat ini terdapat sekitar 150 komunitas parsadaan (organisasi perkumpulan) masyarakat Tabagsel di wilayah Jabodetabek. 

    Mulai dari komunitas asal daerah, komunitas alumni sekolah, hingga parsadaan marga-marga, seperti Siregar, Nasution, Harahap, Lubis, Pohan, dan Pulungan.

    “Banyaknya organisasi ini membuat sumber daya kita terserap kemana-mana. Jadi concern kita semua masyarakat Tabagsel dan tokoh-tokoh Tabagsel sejak dulu, bagaimana mempersatukan sumber daya ini. Sehingga langkah kita tidak sporadis, tapi lebih terencana secara holistik,” katanya.

    Menurut Ongku, Tabagsel memiliki banyak tokoh nasional. Ini menjadi potensi besar untuk membangun Tabagsel. “Tokoh kita banyak. Kita sudah pernah punya wakil presiden (Adam Malik Batubara), jenderal bintang 5 (AH Nasution), menteri dari dulu kita juga ada. Jadi gagasannya, kalau bisa momentum ini bisa bikin kita lebih bersatu membicarakan bagaimana membuat satu gerakan ke depan yang lebih massif, lebih terencana, lebih kompak, untuk membuat pembangunan ke daerah Tabagsel ini lebih cepat,” tandasnya.

  • Prabowo-Megawati Bertemu, Gerindra: PDIP Tetap di Luar Pemerintahan

    Prabowo-Megawati Bertemu, Gerindra: PDIP Tetap di Luar Pemerintahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Gerindra memastikan PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan meski Presiden Prabowo Subianto sudah bertemu Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam. 

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati akan tetap mendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dari luar pemerintah.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (PDIP di luar pemerintahan). Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” ujar Muzani di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Megawati, kata Muzani, mendukung Prabowo menjalankan pemerintahan secara efektif dengan orientasi kepentingan rakyat. PDIP akan memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi dalam posisi tetap di luar kabinet.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” jelas Muzani.

    Menurut Muzani, pertemuan antara Prabowo dan Megawati membawa dampak positif bagi suasana kebangsaan, sekaligus menjadi simbol penting bagi persatuan, terlebih di momentum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Ya setiap pemimpin bertemu, bersilaturahmi, bersalaman, bergandengan tangan, rakyat suka. Jadi rakyat mengharapkan para pemimpinnya bisa bersatu, para pemimpinnya bisa bertemu, para pemimpinnya bisa bersalaman apalagi dalam momen Lebaran seperti ini,” tutur ketua MPR itu.

    Lebih lanjut, Muzani mengatakan dalam menghadapi tantangan nasional ke depan, khususnya di bidang ekonomi, para pemimpin harus menunjukkan kebersamaan dan saling mendukung. 

    “Karena itu diharapkan ini bisa menjadi bagian dari upaya yang menguatkan persatuan, kebersamaan, perhubungan, dan kegotong-royongan di antara kita. Apalagi kita menghadapi masa depan yang tidak gampang terutama di bidang perekonomian, maka para pemimpin harus saling bergandengan tangan, bersilaturahmi, dan itu adalah contoh yang baik,” terang dia.

    Selain itu, kata dia, sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai masa sulit yang bisa dihadapi dan dilalui karena adanya persatuan antara rakyat dan para pemimpinnya. 

    Menurutnya, Megawati dan Prabowo berkomitmen akan terus bersatu untuk kepentingan rakyat dan bangsa. “Itu yang kemudian menjadi kesepakatan di antara kedua beliau setelah berbicara panjang lebar,” pungkas Muzani.

  • Selesai Diperiksa KPK, Djoko Tjandra Mengaku Tak Kenal Harun Masiku

    Selesai Diperiksa KPK, Djoko Tjandra Mengaku Tak Kenal Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengusaha Djoko Soegiarto Tjandra mengaku tidak mengenal Harun Masiku setelah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Rabu (9/4/2025). 

    “Mana tahu, saya enggak kenal (Harun Masiku),” kata Djoko Tjandra kepada wartawan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Djoko yang juga terpidana kasus korupsi Bank Bali diperiksa untuk dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.21 WIB. 

    Djoko Tjandra enggan membeberkan terkait materi pemeriksaannya itu. Dia mengatakan tak bisa memberikan jawaban ke penyidik KPK karena tidak mengenal Harun Masiku. 

    Djoko membantah turut membantu caleg PDI Perjuangan yang buron itu. “Enggak betul, kenal saja enggak,” tukasnya.

    Selain Harun Masiku, Djoko Tjandra juga mengaku tak mengenal sosok Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan orang kepercayaannya Donny Tri.  “Tidak sama sekali, enggak,” ujar Djoko.

  • Anggota DPR apresiasi langkah pemerintah respons kebijakan tarif Trump

    Anggota DPR apresiasi langkah pemerintah respons kebijakan tarif Trump

    upaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS merupakan hal positif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons kebijakan kenaikan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Wakil rakyat yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan menilai pendekatan yang dipakai oleh pemerintah cerdas, karena mencerminkan keseimbangan antara diplomasi perdagangan dan penguatan ekonomi dalam negeri.

    “Langkah-langkah yang ditempuh, mulai dari negosiasi hingga insentif bagi industri nasional, merupakan pendekatan yang cerdas dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global,” kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam merespons tarif impor baru AS membuat Indonesia dapat mempertahankan daya saing di pasar internasional tanpa harus terlibat dalam konflik dagang yang merugikan banyak pihak.

    Marwan menyebut langkah yang diambil pemerintah bijak dan strategis. Bahkan, justru membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih adil.

    “Pendekatan ini tidak hanya menghindari konflik dagang yang dapat merugikan industri nasional, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih adil bagi Indonesia,” ujarnya.

    Dia mengatakan evaluasi terhadap larangan dan pembatasan barang ekspor maupun impor menjadi bagian penting dalam negosiasi tarif impor dengan AS di hari mendatang. Hal itu diharapkan dapat menciptakan keseimbangan perdagangan yang lebih baik.

    Oleh karena itu, ia mendukung Presiden Prabowo Subianto yang telah mengarahkan jajarannya meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempermudah proses bagi para pelaku usaha.

    Selain itu, dirinya memandang arahan itu akan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mempercepat proses perdagangan internasional.

    “Dengan birokrasi yang lebih sederhana dan transparan, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya tanpa terbebani prosedur administratif yang berbelit,” ucap Marwan.

    Marwan juga menilai upaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS merupakan hal positif.

    Dia menuturkan sinergi di antara negara-negara ASEAN akan memperkuat posisi tawar kawasan di kancah perdagangan global serta mencerminkan komitmen Indonesia dalam membangun solidaritas ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

    Ia pun mendukung deregulasi beberapa aturan perdagangan, seperti mempermudah ekspor dan impor, relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi, hingga rencana peningkatan impor dan investasi dari Amerika Serikat terutama di sektor minyak dan gas.

    Marwan juga menilai beberapa kebijakan lain sangat penting bagi industri nasional agar tetap kompetitif di pasar dan mempertahankan daya saing ekspor, seperti pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, penurunan bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) impor, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor.

    Dengan adanya insentif ini, diharapkan ekspor Indonesia tetap stabil dan terus berkembang, meskipun menghadapi tantangan dari kebijakan perdagangan AS.

    Sebelumnya, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kebijakan Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif impor baru AS sudah tepat.

    “Kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah menghadapi 32 persen tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, saya nilai baik dan tepat. Lebih memilih negosiasi daripada retaliasi,” kata SBY dikutip dari akun X @SBYudhoyono pada Selasa, (8/4).

    Dia menyebut strategi yang dilakukan Prabowo adalah dual track strategy, sebab Indonesia melakukan komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan secara simultan mengirimkan tim negosiasi yang kuat ke Washington DC juga tepat.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • KSAL Ultah ke-58, Aturan Pensiun TNI Masih Mengacu ke UU Lama Nasional 9 April 2025

    KSAL Ultah ke-58, Aturan Pensiun TNI Masih Mengacu ke UU Lama Nasional 9 April 2025

    KSAL Ultah ke-58, Aturan Pensiun TNI Masih Mengacu ke UU Lama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi menyatakan, aturan pensiun anggota TNI masih mengacu pada Undang-Undang TNI yang dibuat pada 2004 karena revisi UU TNI yang sudah disahkan DPR belum diundangkan.
    Hal ini disampaikan Kristomei merespons masa jabatan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali yang semestinya memasuki usia pensiun dalam waktu dekat usai berulang tahun ke-58 pada Rabu (9/4/2025) hari ini.
    “Ya, Undang-undang (RUU) itu sendiri kan sudah disahkan. Tetapi belum diundangkan. Sehingga hari ini kita masih mengacu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang lama,” kata Kristomei ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).
    Kristomei juga menyebutkan bahwa belum ada kepastian mengenai kemungkinan masa jabatan KSAL diperpanjang dengan adanya UU TNI yang baru.
    Menurut dia, mekanisme lebih lanjut masih menunggu pembahasan internal di tingkat pimpinan TNI dan keputusan dari Presiden.
    “Nanti bagaimana mekanisme tentang, misalnya Kepala Staf Angkatan Laut yang tadi disampaikan itu, nanti kita tunggu saja,” ujarnya.
    Kristomei menambahkan, putusan mengenai masa jabatan KSAL akan bergantung pada sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi (Wanjakti) yang akan memberikan pertimbangan kepada Panglima TNI untuk dilaporkan kepada Presiden.
    “Kita tunggu saja dari sidang Dewan Jakti untuk rapat, bagaimana dari pertimbangan dari Panglima TNI dan laporan kepada Bapak Presiden,” pungkas Kristomei.
    Diketahui, Ali berulang tahun ke-58 pada hari ini, tetapi batas usia pensiun secara administratif akan jatuh pada 1 Mei 2025.
    Berdasarkan UU TNI yang dibentuk pada 2004, usia pensiun perwira TNI adalah 58 tahun, tetapi ketentuan ini diubah lewat revisi UU TNI.
    Berdasarkan revisi UU TNI, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit.
    Pasal 53 Ayat (3) UU TNI baru mencatat batas usia pensiun bintara dan tamtama paling tinggi 55 tahun; perwira sampai dengan pangkat kolonel adalah 58 tahun.
    Kemudian, perwira tinggi bintang 1 adalah 60 tahun; perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun; dan perwira tinggi bintang 3 adalah 62 tahun.
    “Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden,” tulis Pasal 53 Ayat (4).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muzani: Megawati dukung pemerintahan Prabowo dari luar koalisi

    Muzani: Megawati dukung pemerintahan Prabowo dari luar koalisi

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu.

    Muzani mengatakan Megawati juga menyampaikan harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo senantiasa terus mendepankan kepentingan rakyat.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu.
    Jadi pada prinsipnya ibu Megawati juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Adapun sejumlah tokoh yang turut hadir ke kediaman Megawati, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Diperiksa KPK Selama 3,5 Jam, Djoko Tjandra Bantah Sembunyikan Harun Masiku – Halaman all

    Diperiksa KPK Selama 3,5 Jam, Djoko Tjandra Bantah Sembunyikan Harun Masiku – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat eks caleg PDIP Harun Masiku dan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, Rabu (9/4/2025).

    Penyidik memeriksa Djoko Tjandra kurang lebih selama 3,5 jam.

    Djoko Tjandra yang dikawal sejumlah orang, keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sekira pukul 13:23 WIB.

    “Enggak, hanya berdatang silaturahmi aja, enggak ada apa-apa,” ucap Djoko mengawali pembicaraan.

    Wartawan kemudian bertanya apakah Djoko Tjandra mengetahui lokasi Harun Masiku.

    Sebab sejak 2020, diketahui keberadaan Harun masih gelap.

    Djoko Tjandra mengklaim tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku, sebab ia tidak mengenalnya.

    Djoko Tjandra juga membantah telah membantu menyembunyikan Harun Masiku.

    “Mana tahu (lokasi Harun Masiku), saya enggak kenal kok. Ya enggak betul (bantu menyembunyikan), kenal aja enggak, gimana bantu,” tuturnya.

    Djoko Tjandra juga mengaku tidak mengenal Donny Tri Istiqomah.

    Termasuk pula dia mengklaim tak mengenal Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Enggak, enggak, enggak ada yang saya kenal. Enggak ada pertanyaan, wong saya enggak kenal. Saya enggak kenal, gimana saya mau cerita,” ujar Djoko Tjandra.

    KPK sendiri belum mengungkap keterkaitan Djoko Tjandra dengan perkara Harun Masiku.

    Djoko Tjandra adalah seorang pengusaha yang pernah menjadi buronan kasus korupsi.

    Djoko Tjandra adalah terpidana kasus suap yang turut melibatkan satu jaksa dan dua jenderal Kepolisian, serta kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali. 

    Bank Bali adalah bank yang kini sudah bubar dan sebelumnya mendapatkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang akhirnya berujung ke perkara pidana ditangani oleh penegak hukum.

    Adapun dalam kasus suap PAW, KPK menjerat Harun Masiku, Donny Tri Istiqomah, dan Hasto Kristiyanto.

    Harun Masiku masih berstatus sebagai buronan sejak 2020.

    Sementara Hasto Kristiyanto sudah didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai caleg PAW DPR 2019–2024. Jumlah suapnya 57.350 dolar Singapura atau setara Rp 600 juta.

    Sedangkan Donny Tri Istiqomah belum dilakukan penahanan oleh KPK.

  • Indonesia lobi solusi dua negara masuk rekomendasi IPU

    Indonesia lobi solusi dua negara masuk rekomendasi IPU

    Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini saat menghadiri Sidang IPU ke-150 diTashkent, Uzbekistan pada 5-9 April 2025. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

    Anggota DPR: Indonesia lobi solusi dua negara masuk rekomendasi IPU
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 09 April 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com –  Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini menyebut parlemen Indonesia memperjuangkan solusi dua negara (two state solution) guna menyelesaikan konflik Israel-Palestina, masuk dalam rekomendasi Inter-Parliamentary Union (IPU).

    “Parlemen Indonesia mengusulkan dan melakukan lobi agar solusi dua negara atau two state solution, di mana Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, diterima sebagai rekomendasi atau emergency item Sidang IPU ke-150,” kata Jazuli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya saat menghadiri Sidang IPU ke-150 bersama Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI di Tashkent, Uzbekistan pada 5-9 April 2025. Dia menyebut salah satu agenda penting dan diperjuangkan oleh delegasi Indonesia dan sejumlah negara adalah penghentian agresi Israel serta pengakuan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat agar masuk dalam rekomendasi IPU.

    Bagi Indonesia, kata dia, perjuangan melawan penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi. Sebab, lanjut dia, pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan.

    “Maka, sampai kapan pun Indonesia tidak akan lelah berjuang untuk mewujudkannya,” ucapnya.

    Jazuli yang duduk di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen itu menegaskan Indonesia akan terus berjuang mendukung kemerdekaan negara Palestina yang hingga kini masih terjajah, sebagaimana pesan proklamator Republik Indonesia Soekarno (Bung Karno).

    “Kita terus berjuang dan tidak akan mundur sejengkal pun dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di Sidang Parlemen Dunia IPU. Kita terus melobi negara-negara khususnya negara Islam, Timur Tengah dan Afrika agar resolusi two state solution bisa diterima,” tuturnya.

    Dalam sesi “Komite Perdamaian dan Keamanan Dunia” itu, dia menegaskan agar parlemen dunia bersikap tegas untuk menghentikan kekejaman dan genosida yang terjadi di Gaza. Dia pun mengetuk nurani anggota parlemen dunia atas apa yang terjadi di Palestina, yang disebutnya sebagai tragedi kemanusiaan paling menyedihkan dalam sejarah umat manusia.

    “Stop penjajahan. Stop genosida. Jangan biarkan rakyat Palestina meregang nyawa dan kita hanya diam saja. Bagaimana mungkin kita menunda resolusi untuk Palestina sementara setiap hari rakyat sipil, bayi, anak-anak, perempuan, dan orang tua dibantai di Gaza,” kata anggota Fraksi PKS itu.

    Sumber : Antara