Kementrian Lembaga: DPR RI

Pertemuan Prabowo-Megawati, Ahmad Dhani: PDIP Bukan Oposisi

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, menilai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sebagai langkah positif dalam membangun silaturahmi antartokoh bangsa. Hal itu terkait pertemuan Prabowo-Megawati pada Senin (7/4/2025) malam.

“Ya baik lah untuk silaturahmi. Kalau tidak ada silaturahmi malah tidak baik. Apalagi sekarang PDIP bukan oposisi, tetapi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto,” ujar Ahmad Dhani seusai menghadiri acara halalbihalal bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (9/4/2025).

Menurutnya, pertemuan tersebut tidak hanya bermakna secara simbolik dalam konteks politik nasional, tetapi juga mencerminkan hubungan personal yang telah terjalin lama antara kedua tokoh bangsa tersebut.

“Mereka sudah bersahabat sejak lama, bukan sahabat kemarin sore. Tentunya, pertemuan (Prabowo-Megawati) kemarin sangat berarti sebagai pertemuan dua sahabat lama,” ungkapnya.

Ahmad Dhani berharap agar pertemuan serupa dapat terus berlanjut secara lebih intensif di masa mendatang.

“Harusnya setelah pertemuan pertama di periode ini, pertemuannya lebih intensif lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pertemuan antara Megawati dan Prabowo sebagai teladan bagi masyarakat Indonesia dalam membangun harmoni.

“Di bawah itu akan melihat bagaimana pemimpin-pemimpinnya di atas. Kalau yang di atas rukun, maka di bawah pun akan rukun. Kalau mereka membawa kedamaian dan kesejukan, maka masyarakat pun akan ikut merasakan hal yang sama,” tutur Khofifah.

Ia menggambarkan Megawati dan Prabowo sebagai figur ibu dan bapak bangsa yang mampu menebarkan ketentraman melalui dialog yang sejuk dan konstruktif.

“Ketika mereka membangun dialog yang memberikan kesejukan dan ketentraman, insya Allah warga bangsa akan ikut tersirami,” pungkasnya terkait pertemuan Prabowo-Megawati.

09/04/2025 19:00
Anggota DPR dukung rencana pemerintah evakuasi warga Gaza Palestina

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Anggota DPR dukung rencana pemerintah evakuasi warga Gaza Palestina
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 09 April 2025 – 18:23 WIB

Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendukung rencana Pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi korban luka dan anak-anak yatim piatu korban genosida Israel di Gaza, Palestina, dan berharap hal tersebut segera terlaksana.

“Kondisi di Gaza yang dapat kita saksikan melalui foto dan video yang beredar sangat mengerikan. Korban kembali berjatuhan, sementara sebagian besar rumah sakit hancur. Maka sangat penting untuk bisa dilakukan segera evakuasi, terutama korban luka dan juga anak-anak yatim piatu,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia mendukung sepenuhnya agar hal tersebut segera terlaksana mengingat Israel telah melanggar secara sepihak perjanjian gencatan senjata, serta melakukan pengeboman ke tenda-tenda pengungsian, petugas kemanusiaan dan wartawan.

Menurut Sukamta, evakuasi korban luka dan anak-anak yatim piatu Palestina ini perlu diupayakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, mengingat jumlahnya yang sangat besar.

“Ada sekitar 120 ribu korban luka-luka, lebih dari 38 ribu anak yatim. Ini jumlah yang sangat besar. Perlu ada bantuan komunitas internasional untuk ikut membantu warga Gaza,” ujarnya

Dia menyatakan langkah evakuasi korban luka dan anak yatim ini beda dengan ide Trump untuk memindahkan warga Gaza.

Menurutnya, evakuasi ini hanya bersifat sementara untuk membantu pemulihan luka dan juga trauma. Jika kondisi di Gaza sudah membaik, mereka akan dikembalikan ke tanah airnya.

Sukamta berharap dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Turki, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Yordania pada 9–15 April 2025 dapat menghadirkan solusi konkret penghentian segera genosida di Gaza yang dilakukan Israel.

Sumber : Antara

09/04/2025 18:51
Pertemuan Prabowo-Megawati, Pengamat: PDIP Dukung Pemerintahan

Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai PDI Perjuangan (PDIP) telah memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terkait pertemuan Prabowo-Megawati, Senin (7/4/2025) malam.

“Tanpa pertemuan formal antara Prabowo dan Megawati sekalipun, saya kira PDI Perjuangan setelah Pilpres 2024 sudah mendukung penuh kebijakan Prabowo,” kata Adi saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Menurut Adi, hal itu terbukti dari sikap fraksi PDI Perjuangan di parlemen yang mendukung berbagai program strategis pemerintahan Prabowo Subianto.

Beberapa di antaranya adalah kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%, program makan bergizi gratis (MBG), serta revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang kini telah disahkan menjadi undang-undang.

“Bahkan, banyak elite kunci PDI Perjuangan yang saat ini menduduki posisi penting dalam alat kelengkapan dewan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Adi menilai secara praktik, PDI Perjuangan telah bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo, meskipun belum memiliki perwakilan di Kabinet Merah Putih.

Terkait kemungkinan masuknya kader PDI Perjuangan ke dalam kabinet seusai pertemuan Prabowo-Megawati, Adi menyebut hal itu masih sulit diprediksi.

“PDI Perjuangan tentu sedang menghitung untung ruginya. Melihat kecenderungannya, mereka tampaknya lebih memilih posisi saat ini—tidak masuk kabinet, tetapi tetap bekerja sama di DPR,” jelasnya.

Namun demikian, Adi mengingatkan pentingnya keberadaan oposisi dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa DPR harus tetap berani bersikap kritis jika ada kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah.

“Kalau semua kekuatan politik menjadi bagian dari kekuasaan, maka nasib oposisi sebagai bagian penting dalam demokrasi bisa dipastikan tamat,” tegasnya.

Diketahui, Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada Senin (7/4) malam. Pertemuan Prabowo-Megawati tersebut berlangsung dalam rangka silaturahmi setelah Idulfitri 2025.

09/04/2025 18:47
Djoko Tjandra Diduga Bertemu Harun Masiku di Kuala Lumpur

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan informasi mengejutkan terkait dugaan pertemuan antara buronan Djoko Soegiarto Tjandra (DST) dan Harun Masiku (HM) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalam pertemuan itu, Djoko disebut meminta bantuan Harun untuk mengurus sesuatu meskipun detailnya masih disembunyikan karena penyidikan masih berjalan.

“Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Rabu (9/4/2025).

Djoko Tjandra Bantah Kenal Harun Masiku

Seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Djoko Tjandra menegaskan, dirinya tidak mengenal Harun Masiku.

Ia juga membantah membantu Harun dalam bentuk apa pun. “Mana tahu, saya enggak kenal,” kata Djoko di Gedung Merah Putih KPK.

Pemeriksaan Djoko dilakukan untuk mendalami informasi dari saksi dan alat bukti yang sudah dikantongi penyidik. Kasus ini berkaitan dengan dua tersangka, yaitu Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah (DTI).

Pemeriksaan lebih lanjut masih akan dilakukan, termasuk kemungkinan pemanggilan saksi lain untuk mengonfirmasi dugaan pertemuan tersebut.

“Kalau seandainya ada saksi menyatakan tidak kenal, itu hak mereka. Namun, tugas penyidik adalah membuktikan kebenaran informasi dengan alat bukti,” tambah Tessa.

Bantahan Djoko Soal Hasto dan Donny Tri

Selain membantah mengenal Harun Masiku, Djoko Tjandra juga mengaku tidak mengenal Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Djoko juga tidak mengenal Donny Tri, yang disebut sebagai orang kepercayaan Hasto. Padahal, keduanya tengah dalam sorotan hukum terkait kasus PAW.

“Tidak sama sekali, enggak,” jawab Djoko singkat saat ditanya soal keduanya terkait kasus Harun Masiku.

09/04/2025 18:41
Rupiah dan IHSG Anjlok, Puan Dorong Langkah Mitigasi Guna Antisipasi Dampak Kehidupan Rakyat

PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lemahnya nilai tukar rupiah yang kini telah menembus angka Rp17.000 per USD. Puan mendorong otoritas moneter dan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga dapat menjaga perekonomian yang tetap kondusif dan APBN terjaga.

“Kondisi perekonomian yang kondusif akan memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Ketua DPR Puan Maharani, Rabu, 9 April 2025.

Selain itu Puan memastikan, DPR melalui fungsi konstitusionalnya, akan terus bergotong royong bersama pemerintah, dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Kami di DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun yang lebih penting, kita harus memastikan bahwa rakyat kecil tidak menjadi korban dari ketidakpastian global,” ucapnya.

Puan juga menyoroti anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) lebih dari 9 persen pada awal perdagangan per Selasa, 8 April. Menurutnya, penurunan IHSG ini tidak bisa dianggap sepele.

“Atas situasi ini, kami mendorong pemerintah serta otoritas pasar modal untuk melakukan mitigasi sehingga dapat menjaga perkonomian nasional yang tetap kondusif, khususnya bagi investor untuk berinvestasi, di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujarnya.

“Karena kestabilan ekonomi bukan hanya tentang angka-angka di pasar saham, melainkan juga tentang kepastian hidup bagi jutaan rakyat kecil. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam merespons kondisi ini, harus menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama,” katanya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

09/04/2025 18:39
KPK Dalami Dugaan Pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan pertemuan antara Djoko Soegiarto Tjandra (DST) dan Harun Masiku (HM) di Kuala Lumpur, Malaysia. Dugaan ini mencuat saat KPK memeriksa Djoko sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024 pada Rabu (9/4/2025).

“Informasi pertemuan antara yang bersangkutan dengan Saudara HM di Kuala Lumpur,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK belum mengungkap secara rinci waktu maupun tujuan pertemuan tersebut. Namun, Tessa menyebut dugaan pembahasan dalam pertemuan itu berkaitan dengan permintaan bantuan dari Djoko Tjandra kepada Harun Masiku.

“Pembahasannya terkait permintaan DST kepada HM untuk membantu mengurus sesuatu. Namun, detailnya belum bisa kami sampaikan,” ungkap Tessa.

KPK masih membuka kemungkinan untuk mendalami dugaan pertemuan ini dengan memanggil saksi-saksi lain. Penyidik akan menentukan apakah ada pihak lain yang perlu dimintai keterangan untuk memperkuat pembuktian kasus ini.

Sementara itu, Djoko Tjandra membantah mengenal Harun Masiku. Ia menyatakan tidak tahu-menahu terkait keberadaan Harun maupun dugaan keterlibatannya dalam kasus yang sedang ditangani KPK.

“Mana tahu, saya enggak kenal,” ujar Djoko seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

KPK menegaskan pemeriksaan saksi dilakukan untuk mengonfirmasi informasi dan data yang telah diperoleh sebelumnya.

“Penyidik mendapatkan informasi adanya pertemuan DST dengan HM di Kuala Lumpur. Apakah informasi tersebut valid atau tidak, itu dikonfirmasi lewat pemeriksaan saksi dan alat bukti,” jelas Tessa.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengusutan kasus dugaan suap PAW anggota DPR periode 2019–2024 yang menyeret nama Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah (DTI). Djoko Tjandra diperiksa sebagai saksi untuk kedua tersangka tersebut.

Djoko Tjandra tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 13.21 WIB. Ia mengaku tidak mengenal Harun Masiku, maupun tokoh lain yang terkait dalam kasus tersebut, termasuk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan orang kepercayaannya, Donny Tri.

“Enggak betul, kenal saja enggak. Tidak sama sekali,” tegas Djoko Tjandra.

09/04/2025 18:08
Djoko Tjandra Disebut Minta Bantuan ke Harun Masiku Saat Bertemu di Malaysia Nasional 9 April 2025

Djoko Tjandra Disebut Minta Bantuan ke Harun Masiku Saat Bertemu di Malaysia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terjadi pertemuan antara pengusaha Djoko Tjandra dengan buron kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024 Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Djoko Tjandra diduga meminta bantuan kepada eks kader PDIP tersebut.
Meski demikian, KPK tak mengungkapkan secara detail jenis bantuan yang diminta Djoko.
“Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST (Djoko Tjandra) kepada saudara HM (Harun Masiku) untuk membantu mengurus sesuatu. Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini,” kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Tessa mengatakan, informasi terkait pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku masih terus didalami penyidik dari pemeriksaan hari ini.
Ia juga belum dapat memastikan adanya aliran uang dalam pertemuan tersebut.
“Jadi informasi yang didapat dari penyidik yang bersangkutan (Djoko Tjandra) dimintakan keterangannya terkait pertemuan, informasi pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM (Harun Masiku) di Kuala Lumpur, Malaysia,” ujarnya.
“Kalau aliran uang belum ada infonya. Jadi baru ada pertemuan di sana di KL,” ucap dia.
Sebelumnya, pengusaha Djoko Tjandra mengaku tidak kenal dengan eks calon anggota legislatif PDI-P Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
Hal ini disampaikan Djoko seusai 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku.
“Ngobrol santai saja, enggak ada apa-apa. Saya tidak kenal sama sekali (Harun Masiku),” kata Djoko di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Djoko juga menepis kabar dirinya membantu Harun Masiku yang saat ini berstatus buron sejak 2020.
Ia kembali kembali menekankan dirinya tidak mengenal sosok Harun Masiku.
“Enggak betul (bantu Harun Masiku), kenal saja enggak, bagaimana bantu,” ujarnya.
Djoko juga mengatakan tidak mengenal Hasto dan advokat Donny Tri Istiqomah yang sama-sama terjerat kasus suap Harun Masiku.
“Enggak, enggak. Tidak sama sekali (kenali Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah),” ucap dia.
Diberitakan sebelumnya, KPK memeriksa Djoko sebagai saksi kasus suap terkait PAW yang menjerat Harun Masiku.
Sementara itu, Djoko saat ini berstatus terpidana kasus cessie Bank Bali, yang turut menyeret nama eks jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Djoko Tjandra tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 10.00 WIB yang didampingi empat orang.
Djoko mengenakan kemeja putih, memakai kacamata, dan celana hitam.
Djoko diperiksa selama lebih kurang tiga jam. Ia keluar dari Gedung Merah Putih pada Rabu siang pukul 13.23 WIB.

Kasus Harun Masiku
terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.
Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Empat tersangka tersebut adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan.
Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.
Hingga saat ini, Harun masih berstatus buronan dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO).
Adapun Harun Masiku diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk meloloskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.
Belakangan, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap proses PAW yang menjerat Harun Masiku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/04/2025 18:06
KPK Sebut Adik Febri Diansyah Tak Dipanggil ke KPK Selasa 8 April 2025 – Page 3

Djoko diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku dan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah (DTI). Hanya saja KPK belum memberikan keterangan alasan memeriksa Djoko di kasus suap tersebut.

Donny Tri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bersama-sama dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Mereka menyuap Wahyu Setiawan yang merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022.

“Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan, berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agustiani Tio F Terkait penetapan anggota DPR RI Terpilih 2019-2024,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 24 Desember 2024.

Menurut Setyo, Hasto melakukan berbagai cara untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, namun gagal. Hingga akhirnya memilih untuk menyuap anggota KPU RI Wahyu Setiawan.

“Oleh karenanya upaya-upaya tersebut tidak berhasil maka saudara HK bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, Saiful Bahri, dan DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU,” jelas dia.

Mulai dari proses perencanaan hingga penyerahan uang tersebut, Hasto Kristiyanto mengatur dan mengendalikan anak buahnya yakni Saiful Bahri dan Donny Tri Istiqomah untuk memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan.

Dia juga mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA, serta surat permohonan pelaksanaan fatwa MA kepada KPU RI.

“Saudara HK bersama dengan Harun Masiku, Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan. Jumlahnya sama dengan penjelasan dengan kasus sebelumnya,” Setyo menandaskan.

09/04/2025 18:02
Usai Diperiksa KPK, Djoko Tjandra Mengaku Tidak Kenal Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto – Page 3

Terdakwa Hasto Kristiyanto membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang kasus suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) terkait buronan Harun Masiku. Dia pun menyatakan tidak memiliki motif dalam perkara tersebut.

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebelumnya dan penelitian pada penasihat hukum kami, ditegaskan bahwa motif utama kasus ini selain karena ambisi saudara Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI atas dasar legalitas hasil judicial review dan Fatwa Mahkamah Agung, juga motif lain dari saudara Saeful Bahri untuk mendapatkan keuntungan,” tutur Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Sebab itulah, kata Hasto, biaya yang disepakati Saeful Bahri dengan Harun Masiku untuk pengurusan ke KPU sebesar Rp1,5 miliar, sementara yang dijanjikan ke Wahyu Setiawan adalah Rp1 miliar.

“Sehingga ada selisih sebesar Rp500 juta di luar bonus sekiranya hal tersebut berhasil. Tidak ada motif dari saya apalagi sampai memberikan dana sebesar Rp400 juta sebagaimana dituduhkan dalam surat dakwaan,” jelas dia.

“Dalam teori kepentingan, seharusnya saudara Harun Masiku yang memberikan dana ke saya. Apalagi ditinjau dari nomor urut, saudara Harun Masiku ditempatkan pada nomor urut 6, yang bukan nomor urut favorit,” lanjut Hasto.

Dalam setiap tindak pidana sendiri akan selalu terdapat motif yang menjadi dasar, alasan, dan penyebab. Sementara untuk kasus ini, Hasto kembali menegaskan tidak ada motif darinya untuk melakukan suap dan obstruction of justice.

“Tindakan obstruction of justice menurut UU KPK Pasal 21 dilakukan pada tahap penyidikan. Saya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024. Dakwaan terhadap saya yang memerintahkan saudara Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam pada tanggal 6 Juni 2024. Pada tanggal 6 Juni 2024 tersebut posisi penegakan hukum KPK terhadap saya masih pada tahap penyelidikan sehingga tidak memenuhi kriteria Pasal 21 UU KPK,” ungkapnya.

Hasto juga mengulas, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kusnadi, yang dimaksud “Yang itu ditenggelamkan saja tidak usah mikir sayang dan lain-lain”, adalah Kusnadi mengikuti ritual ngelarung atau ritual membuang sial dan Sekretariat DPP PDIP menyuruhnya untuk membuang pakaian yang digunakan.

“Faktanya telepon genggam tersebut tetap ada dan saat ini menjadi sitaan KPK. Pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum justru dilakukan oleh penyidik KPK pada tanggal 10 Juni 2024, saat memeriksa saya dengan operasi 5M (menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas dan menginterogasi terhadap Kusnadi),” Hasto menandaskan.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com

09/04/2025 17:42
Said Abdullah Dukung Prabowo Hapus Kuota Impor: Reformasi Perdagangan Demi Kepentingan Rakyat

Jakarta (beritajatim.com) — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus kebijakan kuota impor, terutama untuk komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Langkah ini dinilai sebagai awal dari reformasi besar dalam sistem perdagangan dan kebijakan impor nasional.

“Presiden Prabowo menangkap aspirasi pengusaha dengan memerintahkan penghapusan kuota impor barang kebutuhan pokok. Ini merupakan angin segar bagi pembenahan sistem impor kita yang selama ini sarat distorsi dan praktik rente,” tegas Said Abdullah dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Kuota Impor Rawan Disalahgunakan

Menurut Said, sistem kuota impor selama ini justru menjadi celah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Beberapa kasus hukum tercatat melibatkan skema ini, seperti impor beras tahun 2007, daging sapi tahun 2013, gula kristal tahun 2015, hingga bawang putih pada 2019.

“Sudah sejak 21 Februari 2020, kami di Banggar DPR meminta pemerintah mengganti sistem kuota dengan tarif. Tujuannya agar lebih adil dan menghindari rente antara pemilik otoritas dan pengusaha,” ujarnya.

Pada 17 Maret 2024, Banggar DPR kembali mendorong pemerintah mengadopsi sistem tarif impor. Said menyebut, dengan kebijakan tarif, negara tidak hanya memperoleh barang dengan harga lebih wajar dan kompetitif, tetapi juga berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan melalui bea masuk.

Namun demikian, ia menegaskan, tarif harus dibebaskan untuk impor komoditas yang masuk kategori hajat hidup orang banyak.

Lebih lanjut, Said menjabarkan enam poin penting sebagai arah reformasi kebijakan impor nasional:

1. Menjaga Neraca Perdagangan: “Kebijakan impor harus mempertimbangkan *trade balance* agar neraca perdagangan tetap surplus dan cadangan devisa terjaga. Kita bisa belajar dari kebijakan tarif Presiden Trump,” jelasnya.

2. Impor sebagai Substitusi Sementara: Impor sebaiknya hanya dilakukan saat produksi dalam negeri belum mampu mencukupi. Ke depan, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan dari produksi sendiri, terutama di sektor pangan dan energi.

3. Perkuat Industri Lokal: Kebijakan impor harus sejalan dengan upaya meningkatkan *Tingkat Kandungan Dalam Negeri* (TKDN). “Jangan sampai industri kita seperti tekstil tergerus lagi akibat banjir produk impor,” katanya.

4. Diversifikasi Negara Asal Impor: Ia menilai pentingnya memperluas mitra impor untuk menghindari ketergantungan pada satu negara. Hal ini krusial dalam era rantai pasok global yang semakin kompleks.

5. Deregulasi Impor Pangan dan Energi: “Deregulasi harus mempermudah akses rakyat terhadap komoditas, dengan harga yang lebih terjangkau, agar tidak membebani masyarakat maupun fiskal negara,” ucap Said.

6. Optimalkan Free Trade Agreement (FTA): Indonesia telah meratifikasi FTA dengan sedikitnya 18 negara. Skema ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan Revealed Comparative Advantage* (RCA) produk lokal agar ekonomi nasional makin berdaya saing.

Said Abdullah berharap pemerintah benar-benar menjadikan momentum ini sebagai titik balik reformasi sistem perdagangan internasional Indonesia. Ia menilai langkah Presiden Prabowo sudah tepat, dan kini saatnya memperkuat fondasi agar kebijakan impor tidak lagi menjadi alat rente, tapi alat untuk kemandirian ekonomi bangsa. (ted)

09/04/2025 16:34

Kementrian Lembaga: DPR RI

Bantahan Djoko Soal Hasto dan Donny Tri