Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Pengusaha Wanti-wanti Pemerintah soal Kopdes Kelola Kebun Sawit

    Pengusaha Wanti-wanti Pemerintah soal Kopdes Kelola Kebun Sawit

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama PT Agrinas Palma Nusantara tengah menggodok skema pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh Koperasi Desa Merah Putih. Lahan sawit yang akan dikelola merupakan perkebunan sawit ilegal yang disita pemerintah.

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai langkah tersebut akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama kelompok tani yang memegang lahan sawit. Untuk itu, pengusaha mengingatkan pemerintah agar kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati.

    “Sekarang yang mengelola sawit mayoritas itu sudah ada pemiliknya, mayoritas oleh masyarakat. Kalau perusahaan mungkin nggak apa-apa diambilalih, tapi bagaimana masyarakat? Karena masyarakat itu (kepemilikan lahan sawit) bisa lebih dari 800 ribu (ha), dari 3 juta ha (yang akan diambilalih pemerintah),” kata Dewan Pakar Hukum Gapki Sadino ditemui usai rapat tertutup dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11/2026).

    Saat ini saja, menurut dia telah terjadi banyak perebutan lahan sawit di masyarakat. Jadi jika pengambilalihan lahan sawit oleh pemerintah kemudian diserahkan kepada Kopdes Merah Putih, maka akan terjadi perpecahan di masyarakat pemilik lahan.

    “Sekarang banyak rebutan kebun. Yang paling banyak sekarang di Riau, di Jambi, di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara. Kalau nanti pada saat diambilalih, apalagi ada indikasi sudah diambil oleh negara, biasanya itu masyarakat. Apalagi yang tadi adalah mitranya perusahaan yang diambilalih, pasti dia akan juga mempertahankannya,” ucapnya.

    Dalam rapat tertutup dengan Komisi IV DPR, pengusaha mengeluhkan terkait dengan legalitas yang telah dimiliki oleh pelaku usaha atas lahannya, namun harus berkutat dengan pengambalihan yang dilakukan pemerintah.

    Padahal, untuk mengembangkan lahan sawit, pengusaha telah memiliki berbagai izin, mulai dari kajian, izin lokasi dari pemerintah daeah, pertimbangan teknis dari kantor pertanahan, Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin lingkungan dan lain sebagainya.

    Kemudian, jika lahan itu berada di kawasan hutan maka terdapat izin pelepasan dan Hak Guna Usaha (HGU). Jika tidak dikawasan hutan, maka kedua izin itu tidak diperlukan.

    “Nah, setelah pelepasan terbitlah HGU, jika kawasan hutan. Nah, kalau tidak ada kawasan hutan, kan tidak diperlukan pelepasan. Jadi salah seolah-olah ada HGU kan belum ada pelepasan. Dicek dulu. Apalagi yang tahun zaman dulu, di Sumatera Utara itu zaman sebelum kemerdekaan. Kawasan hutan aja ada baru ditunjuk-tunjuk aja itu baru tahun 1982,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama PT Agrinas Palma Nusantara tengah menggodok skema pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Adapun perkebunan sawit tersebut merupakan perkebunan sawit ilegal hasil sitaan pemerintah.

    Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop), Ahmad Zabadi, mengatakan Agrinas akan menjadi inti dari pengelolaan tersebut. Sementara KDMP akan bertugas sebagai plasmanya.

    “Secara umum konsepnya adalah Agrinas Palma akan menjadi semacam inti, nanti koperasi-koperasi itu akan berperan sebagai plasmanya. Jadi pendekatannya pendekatan inti plasma seperti yang sudah berjalan, tetapi dengan pengelolaan yang secara teknis (sedang dibahas),” ujar Ahmad, dalam acara Forum Redaksi Bersama Kementerian Koperasi di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Kemenkop tengah menjalin koordinasi intensif dengan Agrinas dalam rangka perumusan model dan desain dari pengelolaan perkebunan-perkebunan tersebut nantinya.

    (ada/hns)

  • Penjualan Pertamax Turbo Melonjak 76%, Pertamina Tambah Pasokan dari Kilang & Impor

    Penjualan Pertamax Turbo Melonjak 76%, Pertamina Tambah Pasokan dari Kilang & Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga mencatat penjualan Pertamax Turbo naik 76% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2025. Pasokan pun bakal ditambah dari kilang maupun impor.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menuturkan, peningkatan permintaan Pertamax Turbo itu terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kendati demikian, dia tak memerinci alasan melonjaknya permintaan.

    “Jadi untuk Pertamax Turbo ini terjadi peningkatan kurang lebih 76% sehingga saat ini Pertamina secara maksimal mencoba menambah pasokan, baik itu dari kilang maupun dari impor,” ucap Mars Ega dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR, Senin (17/11/2025).

    Menurutnya, tingginya permintaan itu bahkan membuat stok Pertamax Turbo di sejumlah SPBU habis.

    Dia menjelaskan, pihaknya bakal menutupi permintaan itu dengan pasokan dari kilang. Namun, pasokan dari kilang saja belum cukup untuk memenuhi permintaan.

    Oleh karena itu, impor pun jadi pilihan. Terlebih, Pertamina Patra Niaga masih memiliki kuota untuk melakukan impor.

    “Penambahan impor ini tentunya perlu waktu, saat ini kargo impor sedang menuju ke Indonesia dan beberapa tempat mudah-mudahan segera akan terisi,” jelas Mars Ega.

    Terpisah, Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menuturkan, target konsumsi Pertamax Turbo berada di level 170.000 kiloliter (kl) per tahun.

    Namun, permintaan atau konsumsi Pertamax Turbo ternyata melebihi target dan telah mencapai 300.000 kl. Dia berpendapat, peningkatan permintaan untuk Pertamax Turbo bakal terjadi hingga akhir tahun.

    “Nah, ke depan ini target sampai di 2025 end year. Pasti nanti dengan adanya Satgas Natal Tahun Baru ini pasti akan meningkat lagi. Jadi let’s say mungkin di akhir-akhir tahun ini dia akan bertambah, tapi kalau secara target memang sampai saat ini memang sudah di atas ya,” jelas Roberth di Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Roberth menambahkan bahwa tingginya permintaan Pertamax Turbo menjadi sinyal positif. Menurutnya, konsumen sudah menyadari pentingnya kualitas BBM.

    Dia menyebut, tingginya permintaan untuk BBM non subsidi itu secara tidak langsung akan membuat distribusi BBM subsidi semakin tepat sasaran.

    “Karena kan prinsipnya kalau yang beli non-subsidi banyak, maka konsumsi subsidinya akan menjadi semakin tepat sasaran. Karena orang sudah enggak melihat yang penting murah lagi kan. Positifnya adalah yang penting kualitas kendaraannya sesuai dengan kualitas BBM,” ucapnya.

  • Viral Pernyataan Waka DPR Cucun soal Ahli Gizi MBG, Kepala BGN Bilang Begini

    Viral Pernyataan Waka DPR Cucun soal Ahli Gizi MBG, Kepala BGN Bilang Begini

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengenai ahli gizi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menegaskan pihaknya memprioritaskan sarjana gizi untuk dijadikan ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan. Jadi, ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, BGN harus mencari jalan keluar. Oleh karena itu, kita sekarang perlu orang-orang yang menangani gizi itu dengan lulusan-lulusan yang kekurangan pengetahuan gizi,” kata Dadan di Jakarta, dilansir Antara, Senin (17/11/2025).

    Dadan menegaskan harus ada ahli gizi di setiap SPPG. Sebab, BGN menetapkan standar menu nasional yang menentukan kualitas MBG bagi penerima manfaat.

    “Program ini dirancang dengan tidak menetapkan menu standar nasional. Oleh karena itu, di setiap SPPG harus ada orang yang paham tentang gizi, kalau bukan sarjana gizi, misalnya sarjana kesehatan masyarakat itu kan pasti ada pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan, itu kan ada pengetahuan gizi di dalamnya,” ujarnya.

    Pernyataan Cucun yang viral yakni menyebut tidak membutuhkan ahli gizi. Dalam pernyataannya, Cucun juga sempat menyoroti sikap oknum ahli gizi yang arogan sehingga menyarankan tenaga gizi lulusan SMA untuk direkrut menjadi relawan MBG di SPPG.

    Cucun sudah menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya di depan forum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan menyatakan siap berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menyukseskan Program MBG.

    Dadan menegaskan sikap BGN tentang ahli gizi di SPPG tegas, yakni menetapkan standar menu nasional yang menentukan kualitas MBG bagi penerima manfaat.

    “Program ini dirancang dengan tidak menetapkan menu standar nasional. Oleh karena itu, di setiap SPPG harus ada orang yang paham tentang gizi, kalau bukan sarjana gizi, misalnya sarjana kesehatan masyarakat itu kan pasti ada pelajaran gizi di dalamnya, teknologi pangan, itu kan ada pengetahuan gizi di dalamnya,” ujar dia.

    Cucun Minta Maaf

    Cucun memberikan penjelasan atas ucapan yang dilontarkan dalam sebuah forum. Pernyataan Cucun disampaikan di sebuah forum bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Di forum berkembang ada usulan. Yang mengusulkan justru ahli gizi sendiri. Mereka tidak mau ada embel-embel kalau nanti mau mengubah istilah. Tapi kan itu tidak mungkin, sudah ada di perpres,” kata Cucun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Menurut Cucun, usulan dalam forum tersebut berangkat dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR dan BGN yang memunculkan usulan agar BGN mencari profesi lain yang terkait program MBG karena kelangkaan ahli gizi.

    “Awalnya kita itu dari RDP Komisi IX yang mengambil keputusan untuk mencari solusi kelangkaan terkait ahli gizi, akuntan,” ucap Cucun.

    Cucun menyebutkan dia merespons usulan ‘jangan ada embel-embel ahli gizi’ di forum tersebut. Cucun menegaskan, jika isitilahnya diubah, akan ada profesi lain yang menggantikan ahli gizi dalam program MBG.

    “‘Jangan ada embel-embel lagi ahli gizi’. Saya respons, kalau keinginan demikian, nanti profesi panjenengan semua diganti. Habis. Nanti yang masuk bukan ahli gizi. Itu penjelasan saya,” kata dia.

    Cucun menyatakan telah menyampaikan permintaan maaf di media sosialnya atas dinamika yang terjadi di forum itu. Hari ini, dia juga bertemu dengan persatuan ahli gizi dan BGN.

    “(Sampaikan permintaan maaf) Saya sudah sampaikan di media sosial saya. Bahkan semalam kita diskusi sama Ketua Persagi. Pemikiran-pemikiran beliau luar biasa tadi dibahas di sini. Tadi juga di awal pertemuan sudah kita sampaikan,” sebutnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dek/idn)

  • Terindikasi Curang, 394.000 Kendaraan Diblokir Tak Bisa Beli Pertalite

    Terindikasi Curang, 394.000 Kendaraan Diblokir Tak Bisa Beli Pertalite

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menyebut sebanyak 394.000 nomor polisi telah diblokir karena teridentifikasi fraud atau curang dalam hal pembelian solar dan Pertalite. Kini ratusan kendaraan tersebut tak dapat membeli BBM bersubsidi.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, pemblokiran ini dilakukan seiring dengan upaya menyalurkan BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. 

    “Sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394.000 nopol [nomor polisi] kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM di SPBU,” kata Ega dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII di DPR RI, Senin (17/11/2025). 

    Dalam hal ini, Pertamina menggunakan sistem QR Code dalam pembelian BBM bersubsidi untuk memastikan penerimanya merupakan konsumen yang membutuhkan. 

    Ega menyebut, sistem QR Code memberikan dampak signifikan dalam pengendalian konsumsi BBM subsidi. Pihaknya juga disebut telah melakukan pembinaan terkait skema tersebut terhadap 544 SPBU sepanjang tahun ini. 

    “Untuk memastikan penyaluran BBM jenis GPT solar maupun GPT Pertalite saat ini sudah mendapatkan hasil, di mana kuota solar sampai dengan Oktober diperkirakan under 1,5% dari kuota yang ditetapkan pemerintah,” tuturnya. 

    Sementara itu, untuk Pertalite, pihaknya mengklaim realisasi kuota diperkirakan lebih rendah 10% dari target tahun ini. 

  • Pertamina Beberkan Jurus Tahan Laju Penurunan Produksi Minyak

    Pertamina Beberkan Jurus Tahan Laju Penurunan Produksi Minyak

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menyampaikan bahwa tantangan terbesar di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) saat ini adalah terjadinya penurunan produksi secara alamiah atau natural decline. Menurutnya, tingkat penurunan (decline rate) laju produksi yang terjadi pada operasional hulu migas perusahaan cukup tinggi.

    Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Awang Lazuardi mengatakan, tingkat penurunan laju produksi yang terjadi di PHE untuk minyak tercatat mencapai minus 22%, sedangkan gas minus 16%.

    Oleh sebab itu, guna mengatasi penurunan produksi tersebut, Pertamina menjalankan sejumlah program, antara lain program pengeboran dan pengembangan sumur sebanyak 851 sumur pada tahun ini. Kemudian, work over sekitar 1.200 pekerjaan. Lalu, well intervention dan well services lebih dari 35.000 kegiatan.

    “Untuk melawan natural decline tersebut, kita melakukan program pemboran-pengembangan, work over, maupun well intervention,” kata Awang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025).

    Awang mengungkapkan pihaknya juga telah melakukan beberapa put on production dari temuan-temuan eksplorasi yang dekat dengan fasilitas eksisting perusahaan. Selain itu, PHE juga menggenjot pemanfaatan teknologi.

    “Dari segi eksplorasi, kita mengelola sumber daya melalui program eksplorasi, yaitu melalui program seismic 2D, seismic 3D, dan juga pemboran eksplorasi, insya Allah mencapai 17 atau 18 sumur dengan target tambahan sumber daya prognosis besar 1.050 mmboe,” katanya.

    (ven/wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pertamina soal BP Mau Nambah BBM Lagi: Berapa Kargo, Kita Layani

    Pertamina soal BP Mau Nambah BBM Lagi: Berapa Kargo, Kita Layani

    Jakarta –

    PT Pertamina Patra Niaga buka suara terkait kabar PT Aneka Petroindo Raya (APR) selaku operator SPBU BP-AKR bakal membeli lagi BBM murni atau base fuel.

    Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan pihaknya siap memenuhi permintaan pembelian BBM tersebut berapapun jumlah permintaan dari SPBU swasta.

    Hal ini sesuai dengan arahan dari pemerintah kepada Pertamina untuk membantu memenuhi kuota SPBU swasta.

    “Prinsipnya mau berapa kargo pun kita layani.Tergantung teman-teman BU swasta aja nih, mereka sejauh mana mereka menghitung kebutuhannya. Terus bagaimana kemudian mereka bersama dengan Pertamina, ini kita banyak hal-hal yang harus dinegokan. Karena ini kan B2B ya, B2B itu berarti harus win-win,” kata Roberth saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Roberth menjelaskan dalam proses pengadaan BBM tersebut akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mulai dari proses pengadaan BBM, negosiasi soal join surveyor nya dan akan ada quality control bersama terkait BBM tersebut.

    “Kemudian selanjutnya ada proses siapa yang akan kemudian ditunjuk sebagai transporter. Poin terakhir dari proses negosiasi adalah aspek komersial. Nah aspek komersial ini pure B2B, karena artinya Pertamina kan kita memperlakukan hal ini adalah sebagai arahan dari pemerintah, jadi kita tidak kemudian memposisikan sebagai transaksional,” terang Roberth.

    Sebelumnya, PT Aneka Petroindo Raya (APR), operator SPBU BP-AKR, dikabarkan akan kembali membeli bahan bakar minyak (BBM) murni atau base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Jika terwujud, maka SPBU BP tiga membeli BBM murni dari Pertamina.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di kompleks Parlemen Jakarta.

    “Seperti di BP AKR kemarin sudah dua kali pesan 100 ribu barel, dua kargo, dan kita dengar-dengar akan ada lagi kargo ketiga. Ya nanti kita pastikan,” kata Laode saat ditemui wartawan, Rabu (12/11/2025).

    Namun ia menegaskan rencana pembelian base fuel Pertamina untuk yang ketiga kalinya ini masih berupa indikasi. Jadi ada kemungkinan kedua perusahaan penyedia bahan bakar itu masih harus melakukan negosiasi lebih lanjut.

    “InsyaAllah, doakan ya semoga yang ketiga disetujui juga. Saya belum tahu, ini kan baru indikasi, indikasi yang bagus kan?” ucapnya.

    Di luar itu, terkait pembelian base fuel 100 ribu barel yang dilakukan APR sebelumnya, Laode mengatakan proses pengadaan akan berlangsung pada minggu ketiga bulan ini.

    “Kalau informasi sebelumnya itu minggu ketiga November,” jawab Laode.

    (hns/hns)

  • Prabowo Bertemu Wakil Ketua DPR di Istana, Bahas Ekonomi 8%

    Prabowo Bertemu Wakil Ketua DPR di Istana, Bahas Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Beberapa hal dibahas dalam pertemuan yang dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat tersebut, mulai dari target pertumbuhan ekonomi hingga urusan hilirisasi.

    Momen pertemuan itu diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (17/11/2025). Nampak dalam foto yang diunggah, Prabowo berbincang empat mata dengan Dasco.

    Pada pembahasan di sektor ekonomi, Prabowo dan Dasco berdiskusi soal target pertumbuhan ekonomi minimal 8% dan penetapan kebijakan yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

    Sementara itu, soal hilirisasi, keduanya membahas soal percepatan pelaksanaan program hilirisasi yang melibatkan sektor hulu, hilir, dan partisipasi aktif daerah yang saat ini sedang berlangsung.

    “Presiden Prabowo menegaskan agar seluruh program strategis tersebut segera direalisasikan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat luas serta menumbuhkan optimisme dan rasa aman,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

    Prabowo dan Dasco juga bicara soal pengembangan olahraga di Indonesia. Khususnya soal pembangunan kompleks fasilitas latihan pusat atlet yang komprehensif, serta pengiriman cabang olahraga unggulan Indonesia untuk pelatihan intensif di luar negeri.

    Terakhir soal politik dan keamanan, keduanya bicara soal mengenai perkembangan terkini di bidang politik dan keamanan, dengan fokus menjaga stabilitas dan rasa aman bagi masyarakat.

    (hal/hns)

  • Ketua MPR Dorong Finalis LCC Jadi Inspirasi Persatuan Bangsa

    Ketua MPR Dorong Finalis LCC Jadi Inspirasi Persatuan Bangsa

    Jakarta –

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani membuka secara resmi Grand Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ajang yang diikuti oleh ratusan pelajar dari 38 SMA perwakilan provinsi se-Indonesia ini merupakan puncak rangkaian kegiatan LCC Empat Pilar yang telah berlangsung sejak Mei 2025 di tingkat provinsi.

    Dalam sambutannya, Muzani mengatakan bahwa para finalis yang hadir merupakan generasi muda dari berbagai daerah yang telah menunjukkan kemampuannya dalam memahami konstitusi dan ideologi negara. Ia berharap para peserta dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lain di seluruh Indonesia.

    “Siapapun yang jadi juara, sebenarnya kita semua adalah juara. Saya berharap finalis dari 38 provinsi ini dapat memberi semangat dan menjadi contoh bagi pelajar lainnya, serta menginspirasi upaya mempersatukan kehidupan bangsa dan negara,” ujar Muzani dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

    Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa para peserta LCC merupakan calon pemimpin bangsa di masa mendatang. Ia menilai kehadiran para pelajar di Ruang Paripurna, di Gedung Nusantara yang menjadi tempat pelantikan anggota legislatif dan presiden, memiliki makna simbolis yang kuat.

    “Tempat ini mulia. Di sinilah anggota DPR, DPD, dan MPR dilantik. Terakhir, Presiden Prabowo Subianto mengangkat sumpah pada 20 Oktober 2024 di ruang ini. Sengaja Pimpinan MPR menempatkan acara pembukaan Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional di tempat ini, karena kami yakin tempat ini memberi aura dan semangat bagi adik-adik, disinilah Indonesia dipersatukan, disinilah semangat Indonesia digelorakan,” paparnya.

    Dalam kaitan dengan menjaga ideologi negara, lanjut Muzani, MPR melakukannya melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Sosialisasi dilakukan bersama dengan seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah

    “Dalam melakukan sosialisasi, MPR melakukannya dengan berbagai metode, ada yang bertemu langsung, ada yang lewat budaya, ada yang lewat agama, ada yang lewat usaha atau UMKM, ada yang lewat olahraga, dan berbagai macam kegiatan dalam upaya terus menyadarkan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tapi disisi lain, MPR juga melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung ditangani oleh MPR. Salah satunya adalah seperti ini, Lomba Cerdas-Cermat di tingkat nasional yang sebelumnya dilakukan di tingkat provinsi ini,” ujarnya.

    Menurut Muzani, LCC bukan hanya kompetisi, tetapi juga simbol persatuan. Meski ada penentuan pemenang, makna terdalam dari perlombaan ini adalah berkumpulnya pelajar dari beragam budaya, bahasa, hingga agama.

    “Percayalah, juara itu simbol. Hakikatnya, kalian semua adalah duta persatuan Indonesia. Dari berbagai suku dan daerah, kalian bersatu untuk merah putih dan masa depan Indonesia,” ujarnya.

    Muzani mengingatkan bahwa pada 2045 Indonesia akan memasuki era Indonesia Emas. Para peserta yang kini berusia 17-20 tahun akan berada pada usia produktif sebagai penggerak bangsa saat bangsa ini memasuki era Indonesia Emas.

    “Kami berharap adik-adik menjadi motor persatuan, keberagaman, dan kemajuan Indonesia masa depan. Jika generasi Indonesia Emas memiliki kesadaran kuat tentang persatuan dan kedaulatan, maka masa depan bangsa ini akan cerah,” katanya.

    Acara Pembukaan Grand Final LCC Tahun 2025 sendiri berlangsung lancar dan khidmat. Di sesi akhir, Muzani didampingi para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI dan Sekjen MPR RI bersama-sama secara menekan LED cube secara simbolis membuka resmi Grand Final LCC Empat Pilar MPR RI Tahun 2025, dilanjutkan dengan foto bersama seluruh peserta di tangga depan gedung ikonik Nusantara.

    Turut hadir dalam acara, para Wakil Ketua MPR RI, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas); Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto, Ketua Fraksi Partai Golkar dan Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng; para Anggota MPR RI, Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah; Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI, Hentoro Cahyono; Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Manajemen Talenta, Mariman Darto; Para Pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen MPR RI, serta siswa dan siswi peserta Grand Final LCC Empat Pilar MPR RI 2025 dari 38 provinsi beserta guru pendamping.

    (akd/ega)

  • Bos Pajak Lapor ke DPR soal Aturan Direvisi, Ini Rinciannya

    Bos Pajak Lapor ke DPR soal Aturan Direvisi, Ini Rinciannya

    Jakarta –

    Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan direvisi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto saat rapat dengan Komisi XI DPR.

    Dalam penjelasannya, Bimo menyebut ada 5 PP yang telah diterbitkan, sementara 1 lainnya belum diterbitkan. Aturan yang terbit, pertama, PP No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

    Kedua, PP 49 Tahun 2022 tentang PPN Dibebaskan dan PPN atau PPN dan PPnBM Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu dan/atau Penyerahan JKP Tertentu dan/atau Pemanfaatan JKP Tertentu dari Luar Daerah Pabean

    Ketiga, PP 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Keempat, PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

    Kelima, PP 58 Tahun 2022 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WPOP

    Bimo menjelaskan, terdapat perubahan pada PP 55 tahun 2022 terkait proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Menurut Bimo, Indonesia direkomendasikan untuk mengatur secara eksplisit mengenai biaya suap.

    “Ini ada beberapa latar belakang yang memang mendesak kita melakukan perubahan. Yang pertama itu terkait dengan proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD, yang mana atas proses aksesi tersebut Indonesia diminta mengatur secara eksplisit mengenai biaya suap,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    “Maka kami mengusulkan di dalam PP 55 Tahun 2025 ada usulan perubahan penambahan Pasal 20A terkait dengan pengaturan biaya suap, gratifikasi, sanksi administrasi dan sanksi pidana yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto,” sambung Bimo.

    Bimo juga menyinggung adanya praktik bouncing atau menahan omzet yang dilakukan pengusaha. Terindikasi juga praktik firm splitting atau pemecahan usaha yang sudah besar agar tetap bisa menggunakan tarif PPh final 0,5%.

    “Ada beberapa praktik dari wajib pajak yang mendapat fasilitas PPH final 0,5% ini melakukan praktek bouncing atau menahan omset dan melakukan praktek firm splitting atau pemecahan usaha,” ujar Bimo.

    Sementara itu, satu PP belum diterbitkan yakni terkait Peta Jalan Pajak Karbon. Bimo menyebut Kementerian Keuangan terus merancang peraturan turunan dari PP tersebut.

    “Kalau dari kami sendiri, perancangan peraturan turunan dari PP tentang Peta Jalan Karbon sudah kami draft menyesuaikan nanti PP yang bersangkutan,” tutup Bimo.

    (ily/hns)

  • Ditanya Situasi Peradilan Saat Ini, Calon Anggota KY: Sedih, Kecewa, Marah, Stres Juga

    Ditanya Situasi Peradilan Saat Ini, Calon Anggota KY: Sedih, Kecewa, Marah, Stres Juga

    Ditanya Situasi Peradilan Saat Ini, Calon Anggota KY: Sedih, Kecewa, Marah, Stres Juga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon anggota Komisi Yudisial (KY) unsur mantan hakim, Setyawan Hartono, mengaku merasakan kesedihan, kekecewaan, kemarahan, hingga stres ketika melihat kondisi dunia peradilan dalam beberapa waktu terakhir.
    Hal itu disampaikan Setyawan saat menjawab pertanyaan Ketua Komisi III
    DPR RI
    Habiburokhman dalam menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), di Komisi III DPR RI, Senin (17/11/2025).
    Habiburokhman meminta Setyawan menilai kondisi
    peradilan
    saat ini dengan tiga pilihan: baik-baik saja, ada masalah, atau ada masalah serius.
    “Sedikit saya ingin mengajukan pertanyaan, Pak. Yang pertama, menurut Pak Setyawan, situasi dunia peradilan saat ini seperti apa, Pak? Tiga alternatif saja, baik-baik saja, ada masalah, atau ada masalah serius. Tiga pilihan itu, Pak. Jelaskan argumentasinya, Pak,” tanya Habiburokhman, di Gedung DPR RI.
    Menjawab pertanyaan ini, Setyawan menggambarkan kegelisahan yang dia rasakan sejak menjelang akhir masa tugasnya sebagai hakim pada awal 2025.
    “Jadi, dalam beberapa waktu terakhir rasanya, waktu-waktu akhir saya menjabat, saya sempat merasa sedih, kecewa, marah, dan stres juga. Jadi, di bulan-bulan itu pembahasan di semua media sosial itu selalu saja berbicara mengenai hal tidak baik tentang hakim, tentang lembaga peradilan,” ujar Setyawan.
    Ia menilai, berbagai peristiwa yang mencoreng integritas lembaga peradilan belakangan ini menunjukkan bahwa kondisi peradilan tidak berada dalam keadaan baik.
    “Jadi, rasanya kondisi lembaga peradilan saat ini jelas dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Dan saya tidak tahu, setelah kasus PN Surabaya masih dalam proses, muncul lagi kasus di Tipikor Jakpus, yang sepertinya saya tidak tahu apa yang ada di benak mereka,” ujar dia.
    Menurut Setyawan, persoalannya bukan terletak pada keberanian atau ketakutan para hakim, tetapi pada komitmen mereka terhadap kehormatan profesi.
    “Bukan masalah takut atau tidak takut, tapi betul-betul tidak ada komitmen untuk bisa menjaga marwah peradilan, marwah hakim. Jadi, kondisinya jelas tidak baik-baik saja, Bapak,” ucap dia.
    Sebagai informasi, Komisi III DPR RI mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap tujuh
    calon anggota KY
    , pada Senin (17/11/2025).
    Proses berlangsung hingga Rabu (19/11/2025) dan akan ditutup melalui rapat pleno keputusan pada Kamis, 20 November 2025.
    Berikut daftar lengkap calon anggota KY yang mengikuti uji kelayakan:
    1.
    Setyawan Hartono
    – unsur mantan hakim
    2. Abdul Chair Ramadhan – unsur akademisi hukum
    3. Andi Muhammad Asrun – unsur akademisi hukum
    4. Anita Kadir – unsur praktisi hukum
    5. Abhan – unsur tokoh masyarakat
    6. Williem Saija – unsur mantan hakim
    7. Desmihardi – unsur praktisi hukum
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.