Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Dukung Rencana Pemerintah RI Evakuasi Warga Gaza, Sukamta: Perlu Dilakukan Banyak Negara – Halaman all

    Dukung Rencana Pemerintah RI Evakuasi Warga Gaza, Sukamta: Perlu Dilakukan Banyak Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto, yang siap menampung warga Gaza, Palestina yang menjadi korban luka-luka imbas agresi militer Israel. 

    Sukamta berharap evakuasi korban luka dan anak-anak yatim piatu Palestina bisa segera dilaksanakan. 

    “Setelah Israel.melanggar secara sepihak perjanjian gencatan senjata, pengeboman terus dilakukan bahkan ditargetkan ke tenda-tenda pengungsian, petugas kemanusiaan dan wartawan,” kata Sukamta kepada wartawan Kamis (10/4/2025).

    “Kondisi di Gaza yang dapat kita saksikan melalui foto dan video yang beredar sangat mengerikan. Korban kembali berjatuhan, sementara sebagian besar rumah sakit hancur. Maka sangat penting untuk bisa dilakukan segera evakuasi terutama korban luka dan juga anak-anak yatim piatu,” imbuhnya.

    Menurut Sukamta evakuasi korban luka dan anak-anak yatim Palestina ini perlu diupayakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, mengingat jumlahnya yang sangat besar. 

    “Ada sekitar 120 ribu korban luka-luka, lebih dari 38 ribu anak yatim. Ini jumlah yang sangat besar. Perlu ada bantuan komunitas internasional untuk ikut membantu warga Gaza,” ucapnya.

    Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menyatakan langkah evakuasi korban luka dan anak yatim ini beda dengan ide gila Trump untuk memindahkan warga Gaza. 

    Menurutnya evakuasi ini hanya bersifat sementara untuk membantu pemulihan luka dan juga healing trauma. Jika kondisi di Gaza sudah membaik, mereka akan dikembalikan ke tanah airnya. 

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia siap menampung warga Gaza, Palestina yang menjadi korban luka-luka imbas agresi militer Israel. 

    Khususnya anak – anak yang menjadi yatim piatu, mereka yang alami trauma, ataupun warga Gaza yang memang berkeinginan dievakuasi ke Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Abu Dhabi dalam rangkaian lawatan lima negara, Rabu (9/4/2025).

    “Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapa pun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia,” kata Prabowo. 

    Prabowo menyatakan sudah menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI untuk mengkomunikasikan rencana ini dengan pihak Palestina dan negara lain guna membahas mekanisme evakuasi.

    Namun Prabowo menegaskan evakuasi ini hanya bersifat sementara.

    Warga Palestina yang sudah sehat dan di saat bersamaan kondisi Gaza lebih aman, maka mereka harus kembali ke daerah asalnya. 

    “Pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal,” jelas dia. 

    Ia menyatakan, peran aktif Indonesia bukan hanya sebatas bentuk solidaritas, tapi juga diwujudkan lewat komitmen terhadap kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.

    “Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tapi komitmen Republik Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif,” pungkasnya.

     

  • Massa Tolak UU TNI Tuntut Pramono Turun Tangan Usai Tendanya Dibubarkan Satpol PP Megapolitan 10 April 2025

    Massa Tolak UU TNI Tuntut Pramono Turun Tangan Usai Tendanya Dibubarkan Satpol PP Megapolitan 10 April 2025

    Massa Tolak UU TNI Tuntut Pramono Turun Tangan Usai Tendanya Dibubarkan Satpol PP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Massa aksi “Piknik Melawan” yang mendirikan tenda di Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI menuntut Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil tindakan usai pembubaran paksa massa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Rabu (9/4/2025).
    Pasalnya, menurut massa aksi, pembubaran paksa tersebut merupakan bentuk antidemokrasi. 
    “Kami menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengambil tindakan terhadap perilaku antidemokrasi dan kekerasan yang dilakukan bawahannya,” kata perwakilan massa aksi, Al, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
    Terlebih, Al menyebut, aksi pembubaran itu menyebabkan beberapa peserta aksi syok berat.
    “Kami memohon atensi dari Pak Pramono agar menindaklanjuti kinerja Satpol PP Jakarta,” tegas dia.
    Untuk diketahui, sejumlah masyarakat sipil menggelar aksi dengan mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gelora, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).
    Ini merupakan aksi damai menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disahkan menjadi UU pada Kamis (20/3/2025).
    Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI sempat memaksa tenda dipindahkan dari depan Gerbang Pancasila ke trotoar Jalan Gelora pada Selasa (8/4/2025) sore.
    Oleh karena itu, sejumlah massa aksi damai ini terpaksa mendirikan tenda di trotoar, tepat di seberang Gerbang Pancasila.
    Untuk menghindari kesalahpahaman, massa aksi menyampaikan pengumuman melalui tulisan pada potongan kardus berwarna cokelat.
    Pengumuman itu dipasang di sudut trotoar agar bisa dibaca oleh pejalan kaki yang melintas.
    “Mohon maaf perjalanan anda terganggu. Aksi protes kami digusur ke trotoar,” demikian bunyi pengumuman tersebut.
    Dalam pengumuman tersebut juga tercantum tagar #BatalkanRUUTNI dan #SupremasiSipil.
    Meskipun tenda-tenda tersebut berada di trotoar, sejumlah pejalan kaki masih dapat melintas karena masih tersedia ruang yang cukup.
    Setelah bertahan tiga hari, aksi damai mendirikan tenda akhirnya dibubarkan secara paksa oleh Satpol PP pada Rabu (9/4/2025) pukul 17.00 WIB.
    Pembubaran dilakukan karena mendirikan tenda di trotoar dinilai mengganggu pejalan kaki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Sindir Pendapatan Pelindo Triliunan Rupiah Tapi Tak Dinikmati Masyarakat Makassar

    DPR Sindir Pendapatan Pelindo Triliunan Rupiah Tapi Tak Dinikmati Masyarakat Makassar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI, Ismail Bachtiar menyebut keberadaan Pelabuhan Makassar tetapi tidak begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ismail Bachtiar pun menyebut pendapatan PT Pelindo mencapai triliun rupiah, tapi justru tak dinikmati masyarakat Makassar.

    Banyak kondisi di sekitar Pelabuhan Makassar yang dikelola PT Pelindo yang dianggap memiriskan. Bahkan, tidak sedikit yang menjadi viral di media sosial.

    Mulai dari fakta seorang perempuan yang nekat memanjat tali kapal untuk naik ke kapal demi bisa berjualan, buruh pelabuhan yang berebut manjat di tali kapal, hingga masalah perparkiran yang tidak jelas.

    Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengunggah sorotannya di media sosial terkait kondisi Pelabuhan Makassar saat pertemuan dengan pihak direksi PT Pelindo 4, Rabu (9/4/2025).

    Kepada direksi Pelindo, Ismail menegaskan membangun pelabuhan tidak hanya berbicara tentang penumpang saja. Pelindo juga harus memperhatikan ekosistem di area pelabuhan.

    Ismail memberikan penegasan ini seraya menyinggung viralnya aksi nekat seorang perempuan memanjat tali kapal di Pelabuhan Makassar. Aksi itu kemudian viral di media sosial dan mengundang keprihatinan banyak pihak, beberapa waktu lalu.

    Melalui pertemuan dengan direksi Pelindo, Ismail Bachtiar menyindir pendapatan pelabuhan yang mencapai triliunan rupiah, namun tak memberi dampak pada warga Kota Makassar. (*)

  • Negosiasi Alot, Aksi “Piknik Melawan” Tetap Dibubarkan Paksa Satpol PP Megapolitan 10 April 2025

    Negosiasi Alot, Aksi “Piknik Melawan” Tetap Dibubarkan Paksa Satpol PP Megapolitan 10 April 2025

    Negosiasi Alot, Aksi “Piknik Melawan” Tetap Dibubarkan Paksa Satpol PP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Peserta aksi ”
    Piknik Melawan
    ” yang mendirikan tenda di Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, dibubarkan secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Rabu (9/4/2025) sore.
    Aksi ini berlangsung sejak Senin (7/4/2025) sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    Sebelum pembubaran, peserta aksi sempat bernegosiasi dengan pimpinan Satpol PP.
    “Pengangkutan tenda dan beberapa logistik sempat tertahan menunggu negosiasi antara peserta aksi dan TAUD dengan pimpinan operasi pembubaran aksi,” ujar Al, salah satu peserta aksi, dalam keterangan resmi yang diterima
    Kompas.com,
    Kamis (10/4/2025).
    Satpol PP beralasan bahwa aksi tersebut melanggar peraturan karena menggunakan trotoar sebagai lokasi.
    Mereka beralasan telah menerima aduan dari masyarakat terkait pendirian tenda di atas trotoar yang mengganggu pejalan kaki.
    Di sisi lain, peserta aksi sebelumnya dipaksa untuk memindahkan tenda mereka dari Gerbang Pancasila ke trotoar oleh Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI.
    “Perwakilan peserta aksi telah meminta pimpinan Pamdal DPR RI untuk datang dan berdialog dengan kami serta Satpol PP,” kata Al.
    Namun, Satpol PP berdalih bahwa urusan Pamdal DPR tidak berlaku di area trotoar.
    Al menegaskan, dalam proses negosiasi tidak ada upaya untuk diskusi atau dialog yang menghormati hak untuk menyampaikan aspirasi di muka umum.
    “Pimpinan Pamdal DPR RI tidak mau turut serta untuk bertanggung jawab dan ikut berdiskusi atas pemindahan lokasi aksi tersebut,” tegasnya.
    Meski demikian, upaya pembubaran terus berlanjut. Satpol PP disebut menggoyangkan tenda yang masih diduduki oleh peserta aksi.
    Setelah negosiasi yang tidak menghasilkan kesepakatan, Satpol PP membongkar tenda secara paksa dan mengangkut barang-barang pribadi peserta aksi, termasuk tenda, makanan, dan minuman.
    Untuk diketahui, sejumlah masyarakat sipil menggelar aksi dengan mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gelora, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).
    Ini merupakan aksi damai yang menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi UU pada Kamis (20/3/2025).
    Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI sempat memaksa pemindahan tenda dari depan Gerbang Pancasila ke trotoar Jalan Gelora pada Selasa (8/4/2025) sore.
    Oleh karena itu, sejumlah massa aksi damai ini terpaksa mendirikan tenda di atas trotoar, tepat di seberang Gerbang Pancasila.
    Untuk menghindari kesalahpahaman, massa aksi menyampaikan pengumuman melalui tulisan yang pada potongan kardus berwarna cokelat.
    Pengumuman itu mereka pasang di sudut trotoar agar bisa dibaca oleh pejalan kaki yang melintas.
    “Mohon maaf perjalanan anda terganggu. Aksi protes kami digusur ke trotoar,” demikian bunyi pengumuman tersebut.
    Dalam pengumuman tersebut juga tercantum tagar #BatalkanRUUTNI dan #SupremasiSipil.
    Meskipun tenda-tenda tersebut berada di atas trotoar, sejumlah pejalan kaki masih dapat melintas karena masih tersedia ruang yang cukup.
    Setelah bertahan tiga hari, aksi damai mendirikan tenda akhirnya dibubarkan secara paksa oleh Sat Pol PP pada Rabu (9/4/2025) pukul 17.00 WIB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harus Disertai Rencana yang Jelas

    Harus Disertai Rencana yang Jelas

    loading…

    Komisi I DPR menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevakuasi warga Palestina korban perang di Gaza ke Indonesia. Foto: Press TV

    JAKARTA – Komisi I DPR menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevakuasi warga Palestina korban perang di Gaza, Palestina ke Indonesia. Namun, rencana itu tentunya harus diiringi persiapan yang jelas dan matang agar upaya tersebut berhasil.

    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai ini adalah rencana mulia Presiden Prabowo dengan alasan kemanusiaan.

    “Hanya saja, harus disertai dengan rancangan dan rencana yang jelas agar upaya ini dapat berhasil serta menghasilkan apa yang kita harapkan,” ujar Dave, Kamis (10/4/2025).

    Legislator Golkar itu melihat ada sejumlah perencanaan matang yang harus disiapkan pemerintah Indonesia. Misalnya, tempat tinggal sementara warga Palestina yang menjadi korban hingga pelayanan apa yang akan diberikan kepada mereka.

    “Bagi anak-anaknya apakah disiapkan sekolah khusus, adakah pelatihan kerja untuk yang dewasa. Lalu berapa lama mereka tinggal di sini. Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan pemerintah sebagai tuan rumah akan tamu-tamu kita itu,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan siap menerima dan mengevakuasi warga Palestina yang menjadi korban perang di Gaza ke Indonesia. Prabowo bakal mengutus Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk membahas kesiapan Indonesia dalam mengevakuasi warga Palestina.

    “Kami juga siap menerima korban luka dan nanti segera kirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan Pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi,” ujar Prabowo di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    (jon)

  • Massa Tolak UU TNI Tuntut Pramono Turun Tangan Usai Tendanya Dibubarkan Satpol PP Megapolitan 10 April 2025

    Aksi "Piknik Melawan" Dibubarkan Paksa, Tenda dan Makanan Ikut Diangkut Satpol PP Megapolitan 10 April 2025

    Aksi “Piknik Melawan” Dibubarkan Paksa, Tenda dan Makanan Ikut Diangkut Satpol PP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membubarkan aksi massa yang dikenal sebagai “
    Piknik Melawan
    ”, di atas trotoar di seberang Gerbang Pancasila, Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/4/2025).
    Aksi tersebut diadakan sebagai bentuk protes terhadap pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI.
    Peserta aksi, yang terdiri dari berbagai kalangan, terpaksa meninggalkan lokasi dengan tangan kosong.
    “Terdapat beberapa perdebatan dan tarik-menarik di setiap tenda, mulai dari perusakan, pembukaan tenda secara paksa, hingga pengangkutan makanan dan minuman milik peserta aksi,” ujar Al, seorang perwakilan massa aksi, dalam keterangan resmi yang diterima
    Kompas.com,
    pada Kamis (10/4/2025).
    Al juga menceritakan insiden yang terjadi saat salah satu peserta aksi, seorang ibu-ibu, berusaha mengambil makanan dan minuman yang diangkut oleh Satpol PP.
    “Akan tetapi terjadi gesekan antara anggota Satpol PP dengan ibu-ibu tersebut,”ucap Al.
    Di salah satu tenda yang diisi oleh peserta aksi perempuan, terjadi tarik-menarik yang cukup alot hingga para peserta merasa dipukul dari dalam.
    Peserta aksi mengecam tindakan pembubaran yang dilakukan secara paksa tersebut.
    Dalam pernyataannya, mereka meminta perhatian dari Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mengatasi perilaku yang dianggap anti-demokrasi dan kekerasan yang dilakukan oleh bawahannya.
    “Kami menuntut Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mengambil tindakan terhadap perilaku anti-demokrasi dan kekerasan yang dilakukan bawahannya,” tegas Al.
    Setelah aksi tersebut dibubarkan, Al menuturkan, mereka memutuskan untuk bubar dan mengumpulkan sumber daya.
    “Kami
    regroup
    dulu saja, mengumpulkan resource lagi,” pungkasnya.
    Aksi damai ini merupakan bentuk penolakan terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah disahkan pada Kamis (20/3/2025).
    Sebelumnya, Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI telah memaksa peserta aksi untuk memindahkan tenda mereka dari depan Gerbang Pancasila ke trotoar Jalan Gelora pada Selasa (8/4/2025).
    Meski terpaksa mendirikan tenda di trotoar, peserta aksi mengupayakan komunikasi dengan pejalan kaki melalui pengumuman yang ditempel pada potongan kardus berwarna cokelat.
    “Mohon maaf perjalanan Anda terganggu. Aksi protes kami digusur ke trotoar,” bunyi pengumuman tersebut, yang juga mencantumkan tagar #BatalkanRUUTNI dan #SupremasiSipil.
    Meski tenda-tenda tersebut menghalangi sebagian trotoar, peserta aksi memastikan bahwa masih ada cukup ruang bagi pejalan kaki untuk melintas.
    Setelah bertahan selama tiga hari, aksi damai ini akhirnya dibubarkan secara paksa oleh Satpol PP pada Rabu sore, dengan alasan bahwa keberadaan tenda di atas trotoar mengganggu pejalan kaki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Anggap IHSG Turun Hal Wajar, tetapi Perlu Dicermati

    DPR Anggap IHSG Turun Hal Wajar, tetapi Perlu Dicermati

    Jakarta, Beritasatu.com – Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dianggap sebagai hal yang wajar dalam dinamika ekonomi, tetapi perlu dicermati secara hati-hati karena berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

    “Kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif resiprokal untuk produk impor dari berbagai negara membuat pasar keuangan global bergejolak, termasuk saham di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya, berbagai faktor eksternal berdampak pada tren penurunan IHSG saat ini, seperti kebijakan suku bunga The Fed dan kondisi geopolitik yang memengaruhi sentimen investor.

    Sementara dari faktor domestik, kata Fauzi, pelaku pasar masih menantikan kepastian kebijakan ekonomi pascapemilu, termasuk komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan fiskal dan reformasi struktural.

    “Penurunan ini mencerminkan adanya tekanan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang memengaruhi sentimen investor. Kita harus tetap waspada dan menjaga kepercayaan pasar agar jangan sampai tren ini berlarut dan berdampak sistemik,” tuturnya.

    Dia juga mengaku khawatir terhadap dampak yang lebih luas, seperti terganggunya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

    Pasalnya, hal tersebut dapat berpotensi memicu terjadinya capital outflow, pelemahan nilai tukar, serta tekanan pada sektor-sektor riil yang erat kaitannya dengan pasar modal.

    Karena itu, Komisi XI DPR terus memantau perkembangan ini dan mendorong langkah-langkah yang lebih proaktif untuk menjaga stabilitas pasar.

    Fauzi mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bank Indonesia (BI) melalui berbagai forum, termasuk rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Kemenkeu, OJK dan BEI untuk memperkuat insentif fiskal bagi investor, seperti relaksasi pajak transaksi saham, serta percepatan kebijakan green economy guna menarik investasi yang berkelanjutan.

    Untuk mencegah tren penurunan IHSG secara terus menerus, Komisi XI DPR akan mengawasi upaya-upaya stabilisasi yang dilakukan oleh BI dan OJK dalam menghadapi fluktuasi pasar.

  • Komisi I DPR Dukung Rencana Pemerintah Evakuasi Warga Gaza Korban Genosida ke Indonesia

    Komisi I DPR Dukung Rencana Pemerintah Evakuasi Warga Gaza Korban Genosida ke Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengevakuasi korban luka dan anak-anak yatim piatu korban genosida Israel di Gaza, Palestina, ke Indonesia. Anggota Komisi I DPR Sukamta mendukung rencana tersebut untuk segera dilaksanakan.

    “Setelah Israel melanggar secara sepihak perjanjian gencatan senjata, pengeboman terus dilakukan bahkan ditargetkan ke tenda-tenda pengungsian, petugas kemanusiaan dan wartawan, kondisi di Gaza yang dapat kita saksikan melalui foto dan video yang beredar sangat mengerikan,” kata Sukamta, Kamis, 9 April 2025.

    “Korban kembali berjatuhan, sementara sebagian besar rumah sakit hancur. Maka sangat penting untuk bisa dilakukan segera evakuasi terutama korban luka dan juga anak-anak yatim piatu,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Prabowo menyatakan Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka akibat serangan brutal di wilayah tersebut. Mereka akan dibawa ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis.

    Hal ini disampaikan Prabowo sebelum agenda kunjungan kenegaraan ke Turki dan beberapa negara Timur Tengah. Prabowo juga mengungkap akan mengutus Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono untuk mengonsultasikan hal ini dengan pemerintah Palestina.

    Menurut Sukamta, evakuasi korban luka dan anak-anak yatim Palestina ini perlu diupayakan oleh banyak negara termasuk Indonesia, mengingat jumlahnya yang sangat besar.

    “Ada sekira 120 ribu korban luka-luka, lebih dari 38 ribu anak yatim. Ini jumlah yang sangat besar. Perlu ada bantuan komunitas internasional untuk ikut membantu warga Gaza,” kata Sukamta.

    Kendati demikian, anggota Komisi di DPR yang membidangi hubungan internasional itu mengatakan, rencana evakuasi yang dilakukan Indonesia hanya bersifat sementara untuk membantu pemulihan luka dan juga trauma healing.

    “Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, jika kondisi di Gaza sudah membaik, mereka akan dikembalikan ke tanah airnya,” ujar legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

    Sukamta berharap dalam kunjungan kenegaraan Prabowo ke Turki, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Yordania 9-15 April, akan ada solusi konkret penghentian segera genosida yang dilakukan Israel kepada warga Palestina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza yang Terluka ke Indonesia, Didukung DPR, Ditentang MUI Nasional 10 April 2025

    Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza yang Terluka ke Indonesia, Didukung DPR, Ditentang MUI Nasional 10 April 2025

    Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza yang Terluka ke Indonesia, Didukung DPR, Ditentang MUI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    berencana mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka akibat serangan brutal tentara Israel di wilayah tersebut.
    Mereka rencananya dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di Indonesia, yang fasilitasnya lebih representatif dibandingkan rumah sakit darurat yang sekarang banyak berdiri di Gaza.
    “Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka,” kata Prabowo, Rabu (9/4/2025).
    Dia mengatakan, ada 1.000 warga Gaza yang akan dijemput pada gelombang pertama, disediakan pesawat untuk melakukan penjemputan.
    Namun, evakuasi tersebut memiliki banyak syarat.
    Pertama, semua pihak, termasuk dari Palestina, setuju rencana evakuasi.
    Kedua, evakuasi bersifat sementara.
    Setelah kembali pulih dan situasi Gaza kondusif, warga Palestina yang dievakuasi akan kembali ke negeri mereka.
    “Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka. Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia,” beber Prabowo.
    Untuk itu, kata Prabowo, dirinya akan berkonsultasi dahulu dengan para pemimpin negara-negara Timur Tengah.
    Rencana ini jauh berbeda dengan apa yang pernah diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.
    Presiden Partai Gelora ini pernah menyebut warga Gaza tidak akan direlokasi ke Indonesia.
    Indonesia justru akan membuat perkampungan, rumah sakit, dan sekolah di tempat tersebut sehingga warga Gaza bisa beraktivitas dengan leluasa dan pengobatan bisa dilakukan di negeri mereka sendiri.
    “Kalau pemindahan itu sih tidak akan terjadi, ada program ini (Kampung Indonesia) atau enggak, itu tidak akan terjadi,” kata Anis saat ditemui di Kantor
    Majelis Ulama Indonesia
    (MUI), Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).
    Anis mengatakan, Kementerian Luar Negeri bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), MUI, dan organisasi relawan lainnya sedang merencanakan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
    Selain itu, Kemenlu RI juga pernah membantah isu adanya kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Israel terkait pemindahan warga Gaza ke Indonesia.
    Juru Bicara Kemenlu RI, Rolliansyah Soemirat, menyebut Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas apalagi menyepakati isu tersebut.
    “Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak mana pun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing,” ujar pria yang akrab disapa Roy tersebut melalui keterangan pers, Kamis (27/3/2025).
    Roy menegaskan, saat ini Indonesia berfokus pada desakan gencatan senjata tahap kedua sehingga
    bantuan kemanusiaan
    bisa segera disalurkan kepada warga Palestina di Gaza.
    “Saat ini, Indonesia lebih memfokuskan dan mendorong terwujudnya gencatan senjata tahap II dan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza,” ujar dia.
     
    Terlepas dari perbedaan pernyataan yang keluar dari pemerintah, lembaga legislatif mendukung upaya evakuasi yang direncanakan Presiden Prabowo tersebut.
    Wakil Ketua DPR RI Dave Laksono menilai, ide Prabowo tersebut adalah hal yang mulia, tetapi harus dibarengi dengan perencanaan yang matang agar ide tersebut berhasil dan sesuai harapan.
    “Tentu ini adalah rencana mulia dari Presiden Prabowo, dengan alasan kemanusiaan. Hanya saja, harus disertai dengan rancangan dan rencana yang jelas agar upaya ini dapat berhasil serta menghasilkan apa yang kita harapkan,” ujar Dave.
    Politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu menyiapkan fasilitas dan pelayanan yang layak bagi para warga Palestina walaupun mereka hanya tinggal sementara di Indonesia.
    Menurut dia, hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah agar nantinya tidak ada warga Palestina yang justru telantar setelah dievakuasi.
    “Tentunya, mereka di sini tinggal di mana, pelayanan apa yang kita dapat berikan kepada mereka. Bagi anak-anaknya, apakah disiapkan sekolah khusus, adakah pelatihan kerja untuk yang dewasa,” kata Dave.
    “Lalu berapa lama mereka tinggal di sini. Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah akan tamu-tamu kita itu,” imbuh dia.
    Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sedang mengusahakan berdirinya Kampung Indonesia di Gaza menentang rencana Prabowo tersebut.
    Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menuturkan, rencana pengosongan Gaza dengan dalih relokasi diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah.
     
    Namun, rencana tersebut ditentang sejumlah pihak karena dinilai sebagai bagian dari tipu muslihat pendudukan Israel di Gaza.
    “Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Anwar.
    Anwar Abbas juga mengingatkan Yerusalem yang dulunya adalah wilayah Palestina kini menjadi ibu kota Israel.
    Hal ini bisa terjadi karena dukungan dari Donald Trump juga.
    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Polkam Budi Gunawan Dampingi Presiden Prabowo Temui Megawati Soekarnoputri

    Menko Polkam Budi Gunawan Dampingi Presiden Prabowo Temui Megawati Soekarnoputri

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah menteri Kabinet Merah Putih saat menyambangi kediaman Megawati Soekarnoputri, di antaranya Menko Polkam Budi Gunawan. Foto/Ist

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah menteri Kabinet Merah Putih saat menyambangi kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Senin, 7 April 2025 malam. Salah satunya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam pertemuan itu, Prabowo Subianto ditemani sejumlah tokoh politik.

    “Ya ada ditemenin Pak Sugiono (Menlu), Pak Ahmad Muzani (Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra), Pak Prasetyo Hadi (Mensesneg), Letkol Teddy (Seskab), Pak Aries Marsudianto (Kepala BPPIK). Di sana ditemenin oleh Pak Budi Gunawan (Menko Polkam) dan beberapa yang lain,” kata Dasco dikutip Kamis (10/4/2025).

    Wakil Ketua DPR itu menyampaikan pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idulfitri ini tidak direncanakan sebelumnya. Pertemuan digelar secara mendadak.

    “Enggak, kebetulan aja itu abis rapat, lalu kemudian ya saya juga tiba-tiba diajak. Kan kalau pertemuan silaturahmi hari raya kan tidak usah kasih-kasih tahu kan, kita juga dateng enggak sembunyi-sembunyi kita datang ramai-ramai kok,” ucapnya.

    Perlu diketahui, Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden. Tidak hanya itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) juga pernah andil dalam pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi) usai Pemilu 2019.

    Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan, membenarkan Budi Gunawan ikut dalam pertemuan Prabowo dan Megawati. Menurut Guntur Romli, kehadiran Budi Gunawan dalam pertemuan tersebut sebagai Menko Polkam.

    “Jadi beliau sebagai Menko Polkam ya, karena Pak Budi Gunawan bukan kader meskipun mantan ajudan Bu Megawati tapi bukan masuk ke dalam pihak PDIP,” jelasnya.

    (shf)