Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Kementerian Kelautan dan Perikanan Perkuat Pengawasan di Perairan Barat Sumatra

    Kementerian Kelautan dan Perikanan Perkuat Pengawasan di Perairan Barat Sumatra

    loading…

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (kiri) bersama Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, T. A. Khalid (tengah) dan Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono di Kapal Pengawas Orca 02 pada Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI meninjau perkembangan pembangunan SKPT

    BANDA ACEH – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menambah satu armada kapal pengawas Hiu Macan 05. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan di wilayah perairan barat pulau Sumatra.

    Menurut Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), sebelumnya hanya ada satu kapal pengawas di bawah kendali Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu Hiu 12.

    “Wilayah perairan barat pulau Sumatra yang masuk dalam wilayah pengawasan Pangkalan PSKDP Lampulo ini meliputi bagian barat Aceh, Sibolga Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu,” ujar Ipunk di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI meninjau perkembangan pembangunan SKPT Sabang, Aceh, Rabu (9/4/2025).

    Wilayah barat pulau Sumatra ini menjadi salah satu perairan yang juga berpotensi terjadi aktivitas kapal-kapal ilegal di wilayah barat Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah bekerja sama dengan Pemerintah Jepang membangun Pelabuhan Perikanan Le Meulee Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang, Provinsi Aceh untuk meningkatkan geliat ekonomi perikanan di daerah terluar yang ada di sebelah barat Indonesia. Untuk itu, pihaknya meminta Ditjen PSDKP untuk dapat meningkatkan pengawasan supaya aktivitas perikanan di wilayah perbatasan barat Indonesia dapat terawasi dari aktivitas ilegal.

    (ars)

  • Puan Maharani Kecam Dokter PPDS yang Perkosa Anak Pasien: Kejahatan yang Tak Bisa Ditoleransi – Page 3

    Puan Maharani Kecam Dokter PPDS yang Perkosa Anak Pasien: Kejahatan yang Tak Bisa Ditoleransi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Seorang Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (FK Unpad) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

    Terkait hal tersebut, Ketua DPR Puan Maharani mengecam tindakan pelaku. Dia menyebut, tindakan tersebut adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.

    “Dunia kedokteran adalah ruang suci untuk menyembuhkan, bukan tempat untuk merusak martabat manusia. Tindakan pelaku adalah bentuk kejahatan yang tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

    Puan Maharani menilai peristiwa ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi pendidikan dan layanan kesehatan, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan kepercayaan publik yang seharusnya dijaga dengan ketat oleh setiap tenaga medis.

    “Ini adalah bentuk pengkhianatan serius terhadap etika kemanusiaan dan nilai moral yang seharusnya menjadi fondasi dunia kedokteran,” tuturnya.

    Politikus PDIP ini berharap aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi maksimal bagi pelaku, mengingat banyak regulasi yang dilanggar pelaku.

    Ia juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, tanpa perlakuan istimewa kepada pelaku hanya karena berasal dari lingkungan akademik atau profesi tertentu.

    “Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan dan pendidikan sangat bergantung pada bagaimana kasus ini ditangani secara serius dan berkeadilan,” tegas Puan.

    Lebih lanjut, mantan Menko PMK itu meminta Polisi mengusut tuntas kasus kekerasan seksual di RSHS Bandung tersebut. Mengingat, kata Puan, Polisi menyatakan ada dua orang lagi korban kekerasan seksual Priguna yang disebut sebagai pasien.

    “Harus ditelusuri secara mendalam kemungkinan korban-korban lain, dan kemungkinan ada tidaknya pihak lain yang terlibat. Kasus ini harus diusut tuntas untuk memastikan keadilan bagi para korban,” jelas dia.

  • DPR Akan Panggil Kemenkes hingga FK Unpad soal Kasus Dokter PPDS Pemerkosa – Page 3

    DPR Akan Panggil Kemenkes hingga FK Unpad soal Kasus Dokter PPDS Pemerkosa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi IX DPR RI menyatakan akan memanggil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk minta penjelasan terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK Unpad terhadap pendamping pasien di RSHS Bandung.

    “Sebagai bentuk pengawasan dan komitmen terhadap perlindungan pasien, Komisi IX DPR RI akan segera memanggil pihak-pihak terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, Pimpinan RSHS Bandung, Dekan Fakultas Kedokteran Unpad, Konsil Kedokteran Indonesia, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, Kamis (10/4/2025).

    Pemanggilan tersebut, sebagai langkah yang bertujuan untuk meminta klarifikasi, mengevaluasi sistem pembinaan, dan pengawasan tenaga medis agar kasus serupa tak terulang lagi.

    “Komisi IX berkomitmen untuk mendorong reformasi menyeluruh demi menjaga kehormatan profesi medis dan keselamatan pasien,” kata dia.

    Nihayatul pun mengecam keras aksi dokter PPDS terhadap korban. Dia menilai, kasus itu bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip pelayanan kesehatan.

    “Komisi IX menilai bahwa kasus ini mencerminkan kegagalan dalam sistem pengawasan, pendidikan, dan perlindungan pasien di lingkungan rumah sakit pendidikan, dan perlu ditanggapi secara menyeluruh dan sistemik,” tegasnya.

    Nihayatul pun mendesak Kemenkes bersama KKI segera mengevaluasi serta melakukan disiplin terhadap tenaga medis yang terlibat. Selain itu, dia juga mendorong agar Unpad dan RSHS memperkuat sistem pelaporan, perlindungan korban, dan pengawasan terhadap peserta pendidikan dokter spesialis.

  • Kecam Dokter PPDS Perkosa Anak Pasien, Martin DPR: Tindakan Keji, Rumah Sakit Harusnya Jadi Tempat Aman – Page 3

    Kecam Dokter PPDS Perkosa Anak Pasien, Martin DPR: Tindakan Keji, Rumah Sakit Harusnya Jadi Tempat Aman – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka mengutuk keras kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Priguna Anugerah (31), dokter residen anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (FK Unpad), terhadap FH (21), anak seorang pasien.

    Martin menegaskan, tindakan tersebut adalah bentuk kejahatan yang tidak hanya melukai korban, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran.

    “Ini adalah tindakan yang sangat keji, tidak manusiawi, dan sama sekali tidak mencerminkan moral seorang tenaga kesehatan,” kata Martin dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025). 

    Dia menyebut, pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa ada upaya perlindungan institusional apa pun.

    Martin menekankan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran etika semata. 

    “Ini adalah kejahatan serius. Seorang dokter, apalagi yang sedang menjalani pendidikan profesi, seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan integritas, bukan malah memanfaatkan posisinya untuk melakukan kekerasan seksual,” ujarnya.

    Perkuat Sistem Pengawasan

    Martin juga meminta lembaga pendidikan dokter dan rumah sakit untuk memperkuat sistem pengawasan serta menanamkan nilai-nilai etika dan kemanusiaan. 

    Dia pun menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan rumah sakit. 

    “Lingkungan rumah sakit harus menjadi tempat yang aman, bukan malah menciptakan trauma baru bagi keluarga pasien,” ucapnya.

    Martin menekankan bahwa tidak boleh ada intervensi atau perlindungan terhadap pelaku dan harus dihukum seberat-beratnya.

    “Jika dibiarkan atau ditoleransi, kasus seperti ini bisa mencoreng wajah pelayanan kesehatan di Indonesia secara keseluruhan. Kita tidak boleh membiarkan satu pelaku menciptakan ketakutan dan trauma bagi publik,” katanya.

    Lebih lanjut, dia memint kepada seluruh dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia untuk menjadikan kasus ini sebagai pengingat penting. 

    “Profesi dokter adalah profesi mulia. Jangan kotori kemuliaan itu dengan tindakan bejat yang mencederai harkat manusia,” ungkapnya.

  • Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia, Komisi III DPR: KPK Jangan Takut, Sikat hingga ke Akar-akarnya

    Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia, Komisi III DPR: KPK Jangan Takut, Sikat hingga ke Akar-akarnya

    “Dugaan ini bukan sekadar opini, melainkan berdasarkan data yang kami peroleh. Oleh karena itu, kami mendesak Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), untuk segera memeriksa Dirut dan Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Etos Indonesia Iskandarsyah, dikutip Senin (17/3/2024)

    Iskandarsyah mengungkapkan, temuan dugaan korupsi di PT Pupuk Indonesia berdasarkan audit independen, ditemukan adanya selisih laporan keuangan sebesar Rp8,3 triliun. Situasi ini diperburuk dengan temuan rekening yang tidak disajikan dalam neraca atau transaksi tunggal senilai hampir Rp7,98 triliun.

    “Angka tersebut terdiri dari jumlah kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp707,87 miliar dan penempatan deposito berjangka sebesar Rp7,27 triliun,” ungkapnya.

    PT Pupuk Klaim Sesuai Standar Audit

    Tudingan dugaan manipulasi laporan keuangan ini telah mendapat respons dari manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero). Melalui keterangan resminya, Jumat (7/3/2025), PT Pupuk Indonesia membantah isu dugaan manipulasi laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan kerugian negara.

    Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana menyebut, laporan keuangan perusahaan telah dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan diaudit kantor akuntan publik independen.

    Selain itu, laporan keuangan itu telah ditinjau ulang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari pengawasan otoritas pasar modal terhadap emiten yang menerbitkan obligasi.

    “Pupuk Indonesia menegaskan bahwa pemberitaan mengenai dugaan manipulasi laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kami berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan transparansi laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen serta di-review oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai regulasi yang berlaku,” kata Wijaya seperti dikutip Antara.

  • Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda

    Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dan akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai meski posisi PDI Perjuangan (PDIP) berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto, tetapi secara prinsip sudah memberikan dukungan total kepada Prabowo.

    Adi menerangkan hingga sejauh ini posisi tersebut dinilai ideal oleh PDIP. PDIP nampaknya berat untuk berkoalisi dengan Prabowo seperti misalnya ada kadernya yang jadi menteri, karena dalam sejarahnya PDIP bila partainya kalah Pilpres maka memilih berada di luar kekuasaan.

    “Bagi PDIP sepertinya sangat kelihatan gestur mereka itu tidak mau bergabung dengan pemerintahan, ukurannya tak ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi pada saat bersamaan ya secara prinsip kerja sama politik sudah dilakukan oleh PDIP,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Hal tersebut, katanya, terlihat dari cara PDIP memberikan dukungan penuh terhadao semua program politik Prabowo. Mulai dari dukungan terhadap kenaikan Pajak pertambahan Nilai (PPN) 12% dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tak hanya dua hal tersebut, Adi juga menyoroti bahwa PDIP juga menjadi corong utama dalam revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang pada beberapa waktu lalu.

    “Itu artinya apa? Koalisi antara Megawati dengan Prabowo, PDIP dengan Gerinda itu bukan koalisi formalis seperti yang dibayangkan orang ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi ini adalah koalisi praktik substantif, dimana PDIP bekerja sama dan mendukung secara total program-program Prabowo Subianto,” terang dia.

    Sebab itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) tersebut menganalogikan posisi PDIP saat ini di pemerintahan Prabowo adalah luarnya Banteng (logo PDIP yakni kepala banteng), tetapi dalamnya Garuda (logo Gerindra yakni burung garuda).

    “Jadi begitu, cara untuk menjelaskan posisi PDIP, luarnya merah yang itu artinya PDIP tetap berada di luar pemerintahan, tapi dalemannya adalah mendukung penuh program Prabowo-Subianto. Itulah yang disebut dalemannya praktik politik PDIP itu ya lambang partai Gerinda yang lambangnya Garuda,” tandasnya.

    Megawati Ingin PDIP di Luar Pemerintahan

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini dia ungkapkan kala dirinya merespons soal pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

    Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. 

    Sebab itu, dia pun menerangkan bahwa PDIP disebutkan terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan meski memang posisinya berada di luar pemerintahan.

    “Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” pungkas Muzani.

  • Menerka Strategi Baru Pemerintah Soal Manuver Tarif Trump

    Menerka Strategi Baru Pemerintah Soal Manuver Tarif Trump

    Jakarta –

    Donald trump kembali bermanuver. Kini dirinya akan menunda kebijakan tarif impor yang baru saja ia umumkan kepada seluruh negara kecuali China. Mengutip CNN, jeda ini akan dilakukan selama 90 hari ke depan.

    Sementara itu, khusus untuk China, Trump tidak hanya tetap melaksanakan kebijakan tersebut tetapi juga menambahkan nilainya menjadi 125%. Sikap Trump ini didasari oleh respon China yang memberlakukan kebijakan tandingan kepada Amerika Serikat dengan meningkatkan nilai Impor atas barang-barang AS.

    “Berdasarkan kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan China kepada Pasar Dunia, dengan ini saya menaikkan tarif yang dibebankan ke China oleh Amerika Serikat menjadi 125%, berlaku segera,” kata Trump dalam unggahan media sosialnya dikutip dari CNN, Kamis (10/4/2025).

    Indonesia yang masuk ke dalam daftar negara penerima relaksasi pajak impor tetap mengirim perwakilan untuk menemui pihak Amerika melalui US Trade Representative (USTR). Berdasarkan informasi terakhir, lawatan yang akan dilakukan oleh 3 Menteri yaitu Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Sugiono tersebut akan dilaksanakan pekan depan.

    Sebelumnya diketahui jika Indonesia lebih memilih jalur diplomasi untuk merespon kebijakan tarif resiprokal daripada melakukan konfrontasi seperti yang dilakukan China dan Uni Eropa. Oleh sejumlah pihak, hal ini dianggap sebagai hal yang patut dilakukan, sebab Indonesia akan menghadapi risiko besar jika tidak mencari ‘jalan damai’ atas kondisi ini.

    Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendukung langkah Prabowo. Sebab menurutnya dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Hal ini bermuara pada tekanan pada perusahaan yang berorientasi ke ekspor.

    Lalu bagaimana cara-cara agar Indonesia dapat meminimalisir hempasan efek kebijakan tarif impor Amerika? Benarkah usaha diplomasi ekonomi yang akan dilakukan Indonesia akan diindahkan oleh Amerika, setelah muncul pernyataan Trump yang mencemooh negara-negara yang mengharapkan dispensasi tarif impor? detikSore akan mengulasnya lebih dalam bersama Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

    Beralih ke topik lain, detikSore akan bergabung dengan detikJateng untuk mengulas lebih dalam perkara hukum yang menyeret nama Joko Widodo. Seperti diberitakan detikJateng, Seorang warga Laweyan, Kota Solo, Aufaa Luqmana Re A menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) melalui Pengadilan Negeri (PN) Solo. Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta.
    “Tuntutannya adalah, menyatakan para tergugat itu tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil Esemka secara massal, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Pihak penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menuntut para tergugat paling rendah harga mobil pikap Esemka masing-masing Rp 150 juta. Karena dia ingin beli dua mobil, jadi Rp 300 juta,” ujar kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto, saat konferensi pers di Serengan, Kota Solo, Selasa (8/4/2025).

    Bagaimana kelanjutannya? Ikuti laporan Redaktur detikJateng selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini.

    Sementara itu untuk menutup edisi kali ini, Firman Marihot akan kembali ke detikSore untuk membahas seputar ilmu investasi dan perencanaan keuangan. Seperti yang tengah panas di dunia moneter global, Firman akan mengajak para investor muda untuk lebih jeli melihat risiko yang disebabkan oleh kebijakan tarif impor amerika di dunia investasi. Apa saja yang perlu dilakukan? Apakah ada peluang tersembunyi dalam kedaruratan ini? Simak obrolannya dalam Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Aksi Tenda di DPR Tolak UU TNI Dibongkar Satpol PP, Kasatpol: Menghalangi Hak Pejalan Kaki

    Aksi Tenda di DPR Tolak UU TNI Dibongkar Satpol PP, Kasatpol: Menghalangi Hak Pejalan Kaki

    PIKIRAN RAKYAT – Aksi berkemah oleh warga di depan Gerbang Pancasila, DPR, Jakarta Pusat pada Senin, 7 April 2025, sebagai bentuk protes pengesahan revisi Undang Undang TNI (UU TNI). Belakangan aksi damai itu dibubarkan dan digusur oleh Satpol PP Jakarta.

    Akun X @Barengwarga mengunggah momen terjadinya penggusuran oleh Satpol PP DKI ketika melakukan aksi berkemah simbol protes tersebut.

    “AKSI DEMONSTRASI MALAH DITUDUH BAYARAN WARGA BERASPIRASI MALAH DIBUBARKAN Mohon doa dan dukungan Warga sekalian ya, saat ini ada upaya pembubaran dan penggusuran aksi oleh Satpol PP Pemprov @DKIJakarta. Bukti kalo emang pemerintah enggak mau dengerin suara kita, mau pake cara apa pun juga,” demikian salah satu postingan akun tersebut, dikutip pada Kamis, 10 April 2025.

    Sementara itu, Satpol PP Jakarta Pusat beralasan bahwa pembubaran aksi berkemah tersebut karena warga yang berunjuk rasa berada di atas trotoar pintu belakang Gedung MPR/DPR telah menghambat atau membahayakan aktivitas mereka sendiri dan pejalan kaki yang ingin lewat.

    “Sesuai pasal 3 huruf i dan j Jo pasal 54 ayat (1l) Perda 8 tahun 2007. Mereka mendirikan tenda tanggal 8 April 2025 dan sudah diimbau oleh petugas untuk membongkar tendanya namun mereka masih tetap bertahan,” kata Kasatpol PP Jakarta Pusat Tumbur Parluhutan Purba.

    Dia mengatakan bahwa petugas sudah mengimbau warga untuk membongkar tendanya sebelum akhirnya dilakukan penataan tersebut oleh petugas Satpol PP DKI.

    “Sebelum melaksanakan penataan trotoar agar mereka membongkar tenda-tendanya supaya tidak menghalangi hak pejalan kaki dan tidak membahayakan masyarakat turun ke badan jalan,” kata dia.

    “Kemudian juga terdapat pengaduan CRM masyarakat atas berdirinya tenda-tenda dimaksud yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta estetika kota. Namun warga pengunjuk rasa sekira 20 orang tersebut tidak mengindahkan petugas sehingga secara persuasif melaksanakan penataan trotoar. Kegiatan dilaksanakan dengan didampingi pihak kepolisian dan pihak TNI,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengamat intelijen sebut ada upaya gembosi Presiden Prabowo via Dasco

    Pengamat intelijen sebut ada upaya gembosi Presiden Prabowo via Dasco

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    Pengamat intelijen sebut ada upaya gembosi Presiden Prabowo via Dasco
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 19:22 WIB

    Elshinta.com – Mencuatnya kabar Sufmi Dasco Ahmad terlibat dalam bisnis judi online (Judol) di Kamboja disebut sebagai misi intelijen asing untuk menggembosi pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII), Fauka Noor Farid mengatakan kabar tersebut tidak hanya menjatuhkan Dasco secara individu tapi juga Prabowo.

    Pasalnya selain menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) RI, Dasco merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan termasuk orang kepercayaan Prabowo.

    “Mereka berniat menyerang pak Prabowo, tapi tidak secara langsung. Melalui orang-orang terdekatnya, jadi kekuatan pak Prabowo mau dipreteli lewat orang terdekat,” kata Fauka, Selasa (8/4/2025).

    Menurutnya Prabowo sebagai pemimpin negara sulit diserang karena kepercayaan masyarakat masih tinggi, sehingga sulit membangun framing tertentu untuk melemahkan Prabowo.

    Tapi bila orang-orang kepercayaan dan yang dipercayai mengemban jabatan penting seperti Dasco diserang, maka publik digiring untuk tidak percaya dengan kepemimpinan Prabowo.

    Strategi ini serupa ketika UU TNI yang baru masih dalam pembahasan, kala itu publik diarahkan percaya adanya dwifungsi TNI dengan beredarnya draft RUU TNI yang isinya berbeda dengan draft asli. 

    “Ibarat bangunan yang dirobohkan pondasinya dulu, supaya runtuh. Dalang dari kabar miring terkait pak Dasco ini ya elit yang terusik dengan kebijakan pro rakyat digagas pak Prabowo,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Rabu (9/4). 

    Sebagai mantan anggota Tim Mawar Kopassus, Fauka menuturkan kabar Dasco terlibat bisnis judi online dan memiliki relasi dengan pemilik kasino di Kamboja bukan sekadar pembunuhan karakter. 

    Pasalnya akibat kabar tersebut citra Indonesia di mata dunia buruk, sementara Indonesia kini sedang menjalin kerja sama dengan berbagai negara untuk meningkatkan perekonomian. 

    Terlebih Indonesia baru saja menjadi bagian dari anggota BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa), sehingga bukan hanya sosok Prabowo saja yang disorot di mata dunia. 

    “Kabar pak Dasco terlibat judi online ini  kita enggak tahu dasarnya dari mana, sumbernya kredibel atau tidak. Tapi sudah ada pembentukan sudah opini publik dan penghakiman yang berbahaya,” tuturnya. 

    Fauka berharap publik dapat jeli menilai suatu informasi, tidak terpengaruh dengan kabar yang ingin menggerakkan masyarakat demi keuntungan kelompok mereka sendiri. 

    Dia optimis dengan dukungan publik, pemerintahan Prabowo tetap solid dan tidak terpengaruh dengan informasi yang bertujuan mengadu domba jajaran Kabinet Merah Putih. 

    “Insya Allah pak Prabowo dan jajarannya tidak terpecah. Masyarakat sudah mempercayakan kepada pak Prabowo untuk memimpin Indonesia, kita percayakan, kita dukung,” lanjut Fauka.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo Bentuk Satgas PHK, Ini Kekhawatiran Pengusaha

    Prabowo Bentuk Satgas PHK, Ini Kekhawatiran Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi usulan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Ada sedikit kekhawatiran tentang persepsi bahwa perusahaan Indonesia sedang krisis seiring munculnya satgas.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan, pihaknya menyambut baik usulan tersebut. Kendati begitu, asosiasi menilai bahwa persoalan PHK sendiri masih dapat ditanggulangi oleh instansi yang ada seperti Dinas Tenaga Kerja setempat.

    “Kita melihat penanganan PHK bisa ditanggulangi instansi yang sudah ada seperti Dinas Tenaga Kerja,” kata Bob kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Menurutnya, kehadiran Satgas PHK dapat menimbulkan stigma adanya gelombang PHK besar-besaran di Indonesia. Padahal, kondisi yang belum tentu seperti itu.

    “Idenya baik tapi jangan sampai seolah-olah kita akan PHK besar-besaran,” ujarnya. 

    Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), total tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 18.610 orang hingga Februari 2025. Jumlah tersebut meningkat lima kali lipat dari Januari 2025 yang tercatat sebanyak 3.325 orang.

    Secara terperinci, kasus PHK tertinggi terjadi di Jawa Tengah yakni sebesar 10.677 orang, disusul Riau 3.530 orang, Daerah Khusus Jakarta 2.650 orang, Jawa Timur 978 orang, dan Banten 411 orang. 

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa Satgas PHK telah diusulkan Kemnaker sejak lama. Wacana itu bahkan sudah didiskusikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    “Itu sudah kita usulkan lama sebenarnya, udah wacana sudah lama itu, tapi baru dalam diskusi internal kita di kementerian ekonomi,” kata Yassierli ketika ditemui di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Yassierli menuturkan, Kemnaker secara tidak langsung sudah menyiapkan komponen pendukung pembentukan Satgas PHK. Dia mencontohkan, selama ini Kemnaker telah memetakan pertumbuhan job creation di industri-industri.

    Jika nantinya Kepala Negara memerintahkan untuk membentuk Satgas PHK, Yassierli akan segera mengeksekusi arahan tersebut. “Kalau Pak Presiden yang minta, ya artinya harus kita eksekusi. Kalau beliau sudah sampaikan, kita tindaklanjuti,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas PHK yang terdiri dari unsur pengusaha, serikat buruh, pemerintah, dan DPR.

    Hal ini menyusul adanya potensi PHK imbas kebijakan tarif timbal balik sebesar 32% yang diterapkan oleh AS ke Indonesia. Dari hasil kalkulasi serikat buruh, Said mengungkap 50.000 pekerja dibayangi PHK.

    “Satgas berperan aktif berkontribusi kalau ada PHK apa langkahnya, dan Satgas ini untuk mendeteksi potensi pemogokan bilamana terjadi PHK yang mengakibatkan hak-hak buruh tak dibayar,” ujar Said. 

    Usulan tersebut lantas mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hal ini penting untuk mengantisipasi PHK di Tanah Air. 

    “Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademik, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS, dan sebagainya,” kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi 2025 di Menara Mandiri, Selasa (8/4/2025).