Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Pramono Murka, Satpol PP Bubarkan Aksi Tolak Revisi UU TNI Tanpa Wewenang

    Pramono Murka, Satpol PP Bubarkan Aksi Tolak Revisi UU TNI Tanpa Wewenang

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku kecewa atas tindakan Satpol PP DKI Jakarta membongkar tenda massa aksi yang berkemah sebagai bentuk protes menolak pengesahan Revisi Undang-Undang TNI di Gerbang Pancasila DPR, pada Rabu, 9 April 2025.

    Pramono mengatakan bahwa dirinya sudah menegur Kepala Satpol PP DKI. Disampaikan Pramono bahwa Satpol PP tidak berwenang melakukan perbuatan semacam itu.

    “Tadi malam saya langsung menegur Kepala Dinas terkait, dan saya sungguh sangat kecewa. Bagi saya pribadi nggak boleh terjadi Satpol PP melakukan itu. Itu bukan tugas Satpol PP, sebab, Satpol PP tidak mempunyai tugas untuk itu,” kata Pramono di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Kamis, 10 April 2025.

    Tak boleh terulang

    Pramono mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan teguran secara langsung kepada kepala dinas terkait. Dia menyatakan kejadian semacam itu tidak boleh kembali terjadi kedepannya.

    “Saya sudah menyampaikan dan meminta kepada Kepala Dinas terkait yang membawai secara langsung Satpol PP ini,” kata Pramono.

    Aksi kemah damai oleh warga di depan Gerbang Pancasila, DPR, Jakarta Pusat pada Rabu, 9 April 2025, sebagai bentuk protes pengesahan revisi UU TNI. Belakangan aksi damai itu dibubarkan dan digusur oleh Satpol PP Jakarta.

    Tenda massa aksi tolak pengesahan revisi UU TNI di depan Gedung MPR/DPR.

    Akun X @Barengwarga mengunggah momen terjadinya penggusuran oleh Satpol PP DKI ketika melakukan aksi berkemah simbol protes tersebut.

    “AKSI DEMONSTRASI MALAH DITUDUH BAYARAN WARGA BERASPIRASI MALAH DIBUBARKAN Mohon doa dan dukungan Warga sekalian ya, saat ini ada upaya pembubaran dan penggusuran aksi oleh Satpol PP Pemprov @DKIJakarta.

    “Bukti kalo emang pemerintah nggak mau dengerin suara kita, mau pake cara apa pun juga,” demikian salah satu unggahan akun tersebut, dikutip pada Kamis, 10 April 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggota DPR F-PDIP minta Bandara Jambi cek seluruh landasan usai ada gangguan

    Anggota DPR F-PDIP minta Bandara Jambi cek seluruh landasan usai ada gangguan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Edi Purwanto meminta pihak Bandara Sultan Thaha Jambi mengecek secara menyeluruh terhadap fasilitas landasan guna memastikan keselamatan penumpang dan aktivitas penerbangan setelah adanya gangguan pada landasan pacu.

    Dia pun mengaku sudah langsung berkomunikasi melalui telepon seluler dengan General Manager (GM) Bandara untuk menyampaikan permintaan tersebut. Adapun gangguan tersebut sempat menyebabkan terganggunya penerbangan.

    “Terkait dengan kejadian itu, saya langsung telefon Pak GM dan saya minta dilakukan pengecekan secara menyeluruh,” kata Edi di Jakarta, Kamis.

    Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi itu meminta pihak bandara memastikan keselamatan penumpang dan seluruh kru dalam penerbangan di bandara Sultan Thaha Jambi. Menurut dia, aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama yang harus dijamin.

    “Tidak ada kompromi dalam hal ini, prioritas utama kita adalah keselamatan. Keselamatan di dunia penerbangan harus zero tolerance,” katanya.

    Dia menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI pun akan melakukan kunjungan kerja ke Jambi pada Senin (14/4). Menurut dia, kunjungan itu akan menjadi momen evaluasi terhadap adanya insiden tersebut hingga termasuk pengecekan aspek lainnya

    “Jadi pembahasan kita juga nanti untuk evaluasi bersama apa yang bisa kita lakukan untuk peningkatan sistem keamanan di Bandara Jambi,” katanya.

    Sebelumnya, Bandara Sultan Thaha Jambi memastikan penerbangan kembali normal setelah terjadinya gangguan pada landasan pacu yang mengakibatkan tertundanya sejumlah penerbangan, hingga tertunda sekitar dua jam.

    General Manager Bandara Sultan Thaha Jambi Ardon Marbun di Jambi, Kamis, mengatakan terjadi kendala teknis pada landasan efek panasnya terik matahari yang mengakibatkan roda pesawat menjadi lengket pada landasan sehingga tidak bisa terbang.

    “Kalau amblas tidak benar, kami menyebutnya landasan lendut karena panasnya matahari, pesawat itu berat sehingga roda pesawat lengket di landasan,” kata dia saat dikonfirmasi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Titiek Puspa Meninggal, Dasco: Penyumbang Karya untuk Bangsa, Semoga Husnul Khatimah Nasional 10 April 2025

    Titiek Puspa Meninggal, Dasco: Penyumbang Karya untuk Bangsa, Semoga Husnul Khatimah Nasional 10 April 2025

    Titiek Puspa Meninggal, Dasco: Penyumbang Karya untuk Bangsa, Semoga Husnul Khatimah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR RI
    Sufmi Dasco Ahmad
    menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya penyanyi senior sekaligus tokoh seni,
    Titiek Puspa
    .
    Adapun Titiek mengembuskan napas terakhirnya setelah menjalani perawatan di RS Medistra Jakarta.
    “Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Hajah Titiek Puspa,” ujar Dasco kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).
    Dasco lantas mengenang Titiek Puspa sebagai seorang tokoh dan pekerja seni nasional yang menyumbangkan banyak karyanya bagi bangsa dan negara.
    Dia pun mendoakan Titiek Puspa ditempatkan di tempat terbaik oleh Tuhan.
    “Titiek Puspa seorang tokoh dan pekerja seni nasional yang telah banyak menyumbangkan karyanya bagi bangsa dan negara. Semoga Ibu Titiek Puspa husnul khatimah. Al-Fatihah,” imbuhnya.
    Sebelumnya, penyanyi legendaris
    Titiek Puspa meninggal
    dunia pada Kamis (10/4/2025) pukul 16.25 WIB di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan.
    Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh manajer pribadinya, Mia.
    “Iya Eyang baru saja meninggal,” ujar Mia saat dihubungi wartawan, Kamis.
    Sebelum mengembuskan napas terakhir, Titiek Puspa sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit sejak 26 Maret 2025.
    Sang putri sulung, Petty Tunjungsari Murdago, mengungkapkan bahwa ibunya sempat pingsan usai menyelesaikan syuting tiga episode program Lapor Pak! di Trans 7, yang berlangsung pada malam hari.
    “Ibu Titiek Puspa, 87 tahun. Ya, memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025, jam 20.00 WIB ketika Ibu Titiek Puspa sedang menyelesaikan recording di Lapor Pak Trans 7, terjadi pingsan. Dan Alhamdulillah sudah menyelesaikan tiga episode,” ujar Petty.
    Titiek kemudian segera dibawa ke Unit Gawat Darurat RS Medistra.
    Setelah pemeriksaan, dokter menemukan adanya perdarahan otak di sebelah kiri kepala.
    “Dan ternyata setelah diperiksa, ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titiek usianya 87 tahun,” jelas Petty.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Film Jumbo Tembus 1,6 Juta, Sufmi Dasco: Karya Terbaik Anak Bangsa

    Film Jumbo Tembus 1,6 Juta, Sufmi Dasco: Karya Terbaik Anak Bangsa

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi film animasi Jumbo yang telah berhasil menarik perhatian lebih dari 1.606.462 penonton dalam tujuh hari sejak penayangan perdananya pada Selasa, 31 Maret 2025. Dasco mengajak masyarakat untuk terus mendukung industri perfilman Tanah Air.

    “Mari kita menonton bersama, support dan dukung Jumbo serta industri perfilman Indonesia,” ujar Sufmi Dasco kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Film Jumbo bahkan berhasil mengalahkan dua film horor yang dirilis bersamaan. Dasco, yang sudah mengikuti film ini sejak pemutaran perdananya, merasa senang dan memberikan perhatian khusus kepada film tersebut. Bahkan, Dasco bersama anggota DPR lainnya turut hadir pada gala premier film Jumbo pada akhir Maret 2025 lalu.

    Kehadiran Sufmi Dasco saat itu sebagai bentuk dukungan legislatif terhadap perfilman Tanah Air. Seusai menonton, Dasco mempromosikan film animasi garapan Ryan Adriandhy bersama sekitar 420 kreator tersebut melalui video testimoni.

    Dalam video tersebut, Dasco menyatakan, film Jumbo adalah karya terbaik anak bangsa yang tak kalah dengan animasi luar negeri.

    “Saudara-saudara sekalian, hari ini kita saksikan pemutaran film Jumbo, karya cipta terbaik anak bangsa yang tidak kalah dengan animasi dari luar negeri,” katanya.

    Ketua Harian Partai Gerindra ini juga mengajak masyarakat untuk lebih mengapresiasi karya anak bangsa dengan mendukung film Jumbo di bioskop. Yang terpenting, menurut Dasco, adalah masyarakat menjadi bangga dan mendukung karya bangsa sendiri.

    Dukungan legislatif terhadap industri perfilman Tanah Air sangat penting agar karya-karya anak bangsa bisa dinikmati oleh lebih banyak orang.

    Apresiasi dari anggota DPR diyakini dapat meningkatkan jumlah penonton, karena masing-masing anggota memiliki konstituen di wilayahnya.

    Kehadiran Sufmi Dasco dan anggota DPR lainnya diyakini akan terus mendorong perkembangan industri animasi dan perfilman Indonesia. Karya-karya film Indonesia harus terus berkembang untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan generasi masa depan.

    Film animasi Jumbo yang dipersembahkan oleh rumah produksi Visinema ini berkisah tentang seorang anak bernama Don, yang diisi suara oleh Prince Poetiray dan Den Bagus Sasono.

    Don sering merasa diremehkan oleh teman-temannya, namun berjuang untuk menemukan kepercayaan diri dan kemampuan luar biasanya dalam film Jumbo.

  • Viral Nama Anak Talaud Mendadak Hilang dari SPPI, Aksi Cepat Hillary dan Letkol Teddy Berbuah Hasil

    Viral Nama Anak Talaud Mendadak Hilang dari SPPI, Aksi Cepat Hillary dan Letkol Teddy Berbuah Hasil

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kasus hilangnya nama Tyndale Mangamis dari calon Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 tahun 2025 membuat geger dan menarik perhatian sejumlah pihak.

    Tyndale Mangamis merupakan anak yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, yang gagal mengikuti pelatihan SPPI Batch 3.

    Padahal Tyndale Mangamis dinyatakan sudah lulus oleh panitia pusat sebagai peserta SPPI Batch 3 untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

    Calon peserta SPPI ini mengaku heran namanya tidak keluar sebagai peserta SPPI Batch 3 yang akan mengikuti pelatihan.

    Bahkan namanya sebagai peserta mendadak hilang dan nomor peserta miliknya diganti dengan nama orang lain.

    Kondisi ini ditanggapi serius oleh Anggota DPR RI fraksi Parta Demokrat, Hillary Brigitta Lasut.

    Hillary langsung menyurati BGN (Badan Gizi Nasional) dan Sekertaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya.

    “Saya menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang dialami Tyndale Mangamis. Situasi ini sangat disayangkan, terlebih program SPPI seharusnya dijalankan dengan transparansi dan menjunjung tinggi asas keadilan,” ujar Hillary dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).

    Sebuah video yang menampilkan mobil Toyota Camry berpelat ganda viral di media sosial. Pelat dinas Polri bernomor 4003-03 yang digunakan di mobil tersebut tiba-tiba melorot di tengah jalan.

    Menurutnya, perubahan mendadak terhadap status peserta patut dipertanyakan dan menjadi perhatian publik.

    “Kami menyadari pentingnya memastikan bahwa tidak ada hak masyarakat, terutama anak-anak muda potensial dari daerah 3T yang terabaikan atau tergantikan secara tidak adil,” ujarnya.

    Hillary sudah berkomunikasi dan meminta bantuan Letkol Teddy untuk memberikan atensi besar kasus ini.

    Kolaborasi Hillary dan Letkol Teddy “Seskab” nama Anak Talaud yang lulus SPPI tapi namanya diganti orang lain, langsung diatensi dalam hitungan menit.

    “Segera diaksi Mba Dewan, Thank you masukannya,” timpal Letkol Teddy.

    Setelah dikonfirmasi oleh Seskab, informasi yang diperoleh dalam hitungan kurang dari 1 jam anak tersebut dapat balasan.

    BGN juga menjelaskan adanya kesalahan dalam pengetikan.

    Kini, Tyndale Mangamis sudah dipersilakan mengikuti pendidikan SPPI Batch 3. 

    Namun, Hillary bakal terus memberikan atensi dalam proses ini agar semua prosedur dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Saya akan terus mengawal kasus ini, memastikan bahwa setiap proses yang terjadi bisa dijelaskan secara terbuka, dan mendorong agar panitia penyelenggara dapat memberikan klarifikasi yang layak,” tutupnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Rencana Prabowo Tampung Korban Genosida di Gaza Harus Dimatangkan

    Rencana Prabowo Tampung Korban Genosida di Gaza Harus Dimatangkan

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono berpandangan, rencana Presiden Prabowo Subianto menampung korban genosida Israel di wilayah Gaza untuk ke Indonesia harus dimatangkan.

    “Harus disertai dengan rencana yang matang, baik jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Dave kepada Pikiran-rakyat.com, Kamis, 10 April 2025.

    Anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu menyebut hal perlu dimatangkan seperti akomodasi tempat tinggal, obat-obatan, hingga pemberian pendidikan.

    “Dan juga ke depannya, apakah akan menetap di Indonesia atau dikembalikan di sana atau diarahkan ke tempat berikutnya. Nah hal ini yang harus dirancang dengan baik sehingga ketika kita menjalankan programnya sudah jelas tahapan-tahapan yang dilalui apa saja,” ujarnya.

    Prabowo menyatakan Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka akibat serangan brutal di wilayah tersebut. Mereka akan dibawa ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis.

    Hal ini disampaikan Prabowo sebelum agenda kunjungan kenegaraan ke Turki dan beberapa negara Timur Tengah. Prabowo juga mengungkap akan mengutus Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono untuk mengonsultasikan hal ini dengan pemerintah Palestina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penghapusan Kuota Impor, Anggota Komisi VI DPR Usul Penerapan Tarif

    Penghapusan Kuota Impor, Anggota Komisi VI DPR Usul Penerapan Tarif

    Jakarta, Beritasatu.com –  Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk menghapus pembatasan kuota impor terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti pangan. 

    Menurut anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto, kebijakan Prabowo tersebut bisa berdampak positif bagi perbaikan tata kelola impor.

    “Menurut saya keputusan presiden untuk membuka impor itu ada bagusnya,” ujar Firnando kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Namun, Firnando menekankan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, pemerintah perlu melakukan kajian pada dampak dari pembukaan keran impor untuk komoditas yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia sendiri atau produk asli.

    “Pemerintah harus memperhatikan komoditas-komoditas apa saja yang bisa dibebaskan. Karena ada komoditas-komoditas yang kita produksi dalam negeri, kalau kita kebanjiran impor, itu juga tidak baik juga,” katanya.

    Dia juga mengimbau, untuk menjaga pasar lokal, ada upaya pemerintah untuk melakukan pembatasan atas beberapa komoditas tertentu.

    “Menurut saya cara yang terbaik, adalah dengan penetapan tarif. Saya rasa itu bisa menjadi solusi terbaik untuk komoditas-komoditas di Indonesia. Dengan adanya tarif itu, kita semua bisa terbuka, bisa transparan, jadi akan menjadi baik juga bagi Pemerintah Indonesia,” pungkasnya.

    Keinginan Presiden Prabowo Subianto menghapus pembatasan kuota impor disampaikan pada Sarasehan Ekonomi Nasional

    “Justru itu yang kita harapkan nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang. Jadi nanti manakala itu untuk kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, kepentingan produksi dalam negeri itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul,” jelas dia.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

    Pengusaha terkait merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda.

    Maka dari itu, agar dapat menjamin kepastian terkait mekanisme impor maka Presiden menilai langkah menghapus kuota impor perlu diterapkan sebagai bagian dari deregulasi yang ingin dijalankannya untuk menjaga kesehatan persaingan usaha di Indonesia.

  • Penghapusan kuota jadi angin segar bagi kebijakan impor

    Penghapusan kuota jadi angin segar bagi kebijakan impor

    Foto udara sejumlah truk peti kemas melintas di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (8/4/2025). ANTARA FOTO/Makna Zaezar

    Penghapusan kuota jadi angin segar bagi kebijakan impor
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 09 April 2025 – 17:54 WIB

    Elshinta.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota menjadi angin segar bagi kebijakan impor.

    “Presiden Prabowo memerintahkan agar menghapus kebijakan kuota impor untuk barang barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Arahan Presiden Prabowo ini tentu menjadi angin segar bagi perbaikan kebijakan impor,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia menambahkan momentum ini juga bisa menjadi reformasi menyeluruh atas kebijakan perdagangan internasional Indonesia.

    Secara makro, lanjut dia, kebijakan impor harus mempertimbangkan trade balance agar neraca perdagangan tetap surplus. Langkah ini sekaligus untuk menjaga agar cadangan devisa tetap terjaga dengan baik.

    “Kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump saat ini salah satu tujuannya adalah menjaga agar neraca perdagangan mereka tidak defisit kian mendalam,” ujarnya.

    Kemudian, Said berpendapat kebijakan impor hendaknya diletakkan sebagai barang substitusi sementara waktu, karena ketiadaannya di dalam negeri.

    Namun, ke depannya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan atas barang-barang impor dengan produksi sendiri, dengan arah menjadi negara yang relatif mandiri, setidaknya dari sektor primer, yakni pangan dan energi.

    Kebijakan impor dinilai perlu mempertimbangkan arah kebijakan lain untuk memperkuat industri nasional, dengan arah strategis semakin upaya memperkuat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang semakin besar porsinya.

    “Kita harus belajar dari tergerusnya produk tekstil nasional karena banjirnya produk impor tidak terulang, apalagi terjadi di sektor sektor lainnya,” kata Said.

    Lebih lanjut, mempertimbangkan makin kompleksnya kebutuhan terhadap produk barang dan jasa serta kait mengait dari rantai pasok, pemerintah dan pelaku usaha diharapkan tidak menyandarkan kebutuhan impor barang dan jasa dari negara tertentu. Akan tetapi, perlu memperluas dari beberapa negara, sehingga pemerintah dan pelaku usaha memiliki berbagai alternatif negara tujuan impor. Langkah ini untuk menghindari ketergantungan impor terhadap negara tertentu.

    Deregulasi kebijakan impor, khususnya dari sektor pangan dan energi, juga diharapkan mempermudah akses rakyat terhadap komoditas tersebut dengan tingkat harga yang lebih terjangkau, sehingga barang impor yang menjadi public good tidak menjadi beban ekonomi rakyat dan fiskal pemerintah.

    Said juga menyoroti Indonesia telah meratifikasi perjanjian Free Trade Agreement (FTA) setidaknya dengan 18 negara dengan berbagai skema, baik bilateral, regional maupun multilateral.

    “Skema FTA ini harus mampu meningkatkan Revealed Comparative Advantage (RCA) barang barang Indonesia, dengan demikian manfaat kita meratifikasi FTA memberi manfaat scale up perekonomian nasional,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • KPK Sebut 1 Pimpinan DPR Belum Sampaikan LHKPN, Siapa Dia?

    KPK Sebut 1 Pimpinan DPR Belum Sampaikan LHKPN, Siapa Dia?

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan masih ada satu dari lima pimpinan DPR periode 2024-2029 yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun pelaporan 2024. Padahal, batas akhir waktunya penyampaiannya jatuh pada Jumat (11/4/2025) besok. 

    “Untuk informasinya, empat sudah, satu masih belum dan ini nanti kita akan update lagi,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/4/2025). 

    KPK belum berencana melayangkan teguran terhadap yang bersangkutan. Hal itu mengingat, masih ada waktu baginya untuk menyampaikan LHKPN tepat waktu hingga besok. “Peneguran tentunya akan dilakukan bila adanya keterlambatan. Masih ada waktu satu hari lagi,” ujar Tessa. 

    Sementara itu, hingga 9 April 2025, KPK mencatat masih terdapat 16.867 penyelenggara negara atau wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN. Dari eksekutif, yang belum menyampaikan LHKPN sebanyak 12.423 orang; dari legislatif ada 3.456 orang; dari yudikatif ada 7 orang; dari BUMN/BUMD ada 981 orang. 

    KPK telah memperpanjang batas akhir waktu pelaporan LHKPN menjadi 11 April 2025. Dengan perpanjangan ini, para wajib lapor dapat patuh menyampaikan LHKPN, baik dalam hal ketepatan waktu maupun kebenaran aset dan harta yang dilaporkan. 

    KPK juga mengimbau pimpinan atau satuan pengawas internal pada masing-masing lembaga untuk proaktif memantau dan mengawasi kepatuhan pelaporan LHKPN. KPK siap membantu dan mendampingi jika ada kendala yang dihadapi para wajib lapor dalam menyampaikan LHKPN. 

    “Di sisi lain, KPK menyampaikan apresiasi kepada para PN/WL yang telah melaksanakan kewajiban pelaporan LHKPN ini, yakni sebanyak 399.925 PN/WL. Kepatuhan dalam pelaporan LHKPN ini menjadi salah satu teladan baik dalam langkah awal pencegahan korupsi,” ujar Tessa. 

    KPK selanjutnya akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang telah dilaporkan. Jika telah dinyatakan lengkap, LHKPN tersebut akan dipublikasikan agar publik dapat mengaksesnya sebagai bentuk transparansi.

  • KPK Catat 16.867 Pejabat Belum Lapor LHKPN

    KPK Catat 16.867 Pejabat Belum Lapor LHKPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 16.867 penyelenggara negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jelang batas akhir pelaporan 11 April 2025. 

    Berdasarkan data KPK yang ditarik per 9 April 2025, 16.867 penyelenggara negara wajib lapor (WL) LHKPN itu sebesar 4% dari total WL LHKPN sebanyak 416.723 orang. 

    Batas waktu pelaporan sebelumnya sudah diperpanjang hingga 11 April, dari sebelumnya 31 Maret 2025. Perpanjangan dilakukan karena masih libur Idulfitri 2025. 

    “KPK berharap melalui perpanjangan batas waktu pelaporan hingga 11 April 2025 ini, para PN/WL dapat menyampaikan LHKPN-nya secara patuh, baik patuh terkait ketepatan waktu maupun patuh dalam kebenaran dan kelengkapan aset dan harta yang dilaporkan dalam LHKPN,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (10/4/2025). 

    Secara terperinci, total WL LHKPN dari cabang eksekutif yang sudah menyampaikan LHKPN ke KPK sebanyak 320.647 orang dari total 333.027 WL. Tingkat pelaporannya sebesar 96,28%. Masih ada 12.423 orang WL yang belum lapor. 

    Sementara itu, terdapat 17.439 orang dari total 20.877 orang WL dari cabang legislatif yang sudah menyampaikan LHKPN. Tingkat pelaporannya mencapai 83,53%, dengan sebanyak 3.456 WL belum melapor. 

    Dari ribuan orang WL legislatif yang belum melapor itu, satu di antaranya adalah pimpinan DPR RI. Namun, dia tak mengungkap lebih lanjut siapa pimpinan DPR yang belum menyampaikan LHKPN ke KPK. 

    “Untuk informasinya, empat [pimpinan DPR, red] sudah, satu masih belum, dan ini nanti kita akan update lagi,” ujarnya. 

    Kemudian, 17.925 WL dari total 17.931 WL cabang yudikatif sudah menyampaikan LHKPN ke KPK. Tingkat pelaporannya merupakan yang tertinggi yaitu 99,97%, dengan tujuh orang WL yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. 

    Selanjutnya, terdapat 43.914 dari 44.888 wajib lapor dari BUMN/BUMD yang tercatat telah menyampaikan LHKPN. Tingkat pelaporannya mencapai 97,83%, di mana terdapat 981 orang WL yang belum menyampaikan LHKPN. 

    Lembaga antirasuah mengimbau kepada pimpinan atau satuan pengawas internal pada masing-masing institusi agar secara proaktif memantau dan mengawasi kepatuhan pelaporan LHKPN para wajib lapor di instansinya. Pihak KPK memastikan bakal membantu dan memberikan pendampingan untuk mengisi LHKPN. 

    “Atas setiap pelaporan LHKPN tersebut, KPK selanjutnya melakukan verifikasi administratif. Kemudian jika sudah dinyatakan lengkap, LHKPN akan dipublikasikan agar masyarakat dapat mengaksesnya secara terbuka sebagai bentuk transparansi,” kata Tessa.