Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Lestari: Peningkatan kapasitas guru harus konsisten dijalankan

    Lestari: Peningkatan kapasitas guru harus konsisten dijalankan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan peningkatan kapasitas guru harus dilakukan secara konsisten demi mewujudkan sistem pendidikan nasional yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.

    “Upaya untuk memperkuat konsistensi dalam peningkatan kapasitas tenaga pengajar harus kita dukung bersama demi masa depan anak bangsa yang lebih baik,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5684/MDM.B1/HK.04.00/2025 tentang Hari Belajar Guru.

    Surat Edaran tertanggal 26 Maret 2025 itu mengatur bahwa setiap guru dan kepala satuan pendidikan (kepala sekolah) wajib menjadwalkan satu hari dalam seminggu sebagai Hari Belajar Guru.

    Hari belajar dipilih berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota forum profesional, dan tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar reguler.

    Tujuan utama dari kebijakan itu adalah untuk mengoptimalkan Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) bagi guru.

    Menurut Lestari, kebijakan yang telah dibuat harus benar-benar dijalankan sesuai dengan yang direncanakan.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat dengan cepatnya perkembangan di sejumlah bidang saat ini, upaya konsisten untuk menghadirkan ekosistem belajar yang berkelanjutan merupakan langkah yang strategis.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong agar para guru memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu meningkatkan kapasitas diri sehingga mampu mendukung peningkatan layanan pendidikan.

    Dia berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memberi dukungan penuh terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengajar.

    Rerie berharap tenaga pengajar yang memiliki kompetensi yang baik mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang sangat dibutuhkan untuk melahirkan generasi penerus berkarakter kuat dan berdaya saing di masa depan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Novita tagih komitmen Kemenparekraf kembangkan pariwisata Trenggalek

    Novita tagih komitmen Kemenparekraf kembangkan pariwisata Trenggalek

    Trenggalek, Jatim (ANTARA) – Legislator Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini, meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) merealisasikan dukungannya terhadap pengembangan pariwisata di daerahnya.

    Permintaan itu disampaikan Novita usai menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Event Berbasis Budaya di Hotel Jaas Permai Trenggalek, Jawa Timur, Jumat.

    “Kita menodong kementerian supaya tidak hanya berhenti dengan beberapa bimtek ini. Hasilnya harus bisa ditindaklanjuti,” katanya.

    Ia berharap program pengembangan wisata yang digagas Kemenparekraf tidak berhenti pada pelatihan teknis saja, tetapi berlanjut pada langkah konkret seperti promosi event daerah melalui kanal resmi kementerian, hingga menjembatani kolaborasi dengan investor.

    “Yang paling penting, jaringan (network) yang dimiliki kementerian harus bisa diserap dan diakses oleh Pemkab Trenggalek. Spiritnya harus disengkuyung (didorong) bareng antara pemerintah daerah, masyarakat, dan kementerian,” ujarnya.

    Novita juga menyebut sejumlah agenda wisata di Trenggalek yang tengah dipersiapkan, seperti Goa Lowo Run, bisa menjadi daya tarik baru untuk menggaet wisatawan, khususnya pecinta sport tourism.

    “Kita bersama-sama membenahi sistem birokrasi agar lebih berdampak bagi sektor pariwisata. Harapannya Trenggalek bisa naik kelas,” kata dia.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar sebut pergantian KSAL perlu ikuti Undang-Undang TNI yang lama

    Pakar sebut pergantian KSAL perlu ikuti Undang-Undang TNI yang lama

    Karena belum diundangkan, hingga hari ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

    Jakarta (ANTARA) – Pakar keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina Ian Montratama mengatakan bahwa pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) perlu mengikuti Undang-Undang TNI yang lama, yakni UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

    “Normanya memang demikian,” ujar Ian saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Oleh sebab itu, kata dia, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali perlu pensiun dan diganti karena telah berusia 58 tahun pada tanggal 9 April 2025.

    Berdasarkan Pasal 53 UU TNI yang lama, perwira dapat melaksanakan dinas keprajuritan hingga berusia 58 tahun.

    “UU baru tidak berlaku umum. Angkatan tersenior biasanya tidak terkena aturan baru,” kata Ian menjelaskan.

    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan bahwa keputusan pensiunnya KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali akan ditentukan pada tanggal 1 Mei 2025.

    “Kita tunggu saja dari sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) untuk rapat, bagaimana pertimbangan dari Panglima TNI dan laporan kepada Presiden,” kata Brigjen TNIKristomei saat ditemui di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (9/4).

    Menurut dia, saat ini TNI belum mengacu pada UU TNI baru yang mengatur pejabat bintang empat bisa diperpanjang hingga umur 65 tahun.

    Dijelaskan pula bahwa hal tersebut dikarenakan pengesahan RUU TNI jadi undang-undang sudah disetujui DPR RI dalam rapat paripurna, tetapi belum diundangkan oleh Pemerintah.

    “Karena belum diundangkan, hingga hari ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • BGN Ajak Partisipasi Masyarakat Sukseskan Program MBG

    BGN Ajak Partisipasi Masyarakat Sukseskan Program MBG

    Banjarmasin, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam program strategis makan bergizi gratis (MBG). Menurut Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN Wahyudi Indrayana terealisasinya program ini memerlukan dukungan dan kesadaran dari kita semua.

    “Badan Gizi Nasional membuka peluang bagi bapak dan ibu sekalian yang ingin berperan secara nyata dalam program ini baik dengan menjadi rekanan dalam pelaksanaan SPPG maupun dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan keluarga mengenai pentingnya makan bergizi gratis,” imbuh Wahyudi dalam sosialisasi program MBG di Banjarmasin, Kamis (10/4/2025) dikutip dari Antara.

    Program MBG sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. 

    “Inisiatif ini menjadi modal awal kita dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan cita-cita membentuk masyarakat Indonesia yang sehat dan cerdas,” tambahnya. 

    Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Mariana menyebut kolaborasinya dengan BGN untuk menangani masalah gizi di Kota Banjarmasin, khususnya pada anak-anak dan ibu hamil.

    Dalam upaya ini, BGN hadir dengan program yang bertujuan mengatasi permasalahan gizi buruk secara bertahap, dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat.

    “Program MBG ini merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat dan menekan kasus stunting di masyarakat. Ini merupakan wujud nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang hebat dan cerdas,” lanjutnya.

    Dia berharap seluruh masyarakat di Banjarmasin dapat memperoleh pemenuhan gizi yang baik dengan adanya program MBG, sehingga tumbuh menjadi generasi yang kuat dan cerdas.” tambahnya.
     

  • Pemerintah Harus Lindungi UMKM saat Menjalankan Kebijakan Penghapusan Kuota Impor

    Pemerintah Harus Lindungi UMKM saat Menjalankan Kebijakan Penghapusan Kuota Impor

    JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan bahwa pemerintah harus melindungi dan mendukung secara nyata bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat menjalankan kebijakan penghapusan kuota impor.

    “Negara wajib hadir melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan berdaulat. Dibutuhkan pengawasan ketat dan keberpihakan nyata agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional,” kata Novita di Jakarta, dikutip Antara, Jumat, 11 April.

    Pasalnya, dia menilai bahwa kebijakan penghapusan kuota impor akan berdampak negatif dan melemahkan UMKM jika diterapkan tanpa pengawasan.

    Menurut dia, “tsunami” produk impor berisiko memicu persaingan tidak sehat, mematikan industri lokal, dan menciptakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih masif.

    Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu menetapkan langkah-langkah tegas untuk melindungi para pelaku UMKM, misalnya dengan memberikan subsidi dan insentif kepada UMKM agar tetap kompetitif, mendorong kampanye nasional untuk mempromosikan produk lokal.

    Kemudian, pemerintah juga bisa menyediakan pelatihan digital dan pemasaran sebagai program advokasi UMKM, menetapkan standar mutu impor untuk menyaring barang berkualitas rendah, hingga menyusun regulasi jelas atas jenis produk yang boleh diimpor, khususnya bahan pokok atau baku yang belum diproduksi dalam negeri.

    Dia mengungkapkan saat ini Industri dalam negeri, terutama yang masih dalam tahap awal akan kesulitan bertahan dan gagal tumbuh akibat tekanan pasar. Jika UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional menghadapi risiko terbesar, menurut dia, mereka bisa kehilangan pangsa pasar apabila tidak didukung oleh pemerintah.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

    “Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, 8 April.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

  • FPKS DPR RI dukung rencana Presiden evakuasi warga Palestina

    FPKS DPR RI dukung rencana Presiden evakuasi warga Palestina

    Ini adalah amanat konstitusi sekaligus utang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka.

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Palestina yang terluka di Gaza akibat serangan Israel karena hal itu menunjukkan solidaritas kemanusiaan bangsa Indonesia.

    Ketua FPKS Jazuli Juwaini dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa rencana Presiden tersebut mencerminkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam melihat banyaknya korban rakyat sipil, anak-anak, perempuan, hingga orang tua.

    “Kita sepakati dulu prinsipnya bahwa harus ada aksi nyata untuk menyelamatkan korban jiwa rakyat Palestina. Ini adalah upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka,” kata Jazuli.

    Menurut dia, rencana evakuasi tersebut perlu dilakukan karena fasilitas medis, rumah sakit, hingga obat-obatan di Gaza dan tempat-tempat pengungsian sudah makin sedikit.

    “Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel,” tutur Jazuli.

    Upaya penyelamatan itu, kata dia, harus ada persetujuan dan kerja sama berbagai pihak, termasuk otoritas Palestina, negara-negara kawasan, hingga komunitas internasional. Hal-hal teknis seperti skema penanganan, lokasi, dan fasilitas perawatan yang memadai juga perlu dipersiapkan.

    “Hal-hal teknis itu tidak boleh mengesampingkan tindakan nyata, cepat, dan tepat dalam menyelamatkan nyawa rakyat Palestina yang bisa diselamatkan segera atas nama kemanusiaan. Di sinilah kami mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo,” kata dia.

    Lebih lanjut Jazuli menekankan bahwa FPKS bersama Pemerintah konsisten berada di belakang rakyat Palestina dalam mendapatkan kemerdekaannya.

    Jazuli meyakini Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina, baik melalui bantuan morel, materiel, maupun diplomasi global.

    Menurut dia, Indonesia tidak pernah absen mengangkat nasib Palestina, baik secara diplomasi bilateral maupun melalui forum-forum multilateral. Langkah itu akan terus berlanjut untuk menghentikan penjajahan Israel.

    Pada saatnya, lanjut dia, seluruh rakyat Palestina merasakan kemerdekaan dan kedaulatan di tanah mereka sendiri.

    “Ini adalah amanat konstitusi sekaligus utang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka,” demikian Jazuli.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan Pemerintah Indonesia siap menampung kurang lebih 1.000 warga Palestina di Gaza untuk gelombang pertama, terutama mereka yang luka-luka, yang terdampak trauma, dan anak-anak yatim piatu.

    “Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama,” kata Presiden saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua DPR Adies Kadir pastikan sudah lapor LHKPN

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir pastikan sudah lapor LHKPN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan dirinya sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun pelaporan 2024 setelah adanya pernyataan dari KPK yang menyinggung bahwa salah seorang pimpinan DPR RI belum lapor LHKPN.

    Dikatakan bahwa LHKPN miliknya sudah dilaporkan pada hari Kamis (10/4). Bahkan, dia mengaku baru bisa menyelesaikan laporan itu karena baru kembali setelah melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya (dapil).

    “Asal jangan lewat batas waktunya,” kata Adies saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa satu pimpinan DPR RI belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun pelaporan 2024.

    “Informasinya empat sudah, satu masih belum, dan ini nanti kami akan update (perbarui) lagi,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/4).

    Lebih lanjut ketika ditanya siapa pimpinan tersebut, Tessa mengaku belum bisa menyampaikan secara detail.

    Tessa menyampaikan bahwa hingga Rabu (9/4) terdapat 16.867 dari 416.723 penyelenggara negara dan wajib lapor (PN/WL) yang belum menyampaikan LHKPN 2024. Dengan demikian, sebanyak 399.925 PN/WL telah lapor LHKPN.

    Berdasarkan data KPK tersebut, tercatat 17.439 dari 20.877 PN/WL sudah lapor LHKPN.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pinsar soroti harga ayam hidup alami penurunan sejak awal Ramadhan

    Pinsar soroti harga ayam hidup alami penurunan sejak awal Ramadhan

    Dengan perhatian serius dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan, industri peternakan ayam di Indonesia diharapkan dapat segera pulih….

    Jakarta (ANTARA) – Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) menyoroti bahwa industri peternakan ayam Indonesia tengah menghadapi tekanan akibat anjloknya harga ayam hidup (livebird) di tingkat kandang sejak awal Ramadhan hingga pasca-Lebaran.

    “Dalam sepekan terakhir, harga ayam hidup untuk ukuran 1,8 kilogram ke atas hanya berkisar Rp15.000-Rp18.000 per kilogram, bahkan sempat menyentuh Rp14.000 per kilogram pada 8 April 2025 di wilayah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah,” kata Ketua Umum DPP Pinsar Singgih Januratmoko dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

    Singgih mengatakan kondisi yang masih berlangsung itu dapat mengancam keberlangsungan usaha para peternak, khususnya di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.

    Hal itu disebabkan karena harga yang ditetapkan saat ini berada jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) yang diperkirakan mencapai Rp19.000-Rp19.500 per kilogram, berdasarkan harga bibit ayam dan pakan yang masih tinggi.

    “Kondisi ini menyebabkan peternak merugi besar. Ironinya, bahkan saat permintaan pasar naik saat Lebaran dan serapan mencapai 100 persen, harga ayam hidup hanya mencapai Rp19.000 per kilogram, masih belum mampu menutupi biaya produksi,” ujarnya yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

    Di sisi lain, Singgih menilai harga karkas ayam di pasar konsumen tetap tinggi yaitu antara Rp37.000 hingga Rp40.000 per kilogram, namun tidak berdampak positif terhadap harga di tingkat peternak.

    Maka dari itu, pihaknya meminta agar pemerintah menegakkan harga acuan pembelian ayam hidup di tingkat produsen minimal Rp23.000 dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen Rp25.000 per kilogram untuk menjamin stabilitas harga dan melindungi peternak dari kerugian berkepanjangan.

    Pemerintah juga diminta untuk meningkatkan serapan pasar domestik dan ekspor dan memperkuat koordinasi dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas saluran distribusi ayam, termasuk peluang ekspor dan program pangan nasional.

    Sedangkan untuk menjamin keberlangsungan hidup peternak rakyat, Singgih meminta pengawasan ketat terhadap praktik broker dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang merugikan peternak, termasuk langkah hukum bagi pelanggaran pasar.

    Peternak juga mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk menciptakan regulasi yang lebih berpihak pada keberlanjutan sektor peternakan.

    Singgih berharap pemerintah bisa mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung peternakan untuk menurunkan HPP dan mendorong efisiensi produksi,

    “Dengan perhatian serius dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan, industri peternakan ayam di Indonesia diharapkan dapat segera pulih dan kembali mencapai keseimbangan harga yang adil bagi semua pihak,” ujar dia.

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Didesak Pangkas Kartel Impor Pangan Lewat Penghapusan Kuota Impor – Halaman all

    Pemerintah Didesak Pangkas Kartel Impor Pangan Lewat Penghapusan Kuota Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menegaskan pentingnya langkah tegas untuk menghapus praktik kartel impor pangan yang selama ini merugikan petani dan konsumen.

    “Sudah saatnya negara ini lepas dari jeratan kartel impor pangan. Selama ini kita terlalu bergantung pada segelintir importir besar yang mengatur harga dan distribusi bahan pangan pokok. Ini jelas merugikan rakyat,” ujar Amin di DPR, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Praktik kartel impor membuat harga pangan menjadi mahal. Karena itu, menurut dia, langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghilangkan praktek kartel dengan menghapus kuota impor patut didukung. 

    Hal itu karena kuota impor selama ini menciptakan struktur pasar oligopoli, di mana segelintir pelaku impor mengontrol harga yang merugikan konsumen. Amin mendukung rencana penghapusan sistem kuota impor yang dinilai menjadi akar dari terbentuknya kartel pangan.

    Menurutnya, sistem kuota selama ini menciptakan ruang sempit bagi para pemain baru, sehingga hanya segelintir pihak yang bisa menikmati keuntungan dari impor pangan.

    “Kuota impor itu ibarat pintu masuk eksklusif bagi mafia pangan. Ketika hanya beberapa pihak yang diberi izin, maka kekuatan pasar dikuasai segelintir orang,” kata Amin.

    Jika kuotanya dihapus dan diganti dengan mekanisme pasar yang transparan dan berbasis kebutuhan riil, diyakini bisa memberantas kartel itu dari akarnya.

    Dia menegaskan, kartel pangan tidak hanya menyebabkan distorsi pasar, tetapi juga mematikan semangat dan usaha para petani lokal.

    Data menunjukkan bahwa banyak komoditas strategis seperti beras, gula, daging, dan bawang putih masih diimpor dalam jumlah besar meskipun produksi dalam negeri bisa ditingkatkan.

    “Kalau Presiden Prabowo ingin berdikari dalam bidang pangan, maka ini momentum yang tepat untuk membongkar dan menindak tegas mafia impor. Pemerintah harus hadir untuk melindungi petani dan menjamin stabilitas harga di tingkat konsumen,” sambung Amin.

    Amin juga mendorong lembaga-lembaga terkait, seperti KPPU, BPK, dan aparat penegak hukum, untuk bersinergi dalam mengusut tuntas praktik curang dalam tata niaga pangan. 

    “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam kebijakan pangan kita,” tambahnya.

    Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan Kementrian Perdagangan, Amin berkomitmen untuk terus mengawal regulasi yang mendukung produksi dalam negeri serta memberantas praktik monopoli dan oligopoli dalam rantai pasok pangan.

    “Kita ingin negara ini punya kedaulatan pangan sejati, bukan hanya sekadar jargon. Rakyat butuh bukti nyata bahwa harga stabil, petani sejahtera, dan pasar berjalan adil,” kata dia.

  • Ekonom Unand perkirakan daya beli naik setelah pencabutan kuota impor

    Ekonom Unand perkirakan daya beli naik setelah pencabutan kuota impor

    konsumen dalam negeri bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau bersaing sehingga bisa memicu daya beli masyarakat

    Padang (ANTARA) – Ekonom Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar), Efa Yonnedi memperkirakan daya beli masyarakat akan meningkat menyusul kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis.

    “Dengan pencabutan kuota impor ini artinya konsumen dalam negeri bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau bersaing sehingga bisa memicu daya beli masyarakat,” kata dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unand itu di Padang, Jumat.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo meminta Kabinet Merah Putih untuk menghapus kuota produk-produk impor dengan tujuan memperlancar para pengusaha Indonesia terutama yang bermitra dengan pihak global.

    “Jadi, kalau konsumen diuntungkan maka daya beli di masyarakat akan lebih meningkat,” ujar eks Konsultan Bank Dunia tersebut.

    Meskipun demikian, Efa mengingatkan kebijakan penghapusan kuota impor bisa saja berdampak langsung terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tanah air, terutama produk yang hampir sama dengan barang impor.

    Untuk mengantisipasi dampak atau kemungkinan terburuk terhadap pelaku UMKM, Efa yang juga Rektor Unand tersebut menyarankan Presiden atau pengambil kebijakan terus memantau serta melakukan evaluasi berkala.

    Namun demikian, ia tetap optimistis kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan menguntungkan konsumen di tanah air karena bisa mendapatkan harga yang baik atau bisa bersaing.

    Terpisah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis merupakan bentuk reformasi ekonomi yang progresif dan berani.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menyatakan langkah Presiden Prabowo tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat pemerintah yang serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai oleh kelompok rente dan praktik tidak sehat.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025