Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Komisi III DPR Minta Polisi Serius Tangani Pemerkosaan Balita di Garut: Pelaku Harus Dihukum Maksimal

    Komisi III DPR Minta Polisi Serius Tangani Pemerkosaan Balita di Garut: Pelaku Harus Dihukum Maksimal

    PIKIRAN RAKYAT – Kasus pemerkosaan dan pencabulan terhadap seorang balita di Garut oleh ayah, paman, dan kakek kandungnya mengundang perhatian serius dari anggota Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia.

    Ia menilai kejadian memilukan tersebut sebagai bentuk kebiadaban yang tak bisa ditoleransi dan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan cepat.

    “Peristiwa pemerkosaan dan pencabulan yang berulang dan dilakukan bergantian oleh ayah, kakek, dan paman (uwa) kandung dari anak tersebut, adalah sebuah kebiadaban,” kata Lola dalam keterangannya, Jumat, 11 April 2025.

    Lola juga mendorong kepolisian untuk tidak hanya berhenti pada penetapan dua tersangka, melainkan menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain serta menuntaskan kasus ini hingga ke akar. Ia mengingatkan agar kasus ini tidak dibiarkan menguap hanya karena sorotan media mereda.

    “Kepolisian harus melakukan penanganan secara serius, menyeluruh, dan cepat. Pelaku harus dihukum maksimal sebagai konsekuensi atas perbuatannya dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat lainnya,” tutur legislator Fraksi Partai NasDem ini.

    Tak hanya soal proses hukum, Lola juga menyoroti pentingnya pemenuhan hak-hak korban. Ia mengajak seluruh pihak untuk memberikan pendampingan psikologis dan memastikan kondisi kesehatan serta masa depan korban tetap terjaga.

    “Sebagai seorang ibu, saya mengajak semua pihak untuk terlibat dalam memberikan pendampingan psikologis dan memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi, terutama berkaitan dengan kondisi kesehatan dan masa depan korban,” ucapnya.

    Kendati demikian, di sisi lain mengapresiasi langkah cepat masyarakat Garut yang langsung memeriksakan kondisi korban dan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Menurutnya, keberanian warga untuk melapor patut ditiru agar kasus serupa bisa cepat ditangani dan dicegah.

    “Jangan takut dan jangan ragu melapor peristiwa serupa kepada pihak berwajib agar Penegakan hukum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

    Lola menyebut kasus ini sebagai puncak gunung es dari banyak kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di berbagai daerah. Untuk itu, ia mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komnas Perempuan, dan Polri untuk duduk bersama mencari solusi sistematis.

    “Perlu adanya upaya sistematis untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di kemudian hari. Saya mengajak semua pihak untuk memikirkan cara penanganan terbaik dan tercepat bagi kasus serupa,” ujarnya menegaskan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Legislator: Dubes untuk AS penting ditetapkan guna antisipasi dinamika

    Legislator: Dubes untuk AS penting ditetapkan guna antisipasi dinamika

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mengingatkan pentingnya Indonesia segera menetapkan Duta Besar untuk Amerika Serikat (AS) guna mengantisipasi berbagai dinamika politik dan kebijakan perdagangan AS, termasuk tarif impor yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

    “Kehadiran Dubes sangat vital untuk memahami sekaligus mengantisipasi berbagai kebijakan AS, termasuk isu tarif impor yang berdampak pada ekspor Indonesia,” kata Sarifah kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Dia pun mendorong penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan AS untuk mencari solusi alternatif dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS.

    “Kerja sama bilateral harus terus diperkuat sebagai langkah strategis mencari jalan tengah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) bergotong royong untuk memperkuat kemandirian ekonomi dalam negeri.

    “Kita perlu mengurangi ketergantungan dengan memperkuat fondasi ekonomi domestik, sekaligus mencari peluang pasar baru,” ucapnya.

    Dia menilai langkah tersebut krusial mengingat AS merupakan mitra dagang strategis Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral mencapai miliaran dolar AS setiap tahunnya.

    “Kehadiran diplomat tetap di Washington DC diharapkan dapat lebih memuluskan komunikasi dan negosiasi antara kedua negara,” kata dia.

    Sebelumnya, Senin (7/4), Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menilai kosongnya kursi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) tidak akan memengaruhi proses negosiasi kebijakan tarif AS nanti.

    Menurut dia, tim delegasi yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu mampu melakukan negosiasi dalam pertemuan tingkat tinggi dengan pihak AS mengingat jabatan yang setara menteri.

    “Ya kita kan kalau begini (proses negosiasi) udah high level (pertemuan tingkat tinggi) ya,” kata Havas usai konferensi pers di Jakarta.

    Ia mengatakan bahwa jabatan duta besar Indonesia untuk AS masih belum terisi disebabkan karena adanya pergantian pemerintahan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hakim Tolak Eksepsi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sidang Lanjut ke Tahap Pembuktian

    Hakim Tolak Eksepsi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sidang Lanjut ke Tahap Pembuktian

    PIKIRAN RAKYAT – Majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Hal ini disampaikan majelis hakim dalam sidang putusan sela yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 11 April 2025.

    “Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum Terdakwa Hasto Kristiyanto tidak dapat diterima,” kata ketua majelis hakim Rios Rahmanto membacakan putusan sela.

    Atas ditolaknya eksepsi Hasto, maka majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

    “Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas,” ujar hakim.

    Dakwaan Hasto

    JPU KPK mendakwa Hasto Kristiyanto menyuap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta. Suap diberikan dengan tujuan memuluskan proses PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.

    Jaksa dalam surat dakwaannya menyebut, Hasto menyuap Wahyu bersama-sama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku pada Juni 2019 hingga Januari 2020.

    “Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan PAW Caleg Terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025.

    Jaksa juga mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Jaksa menyebut Hasto memerintahkan Harun Masiku merendam ponsel ke dalam air setelah mendapat kabar Anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.

    “Sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku,” kata jaksa.

    “Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh Petugas KPK, kemudian Terdakwa melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu (standby) di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK,” ucap jaksa melanjutkan.

    Kemudian bertempat di sekitar salah satu hotel di Jakarta Pusat, Harun Masiku bertemu Nurhasan. Menindaklanjuti perintah Hasto atas bantuan Nurhasan, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak.

    Perbuatan merintangi penyidikan lainnya yakni, Hasto sempat dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku pada 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut pada 6 Juni 2024, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK. Kusnadi pun menuruti perintah Hasto.

    “Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum Terdakwa diperiksa sebagai saksi, Terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi, namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam,” ucap jaksa.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, kata Jaksa, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan kepada Kusnadi sehingga penyidik menyita ponsel Hasto dan Kusnadi. Namun, penyidik tidak menemukan telepon genggam milik Kusnadi yang berisi informasi terkait Harun Masiku.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rocky Gerung: Dasco Fasilitasi Pertemuan Aktivis dengan Prabowo

    Rocky Gerung: Dasco Fasilitasi Pertemuan Aktivis dengan Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Akademisi Rocky Gerung menyebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bakal memfasilitasi pertemuan langsung antara akademisi hingga aktivis yang selama ini kerap mengkritik pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sudah disampaikan Dasco saat bertemu Rocky Gerung di Senayan Park, Jakarta beberapa waktu lalu.

    Dalam pertemuan tersebut, Dasco menanyakan langsung apa yang diinginkan dari kelompok oposisi.

    “Di dalam soal ini, itu kan sebetulnya Dasco menginginkan juga ada sesuatu yang riil yang tuntut oposisi,” ujar Rocky Gerung dilihat dalam channel YouTube resminya, pada Jumat (11/4/2025).

    Dasco, kata Rocky, bahkan menghubungi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjembatani pertemuan para akademisi hingga aktivis yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Menurut dia, perbedaan tak menghalangi pertemuan dan tukar pikiran.

    “Pak Dasco menghubungi Pak Presiden, dan Pak Presiden mengatakan oke bertemu saja, jadi fungsi Pak Dasco adalah berupaya mencairkan ketegangan yang sebetulnya tidak ada alasan ngapain tegang dengan oposisi kan,” tutur Rocky Gerung.

    Rocky Gerung menilai pertemuan para akademisi dan aktivis di kawasan Senayan, Jakarta, kemarin, merupakan bentuk kematangan Dasco dalam berpolitik. “Sebagai politisi Dasco tentu paham cara-cara ‘makan bubur dari pinggir atau langsung’,” kata Rocky.

    Untuk itu, Rocky menekankan agar tak ada yang perlu dicemaskan dari pertemuannya dengan Dasco tersebut. Rocky memastikan dirinya akan tetap berdiri dari garis depan untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang tak pro terhadap kepentingan rakyat.

    “Saya ingin jadi juru bicara mahasiswa, menjadi juru bicara kampus, bukan jadi juru bicara universitas. Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan, mereka yang cemas itu artinya tidak paham politik itu didalilkan untuk dimenangi melalui tarung argumen bukan pasar sentimen oleh para buzzer,” tegasnya.

    Rocky Gerung menganggap Dasco sebagai kawan dalam bertukar pikiran soal politik. Rocky bahkan menyebut hubungan itu dengan akronim kawan politik Dasco atau kapolda.

    Ini disampaikan Rocky Gerung merespons tudingan banyak pihak soal pertemuannya dengan Dasco beberapa wakt lalu. Sejumlah pihak menuduh Rocky sebagai anak didik Dasco (adidas) atau kawan binaan Dasco (jabinda), dua istilah yang santer diberitakan.

  • Disentil KPK, Adies Kadir Ngaku Baru Lapor LHKPN karena Sibuk

    Disentil KPK, Adies Kadir Ngaku Baru Lapor LHKPN karena Sibuk

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengungkapkan alasan baru menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (10/4/2025) malam. 

    Sebelumnya, KPK mengingatkan masih ada satu pimpinan DPR yang belum menyerahkan LHKPN yang batas akhir penyerahan pada Jumat (11/4/2025).

    “Alhamdulillah sudah semalam (menyerahkan LHKPN),” ujar Adies saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Adies mengaku, belum sempat menyerahkan LHKPN karena selama ini, dirinya sibuk di daerah pemilihannya (Dapil).

    “Saya sibuk di Dapil selama bulan puasa dan Lebaran kemarin. Alhamdulillah kemarin sudah lapor sebelum batas akhirnya hari ini,” tandas wakil ketua umum Partai Golkar ini.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan masih ada satu dari lima pimpinan DPR periode 2024-2029 yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun pelaporan 2024.

    “Untuk informasinya, empat sudah, satu masih belum dan ini nanti kita akan update lagi,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/4/2025). 

    KPK belum berencana melayangkan teguran terhadap yang bersangkutan. Hal itu mengingat, masih ada waktu baginya untuk menyampaikan LHKPN tepat waktu hingga hari ini. “Peneguran tentunya akan dilakukan bila adanya keterlambatan. Masih ada waktu satu hari lagi,” ujar Tessa. 

    Sementara itu, hingga 9 April 2025, KPK mencatat masih terdapat 16.867 penyelenggara negara atau wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN. Dari eksekutif, yang belum menyampaikan LHKPN sebanyak 12.423 orang; dari legislatif ada 3.456 orang; dari yudikatif ada 7 orang; dari BUMN/BUMD ada 981 orang. 

  • Sadis! Dipicu Kinerja Buruk ART Asal Banyumas Disiksa Majikan, Rambut Dijambak Badan Ditendang – Halaman all

    Sadis! Dipicu Kinerja Buruk ART Asal Banyumas Disiksa Majikan, Rambut Dijambak Badan Ditendang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Suami istri berinisial SSJH dan AMS melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART) yang berinisial SR di Pulogadung, Jakarta Timur. Peristiwa itu ternyata sudah terjadi sejak November 2024 hingga Februari 2025.

    Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan pelaku yang merupakan pasutri menganiaya korban karena tak puas atas hasil kerja. Menurutnya, korban diberi tugas untuk mengurusi tiga anak.

    “Melakukan penganiayaan itu dengan cara dipukul, dijambak, ditendang, dibenturkan ke meja dan juga ke lantai,” katanya di Polres Metro Jakarta Timur, Jumat (11/4/2025).

    “Bahkan rambutnya dipotong dengan acak-acakan oleh majikan perempuannya,” imbuh dia.

    Pihak kepolisian menyebut SSJH selaku ibu dari anak-anak yang diasuh korban merupakan pelaku utama yang menginisiasi penganiayaan.  

    Adapun akibat penganiayaan itu, korban yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah menderita luka berat dan sudah mendapat penanganan intensif di RSUD Banyumas.

    “Kami dari Polres Jakarta Timur sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang ada di Banyumas, Polres Banyumas maupun Pihak UPT PPA yang ada di Banyumas,” ujar dia.

    Keterangan dari korban, majikannya juga melakukan keterlambatan pembayaran gaji.

    Apabila upahnya dibayar pun tidak sesuai dengan nominal yang disepakati dengan alasan tak puas kinerja korban.

    Sejumlah barang bukti turut diamankan dari TKP satu diantaranya rekaman CCTV. 

    Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 44 ayat 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pasal 351 ayat 2 KUHP.

    “Ancaman pidananya maksimal 10 tahun penjara,” kata dia.

    Diketahui kasus ART asal Banyumas, Jawa Tengah dianiaya majikan di Jakarta, viral setelah video kondisi korban tersebar lewat Whatsapp.

    Video tersebut juga diunggah akun Instagram pribadi anggota DPR RI, Ahmad Sahroni.  Korban disebut berasal dari Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 

    Sedangkan majikannya, tinggal di Pulogadung, Jakarta. Dalam video berdurasi 2 menit 46 detik itu, korban mengalami luka pada sekujur tubuhnya. 

    Wajah korban tampak babak belur dan ada beberapa luka lebam pada bagian punggungnya. 

    Selain itu, kepala dan telinga korban juga mengalami luka-luka. 

    Atas kondisi itu, korban yang disebut baru bekerja selama dua bulan di Jakarta akhirnya pulang ke rumah.

  • DPR minta RS perketat seleksi tenaga medis imbas kasus dokter PPDS

    DPR minta RS perketat seleksi tenaga medis imbas kasus dokter PPDS

    Polda Jabar saat menghadirkan tersangka berinisial PAP atas kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada keluarga pasien di Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/4/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

    DPR minta RS perketat seleksi tenaga medis imbas kasus dokter PPDS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 11 April 2025 – 11:49 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta seluruh rumah sakit (RS) memperketat seleksi tenaga medis dan residen untuk mencegah berulangnya kasus seperti pemerkosaan oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran.

    “Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi rumah sakit agar menerapkan manajemen seleksi dan pengawasan yang lebih ketat untuk mengantisipasi kejadian serupa,” kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Pimpinan DPR di bidang kesejahteraan rakyat (kesra) itu pun meminta agar pelaku pemerkosaan itu dihukum seberat-beratnya.

    Menurut Cucun, tidak ada toleransi terhadap tindakan pemerkosaan, terlebih jika dilakukan oleh tenaga medis yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat.

    “Lebih-lebih tempatnya di rumah sakit yang berkewajiban untuk memastikan keamanan bagi masyarakat,” kata dia.

    Ia mengingatkan pelaku harus tetap diproses secara hukum, walaupun telah di-blacklist Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan menyampaikan permintaan maaf.

    “Tindakan pelaku tetap harus diproses hukum untuk mendapatkan sanksi. Hal ini sebagai upaya penegakan keadilan dan edukasi publik,” ucapnya.

    Ia juga mendorong adanya kerja sama yang erat antara pihak manajemen RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan Universitas Padjadjaran dalam pemulihan korban.

    Dia menekankan pentingnya pendampingan psikologis dan sosial secara optimal agar korban bisa bangkit dari trauma.

    “Hal ini untuk memastikan bahwa pendampingan terhadap korban dan proses pemulihan benar-benar optimal sehingga dampak psikologis dan sosial dapat diatasi,” kata dia.

    Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat menahan seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) berinisial PAP (31) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

    Polisi juga mengungkapkan adanya indikasi kelainan perilaku seksual pada pelaku, yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien. Temuan itu berdasarkan pemeriksaan awal terhadap dokter PPDS terduga pelaku pemerkosaan berinisial PAP (31).

    Sumber : Antara

  • Komisi VII DPR dukung hilirisasi sawit untuk pembangunan ekonomi

    Komisi VII DPR dukung hilirisasi sawit untuk pembangunan ekonomi

    Ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dan DPR dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada sektor pangan, perkebunan dan industri kelapa sawit

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendukung upaya PTPN IV PalmCo dalam melaksanakan transformasi pembangunan ekonomi nasional melalui hilirisasi sawit.

    Ketua Tim Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, PTPN IV PalmCo memiliki peran penting dalam menopang sektor pangan nasional.

    Selain itu, ia menambahkan perusahaan pun diharapkan terus menciptakan inovasi dalam pengembangan industri sawit, termasuk melalui hilirisasi.

    “Ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dan DPR dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada sektor pangan, perkebunan dan industri kelapa sawit,” ujar Saleh.

    Sementara itu, Wakil Ketua Tim Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengapresiasi berbagai kemajuan yang telah dicapai PTPN IV PalmCo dalam upaya hilirisasi, antara lain berupa produk minyak goreng, biogas dan biodiesel.

    Tak hanya itu, PTPN IV PalmCo juga berhasil melakukan hilirisasi pada sektor pangan, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta melalui program akselerasi pengembangan energi terbarukan.

    Selain turut mendukung program prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemerataan ekonomi serta dalam membangun lingkungan hidup, langkah-langkah PTPN IV PalmCo juga selaras Asta Cita Presiden RI untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Di sisi lain, Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung upaya peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk melalui hilirisasi.

    Sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara dan Proyek Strategis Nasional, PTPN IV PalmCo memiliki tiga program prioritas utama, yaitu peningkatan produktivitas kebun inti dan kebun petani sawit, penguatan hilirisasi berbasis inovasi teknologi serta pengembangan kemitraan ekonomi masyarakat.

    “Kami menyadari bahwa tantangan di sektor ini sangat kompleks. Mulai dari isu produktivitas, keberlanjutan lingkungan, nilai tambah produk, hingga distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Jatmiko.

    PalmCo saat ini telah memiliki produk downstream berupa RBDPO, PFAD, Olein, dan Stearin, dan kini sedang mengembangkan berbagai produk turunan lainnya mulai dari biodiesel hingga mengkaji sustainable aviation fuel untuk industri penerbangan.

    “Kondisi makro industri dan global tentu membuat tantangan untuk hilirisasi semakin besar, namun dengan dukungan dan kolaborasi yang efektif, kami yakin tantangan tersebut bisa kita atasi bersama,” ujar Jatmiko.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR dukung pariwisata Trenggalek tanpa merusak alam

    Anggota DPR dukung pariwisata Trenggalek tanpa merusak alam

    Trenggalek, Jatim (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur sebagai alternatif penggerak ekonomi yang ramah lingkungan tanpa harus merusak kelestarian ekologi yang ada di daerah itu.

    Novita usai mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Event Berbasis Budaya di Trenggalek, Jumat, menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dalam membangun ekonomi daerah.

    “Timur Tengah spiritnya sekarang transisi dari minyak ke pariwisata. Kita juga harus dorong ekonomi tanpa merusak alam. Tidak semua hal yang berkaitan dengan tambang menghasilkan uang lebih besar dibanding pariwisata, jika dikelola serius,” ujarnya.

    Novita mencontohkan Uni Emirat Arab yang sukses menjadikan Dubai sebagai destinasi wisata global, menyumbang lebih dari 12 persen PDB nasional.

    Menurutnya, transformasi seperti itu menunjukkan bahwa pariwisata bukan sekadar sektor pelengkap, melainkan sektor utama yang berkelanjutan.

    Founder UPRINTIS Indonesia itu juga menyebut potensi wisata religi di Trenggalek yang belum tergarap optimal.

    Ia mendorong Pemkab membangun narasi sejarah dan budaya lokal yang dikemas dalam bentuk paket wisata, termasuk bekerja sama dengan asosiasi agen perjalanan.

    “Saya sudah komunikasi dengan Bapak Bupati dan Asosiasi Travel Agen Indonesia. Harapannya bisa dibuat daftar paket wisata yang siap dijual ke pasar nasional. Jadi masyarakat dari daerah lain bisa berwisata ke Trenggalek, tidak harus ke luar negeri,” katanya.

    Selain wisata budaya dan religi, Novita juga menyoroti potensi pengembangan medical tourism. Ia menilai Trenggalek memiliki peluang besar di sektor ini jika fasilitas dan tenaga medis ditingkatkan.

    “Kita lihat Malaysia, kalau sakit sedikit saja orang sudah ke sana. Mereka bahkan menyiapkan paket wisata untuk pasien rawat jalan. Saya mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah dokter besar untuk investasi klinik utama di Trenggalek,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, kapasitas RSUD Trenggalek saat ini belum mencukupi. Di bidang jantung, misalnya, rumah sakit tersebut menerima hingga 200 pasien per hari dan terpaksa menolak sebagian karena keterbatasan.

    “Dengan dukungan klinik-klinik utama ke depan, orang sakit tidak perlu lagi ke Tulungagung, Kediri, atau Surabaya. Saya punya cita-cita Trenggalek menjadi kota dengan layanan medical tourism yang siap bersaing,” tutupnya.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua Komisi I minta ketegasan Pemerintah bongkar penyokong KKB

    Wakil Ketua Komisi I minta ketegasan Pemerintah bongkar penyokong KKB

    Benar-benar membongkar pihak-pihak yang selama ini menyokong, baik dana, pelatihan, maupun peralatan-peralatan lainnya.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta ketegasan Pemerintah untuk membongkar pihak yang selama ini menyokong kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam menjalankan aksinya hingga menewaskan warga sipil.

    Dave Laksono mengatakan bahwa aparat keamanan dan penegak hukum serta intelijen perlu menelisik secara tegas dari mana KKB memperoleh sokongan dana sampai dengan peralatan persenjataan.

    “Benar-benar membongkar pihak-pihak yang selama ini menyokong, baik dana, pelatihan, maupun peralatan-peralatan lainnya, sehingga organisasi ini (KKB) tetap berjalan dan menghancurkan fasilitas umum, menghambat, dan bahkan merusak pembangunan, serta menewaskan warga sipil,” kata Dave di Jakarta, Jumat.

    Disebutkan bahwa hal itu perlu dilakukan oleh Pemerintah dengan segala macam platform, baik dalam negeri maupun luar negeri.

    “Beberapa kali terungkap, ada personel TNI/Polri yang menjual senjata dan peluru kepada kelompok-kelompok militer tersebut, separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka),” kata wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen itu.

    Ia menilai ketegasan dari Pemerintah perlu mengingat permasalahan di Papua sudah berlangsung selama puluhan tahun dan memakan banyak korban dari sipil, militer, polisi, hingga warga negara asing (WNA).

    “Kita harus bisa berpikir bahwa mungkin tidak akan bisa selesai sepenuhnya. Akan tetapi, harus ada upaya-upaya drastis dari Pemerintah,” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa Pemerintah mengutuk keras aksi kekerasan KKB di Yahukimo, Papua, yang menewaskan 11 pendulang emas.

    “Pemerintah mengutuk keras kekerasan yang terjadi di Yahukimo, Papua, pada tanggal 5–8 April 2025 yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia oleh oknum bersenjata di Papua,” ucap Budi dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (10/4).

    Sementara itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengatakan bahwa narasi yang menyebutkan bahwa korban tewas oleh penyerangan KKB di Yahukimo, Papua, merupakan agen intelijen dari TNI itu merupakan propaganda yang hendak menyudutkan pemerintah Republik Indonesia dan TNI.

    Kepala Biro Informasi dan Humas Kementerian Pertahanan Frega Wenas meminta agar seluruh pihak bersifat jeli dalam menerima narasi disinformasi dan malainformasi tersebut karena korban betul-betul merupakan warga sipil yang sedang mendulang tambang emas secara ilegal.

    “Jadi, propaganda dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar,” kata Frega di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (10/4).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025