Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Atalia Apresiasi Langkah Berbagai Pihak dalam Kasus Dokter Residen Unpad Rudapaksa Keluarga Pasien – Halaman all

    Atalia Apresiasi Langkah Berbagai Pihak dalam Kasus Dokter Residen Unpad Rudapaksa Keluarga Pasien – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota DPR RI Komisi VIII, Atalia Praratya mengapresiasi sejumlah pihak dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan Priguna Anugerah Pratama (PAP), dokter reseden Universitas Padjadjaran (Unpad) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat.

    Atalia mengatakan berbagai pihak itu mampu menunjukkan perhatiannya terhadap perlindungan korban.

    “Saya bersyukur juga berterima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras sehingga membuat proses dari mulai terjadinya kasus ini sampai dengan hari ini terlihat lancar,” ungkap Atalia dalam konferensi pers, Sabtu (12/4/2025).

    Pertama, Atalia mengapresiasi RSHS sangat responsif membantu proses pelaporan korban kepada pihak kepolisian.

    “Mereka juga berkomitmen menjaga kerahasiaan, saya kira ini penting sekali sampai hari ini kita bisa menjaga korban sehingga tidak terganggu secara psikisnya, karena untuk menyelesaikan traumanya saja yang bersangkutan masih butuh waktu,” ungkap Atalia.

    Atalia juga mengapresiasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang langsung membekukan program pendidikan spesialis untuk melakukan evaluasi.

    “Termasuk mencabut izin praktik dokter yang bersangkutan,” ujarnya.

    Selain itu, pihak Unpad juga diapresiasi Atalia karena telah memberi sanksi tegas dengan memecat dan mengeluarkan pelaku.

    “Kemudian kita juga mendapatkan bantuan dukungan Kemen PPA melalui UPTD PPA Kota Bandung dan juga Jawa Barat ya jadi mereka memberikan bantuan konseling dan juga psikologi forensik begitu.”

    “Kami juga bersyukur karena ternyata Jabar Bantuan Hukum juga mendapat kepercayaan dari keluarga korban untuk mendampingi kasus hukum ini,” ungkapnya.

    Pada kesempatan itu, Atalia menyoroti adanya faktor relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual.

    Kata Atalia, kasus-kasus kekerasan seksual sangat marak terjadi dan muncul ke permukaan.

    “Kita tahu bahwa ini fenomena gunung es, yang muncul adalah mereka-mereka yang berani speak up,” ujarnya.

    Mengutip data Komnas Perempuan tahun 2022, Atalia menyebut sekitar 60 persen korban kasus tindakan kekerasan tidak berani untuk melapor dan harus menjadi perhatian khusus.

    “Kasus-kasus belakangan ini begitu bermunculan ya dari mulai ini tercatat kasus guru besar UGM ini 
    diberhentikan karena terbukti melecehkan banyak mahasiswinya.”

    “Kemudian kasus pesantren Jombang, jadi ini antara relasi kuasa antara kiai dengan santrinya, kemudian Kapolres Ngada begitu, ini seseorang yang dianggap atau institusi yang dianggap mampu untuk melindungi warga masyarakat justru menjadi predator bagi anak-anak kecil gitu ya,” ujarnya.

    “termasuk yang terakhir ini adalah yang muncul ke permukaan yaitu dokter residen Unpad spesialis ya, PAP yang kita sebut seperti itu,” ungkap Atalia.

    Karier Dokter PAP Lenyap

    TAMPANG TERSANGKA – Priguna Anugerah Pratama, dokter residen terduga pelaku rudapaksa keluarga pasien RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Priguna terdaftar sebagai peserta didik baru Program Studi Spesialis Anestesi Universitas Padjadjaran, Bandung. (Kolase Tribunnews)

    Sementara itu, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) langsung mengambil langkah tegas terhadap Priguna Anugerah Pratama (PAP) dengan mencabut Surat Izin Praktik (SIP) dan menonaktifkan Surat Tanda Registrasi (STR).

    Priguna Anugerah Pratama telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat.

    “KKI secara resmi menonaktifkan Surat Tanda Registrasi (STR) milik yang bersangkutan pada Kamis (10/4/2025), segera setelah status tersangka ditetapkan oleh aparat penegak hukum,” ujar Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) drg Arianti Anaya, MKM pada keterangan resmi, Jumat (11/5/2025).

    Langkah ini diikuti dengan koordinasi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencabut Surat Izin Praktik (SIP) atas nama Priguna Anugerah Pratama.

    Arianti menegaskan pencabutan STR dan SIP merupakan sanksi administratif tertinggi dalam profesi kedokteran di Indonesia.

    “Dengan demikian, setelah SIP dicabut, yang bersangkutan tidak dapat lagi berpraktik sebagai dokter seumur hidup,” tegasnya.

    Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Kesehatan juga telah memerintahkan penghentian sementara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif di RSUP Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat.

    Penghentian ini bertujuan memberikan ruang untuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola dan pengawasan dalam pelaksanaan program PPDS di RSHS.

    “Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu menghasilkan sistem pengawasan yang lebih ketat, transparan, dan responsif terhadap potensi pelanggaran hukum maupun etika oleh peserta program pendidikan dokter spesialis,” tutup drg Arianti.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Aisyah Nursyamsi)

  • Titiek Soeharto tekankan penyerapan gabah petani dilakukan maksimal

    Titiek Soeharto tekankan penyerapan gabah petani dilakukan maksimal

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penyerapan gabah petani bisa dilakukan secara maksimal demi ketahanan pangan nasional.

    “Koordinasi harus maksimal agar distribusi dan penyerapan hasil petani berjalan lancar,” kata Titiek sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Titiek menekankan hal itu saat melakukan kunjungan kerja bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Gudang Bulog Siron, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

    Menurutnya, Aceh Besar sebagai daerah produsen memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sehingga dia menekankan agar penyerapan gabah bisa dilakukan lebih maksimal.

    Lebih lanjut dia menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menjaga ketersediaan dan kualitas pangan.

    “Kami ingin memastikan bahwa stok beras tersedia dengan baik, kualitas penyimpanannya terjaga, dan bantuan pangan tepat sasaran,” ucapnya.

    Ia menambahkan, hal itu penting untuk melindungi masyarakat, apalagi dalam situasi ekonomi global yang masih belum stabil.

    Dalam rangka mengakselerasi capaian target pengadaan setara 3 juta ton beras secara nasional, Bapanas bersama Komisi IV DPR RI melakukan pemantauan langsung terhadap serapan gabah dan beras petani di Provinsi Aceh untuk memastikan hasil panen petani terserap secara optimal.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa Aceh memiliki posisi strategis dalam mendukung penguatan cadangan beras nasional.

    Ia menekankan pentingnya optimalisasi peran Bulog dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyerap gabah petani.

    “Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah penting dalam strategi pengadaan nasional. Kami ingin memastikan Bulog dan seluruh pemangku kepentingan menyerap gabah petani secara optimal,” ujar Ketut.

    Disebutkannya, hingga 8 April 2025, realisasi pengadaan beras oleh Kanwil Bulog Aceh melalui mekanisme penugasan dan komersial telah mencapai 55.428 ton, dengan total stok beras yang dikuasai sebesar 81.853 ton, serta pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4.587 ton.

    Sementara itu, secara nasional serapan Bulog mencapai 817 ribu ton setara beras atau 27 persen dari total target 3 juta ton. Hingga saat ini, stok beras di Bulog mencapai 2,2 juta ton.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan pemenuhan stok pangan dari produksi dalam negeri merupakan sejalan dengan tekad dan komitmen dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus mengutamakan pemenuhan stok pangan dari hasil produksi petani dalam negeri. Ini bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga bentuk keberpihakan pada petani lokal dan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” kata Arief.

    Arief menegaskan pemerintah terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pengadaan pangan nasional, termasuk memastikan serapan gabah petani berjalan maksimal, agar stok cadangan beras pemerintah terjaga dan harga di tingkat petani tetap menguntungkan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tarik Ulur Tarif Trump, DPR AS Malah Bingung

    Tarik Ulur Tarif Trump, DPR AS Malah Bingung

    Bisnis.com, JAKARTA- Keputusan mendadak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menghentikan sementara tarif perdagangan selama 90 hari memantik reaksi tajam dari anggota parlemen serta pasar keuangan. 

    Jeda kebijakan ini diumumkan pada hari Rabu (9/10/2025) waktu setempat, di tengah berlangsungnya sidang Dewan Perwakilan Rakyat AS mengenai kebijakan perdagangan.

    Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial pada saat yang hampir bersamaan dengan kesaksian Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, di hadapan Sub-komite Perdagangan DPR. 

    Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan strategis tersebut belum dikomunikasikan secara menyeluruh kepada pejabat perdagangan utama pemerintah AS.

    “Ya, saya tahu keputusan itu dibuat beberapa menit yang lalu. Itu adalah sesuatu yang sedang dibahas,” ujar Greer ketika ditanya oleh Steven Horsford, anggota kongres Demokrat dari Nevada, perihal kapan menerima informasi penundaan tarif tersebut.

    Mengutip Channel News Asia (CNA) pada Sabtu (12/4/2025), Jamieson Greer menjelaskan bahwa dirinya tidak mencantumkan keputusan tersebut dalam pernyataan pembuka karena belum berdiskusi langsung dengan Presiden Trump. 

    Sontak, pernyataan tersebut memicu kritik tajam dari Horsford yang mempertanyakan koordinasi dan transparansi dalam penetapan kebijakan dagang yang berdampak luas. 

    “Jadi Anda, perwakilan perdagangan belum berbicara kepada Presiden AS soal penataan ulang perdagangan global, tetapi dia [Trump] mengumumkannya melalui sebuah cuitan? Apakah ini manipulasi pasar?” tegas Horsford.

    Melansir CBS News, pasar saham AS langsung merespons positif keputusan jeda tarif ini, usai sebelumnya mengalami tekanan akibat pengumuman awal terkait kebijakan tarif universal sebesar 10% untuk hampir seluruh negara, dan tarif khusus sebesar 125% untuk produk asal China. 

    Sebagai balasan, Beijing juga telah menaikkan tarifnya terhadap barang-barang asal AS.

    Adapun, Horsford mengecam minimnya strategi komprehensif pemerintah dalam penataan ulang sistem perdagangan global. Dia menyebut langkah Trump berisiko menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat AS. “Tidak ada strategi. Tidak ada rencana,” ujarnya dengan nada tinggi.

    Horsford menegaskan tarif adalah alat. “Tarif dapat digunakan dengan cara yang tepat untuk melindungi lapangan kerja dan usaha kecil di AS, tetapi bukan itu yang dilakukannya,” lanjutnya.

    Meskipun Greer mengaku bahwa ini bukan manipulasi pasar, namun Horsford menekankan bahwa ketidakselarasan dan minimnya komunikasi antar-lembaga pemerintahan justru bisa membuka celah terjadinya spekulasi yang tidak sehat.

    “Presiden terpilih dan dia menjalankan kebijakan perdagangan dan saya menasihatinya dan melaksanakan kebijakannya,” ujar Greer menegaskan perannya.

    Horsford menyatakan bahwa kondisi ini telah menciptakan ketidakpastian ekonomi dan berdampak nyata pada kesejahteraan warga.  “Ini dapat menimbulkan kerugian besar pada rakyat Amerika, yang merupakan kekhawatiran kami sejak awal,” pungkas Horsford.

  • Wakil Ketua DPR Adies Kadir Baru Setor LHKPN H-1 Penutupan Pelaporan

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir Baru Setor LHKPN H-1 Penutupan Pelaporan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkapkan bahwa dirinya telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (10/4/2025) malam, sehari sebelum batas akhir pelaporan yang jatuh pada Jumat (11/4/2025).

    “Alhamdulillah sudah semalam [melaporkan LHKPN ke KPK],” ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi, di Jakarta pada Jumat (11/4/2025).

    Legislator Golkar ini mengaku baru bisa melaporkan LHKPN pada H-1 penutupan karena kesibukan bekerja di daerah pemilihan (dapil) selama periode Ramadan dan Lebaran.

    “Saya sibuk di Dapil selama bulan Puasa dan Lebaran kemarin. Alhamdulillah kemarin sudah lapor sebelum batas akhirnya hari ini [Jumat, 11 April],” terangnya.

    Berdasarkan data KPK yang ditarik per 9 April 2025, terdapat 16.867 dari 416.723 penyelenggara negara wajib lapor (WL) yang belum menyampaikan LHKPN menjelang batas akhir pelaporan 11 April 2025.

    Dari ribuan orang WL legislatif yang belum melapor, satu di antaranya adalah pimpinan DPR RI. Namun, KPK tak mengungkap lebih lanjut siapa pimpinan DPR yang belum menyampaikan LHKPN ke KPK.  

    “Untuk informasinya, empat [pimpinan DPR] sudah, satu masih belum, dan ini nanti kita akan update lagi,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (10/4/2025). 

  • Gaji WHV di Australia berapa? Bisa Nabung Banyak di Indonesia

    Gaji WHV di Australia berapa? Bisa Nabung Banyak di Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Program Working Holiday Visa (WHV) Australia makin populer di kalangan Gen Z Indonesia. Banyak yang menjadikannya sebagai jalan untuk mencari pengalaman internasional, belajar hidup mandiri, sekaligus berburu cuan dalam mata uang asing. Bahkan, ada yang bilang penghasilan WHV bisa ngalahin gaji anggota DPR. Tapi benarkah demikian?

    Berikut ulasan lengkap dan faktual mengenai potensi penghasilan WHV di Australia tahun 2025, termasuk konversinya ke rupiah dan tips agar bisa menabung banyak saat kembali ke tanah air.

    Apa Itu WHV Australia dan Mengapa Jadi Incaran?

    Working Holiday Visa (WHV) adalah visa khusus yang memberi kesempatan bagi anak muda dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk bekerja dan berlibur di Australia selama satu tahun.

    Program ini bisa diperpanjang hingga tiga tahun jika memenuhi sejumlah syarat, seperti menyelesaikan pekerjaan tertentu di wilayah regional Australia. Program WHV memberi peluang untuk:

    Bekerja sambil berlibur Mendapat pengalaman internasional Mengasah kemampuan bahasa Inggris Menabung dalam mata uang asing (AUD)

    Bagi banyak pemuda, WHV adalah kombinasi ideal antara petualangan, eksplorasi budaya, dan penghasilan besar. Tak heran jika program ini selalu ramai peminat setiap tahunnya.

    Syarat WHV Australia 2025

    Beberapa syarat dasar WHV untuk warga Indonesia:

    Berusia 18–30 tahun Punya paspor yang masih berlaku Memiliki dana minimal AUD 5.000 (setara lebih dari Rp50 juta) Lulus syarat kesehatan dan karakter Mendapat Letter of Support dari pemerintah Belum pernah ikut WHV Australia sebelumnya (kecuali untuk perpanjangan) Gaji WHV Australia 2025: Benar Lebih Besar dari Gaji DPR?

    Gaji minimum nasional Australia pada tahun 2025 diperkirakan tetap berkisar di angka AUD 23 per jam. Jika dikonversi ke rupiah dengan kurs AUD 1 = Rp10.600, maka:

    AUD 23 setara Rp243.800 per jam.

    Dengan jam kerja standar 38–40 jam per minggu, maka rata-rata penghasilan per bulan adalah:

    AUD 3.500 – 4.000 = Rp37 juta – Rp42 juta per bulan.

    Sementara itu, total gaji dan tunjangan anggota DPR RI diperkirakan berkisar di angka Rp66 juta – Rp80 juta per bulan. Artinya, WHV bisa menghasilkan penghasilan yang setara, bahkan lebih besar dalam kondisi tertentu.

    Banyak pekerja WHV yang bisa meraup gaji AUD 6.000 – 8.000 per bulan (Rp63 juta – Rp84 juta), terutama mereka yang:

    Bekerja di sektor konstruksi atau pertambangan Mengambil shift malam dan lembur Menjalani kerja fisik dengan insentif tinggi Berada di lokasi dengan kekurangan tenaga kerja Pekerjaan Favorit WHV dan Kisaran Gajinya

    Hospitality

    Gaji rata-rata: AUD 23 – 30 per jam Chef berpengalaman: hingga AUD 35 per jam Bartender: sekitar AUD 28 per jam

    Konstruksi

    Gaji dasar: mulai dari AUD 30 per jam Spesialis teknis: bisa capai AUD 50 per jam

    Perkebunan (Farm Work)

    Gaji: mulai AUD 25,41 per jam Bisa berbasis hasil panen (piece rate)

    Industri Pertambangan (FIFO)

    Cleaner: AUD 29 – 36 per jam Fasilitas makan & akomodasi biasanya ditanggung perusahaan

    Pekerjaan Kantoran (Admin)

    Gaji: AUD 25 – 40 per jam Umumnya tersedia di kota besar seperti Sydney atau Melbourne Potongan Pajak dan Superannuation

    Penghasilan WHV dikenai pajak penghasilan sebesar 15% hingga AUD 45.000 per tahun. Jika penghasilan melebihi batas itu, maka akan dikenakan tarif progresif yang lebih tinggi.

    Selain itu, ada kontribusi superannuation (dana pensiun) sebesar 11% dari gaji kotor yang disetorkan oleh pemberi kerja. Dana ini bisa diklaim saat kembali ke Indonesia, meskipun akan dipotong pajak tambahan.

    Biaya Hidup di Australia

    Walau gajinya besar, biaya hidup di Australia juga tinggi. Perkiraan biaya hidup per bulan:

    Akomodasi: AUD 150 – 250 per minggu Makanan: AUD 70 – 150 per minggu Transportasi: AUD 30 – 50 per minggu Kebutuhan lainnya: AUD 50 – 100 per minggu Total biaya hidup: sekitar AUD 1.200 – 1.800 per bulan (Rp12,7 juta – Rp19 juta). Sisanya bisa ditabung, apalagi jika gaya hidup hemat diterapkan. Tips Maksimalkan Gaji WHV Ambil Shift Malam atau Akhir Pekan Bayaran bisa naik 1,5 kali lipat karena penalty rates. Pilih Lokasi dan Waktu Strategis Lokasi regional atau musim panen bisa memberi bonus lebih tinggi. Kerja Lebih dari Satu Pekerjaan Banyak WHV yang punya dua pekerjaan untuk meningkatkan penghasilan. Hemat di Tempat Tinggal dan Makan Masak sendiri dan tinggal di share house bisa memangkas pengeluaran besar. WHV vs Gaji DPR: Siapa Lebih Untung?

    Jika dilihat dari nominal bersih yang bisa ditabung, WHV Australia sangat kompetitif. Bahkan, dalam beberapa bulan kerja intensif, tabungan WHV bisa melampaui gaji DPR bulanan.

    Bedanya, pekerjaan DPR bersifat permanen selama lima tahun, sedangkan WHV bersifat sementara dan fisiknya cukup melelahkan. Namun, WHV memberi nilai tambah berupa:

    Pengalaman internasional Peningkatan kemampuan bahasa Jejak kerja di luar negeri yang bisa memperkuat CV Peluang koneksi global Bisa Nabung Banyak dengan WHV Australia

    Gaji WHV di Australia memang bisa menyamai bahkan melampaui gaji anggota DPR Indonesia, terutama bagi yang tekun dan pintar memanfaatkan peluang. Jika mampu mengelola keuangan dengan bijak dan memilih pekerjaan strategis, bukan mustahil WHV menjadi jalan cepat untuk menabung ratusan juta rupiah dalam waktu singkat.

    WHV bukan sekadar program kerja singkat—ini adalah investasi pengalaman hidup dan finansial. Dengan modal IELTS, persiapan mental, dan fisik yang kuat, peluang cuan besar dari Australia bisa jadi kenyataan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bamsoet: Persatuan dan kesatuan kunci ciptakan stabilitas politik

    Bamsoet: Persatuan dan kesatuan kunci ciptakan stabilitas politik

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi faktor kunci dalam menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Dalam acara halalbihalal Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Angkatan XIII di Jakarta, Jumat (11/4), dia menilai Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan kompleks di tengah ketidakpastian ekonomi global, rencana kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat, gejolak politik dalam negeri, serta meningkatnya polarisasi masyarakat.

    “Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan aset strategis bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan politik domestik dan ketidakpastian perekonomian global,” ucap Bamsoet, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Alumni Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Angkatan XIII 2005 itu menegaskan bahwa persatuan nasional bukan sekadar retorika, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan efektif.

    Oleh karenanya, kata dia, dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat terhadap kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo, mulai dari negosiasi diplomatik, intervensi moneter, hingga efisiensi anggaran, merupakan kunci untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang berkelanjutan.

    Bamsoet menjelaskan bahwa persatuan antara elemen masyarakat memberikan landasan bagi stabilitas politik. Kondisi politik yang stabil memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan reformasi dan kebijakan strategis dengan lebih konsisten.

    Selain itu, disebutkan pula bahwa sikap gotong royong dan kesatuan bangsa membantu mengurangi polarisasi, sehingga perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan kekerasan.

    “Di tengah dinamika aksi demonstrasi dan perbedaan pandangan, persatuan mampu meredam konflik yang berpotensi memecah belah bangsa,” tuturnya.

    Dengan mengedepankan musyawarah dan komunikasi konstruktif, sambung Bamsoet, masyarakat dapat bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang ada tanpa menimbulkan instabilitas yang mengganggu stabilitas ekonomi dan politik nasional.

    Mantan Ketua DPR dan MPR tersebut pun menambahkan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan luas untuk menerapkan kebijakan strategis, seperti reformasi subsidi, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.

    Dengan demikian, apabila semua elemen bangsa menunjukkan dukungan yang solid terhadap kebijakan pemerintah, dirinya menyebutkan bahwa kepercayaan investor akan lebih mudah tumbuh. Kepercayaan sangat penting untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil

    Melalui semangat gotong royong, penguatan nilai-nilai Pancasila, dan upaya bersama untuk mewujudkan visi ekonomi yang mandiri, dia meyakini Indonesia dapat mengatasi guncangan eksternal dan menyalurkan potensi pertumbuhan nasional.

    “Karena itu menjaga persatuan adalah prasyarat untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah di tengah gejolak global,” ujar Bamsoet.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fraksi PKS Dukung Presiden Prabowo Selamatkan Rakyat Palestina dan Usir Penjajah Israel

    Fraksi PKS Dukung Presiden Prabowo Selamatkan Rakyat Palestina dan Usir Penjajah Israel

    GELORA.CO –  Fraksi PKS menyambut baik dan mendukung langkah konkrit Presiden Prabowo untuk menyelamatkan nyawa rakyat Palestina dari kebiadaban Israel dengan mengobati mereka yang terluka dengan perawatan dan pelayanan medis yang layak dan tuntas. 

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merespon pertanyaan sejumlah media atas rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi dan mengobati rakyat Palestina.

    Menurut Anggota Komisi I DPR, rencana Presiden ini menunjukkan solidaritas kemanusiaan bangsa Indonesia, bahwa kita tidak tinggal diam melihat korban rakyat sipil, bayi, anak-anak, perempuan, dan orang tua tanpa berbuat apa-apa. Kita memilih untuk mengevakuasi dan mengobati mereka yang bisa diselamatkan karena semua rumah sakit dan layanan medis sudah dihancurkan oleh Israel.

    “Kita sepakati dulu prinsipnya bahwa harus ada aksi nyata untuk menyelamatkan korban jiwa rakyat Palestina. Ini adalah upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka. Karena faktanya di Gaza dan tempat-tempat pengungsian tidak ada lagi fasilitas medis, rumah sakit, dokter, obat-obatan. Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel,” tegas Jazuli, Sabtu (12/4/2025).

    Secara teknis, lanjut Wakil Tetap Parlemen Dunia (IPU) Untuk Urusan Timur Tengah ini, upaya penyelamatan itu harus dilakukan dengan melibatkan persetujuan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang peduli dengan kemanusiaan rakyat Palestina mulai dari otoritas Palestina, negara-negara kawasan hingga komunitas internasional. Termasuk hal-hal teknis seperti skema penanganan, lokasi, dan fasilitas perawatannya yang memadai dan representatif.

    “Namun hal-hal teknis itu tidak boleh mengesampingkan tindakan nyata, cepat, dan tepat dalam menyelamatkan nyawa rakyat Palestina yang bisa diselamatkan segera atas nama kemanusiaan. Di sinilah kita mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo,” ungkapnya.

    Pada saat yang sama, Fraksi PKS bersama-sama Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia konsisten berada di belakang rakyat dan pejuang Palestina dalam merebut kemerdekaannya dari penjajah Israel. Sampai kapan pun kita tidak akan rela rakyat Palestina diambil tanah dan wilayahnya oleh penjajah Israel.

    Indonesia baik pemerintah, parlemen, maupun rakyatnya terus mendukung para pejuang dan rakyat Palestina dengan seluruh kemampuan yang kita punya baik melalui bantuan moril, materil, maupun melalui diplomasi global yang tidak pernah absen mengangkat nasib Palestina, baik secara bilateral maupun melalui forum-forum multilateral.

    “Kita akan terus menggalang kekuatan global untuk menghentikan penjajahan dan mengusir Israel dari Palestina, sehingga pada saatnya seluruh rakyat Palestina merasakan kemerdekaan dan kedaulatan di tanah mereka sendiri. Ini adalah amanat konstitusi sekaligus hutang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka,” pungkas Jazuli.

  • Dukung Revisi UU Penyiaran Dibahas Lagi, KPI Tekankan Perlu Penyesuaian dengan Era Digital

    Dukung Revisi UU Penyiaran Dibahas Lagi, KPI Tekankan Perlu Penyesuaian dengan Era Digital

    Surabaya (beritajatim.com) – Revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 resmi kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Tulus Santoso, menyambut baik langkah DPR RI tersebut dan menyatakan dukungan penuh atas inisiatif pembaruan regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

    “Kami pastinya mendukung langkah legislatif untuk merevisi UU Penyiaran. Karena memang UU Penyiaran kita sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga perlu untuk disesuaikan,” ujar Tulus Santoso saat mengunjungi Radio Suara Surabaya, Jumat (11/4/2025).

    Sebagai Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus menyoroti pesatnya perkembangan teknologi yang berdampak langsung pada dinamika sektor penyiaran, terutama maraknya paparan konten audio visual melalui platform digital.

    “Kehadiran UU Penyiaran untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya publik, yakni frekuensi tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. TV dan radio melalui UU Penyiaran tahun 2002 sudah diatur sangat ketat, tapi bagaimana dengan konten audio visual yang saat ini penetrasinya lebih masif dan hadir setiap waktu digenggaman masyarakat melalui gawai,” jelasnya.

    Menurut Tulus, pertanyaan dari masyarakat terkait konten di media digital semakin sering muncul saat KPI melakukan sosialisasi atau edukasi publik. Banyak masyarakat merasa terganggu dengan konten visual yang dinilai meresahkan, namun belum tersentuh oleh regulasi saat ini.

    Menanggapi kekhawatiran bahwa revisi UU Penyiaran bisa mengancam kebebasan pers dan ekspresi, Tulus menilai perlu ada ruang dialog terbuka agar tak terjadi salah persepsi antara publik dan pembuat undang-undang.

    “Menurut saya, kekhawatiran wajar muncul. Tapi spirit revisi inikan untuk perlindungan publik, termasuk industri tempat dimana insan pers bekerja. Sehingga, kita harus juga sama-sama mengawal dan berdialog dengan pembuat undang-undang. Sehingga persepsinya bisa sama. Pertaruhan yang bahaya menurut saya kalau DPR dan pemerintah ingin membungkam pers,” ungkapnya.

    Soal isu perluasan pengaturan terhadap konten di media sosial, Tulus menganggap bahwa penolakan sebagian pihak lebih disebabkan oleh belum seragamnya pemahaman publik soal batasan konten yang patut diatur.

    “Kalau kita sering membuat konten yang positif, edukatif, kemudian kita juga enggan dengan konten yang sekadar mempertontonkan sensualitas, maka seharusnya pengaturan itu menjadi baik,” katanya.

    Saat ditanya apakah negara mampu mengatur konten digital, Tulus mengakui tantangannya besar. Namun, ia menegaskan bahwa negara tidak bisa tinggal diam.

    “Banyak negara dipusingkan dengan perkembangan platform digital. Tapi apakah kemudian Indonesia hanya diam saja. Eropa bisa mengeluarkan Audio Visual Media Service Directive Act, 2018. Mereka mengatur konten audio visual. Tentu bentuk pengaturannya berbeda dengan Free To Air (FTA). Selain itu, kami juga tidak dalam posisi bahwa media baru harus diatur KPI. Kami memasrahkan pada pembuat Undang-Undang. Semangat kami adalah, bahwa negara harus hadir dan kita tidak boleh kebobolan jika memang ingin melindungi masyarakat,” tegas Tulus.

    Sejauh ini, dalam pembahasan revisi tahun ini, sejumlah pemangku kepentingan sudah diundang kembali oleh DPR. Termasuk di antaranya asosiasi lembaga penyiaran yang menyuarakan keluhan soal ketimpangan regulasi antara media konvensional dan digital, yang dinilai membuat persaingan tidak seimbang. [beq]

  • Djoko Tjandra Termasuk Salah Satu Bohir Uang Suap Harun Masiku

    Djoko Tjandra Termasuk Salah Satu Bohir Uang Suap Harun Masiku

    GELORA.CO – Selain diduga dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, KPK menyebut sumber suap Harun Masiku juga berasal dari pengusaha Djoko Tjandra.

    Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu terkait alasan KPK memeriksa Djoko Tjandra sebagai saksi di perkara dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP periode 2019-2024.

    “Penyidik menemukan informasi bahwa di perkaranya Harun Masiku, kita memprofiling Harun Masiku itu secara ekonomi dia tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk melakukan, memberikan sesuatu pada peristiwa suap,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat malam, 11 April 2025.

    Berangkat dari sana, KPK langsung menelusuri sumber uang suap Harun Masiku ke Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. 

    “Yang 400 (juta rupiah itu sudah kita ketahui, yang sekarang sedang disidangkan, itu dari Pak HK, diduga dari sana. Yang selebihnya nih, kan kalau tidak salah 800 (juta rupiah) sampai 1 miliar (rupiah) untuk suapnya itu. Ini dari mana yang selebihnya? Nah, dugaan kami, ada pertemuan lah di Kuala Lumpur beberapa saat sebelum terjadinya peristiwa suap, antara saudara DT (Djoko Tjandra) dengan HM,” bebernya.

    Asep menerangkan, KPK menduga ada perpindahan uang dari Djoko Tjandra kepada Harun Masiku saat pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia.

    “Nah, kami menduga bahwa, ada di sana perpindahan sejumlah uang, yang nanti uang ini akan digunakan untuk suap. Ini yang sedang kita perdalam,” pungkas Asep.

    Djoko Tjandra telah diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 9 April 2025. Djoko Tjandra didalami soal pertemuan dengan Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia.

    “Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu. Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini,” kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada, Rabu sore, 9 April 2025.

    Sebelumnya, tim penyidik sudah terlebih memeriksa seseorang yang diduga merupakan orang dekat Djoko Tjandra, yakni Viady Sutojo selaku Direktur Utama PT Mulia Graha Tata Lestari pada Selasa, 25 Maret 2025.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua tersangka baru, yakni Hasto dan Donny Tri. Untuk Hasto, perkaranya saat ini sudah dalam tahap persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Sedangkan Donny masih tahap penyidikan di KPK.

    Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara yang sebelumnya melibatkan Harun Masiku, Wahyu Setiawan, Saeful Bahri, Agustiani Tio Fridelina pada 23 Desember 2025.

  • Upaya Indonesia Jaga Negara Palestina

    Upaya Indonesia Jaga Negara Palestina

    PIKIRAN RAKYAT – Usai adanya kritikan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah tetap menilai rencana Presiden RI Prabowo Subianto evakuasi 1.000 rakyat Gaza ke Indonesia adalah hal yang tepat untuk dilakukan.

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, langkah ini merupakan bukti nyata dukungan Indonesia ke Palestina.

    Proposal evakuasi, imbuhnya adalahs turunan dari semangat Prabowo sebagai bentuk kepedulian dan empati Pemerintah mewakili rakyat Indonesia.

    “Gagasan itu bagian dari upaya Indonesia untuk tetap terlibat dalam ikut menyelesaikan persoalan menjaga keutuhan negara Palestina,” ujar Ahmad Doli, dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Sabtu, 12 April 2025.

    Ke depannya, menurutnya, langkah utama yang perlu terus dilakukan adalah memastikan agar pemerintah Indonesia tetap proaktif dalam menjalin komunikasi dan konsolidasi dengan para pemimpin dunia, guna mendorong penghentian agresi yang dilakukan oleh pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina, terutama yang saat ini terjadi di Gaza.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke lima negara di Timur Tengah—Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania—untuk meminta dukungan terkait rencana Indonesia mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Gaza.

    Ia menegaskan bahwa evakuasi tersebut akan dilakukan jika seluruh pihak yang terlibat, termasuk negara-negara yang mendukung rakyat Palestina, memberikan persetujuan.

    Prabowo juga menekankan bahwa evakuasi ini bersifat sementara; warga Palestina yang dievakuasi akan kembali ke Gaza setelah kondisi di sana membaik dan mereka telah pulih secara fisik dan mental.

    “Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu, 9 April 2025 dini hari.

    Fokus pada Anak-anak dan Sementara

    Ahmad Doli dalam keterangan serupa, menambahkan, upaya tersebut dapat dilakukan sembari Indonesia terus menyalurkan bantuan kemanusiaan lainnya untuk rakyat Palestina.

    Ahmad Doli juga menilai bahwa wacana evakuasi merupakan hal yang positif, asalkan tidak mengaburkan tujuan utama dan strategi jangka panjang dalam mempertahankan keberadaan negara Palestina.

    Menurutnya, bila rencana tersebut dijalankan, maka sebaiknya bersifat sementara dan difokuskan kepada anak-anak yang telah kehilangan orang tuanya dan masih membutuhkan akses terhadap pendidikan, mengingat keselamatan mereka di wilayah konflik masih terancam.

    Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa anak-anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan di Indonesia untuk sementara waktu hingga situasi kembali stabil, dan setelah itu mereka bisa kembali ke tanah airnya untuk ikut menjaga negaranya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News