Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Saatnya Hukuman Kebiri Berlaku

    Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Saatnya Hukuman Kebiri Berlaku

    Jakarta, Beritasatu.com – Maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia membuat Wakil Ketua Komisi III DPR, Sahroni, angkat bicara. Ia menegaskan, pelaku kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak, harus dihukum seberat-beratnya.

    Bahkan, menurutnya, hukuman kebiri kimia wajib diterapkan demi memberi efek jera kepada predator seksual. “Hukuman maksimal, termasuk kebiri kimia, harus ditegakkan! Kalau korbannya anak, pelaku wajib dijerat sesuai undang-undang,” tegasnya, Minggu (13/4/2025).

    Hukum kebiri telah diatur dalam Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Secara teknis, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

    Kekerasan Seksual Mewabah, Semua Kalangan Terlibat

    Sahroni mengingatkan, kondisi darurat ini semakin parah karena pelaku berasal dari berbagai kalangan, yaitu guru, dokter, polisi, bahkan anggota keluarga sendiri. Bahkan, penyandang disabilitas pun tercatat sebagai pelaku dalam beberapa kasus.

    “Kejahatan ini tidak kenal profesi. Dari guru, dokter, polisi hingga yang disabilitas sekali pun, semua bisa jadi pelaku. Ini sinyal darurat yang tidak bisa dibiarkan!” jelas Sahroni.

    Tak hanya hukuman berat, Sahroni juga mendesak agar aparat penegak hukum bekerja lebih serius dan profesional. Ia meminta penyidikan dipercepat dan identitas pelaku diekspos ke publik sebagai bentuk peringatan dan pencegahan kasus kekerasan seksual. 

    “Tidak boleh ada penolakan laporan kekerasan seksual. Penyidikan harus cepat dan transparan. Identitas pelaku juga wajib dipublikasikan,” ujarnya.

    Beberapa waktu terakhir, Indonesia diguncang oleh sederet kasus kekerasan seksual yang mengerikan. Salah satunya, pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS Universitas Padjadjaran, Priguna Anugerah Pratama, terhadap keluarga pasien dan dua pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

    Kasus lainnya melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma, yang mencabuli tiga anak di bawah umur di Nusa Tenggara Timur (NTT). Parahnya lagi, di Cikarang Timur, seorang pria berinisial EH tega memerkosa dua anak kandungnya sendiri berulang kali.

    Perlu Langkah Tegas dan Pencegahan Sistematis

    Kasus-kasus ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat untuk tidak tinggal diam. Perlindungan terhadap anak dan korban kekerasan seksual harus diperkuat melalui sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengawasan ketat, dan penerapan hukuman berat.

    “Negara tidak boleh kalah dengan predator seksual. Hukuman maksimal, kebiri kimia, dan ekspos identitas pelaku adalah langkah konkret yang harus segera dilaksanakan!” tutup Sahroni terkait maraknya kekerasan seksual belakangan ini.

  • Pasha Ungu Tinjau Persiapan Haji 2025 di Arab Saudi

    Pasha Ungu Tinjau Persiapan Haji 2025 di Arab Saudi

    Jakarta, Beritasatu.com – Musisi sekaligus anggota DPR RI, Sigit Purnomo Said alias Pasha “Ungu”, ikut serta dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah Indonesia ke Arab Saudi. Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2025.

    Dalam rangkaian agenda resmi tersebut, Pasha “Ungu” mendapatkan kesempatan beraudiensi dengan perwakilan pemerintah Arab Saudi di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah. Audiensi tersebut membahas kesiapan pemerintah Arab Saudi dalam menyambut jemaah haji Indonesia.

    Tak hanya itu, Pasha “Ungu” bersama rombongan Komisi VIII DPR juga meninjau sejumlah lokasi utama bagi jamaah haji Indonesia, seperti kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. “Hari ini kami melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan setiap aspek kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji, terutama di tiga lokasi penting tersebut, demi memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” ujar Pasha “Ungu” melalui Instagram pada Minggu (13/4/2025).

    Pasha “Ungu” menyatakan, persiapan penyelenggaraan haji merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan kerja sama erat antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. “Semua pihak harus menunjukkan kesadaran, keseriusan, dan tanggung jawab tinggi dalam mewujudkan penyelenggaraan haji yang lancar,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pasha “Ungu” juga menyampaikan dukungan kepada Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, agar semangat menjalankan amanah tetap terjaga. “Semangat terus untuk @kemenag_ri melalui Dirjen Haji. Semoga Allah SWT memudahkan,” tambahnya.

    Selain menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, Pasha “Ungu” menyempatkan diri menunaikan ibadah umrah bersama rombongan delegasi pemerintah di Tanah Suci Makkah. Ia juga membagikan beberapa momen spiritual melalui unggahan foto di media sosial yang menunjukkan kedekatannya dengan pengalaman religius tersebut.

  • Waka MPR Bicara Pentingnya Pembangunan SDM Tepat Sasaran

    Waka MPR Bicara Pentingnya Pembangunan SDM Tepat Sasaran

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang tepat sasaran penting diwujudkan. Hal ini untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

    “Di masa penerapan efesiensi di berbagai sektor saat ini berbagai upaya untuk menghadirkan proses pembangunan yang tepat sasaran, seperti upaya menghadirkan lingkungan yang ramah anak, harus kita dukung bersama,” ujar Lestari dalam keterangannya, Minggu (13/4/2025).

    Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya (SITALAS) yang telah dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak dua tahun terakhir menjadi model rujukan tingkat nasional. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad, Sabtu (12/4).

    SITALAS kini diadaptasi menjadi Sistem Usulan Anak Nasional (Suara Makna) untuk diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.

    Sistem tersebut ditujukan agar setiap wilayah administratif di daerah-daerah memiliki kanal untuk menyuarakan aspirasi dan harapan anak.

    Data yang dihasilkan dari sistem tersebut bisa dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan hingga wilayah kelurahan untuk mengatasi permasalahan terkait anak di setiap wilayah.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap sistem Suara Makna tersebut dapat diterapkan di setiap daerah dan data yang dihasilkan benar-benar dimanfaatkan untuk melahirkan kebijakan yang tepat mengatasi permasalahan anak di daerah-daerah.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong agar para pemangku kepentingan di daerah memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan sistem Suara Makna tersebut.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Siap-siap Tarif Jalan Tol akan Naik, Berikut Daftarnya – Halaman all

    Siap-siap Tarif Jalan Tol akan Naik, Berikut Daftarnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengelola jalan tol telah mengajukan kenaikan tarif tol sejumlah ruas di berbagai daerah, di mana permohonannya disampaikan sebelum Lebaran 2025.

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Miftachul Munir beberapa waktu lalu menyampaikan, beberapa ruas tol telah diajukan untuk dilakukan penyesuaian tarif.

    “Saya tidak hafal (ruas tol-nya). Tapi yang jelas Soreang-Pasirkoja grupnya CMNP, sebelum lebaran harusnya sudah naik tapi belum dinaikkan,” kata Munir beberapa waktu lalu.

    Selain Tol Soerang – Pasirkoja, kabarnya Jalan Tol Tangerang – Merak yang dikelola Astra Infra Group juga akan mengalami kenaikan tarif.

    Selain itu, tol-tol lainnya seharusnya mengalami kenaikan tarif, termasuk BUMN Jasa Marga.

    “Yang Jasa Marga cukup banyak juga. Mungkin kalau tidak salah ada lebih 12 ruas, sekitar 12 ruas atau 14 ruas,” paparnya.

    Adapun kenaikan tarif tol dilakukan sebagai bagian dari siklus evaluasi setiap dua tahun sekali, di mana penyesuaian tarif tol mempertimbangkan faktor inflasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

    Menteri Dody Sindir Pengelola Jalan Tol

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengingatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tidak mengurus Standar Pelayanan Minimal (SPM) hanya ketika hendak memohon kenaikan tarif jalan tol.

    Dody menjelaskan bahwa kenaikan tarif jalan tol secara reguler diajukan permohonannya oleh BUJT.

    SPM merupakan satu dari sekian syarat yang harus dipenuhi oleh BUJT ketika hendak menaikkan tarif jalan tol.

    Dody pun menekankan kepada para BUJT agar tidak mengurus SPM hanya ketika ingin mengajukan permohonan tarif jalan tol.

    “Kami harus memastikan bahwa para badan usaha jalan tol ini tidak hanya fokus mengurus SPM-nya hanya saat dia meminta kenaikan tarif,” kata Dody ketika ditemui di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

    Ia pun memastikan bahwa dalam memproses permohonan kenaikan tarif, Kementerian PU kini lebih prudent atau hati-hati.

    “Prosesnya agak lebih prudent sekarang. Yang penting jalan tol ini harus berfungsi maksimal untuk masyarakat karena itu kan berbayar,” ujar Dody.

    Ia juga menyebut sekarang sudah ada tim dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU yang meninjau langsung ke lapangan mengecek kondisi jalan tol. 

    “Secara berkala sekarang tim dari [Direktorat] Jalan Bebas Hambatan, tim dari BPJT turun, mengecek secara berkala,” ucap Dody.

    DPR Soroti Jalan Rusak di Tol

    Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto sempat menyoroti bagaimana sebagian besar ruas jalan tol di Indonesia saat ini tidak memenuhi SPM.

    Sorotan itu dilontarkan saat menjelang bulan Ramadan dan Lebaran 2025.

    “Saya melihat langsung bagaimana banyak jalan tol yang berlubang. Bahkan saya mengetes langsung bahu jalan yang digunakan untuk kedaruratan dalam kondisi tidak bagus, dan ini gimana kalau sewaktu-waktu digunakan bisa lebih berbahaya,” kata Edi kepada wartawan Rabu, 26 Februari 2025.

    Edi berpandangan dengan tidak terpenuhinya SPM, pemerintah telah mengabaikan aturan yang seharusnya ditegakkan secara optimal.

    Dia menekankan bahwa pengelola jalan tol memiliki kewajiban hukum untuk memastikan jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna.

    Edi mengacu pada beberapa regulasi yang menurutnya telah dilanggar, di antaranya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta beberapa peraturan turunannya seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015.

    Saat ini, kata dia, banyak ruas jalan tol yang memiliki kekurangan dalam berbagai aspek, seperti kerusakan jalan, kualitas pelayanan di gerbang tol, serta kurangnya fasilitas penunjang.

    Lebih lanjut, Edi mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan jalan tol.

    Menurutnya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar pengelola jalan tol benar-benar menjalankan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

    “Salah satu langkah yang harus segera dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan pemeliharaan jalan tol oleh pemerintah,” ungkap Edi.

     

  • Komeng Bongkar Biaya Kampanye DPD Jawa Barat: Tak Sampai Miliaran

    Komeng Bongkar Biaya Kampanye DPD Jawa Barat: Tak Sampai Miliaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Komedian sekaligus politisi Alfiansyah Komeng, yang baru-baru ini meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024 untuk kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat, mengungkapkan besaran biaya yang dikeluarkannya dalam kampanye. Meski berhasil mencetak rekor nasional dengan perolehan suara lebih dari 5 juta, Komeng mengaku bahwa ia tidak menghabiskan dana hingga miliaran rupiah, berbeda dengan anggapan banyak orang.

    Dalam podcast HAS Creative bersama Gofar Hilman, Minggu (13/4/2025), Gofar bertanya tentang biaya kampanye yang dikeluarkan Komeng.

    “Bang Komeng habis berapa saat mencalonkan diri jadi anggota DPD?” tanya Gofar.

    Komeng pun dengan santai menjawab, “Habis berapa ya? Pendaftaran atau apa-apa, mungkin tidak sampai ratusan (juta), bahkan tidak sampai miliaran.”

    “Berarti puluhan juta ya, Bang?” lanjut Gofar. Komeng pun hanya tertawa dan menjawab singkat, “Mungkin.”

    Menurut Komeng, ketenarannya di dunia hiburan sangat membantu dirinya untuk dikenal luas tanpa perlu mengeluarkan biaya kampanye yang besar.

    “Orang-orang bisa habis miliaran. Kalau nyalon DPR kan paling mewakili satu atau dua kabupaten/kota. Namun, DPD itu satu provinsi. Kalau di Jabar ada 30 lebih kabupaten/kota, jadi biayanya bisa sangat besar,” ujarnya.

    Komeng juga mengungkapkan bahwa dia pernah mendengar biaya kampanye DPD bisa mencapai Rp 100 miliar bagi mereka yang benar-benar melakukan kampanye keliling provinsi. Namun, ia memilih untuk tidak mengikuti cara tersebut.

    Meski tidak menghabiskan dana fantastis, Komeng punya strategi jitu untuk tetap eksis di mata publik. Salah satunya adalah dengan menerima tawaran manggung di wilayah strategis seperti Bandung, sementara tawaran di luar Jawa Barat ia tolak.

    “Paling saya hanya mengingatkan lewat pekerjaan. Kalau ada tawaran manggung di Kalimantan, Surabaya, atau Bandung, saya pilih Bandung. Itu saja strateginya. Tapi tetap, saya tidak berkampanye,” jelasnya.

    Dengan strategi sederhana namun efektif ini, Komeng berhasil meraih 5.399.699 suara, menjadikannya sebagai peraih suara terbanyak dalam sejarah DPD Jawa Barat dan mencatatkan rekor baru di tingkat nasional.

  • Ketua PN Jaksel Jadi Tersangka Kasus Suap, Anggota DPR: Sangat Memalukan Nasional 13 April 2025

    Ketua PN Jaksel Jadi Tersangka Kasus Suap, Anggota DPR: Sangat Memalukan Nasional 13 April 2025

    Ketua PN Jaksel Jadi Tersangka Kasus Suap, Anggota DPR: Sangat Memalukan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan, penangkapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
    Muhammad Arif Nuryanta
    , sebagai tersangka dugaan suap fasilitas ekspor
    crude palm oil
    (CPO) oleh
    Kejaksaan Agung
    sangat memalukan.
    Nasir mengatakan, kasus suap tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan hakim masih sangat lemah sehingga rentan disogok dengan uang.
    “Sangat memalukan karena ketukan palu hakim ditukar dengan harga yang sangat murah. Ini juga menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan hakim masih sangat lemah sehingga rentan diretas dengan uang,” kata Nasir, saat dihubungi, Minggu (13/4/2025).
    Nasir meminta Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan evaluasi hakim secara internal.
    Selain itu, ia meminta Kejaksaan untuk membongkar kotak pandora dalam kasus suap pengurusan perkara tiga korporasi besar tersebut sehingga masyarakat mengetahui siapa saja yang terlibat.
    “Sebab sogok menyogok itu biasanya diawali dengan melibatkan orang atas perusahaan dengan perantara atau makelar kasus,” ujar dia.
    Nasir meminta Mahkamah Agung ke depannya memilih dan memilah hakim-hakim yang akan ditempatkan di wilayah hukum Jabodetabek.
    “Hakim-hakim yang rentan diretas dengan uang menunjukkan bahwa penempatan, pembinaan, dan pengawasannya masih sangat lemah,” ucap dia.
    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, sebagai tersangka dugaan suap fasilitas ekspor
    crude palm oil
    (CPO) untuk tiga perusahaan besar.
    Tiga perusahaan besar tersebut di antaranya Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
    “Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan empat orang sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Lobi Kartika, Kejaksaan Agung, Sabtu (12/4/2025) malam.
    Selain Arif, Kejagung juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya, yaitu Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso, dan seorang advokat berinisial AR.
    Mereka diduga terlibat dalam korupsi berupa suap dan gratifikasi untuk mengatur perkara yang dihadapi oleh ketiga korporasi tersebut.
    Berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, diketahui bahwa pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi tersebut dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022.
    Sementara itu, dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU sebelumnya menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti.
    Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 11.880.351.802.619.
    Jika tidak dibayarkan, harta Tenang Parulian selaku Direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun.
    Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 937.558.181.691,26.
    Jika tidak dibayarkan, harta David Virgo selaku pengendali korporasi tersebut dapat disita, dengan ancaman pidana penjara selama 12 bulan.
    Sementara itu, Musim Mas Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 4.890.938.943.794,1.
    Jika tidak dibayarkan, harta para pengendali Musim Mas Group, termasuk Ir. Gunawan Siregar selaku Direktur Utama, akan disita untuk dilelang, dengan ancaman pidana penjara masing-masing selama 15 tahun.
    Para terdakwa diduga melanggar dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua Komisi III DPR Apresiasi Polri Maksimal Kawal Arus Mudik-Balik Lebaran 2025

    Ketua Komisi III DPR Apresiasi Polri Maksimal Kawal Arus Mudik-Balik Lebaran 2025

    Jakarta –

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengapresiasi usaha Polri beserta jajaran stakeholder lainnya dalam mengawal arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Keberhasilan mudik ini merupakan hasil sinergi antara Polri, TNI, Kementerian Perhubungan serta stakeholders lainnya.

    “Kami apresiasi Kemenhub, Polri dan ASDP yang maksimal banget melancatkan mudik dan arus mudik, meskipun jumlah pemudik menurun 4,69% dari tahun 2024, tapi peningjatan kelancaran sangat signifikan sekali,” kata Habiburokhman saat dihubungi, Sabtu (13/4/2025).

    Dia menilai hampir tidak ada antrean berjam-jam di sejumlah titik yang rawan macet. Menurutnya, ini arena upaya Polri dan pemerintah dalam melakukan pengaturan.

    “Nyaris tidak ada anteran berjam-jam di titik-titik rawan macat, ini terjadi karena pengaturan yang maksimal oleh Pemerintah,” ucapnya.

    Habiburokhman merinci kebijakan yang membantu kelancaran arus mudik yakni WFA, cuti bersama, hingga rekayasa lalin

    “Mulai dari kebijakan WFA dan cuti bersama, rekayasa lalin yang sangat baik, sampai pengaturan kapal laut oleh ASDP. Dalam konteks penanganan mudik tahun ini pemerintah benar-benar hadir menjalankan tugasnya dengan sangat baik,” ujar dia.

    Dari sisi petugas kepolisian, keberhasilan penanganan mudik ini terkait erat dengan skema rekayasa lalu lintas yang dikendalikan secara terpusat. Rekayasa itu antara lain dengan penggunaan sistem ganjil genap, contraflow, one way lokal hingga one way nasional. Operasi ini didukung peralatan mutakhir seperti monitoring CCTV, body worn camera, algoritma road safety, e-Turjawali, GPS ranmor Korlantas, Jasamarga integrated digital map hingga integrated road safety management system.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menekankan, bahwa selain arus mudik, jajaran juga mengamankan dan mengelola kepadatan di lokasi-lokasi wisata. Hal itu disampaikan Jenderal Sigit saat mengecek jalur mudik Trans Jawa.

    Tak hanya urusan mudik, Jenderal Sigit juga sebelumnya meminta jajaran untuk menjaga stabilitas harga sembilan bahan pokok (sembako) sesuai dengan aturan. Jenderal Sigit menegaskan Polri akan mengambil tindakan jika ada pihak yang memainkan harga bahan pokok memanfaatkan momentum Ramadan.

    “Terkait harga sembilan bahan pokok selama bulan Ramadan di pengecer atau di pasar tradisional, harga harus sesuai HET (harga eceran tertinggi). Besok saya akan turunkan anggota di lapangan untuk mengontrol, kalau ada yang harganya melebihi HET akan kita telusuri penyebabnya ada di mana,” ujar Sigit seusai rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).

    Untuk pengendalian harga pangan, jajaran Polri melakukan sejumlah langkah yakni:

    1. Melakukan monitoring harga melalui aplikasi Satgas Pangan Polri, PIHPS, SP2KP Kemendag, Panel Harga BAPANAS secara realtime.

    2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak melakukan penimbunan stok

    3. Melakukan pengecekan ke produsen barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), dan tempat penyimpanan (cold storage)

    4. Melakukan pengecekan langsung ke pasar tradisional dan retail modern untuk mengetahui stok, harga dan ketersediaan bahan pokok

    5. Melakukan operasi pasar dengan menggelar Gerakan Pasar Murah

    6. Memastikan kelancaran distribusi bapokting.

    Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan stok bapokting, Satgas Pangan Polri menemukan menonjol yakni MinyaKita yang isinya tak sesuai ukuran kemasan. Temuan ini telah diproses secara hukum.

    (maa/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PKS Dukung Penuh Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    PKS Dukung Penuh Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Legislator PKS mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia untuk mendapat pengobatan hingga tuntas.

    Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai bahwa upaya Presiden Prabowo Subianto itu harus didukung penuh karena rakyat Gaza bisa diselamatkan dari kebiadaban Israel dengan mengobati mereka yang terluka dengan perawatan dan pelayanan medis yang layak dan tuntas. 

    “Ini upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka,” tuturnya dikutip, Minggu (13/4/2025). 

    Jazuli mengatakan bahwa kondisi Palestina saat ini sangat memprihatinkan, terutama di sekitar Jalur Gaza. Pasalnya, kata Jazuli, tidak ada lagi fasilitas kesehatan karena semuanya sudah dihancurkan oleh Israel.

    “Faktanya di Gaza dan tempat-tempat pengungsian tidak ada lagi fasilitas medis, rumah sakit, dokter, hingga obat-obatan. Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel,” kata Jazuli.

    Dia memastikan bahwa DPR bakal dukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan warga Palestina di Jalur Gaza. 

    “Ini amanat konstitusi sekaligus hutang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka,” ujarnya.

    Wacana Prabowo untuk merelokasi warga Gaza, meskipun sementara, menuai kritik keras karena hal tersebut sejalan dengan keinginan pihak Zionis agar warga Palestina pergi dari tanahnya sehingga Israel bisa menduduki wilayah tersebut. Bahkan, kritik di antaranya datang dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu justru bisa saja ditafsirkan sebagai dukungan terhadap AS dalam mengosongkan wilayah Gaza.

    “Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (11/4/2025).

    Kemudian, Buya menilai bahwa jika rencana tersebut diwujudkan, maka Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Alhasil wilayah yang bertahun-tahun diperjuangkan itu bisa saja akan jatuh kepada Israel.

    Sebagai contoh, wilayah yang dikuasai rakyat Palestina yang sudah dicaplok oleh Israel adalah kota Yerusalem. Bahkan, kota tersebut sudah dijadikan Ibu Kota Israel.

    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” tutur Buya.

    Oleh sebab itu, Buya meminta Prabowo agar tidak merealisasikan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sebab, Israel belum tentu akan menerima kembali warga yang sudah dievakuasi tersebut.

    Dia juga menyarankan, apabila ingin membantu rakyat Palestina, maka lebih baik melalui bantuan untuk pengobatan, perawatan dan pasokan makanan langsung ke wilayah tersebut.

    “Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” pungkasnya.

  • Catatan Evaluasi Anggota DPR dari Banyaknya Korban Perkosaan dr Priguna

    Catatan Evaluasi Anggota DPR dari Banyaknya Korban Perkosaan dr Priguna

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, telah membekukan sementara kegiatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad) di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pembekuan ini dilakukan selama satu bulan untuk melakukan evaluasi buntut Priguna Anugerah P, oknum Residen Anestesi dari PPDSFK Unpad memerkosa pasien wanita.

    Kasus ini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk anggota dewan di parlemen. Salah satunya anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfiyang menyebut kasus ini sistemik dan serius.

    “Kami di Komisi IX DPR RI sangat prihatin dengan informasi terbaru bahwa jumlah korban dalam kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter Priguna bertambah menjadi tiga orang. Ini bukan sekadar memperparah situasi, tapi juga menandakan bahwa kasus ini mungkin jauh lebih sistemik dan serius dari yang kita bayangkan di awal,” ujar Ashabul kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Ashabul menduga masih ada korban lain dr Priguna yang belum berani bicara atau melapor. Dia menilai kasus ini menunjukkan kegagalan sistem di rumah sakit dan lembaga pendidikan dokter.

    “Pertambahan jumlah korban menunjukkan adanya potensi korban lain yang selama ini mungkin belum berani bicara dan ini harus jadi alarm bagi semua pihak, bahwa kita tak boleh anggap remeh persoalan ini. Ini bukan hanya soal individu, tapi tentang kegagalan sistem pengawasan dan etika profesi di lingkungan rumah sakit dan lembaga pendidikan kedokteran,” ujarnya.

    Dorong Prosedur Pendidikan Spesialis Dievaluasi

    Foto: Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi. (dok. Humas Kemenag)

    Ashabul menyebut Komisi IX DPR mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas agar seluruh korban mendapatkan haknya. Ashabul juga mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan institusi pendidikan dokter agar meninjau ulang prosedur terkait pendidikan spesialis.

    “Ini juga saatnya bagi institusi terkait untuk introspeksi, bagaimana mungkin seorang dokter bisa melakukan tindakan sehina itu terhadap pasien dan keluarganya lebih dari satu kali?” katanya.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendesak Kemenkes melakukan audit menyeluruh terkait prosedur rekrutmen tenaga kesehatan hingga pengaduan di layanan kesehatan. Dia mengatakan hal itu penting agar kasus serupa tak terulang.

    “Sebagai mitra pengawas Kementerian Kesehatan, kami mendesak Kemenkes untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur rekrutmen, pengawasan, dan mekanisme pengaduan di fasilitas layanan kesehatan, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta,” kata Charles.

    Charles menegaskan tak boleh ada toleransi terhadap aksi bejat Priguna. Dia berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya.

    “Kejahatan yang dilakukan oleh dokter Priguna adalah kejahatan yang sangat serius dan tidak dapat ditolerir. Kami mengecam keras tindakan ini dan mendukung penuh proses hukum agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

    Foto: Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris. (Adrial Akbar/detikcom)

    Korban Pemerkosaan Tiga

    Foto: Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. (M Solihin/detikcom)

    Dokter PPDS, Priguna Anugerah, ternyata memerkosa lebih dari satu orang. Bukan hanya wanita muda inisial FH (21).

    Ternyata ada dua pasien RSHS Bandung lainnya yang juga menjadi korban perilaku bejat Priguna.

    “Dua orang lagi sudah dilakukan pemeriksaan kemarin. Benar, kedua orang ini menerima perlakuan yang sama dari Tersangka,” kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan di Mapolda Jabar, dilansirdetikJabar, Jumat (11/4).

    Priguna memerkosa dua korban tersebut pada waktu yang berbeda. Namun lokasinya sama dengan korban FH.

    “Kejadian pada tanggal 10 Maret dan 16 Maret. Modus sama dengan dalih akan melakukan anestesi dan kedua akan melakukan uji alergi terhadap obat bius. Korban dibawa ke tempat yang sama, keduanya pasien,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 3

    (aud/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 5 Jam Donald Trump Diperiksa Kesehatannya di Rumah Sakit Militer AS – Halaman all

    5 Jam Donald Trump Diperiksa Kesehatannya di Rumah Sakit Militer AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON –  Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjalani pemeriksaan kesehatan pada Jumat (11/4/2025) waktu AS.

    Trump sekarang berusia 78 tahun.

    Dia adalah presiden AS tertua yang dilantik jadi orang nomor satu di negara itu pada Januari 2025 lalu.

    Trump menghabiskan hampir lima jam diperiksa kesehatannya di rumah sakit militer AS, Pusat Medis Militer Nasional Walter Reed AS.

    “Saya berada di sana untuk waktu yang lama,” kata Trump usai pemeriksaan kesehatan. 

    “Saya pikir saya melakukannya dengan sangat baik.”

    Trump akhir-akhir ini jadi sorotan publik setelah keputusannya memberlakukan tarif impor tinggi ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Rahasiakan kesehatan

    Trump selama ini kerap  merahasiakan fakta-fakta dasar tentang kesehatannya sendiri, berusaha menghindari transparansi informasi mengenai kesehatan presiden.

    Namun dia yakin laporan dokter tentang pemeriksaan fisik terakhirnya akan tuntas hari ini.

    Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan hasil pemeriksaan kesehataan Trump akan dilis “secepat mungkin” dan mengisyaratkan hasilnya akan menyeluruh.

    Trump langsung ke Air Force One untuk terbang ke Florida usai menjalani pemeriksaan kesehatan.

    Gaya hidupnya disorot dokter

    Berbicara kepada wartawan di tengah penerbangan, ia mengatakan dokter memberinya “sedikit” saran tentang perubahan gaya hidup yang dapat meningkatkan kesehatannya.

    Meskipun ia tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksudkannya.

    “Secara keseluruhan, saya merasa dalam kondisi yang sangat baik. Hati yang baik, jiwa yang baik, jiwa yang sangat baik,” kata Trump.

    Dia mengaku mengikuti tes kognitif.

    “Saya tidak tahu harus berkata apa selain bahwa saya menjawab semua dengan benar,” katanya.

    Ia mengatakan menjalani pemeriksaan ketajaman mental adalah “apa yang diinginkan rakyat Amerika” dan melontarkan sindiran lain kepada presiden pendahulunya,.

    “(Joe) Biden menolak untuk melakukannya.”

    Pernah Disindir Kesehatannya

    Anggota DPR dari Texas Ronny Jackson pernah menyindir kesehatan Trump.

    Dia mengatakan bahwa Trump dapat hidup hingga usia 200 tahun jika  memiliki pola makan yang lebih sehat.

    Dalam wawancara berikutnya dengan CBS bulan Agustus lalu, Trump mengatakan dia akan “dengan senang hati” merilis catatan medisnya, tetapi tidak pernah melakukannya.

    Trump tiga tahun lebih muda dari Presiden AS sebelumnya Joe Biden. 

    Namun, pada Hari Pelantikan masa jabatan keduanya di bulan Januari, Trump lima bulan lebih tua dari Biden saat pelantikannya tahun 2021 menjadikan Trump presiden tertua di AS yang dilantik.

    Presiden memiliki hak privasi untuk melindungi catatan medis mereka seperti halnya warga negara biasa, dan itu berarti mereka memiliki keleluasaan atas rincian apa yang boleh dirilis.

    Namun, pemeriksaan fisik tahunan modern sering kali memainkan peran penting dalam memberikan gambaran kepada publik tentang kesehatan panglima tertinggi di AS.

    Trump telah lama memilih untuk tidak memberikan banyak rincian substantif tentang kesehatannya.

    Riwayat sakit Trump

    Trump  pernah dirawat di Walter Reed, yang berlokasi di Bethesda, Maryland, di luar Washington, karena penyakit serius yang dideritanya akibat virus corona pada tahun 2020.

    Selama masa itu, dokter Trump memberikan prognosis yang cerah mengenai kondisinya, meskipun kepala staf Gedung Putih Mark Meadows mengatakan beberapa tanda vital Trump “sangat mengkhawatirkan.”

    Setelah Trump pulih, lebih banyak rincian terungkap bahwa ia lebih sakit daripada yang diakuinya.

    Sementara itu, pada bulan November 2019, perjalanan Trump ke Walter Reed untuk pemeriksaan fisik dihilangkan dari jadwal publiknya, melanggar protokol Gedung Putih untuk memberikan pemberitahuan publik terlebih dahulu tentang hal itu.

    Kunjungan itu terungkap tiga hari kemudian, dengan Trump mengungkapkan bahwa ia telah menjalani “pemeriksaan fisik rutin.”

    Bisa dibilang, komentar Trump yang paling terkenal tentang kesehatannya sendiri muncul dalam sebuah wawancara televisi pada bulan Juli 2020, ketika ia menyebutkan “Orang. Wanita. Pria. Kamera. TV” saat mencoba menunjukkan kemampuan kognitifnya.

    Sumber: Associated Press