Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Puan Minta Pemerintah Jelaskan Langsung ke DPR soal Rencana Evakuasi Warga Palestina – Page 3

    Puan Minta Pemerintah Jelaskan Langsung ke DPR soal Rencana Evakuasi Warga Palestina – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto terus menyerukan keadilan bagi para korban tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina dan wilayah konflik lainnya. Hal itu kembali disampaikan dalam sesi ADF Talk pada Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025 di Antalya, Turki, Jumat (11/4/2025).

    Prabowo menyampaikan kritik tajam terhadap sikap negara besar yang dinilai abai terhadap prinsip-prinsip yang diajarkan kepada negara berkembang. 

    “Situasi di Gaza sebenarnya mengajarkan kepada dunia bahwa banyak negara adidaya yang menganut cita-cita besar sekarang, di mata banyak orang di belahan bumi selatan, pada dasarnya telah gagal,” tegas Prabowo dalam pidatonya di hadapan forum, seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (12/4/2025).

    Presiden menilai, terjadi inkonsistensi negara-negara barat yang datang ke negara-negara berkembang untuk ‘mengajarkan’ nilai-nilai demokrasi dan HAM. Menurutnya, negara-negara tersebut saat ini justru diam saat menyaksikan penyerangan di wilayah konflik terjadi secara terang-terangan.

    “Anda datang kepada kami, Anda mengajarkan kami hak asasi manusia, tetapi ketika Anda melihat pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok di depan, setiap hari, setiap malam di televisi, banyak dari mereka yang datang untuk mengajarkan kami, mereka tetap diam,” tegas Prabowo.

    Untuk itu, sebagai upaya nyata dalam membantu kemanusiaan di Palestina, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengirim tim medis dan mendirikan rumah sakit lapangan bersama Persatuan Emirat Arab (PEA). 

    Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk membangun rumah sakit tambahan di wilayah Palestina, serta membuka pintu untuk perawatan warga sipil yang terluka.

    “Kami punya rumah sakit lapangan medis. Kami ikut berpartisipasi di sana. Dan kami juga berkomitmen membangun rumah sakit lain di Palestina, di Tepi Barat, mungkin juga di Gaza,” paparnya.

  • Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi, Puan: Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Page 3

    Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi, Puan: Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan agar tidak ada matahari kembar pada pemerintahan Prabowo Subianto. Hal itu terkait kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan. Ia menegaskan presiden Indonesia saat ini hanya satu yakni Prabowo Subianto.

    “Matahari kembar, presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Meski demikian, menurut Puan, tidak ada larangan bagi para menteri untuk bersilaturahmi ke Jokowi. Ia menyebut hal itu bukan berarti ada matahari kembar. “Silaturahmi di masa lebaran akan sangat baik,” ucap Puan Maharani.

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan agar tidak ada matahari kembar di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Peringatan ini disampaikannya menanggapi kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Beberapa menteri yang mendatangi Jokowi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa, (8/4/2025). Berselang satu hari, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi.

    Kemudian hari ini, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi mantan politikus PDIP itu.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).

    Meski begitu, Mardani yakin, Prabowo tak akan tersinggung jika para menterinya bertemu dengan Jokowi.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” ujar Mardani.

    Namun, dia kembali menegaskan, jangan sampai ada matahari kembar. Sebab, satu matahari saja dalam keadaan berat.

    “Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu,” ucap Mardani.

    Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, mengomentari pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

  • Pertemuan Prabowo-Megawati, Puan Maharani: PDIP Siap Bantu Pemerintah

    Pertemuan Prabowo-Megawati, Puan Maharani: PDIP Siap Bantu Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan isi pertemuan Prabowo-Megawati. Puan menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto membicarakan komitmen untuk bersinergi dalam membangun bangsa dalam pertemuan yang digelar pada Senin (7/4/2025) di kediaman Megawati, Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

    Menurut Puan, Megawati menegaskan PDIP siap membantu pemerintahan Prabowo dalam menjalankan tugas kenegaraan ke depan.

    “Yang dibicarakan tentu saja hal-hal terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara. PDI Perjuangan akan bersama-sama membantu menjalankan tugas-tugas Presiden ke depan bersama Pak Prabowo,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Puan menambahkan pertemuan tersebut sudah dirancang jauh hari oleh PDIP dan Partai Gerindra, dan akhirnya terlaksana bertepatan dengan Lebaran Idulfitri 2025.

    “Alhamdulillah, pertemuan itu bisa terlaksana dalam rangka silaturahmi di hari Lebaran,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan empat mata antara Prabowo-Megawati membahas isu-isu strategis, khususnya masa depan Indonesia.

    “Yang pasti membicarakan masa depan Indonesia dan kebersamaan dalam membangun bangsa,” kata Dasco di gedung DPR, Selasa (8/4/2025).

    Dasco juga menyampaikan keduanya membahas situasi global yang turut memengaruhi kondisi nasional. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ajang tukar pikiran antara dua tokoh bangsa, terlebih Megawati pernah memimpin Indonesia di masa krisis.

    “Ibu Mega berpengalaman menghadapi masa-masa sulit saat menjabat sebagai Presiden, dan itu menjadi nilai tambah dalam diskusi,” jelasnya.

    Dasco tidak membeberkan seluruh isi pembicaraan karena berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dan mencakup banyak topik.

    “Kalau menyatukan visi saya tidak tahu pasti, tapi pertemuan itu penuh keakraban dan banyak diselingi tawa,” tutupnya terkait pertemuan Prabowo-Megawati.

  • Kasus Suap Vonis Lepas, Puan Maharani Desak Evaluasi Integritas Hakim

    Kasus Suap Vonis Lepas, Puan Maharani Desak Evaluasi Integritas Hakim

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani menyatakan keprihatinannya atas penangkapan dan penetapan tiga hakim sebagai tersangka dalam kasus suap vonis lepas korupsi ekspor crude palm oil (CPO) oleh tiga perusahaan besar, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

    Puan menilai kasus ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi integritas para penegak hukum, khususnya hakim.

    “Sebaiknya dievaluasi bagaimana kemudian integritas dari para penegak hukum untuk bisa dibenahi,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Diberitakan sebelumnya, tiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung adalah Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat serta Djuyamto dari PN Jakarta Selatan. Ketiganya langsung ditahan.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar menyebut, mereka merupakan majelis hakim yang memvonis lepas tiga perusahaan dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO. Uang suap miliaran rupiah diduga mereka terima melalui Muhammad Arif Nuryanta, saat itu menjabat sebagai wakil ketua PN Jakarta Pusat.

    Suap vonis lepas tersebut diduga berasal dari Ariyanto, pengacara yang mewakili korporasi terdakwa dalam kasus tersebut.

    “Ketiga hakim itu mengetahui tujuan penerimaan uang tersebut, yaitu agar perkara tersebut diputus ontslag (vonis lepas),” jelas Qohar dalam konferensi pers, Minggu (13/4/2025) malam.

    Kejagung menahan ketiga hakim di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini, total tersangka dalam kasus dugaan suap vonis lepas korupsi ekspor CPO menjadi tujuh orang.

    Empat tersangka sebelumnya ialah Wahyu Gunawan (panitera muda perdata PN Jakarta Utara), Marcella Santoso dan Ariyanto (advokat), serta Muhammad Arif Nuryanta (mantan Ketua PN Jakarta Selatan).

    Putusan vonis lepas (ontslaag van rechtsvervolging) terhadap tiga perusahaan tersebut dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025. Kasus suap vonis lepas ini masih bergulir di Kejagung.

  • Puan Beberkan Peluang Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati

    Puan Beberkan Peluang Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membeberkan adanya peluang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Meski demikian, dia tidak mengungkapkan secara pasti kapan rencana pertemuan lanjutan itu dilangsungkan. Dia hanya menyebut akan ada silaturahmi selanjutnya.

    “Akan ada persilaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” katanya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (14/4/2025).

    Adapun, mengenai pertemuan Prabowo dan Megawati yang berlangsung pada Senin (7/4/2025) malam lalu, Puan mengaku pihaknya dan Gerindra sudah menyampaikan dalam waktu dekat akan ada silaturahmi antara dua tokoh bangsa itu.

    “Dan Alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi di hari lebaran,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, cucu Proklamator RI ini menuturkan pembicaraan antara keduanya tentu berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan dengan bersinergi guna membangun bangsa dan negara.

    “PDI akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pertemuan antara Prabowo dan Megawati bertemu langsung dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025). Hal itu diungkap oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui foto yang diunggah olehnya melalui akun X. 

    Dasco mengunggah dua buah foto di mana Prabowo dan Megawati terlihat duduk di sofa yang berada di rumah Megawati. Salah satu foto bahkan menggambarkan keduanya duduk cukup dekat sambil tersenyum ke arah kamera. 

    “7-4-2025, Alhamdulillah …Merajut kebersamaan Untuk Indonesia Kita,” tulis Dasco melalui akun X pribadinya @bang_dasco, Selasa (8/4/2025). 

  • Komisi I DPR segera undang TNI untuk jelaskan serangan KKB di Yahukimo

    Komisi I DPR segera undang TNI untuk jelaskan serangan KKB di Yahukimo

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI segera mengundang TNI untuk menjelaskan kasus serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menewaskan belasan orang penambang emas.

    Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pihak yang paling mengetahui kasus serangan itu adalah jajaran TNI dan Polri yang bertugas di daerah tersebut.

    “Jadi saya menahan diri untuk tidak berkomentar apa pun, akan menambah dampak. Nah kita tunggu dulu sampai mereka kita undang,” kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, DPR RI akan mulai bersidang atau menggelar rapat-rapat pada Kamis (17/4).

    Kemungkinan, kata dia, Komisi I DPR RI pun akan menggelar rapat internal terlebih dahulu untuk menginventarisir isu terkini yang terjadi di tanah air.

    Namun, dia mengatakan bahwa nantinya isu-isu yang akan dibahas bukan hanya mengenai kasus-kasus yang terjadi saja, melainkan juga terkait pembinaan terhadap TNI dari hulu hingga ke hilir.

    “Pembinaan itu kan konsep dari hulu ke hilirnya. Ada unit prosesnya, ada aktor-aktor eksekutor,” katanya.

    Selain TNI, menurut dia, Komisi I DPR RI juga akan mengundang Menteri Luar Negeri untuk membicarakan isu-isu terkini soal hubungan luar negeri, salah satunya mengenai situasi diplomasi dengan Amerika Serikat.

    Sebanyak 11 orang pendulang emas tewas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kasatgas Humas Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo pada Rabu (9/4) menyebut belasan pendulang emas tersebut diduga tewas dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Elkius Kobak.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Djuyamto, Pernah Pimpin Sidang Hasto Kini Tersangka Kasus Suap Migor

    Profil Djuyamto, Pernah Pimpin Sidang Hasto Kini Tersangka Kasus Suap Migor

    Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Djuyamto telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan suap dalam kepengurusan perkara minyak goreng korporasi di PN Jaksel.

    Dia ditetapkan tersangka atas perannya yang diduga menerima suap agar perkara minyak goreng korporasi itu divonis lepas atau onslag.

    Adapun, saat memutus perkara itu, Djuyamto duduk sebagai ketua majelis hakim. Sementara, Agam Syarif Baharudin (ASB) dan Ali Muhtarom (AM) menjadi hakim anggota.

    “Ketiga orang tersebut adalah ABS selaku hakim PN Jaksel, tersangka AM, tersangka DJU yang bersangkutan hakim PN Selatan yang saat itu menjabat ketua majelis hakim,” ujar Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar di Kejagung, Senin (14/4/2025).

    Qohar menambahkan, Djuyamto diduga telah menerima uang suap sebesar Rp7,5 miliar dalam kasus kepengurusan perkara pemberian fasilitas ekspor minyak goreng korporasi tersebut.

    Profil Djuyamto

    Djuyamto lahir pada 18 Desember 1967 di Sukoharjo. Dia menuntaskan pendidikan sarjana dan magister di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo (UNS).   

    Berdasarkan situs resmi PN Jakarta Selatan, Djuyamto menjabata sebagai hakim dengan pangkat pembina utama madya.

    Kemudian, Djuyamto mengawali kariernya di PN Tanjungpandan pada 2002.

    Dia juga sempat ditugaskan di PN Temanggung, PN Karawang, PN Dompu, hingga PN Jakarta Utara.

    Sementara itu, saat ini Djuyamto dikenal sebagai hakim sekaligus pejabat humas di PN Jakarta Selatan.

    Adapun, Djuyamto juga sempat menjadi pengadil pada sejumlah kasus terkenal, seperti kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

    Selanjutnya, menjadi hakim anggota sidang kasus obstruction of justice atau penghalangan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

    Belakangan, Djuyamto juga telah menjadi halim tunggal pada kasus gugatan praperadilan perkara Ronald Tannur atas terdakwa hakim Heru Hanindyo.

    Selain itu, dia juga didapuk sebagai hakim tunggal sidang gugatan praperadilan dari Sekretaris Jenderal PDIP HastoKristiyanto di kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024.

    Djumyanto Punya Harta Rp2,9 Miliar 

    Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), Djuyamto memiliki harta kekayaan Rp2,9 miliar pada 2024.

    Dalam laporan itu, mayoritas harta Djuyamto berada dalam aset tanah dan bangunan sebesar Rp2,4 miliar. Aset tersebut tersebar di Karanganyar dan Sukoharjo.

    Kemudian, Djuyamto juga memiliki aset transportasi dan mesin sebesar Rp401 juta. Perinciannya, Honda Beat (2015) Rp2,5 juta; Motor Vespa (2020) Rp23,5 juta; dan Toyota Innova (2023) Rp375 juta.

    Selain itu, dia juga memiliki harta bergerak Rp 90,5 juta; kas dan setara mas Rp168 juta, harta lainnya Rp60 juta. Adapun, Djuyamto juga tercatat memiliki utang Rp250 juta.

  • Eddy Soeparno penuhi undangan Pemerintah China bahas energi terbarukan

    Eddy Soeparno penuhi undangan Pemerintah China bahas energi terbarukan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memenuhi undangan pemerintah China untuk menghadiri pertemuan dengan unsur pemangku kepentingan di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan di Beijing, China.

    Eddy menjelaskan, rangkaian agenda memenuhi undangan pemerintah China ini dilaksanakan pada tanggal 13-17 April 2025 mendatang di Kota Beijing dan Shenzen.

    “Tentu kami menyambut gembira negara-negara sahabat yang bertekad mendukung Indonesia dari aspek investasi, transfer teknologi dan pendanaan. Tujuannya agar tercapai dua hal: pertama, transisi energi menuju energi terbarukan dan terbangunnya industri dalam negeri yang mendukung pembangunan proyek-proyek energi terbarukan,” kata Eddy dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

    Kehadiran Eddy Soeparno di Beijing International Aiport pada Minggu (13/4) disambut langsung oleh Pimpinan Komisi Luar Negeri dari National Committee of Nasional Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC)/Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China Wang Min.

    Dalam kunjungan tersebut Eddy Soeparno dijadwalkan akan bertemu dengan antara lain Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China Wang Huning, yang merupakan pejabat struktural tertinggi ke-4 di Partai Komunis China (CCP), setelah Xi Jinping, Li Qiang, dan Zhao Leji.

    Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, perkembangan dan pemanfaatan energi terbarukan di China sangat pesat dalam 20 tahun terakhir. Eddy menjelaskan, ketika Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2008, para ofisial masih mengkhawatirkan polusi Beijing dan sekitarnya akan mempengaruhi kesehatan para atlet.

    “Namun kurang dari 20 tahun kemudian, Beijing merupakan kota dengan Air Quality Index yang sangat baik, bahkan lebih baik dari Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Asia. Beijing berhasil meningkatkan “hari udara baik” dari 13 hari di tahun 2013 menjadi 300 hari di tahun 2023. Ini capaian yang luar biasa dan perlu menjadi success story yang diikuti oleh Indonesia,” jelasnya.

    Eddy memaparkan, saat ini di China pembangkit listrik berbasis energi terbarukan digunakan secara masif di seluruh negeri, meskipun pembangkit tenaga fosil juga masih dimanfaatkan demi ketahanan energi.

    “Di samping itu, penggunaan kendaraan listrik, baik kendaraan umum maupun pribadi sudah sangat luas dengan dukungan ekosistem yang lengkap dan insentif yang diberikan pemerintah untuk para penggunanya,” ujar Eddy.

    “Hal ini sangat mempengaruhi perbaikan kualitas udara di Beijing dan kota-kota lainnya di China. Saya ingin memetik pelajaran dari transformasi energi terbarukan China untuk diterapkan di Indonesia,” tambahnya.

    Eddy juga direncanakan akan mengunjungi pusat teknologi kendaraan listrik dan industri panel surya di Kota Shenzhen pada akhir kunjungannya. Menurut Anggota Komisi XII DPR RI ini perkembangan pesat China di berbagai bidang menjadi lesson learned penting untuk Indonesia.

    “Kita tidak perlu ragukan perkembangan pesat dari teknologi China di berbagai bidang yang bahkan mengungguli negara-negara barat. Pemanfaatan teknologi dan pendayagunaan merupakan kunci keberhasilan China melakukan transisi energi secara swadaya, sekaligus membangun sektor manufaktur di dalam negeri. Pelajaran ini juga sangat penting untuk dapat kita terapkan di Indonesia,” kata Eddy.

    Eddy berharap kunjungannya tidak hanya akan mempererat hubungan Indonesia dan China, tetapi semakin meningkatkan investasi China di sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik di Indonesia. Apalagi Indonesia membutuhkan investasi besar serta alih teknologi untuk melakukan transisi energi menuju Net Zero Emmission 2060.

    “Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan energi, sekaligus membangun sektor industri nasional,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan Minta Anggota DPR Introspeksi Diri di Momen Syawal – Page 3

    Puan Minta Anggota DPR Introspeksi Diri di Momen Syawal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh anggota dan karyawan di lingkup DPR untuk memperbaiki dan evaluasi diri. Hal tersebut disampaikan Puan dalam acara Halal Bihalal di Rumah Parlemen, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    “Jadi ke depan saya berharap kita bisa sama-sama bergotong royong, membangun, memperbaiki, introspeksi diri, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Mungkin kurang baik ke depannya kita perbaiki, kita benahi,” kata Puan dalam sambutan.

    Puan mengingatkan, rakyat melihat kerja DPR dari hasil baik yang diputuskan DPR.

    “Karena hari ini rakyat melihat kita, apa yang akan kita hasilkan, apa yang kita akan benahi, apa yang kita akan perbaiki untuk bangsa dan negara. Rakyat melihat kita, apa yang akan kita hasilkan untuk bangsa dan negara,” kata dia.

    Selain itu, Puan meminta seluruh anggota DPR untuk saling bergotong royong sebagai keluarga besar.

    “Kita tidak akan berhasil kalau kita sendirian. Kita hanya berhasil kalau kita bergotong royong, bersama-sama sebagai satu keluarga besar,” ujarnya.

  • Halalbihalal, Puan Maharani Ajak DPR Lakukan Evaluasi dan Introspeksi

    Halalbihalal, Puan Maharani Ajak DPR Lakukan Evaluasi dan Introspeksi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani mengajak seluruh anggota DPR hingga pegawai kesetjenan untuk melakukan introspeksi dan evaluasi diri atas berbagai hal yang telah dilakukan di masa lalu.

    Hal tersebut ia sampaikan dalam acara halalbihalal DPR yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Menurut Puan, setiap unsur di DPR memiliki tanggung jawab besar untuk terus melakukan perbaikan demi kemajuan bangsa dan negara. Ia menekankan masyarakat memantau setiap kegiatan dan langkah para wakil rakyat.

    “Memperbaiki, introspeksi diri, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Mungkin ada yang kurang baik, ke depannya kita benahi dan perbaiki,” ujarnya dalam pidato.

    Puan Maharani menambahkan, keberhasilan DPR merupakan hasil dari kerja sama dan semangat gotong royong seluruh elemen di parlemen. Sebaliknya, kegagalan juga menjadi tanggung jawab bersama.

    Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, alat kelengkapan dewan (AKD), anggota DPR, serta seluruh pegawai kesetjenan sebagai bagian dari keluarga besar parlemen. Menurutnya, kinerja DPR tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dari semua pihak.

    “Kesetjenan tidak akan bisa menjalankan tugasnya jika tidak ada anggota DPR-nya, tidak ada pimpinan DPR, dan tidak ada pimpinan AKD,” katanya.

    Puan Maharani menilai, momen halalbihalal adalah waktu yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat komunikasi antara semua unsur di DPR. Ia pun menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas nama pimpinan DPR.

    “Semoga setelah acara ini hati kita bergembira, bersih, dan kembali siap menjalankan tugas-tugas kita di hari-hari yang akan datang,” tutup Puan Maharani.