Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Dalam Rangka Paskah, Uskup Agung Jakarta Besuk Hasto Kristiyanto di Rutan KPK

    Dalam Rangka Paskah, Uskup Agung Jakarta Besuk Hasto Kristiyanto di Rutan KPK

    Jakarta (beritajatum.com) – Uskup Agung Jakarta Mgr.Ignatius Kardinal Suharyo membesuk Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang ditahan di Rutan Kelas 1 KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (14/4/2025).

    Kardinal Suharyo tiba di Rutan KPK sekira pukul 10.42 WIB dan langsung disambut oleh sejumlah keluarga Hasto Kristiyanto yang juga tengah membesuk.

    Salah seorang keluarga Hasto pun tampak menitipkan daun Palma kepada Kardinal Suharyo untuk diberkati dan diserakan kepada Hasto.

    Diketahui, kemarin merupakan Hari Minggu Palma, sebagai penanda umat Katolik akan memasuki masa Paskah.

    Selanjutnya, Kardinal Suharyo juga sempat berbincang dengan keluarga Hasto lainnya saat di ruang tunggu sebelum masuk ke dalam Rutan.

    Sekira pukul 10.48 WIB, Kardinal Suharyo pun masuk ke dalam Rutan KPK untuk membesuk Hasto. “Dalam rangka Paskah,” ujar Kardinal kepada media secara singkat sebelum masuk ke dalam Rutan.

    Tampak sejumlah kader PDIP dan tim kuasa hukum Hasto juga hadir di Rutan KPK, diantaranya Guntur Romli, Army Mulyanto, dan lain-lain. Hingga pukul 11.20 WIB, Kardinal Suharyo masih berada di dalam Rutan KPK membesuk Hasto Kristiyanto.

    Seperti diketahui, jaksa KPK mendakwa Hasto Kristiyanto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku, yang jadi buron sejak 2020.

    Selain itu, Jaksa KPK juga mendakwa Hasto menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

    Hasto disebut memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron. [kun]

  • DPR minta Pemerintah segera isi kekosongan dubes negara strategis

    DPR minta Pemerintah segera isi kekosongan dubes negara strategis

    Tentunya pos-pos penting ini kalau bisa segera diisi.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto meminta Pemerintah segera mengisi kekosongan sejumlah duta besar (dubes) di negara-negara strategis karena posisi tersebut merupakan pos-pos penting.

    Namun, dia mengembalikan keputusan itu kepada Presiden RI Prabowo Subianto maupun Menteri Luar Negeri Sugiono. Pasalnya, kegiatan yang menyangkut diplomasi tersebut juga memiliki aturan.

    “Tentunya pos-pos penting ini kalau bisa segera diisi,” kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Biasanya, menurut dia, penunjukan dubes dimulai dari pemerintah Republik Indonesia yang mengirimkan nota nama calon duta besar ke negara yang dituju. Setelah mendapatkan persetujuan dari negara yang dituju tersebut, baru Pemerintah memproses calon dubes itu untuk disiapkan.

    “Kalau Komisi I DPR, setiap saat ketika surat dari Presiden hadir, surat dari Ketua DPR hadir, pasti segera kami jadwalkan,” kata dia.

    Menurut dia, Komisi I DPR RI bakal mengundang Menteri Luar Negeri setelah DPR RI mulai kembali bersidang.

    Terlebih lagi, lanjut dia, kondisi geopolitik mengalami perubahan dan pergeseran karena perang tarif impor.

    “Perang tarif ini pasti ada dampaknya. Mitra kami Kementerian Luar Negeri, mudah-mudahan nanti Pak Menteri Luar Negeri Sugiono bisa menjelaskan sebaik-baiknya,” kata Utut.

    Salah satu dubes negara strategis yang kosong, yakni Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat.

    Rosan Roeslani merupakan Dubes RI untuk Amerika Serikat yang menjabat hingga November 2023, dan hingga kini belum ada penggantinya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR tunggu penjelasan Pemerintah soal evakuasi warga Palestina

    DPR tunggu penjelasan Pemerintah soal evakuasi warga Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu penjelasan lebih lanjut soal rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga Gaza Palestina yang menjadi korban perang ke Indonesia.

    “Sampai saat ini ‘kan belum ada penjelasan lanjut apakah ini mengevakuasi atau merelokasi. Jadi, kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih jelas,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Puan mengatakan bahwa DPR memerlukan penjelasan lebih lanjut soal agar segera bisa ditindaklanjuti bagaimana pelaksanaan rencana tersebut di lapangan.

    “Karena untuk melakukan, apakah itu mengevakuasi atau merelokasi, tentu saja dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam untuk di lapangannya dalam pelaksanaan tersebut,” ujarnya.

    Ia berharap Menteri Luar Negeri Sugiono dapat menjelaskan soal rencana Presiden Prabowo tersebut dalam rapat kerja bersama DPR, khususnya Komisi I yang menjadi mitra Kementerian Luar Negeri.

    “Tentu saja dari Kementerian Luar Negeri apa yang akan dilakukan? Bagaimana rencananya? Dan lain-lain sebagainya,” kata Puan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melawat ke lima negara di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania, untuk meminta dukungan mereka terhadap rencana Indonesia mengevakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza ke Indonesia.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan rencananya itu manakala mendapatkan “lampu hijau” dari seluruh pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu rakyat Palestina di Gaza.

    Syaratnya, kata Presiden, adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal.

    “Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR minta pemerintah beri perlindungan industri padat karya

    Anggota DPR minta pemerintah beri perlindungan industri padat karya

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR Yoyok Riyo Sudibyo meminta pemerintah memberikan perlindungan terhadap industri padat karya untuk menyikapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa masyarakat.

    “Negara harus hadir, banyak sekali sektor industri yang terpukul akibat beratnya kondisi perekonomian global, dan berbagai faktor internal dalam negeri. Khususnya industri padat karya yang harus dilindungi,” kata Yoyok dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, perlindungan terhadap industri padat karya merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta memastikan keberlanjutan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja Indonesia.

    Dia memandang gelombang PHK yang terus berlanjut sejak tahun lalu, bukanlah sekadar gejolak bisnis biasa, melainkan indikasi krisis sosial-ekonomi yang mengancam kehidupan masyarakat.

    “Ini bukan hanya soal angka. Ini soal ribuan keluarga yang kehilangan penghasilan, anak-anak yang terancam putus sekolah, dan masyarakat yang makin terpinggirkan. Badai PHK ini merupakan potret kepedihan yang nyata,” ujarnya.

    Di samping tantangan domestik, dia menilai industri padat karya yang menjadi salah satu sektor yang paling terpukul juga menghadapi tekanan global.

    Termasuk, lanjut dia, dampak dari rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menaikkan tarif impor yang dikhawatirkan bisa menggerus daya saing ekspor Indonesia, terutama produk tekstil dan manufaktur.

    “Jika negara lain memperketat pasar, sementara kita tidak memperkuat fondasi industri dan perlindungan tenaga kerja, maka PHK hanya akan terus berulang,” ucapnya.

    Untuk itu, anggota komisi DPR yang membidangi urusan perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret.

    Dia lantas mencontohkan beberapa upaya yang bisa dilakukan negara, misalnya pemberian insentif bagi industri padat karya.

    “Pemerintah juga perlu meningkatkan program pelatihan bagi korban PHK agar beradaptasi dengan kebutuhan pasar, serta pendidikan maupun pelatihan program vokasi agar industri kreatif dan non-formal dapat semakin berkembang,” tuturnya.

    Dia menilai perlu dilakukan pula reformasi sistem jaminan sosial ketenagakerjaan agar korban PHK tidak hanya bergantung pada pesangon, melainkan mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan subsidi upah transisi.

    “Negara memiliki peran penting. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak,” ujarnya.

    Selain itu, dia juga berharap pemerintah melalui kementerian terkait dapat menyusun rencana untuk pemulihan ketenagakerjaan secara nasional.

    Hal tersebut, lanjut dia, perlu dilakukan bukan sekadar mengandalkan pesangon atau program bersifat reaktif, melainkan menciptakan ekosistem kerja baru yang lebih berdaya tahan.

    “Sudah saatnya kita memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar semata, tetapi juga berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk perlindungan bagi pekerja industri padat karya,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri ajak pemda di Sulteng pahami visi besar Presiden

    Wamendagri ajak pemda di Sulteng pahami visi besar Presiden

    Presiden Prabowo terinspirasi oleh tokoh reformis Tiongkok Deng Xiaoping.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk bersama-sama memahami visi besar Presiden RI Prabowo Subianto.

    Wamendagri mengatakan bahwa pokok-pokok pikiran Presiden dapat dibaca dalam buku berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya.

    “Silakan baca maka kita akan punya gambaran lengkap dan lebih bisa menjiwai pemikiran Presiden Prabowo,” kata Bima saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng, Kota Palu, Senin.

    Dengan membaca buku tersebut, menurut dia, daerah akan lebih mudah memahami latar belakang sejumlah program penting pemerintah pusat. Hal ini meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga kebijakan efisiensi anggaran.

    Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Bima menjelaskan bahwa Presiden Prabowo terinspirasi oleh tokoh reformis Tiongkok Deng Xiaoping. Tokoh tersebut diketahui berhasil mendorong perubahan signifikan di negaranya hingga mampu menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

    Semangat tersebut diharapkan juga dapat dimiliki oleh para pemimpin di Indonesia.

    “Saya mengajak Bapak/Ibu memahami jalan pikiran Presiden sebelum mengutak-atik RPJMD dan lain sebagainya,” kata Bima di hadapan peserta Musrenbang RKPD Provinsi Sulteng Tahun 2026.

    Saat ini, kata dia, Indonesia terus berupaya keluar dari ancaman jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Caranya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target sebesar 8 persen.

    Bima berharap target tersebut dapat tercapai sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pasalnya, sebagai negara besar, Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran (mixed economy).

    Sistem tersebut, lanjut dia, memungkinkan terbukanya kemudahan investasi. Akan tetapi, di sisi lain juga melindungi masyarakat ekonomi bawah melalui kebijakan Koperasi Desa Merah Putih.

    Dalam konteks itu, Bima mengajak pejabat di lingkungan pemda untuk bersama-sama memahami kebijakan tersebut.

    Dalam forum tersebut, dia mengapresiasi Gubernur Sulteng Anwar Hafid yang mampu menjalin keakraban dengan jajarannya. Modal tersebut dianggap penting karena dapat mempermudah sinergisitas dan sinkronisasi antar-pemda.

    Selain itu, hal ini juga menjadi salah satu poin penting yang disuarakan Mendagri dalam gelaran Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang beberapa waktu lalu.

    “Sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Ketika retret, semua diminta untuk fokus pada tiga hal ini. Setiap gubernur diminta untuk sering-sering berkumpul bersama wali kota dan bupati,” kata Bima.

    Dalam forum tersebut, Bima turut menyaksikan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi Sulteng Tahun 2025 oleh Gubernur Anwar Hafid dan bupati/wali kota se-Sulteng.

    Bima juga menyaksikan pemberian penghargaan atas capaian penurunan angka kemiskinan kepada sejumlah kabupaten/kota di Sulteng.

    Turut hadir dalam acara ini, antara lain, anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido, Ketua DPRD Provinsi Sulteng Moh. Arus Abdul Karim, bupati/wali kota se-Sulteng, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Keluarga Dokter Priguna Minta Maaf, Pelaku Tetap Harus Dihukum Nasional 14 April 2025

    Keluarga Dokter Priguna Minta Maaf, Pelaku Tetap Harus Dihukum Nasional 14 April 2025

    Keluarga Dokter Priguna Minta Maaf, Pelaku Tetap Harus Dihukum
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pihak
    Priguna Anugerah Pratama
    (31) yang merupakan pelaku kasus
    pemerkosaan
    keluarga pasien mengaku telah meminta maaf kepada keluarga korban, FH (21).
    Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menegaskan, Priguna yang adalah mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Jurusan Anestesi Universitas Padjadjaran (Unpad) harus dihukum. Meskipun pihak pelaku sudah menyatakan permohonan maafnya.
    “Pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Kurniasih lewat keterangan tertulisnya.
    Priguna sebagai
    dokter PPDS
    telah menyalahgunakan prosedur medis yang seharusnya digunakan untuk menyembuhkan pasien..
    “Tindakan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap etika profesi medis dan merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Kami mengutuk keras
    kekerasan seksual
    terhadap pasien dalam bentuk apapun,” ujar Kurniasih.
    Di samping itu, ia menekankan kembali pentingnya perlindungan terhadap pasien selama proses perawatan medis.
    Kepercayaan pasien terhadap tenaga medis adalah amanah yang sangat besar dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
    “Pasien harus merasa aman saat berada di ruang perawatan. Rumah sakit bukan tempat yang membahayakan, tetapi tempat untuk sembuh dan diperlakukan secara manusiawi,” ujar Kurniasih.
    Sebelumnya, keluarga dokter Priguna, pelaku pemerkosaan terhadap FH (21), telah bertemu keluarga korban.
    Dalam pertemuan itu, keluarga Priguna meminta maaf kepada keluarga FH atas perbuatan dokter
    PPDS Unpad
    itu, Keluarga korban menerima permintaan maaf, tetapi menegaskan bahwa proses hukum harus terus berjalan.
    Di sisi lain, penasihat hukum Priguna, Ferdy Rizky Adilya menjelaskan bahwa keluarga pelaku telah meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban.
    Ferdy menyatakan bahwa Priguna menyesali perbuatannya dan menitipkan pesan untuk meminta maaf kepada korban, keluarganya, serta seluruh masyarakat Indonesia terkait kasus pelecehan seksual tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Minta Pemerintah Jelaskan Langsung ke DPR soal Rencana Evakuasi Warga Palestina – Page 3

    Puan Minta Pemerintah Jelaskan Langsung ke DPR soal Rencana Evakuasi Warga Palestina – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto terus menyerukan keadilan bagi para korban tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina dan wilayah konflik lainnya. Hal itu kembali disampaikan dalam sesi ADF Talk pada Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025 di Antalya, Turki, Jumat (11/4/2025).

    Prabowo menyampaikan kritik tajam terhadap sikap negara besar yang dinilai abai terhadap prinsip-prinsip yang diajarkan kepada negara berkembang. 

    “Situasi di Gaza sebenarnya mengajarkan kepada dunia bahwa banyak negara adidaya yang menganut cita-cita besar sekarang, di mata banyak orang di belahan bumi selatan, pada dasarnya telah gagal,” tegas Prabowo dalam pidatonya di hadapan forum, seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (12/4/2025).

    Presiden menilai, terjadi inkonsistensi negara-negara barat yang datang ke negara-negara berkembang untuk ‘mengajarkan’ nilai-nilai demokrasi dan HAM. Menurutnya, negara-negara tersebut saat ini justru diam saat menyaksikan penyerangan di wilayah konflik terjadi secara terang-terangan.

    “Anda datang kepada kami, Anda mengajarkan kami hak asasi manusia, tetapi ketika Anda melihat pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok di depan, setiap hari, setiap malam di televisi, banyak dari mereka yang datang untuk mengajarkan kami, mereka tetap diam,” tegas Prabowo.

    Untuk itu, sebagai upaya nyata dalam membantu kemanusiaan di Palestina, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengirim tim medis dan mendirikan rumah sakit lapangan bersama Persatuan Emirat Arab (PEA). 

    Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk membangun rumah sakit tambahan di wilayah Palestina, serta membuka pintu untuk perawatan warga sipil yang terluka.

    “Kami punya rumah sakit lapangan medis. Kami ikut berpartisipasi di sana. Dan kami juga berkomitmen membangun rumah sakit lain di Palestina, di Tepi Barat, mungkin juga di Gaza,” paparnya.

  • Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi, Puan: Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Page 3

    Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi, Puan: Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan agar tidak ada matahari kembar pada pemerintahan Prabowo Subianto. Hal itu terkait kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan. Ia menegaskan presiden Indonesia saat ini hanya satu yakni Prabowo Subianto.

    “Matahari kembar, presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Meski demikian, menurut Puan, tidak ada larangan bagi para menteri untuk bersilaturahmi ke Jokowi. Ia menyebut hal itu bukan berarti ada matahari kembar. “Silaturahmi di masa lebaran akan sangat baik,” ucap Puan Maharani.

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan agar tidak ada matahari kembar di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Peringatan ini disampaikannya menanggapi kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Beberapa menteri yang mendatangi Jokowi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa, (8/4/2025). Berselang satu hari, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi.

    Kemudian hari ini, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi mantan politikus PDIP itu.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).

    Meski begitu, Mardani yakin, Prabowo tak akan tersinggung jika para menterinya bertemu dengan Jokowi.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” ujar Mardani.

    Namun, dia kembali menegaskan, jangan sampai ada matahari kembar. Sebab, satu matahari saja dalam keadaan berat.

    “Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu,” ucap Mardani.

    Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, mengomentari pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

  • Pertemuan Prabowo-Megawati, Puan Maharani: PDIP Siap Bantu Pemerintah

    Pertemuan Prabowo-Megawati, Puan Maharani: PDIP Siap Bantu Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan isi pertemuan Prabowo-Megawati. Puan menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto membicarakan komitmen untuk bersinergi dalam membangun bangsa dalam pertemuan yang digelar pada Senin (7/4/2025) di kediaman Megawati, Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

    Menurut Puan, Megawati menegaskan PDIP siap membantu pemerintahan Prabowo dalam menjalankan tugas kenegaraan ke depan.

    “Yang dibicarakan tentu saja hal-hal terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara. PDI Perjuangan akan bersama-sama membantu menjalankan tugas-tugas Presiden ke depan bersama Pak Prabowo,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Puan menambahkan pertemuan tersebut sudah dirancang jauh hari oleh PDIP dan Partai Gerindra, dan akhirnya terlaksana bertepatan dengan Lebaran Idulfitri 2025.

    “Alhamdulillah, pertemuan itu bisa terlaksana dalam rangka silaturahmi di hari Lebaran,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan empat mata antara Prabowo-Megawati membahas isu-isu strategis, khususnya masa depan Indonesia.

    “Yang pasti membicarakan masa depan Indonesia dan kebersamaan dalam membangun bangsa,” kata Dasco di gedung DPR, Selasa (8/4/2025).

    Dasco juga menyampaikan keduanya membahas situasi global yang turut memengaruhi kondisi nasional. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ajang tukar pikiran antara dua tokoh bangsa, terlebih Megawati pernah memimpin Indonesia di masa krisis.

    “Ibu Mega berpengalaman menghadapi masa-masa sulit saat menjabat sebagai Presiden, dan itu menjadi nilai tambah dalam diskusi,” jelasnya.

    Dasco tidak membeberkan seluruh isi pembicaraan karena berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dan mencakup banyak topik.

    “Kalau menyatukan visi saya tidak tahu pasti, tapi pertemuan itu penuh keakraban dan banyak diselingi tawa,” tutupnya terkait pertemuan Prabowo-Megawati.

  • Kasus Suap Vonis Lepas, Puan Maharani Desak Evaluasi Integritas Hakim

    Kasus Suap Vonis Lepas, Puan Maharani Desak Evaluasi Integritas Hakim

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani menyatakan keprihatinannya atas penangkapan dan penetapan tiga hakim sebagai tersangka dalam kasus suap vonis lepas korupsi ekspor crude palm oil (CPO) oleh tiga perusahaan besar, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

    Puan menilai kasus ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi integritas para penegak hukum, khususnya hakim.

    “Sebaiknya dievaluasi bagaimana kemudian integritas dari para penegak hukum untuk bisa dibenahi,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Diberitakan sebelumnya, tiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung adalah Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat serta Djuyamto dari PN Jakarta Selatan. Ketiganya langsung ditahan.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar menyebut, mereka merupakan majelis hakim yang memvonis lepas tiga perusahaan dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO. Uang suap miliaran rupiah diduga mereka terima melalui Muhammad Arif Nuryanta, saat itu menjabat sebagai wakil ketua PN Jakarta Pusat.

    Suap vonis lepas tersebut diduga berasal dari Ariyanto, pengacara yang mewakili korporasi terdakwa dalam kasus tersebut.

    “Ketiga hakim itu mengetahui tujuan penerimaan uang tersebut, yaitu agar perkara tersebut diputus ontslag (vonis lepas),” jelas Qohar dalam konferensi pers, Minggu (13/4/2025) malam.

    Kejagung menahan ketiga hakim di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini, total tersangka dalam kasus dugaan suap vonis lepas korupsi ekspor CPO menjadi tujuh orang.

    Empat tersangka sebelumnya ialah Wahyu Gunawan (panitera muda perdata PN Jakarta Utara), Marcella Santoso dan Ariyanto (advokat), serta Muhammad Arif Nuryanta (mantan Ketua PN Jakarta Selatan).

    Putusan vonis lepas (ontslaag van rechtsvervolging) terhadap tiga perusahaan tersebut dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025. Kasus suap vonis lepas ini masih bergulir di Kejagung.