Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • PKB Tepis Ada Matahari kembar di Pemerintahan Prabowo: Konstitusi Kita Tidak Ada Itu

    PKB Tepis Ada Matahari kembar di Pemerintahan Prabowo: Konstitusi Kita Tidak Ada Itu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta pihak manapun untuk tidak mempolitisasi pertemuan sejumlah menteri Prabowo Subianto saat silaturahmi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Pernyataan ini dia ungkapkan guna merespons hal yang kini menjadi sorotan di media sosial, terlebih menteri-menteri yang hadir masih menyebut Jokowi sebagai ‘Bos’-nya.

    “Sudahlah kita tidak usah mempolitisasi halalbihalal. Publik sudah bisa menilai semuanya mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu peristiwa politik, mana peristiwa halalbihalal,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Lebih lanjut, dia juga menepis kekhawatiran masyarakat soal adanya isu matahari kembar karena hal itu pun tidak pernah ada dalam konstitusi Indonesia.

    “Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Yang ada presiden dengan wakil presiden kalau itu dianggap matahari kembar, ya tidak. Karena konstitusinya itu bukan kembar, itu ada di presiden,” ujar anggota Komisi III DPR RI tersebut.

    Adapun, Ketua Fraksi PKB di DPR ini menyebut sebutan ‘bos’ yang dilayangkan oleh menteri Prabowo ini hanya sebatas soal bahasa saja. Maka demikian, dia menekankan bahwa pertemuan itu lebih baik diambil sisi positifnya saja.

    “Kepada siapapun itu positif yang namanya silaturahmi. Makanya jangan politisasi halalbihalal-lah, maksud saya begitu. ‘Kan kita tidak tahu istilah bicaraannya kalau kita curiga orang bertemu. Justru kalau tidak ada silaturahmi di negeri ini malah rusak,” tegasnya.

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

  • 70 Persen Publik Tak Tahu Revisi KUHAP, Puan: Sidangnya Belum Mulai

    70 Persen Publik Tak Tahu Revisi KUHAP, Puan: Sidangnya Belum Mulai

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut 70,3 persen masyarakat belum mengetahui soal revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Menurut Puan, kondisi tersebut wajar karena DPR belum memulai pembahasan resmi terkait revisi KUHAP.

    “Sidangnya belum mulai. Kami baru akan masuk dalam sidang pada 17 April mendatang. Jadi, saat ini belum ada pembahasan,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Senin (14/4/2025).

    Puan menjelaskan, sejauh ini DPR, khususnya Komisi III, baru sebatas mendengarkan masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait, tanpa membahas substansi revisi KUHAP. “Kalau pun ada pertemuan, itu masih sebatas menerima masukan, belum membahas substansi revisi,” tegasnya terkait pembahasan revisi KUHAP.

    Puan juga memastikan ketika revisi KUHAP mulai dibahas di DPR, prosesnya akan dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik. “Belum ada tindak lanjut apa pun di Komisi III maupun AKD lainnya untuk revisi KUHAP,” tambah Puan.

    Survei LSI yang menjadi sorotan ini dilakukan pada 22-26 Maret 2025 dengan 1.214 responden WNI usia minimal 20 tahun. Hasilnya, hanya 29,7 persen responden yang tahu tentang pembahasan revisi KUHAP, sedangkan sisanya, 70,3 persen, mengaku tidak mengetahui.

    Peneliti LSI Yoes C Kenawas menyebut tingkat kesadaran publik soal revisi KUHAP masih sangat rendah. Padahal, revisi ini menyangkut aturan hukum yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

  • Kasus Pemerkosaan Dokter PPDS, DPR Panggil RSHS dan Unpad

    Kasus Pemerkosaan Dokter PPDS, DPR Panggil RSHS dan Unpad

    Bandung, Beritasatu.com – Komisi X DPR bergerak cepat menyikapi kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung terhadap pendamping pasien. RSHS dan Universitas Padjadjaran (Unpad) akan dipanggil ke Senayan untuk dimintai klarifikasi.

    Anggota Komisi X DPR Melly Goeslaw mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pertemuan langsung dengan manajemen RSHS dan Unpad pada Senin (14/4/2025) malam di Bandung. Setelah pertemuan itu, DPR akan memanggil kedua institusi ke Jakarta dalam waktu dekat.

    “Habis ini saya akan sampaikan ke pimpinan Komisi IX untuk mengundang semua pihak ke DPR, untuk membicarakan terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan perbaikan regulasi,” tegasnya.

    Melly menekankan, pemanggilan RSHS Bandung dan Unpad tidak hanya fokus membahas kasus pemerkosaan dokter PPDS terhadap pendamping pasien, melainkan pada penguatan sistem perlindungan pasien, pengawasan lembaga pendidikan kedokteran, dan mencegah kasus serupa terulang pada masa depan.

    “Semua pihak tidak ingin peristiwa seperti ini terjadi lagi. Ini jadi pembelajaran untuk universitas, rumah sakit, hingga masyarakat,” ujarnya.

    Melly juga menambahkan, RSHS dan Unpad nantinya tidak hanya akan berhadapan dengan Komisi X, melainkan juga akan dipanggil oleh Komisi IX DPR.

    “Kita ingin prosesnya cepat, saya akan langsung koordinasi dengan pimpinan untuk segera memanggil,” pungkas Melly terkait pemanggilan RSHS Bandung dan Unpad atas kasus pemerkosaan dokter PPDS terhadap pendamping pasien.

  • Silaturahmi Menteri ke Jokowi, Jazilul: Jangan Dibawa ke Ranah Politik

    Silaturahmi Menteri ke Jokowi, Jazilul: Jangan Dibawa ke Ranah Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, mengimbau agar kunjungan para menteri Kabinet Indonesia Maju ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam rangka silaturahmi Idulfitri tidak ditarik ke ranah politik.

    Ia menekankan pentingnya memandang pertemuan tersebut sebagai bentuk halalbihalal yang biasa, bukan peristiwa politik.

    “Sudahlah, kita tidak usah mempolitisir halalbihalal. Kita publik sudah bisa menilai semuanya mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu peristiwa politik, mana peristiwa halalbihalal,” kata Jazilul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Menurut Wakil Ketua Umum PKB itu, masyarakat sebaiknya mengambil sisi positif dari peristiwa tersebut, terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial yang bisa memunculkan beragam interpretasi.

    “Karena sekarang ini media sosial ini luar biasa dan sebab itu ambil positifnya saja untuk ke depan ini. Jadi masa iya seorang menteri tidak boleh halalbihalal? Boleh saja, kita semuanya boleh kok,” ujarnya.

    Menanggapi isu soal adanya ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan, Jazilul membantah dan menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memungkinkan hal itu terjadi.

    “Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Yang ada presiden dengan wakil presiden. Kalau itu dianggap matahari kembar, ya tidak. Karena konstitusinya itu bukan kembar, itu ada di presiden,” tegasnya.

    Sebelumnya, beberapa menteri kabinet yang kini berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tampak mendatangi kediaman Jokowi di Solo pada momentum Hari Raya Idulfitri 2025.

  • Puan Maharani Minta Pemerintah Perjelas Skema Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    Puan Maharani Minta Pemerintah Perjelas Skema Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan tanggapannya terkait rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia.

    Ia menegaskan bahwa hingga saat ini DPR masih menunggu penjelasan resmi dan rinci dari pemerintah mengenai bentuk dan mekanisme dari rencana tersebut.

    Menurut Puan, penting bagi pemerintah untuk memberikan kejelasan apakah langkah tersebut akan dilakukan sebagai evakuasi sementara atau relokasi permanen.
    Penegasan ini diperlukan agar DPR dapat memberikan dukungan kebijakan yang tepat dan sesuai.

    “Sampai saat ini belum ada penjelasan lanjut, apakah ini mengevakuasi atau relokasi. Kami dari DPR tentu menginginkan ada penjelasan lebih detail,” ujar Puan kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Lebih lanjut, Puan mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk segera menyampaikan detail teknis mengenai rencana evakuasi tersebut. Ia menilai, transparansi sangat penting agar pelaksanaan di lapangan dapat disiapkan dengan baik dan sesuai prosedur.

    “Untuk melakukan evakuasi atau relokasi tentu dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam untuk pelaksanaannya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia sebagai bagian dari upaya kemanusiaan.

    Bahkan, ia membuka kemungkinan untuk menerima hingga 1.000 warga Gaza pada tahap awal, jika situasi memungkinkan.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Penerapan Kesetaraan Gender di sejumlah Bidang Harus Konsisten Direalisasikan

    Penerapan Kesetaraan Gender di sejumlah Bidang Harus Konsisten Direalisasikan

    Jakarta: Upaya mendorong penerapan kesetaraan gender di sejumlah bidang harus konsisten dilakukan demi mewujudkan kehidupan keseharian yang lebih baik di masa depan. 

    “Meski sejumlah pihak berupaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan keseharian kita, tetapi pada praktiknya belum sepenuhnya terwujud. Butuh konsistensi dan komitmen kuat untuk mewujudkan salah satu cita-cita RA Kartini itu,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 April 2025. 

    Data International Labour Organization (ILO) mengungkapkan rata-rata pendapatan per jam pekerja di Indonesia mengalami peningkatan, namun kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih terpaut cukup jauh. 

    Catatan ILO menyebutkan pada 2021 rata-rata upah pekerja laki-laki Rp16.815 per jam, sedangkan untuk pekerja perempuan sebesar Rp16.576 per jam.

    Pada 2022 rata-rata upah perempuan menurun drastis menjadi Rp14.784 per jam. Di lain sisi, rata-rata upah pekerja laki-laki mencapai Rp16.939 per jam.

    Pada 2023 rata-rata upah laki-laki kembali mengalami peningkatan ke angka Rp17.074 per jam, sedangkan rata-rata upah perempuan menurun menjadi Rp 14.779 per jam.

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan dengan mengakhiri kesenjangan pengupahan antara laki-laki dan perempuan bisa meningkatkan semangat kerja dan produktivitas secara keseluruhan. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

    Menurut Lestari, kesenjangan dalam besaran upah antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari belum terwujudnya kesetaraan gender yang telah diperjuangkan RA Kartini sejak ratusan tahun lalu. 

    Baca juga: Lestari Moerdijat: Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan Harus Ditingkatkan

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar para pemangku kebijakan dan masyarakat memahami nilai-nilai emansipasi yang ditanamkan RA Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan kesamaan hak dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. 

    Rerie berharap pihak-pihak terkait dapat melakukan evaluasi yang terukur terhadap sejumlah kebijakan yang tidak mengedepankan kesetaraan gender. 

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat kesenjangan yang diciptakan itu mencerminkan bahwa ketika perempuan memilih untuk bekerja, mereka tidak mendapatkan akses yang sama terhadap peluang dan penghargaan finansial.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem mendorong agar praktik kesenjangan pengupahan antara laki-laki dan perempuan segera diakhiri. 

    Karena, ujar Rerie, ketika pekerja merasa dihargai dan diperlakukan adil, mereka cenderung lebih termotivasi dan produktif. 

    Sehingga, tegas Rerie, dengan mengakhiri kesenjangan pengupahan antara laki-laki dan perempuan bisa meningkatkan semangat kerja dan produktivitas secara keseluruhan.

    Jakarta: Upaya mendorong penerapan kesetaraan gender di sejumlah bidang harus konsisten dilakukan demi mewujudkan kehidupan keseharian yang lebih baik di masa depan. 
     
    “Meski sejumlah pihak berupaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan keseharian kita, tetapi pada praktiknya belum sepenuhnya terwujud. Butuh konsistensi dan komitmen kuat untuk mewujudkan salah satu cita-cita RA Kartini itu,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 April 2025. 
     
    Data International Labour Organization (ILO) mengungkapkan rata-rata pendapatan per jam pekerja di Indonesia mengalami peningkatan, namun kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih terpaut cukup jauh. 

    Catatan ILO menyebutkan pada 2021 rata-rata upah pekerja laki-laki Rp16.815 per jam, sedangkan untuk pekerja perempuan sebesar Rp16.576 per jam.
     
    Pada 2022 rata-rata upah perempuan menurun drastis menjadi Rp14.784 per jam. Di lain sisi, rata-rata upah pekerja laki-laki mencapai Rp16.939 per jam.
     
    Pada 2023 rata-rata upah laki-laki kembali mengalami peningkatan ke angka Rp17.074 per jam, sedangkan rata-rata upah perempuan menurun menjadi Rp 14.779 per jam.
     

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan dengan mengakhiri kesenjangan pengupahan antara laki-laki dan perempuan bisa meningkatkan semangat kerja dan produktivitas secara keseluruhan. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)
     
    Menurut Lestari, kesenjangan dalam besaran upah antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari belum terwujudnya kesetaraan gender yang telah diperjuangkan RA Kartini sejak ratusan tahun lalu. 
     
    Baca juga: Lestari Moerdijat: Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan Harus Ditingkatkan
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar para pemangku kebijakan dan masyarakat memahami nilai-nilai emansipasi yang ditanamkan RA Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan kesamaan hak dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. 
     
    Rerie berharap pihak-pihak terkait dapat melakukan evaluasi yang terukur terhadap sejumlah kebijakan yang tidak mengedepankan kesetaraan gender. 
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat kesenjangan yang diciptakan itu mencerminkan bahwa ketika perempuan memilih untuk bekerja, mereka tidak mendapatkan akses yang sama terhadap peluang dan penghargaan finansial.
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem mendorong agar praktik kesenjangan pengupahan antara laki-laki dan perempuan segera diakhiri. 
     
    Karena, ujar Rerie, ketika pekerja merasa dihargai dan diperlakukan adil, mereka cenderung lebih termotivasi dan produktif. 
     
    Sehingga, tegas Rerie, dengan mengakhiri kesenjangan pengupahan antara laki-laki dan perempuan bisa meningkatkan semangat kerja dan produktivitas secara keseluruhan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Komisi I DPR Bakal Panggil Panglima TNI Bahas KKB Serang Pendulang Emas di Yahukimo

    Komisi I DPR Bakal Panggil Panglima TNI Bahas KKB Serang Pendulang Emas di Yahukimo

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR RI akan memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak berkenaan ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan itu diduga mengakibatkan 11 orang tewas. 

    Alasan dari pemanggilan ini karena pihaknya ingin mengetahui kronologi jelas kejadian tersebut dan menurutnya Panglima TNI serta KSAD adalah pihak yang paling mengetahui kebenarannya.

    “Itu yang kita akan tanyakan juga. Tapi dari orang seperti saya, selalu harus hati-hati. ‘Kan kebenarannya yang paling tahu tentu saudara Panglima TNI dan KASAD, Pangdam di Cenderawasih sana, dan teman-teman Polres sana,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Sebab itu, dia mengaku hingga kini dirinya selalu menahan diri untuk tidak bekomentar mengenai kejadian di Yahukimo itu. Dia khawatir komentarnya justru malah menambah dampak yang tak baik

    “Jadi saya menahan diri untuk tidak berkomentar. Berkomentar yang apapun akan mendambah dampak. Nah kita tunggu dulu sampai mereka kita undang,” akunya.

    Meski demikian, Utut belum bisa memastikan kapan pemanggilan itu akan berlangsung. Yang jelas, pihaknya akan menggelar rapat internal terlebih dahulu untuk mengidentifikasi isu terkini yang ada di Indonesia.

    “Kita akan undang. Jadi nanti mudah-mudahan sikap pejabat kita juga gitu atas kesalahan kita memperbaiki. Bukan klarifikasi. Klarifikasi itu mencari seribu alasan. Ini juga kepada kalian jurnalis, terhadap kesalahan kalian juga jangan klarifikasi, tapi perbaiki,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, dalam catatan Bisnis, serangan KKB terjadi pada Selasa (8/4/2025). Kepala Satuan Tugas alias Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo menyampaikan insiden penembakan itu terjadi di lokasi 22 dan Muara Kum Yahukimo. 

    “Benar [KKB telah menyerang pendulang emas di Yahukimo Papua Pegunungan],” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025). 

    Dia menyampaikan hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki peristiwa tersebut. Di samping itu, pendataan korban juga masih terus dilakukan oleh aparat keamanan. 

    Adapun, sejauh ini korban yang telah teridentifikasi meninggal dunia ada 11 orang. Kemudian, dua disandera dan delapan orang terpisah dari rombongan. 

    “Saat ini korban MD [meninggal dunia] yang teridentifikasi ada 11 orang, 2 orang masih disandera, 8 orang terpisah dari rombongan dan belum ditemukan dan 35 mengungsi di kampung Mabul,” pungkasnya.

  • Diperiksa KPK, Febri Diansyah Akui jadi Pengacara Hasto Kristiyanto

    Diperiksa KPK, Febri Diansyah Akui jadi Pengacara Hasto Kristiyanto

    Bisnis.com, JAKARTA — Advokat sekaligus mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah selesai diperiksa oleh penyidik KPK terkait dengan kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024, Senin (14/4/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, selama lebih dari 7 jam. Dia terpantau keluar dari ruang pemeriksaan di lantai 2 Gedung KPK sekitar pukul 17.20 WIB. 

    Febri mengaku dipanggil oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah. Namun, dia menyatakan bahwa pertanyaan yang diberikan tim penyidik seputar kapasitasnya sebagai penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, yang juga terjerat dalam kasus suap tersebut. 

    “Kenapa saya sampaikan begitu? Karena tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum dan bagaimana prosesnya. Saya tadi juga bawa copy surat kuasa khusus untuk proses persidangan pada perkara No. 36 yang sekarang sedang berjalan dan kemudian itu saya perlihatkan,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/4/2025). 

    Febri lalu mengaku sempat menyampaikan salah satu klausul di Undang-Undang (UU) Advokat ke penyidik KPK. Klausul itu terkait dengan Sumpah Advokat soal larangan menolak perkara atau memberikan pendampingan atau jasa hukum. 

    Mantan juru bicara KPK era Agus Rahardjo Cs itu lalu mengaku telah melakukan soal self-assessment soal potensi konflik kepentingan sebelum menjadi penasihat hukum Hasto, yang kasusnya ditangani KPK.

    Dia mengakui publik yang mempertanyakan alasan dirinya memberikan bantuan hukum ke Hasto, kendati statusnya sebagai mantan pegawai KPK. 

    Febri mengaku hasil self-assessment yang dilakukan olehnya itu telah tertuang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dia menyebut ada lima aspek yang dituangkannya dalam self-assessment untuk menentukan apabila ada potensi benturan kepentinganya antara dirinya dan kasus Hasto. 

    Pertama, Febri menyebut selama di KPK tidak pernah menangani perkara tersebut. Hal itu kendati kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK awal Januari 2020 lalu. Saat itu, Febri masih bekerja di KPK. 

    Kedua, dia tidak lagi menjabat juru bicara KPK ketika OTT dilakukan. “Jadi pada saat OTT itu saya bukan lagi juru bicara. Sehingga sejumlah akses, sejumlah informasi yang biasanya didapatkan oleh juru bicara kemudian tentu sudah terputus pada saat itu,” tuturnya. 

    Ketiga, pada saat peristiwa OTT, Febri mengaku nonaktif sebagai advokat. 

    Keempat, Febri menyatakan tidak pernah menguasai informasi-informasi yang bersifat rahasia terkait dengan perkara suap Harun Masiku. Dia menyatakan informasi yang dimilikinya bersifat terbuka untuk publik untuk disampaikan ke media. 

    Kelima, Febri menilai tidak ada aturan tenggat waktu yang melarang seseorang untuk mengurusi pekerjaan yang berhubungan dengan instansi tempat dia bekerja sebelumnya. Kendati tidak ada aturan spesifik yang dikeluarkan KPK, Kementerian PAN-RB pernah mengeluarkan aturan cooling off period sekitar dua tahun. 

    Itu pun, kata Febri, sudah melampaui jarak antara tahun dia bekerja di KPK dan akhirnya memutuskan untuk mendampingi Hasto sebagai advokat. Dalam hal ini, Febri mundur dari KPK pada 2020, dan dia resmi menjadi pengacara Hasto pada Maret 2025. 

    “Berdasarkan lima aspek itulah di self-assessment saya memutuskan untuk mendampingi pak Hasto. Mendampingi pak Hasto ini tentu saja bukan membenarkan kalau memang ada yang salah, tetapi menguji semua fakta yang ada di berkas perkara di forum persidangan yang terbuka untuk umum,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, KPK telah mengusut kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024 sejak 2020 lalu. Pada saat itu, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yakni caleg PDIP 2019–2024 Harun Masiku, kader PDIP Saeful Bahri, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017–2022 Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina. Hanya Harun yang belum diproses hukum sampai saat ini lantaran masih buron. 

    Kemudian, KPK pada akhir 2024 lalu mengembangkan penyidikan kasus tersebut dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka suap. Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan, dan kini sudah didakwa di persidangan. 

  • Juru Bicara PKS: Pernyataan Mardani Ali Sera soal Ada ‘Matahari Kembar’ Tak Mewakili Partai – Halaman all

    Juru Bicara PKS: Pernyataan Mardani Ali Sera soal Ada ‘Matahari Kembar’ Tak Mewakili Partai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mabruri, memberikan klarifikasi soal pernyataan politisi PKS Mardani Ali Sera yang menyebut adanya matahari kembar di pemerintahan.

    Statement dari Mardani itu ditegaskan oleh Mabruri, tidak mewakili sikap PKS melainkan hanya pernyataan pribadi yang bersangkutan.

    “Statemen Mardani masalah ada matahari kembar adalah peryataan pribadi. Tidak mewakili PKS,” kata Mabruri dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

    Terlebih kata dia, Mardani sejak 2024 silam sudah tidak lagi menjabat sebagai elite PKS dalam hal ini Ketua DPP.

    Sehingga, yang bersangkutan kata Mabruri tidak pernah lagi terlibat dalam pengambilan keputusan politik partai pimpinan Ahmad Syaikhu tersebut.

    “Mardani sejak awal 2024 bukan ketua DPP PKS lagi jadi yang bersangkutan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan politik di DPP PKS,” beber dia.

    Saat ini, Mardani kata Mabruri, hanyalah mendapatkan mandat dari Fraksi PKS DPR sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

    Sehingga pernyataan dari Mardani perihal adanya matahari kembar di pemerintahan tidak mencerminkan sikap partai.

    “Pak Mardani sebagai anggota dewan dari fraksi PKS bekerja sesuai tupoksi beliau di BKSAP dan komisi yang ditugaskan. Demikian penjelasan dari Mabruri Humas dan koordinator juru bicara PKS,” tandas dia.

    Sebelumnya, sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Para menteri tersebut sebagian temui Jokowi disaat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

    Menteri yang menemui Jokowi tersebut merupakan Menteri yang pernah duduk di Kabinet pada era Jokowi.

    Diantaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).

    Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

    Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

    Kedua menteri masih memanggil Jokowi sebagai “bos”. 

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono berkelakar saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi. 

    Setelah Trenggono, gantian Budi yang bersilaturahmi dengan Jokowi dan memanggilnya sebagai bos. 

    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” ujar Budi.

    Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena ‘matahari kembar’. 

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani.

  • Menanti Realisasi Pertemuan Kedua Prabowo-Megawati… Nasional 14 April 2025

    Menanti Realisasi Pertemuan Kedua Prabowo-Megawati… Nasional 14 April 2025

    Menanti Realisasi Pertemuan Kedua Prabowo-Megawati…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pertemuan Presiden RI
    Prabowo
    Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ),
    Megawati
    Soekarnoputri akhirnya terealisasi pada 7 Maret 2025.
    Prabowo didampingi Ketua Harian Partai
    Gerindra
    Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, menyambangi rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
    Pertemuan yang disebut sebagai silaturahmi dalam rangka hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah itu berlangsung selama 1,5 jam.
    Tak hanya itu, pertemuan dua tokoh bangsa itu akhirnya terealisasi setelah diwacanakan sejak pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang mengumumkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.
    Menariknya, dalam pernyataan terbarunya, Ketua DPP PDI-P sekaligus juga Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    memastikan bahwa akan ada pertemuan lanjutan antara Megawati dan Presiden Prabowo.
    “Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” kata Puan, di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
    Meski demikian, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut soal wacana pertemuan berikutnya itu.
    Dia hanya menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dengan Megawati sesuai harapan PDI-P dan Gerindra yang kerap mendiskusikannya.
    “Waktu itu kan saya juga dengan teman-teman dari Gerindra sudah mengatakan insya Allah bahwa dalam waktu yang dekat akan ada silaturahmi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo,” ujar Puan.
    “Dan Alhamdulillah, kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi pada hari Lebaran,” katanya lagi.
    Puan menjelaskan bahwa Megawati dengan Prabowo membicarakan soal sinergi untuk membangun bangsa dan negara dalam pertemuan pertama tersebut.
    Bahkan, menurut dia, Megawati menyampaikan bahwa PDI-P siap bersinergi dengan pemerintah dan membantu Prabowo menjalankan tugas-tugasnya.
    “Yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara, dan kemudian juga bagaimana PDI-P akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” ujar Puan.
    Usai pertemuan
    Prabowo-Megawati
    , Gerindra dan PDI-P menegaskan bahwa partai yang berlambang banteng itu tetap berada di luar koalisi pemerintahan.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa PDI-P tidak akan masuk dalam barisan koalisi pendukung pemerintah.
    Menurut dia, dalam pertemuan itu Megawati menyampaikan bahwa PDI-P dapat berperan memperkuat pemerintahan, namun bukan sebagai bagian dari koalisi.
    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 9 April 2025.
    “Karena itu, jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI-P sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” katanya lagi.
    Senada dengan Muzani, politikus PDI-P Mohamad Guntur Romli menyebut bahwa Megawati tetap menjalin komunikasi baik dengan Prabowo, meskipun PDI-P memilih tetap berada di luar pemerintahan.
    “Ibu Megawati dalam banyak kesempatan sering mengatakan, beliau merasa tidak punya hambatan untuk terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan Presiden Prabowo, meski posisi politik PDI Perjuangan saat ini masih berada di luar pemerintahan,” kata Guntur Romli pada 9 April 2025.
    Sebagaimana diketahui, sampai saat ini, PDI-P menjadi satu-satunya partai di parlemen yang tidak tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
    Namun, PDI-P juga tidak secara tegas menyatakan bahwa berada di pihak yang berseberangan dengan pemerintahan Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.