Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Indonesia Dapat Kembangkan Produk Turunan Sawit Jadi Biodiesel hingga Suplemen MBG

    Indonesia Dapat Kembangkan Produk Turunan Sawit Jadi Biodiesel hingga Suplemen MBG

    PIKIRAN RAKYAT – Ekspor sawit Indonesia ke Eropa, terutama ke Uni Eropa, menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk kebijakan anti-deforestasi yang baru diberlakukan. Uni Eropa menjadi salah satu pasar utama minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia. Namun, kebijakan seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Renewable Energy Directive (RED) II, yang membatasi penggunaan biofuel sawit, telah memengaruhi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ekspor CPO saat ini hanya tinggal 7 persen dari sebelumnya hampir menyentuh 80 persen. Adapun selebihnya, sudah diolah menjadi menjadi turunan sawit itu sendiri.

    Ia menambahkan, publik mengenal produk turunan sawit selama ini hanya untuk minyak goreng, deterjen, dan sebagainya. Padahal, sawit dapat menjadi turunan dalam bentuk biodiesel untuk memenuhi kebutuhan BBM.

    “Sehingga, (hal itu dapat memenuhi kebutuhan energi) di tengah-tengah defisitnya kebutuhan BBM kita atau energi kita yang selama ini kita impor ya,” jelas Lamhot kepada Parlementaria usai Komisi VII melakukan pertemuan dengan mitra kerja dan stakeholder terkait sawit, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/4/2025).

    Ia menjelaskan kebutuhan energi, khususnya BBM, per hari ini adalah kurang lebih sekitar 2 juta barel per hari (barel per day/bpd). Sementara, lifting migas nasional hanya mampu penuhi di angka sekitar 600 ribu bpd, sehingga Indonesia harus impor antara 1,4-1,6 juta bpd.

    “Nah, karena itu kita ingin mendorong industri sawit untuk memproduksi industri turunan untuk biodiesel untuk menutupi defisitnya BBM kita atau mengurangi angka importasi BBM kita. Kalau kemudian nanti semua industri sawit kita ini bisa memproduksi biodiesel sebagai hasil turunan daripada industri sawit, maka kemudian otomatis importasi kita terhadap BBM yang saat ini membebani APBN kita, itu tentu akan menurun jauh drastis,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

    Diketahui, saat ini Indonesia harus mengeluarkan anggaran untuk subsidi BBM per tahun sekitar 300-400 triliun. Karena itu, jika sawit dapat menjadi produk turunan berupa biodiesel, maka subsidi yang besar tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih urgen.

    Selain untuk kebutuhan biodiesel, produk turunan sawit yang juga tidak kalah penting adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Menurutnya, di beberapa negara Eropa, produk turunan sawit dapat digunakan sebagai suplemen nutrisi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Sehingga, hal ini dapat pula untuk menjadi suplemen makanan tambahan yang selaras dengan Program Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG.

    “MBG tujuannya adalah untuk anak-anak kita sekarang ini supaya mendapat asupan gizi yang cukup, sehingga mereka nanti menjadi sumber daya manusia yang unggul di tahun-tahun yang akan datang, ternyata sawit ini juga kan adalah sumber nutrisi sebagai pengganti suplemen dan ini sudah umum digunakan di negara-negara lain,” tambahnya. 

    Bahkan, Lamhot menilai, negara di Eropa seperti Belanda telah menggunakan suplemen turunan produk sawit tersebut sebagai pemenuhan nutrisi sehari-hari. “Hanya itu saja yang dia pakai dan memang sudah terbukti bahwa ketika itu dikonsumsi itu long life-nya lebih tinggi karena udah tercukupi dengan gizinya,” pungkasnya.

     Hadir dalam pertemuan itu, perwakilan Kemenperin RI, PTPN IV, TVRI, RRI Pusat, RRI Medan, BPDPK, Palm Co (PTPN IV), PT. KINRA (KI Nusantara), PPKS/PT RPN Sumut, Pimpinan dan jajaran PKS Adolina, Pimpinan PalmCo dan Koperasi Gerak Nusantara, GAPKI, GAPKI Cabang Sumut, RSI (Rumah Sawit Indonesia) Cab Sumut, GIMNI, APOLIN, APROBI, AIMMI, AEMJI, APMJI, GAPULIMGI, dan GAPPKES MIKEMINDO.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Harus Terus Berbenah Demi Kemajuan Bangsa

    DPR Harus Terus Berbenah Demi Kemajuan Bangsa


    PIKIRAN RAKYAT –
    Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan pentingnya semangat gotong-royong dan introspeksi diri bagi seluruh elemen di lingkungan DPR RI demi memperkuat kinerja lembaga perwakilan rakyat. Hal itu disampaikannya dalam momen halal bihalal bersama keluarga besar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    “Rakyat melihat apa yang akan kita hasilkan untuk bangsa dan negara. Saya meyakini kita tidak akan berhasil kalau kita sendirian. Kita hanya berhasil kalau kita bergotong royong bersama-sama sebagai satu keluarga besar,” ujar Puan.

    Ia menyampaikan bahwa keberhasilan DPR tidak hanya bergantung pada para anggota dewan dan pimpinan, tetapi juga merupakan hasil sinergi dengan Kesetjenan DPR dan seluruh pegawai di lingkungan parlemen.

    “Pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan seluruh anggota dewan tidak akan berhasil tanpa dukungan Kesetjenan dan pegawai lainnya. Begitu juga sebaliknya,” katanya. “Kita semua ini adalah satu keluarga besar. Satu keluarga besar rumah parlemen.”

    Dalam semangat Idulfitri 1446 Hijriah, Puan mengajak keluarga besar DPR menjadikan momen halalbihalal sebagai titik awal untuk memperbaiki diri dan meningkatkan profesionalitas, transparansi, serta kepekaan terhadap aspirasi masyarakat.

    “Kita harus menunjukkan bahwa DPR RI adalah lembaga yang hadir, peduli, dan mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan bangsa,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

    Puan pun mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan sinergi dan kebersamaan, DPR RI bisa menjadi lembaga modern, inklusif, dan berintegritas tinggi. Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan rakyat adalah aset utama yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh.

    “Jangan sampai itu tergerus oleh kelalaian atau sikap abai. Mari kita jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Cucu Proklamator RI Bung Karno ini juga mengajak seluruh anggota DPR dan pegawai untuk memanfaatkan momen halalbihalal sebagai ajang mempererat tali silaturahmi dan memperkuat komunikasi serta sinergi antarbagian.

    “Manfaatkanlah halalbihalal ini untuk mempererat tali silaturahmi kita, untuk mempererat komunikasi kita, dan sinergi kita,” ajaknya.

    Menutup sambutannya, Puan meminta seluruh keluarga besar DPR untuk terus mengabdi dengan hati yang bersih dan semangat yang baru.

    “Sekali lagi atas nama pimpinan DPR saya ucapkan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah acara ini hati kita bergembira, bersih kembali dalam menjalankan tugas-tugas kita di hari-hari yang akan datang,” tutupnya.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • VIDEO: DPR bakal Panggil Pihak RSHS Bandung!

    VIDEO: DPR bakal Panggil Pihak RSHS Bandung!

    VIDEO: DPR bakal Panggil Pihak RSHS Bandung!

  • Ganjar Sebut Banyak Kader Ingin Megawati Jadi Ketum PDIP Lagi

    Ganjar Sebut Banyak Kader Ingin Megawati Jadi Ketum PDIP Lagi

    Jakarta

    Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut banyak kader yang menginginkan Megawati Soekarnoputri kembali menjabat ketum partai. Aspirasi itu muncul seiring agenda Kongres ke-VI PDIP akan digelar pada tahun ini.

    “Kalau tren suara yang dari bawah sih begitu ya (mendorong Megawati jadi ketum lagi),” kata Ganjar usai acara bersama Megawati Soekarnoputri di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025) malam.

    Meski begitu, eks gubernur Jawa Tengah itu menyebut kepastian waktu dan tempat pelaksanaan kongres PDIP masih belum ditetapkan sampai saat ini. Menurut dia, jajaran PDIP tengah mencari hari yang baik untuk menggelar agenda besar partai tersebut.

    “Belum, belum, tapi ya tahun ini lah. Ya pasti nunggu hari baik,” ungkapnya.

    PDIP diketahui akan menggelar kongres pada tahun ini. Kongres PDIP disebut juga akan membahas posisi sekjen dan struktur kepengurusan baru.

    “Ya pasti (bahas Sekjen), di kongres kan harus ada pembaharuan struktur dari tingkat atas sampai bawah ya,” kata Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3).

    (bel/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ibas Yudhoyono Dorong Hilirisasi dan Branding Kopi Indonesia, Ini Potensi dan Tantangannya – Halaman all

    Ibas Yudhoyono Dorong Hilirisasi dan Branding Kopi Indonesia, Ini Potensi dan Tantangannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mendorong adanya hilirisasi dan branding kopi Indonesia agar bisa bersaing di panggung dunia. 

    Menurutnya, kopi bukan sekadar minuman, melainkan bagian ruang untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri agar perekonomian bisa menjadi lebih multiplier, baik budaya, ekonomi, bahkan diplomasi.

    Hal ini disampaikan Ibas saat membuka acara Audiensi Kebangsaan bertajuk “Kopi & Koneksi: Cerita Kita Tentang Hidup di Era Smart Society” di Gedung MPR RI, Senin (15/4/2025).

    “Kopi yang baik itu selalu mencari atau menemukan penikmatnya. Bagi mereka yang sangat mengerti, kenikmatan itu ya tentunya datang dari kita sendiri,” ungkap Ibas mengawali sambutannya. 

    “Saya pikir banyak dari kita, termasuk generasi muda, kopi itu konteksnya bukan hanya sekadar pergi menikmati minuman ke warung, tapi hari ini adalah tempat kita bercerita, tidak hanya tentang kehidupan, tapi juga segala hal. Apalagi kopi itu juga identik dengan pergaulan dan juga smart society yang semakin hari semakin kita rasakan,” lanjutnya. 

    Ibas kemudian memaparkan bagaimana kopi yang eksistensinya sudah ada sejak abad ke-9 di Afrika Timur dan terus bergerak hingga abad 15. 

    “Dan di Indonesia, kita tahu kopi ada sejak zaman penjajahan Belanda, ada dari para pejuang dahulu. Kopi seperti Arabika, Malabar, dan terus berkembang variannya. Peta kopi Indonesia juga menyebar,” papar Ibas. 

    Ibas yang juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menyoroti bagaimana Indonesia memiliki potensi geografis dan demografis yang beragam dan subur untuk dimanfaatkan pengembangan komoditas kopinya. 

    “Bersyukur Indonesia memiliki geografis, demografis yang ragam bagian dari kebangsaan kita juga. Tidak hanya suku tapi peta kita memiliki kesuburan yang meluas tidak hanya di tanah Sumatera, Jawa, Sulawesi, daerah Timur, dan seterusnya.”

    “Semua itu penting, kita punya komoditas kopi yang menjadi kebanggaan dari perdagangan kita. Nah, kopi itu juga penyumbang penerimaan negara kita. At some extend (sampai batas tertentu), kopi kita juga di ekspor. Tadi juga ada kawan-kawan kita, para petani yang sudah menikmati. Betapa hebat dan baiknya kopi kita ini digunakan, tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di Asia, Eropa, dan Amerika,” ungkapnya. 

    “Jadi, simply they are saying about kopi, it’s hard to stop drinking coffee (sulit untuk berhenti minum kopi). Setuju ya? Karena fun factnya, Indonesia adalah produsen keempat terbesar di dunia. Ada Brazil, ada Vietnam, ada Columbia,” terangnya lebih lanjut yang langsung ditanggapi peserta tepuk tangan. 

    Menurut Ibas, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin, Indonesia tidak perlu takut untuk bersaing dalam produktivitas kopinya. “Bahkan negara yang tadi kita anggap empat besar selain Indonesia, juga tidak perlu kita takut untuk bersaing dalam menjadi champion of producing coffee (juara dalam memproduksi kopi).”

    Lebih lanjut Ibas mengajak dan meminta seluruh pihak untuk sama-sama memperhatikan komoditas kopi, agar produksinya meningkat dari tahun ke tahun. “ Alhamdulillah, walaupun sebagian besar kopi kita dimiliki perkebunan rakyat yang dari sifatnya 2-25 hektare. Tapi produksi kopi kita ini secara nominal sudah mencapai hampir 450 ribu ton per tahapan. Masih kecil kalau dihadapkan dengan luasnya wilayah Indonesia dan jumlah penduduk kita. Dan kalau dilihat dari volume kita hari ini, 1,4 miliar USD atau setara dengan 23 triliun itu belum optimal dalam penerimaan negara kita,” jelasnya. 

    Menurut Ibas, pengembangan komoditas kopi ini memiliki potensi besar. 

    “Gonjang ganjing terkait dengan perang tarif atau perang beneran di Ukraina dan Rusia. Nah kita nggak usah perang kopi, karena kopi kita bisa saja ada di mana-mana. Dan artinya komunitas kopi ini bisa menyasar semua masyarakat yang ada di dunia. The opportunity is there (peluangnya ada di sana).”

    Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat dari Partai Demokrat, Ibas akan terus mendorong dan mengawal agar komoditas kopi di Indonesia terus tumbuh berkembang. 

    “Nah, sehingga saya sebagai pimpinan dan wakil rakyat tentu mendorong, mengawal, dan memperjuangkan agar pertanian, perkebunan kopi kita terus berkembang. Tidak mengecil, tidak kemudian menurun produksinya di hulu. Di hilir pun kami berharap dan mendorong agar hilirisasi dari turunan pengembangan kopi ini terus dirasakan.”

    Ibas yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII itu kemudian menyampaikan bahwa Indonesia harus memandang kopi sebagai peluang untuk mendorong konsumsi dalam negeri demi menciptakan efek ekonomi yang lebih luas. 

    “Kita melihat kopi ini adalah ruang untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri kita agar perekonomian kita bisa menjadi lebih multiplier.” 

    Di sisi lain, ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkenalkan kopi ke pasar global agar citra Indonesia, yang diwakili oleh semangat merah putih, semakin dikenal. 

    “Sehingga kalau ada di benak orang lain di dunia, ini kopi dari mana? Nah kita yang harus membuat branding kopi itu menjadi satu kenyataan bahwa Indonesia bisa memasuki era penetrasi melalui produk kopi itu sendiri.” 

    Salah satu peserta audiensi, Satria, pemilik Kopi Wanoja, peraih penghargaan Cup of Excellence (COE) tahun 2021, sekaligus pengelola lebih dari 20 hektar perkebunan kopi menyampaikan beberapa aspirasinya pada acara ini. 

    “Pak Ibas, terima kasih atas undangannya, karena baru kali ini kami diundang langsung oleh MPR/DPR, apalagi oleh pimpinannya. Perlu kami ceritakan sedikit apa yang kami alami. Produktivitas kopi memiliki beberapa kendala seperti tidak daanya kepastian iklim, sehingga sulitnya perawatan bibit berkualitas. Selain itu, harga kopi juga tinggi disebabkan operasional yang tinggi tidak diimbangi dengan produktivitasnya. 

    Salah satu kesulitannya adalah akses ke kebun kopi yang sulit. Harus dipanggul atau paling memungkinkan memakai motor. Selama ini kita bisa ekspor, ada peningkatan, namun jika tidak diimbangi dengan produktivitas yang tinggi akan sangat disayangkan, sehingga tolong untuk menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.

    Acara ini dihadiri oleh beberapa peserta di antaranya, Rani Mayasari pendiri Java Halu Coffee Farm; Ayi Sutedja petani kopi sekaligus Ketua Murbeng Puntang dan aktif dalam Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI); Adi Taroepratjeka Instruktur Q Grader Kopi Pertama di Asia Tenggara; dan masih banyak lagi.

  • Menteri Hukum Soal Kejelasan Nasib RUU Perampasan Aset: Ini Soal Politik Saja

    Menteri Hukum Soal Kejelasan Nasib RUU Perampasan Aset: Ini Soal Politik Saja

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas blak-blakan menyampaikan bahwa nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sangat tergantung dengan proses politik.

    Supratman menyebut pemerintahan Prabowo Subianto telah menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai atensi. Politisi Gerindra ini menyebut pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tengah dibahas oleh lintas kementerian/lembaga. 

    Namun demikian, dia mengingatkan bahwa pemerintah telah menyerahkan pembahasan RUU Perampasan Aset ke DPR. Menurutnya, pembahasan RUU tersebut tinggal tergantung dengan kesepakatan antara partai-partai politik di DPR. 

    “Seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan-kekuatan politik dalam hal ini partai-partai politik untuk dilakukan terutama dari pihak pemerintah akan melakukan itu,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Mantan Ketua Baleg DPR itu mengatakan, pemerintah akan mendorong RUU Perampasan Aset agar masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025-2029. Namun, dia menyebut harus ada kesepakatan politik yang kuat di awal agar pembahasannya lancar di parlemen. 

    “Jadi ini soal politik saja nih ya, soal politik. Di pemerintah standingnya sudah jelas nih, belum berubah seperti di pemerintahan sebelumnya juga sama dengan pemerintahan sekarang,” kata Supratman. 

    Supratman yang merupakan politisi Partai Gerindra itu juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada pemerintahan sebelumnya. Pada saat itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. 

    Sebelumnya RUU Perampasan Aset tidak masuk ke prolegnas prioritas 2025. Namun, RUU tersebut masuk ke prolegnas jangka menengah 2025-2029. 

  • Kemenhan: Rusia Bangun Pangkalan Militer di Indonesia Hoaks!

    Kemenhan: Rusia Bangun Pangkalan Militer di Indonesia Hoaks!

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membantah kabar Rusia akan membangun pangkalan bagi pesawat militernya di Lanud Manuhua, Biak, Papua, Indonesia seperti diberitakan media asing.

    “Pemberitaan tentang usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia, Kemenhan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar. Terima kasih,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Kemenhan Frega Wenas Inkiriwang dikutip dari Antara, Selasa (15/4/2025).

    Adapun kabar tersebut muncul berdasarkan adanya pemberitaan media internasional yang menyampaikan Federasi Rusia mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.

    Dalam laporan media asing disebutkan permintaan itu disampaikan setelah pertemuan antara menteri pertahanan RI dan sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025, dengan maksud menempatkan pesawat-pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.

    Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menegaskan pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia.

    “Konstitusi kita dan berbagai peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing. Hal ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita,” kata Hasanuddin, Selasa (15/4/2025).

    Dia mengingatkan keberadaan pangkalan militer asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara, berpotensi memicu ketegangan antarnegara anggota ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan.

  • Ganjar Sebut Banyak Kader PDI-P Berharap Megawati Jadi Ketum Lagi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 April 2025

    Ganjar Sebut Banyak Kader PDI-P Berharap Megawati Jadi Ketum Lagi Nasional 15 April 2025

    Ganjar Sebut Banyak Kader PDI-P Berharap Megawati Jadi Ketum Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP PDI-P
    Ganjar Pranowo
    mengungkapkan banyak kader yang mengharapkan
    Megawati Soekarnoputri
    kembali ditetapkan sebagai ketua umum PDI-P dalam kongres mendatang.
    Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya mengenai kepastian jadwal Kongres ke-VI PDI-P dan juga potensi Megawati kembali dipilih menjadi ketua umum untuk periode selanjutnya.
    “Kalau tren suara yang dari bawah sih begitu yah,” ujar Ganjar saat ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025) malam.
    Meski begitu, eks gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa waktu dan tempat pelaksanaan kongres ke-VI PDI-P belum ditetapkan hingga saat ini.
    Menurut dia, jajaran PDI-P tengah mencari hari yang baik pada 2025 ini untuk melaksanakan agenda besar tersebut.
    “Belum, belum, tapi ya tahun ini lah. Ya pasti nunggu hari baik,” kata Ganjar.
    Senada dengan Ganjar, Ketua DPP PDI-P
    Djarot Saiful Hidayat
    juga menyatakan bahwa jadwal kongres partai belum ditetapkan.
    Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa kongres akan tetap dilaksanakan pada 2025.
    “Pelaksanaannya di tahun 2025. Bulannya masih belum gitu ya, nanti akan ditentukan,” ucap Djarot.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyampaikan pelaksanaan kongres partainya berpotensi mundur dari jadwal awal yang direncanakan, yakni pada April 2025.
    Namun, dia memastikan bahwa pelaksanaan Kongres VI PDI-P tetap dilaksanakan pada 2025 ini dan tidak akan ditunda sampai tahun berikutnya.
    “Bisa saja mundur dari bulan April. Namun, pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
    Menurut Puan, sampai saat ini belum ada penetapan soal waktu dan tempat pelaksanaan kongres PDI-P.
    Sebab, PDI-P merasa tak perlu terburu-buru untuk menetapkan sambil melihat situasi dan kondisi politik di Tanah Air.
    Meski begitu, Ketua DPR RI itu mengeklaim bahwa segala persiapan masih tetap berjalan dan sesuai tahapan perencanaan.
    “Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru,” kata Puan.
    “Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kongres PDI-P Mundur, Djarot: Kami Konsentrasi ke Beberapa Hal Penting
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 April 2025

    Kongres PDI-P Mundur, Djarot: Kami Konsentrasi ke Beberapa Hal Penting Nasional 15 April 2025

    Kongres PDI-P Mundur, Djarot: Kami Konsentrasi ke Beberapa Hal Penting
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP PDI-P
    Djarot Saiful Hidayat
    menyatakan, jadwal
    Kongres VI PDI-P
    yang smestinya digelar pada April 2025 diundur karena PDI-P sedang berkonsentrasi terhadap sejumlah persoalan.
    Djarto menyebutkan, salah satu masalah yang sedang disorot oleh PDI-P adalah persoalan geopolitik yang bisa berdampak kepada bangsa dan negara Indonesia.
    “Jadi kita masih konsentrasi di beberapa hal yang sangat penting, terutama sekarang menghadapi perang tarif dengan AS. Ya, persoalan-persoalan global geopolitik itu penting,” kata Djarot di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025).
    “Persoalan tentang bagaimana Indonesia mengantisipasi berbagai macam kemungkinan terjadi dengan perubahan geopolitik,” ujar dia melanjutkan.
    Djarot pun menegaskan bahwa PDI-P belum menentukan jadwal maupun tempat pelaksanaan kongres ke-VI.
    Namun, mantan gubernur DKI Jakarta ini memastikan kongres akan tetap digelar pada tahun 2025.
    “Pelaksanaannya di tahun 2025. Bulannya masih belum gitu ya, nanti akan ditentukan,” ujar Djarot.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P
    Puan Maharani
    menyampaikan bahwa pelaksanaan kongres partainya berpotensi mundur dari jadwal awal yang direncanakan, yakni pada April 2025.
    Namun, dia memastikan bahwa pelaksanaan Kongres VI PDI-P tetap dilaksanakan pada 2025 ini dan tidak akan ditunda sampai tahun berikutnya.
    “Bisa saja mundur dari bulan April. Namun, pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
    Menurut Puan, sampai saat ini belum ada penetapan soal waktu dan tempat pelaksanaan kongres PDI-P.
    Sebab, PDI-P merasa tak perlu terburu-buru untuk menetapkan, sambil melihat situasi dan kondisi politik di Tanah Air.
    Meski begitu, Ketua DPR RI itu mengeklaim bahwa segala persiapan masih tetap berjalan dan sesuai tahapan perencanaan.
    “Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru,” kata Puan.
    “Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Langgar Konstitusi dan Prinsip Bebas Aktif

    Langgar Konstitusi dan Prinsip Bebas Aktif

    PIKIRAN RAKYAT – Menyikapi laporan media internasional terkait permintaan resmi dari Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.

    Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan, bahwa pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia.

    “Konstitusi kita dan berbagai peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing. Hal ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita,” kata TB Hasanuddin, Selasa, 15 April 2025.

    TB Hasanuddin juga menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif bebas dari pengaruh blok mana pun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, membuka peluang bagi kehadiran kekuatan militer asing justru bertentangan dengan semangat tersebut.

    “Pendirian pangkalan militer asing hanya akan menyeret Indonesia dalam percaturan geopolitik yang kontraproduktif dengan perdamaian dunia. Selain itu, kepentingan nasional kita lebih utama ketimbang ikut campur dalam situasi yang berpotensi meningkatkan intensitas konflik antarkekuatan-kekuatan besar,” ujarnya.

    TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara, berpotensi memicu ketegangan antarnegara anggota ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan.

    “Kita harus berhati-hati. Stabilitas kawasan lebih penting daripada kepentingan sempit negara tertentu. ASEAN dibangun atas dasar kerja sama dan kepercayaan, bukan persaingan kekuatan militer,” tuturnya.

    Menurut informasi media internasional yang dilansir Janes, Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.

    Permintaan tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025, dengan maksud menempatkan pesawat-pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News