Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Bule AS Rusak Klinik Bali, DPR Geram: Tindak Tegas!

    Bule AS Rusak Klinik Bali, DPR Geram: Tindak Tegas!

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menunjukkan kemarahannya terhadap tindakan brutal seorang warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat (AS) berinisial MM yang mengamuk dan melakukan perusakan fasilitas Klinik Nusa Medika di Pecatu, Bali.

    Cucun menyayangkan respons aparat kepolisian yang tidak melakukan penahanan terhadap pelaku, meskipun hasil tes urine menunjukkan MM positif mengonsumsi narkotika jenis THC dan kokain.

    “Arogansi seperti ini tidak boleh ditoleransi sedikit pun. Jangan biarkan muruah Negara Kesatuan Republik Indonesia diinjak-injak oleh warga negara asing. Siapa pun yang menginjakkan kaki di Indonesia harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di negeri ini,” tegas Cucun pada Rabu (16/4/2025).

    Lebih lanjut, Cucun Ahmad Syamsurijal menilai insiden bule rusak klinik di Bali ini sebagai bukti nyata lemahnya pengawasan terhadap keberadaan serta perilaku WNA di wilayah Indonesia. Ia mendesak lembaga-lembaga terkait untuk mengambil tindakan tegas dan tidak membiarkan kasus serupa terulang kembali di kemudian hari.

    Aksi brutal MM terjadi di Klinik Nusa Medika yang berlokasi di Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, pada Sabtu (12/4/2025). Insiden tersebut dengan cepat menjadi viral di berbagai platform media sosial setelah rekaman video amatir memperlihatkan seorang pria bule bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek mengamuk dan menghancurkan berbagai fasilitas klinik.

    Dalam rekaman video, MM terlihat jelas membanting lemari, merobek tirai ruang periksa, serta berteriak dan menghardik orang-orang yang berada di sekitarnya. Tindakan bule tersebut sontak menimbulkan kepanikan di antara pasien dan staf klinik yang berada di lokasi kejadian.

    Meskipun hasil tes urine menunjukkan bahwa MM positif mengonsumsi narkoba, ia hanya ditahan selama satu hari di Kantor Imigrasi Denpasar sebelum akhirnya dideportasi pada Senin (14/4/2025). Pihak kepolisian tidak melakukan penahanan lebih lanjut dengan alasan tidak ditemukannya barang bukti narkotika.

    Keputusan tersebut menuai kritikan tajam dari Cucun Ahmad Syamsurijal. Menurutnya, fakta bahwa MM terbukti mengonsumsi narkotika seharusnya sudah menjadi lampu merah bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

    “Pengawasan terhadap WNA di Indonesia harus ditingkatkan secara signifikan, terutama di wilayah-wilayah pariwisata seperti Bali yang rawan menjadi tempat pelarian bagi pelaku kejahatan internasional, termasuk para penyalahguna narkoba,” ujarnya dengan nada prihatin.

    Cucun juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan WNA, khususnya di daerah-daerah strategis seperti Bali. Ia mendesak pihak Imigrasi untuk memperketat proses seleksi masuk serta meningkatkan pengawasan terhadap WNA yang menetap di Indonesia.

    “Aparat penegak hukum harus bertindak transparan dan tidak ragu untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status atau kewarganegaraannya. Kejadian bule rusak klinik di Bali ini harus menjadi momentum penting untuk memperkuat kedaulatan hukum dan keamanan nasional,” pungkasnya terkait insiden tersebut.

  • Puan Minta Pemerintah Segera Kirim Nama Dubes RI untuk AS ke DPR

    Puan Minta Pemerintah Segera Kirim Nama Dubes RI untuk AS ke DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk segera mengisi kekosongan posisi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS). 

    Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah agar segera bisa menindaklanjuti hal tersebut. Maka demikian, pihaknya menunggu nama yang akan diserahkan pemerintah ke DPR untuk mengisi kekosongan tersebut.

    “Sebaiknya untuk pos-pos yang masih kosong, pemerintah bisa segera menindaklanjutinya. Kami di DPR menunggu hal tersebut,” ujarnya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Senada, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto juga mengatakan bahwa sebaiknya pos-pos strategis seperti duta besar itu harus segera diisi. Sebab, banyak tahapan yang harus dilalui dalam urusan diplomatik.

    “Karena kalimat segera ini, sesegeranya diplomatik itu juga ada aturan. Biasanya kita kirim nota, nama, mereka melakukan persetujuan atau agreement, baru di sini bisa jalan,” tuturnya di tempat yang sama dengan Puan.

    Komisi I DPR, kata Utut, siap menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bila pihaknya telah menerika surat dari presiden dan ketua DPR mengenai penunjukkan calon duta besar Indonesia untuk AS.

    Lebih jauh, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan Komisi I menjadwalkan rapat dengan Menteri Luar Negeri (menlu) Sugiono seusai reses selesai. Selain membahas kekosongan posisi dubes, juga akan membahas soal pagu indikatif.

    “Yang jelas baru Lebaran, kalau secara geopolitik ada perubahan, pergeseran, perang tarif ini pasti ada dampaknya. Kebenaran mitra kami, Kemlu, salah satunya mudah-mudahan nanti Pak Menlu Sugiono bisa menjelaskan sebaik-baiknya. Tetapi menjelaskan saja kan tidak cukup. Yang paling penting dari menjelaskan itu kan, bisa ke mitra di sana, pesan kita sampai, tapi tidak menyakiti,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Menlu Sugiono menjelaskan bahwa posisi Dubes RI untuk AS saat ini kosong sejak penarikan Rosan P Roeslani saat masa kampanye pemilu lalu. 

    Seiring dengan terbentuknya pemerintahan baru pada Oktober 2024, proses penunjukan pengganti baru dimulai dan saat ini masih berjalan. 

    “Pak Presiden dilantik pada 20 Oktober 2024, kemudian Kabinetnya 21 Oktober 2024. Jadi proses pemilihan duta besar itu baru bisa dilakukan kemudian. Dan tentu saja untuk mencari duta besar itu juga tidak sembarang tunjuk, apalagi untuk negara-negara yang sifatnya strategis,” jelasnya kepada Bisnis di agenda Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Selasa (8/4/2025).

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Wacana Pangkalan Militer Rusia di Indonesia

    Isu Politik-Hukum Terkini: Wacana Pangkalan Militer Rusia di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum pada Selasa (15/4/2025) menarik perhatian pembaca. Berita terkait wacana pendirian pangkalan militer Rusia di Indonesia menjadi perbincangan hangat pembaca.

    Berita politik dan hukum lainnya, yakni terkait UU TNI yang belum diteken Presiden Prabowo Subianto, Kejagung yang mendalami aliran dana dalam kasus suap vonis lepas korupsi CPO, RUU Perampasan Aset yang terhambat, hingga sidang hakim Ronald Tannur yang ditunda.

    Isu Politik dan Hukum Terkini Beritasatu.com

    1. DPR Tolak Wacana Pendirian Pangkalan Militer Rusia di Indonesia

    Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menolak wacana pendirian pangkalan militer Rusia di Pulau Biak, Papua, seperti dilaporkan media asing. Hasanuddin menyebut wacana menjadikan Lanud Manuhua di Biak sebagai pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

    Menurutnya, Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Artinya, bebas dari pengaruh blok mana pun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Membuka peluang bagi kehadiran kekuatan militer asing di Indonesia, lanjut Hasanuddin, justru bertentangan dengan semangat tersebut.

    2. UU TNI Belum Diteken Prabowo, Menkum: Tak Ada Dwifungsi ABRI!

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, Presiden Prabowo Subianto belum menandatangani draf hasil revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu. Meskipun demikian, Menkumham menjamin bahwa revisi UU TNI ini tidak akan memicu kembalinya praktik dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

    Supratman Andi Agtas menjelaskan, draf UU TNI saat ini sedang berada di meja Presiden Prabowo Subianto untuk ditandatangani dan diundangkan ke dalam lembaran negara.

    Menkumham juga menjelaskan bahwa UU TNI dapat berlaku secara otomatis apabila presiden tidak menandatanganinya dalam waktu 30 hari dan wajib diundangkan dalam lembaran negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

    3. Kejagung Telusuri Aliran Dana Rp 60 Miliar dalam Kasus Suap Ekspor CPO

    Selain berita terkait wacana pendirian pangkalan militer Rusia di Indonesia, berita lainnya, yakni Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menelusuri dugaan aliran dana sebesar Rp 60 miliar dari pengacara Ariyanto Bakri (AR) dalam kasus suap terkait putusan perkara ekspor crude palm oil (CPO). Kasus suap ekspor CPO ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk aparat peradilan.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki secara mendalam untuk memastikan asal dana tersebut.

    Menurut keterangan sementara, uang tersebut diduga berasal dari Ariyanto Bakri dan diserahkan oleh Wahyu Gunawan (WG) kepada pihak-pihak lain, termasuk Djumyanto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom.

    4. RUU Perampasan Aset Mandek karena Politik, Pemerintah Lobi Parpol

    Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana terhambat karena dinamika politik. Padahal RUU ini penting untuk memerangi koruptor.

    Menurutnya, pemerintah akan segera berkomunikasi dengan semua partai politik untuk menentukan nasib RUU Perampasan Aset yang sudah lama diwacanakan. Supratman berharap RUU Perampasan Aset bisa segera dibahas secara komprehensif dengan DPR dalam waktu dekat. Pemerintah akan mengajukan kembali RUU itu dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang akan datang.

    5. Jaksa Belum Siap, Sidang Hakim Ronald Tannur Ditunda

    Sidang pembacaan tuntutan terhadap tiga hakim yang sebelumnya memvonis bebas Ronald Tannur terpaksa ditunda di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Penundaan hingga Selasa 22 April 2025 ini disebabkan jaksa penuntut umum (JPU) masih memerlukan waktu untuk merapikan berkas materi tuntutan.

    Ketiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, seharusnya menghadapi tuntutan pada hari ini terkait dakwaan suap yang diduga mereka terima untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan Dini Sera Afrianti.

    Demikian isu politik dan hukum Beritasatu.com, di antaranya wacana pendirian pangkalan militer Rusia di Indonesia.

  • BPKH Distribusikan 152,4 Juta Saudi Arabian Riyal untuk Living Cost Jemaah Haji 2025

    BPKH Distribusikan 152,4 Juta Saudi Arabian Riyal untuk Living Cost Jemaah Haji 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara resmi menyerahkan banknotes atau uang tunai dalam mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR) sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan living cost bagi jemaah haji reguler 1446 Hijriah atau 2025. Langkah itu merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 serta kesimpulan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VIII DPR RI yang menetapkan bahwa living cost harus dikembalikan dalam bentuk mata uang SAR.

    BPKH menyerahkan sebanyak SAR 152.490.000, disiapkan untuk memenuhi kebutuhan 203.320 jemaah haji reguler, beroleh SAR 750 atau Rp3.187.500 -per 1 SAR setara Rp4.240- masing-masing. Tiap-tiap jemaah akan menerima dalam pecahan SAR 500 (1 lembar), SAR 100 (2 lembar), dan SAR 50 (1 lembar).

    Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf mengatakan, penyediaan banknotes itu merupakan bentuk nyata komitmen BPKH dalam memastikan kenyamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah di Tanah Suci.

    “Dana living cost menjadi cadangan ketika terjadi kondisi darurat, bukan hanya untuk kebutuhan harian jemaah. Selain itu membantu pembayaran maupun kurban,” ucap Amri Yusuf melalui siaran pers, Selasa, 15 April 2025.

    Amri Yusuf pun menyampaikan, pengadaan banknotes itu merupakan bagian dari misi besar BPKH dalam memastikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang terus meningkat setiap tahun.

    “Misi pertama kami, yakni memastikan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, termasuk dalam menyiapkan segala kebutuhan jemaah di Tanah Suci,” tutur Amri.

    Amri pun menekankan, efisiensi biaya menjadi fokus utama BPKH bersama Kementerian Agama dalam merumuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Tahun ini, total biaya haji berhasil ditekan menjadi Rp89,4 juta per jemaah, turun dari Rp93,4 juta pada tahun sebelumnya.

    “Hanya Rp55,4 juta yang dibebankan kepada jemaah. Sisanya, sebesar Rp33,9 juta, ditanggung oleh BPKH sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan haji. Bahkan, dari Rp55,4 juta itu, jemaah masih menerima kembali dana dalam bentuk living cost sebesar SAR750 atau setara dengan sekitar Rp3 juta,” ucap Amri.

    Dia turut menyampaikan misi ketiga BPKH, yakni menyentuh aspek kemaslahatan umat, terutama bagi jemaah yang hendak menunaikan ibadah haji dalam bentuk pelayanan langsung maupun dukungan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Selain itu, BPKH menyampaikan perlunya dukungan dari regulator dan pihak perbankan dalam memberikan relaksasi kebijakan operasional. Hal tersebut lantaran proses distribusi banknotes belum termasuk dalam pembahasan anggaran bersama DPR, kemudian menimbulkan beban operasional tambahan bagi BPKH.

    Sejak tahun 2019, BPKH telah empat kali melaksanakan pengadaan banknotes SAR, yakni pada 2019, 2022, 2024, dan 2025. Sementara itu, pada tahun 2023, living cost diberikan dalam bentuk rupiah. Dengan langkah ini, BPKH menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan haji secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

    Acara serah terima banknotes kepada jemaah haji berlangsung di Auditorium Brilian Center, Gedung BRI, Jakarta Pusat, belum lama ini. Acara itu dihadiri anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, M Arfi Hatim, Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin, Direktur Operational BRI Hakim Putratama.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Ojek Online, Akan Masuk Kategori UMKM? – Halaman all

    Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Ojek Online, Akan Masuk Kategori UMKM? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengusulkan agar pengemudi ojek online (ojol) dapat masuk dalam regulasi, karena saat ini belum ada payung hukum mengenai ojol.

    Maman mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan revisi Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang akan dibawa ke DPR pada tahun 2026.

    Maman berharap, nantinya ojol turut dibahas dan masuk ke dalam regulasi tersebut, sehingga pengusaha UMKM termasuk dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    “Salah satu isi revisi Undang-undang UMKM itu memasukkan ojek online masuk dalam bagian dan kriteria dari usaha mikro, kecil dan menengah,” ujar Maman di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Maman mencontohkan, nantinya driver ojol bisa saja mendapat akes pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.

    “Akses pembiayaan KUR itu kan diberikan kepada pengusaha UMKM dengan bunga 6 persen pinjaman mulai dari 1 juta sampai 100 juta tidak kena agunan tambahan,” ucap Maman.

    Selain itu, masuknya ojol dalam UU UMKM dapat mengakses beberapa fasilitas lain seperti kepastian LPG 3 kg, insentif pajak 0,5 persenl persen bagi yang memiliki omset pendapatan di bawah Rp 4,8 miliar, dan peningkatan kapasitas pelatihan sumber daya manusia. 

    “Jadi artinya semua fasilitas yang selama ini kita berikan kepada UMKm ke depan bisa diterima oleh ojol,” tutur Maman.

  • Kemarin, Prabowo bertemu Wakil PM Rusia hingga pangkalan militer asing

    Kemarin, Prabowo bertemu Wakil PM Rusia hingga pangkalan militer asing

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (15/4). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo terima kunjungan Wakil PM Rusia di Istana Merdeka

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang, didampingi sejumlah menterinya, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Selengkapnya di sini

    2. Prabowo bagikan hasil lawatan ke Wapres-Menteri usai tiba di tanah air

    Presiden RI Prabowo Subianto membagikan hasil lawatannya ke lima negara di kawasan Timur Tengah, kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para menteri seusai tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, pada Selasa pagi.

    Selengkapnya di sini

    3. Menko Polkam tunggu arahan Presiden soal rencana evakuasi di Gaza

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan saat ini dirinya dan pejabat terkait masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana evakuasi sementara rakyat Palestina dari Gaza ke Indonesia.

    Selengkapnya di sini

    4. Anggota DPR nilai pembunuhan 12 orang oleh KKB bukan kriminal biasa

    Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai kasus pembunuhan terhadap 12 pendulang emas oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan, bukan merupakan kasus kriminal biasa.

    Selengkapnya di sini

    5. TB Hasanuddin: Pangkalan militer asing di Indonesia langgar konstitusi

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bukan Kriminal Biasa, DPR Minta Pabrik Uang Palsu Bogor Diusut Tuntas!

    Bukan Kriminal Biasa, DPR Minta Pabrik Uang Palsu Bogor Diusut Tuntas!

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR meminta Polri mengusut tuntas kasus pabrik uang palsu di Perumahan Griya Melati 1, RT 03/RW 13, Kelurahan Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Kemunculan uang palsu menjadi ancaman serius bagi negara. 

    Anggota Komisi III DPR Abdullah mengatakan kasus pabrik uang palsu tersebut bukan tindakan kriminal biasa karena berdampak serius terhadap sistem keuangan negara.

    “Dampaknya nyata, kerugian ekonomi, menurunnya kepercayaan publik terhadap uang rupiah, serta ancaman terhadap transaksi perdagangan harian masyarakat kecil yang sering menjadi korban karena minimnya alat deteksi keaslian uang,” ujar Abdullah kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).

    Menurut Abdullah, penggerebekan pabrik uang palsu oleh polisi Bersama TNI di Bogor membuka mata masyarakat bahwa ancaman terhadap stabilitas ekonomi tidak hanya datang dari krisis global, tetapi juga dari kejahatan terorganisir yang bergerak di dalam negeri. 

    Karena itu, kata dia, negara tidak boleh kalah dengan melakukan penanganan secara tegas, transparan, profesional serta tuntas.

    “Jadi ini yang banyak dirugikan adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang masih banyak pakai uang cash. Termasuk kelompok pekerja menengah, seperti kasir-kasir minimarket,” tandas Abdullah.

    Abdullah mengungkapkan kasus penggerebekan pabrik uang palsu tersebut menyingkap dua hal penting, yakni lemahnya deteksi dini di masyarakat dan celah dalam sistem pengawasan transaksi tunai. Menurut Abdullah, era digital semestinya dapat membantu menekan peredaran uang palsu, tetapi kenyataannya uang tunai masih dominan, terutama di daerah-daerah. 

    “Maka, digitalisasi sistem pembayaran juga harus terus diperluas, disertai proteksi data dan keamanan siber yang kuat. Pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah strategis menghadapi maraknya kasus ini,” imbuh dia. 

    Selain penguatan pengawasan dan penegakan hukum, kata dia, pemerintah juga harus memperkuat edukasi dan literasi terkait ancaman peredaran uang palsu. Termasuk, kata dia, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ciri-ciri uang asli dan langkah yang harus diambil jika menemukan uang palsu.

    “Bank Indonesia juga harus terus memperbarui fitur keamanan uang kertas dan melakukan edukasi masif kepada publik. Tidak semua masyarakat memahami atau mampu mengenali ciri uang asli,” ucap Abdullah.

    Abdullah pun meminta pemerintah untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan demi memperkuat sistem deteksi uang palsu di perbankan dan lembaga keuangan lainnya guna mencegah peredaran yang lebih luas. Dia mengingatkan agar negara tidak boleh kalah dengan kelompok pemalsu uang menggerogoti sendi ekonomi bangsa. 

    “Pemerintah harus menjadikan setiap kasus pemalsuan uang sebagai urgensi nasional. Karena di balik selembar uang palsu, ada kepercayaan publik yang ternoda, ada pedagang kecil dan rakyat yang dirugikan, serta ada stabilitas ekonomi yang dipertaruhkan,” pungkas Abdullah.

    Diketahui, polisi bersama Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) berhasil mengungkap sindikat produksi uang palsu di sebuah rumah di Kelurahan Bubulak, Kota Bogor. 

    Terbongkarnya pabrik uang palsu tersebut berawal dari temuan tas yang tertinggal di KRL Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025). Setelah dilakukan investigasi, pabrik uang palsu itu akhirnya digerebek pada Rabu (9/4/2025). 

    Polres Metro Tanah Abang telah menetapkan delapan tersangka sebagai pelaku yang memproduksi hingga menjual uang palsu tersebut. Polisi menyita barang bukti berupa 23.000 lembar lebih uang palsu dengan total nilai Rp 2,3 miliar. Sebanya Rp 1,3 miliar di antaranya sudah siap edar. 

    Penggerebekan pabrik uang palsu ini bukanlah insiden yang pertama kali. Wilayah Bogor sudah beberapa kali menjadi lokasi produksi uang palsu, termasuk mata uang asing seperti dolar dan euro.

  • Aturan Tak Boleh Berpendapat di Luar Pengadilan dalam RUU KUHAP Jadi Sorotan Utama Para Advokat – Halaman all

    Aturan Tak Boleh Berpendapat di Luar Pengadilan dalam RUU KUHAP Jadi Sorotan Utama Para Advokat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Praktisi Hukum Universitas Trisakti, Albert Aries mengatakan para advokat memiliki perhatian yang sama dalam RUU KUHAP.

    Adapun concern para advokat ini, dikatakan Albert, yakni Pasal 142 ayat (3) huruf b RUU KUHAP yang berbunyi, “Advokat dilarang memberikan pendapat di luar pengadilan terkait permasalahan kliennya.”

    Dia menilai bahwa advokat tidak masalah menyampaikan pendapat di muka umum selain di pengadilan.

    “Dengar-dengar Komisi III berkenan untuk mendrop pasal ini,” kata Albert dalam diskusi yang digelar Budidjaja Institute dan LSM Law Firm di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

    Namun, Albert menyebut para advokat ingin ada kepastian dari kemungkinan dihapusnya pasal tersebut.

    “Ada beberapa perkembangan terakhir dari aparat penegak hukum ditangkap karena menerima suap, maka pilihan untuk menyampaikan pendapat di muka umum untuk mendapatkan atensi dari pemerintah, dari DPR dan masyarakat luas adalah pilihan paling mungkin bisa dilakukan dalam situasi belum ideal,” katanya.

    “Jadi teman-teman advokat berharap pasal itu didrop, bahwa advokat ya boleh menyampaikan pendapat di muka umum sepanjang batas koridor dan kode etik,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan RUU KUHAP akan dibahas lewat komisinya. Habiburokhman mengaku sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR terkait hal tersebut.

    “Saya tadi sudah koordinasi dengan Pak Sufmi Dasco. Memang sudah fix di Komisi III,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (27/3/2025).

    DPR sebelumnya telah menerima surat presiden atau surpres untuk membahas RUU KUHAP dalam rapat paripurna, Selasa, 25 Maret 2025. 

    Saat itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan belum ada keputusan di komisi mana RUU KUHAP akan dibahas meski Komisi III telah mulai melakukan rapat dengar pendapat.

    Sebelumnya, Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU itu ditargetkan rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama karena pasal yang termuat tidak terlalu banyak. “Jadi paling lama dua kali masa sidang. Kalau bisa satu kali masa sidang besok sudah selesai, kita sudah punya KUHAP yang baru,” katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). (*)

  • Indonesia Dapat Kembangkan Produk Turunan Sawit Jadi Biodiesel hingga Suplemen MBG

    Indonesia Dapat Kembangkan Produk Turunan Sawit Jadi Biodiesel hingga Suplemen MBG

    PIKIRAN RAKYAT – Ekspor sawit Indonesia ke Eropa, terutama ke Uni Eropa, menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk kebijakan anti-deforestasi yang baru diberlakukan. Uni Eropa menjadi salah satu pasar utama minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia. Namun, kebijakan seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Renewable Energy Directive (RED) II, yang membatasi penggunaan biofuel sawit, telah memengaruhi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ekspor CPO saat ini hanya tinggal 7 persen dari sebelumnya hampir menyentuh 80 persen. Adapun selebihnya, sudah diolah menjadi menjadi turunan sawit itu sendiri.

    Ia menambahkan, publik mengenal produk turunan sawit selama ini hanya untuk minyak goreng, deterjen, dan sebagainya. Padahal, sawit dapat menjadi turunan dalam bentuk biodiesel untuk memenuhi kebutuhan BBM.

    “Sehingga, (hal itu dapat memenuhi kebutuhan energi) di tengah-tengah defisitnya kebutuhan BBM kita atau energi kita yang selama ini kita impor ya,” jelas Lamhot kepada Parlementaria usai Komisi VII melakukan pertemuan dengan mitra kerja dan stakeholder terkait sawit, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/4/2025).

    Ia menjelaskan kebutuhan energi, khususnya BBM, per hari ini adalah kurang lebih sekitar 2 juta barel per hari (barel per day/bpd). Sementara, lifting migas nasional hanya mampu penuhi di angka sekitar 600 ribu bpd, sehingga Indonesia harus impor antara 1,4-1,6 juta bpd.

    “Nah, karena itu kita ingin mendorong industri sawit untuk memproduksi industri turunan untuk biodiesel untuk menutupi defisitnya BBM kita atau mengurangi angka importasi BBM kita. Kalau kemudian nanti semua industri sawit kita ini bisa memproduksi biodiesel sebagai hasil turunan daripada industri sawit, maka kemudian otomatis importasi kita terhadap BBM yang saat ini membebani APBN kita, itu tentu akan menurun jauh drastis,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

    Diketahui, saat ini Indonesia harus mengeluarkan anggaran untuk subsidi BBM per tahun sekitar 300-400 triliun. Karena itu, jika sawit dapat menjadi produk turunan berupa biodiesel, maka subsidi yang besar tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih urgen.

    Selain untuk kebutuhan biodiesel, produk turunan sawit yang juga tidak kalah penting adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Menurutnya, di beberapa negara Eropa, produk turunan sawit dapat digunakan sebagai suplemen nutrisi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Sehingga, hal ini dapat pula untuk menjadi suplemen makanan tambahan yang selaras dengan Program Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG.

    “MBG tujuannya adalah untuk anak-anak kita sekarang ini supaya mendapat asupan gizi yang cukup, sehingga mereka nanti menjadi sumber daya manusia yang unggul di tahun-tahun yang akan datang, ternyata sawit ini juga kan adalah sumber nutrisi sebagai pengganti suplemen dan ini sudah umum digunakan di negara-negara lain,” tambahnya. 

    Bahkan, Lamhot menilai, negara di Eropa seperti Belanda telah menggunakan suplemen turunan produk sawit tersebut sebagai pemenuhan nutrisi sehari-hari. “Hanya itu saja yang dia pakai dan memang sudah terbukti bahwa ketika itu dikonsumsi itu long life-nya lebih tinggi karena udah tercukupi dengan gizinya,” pungkasnya.

     Hadir dalam pertemuan itu, perwakilan Kemenperin RI, PTPN IV, TVRI, RRI Pusat, RRI Medan, BPDPK, Palm Co (PTPN IV), PT. KINRA (KI Nusantara), PPKS/PT RPN Sumut, Pimpinan dan jajaran PKS Adolina, Pimpinan PalmCo dan Koperasi Gerak Nusantara, GAPKI, GAPKI Cabang Sumut, RSI (Rumah Sawit Indonesia) Cab Sumut, GIMNI, APOLIN, APROBI, AIMMI, AEMJI, APMJI, GAPULIMGI, dan GAPPKES MIKEMINDO.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Harus Terus Berbenah Demi Kemajuan Bangsa

    DPR Harus Terus Berbenah Demi Kemajuan Bangsa


    PIKIRAN RAKYAT –     Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan pentingnya semangat gotong-royong dan introspeksi diri bagi seluruh elemen di lingkungan DPR RI demi memperkuat kinerja lembaga perwakilan rakyat. Hal itu disampaikannya dalam momen halal bihalal bersama keluarga besar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    “Rakyat melihat apa yang akan kita hasilkan untuk bangsa dan negara. Saya meyakini kita tidak akan berhasil kalau kita sendirian. Kita hanya berhasil kalau kita bergotong royong bersama-sama sebagai satu keluarga besar,” ujar Puan.

    Ia menyampaikan bahwa keberhasilan DPR tidak hanya bergantung pada para anggota dewan dan pimpinan, tetapi juga merupakan hasil sinergi dengan Kesetjenan DPR dan seluruh pegawai di lingkungan parlemen.

    “Pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan seluruh anggota dewan tidak akan berhasil tanpa dukungan Kesetjenan dan pegawai lainnya. Begitu juga sebaliknya,” katanya. “Kita semua ini adalah satu keluarga besar. Satu keluarga besar rumah parlemen.”

    Dalam semangat Idulfitri 1446 Hijriah, Puan mengajak keluarga besar DPR menjadikan momen halalbihalal sebagai titik awal untuk memperbaiki diri dan meningkatkan profesionalitas, transparansi, serta kepekaan terhadap aspirasi masyarakat.

    “Kita harus menunjukkan bahwa DPR RI adalah lembaga yang hadir, peduli, dan mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan bangsa,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

    Puan pun mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan sinergi dan kebersamaan, DPR RI bisa menjadi lembaga modern, inklusif, dan berintegritas tinggi. Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan rakyat adalah aset utama yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh.

    “Jangan sampai itu tergerus oleh kelalaian atau sikap abai. Mari kita jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Cucu Proklamator RI Bung Karno ini juga mengajak seluruh anggota DPR dan pegawai untuk memanfaatkan momen halalbihalal sebagai ajang mempererat tali silaturahmi dan memperkuat komunikasi serta sinergi antarbagian.

    “Manfaatkanlah halalbihalal ini untuk mempererat tali silaturahmi kita, untuk mempererat komunikasi kita, dan sinergi kita,” ajaknya.

    Menutup sambutannya, Puan meminta seluruh keluarga besar DPR untuk terus mengabdi dengan hati yang bersih dan semangat yang baru.

    “Sekali lagi atas nama pimpinan DPR saya ucapkan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah acara ini hati kita bergembira, bersih kembali dalam menjalankan tugas-tugas kita di hari-hari yang akan datang,” tutupnya.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News