Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan pihaknya masih meninjau skema mitigasi risiko kredit untuk koperasi desa (Kopdes) merah putih, mengingat program pemerintah ini masih dalam tahap piloting.

    “Nanti, kita lihat dulu, karena (kopdes) masih tahap piloting. Justru ini (masa piloting) kesempatan untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling interaksi agar model bisnis yang sedang disusun dan dicontohkan ini benar-benar bisa menghasilkan yang baik dan pada gilirannya berkelanjutan,” kata Mahendra saat dijumpai di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

    Secara umum, Mahendra mengatakan bahwa OJK mendukung langkah pengembangan kopdes merah putih.

    Inisiatif ini dinilai membuka peluang bagi penguatan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di desa-desa, yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    OJK akan terus mencermati perkembangan kopdes merah putih secara lebih lanjut.

    Di samping itu, ujar Mahendra, OJK juga siap memberikan dukungan agar pembiayaan atau dukungan fasilitas lainnya dari lembaga jasa keuangan dijalankan secara prudent dengan tata kelola yang baik (good governance).

    Pada Rabu (9/7/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo bertemu untuk mendiskusikan strategi pembiayaan kopdes merah putih.

    Kemudian, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD RI, Rabu (9/7/2025), Menkeu menyebutkan dana desa berpotensi digunakan sebagai penjamin untuk pembiayaan kopdes merah putih.

    Menkeu menjelaskan apabila suatu unit usaha memiliki aktivitas ekonomi dan keuangan yang realistis serta mampu menghasilkan pendapatan, maka seharusnya dapat mengakses pembiayaan dari bank.

    Namun, bank kerap menghadapi kekhawatiran. Pada desa yang sudah terampil dan memiliki kapasitas baik, kegiatan ekonominya dinilai berkelanjutan. Sebaliknya, pada desa yang belum memiliki kapasitas memadai, timbul kekhawatiran terhadap potensi kredit macet.

    Menkeu pun menyampaikan, dana desa yang mencapai sekitar Rp70 triliun per tahun dapat berperan sebagai katalis maupun penjamin dalam pengembangan koperasi desa.

    “Sehingga, kita harapkan tata kelola dari tingkat koperasi di desa tersebut, di satu sisi ada pemihakan sehingga (kopdes) bisa jalan, di sisi lain tidak menghilangkan kehatian-kehatian dari perbankan yang akan meminjamkan,” kata Menkeu.

    Adapun peluncuran kopdes merah putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diputuskan untuk diundur menjadi 21 Juli 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan kopdes merah putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurutnya, sebanyak 103 kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini.

    Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan, sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan sebut putusan MK soal pemisahan pemilu menyalahi UUD

    Puan sebut putusan MK soal pemisahan pemilu menyalahi UUD

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu antara pemilu nasional dan pemilu lokal menyalahi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.

    Maka dari itu, menurut dia, semua fraksi partai politik di DPR RI akan menyikapi secara bersama-sama putusan MK tersebut.

    “Jadi nanti pada saatnya kami semua partai politik tentu saja sesuai dengan kewenangannya, akan menyikapi hal tersebut sesuai dengan kewenangan kami,” kata Puan usai Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bahwa semua fraksi partai politik sudah mempunyai sikap yang sama, bahwa pemilu harus dilakukan setiap lima tahun. Hal itu tercantum dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin sebut para ketum parpol belum komunikasi bahas putusan MK

    Cak Imin sebut para ketum parpol belum komunikasi bahas putusan MK

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan para ketua umum partai politik di tanah air belum berkomunikasi membahas putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah.

    “Belum. Belum, belum,” katanya menekankan saat memberikan keterangan kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (14/7) malam.

    Ia mengatakan bahwa PKB menyerahkan kepada DPR RI untuk menindaklanjuti putusan MK yang memisahkan penyelenggaraan pemilu tingkat nasional dan daerah.

    “Nanti kami serahkan kepada DPR RI untuk menyikapi keputusan MK itu dalam bentuk Undang-Undang Pemilu yang baru,” kata Cak Imin, sapaan akrabnya.

    Ia menegaskan bahwa revisi UU Pemilu harus dilakukan sebagai bagian dari kebutuhan dan perkembangan zaman.

    “Salah satu yang akan menjadi sorotan PKB adalah agar ada pasal-pasal yang mengurangi suburnya transaksi jual beli suara. Sanksinya diperberat, pengawasannya diperketat, mekanisme penyelenggaranya harus diperkuat,” ujarnya.

    Cak Imin melanjutkan, “Kalau perlu, partai-partai politik menjadi pengawas KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan pengawas langsung.”

    Sebelumnya, MK memutuskan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional adalah pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.

    Pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setelah Bertemu Bahlil, Taufan Pawe Pastikan Musda Golkar Sulsel Segera Digelar

    Setelah Bertemu Bahlil, Taufan Pawe Pastikan Musda Golkar Sulsel Segera Digelar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) akan segera dilaksanakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe, menyusul serangkaian koordinasi intensif yang dilakukannya dengan jajaran pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta.

    Titik awal koordinasi penting ini adalah pertemuannya secara langsung dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di kediaman dinas Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Jalan Denpasar Raya, Jakarta, pada Rabu malam, 2 Juli 2025.

    Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, serta Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Wihaji, yang juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

    Taufan Pawe secara khusus melaporkan perkembangan dan situasi terkini Partai Golkar di Sulawesi Selatan kepada Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

    Setelah pertemuan itu, Taufan Pawe kemudian diminta untuk melanjutkan koordinasi dengan sejumlah tokoh kunci DPP lainnya.

    Ia segera berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Pertemuan Taufan Pawe dan Kahar Muzakir berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, kompleks MPR RI, Senayan Jakarta, pada Kamis 10 Juli 2025.

    “Alhamdulillah sudah berkoordinasi tadi, jadwal Musda disegerakan, sisa hal-hal teknis kita coba sesuaikan” terang Taufan Pawe.

    Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur, Melki Lakalena, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur NTT.

  • Polisi kerahkan 1.082 personel amankan unjuk rasa sidang Hasto

    Polisi kerahkan 1.082 personel amankan unjuk rasa sidang Hasto

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro (kedua kiri) saat memimpin apel pasukan di Jakarta, Senin (14/7/2025) ANTARA/HO-Humas

    Polisi kerahkan 1.082 personel amankan unjuk rasa sidang Hasto
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 14 Juli 2025 – 12:54 WIB

    Elshinta.com – Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.082 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa terkait sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dengan terdakwa Hasto Kristiyanto.

    “Kami mengingatkan agar orator tidak memprovokasi massa lainnya,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pengamanan dilakukan di luar maupun di dalam Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

    Untuk penempatan personel di dalam gedung bertujuan menjaga jalannya persidangan agar berlangsung aman dan lancar.

    Pada sidang kali ini, terdapat tiga aksi demo yang dilakukan oleh massa Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD REPDEM) DKI Jakarta di sisi kanan depan gedung PN Jakarta Pusat.

    Mereka berjumlah sekitar 300 orang, dalam aksi tersebut menuntut agar persidangan Hasto Kristiyanto dihentikan karena dinilai bermuatan politis.

    Selain itu, ada juga kelompok Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi menggelar aksi di sisi kiri depan PN Jakarta Pusat. Massa berjumlah sekitar 100 orang itu mendukung pengadilan untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya terhadap Hasto Kristiyanto.

    Kemudian pukul 10.00 WIB, Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi (KARAM DEMOKRASI) dengan massa sekitar 300 orang juga menggelar unjuk rasa di lokasi yang sama.

    Mereka menuntut pembebasan Hasto Kristiyanto dan menyuarakan penyelamatan demokrasi Indonesia.

    “Aksi ini harus tertib, mematuhi aturan, tidak merusak fasilitas umum, tidak ada yang membakar ban bekas dan tidak anarkis melawan petugas keamanan,” ujarnya.

    Sementara itu, sidang perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto tetap digelar di ruang Prof Dr M Hatta Ali lantai satu PN Jakarta Pusat.

    Sidang dipimpin Hakim Ketua Rios Rahmanto SH MH dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas pledoi terdakwa.

    Sumber : Antara

  • Plt Ketua Baru Perindo Sulsel, Abdul Hayat Gani Fokus Rampungkan Kepengurusan 11 DPD

    Plt Ketua Baru Perindo Sulsel, Abdul Hayat Gani Fokus Rampungkan Kepengurusan 11 DPD

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Plt Ketua DPW Perindo Sulsel, Abd Hayat Gani menerima berkas inventaris dari Andi Barlianto Asapa sebagai ketua yang lama. Serah terima dokumen dilakukan di Kantor DPW Perindo Sulsel, Makassar pada Senin (14/07/2025).

    Andi Barlianto mengatakan selama bertugas, ia telah mengunjungi seluruh 24 kabupaten/kota untuk mengecek kepengurusan DPD Perindo. Hasilnya, memang perlu ada pembenahan.

    “Timeline (penugasan saya) memang itu akhir Juni kemarin. Ada sedikit kendala, tapi saya datang ke sini, fokus membenahi kepengurusan,” kata Andi Barlianto.

    “Saya tidak mau ada katanya-katanya, makanya saya keliling ke seluruh daerah untuk mendapat fakta dan informasi di lapangan. Dan memang perlu ada pembenahan di beberapa kepengurusan,” sambungnya.

    Meski begitu, Andi Barlianto bersyukur sebab sudah menjalankan tugasnya sejauh ini. Ia mengaku Perindo Sulsel punya masa depan yang cerah.

    “Saya bahagia, ini adalah proses yang harus dilewati. Dan kita ada tanda-tanda keberhasilan ke depan. Partai kita punya masa depan yang baik,” ujarnya.

    Sementara itu, Hayat Gani mengaku siap gaspol memimpin Perindo Sulsel. Apalagi setelah ia menerima surat keputusan SK DPP Nomor: 108/SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2025 yang terbit pada 8 Juli 2025.

    “Langkah awal yang harus kita lakukan ialah konsolidasi sambil menyempurnakan pengurus kabupaten/kota. Setelah rampung, saya usul ke Jakarta, karena batasnya sampai tanggal 1 Agustus harus selesai semua,” ungkapnya.

    Sejauh ini, masih ada 11 DPD kabupaten/kota yang kepengurusannya belum rampung. Hayat Gani menekankan akan segera menuntaskan pekerjaan rumah ini.

  • Ribuan Personil Polisi Amankan Sidang Hasto Kristiyanto pada Senin (14/7)

    Ribuan Personil Polisi Amankan Sidang Hasto Kristiyanto pada Senin (14/7)

    Bisnis.com, JAKARTA —Polres Jakarta Pusat  mengerahkan ribuan personil ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengamankan sidang terdakwa Hasto Kristiyanto.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengemukakan bahwa total ada 1.082 personil Polri yang dikerahkan ke PN Jakarta Pusat, mengingat simpatisan Sekjen PDIP tersebut sering hadir mengawal sidang Hasto. 

    Dia menjelaskan pengamanan dilakukan di luar maupun di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurutnya, penempatan personel di dalam gedung PN Jakarta Pusat bertujuan menjaga jalannya persidangan agar berlangsung aman dan lancar.

    “Personil yang dikerahkan 1.082 personil ya dan semuanya akan ditempat di dalam dan luar pengadilan,” tuturnya di Jakarta, Senin (14/7).

    Susatyo juga memastikan ribuan personil yang dikerahkan tersebut tidak dibekali senjata api untuk pengamanan sidang Hasto dengan agenda Replik dari JPU KPK.

    Menurutnya, Polri akan mengamankan jalannya sidang dengan pola humanis ke seluruh simpatisan terdakwa Hasto di PN Jakpus.

    “Petugas tidak dibekali senjata api. Layani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat secara humanis dan proporsional, namun tetap tegas menjalankan tugasnya,” katanya.

    Dia juga mengimbau seluruh massa aksi untuk tetap tertib dan tidak memprovokasi pihak lain, sehingga sidang bisa berjalan dengan aman dan lancar.

    Selain itu, dia juga meminta masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan sekitar PN Jakpus guna mengantisipasi kemacetan akibat aksi unjuk rasa tersebut.

    “Kami mengingatkan agar orator tidak memprovokasi massa lainnya. Aksi ini harus tertib, mematuhi aturan, tidak merusak fasilitas umum, tidak ada yang membakar ban bekas dan tidak anarkis melawan petugas keamanan,” ujarnya.

    Seperti diketahui, ada tiga demo yang akan digelar selama sidang terdakwa Hasto Kristiyanto. Demo pertama digelar pukul 08.00 WIB oleh massa Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD REPDEM) DKI Jakarta di sisi kanan depan gedung PN Jakarta Pusat. Sekitar 300 orang dalam aksi tersebut menuntut agar persidangan Hasto Kristiyanto dihentikan karena dinilai bermuatan politis.

    Pada pukul 09.00 WIB, kelompok Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi menggelar aksi di sisi kiri depan PN Jakarta Pusat. Massa berjumlah sekitar 100 orang itu mendukung pengadilan untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya terhadap Hasto Kristiyanto.

    Kemudian pukul 10.00 WIB, Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi (KARAM DEMOKRASI) dengan massa sekitar 300 orang juga menggelar unjuk rasa di lokasi yang sama. Mereka menuntut pembebasan Hasto Kristiyanto dan menyuarakan penyelamatan demokrasi Indonesia.

  • Muncul Aspirasi Ubah Gerakan Rakyat Jadi Partai Politik

    Muncul Aspirasi Ubah Gerakan Rakyat Jadi Partai Politik

    Muncul Aspirasi Ubah Gerakan Rakyat Jadi Partai Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum
    Gerakan Rakyat

    Sahrin Hamid
    mengungkapkan bahwa aspirasi dari berbagai wilayah terus mengalir agar organisasi tersebut segera bertransformasi menjadi partai politik.
    Namun, Sahrin menegaskan belum ada keputusan agar Gerakan Rakyat berubah menjadi partai politik dalam
    Rapat Pimpinan Nasional
    (Rapimnas) I yang digelar pada Minggu (13/7/2025) hari ini.
    “Bahwa aspirasi dari wilayah banyak untuk meminta agar segera dibentuk atau didirikan atau apapun terkait dengan partai politik. Cuma memang belum ada rekomendasi secara spesifik untuk itu. Tapi bahwa kita menampung aspirasi itu. Tapi belum menjadi sebuah keputusan organisasi,” kata Sahrin, Minggu malam selepas rapimnas.
    Ia menjelaskan, meski mayoritas internal mendukung ide pembentukan partai, keputusan formal masih menunggu kajian lebih lanjut.
    Rapimnas hanya merekomendasikan agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mulai mempertimbangkan opsi tersebut, dengan tenggat waktu paling lambat 2026.
    “Rekomendasi meminta untuk memikirkan itu sampai dengan tahun 2026,” ujar Sahrin.
    Sahrin melanjutkan, Gerakan Rakyat kini telah memiliki struktur di 38 provinsi dan 475 daerah di seluruh Indonesia.
    Meski belum mendata keanggotaan secara menyeluruh, Sahrin menyebut target struktur organisasi sebagai syarat pembentukan partai politik hampir terpenuhi.
    “Kalaupun partai politik kan syaratnya juga struktur. 100 persen wilayah kita sudah penuhi. 75 persen DPD tentunya kita sudah sampai. Nah tinggal memang Dewan Pimpinan di kecamatan yang harus kita bangun untuk bisa mencapai sekitar angka 3.000 kecamatan dari 7.000 kecamatan. Itu yang sedang kita persiapkan,” kata Sahrin.
    Sahrin juga mengonfirmasi bahwa belum ada pernyataan atau rekomendasi langsung dari
    Anies Baswedan
    terkait pendirian partai.
    Hasil rapimnas, akan segera disampaikan secara khusus kepada Anies untuk didiskusikan lebih lanjut.
    “Pak Anies belum. Kita belum bicarakan. Kita akan menyampaikan secara khusus apa yang menjadi hasil Rapat Pimpinan Nasional ini kepada Pak Anies. Kita akan mendiskusikan itu tentunya,” kata Sahrin.
    Sementara itu, Anies Baswedan dalam pidatonya Minggu malam menitipkan pesan kepada jajaran Gerakan Rakyat untuk menjangkau barisan yang lebih luas.
    Menurut dia, dengan begitu Gerakan Rakyat mampu mengirimkan pesan bahwa mereka ada untuk masa depan bangsa.
    “Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang masa depan seluruh unsur yang ada di bangsa ini. Karena itu lah saya sampaikan kepada Bung Sahrin dan teman-teman semua, perjuangan ini harus bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia,” pesan Anies dalam pidatonya.
    Selama ini, Gerakan Rakyat kerap diidentikan dengan Anies karena organisasi ini bermula dari gerakan relawan Anies pada Pemilihan Presiden 2024 lalu.
    Namun, sampai saat ini, Anies tidak memiliki posisi tertentu dalam organisasi yang dideklarasikan pada Februari 2025 tersebut.
    “Kita memposisikan Mas Anies sebagai tokoh inspiratif, yang menginspirasi lahirnya Gerakan Rakyat. Oleh karena itu tidak begitu penting Mas Anies hadir secara formal atau tidak, tapi yang jelas bahwa kita lihat tadi Mas Anies bersama kita,” kata Sahrin.
    Pada saat deklarasi Mas Anies juga bersama kita, dan hari-hari ini Mas Anies tentunya bersama kita,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antusiasme kader dalam pemungutan suara calon ketum tinggi

    Antusiasme kader dalam pemungutan suara calon ketum tinggi

    Sekretaris Steering Committee Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Beny Papa (kanan). (ANTARA/HO-PSI)

    PSI: Antusiasme kader dalam pemungutan suara calon ketum tinggi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 16:10 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Steering Committee (SC) Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Beny Papa menyebut antusiasme para kader dalam pemungutan suara calon ketua umum (ketum) yang dilaksanakan secara daring terbilang tinggi.

    Dia mengatakan pemungutan suara untuk memilih Ketum DPP PSI yang baru dimulai sejak Sabtu (12/7) dan akan berlangsung hingga Jumat (18/7), sedang nama ketum terpilih bakal diumumkan pada hari pertama kongres, Sabtu (19/7).

    “Per pukul 11 siang (Sabtu), antusiasme para kader cukup tinggi, sudah di angka sekitar 10 ribu pemilih dan ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan dari kader dan anggota PSI terhadap proses yang sedang berlangsung,” kata Beny dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Benny mengaku yakin bahwa jumlah pemilih akan terus bertambah karena metode pemilihan calon Ketum DPP PSI yang dilakukan secara terbuka ini mendapat respons luar biasa.

    “Ini menjadi satu kegembiraan bagi kami di DPP PSI bahwa metode yang kami lakukan untuk memilih calon ketua umum dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota, mendapat respons luar biasa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Beny mengumumkan 187.306 orang telah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Raya PSI. Tim Data Centre DPP PSI telah melakukan verifikasi sejak Mei lalu dengan mengirim pesan WhatsApp.

    “Data tersebut yang berhasil kami verifikasi sampai Kamis 10 Juli pukul 00.00 WIB. Jadi, ada 187.306 anggota PSI yang berhak untuk memilih Ketua Umum dalam Pemilihan Raya,” kata Beny dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/7).

    Diketahui bahwa Steering Committee Pemilihan Raya PSI menetapkan tiga calon Ketum DPP PSI periode 2025–2030, yakni Ronald Aristone Sinaga, Kaesang Pangarep, dan Agus Mulyono Herlambang.

    “Kami sudah memeriksa kelengkapan dokumen para kandidat dan dengan ini kami nyatakan bahwa ketiganya sudah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon ketua umum,” kata Ketua Steering Committee Kongres PSI Andy Budiman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/6), sebagaimana dilihat pada laman PSI.

    Ketiga kandidat dinyatakan memenuhi persyaratan khusus, yakni didukung minimal lima DPW dan 20 DPD PSI. Selain menetapkan para calon ketum, steering committee juga mengumumkan nomor urut masing-masing kandidat.

    “Nomor urut 1 Ronald Aristone Sinaga didukung oleh enam DPW dan 36 DPD, nomor 2 Kaesang Pangarep didukung 10 DPW dan 78 DPD, sementara nomor urut 3 Agus Mulyono Herlambang, didukung enam DPW dan 24 DPD,” ujar Beny pada kesempatan yang sama.

    Sumber : Antara

  • Relawan Jokowi Tuding Habib Rizieq Jadi Konsultan Gerakan Pemakzulan Gibran: Ini Kelompok Virus!

    Relawan Jokowi Tuding Habib Rizieq Jadi Konsultan Gerakan Pemakzulan Gibran: Ini Kelompok Virus!

    GELORA.CO – Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro menuding Habib Rizieq Shihab menjadi konsultan gerakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka . Relawan Joko Widodo (Jokowi) ini pun menilai gerakan pemakzulan Gibran tersebut sebagai virus.

    “Ini kelompok virus. Mereka tuh bergabung dengan kelompok-kelompok aliran tertentu. Kayak HTI. Wahabi,” kata Norman dalam Podcast To the Point Aja di YouTube SindoNews dikutip pada Sabtu (12/7/2025).

    Dia pun menuding gerakan pemakzulan tersebut bertujuan untuk menggantikan kekuasaan tanpa keluar keringat. “Makanya konsultasi mereka itu ke mana? Ke Habib Rizieq,” ujar Norman.

    Norman bahkan menuding Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, hingga Mayor Jenderal (Purn) Soenarko bagian dari kelompok yang mendorong pemakzulan tersebut. Dia juga menuding ada pengacara Roy Suryo sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

    Diketahui, HTI telah dibubarkan dan dilarang di era Pemerintahan Jokowi pada 19 Juli 2017. “Kalau yang sekarang ini yang lagi ini nih Roy Suryo. Termasuk pengacaranya itu betul-betul HTI itu,” tuturnya.

    Dia menuturkan, kelompok itu benci terhadap kepolisian dan lembaga-lembaga negara. “Sekarang DPD (mereka, red) benci itu,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengaku bahwa Pimpinan DPR belum menerima Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) yang mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan wakil presiden (wapres). Diketahui, FPPTNI mengirimkan surat tersebut ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin (2/6/2025).

    “Belum ada (surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI di pimpinan),” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Kendati demikian, Puan menyampaikan, pihaknya akan memeriksa kembali segala surat yang ada termasuk dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ia pun mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti surat tersebut dengan proses dan mekanisme yang berlaku.

    “Dan terkait dengan surat, kita akan cek kembali. Apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI terus mendesak DPR untuk menggubris surat ihwal pemakzulan Gibran. Hal itu merespons belum dibacanya surat pemakzulan Gibran oleh Pimpinan DPR.

    “Ya seperti saya tadi ngomong-ngomong sama teman-teman masalah konten tuntutan kita tetap sebar luaskan meski tidak ada tanggapan dari DPR. Terus kita gulirkan tentang tuntutan itu ya. Karena ini masalah bangsa kadang-kadang kita buktikan tapi tidak ada yang peduli lho kok nggak ada yang peduli,” ujar Fachrul di sebuah hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).

    “Kita terus desak terus kita kembalikan ke hati nurani kalian masa ini didiamkan terus,” tutur dia.

    Diketahui, FPPTNI mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut. Berdasarkan surat nomor surat 003/FPPTNI/V/2025 yang diterima, dituliskan bahwa pihak Forum Purnawirawan menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi wapres.

    “Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian isi surat tersebut, Selasa (3/6/2025).

    Dikonfirmasi kembali oleh wartawan, Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio menyampaikan bahwa surat itu sudah disampaikan ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin (2/6/2026).

    “Kemarin sudah dikirim dari Senin, Senin pagi kita sudah kirim yang terima itu dari Setjen (Sekretariat Jenderal) DPR RI kantornya Setjen DPR RI kemudian MPR dan DPD RI sudah sekaligus kita sudah data terimanya,” kata Bimo.